2013

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSEDUR KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH RAKYAT SEJAHTERA (KPRS) DI PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. KANTOR CABANG SOLO PERIODE FEBRUARI 2012/2013

TUGAS AKHIR Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Memperoleh Sebutan Vokasi Ahli Madya ( A.Md ) Dalam Bidang Manajemen Administrasi

Oleh : EDWIN PERMANA PUTRA NIM : D1509028

PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVESITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012

commit to user i


digilib.uns.ac.id

PERSETUJUAN


Disusun Oleh : Edwin Permana Putra D1509028

Disetujui Untuk Dipertahankan di hadapan Tim Penguji Pada Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pembimbing,

Faizatul Ansoryiah, S.Sos, M.Si NIP 198 20304 20081 22003

commit to user ii


digilib.uns.ac.id

PENGESAHAN


Disusun Oleh : Edwin Permana Putra D1509028

Telah Diuji dan Disahkan oleh Tim Penguji Pada Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta

Tim Penguji

Pada Hari

:

Tanggal

:

Nama

Tanda Tangan

1. Penguji 1 Faizatul A nsori yah, S.So s, M.Si

2. Penguji 2 Drs. Sur yatmo jo, M .Si

Mengetahui Dekan,

Ketua Program

Prof. Drs. Pawito, Ph. D. NIP. 195408051985031002

Drs. Sudarto, M. Si NIP. 195502021985031006

commit to user iii


digilib.uns.ac.id

PERNYATAAN

Nama : Edwin Permana Putra NIM : D1509028

PROSEDUR KREDIT

KEPEMILIKAN

RUMAH

RAKYAT

SEJAHTERA

(KPRS) DI PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. KANTOR CABANG SOLO adalah betul

betul karya sendiri. Hal

hal yang bukan karya saya. Dalam

tugas akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tugas akhir dan gelar yang saya peroleh dari tugas akhir tersebut.

Surakarta, Yang Membuat Pernyataan,

Edwin Permana Putra

commit to user iv


digilib.uns.ac.id

MOTTO

Jangan takut untuk mencoba, hanya karena pernah gagal. Keberhasilan sejati tak dating begitu saja, ada proses sedih dan tertawa yang akan dilalui bersama.

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang d ak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah ( Thomas Alva Edison )

Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat, tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras. Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan. (Thomas A. Edison)

Orang - orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja.Mereka tidak menyia nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi. ( Ernest Newman )

commit to user v


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini penulis persembahkan kepada:

Bapak dan ibu tercinta yang telah mengasuh, mendidik dan membimbing penulis sehingga penulis bisa seperti sekarang ini.

Bapak atau ibu dosen tercinta yang telah mendukung dan membantu penulis selama penulis menuntut ilmu.

Teman-teman yang selalu bersama-sama baik dalam keadaan suka maupun duka, selalu memberi canda tawa dan memberi semangat kepada penulis.

Keluarga besar penulis.

Seseorang yang selalu memberikan do`a dan dukungan demi kelancaran penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Almamater tercinta.

commit to user vi


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Bismillahirohmanrrohim

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, serta doa restu dan dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa menyertai penulis dalam melaksanakan Kuliah Kerja Magang (KKM) dengan baik, sampai dengan pembuatan Tugas Akhir dengan judul

Prosedur

Kredit Kepemilikan Rumah Rakyat Sejahtera (Kprs) Di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Solo Periode Februari 2012/2013 sebagai syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya Program Diploma III Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Solo. Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan, waktu, dan pengalaman penulis yang masih kurang. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan Tugas Akhir ini. Perencanaan dan penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Atas segala bantuannya penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Faizatul Ansoriyah, S.Sos, M.Si selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta pengarahan sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini. 2. Bapak Prof. Pawito Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Solo. 3. Bapak Drs. Sudarto, M. Si selaku Ketua Program Diploma III Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Solo

commit to user vii


digilib.uns.ac.id

4. Ibu Dra. Retno Suryawati, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan menyediakan waktu dalam membimbing dan mengarahkan penulis selama dalam penyusunan Tugas Akhir. 5. Seluruh Dosen pengajar studi Manajemen Administrasi yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Satu harapan semoga ilmu-ilmu yang telah penulis dapatkan menjadi berkah dan bermanfaat untuk hidup dan masa depan. 6. Seluruh karyawan perpustakaan Fakultas dan Pusat atas bantuan dan informasinya. 7. Bapak Hendratno selaku Kepala PT. Bank Tabungan Negara Cabang Solo, yang telah mengijinkan penulis melakukan magang. 8. Bapak Heru Setyanto selaku Kepala Staff Operation yang juga telah membantu penulis dalam mendapatkan informasi sehingga terselesainya Laporan Tugas Akhir ini. 9. Bapak Fariudin, Ibu Tutik, Bapak Tonny, Ibu Anjar, Bapak Hadi yang telah memberikan bantuan dan pengarahan selama pelaksanaaan magang, serta membantu penulis dalam mendapatkan informasi dan pengumpulan data. 10. Seluruh staff karyawan dan karyawati Bank BTN Cabang Solo. 11. Kedua orang tuaku, adik, dan Keluarga besarku yang telah memberikan doa, dukungan, dan kasih sayangnya. 12. Mbak Nana yang telah memberikan semangat dan dukungannya dalam terselesainya Tugas Akhir ini. 13. Teman

temanku khususnya Agus Transivo, Harisudin, I Komang W,

Sriyono, Setiawan A, Biandoko, Heran Susi N, Oktiana dan seluruh keluarga besar MA B angkatan 2009 yang selalu bersama dalam suka maupun duka. 14. Semua pihak yang belum penulis sebutkan satu-persatu yang juga ikut membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

commit to user viii


digilib.uns.ac.id

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis dengan tangan terbuka akan menerima saran serta kritik demi perbaikan di masa akan datang.

Harapan penulis,

semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada penulis pada umumnya dan pembaca pada khususnya. Surakarta, Penulis,

Edwin Permana Putra

commit to user ix


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i PERSETUJUAN ..................................................................................................... ii PENGESAHAN ..................................................................................................... iii PERNYATAAN ..................................................................................................... iv MOTTO .................................................................................................................. v PERSEMBAHAN .................................................................................................. vi KATA PENGANTAR .......................................................................................... vii DAFTAR ISI ........................................................................................................... x DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xiii DAFTAR TABEL ................................................................................................ xiv DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................... xv ABSTRAK ........................................................................................................... xvi BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ............................................................................... 1 B. Rumusan masalah ......................................................................................... 3 C. Tujuan Pengamatan ...................................................................................... 4 D. Manfaat Pengamatan .................................................................................... 4 BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Prosedur ........................................................................................................ 5 B. Kredit ............................................................................................................ 6 C. KPR Sejahtera ............................................................................................ 11 D. Prosedur Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera ........................................ 12

commit to user x


digilib.uns.ac.id

BAB IIII METODE PENGAMATAN A. Lokasi Pengamatan .................................................................................... 18 B. Jenis Pengamatan........................................................................................ 18 C. Sumber Data ............................................................................................... 18 D. Teknik Pengumpulan Data ......................................................................... 19 E. Teknik Analisis Data ................................................................................. 20 BAB IV

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Perusahaan .................................................................... 23 1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ............ 23 2. Sejarah Berdirinya PT. Bank Tabungan Negara Cabang Solo ............. 25 3. Keadaan Fisik dan Operasional BTN Cabang Solo .............................. 25 4. Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan Negara Cabang Solo ............ 25 5. Produk dan Jasa PT. Bank Tabungan Negara Cabang Solo.................. 30 a. KPR BTN Sejahtera .......................................................................... 30 b. KPR BTN Platinum .......................................................................... 30 c. Kredit Pemilikan Apartemen ............................................................ 31 d. Kredit Anggunan Rumah .................................................................. 31 e. Kredit Ringan BTN........................................................................... 31 f. Kredit Ruko BTN .............................................................................. 32 g. Kredit Bangunan Rumah .................................................................. 32 h. Kredit Swadana BTN........................................................................ 32 i. Kredit Yasa Griya \ Kredit Konstruksi (KYG).................................. 33 j. Kredit Modal Kerja - Kontraktor (KMK k. Kredit Modal Kerja

Kontraktor) ................... 33

Industri Terkait dengan Perumahan .............. 33

l. Kredit Infestasi .................................................................................. 34

commit to user xi


m. Kredit Investasi

digilib.uns.ac.id

Industri Terkait denagn Perumahan ................... 35

n. Kredit Usaha Rakyat (KUR)............................................................. 35 o. Non Cash Loan : Garansi Bank ........................................................ 36 BAB V

PEMBAHASAN

A. Prosedur Pemilikan Rumah Sejahtera (KPRS) .......................................... 37 I. Tahap Penelitian Kredit ......................................................................... 37 a. Formulir Yang Digunakan Dalam Prosedur Penyaluran Kredit ........ 38 b. Kelengkapan Data Pemohon .............................................................. 38 II. Tahap Realisasi Kredit ........................................................................ 49 III. Tahap Pengawasan Kredit ................................................................... 51 1. Pembayaran Angsuran Secara Langsung ........................................ 51 2. Pembayaran Angsuran Secara Online ............................................. 52 IV. Tahap Pelunasan Kredit ...................................................................... 53 BAB VI PENUTUP A. KESIMPULAN .......................................................................................... 56 B. SARAN ...................................................................................................... 57 Daftar Pustaka ................................................................................................. 59 Lampiran - lampiran

commit to user xii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar IV.1 : Struktur Organisasi BTN Kantor Cabang Solo ......................... 27 2. Gambar V.1 : Tahap Penelitian Kredit .............................................................. 49 3. Gambar V.2 : Tahap Realisasi Kredit ............................................................... 51 4. Gambar V.3 : Tahap Pengangsuran Kredit ...................................................... 53 5. Gambar V.4 : Tahap Pelunasan Kredit ............................................................. 54

commit to user xiii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL

1. Tabel IV.I Persyaratan Pemohon .......................................................................35

commit to user xiv


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

1. Brosur mengenai Kredit Perumahan Rumah Sejahtera 2. Form Permohonan Kredit Perorangan 3. Form Aplikasi Cunsumer Loan 4. Surat Kepada Kepala Desa 5. Surat Kepada Pimpunan Instansi / Perusahan Pemohon 6. Keteranagn Penghasilan Untuk Pemohon Yang Berpenghasilan Tidak Tetap 7. Kuasa Pemotongan Gaji 8. Keterangan Mengenai Rumah Dan Penjual Rumah / Developer Yang Akan Dikaitkan Dengan Kredit. 9. Check List Kelengkapan Data Permohonan Kredit 10. Form Wawancara 11. Lembar Wawancara

commit to user xv


digilib.uns.ac.id

ABSTRAKS

Edwin Permana Putra, D1509028, PROSEDUR KREDIT PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA DI PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. KANTOR CABANG SOLO, Program Studi Manajemen Administrasi, Program Diploma III, Fakultas Ilmu sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, 2012. (60 Halaman) KPR Sejahtera adalah salah satu jenis produk kredit pemilikan rumah yang diperuntukan untuk masyarakat berpenghasilan menengah kebawah. KPRS Sejahtera menjadi produk unggulan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Solo karena banyak diminati oleh calon debiturnya. Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi (KPRS) di PT. Bank Tabungan Negara Cabang Solo serta mengetahui berbagai kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan Prosedur Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPRS). Jenis pengamatan yang digunakan deskriptif kualitatif yaitu dilakukan dengan bertanya langsung dan terjun langsung ke lapangan sehingga dapat menangkap berbagai informasi denagn teliti yang lebih berharga dari pada sekedar pernyataan jumlah atau frekuaensi dalam bentuk angka tentang Prosedur Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera (KPRS) di Bank BTN Cabang Solo. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dengan pegawai, Observasi ( Pengamatan ) dan dokumen atau arsip penunjang lainnya. Sumber data yang diperoleh berdasarkan informan, tempat atau lokasi, dokumen dan arsip. Dalam Analisis data penulis menggunakan model analisis interaktif (interaktif model of analisis), yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui tiga tahap yaitu pengumpulan data, mereduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Solo, diperoleh bahwa prosedur Kredit Pemilikan Rumah Bersubsid (KPRS) harus melalui empat tahap, yaitu Tahap penelitian Kredit, Tahap Realisasi, Tahap Pengangsuran Kredit dan Tahap Pelunasan Kredit. Didalam pengamatan ini juga ditemukan permasalahanpermasalahan yang muncul pada tahap penelitian Kredit yaitu pengumpulan berkas tidak sesuai syarat, keterlambatan melengkapi syarat pengajuan kredit, dan sering terjadi Daftar Usulan Pemohon (DUP) yang ditolak.

commit to user xvi


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH Rumah menjadi salah satu kebutuhan utama

dan penting dalam

masyarakat karena rumah merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, kepribadian dan peradaban bangsa. Rumah juga merupakan pusat pendidikan keluarga, selain juga berfungsi sebagai persemaian budaya, penyiapan generasi muda serta menjadi roda penggerak pembangunan ekonomi nasional. Kualitas generasi bangsa Indonesia dimasa yang akan datang sangat dipengaruhi oleh kondisi dan kualitas perumahan dan pemukiman. Adanya sumber untuk penyediaan dana guna membiayai kebutuhan ksususnya rumah sangat penting karena semakin lama semakin dibutuhkan. Kebutuhan dana tersebut dapat diperoleh salah satunya melalui pinjaman atau kredit dari lembaga keuangan seperti bank. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang perannya sangat penting dalam mengembangkan perekonomian. Menurut undang-undang tahun 1998 tentang perbankan yang menyatakan bahwa

Bank sebagai agent of

development bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam

rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak melalui pemberian kredit kepada masyarakat. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan piminjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu kredit tertentu dengan pemberian bunga. Program kredit perumahan bagi masyarakat yang dijalankan oleh kalangan perbankan sering disebut Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Kredit Pemilikan Rumah adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada perorangan yang akan membeli atau memperbaiki rumah. Masyarakat diharapkan dapat

commit to user 1


digilib.uns.ac.id 2

terbantu setelah menjalankan fungsi diatas dalam pelaksanaan program kredit perumahan untuk rakyat, sehingga keinginan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan dan pemukiman ini tidak lagi sulit untuk diwujudkan. Bank BTN merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah lama dikenal luas oleh masyarakat sebagai bank yang fokus melayani kredit kepemilikan rumah (KPR) hal ini dapat dilihat dari data banyaknya nasabah yang mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR). Kredibilitas Bank BTN dalam mengelola kredit perumahan menjadi jaminan bagi masyarakat untuk memilih Bank BTN. Bank BTN juga menyediakan fasilitas berupa Kredit Kepemilikan Rumah Rakyat Sejahtera (KPR Sejahtera) yang merupakan fasilitas kredit kepemilikan

rumah

yang

memperoleh

subsidi

dari

pemerintah.

Kredit

Kepemilikan Rumah Rakyat Sejahtera (KPR Sejahtera) tersebut diposisikan sebagai produk kredit andalan terbaru dalam pembiayaan rumah, Visi Bank BTN adalah menjadi bank terkemuka dalam pembiayaan rumah dan mengutamakan nasabah. Berbekal pengalaman yang sekian lama dalam pembiayaan perumahan. Rumah dan permukiman sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia dan peningkatan taraf hidup rakyat, bagi masyarakat miskin pasti akan sulit tetapi bagi masyarakat yang bertaraf ekonomi menengah keatas pasti akan mudah, dalam UUD 1945 pasal 28 H ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang berhak bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta dalam UU Nomor 4 tahun 1992 Tentang Perumahan dan pemukiman yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati atau menikmati atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Rangkaian perundangan tersebut mempertegas bahwa rumah atau permukiman menjadi kebutuhan vital manusia yang

sangat mendasar. Sehingga disini

pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman akhirnya menjadi tanggung jawab bersama yakni antara pemerintah dengan masyarakat itu sendiri. Sebagai Bank yang fokus dalam kredit rumah maka Bank BTN mengeluarkan produk Kredit Kepemilikan Rumah sejahtera (KPRS) guna mempermudah masyarakat untuk mendapatkan dana dalam bentuk kredit untuk membantu masyarakat meningkatkan taraf hidupnya dengan memiliki rumah yang

commit to user


digilib.uns.ac.id 3

lebih layak, karena jangka waktu kredit yang di berikan terhitung lama yakni sampai dengan 10 tahun dan suku bunga yang ditawarkan pun jauh lebih rendah di bandingkan dengan KPR komersial. Dalam hal prosedur pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di bank BTN menerapkan standar yang disebut 151, yaitu satu hari pertama pengajuan permohonan kredit, konsumen sudah bias mengetahui apakah mereka bisa mendapatkan KPR atau tidak. Lima hari berikutnya proses memenuhi syaratsyarat administrasi, dan satu hari kemudian pencairan. Jadi dalam waktu tujuh hari kerja kredit perumahan ini sudah dapat dicairkan. Fokus bank sebagai bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan dapat dilihat dari antusiasme masyarakat yang mengajukan KPR. Khususnya diwilayah Solo sendiri, salah satu produk KPR yang paling diminati oleh konsumen pada tahun 2012 di bank BTN cabang Solo adalah KPR Sejahtera program kredit perumahan yang diperuntukkan untuk golongan masyarakat menengah kebawah yang ingin memperbaiki taraf hidupnya melalui kepemilikan rumah yang lebih layak huni, Kredit ini lebih banyak diminati oleh sebagian besar konsumen diwilayah Surakrata karena suku bunganya yang ringan dan lebih flat dari pada kredit perumahan komersial. Selain itu karena prosesnya lebih cepat dan syarat-syaratnya lebih mudah. Berdasarkan uraian diatas, hal tersebut mendorong penulis untuk mendiskripsikan lebih dalam tentang prosedur pemberian kredit kepemilikan rumah (KPR) yang dilaksanakan oleh Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Solo. Maka penulis mengambil judul Prosedur Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera (KPRS) di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Di Kantor Cabang Solo ?

B. Rumusan Masalah Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Prosedur Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera (KPRS) di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Di Cabang Solo ?

commit to user


digilib.uns.ac.id 4

C. Tujuan Pengamatan Secara garis besar tujuan dari pengamatan yang ingin di capai pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 1. Tujuan Operasional Untuk mengetahui bagaimana prosedur Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPRS) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Solo. 2. Tujuan Fungsional Agar pengamatan ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Khususnya bagi BTN, baik itu sebagai pengetahuan, masukan, saran, dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan dalam prosedur pemberian kredit pemilikan rumah Sejahtera di BTN. Disamping itu agar hasil pengamatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, dalam hal ini diharapkan masyarakat akan dapat lebih mengetahui tentang prosedur pemberian kredit yang dilaksanakan di BTN 3. Tujuan Individual Laporan ini digunakan sebagai persyaratan untuk memperoleh sebutan profesi Ahli Madya atau Amd pada program DIII (Tiga) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Solo Program Diploma Manajemen Administrasi.

D. MANFAAT PENGAMATAN Pengamatan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi Bank BTN cabang Solo yaitu sebagai bahan pertimbangan kinerja perusahaan atas pelaksanaan prosedur kredit kepemilikan rumah rakyat sejahtera (KPRS).

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Prosedur Pengertian prosedur artinya cara atau tata cara yang juga berarti mengidentifikasi rangkaian aktifitas, tugas keputusan, perhitungan

tugas, langkah - langkah, keputusan

perhitungan dan proses - proses yang dijalankan melalui

serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan, suatu produk atau sebuah akibat. Prosedur berasal dari salah satu kata dalam bahasa Procedur berbeda oleh beberapa ahli. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:270) prosedur adalah tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktifitas, metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu problem atau masalah. Sebuah prosedur biasanya mengakibatkan sebuah perubahan. Istilah prosedur diartikan berbeda oleh beberapa ahli. Menurut (Azhar Susanto 2007:264) prosedur adalah tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktifitas, metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu problem atau masalah. Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Sedangkan pengertian prosedur menurut Ardiyos (2004:734) Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi secara berulang kali dan dilaksanakan secara seragam. Pengertian lain prosedur menurut Ig. Wursanto (1987:19) adalah Prosedur merupakan rencana, karena bersangkutan dengan pemilihan suatu cara bertindak dan berlaku untuk kegiatan kegiatan di waktu yang akan datang. Sedangkan Mulyadi dalam bukunya Sistem Akuntansi (2001:15) menyebutkan prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang

sama, suatu urutan kegiatan klerika, biasanya melibatkan

commit to user 5


digilib.uns.ac.id 6

beberapa orang dalam sutu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam, serta suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang. Dari ketiga pengertian prosedur diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa prosedur adalah tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktifitas, yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama berdasarkan urutan kegiatan untuk memecahkan suatu problem atau masalah.

B. KREDIT 1. Pengertian Kredit yang berarti kepercayaan (truth atau faith

yang berarti

kepercayaan atau kebenaran. Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau badan usaha yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah disepakati bersama. Pengertian kredit menurut undang-undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi undangadalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, Berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keun Menurut Veithzal Rivai dalam bukunya Credit Management Handbook (2006:4) kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak ( kreditur/atau pemberi pinjaman ) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain ( nasabah/penghutang ) dengan janji membayar dari penerima kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.. Drs. Muchdarsyah Sinungan dalam buku (Suharno. Analisa Kredit.2003:1). mengatakan bahwa pengertian kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan contra prestasi berupa bunga

Sedangkan Eric L. Kohler dalam Hasanuddin

commit to user


digilib.uns.ac.id 7

Rahman (2000 : 19) Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati. Pendapat tokoh lain yaitu Veithzal Rivai (2006:4) menjelaskan kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak ( kreditur/atau pemberi pinjaman ) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain ( nasabah/penghutang ) dengan janji membayar dari penerima kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak. 2. Prosedur Kredit Menurut Kasmir (2004 : 100-119) Pengertian Prosedur, Prinsip prinsip Kredit dan Prosedur Umum Perkreditan dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Pengertian Prosedur Kredit Prosedur kredit adalah tahapan-tahapan yang harus dilaui sebelum suatu kredit tersebut diputuskan dikeluarkan dengan tujuan untuk mempermudah kreditur dalam menentukan kelayakan pemberian kredit. b. Prinsip-prinsip Kredit Dalam melakukan penilaian criteria-kriteria serta spek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan 5C dan 7P. adapun penjelasan untuk analisis 5C kredit adalah sebagai berikut: 1) Character Suatu pemberian kredit didasari oleh kepercayaan, yaitu keyakinan dari pihak bank bahwa si peminjam memiliki moral, watak, ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif dan juga memiliki rasa tanggung jawab dalam

kehidupannya

sebagai

anggota

masyarakat

ataupun

dalam

menjalankan usahanya. 2) Capacity Capacity merupakan suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang

commit to user


digilib.uns.ac.id 8

dilakukannya atau kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari bank. 3) Capital Jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Dengan mengetahui jumlah modal dan dari mana modal calon debitur berasal maka pihak bank akan dapat memperkirakan besarnya kredit yang dibutuhkan calon debitur. 4) Collateral Collateral merupakan barang jaminan yang diberikan oleh debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterima. Manfaat jaminan sebagai alat pengamanan bila debitur tidak mampu melunasi kreditnya. 5) Condition of economy Situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain yang mempengaruhi

keadaan

perekonomian

pada

suatu

saat

yang

kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari kredit yang dibiayai oleh bank. Penilaian konsep usaha yang dibiayai hendaknya memiliki prospek yang baik, sehingga permasalahan kredit yang muncul relatif kecil. Sedangkan penjelasan mengenai 7P kredit adalah sebagai berikut : 1) Personality Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu nasabah. 2) Party Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau klasifikasi tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank. 3) Purpose Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat

commit to user


digilib.uns.ac.id 9

bermacam-macam. Contohnya apakah digunakan untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya. 4) Prospect Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. 5) Payment Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik. Dengan demikian, jika salah satu usaha gagal maka dapat ditutupi oleh sektor lainnya. 6) Profitability Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau

semakin

meningkat,

apalagi

dengan

tambahan

kredit

yang

diperolehnya. 7) Protection Tujuanya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. c. Prosedur Umum Perkreditan Prosedur pemberian kredit dibedakan antara pinjaman perseorangan dan badan hukum, yang secara umum dapat di jelaskan sebagai berikut Pengajuan berkasberkas Pengajuan proposal kredit berisi antara lain : 1) Latar belakang peusahaan 2) Maksud dan tujuan 3) Besarnya kredit dan jangka waktu 4) Cara pengembalian kredit 5) Jaminan kredit

commit to user


digilib.uns.ac.id 10

Selanjutnya proposal

ini dilampiri dengan berkas-berkas

yang telah

dipersyaratkan seperti : 1) Akte Notaris 2) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 4) Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir 5) Bukti diri dari pimpinan perusahaan 6) Fotocopy sertifikat jaminan 1. Penyelidikan berkas pinjaman Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangannya, mak sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja. 2. Wawancara I Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. 3. On The Spot Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya dicocokan dengan hasil wawancara I 4. Wawancara II Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan 5. Keputusan kredit keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya mencakup : 1) jumlah uang yang diterima 2) jangka waktu

commit to user



3) dan biaya-biaya yang harus dibayar 6. Penandatangan akad kredit/ perjajian lainnya. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum

kredit

dicairkan

maka

terlebih

dahulu

calon

nasabah

menandatangani akad kredit. 7. Realisasi Kredit Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan 8. Penyaluran/ penarikan Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu : 1) Sekaligus atau 2) Secara bertahap Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian kredit adalah adanya penyerahan uang atau barang yang dapat menimbulkan tagihan kepada pihak debitur, dengan adanya tambahan nilai dari pokok pinjaman yang telah disepakati antara kedua belah pihak berupa bunga sebagai pendapatan bagi pihak yang memberikan kredit, serta pinjaman atas dasar kepercayaan pemberi kredit (Kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan C. KPR Sejahtera KPR Sejahtera adalah suatu kredit yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan

menengah kebawah dalam

rangka memenuhi

kebutuhan

perumahan (Dokumen Produk-produk kredit Bank Tabungan Negara hal 12 tahun 2010). Bentuk subsidi yang diberikan berupa subsidi meringankan kredit (subsidi selisih bunga) dan subsidi uang muka. Kredit ini diatur tersendiri oleh pemerintah, khususnya oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat yang regulasi-regulasinya ada dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No 14 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Perumahan melalui kredit / pembiayaan pemilikan rumah sejahtera dengan dukungan bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

commit to user



Secara umum Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat terdiri dari pasal-pasal yang mengatur tentang subsidi, bunga subsidi, maksimal KPRS, minimum uang muka, minimum dan maksimum pinjaman, serta kelompok sasaran subsidi berdasarkan penghasilan dan harga jual rumah, sehingga melalui regulasi ini tidak setiap masyarakat yang mengajukan kredit dapat diberikan fasilitas subsidi. Persyaratan Pemohon Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPRS) Warga Negara Indonesia. Telah berusia 21 tahun atau telah menikah. Belum pernah mempunyai rumah sendiri Telah memiliki masa kerja atau telah menjalankan usaha minimal selama 1 (satu) tahun. Surat keterangan penghasilan dari tempat bekerja atau instansi tempat tinggal Wajib memiliki NPWP (Nilai Pribadi Wajib Pajak) dan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) PPh pasal 21

D. Prosedur Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Prosedur adalah tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktifitas, yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama berdasarkan urutan kegiatan untuk memecahkan suatu problem atau masalah. Sedangkan devinisi dari kredit adalah adanya penyerahan uang atau barang yang dapat menimbulkan tagihan kepada pihak debitur, dengan adanya tambahan nilai dari pokok pinjaman yang telah disepakati antara kedua belah pihak berupa bunga sebagai pendapatan bagi pihak yang memberikan kredit, serta pinjaman atas dasar kepercayaan pemberi kredit (Kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Pengertian KPR Sejahtera adalah suatu kredit yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan

menengah kebawah dalam

rangka

memenuhi kebutuhan

perumahan (Dokumen Produk-produk kredit Bank Tabungan Negara hal 12 tahun 2010). Bentuk subsidi yang diberikan berupa subsidi meringankan kredit (subsidi selisih bunga) dan subsidi uang muka

commit to user



Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Prosedur KPRS adalah Tahap-tahap yang wajib dilakukan debitur dalam proses pemberian kredit yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan dengan mengacu pada kebijakan serta peraturan yang berkaitan dengan peraturan perundangan. Pelaksanaan prosedur kredit pemilikan rumah Sejahtera (KPRS) melalui beberapa tahapan yang berdasar pada Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No 14 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Perumahan melalui kredit / pembiayaan pemilikan rumah sejahtera dengan dukungan bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Tahapan tersebut merupakan standar suatu bank dalam menyalurkan kredit kepada calon debitur. Tahapan tahapan dalam pemberian Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPRS) adalah Tahap penelitian kredit, Tahap Realisasi kredit, Tahap pengangsuran kredit dan Tahap Pelunasan kredit. Pada tahap-tahap diatas penulis menekankan pada Tahap Penelitian Kredit dan Tahap Realisasi karena selama pengamatan berlangsung penulis hanya bisa mengamati kedua tahap tersebut. I. Tahap Penelitian Kredit Penilaian dan pengecekan atas kelayakan calon debitur dalam menerima kredit sesuai syarat

syarat yang telah ditetapkan sebagai bank pelaksana.

II. Tahap Realisasi Kredit Pernyataan kelayakan debitur menerima kredit dari bank pelaksana setelah di lakukan survey oleh tim survier dan di ikuti dengan akad kredit. III. Tahap pengangsuran kredit Debitur/ nasabah yang lolos realisasi bertanggung jawab atas angsuran kredit kepada bank pelaksana. IV. Tahap Pelunasan Kredit Pengambilan agunan (sertifikat rumah yang dijadikan agunan) pada saat debitur sudah melunasi kewajiban kredit di bank pelaksana. Dalam pengamatan ini penulis hanya bisa mengamati Tahap I dan Tahap IV dikarenakan bank pelaksana memberikan privasi kepada debitur di Tahap II dan Tahap III.

commit to user



Tahapan tahapan diatas diperkuat oleh teori Thomas Suyatno Dkk dalam bukunya Dasar

dasar perkreditan (1993:62-80) yaitu tahap

tahap permohonan

kredit, penyelidikan dan analisis kredit, keputusan atas permohonan kredit, penolakan permohonan kredit, persetujuan permohonan kredit, pencairan fasilitas kredit dan pelunasan fasilitas kredit. 1. Permohonan kredit Permohonan fasilitas kredit mencakup: a. Permohonan baru untuk mendapat suatu jenis fasilitas kredit. b. Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan. c. Permohonan perpanjangan/pembaruan masa laku kredit yang telah berakhir jangka waktunya. d. Permohonan

permohonan lainnya untuk perubahan syarat

syarat

fasilitas kredit yang sedang berjalan, antara lain penukaran jaminan, perubahan / pengunduran jadwal angsuran dan lain sebagainya Berkas permohonan kredit dari nasabah terdiri dari: a. Surat

surat permohonan nasabah yang ditandatangani secara lengkap dan

sah. b. Daftar isian yang disediakan oleh bank yang secara sebenarnya dan lengkap diisi oleh nasabah. c. Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit. Setiap surat permohonan kredit yang diterima harus dicatat didalam register khusus yang

disediakan. Permohonan dinyatakan lengkap bila telah

memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk pengajuan permohonan menurut jenis kreditnya. Selama permohonan kredit sedang dalam proses, maka berkas berkas permohonan harus dipelihara dalam berkas permohonan. 2. Penyelidikan dan analisis kredit a. Pengertian penyelidikan ( investigasi ) kredit adalah pekerjaan yang meliputi: 1) Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur. 2) Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, baik data intern bank maupun data ekstern. Dalam

commit to user



hal ini termasuk informasi antar bank dan pemeriksaan pada daftar daftar hitam dan daftar

daftar kredit macet.

3) Pemeriksaan/penyelidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh. 4) Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyelidikan yang telah dilaksanakan. b. Pengertian analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi: 1) Mempersiapkan pekerjaan

pekerjaan penguraian dari segala aspek,

baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat/ tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit. 2) Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif pertimbangan untuk pengambilan keputusan

alternatif sebagai bahan keputusan pimpinan

dari permohonan kredit nasabah. Pekerjaan penyelidikan dilakukan oleh petugas yang berfungsi sebagai penyedik kredit, sedangkan pekerjaan analisis dilakukan oleh kredit analis. Apabila bank tidak memiliki petugas khusus untuk pekerjaan pekerjaan tersebut, penyelidikan dan analisis dilakukan oleh pejabat tertinggi pada bank yang bersangkutan. 3. Keputusan atas permohonan kredit a. Pengertian Yang dimaksud dengan keputusan adalah setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa meniolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi. b. Bahan pertimbangan pengambilan keputusan Setiap keputusan permohonan kredit, harus memperhatiakn penilaian syarat syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisis kredit.

commit to user



4. Penolakan permohonan kredit Penolakan ini adalah untuk permohonan kredit yang nyata oleh bank secara teknis tidak memenuhi persyaratan. Langkah

nyata dianggap langkah yang

gharus diperhatiakn adalah: a. Semua keputusan penolakan harus disampaikan secara tertulis pada nasabah dengan disertai alasan penolakannya. b. Surat penolakan permohonan minimal dibuat dalam rangkap tiga,

asli

dikirimkan kepada pemohon, lembar kedua beserta copy ( salinan ) surat permohonan nasabah dikirim kepada direksi dan lembar ketiga untuk arsip bagian kredit atau kantor cabang. 5. Persetujuan permohonan kredit Adalah

keputusan

bank

untuk

mengabulkan

sebagian

atau

seluruh

permohonan kredit dari colon debitur. Untuk melindungi kepentingan bank dalam pelaksanaan persetujuan tersebut, maka biasanya ditegaskan terlebih dulu syarat

syarat fasilitas kredit dan prosedur yang harus ditempuh oleh

nasabah. Langkah

langkah yang harus diambil antara lain seperti dibawah

ini : a. Surat penegasan persetujuan permohonan kredit kepada pemohon. b. Pengikatan jaminan. c. Penandatanganan perjanjian kredit. d. Penandatanganan surat aksep. e. Informasi untuk bagian lain. f. Pembayaran bea materai kredit. g. Pembayaran provisi kredit. h. Asuransi barang jaminan. i. Asuransi kredit. 6. Pencairan fasilitas kredit Adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank. Dalam prakteknya, pencairan kredit ini berupa pembayaran dan atau pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya.

commit to user



a. Syarat pencairan Bank hanya menyetujui pencairan kredit oleh nasabah, bila syarat

syarat

yang harus dipenuhi nasabah telah dilaksanakan. Pengikatan jaminan secara sempurna dan penandatanganan warkat

warkat kredit mutlak

harus mendahului pencairan kredit. b. Cara pencairan kredit Cara pencairan kredit yang telah disetujui dapat dilakukan dengan alat alat dan cara yang ditentukan oleh bank, antara lain pencairan dengan cara menarik cek atau giro bilyet, dengan kuitansi, dengan dokumen dokumen lainnya yang oleh bank dapat diterima sebagai perintah pembayarannya, atau dengan pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman nasabah. 7. Pelunasan fasilitas kredit Adalah dipenuhinya semua kewajiban utang nasabah terhadap bank yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian kredit. Untuk mencegah timbulnya claim dari nasabah karena tidak lengkapnya pengembalian dokumen

dokumen

jaminan, bank harus mengadakan inventarisasi atas dokumen yang disimpan pada berkas jaminan dan dicocokkan dengan catatan yang tersedia. Penyerahan kembali dokumen dapat dilakukan setelah nyata

dokumen jaminan kepada nasabah hanya nyata nasabah menyelesaikan semua

kewajibannya. Penyerahan dokumen jaminan tersebut harus dengan tanda terima dan ditandatangani oleh yang berhak, Surat tanda terima tersebut harus disimpan pada berkas jaminan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III METODE PENGAMATAN A. Lokasi Pengamatan Penulis memilih lokasi di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Solo merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perseroan terbatas yang berlokasi di Jalan Slamet Riyadi No.282 Solo. Penulis memilih PT.Bank Tabungan Negara tersebut karena Bank tersebut merupakan salah satu bank yang fokus pada pelayanan kredit perumahan, khususnya Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPRS). Dalam pengamatan ini penulis akan mengamati tentang prosedur pemberian Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPRS) di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Solo. B. Jenis Pengamatan Jenis pengamatan ini merupakan observasi berperan aktif, pengamatan ini dilakukan dengan bertanya dan terjun langsung ke lapangan. Sehingga jenis laporan pengamatan ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu untuk menangkap berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi teliti dan penuh nuansa, yang lebih berharga daripada sekedar pernyataan jumlah atau frekuensi dalam bentuk angka tentang prosedur Kepemilikan Rumah Sejahtera (KPRS) di Bank BTN Cabang Solo.(H.B Sutopo,2002:183). Dengan menggunakan metode pengamatan deskriptif kualitatif, maka penulis berharap memperoleh informasi-informasi dengan utuh sehingga dapat menggambarkan realitas yang ada. C. Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam pengamatan ini menurut (H.B Sutopo, 2002:49-54) Sumber data pengamatan ini diperoleh dari: 1. Nara sumber ( Informan ) Narasumber yang memberikan informasi dalam pengumpulan data ini yaitu :

commit to user 18



a. Bapak Aris Budi Santoso Staff Loan Service Unit b. Ibu Anjar Budi Utami selaku Staff Loan Service Unit c. Bapak Hadi selaku Staff CWO Unit 2. Tempat atau lokasi Informasi mengenai kondisi dari lokasi peristiwa atau aktifitas dilakukan bisa dicari lewat sumber lokasinya baik merupakan tempat maupun lingkungannya. Penulis memilih lokasi di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Solo yang berlokasi di jalan Slamet Riyadi 282 pada bagian Loan Service. 3. Dokumen dan arsip Dokumen dan arsip merupakan bahan tertulis yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktifitas tertentu. Merupakan rekaman tertulis (tetapi juga berupa gambar atau benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu aktifitas atau peristiwa tertentu). Termasuk dalam bentuk catatan rekaman yang lebih bersifat formal dan terencana yang biasa disebut arsip. Dalam pengamatan ini diperoleh dari surat, arsip, laporan dan dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan pemberian Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPRS) di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Solo. D. Teknik Pengumpulan Data Kecermatan dalam memilih dan menyusun serta mengumpulkan data sangat berpengaruh kepada obyektifitas hasil penelitian. Penulis dalam usaha memperoleh data menggunakan wawancara, teknik observasi dan mengkaji dokumen dan arsip (H.B Sutopo,2002:58-70). a. Wawancara atau intervew Yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan Tanya jawab secara lisan dan langsung terhadap informan sehingga memperoleh penjelasan dan keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam wawancara ini penulis melakukan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Informan dalam pengamatan ini adalah petugas

commit to user



bagian kredit di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Solo dan nasabah khususnya debitur. b. Observasi Teknik pengumpulan data dengan menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi dan benda serta rekaman gambar. Observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu mengumpulkan dan mencari data tentang prosedur pemberian Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPRS) di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Solo. Dalam pengamatan ini penulis melakukan pengamatan langsung pada bagian Loan Service Unit. Alasan penulis melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. c. Mengkaji dokumen dan arsipYaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari

dokumen-dokumen,

arsip-arsip,

peraturan-peraturan,

laporan dan literature lainnya. E. Teknik Analisis Data Dalam teknik Analisis data penulis menggunakan model analisis interaktif (interaktif model of analisis), yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui tiga tahap yaitu pengumpulan data, mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Dalam model ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain dan benar-benar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian (H.B Sutopo,2002:35-37). Tahap tahap itu dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Reduksi Data Adalah proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data (kasar) dari catatan yang ada di lapangan sehingga kesimpulan akhir dapat diperoleh. Reduksi Data tidak terpisah dari analisis, tetapi bagian dari analisis, tapi merupakan bagian dari

commit to user



analisis. Pada saat pengumpulan data berlangsung, reduksi data dapat berupa tingkatan, coding, memusatkan tema, dan membuat batas-batas penelitian. 2) Sajian Data Adalah

suatu

rakitan

organisasi

informasi

yang

memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga bisa dibaca akan bisadipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk membuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pada pengalamanya tersebut. Sajian data juga dapat berupa jenis matriks, gambar atau skema, tabel dan jaringan kerja yang saling berkaitan agar memudahkan peneliti untuk mengerti dan menjelaskan apa yang terjadi serta mengaanalisis datanya. 3) Penarikan kesimpulan atau verifikasi Yaitu

kegiatan

mengorganisasikan

merumuskan

data-data

yang

kesimpulan terkumpul

yang

dengan dapat

diverifikasi selama penelitian berlangsung sehingga data dapat diuji validitasnya dan kesimpulan yang diambil lebih kokoh. Kegiatan ini merupakan akhir dari pengumpulan data. Pada awal kesimpulan tersebut kesimpulan kurang jelas namun kemudian semakin lama semakin jelas dan memiliki landasan yang kuat sehingga menjadi kesimpulan akhir, dimana kesimpulan akhir tersebut perlu diverifikasi agar menjadi benarbenar mantap dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Verifikasi

dilakukan

dengan

penelusuran data kembali dengan cepat sehingga kesimpulan lebih mantap dan dapat dipercaya. Untuk lebih jelasnya proses analisa data interaktif dapat dilihat dari gambar dibawah ini

commit to user



Sumber : H.B Sutopo(2002:98)

Penulis menggunakan Model Analisis interaktif (interaktif model of analisis) dalam pengamatan ini, yang biasanya digunakan dalam penelitian. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengamatan ini adalah : 1. Pengumpulan data. 2. Melakukan analisas awal dari data yang diperoleh. 3. Melakukan penggalian data yang lebih mendalam, bila ternyata dalam menganalisisnya dirasa kurang mendalam. 4. Penarikan kesimpulan terakhir.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV DESKRIPSI PERUSAHAAN

A. Gambaran Umum Perusahaan 1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Dengan maksud mendidik masyarakat agar gemar menabung, pemerintah Hindia Belanda melalui Koninjklijk Besluit no. 27 tanggal 16 Oktober 1987 mendirikan POSTSPAARBANK, yang kemudian terus hidup dan berkembang dan tercatat hingga tahun 1939 telah memiliki 4 (Empat) cabang yaitu jakarta, Medan, Surabaya, dan Makasaar. Pada tahun 1940 kegiatannya terganggu, sebagai akibat penyerbuan Jerman atas netherland yang mengakibatkan penarikan tabungan besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat (rush). Namun demikian keadaan keuangan POSTSPAARBANK pulih kembali pada tahun 1941. Tahun 1942 Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada pemerintah Jepang, Jepang membekukan kegiatan POSTSPAARBANK dan mendirikan TYOKIN KYOKU, sebuah bank dengan tujuan untuk menarik dana masyarakat melalui tabungan. Usaha pemerintah Jepang ini tidak sukses karena dilakukan dengan paksaan. TYOKIN KYOKU hanya mendirikan satu cabang yaitu cabang Yogyakarta. Proklamasi kemerdekaan RI 17-08-1945 telah memberikan inspirasi kepada Bp. Darmosoesanto untuk memprakarsai pengambil alihan TYOKIN KYOKU dari pemerintah jepang ke pemerintah RI dan terjadilah penggantian nama menjadi KANTOR TABUNGAN POS dan bapak Darmosoetanto ditetapkan oleh pemerintah RI sebagai Direktur yang pertama. Tugas pertama KANTOR TABUNGAN POS adalah melakukan penukaran uang jepang dengan Oeang Republik Indonesia (ORI). Tetapi kegiatan KANTOR TABUNGAN POS tidak berumur panjang, karena agresi belanda (Desember 1946) mengakibatkan didudukinya semua kantor, termasuk kantor cabang dari KANTOR TABUNGAN POS hingga tahun 1949. Saat KANTOR TABUNGAN POS dibuka kembali (1949),

nama

KANTOR

TABUNGAN

POS

diganti

menjadi

BANK

TABUNGAN RI. Sejak kelahirannya dan sampai berubah nama BANK TABUNGAN POS RI, lembaga ini bernaung di bawah Kementrian Perhubungan.

commit to user 23



Banyak kejadian bernilai sejarah sejak tahun 1950 tetapi yang substantif bagi sejarah BTN adalah dikeluarkannya UU Darurat no.9 tahun 1950, tanggal 9 berdasarkan staatsblat no.295 tahun1941 menjadi BANK TABUNGAN POS dan memindahkan induk kementrian dari kementrian Perhubungan ke Kementrian Keuangan di bawah Menteri Urusan Bank Sentral. Walaupun dengan UU darurat tersebut masih bernama BANK TABUNGAN POS, tetapi tanggal 9 februari 1950 ditetapkan sebagai hari dan tanggal lahir BANK TABUNGAN NEGARA. Nama BANK TABUNGAN POS menurut undang-undang darurat tersebut dikukuhkan dengan UU no.36 tahun 1953 tanggal tanggal 18 Desember 1953. Perubahan nama dari BANK TABUNGAN POS menjadi BANK TABUNGAN NEGARA didasarkan pada PERPU no.4 tahun 1963 tanggal 22 juni 1963 yang kemudian dikuatkan dengan UU no.2 tahun 1964 tanggal 25 Mei 1964. Penegasan status BANK TABUNGAN NEGARA sebagai bank milik negara ditetapkan dengan UU no.20 tahun 1968 tanggal 19 desember 1968 yang sebelumnya (sejak tahun 1964) BANK TABUNGAN NEGARA menjadi BNI unit V. Jika tugas utama saat pendirian POSTSPAARBANK (1897) sampai dengan BANK TABUNGAN NEGARA (1968) adalah bergerak dalam lingkup penghimpun dana masyarakat melalui tabungan, maka sejak tahun 1974 BANK TABUNGAN NEGARA ditambah tugasnya yaitu memberikan pelayanan KPR dan untuk pertama kalinya penyaluran KPR terjadi pada tanggal 10 Desember 1976, karena itulah tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari KPR bagi BTN. Perkembangannya terus melejit, sampai sekarang sudah memiliki 1.102 kantor di seluruh Indonesia. Sampai sekarang BTN di kenal sebagai salah satu bank yang bergerak di bidang keuangan yang terkemuka dibidang pembiayaan perumahan, baik dalam hal penguasaan pasar, layanan maupun produk yang ditawarkan, karena Bank Tabungan Negara (Persero) juga merupakan bank fokus pada pembiayaan perumahan dan merupakan bank yang memegang komitmen untuk mensukseskan program pemerintah di bidang perumahan melalui pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah sesuai dengan keinginan dan kemampuan.

commit to user



2. Sejarah Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Solo PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Solo merupakan perpanjangan dari kantor pusat, yang pertama kali berdiri tanggal 17 desember 1990, yang beralamat di jalan Slamet Riyadi No.232 dan diresmikan oleh Bacelius ruru, Pejabat Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. Kantor PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor cabang Solo pada tahun 1993 pindah ke Beteng Plaza Blok A11-12 Jalan Kapten Mulyadi sampai akhir tahun 1997. Kedudukan di kantor tersebut masih berstatus sewa sama seperti pada kantor sebelumnya. Awal tahun 1998 PT Bank Tabungan Negara pindah alamat ke jalan Slamet Riyadi No.282 yang berstatus hak milik dengan luas tanah ±3000 m2, luas bangunan ±800 m2 dan terdiri dari 3 (tiga) lantai. 3. Keadaan Fisik dan Operasional PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Solo PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Solo beralamat di jalan Slamet Riyadi No.282, Solo 57141, telepon (0271)726930, fax (0271)726931, 226939, email [email protected] PT. Bank Tabungan Negara Cabang Solo mempunyai luas tanah 2.800 m2 dan luas bangunan 1.500 m2 dengan sertifikat No.104 serta IMB No.601/581/pi/1995. Gedung kantor ini memiliki fasilitas-fasilitas kantor pada umumnya yaitu tempat parkir, mushola, alarm, koperasi, serta ruang kerja yang terdiri dari: Lantai I

: Customer Service, Teller service dan processing, ruang Accounting And Control Unit, ruang Selling Officer, ruang komputer, dan ruang Section head.

Lantai II

: Ruang Branch Manager, ruang rapat, ruang sekretaris, Loan Service, ruang Loan Administrasion, ruang General Branch Administration dan Mushola.

Lantai III : Ruang Loan recovery, aula, ruang dokumen dan arsip, gudang ATK. PT. Bank Tabungan Negara Cabang Solo wilayah kerjanya se-eks karisedinan Solo yang meliputi Kotamadya Solo, Kabupaten sragen, Kabupaten karanganyar, kabupaten Sukoharjo, kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten dan

commit to user



kabupaten Wonogiri. Dalam rangka untuk memasyaratkan dan mendukung kegiatan operasionalnya, maka Bank BTN Cabang Solo sampai saat ini telah memiliki 5 kantor pelayanan, yaitu : 1) Kantor Cabang Pembantu Kentingan UNS. 2) Kantor Cabang Pembantu Mojosongo. 3) Kantor Cabang Pembantu klaten. 4) Kantor Cabang Pembantu Palur. 5) Kantor Cabang Pembantu Sukoharjo. 4. Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Solo Organisasi merupakan perserikatan orang-orang yang masing-masing memiliki peranan tertentu dalam suatu sistem kerja dan pembagian kerja. Struktur Organisasi adalah mekanisme-mekanisme formal yang menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan diantara fungsi-fungsi, bagianbagian atau posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Oleh sebab itu, dengan adanya struktur organisasi yang baik dan teratur maka efisiensi kerja dapat terwujud berkat adanya kerjasama di dalam menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing karyawannya. Jadi tujuan disusunnya struktur organisasi antara lain yaitu : 1. Membantu pencapaian tujuan-tujuan organisasi secara efektif 2. Setiap bagian dalam organisasi dapat mengetahui tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya masing-masing. 3. Mendorong terwujudnya keharmonisan kerja dan menghindari terjadinya kekosongan kerja.

Untuk mengetahui lebih jelasnya, penulis menyajikan skema struktur Struktur organisasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Solo pada gambar IV.1

commit to user



Sumber : Bagian SDM PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Solo. Pembagian tugas dan tanggung jawab bagian-bagian yang ada dalam struktur organisasi Bank BTN adalah sebagai berikut : A. Branch Manager (Kepala Cabang) 1. Pengembangan bisnis Cabang a. Mengelola hubungan dengan nasabah. b. Menyiapkan rencana bisnis untuk cabang. c. Membimbing kampanye promosi dan upaya-upaya pemasaran 2. Perencanan dan penyusunan kebijakan a. Menyusun kebijakan cabang sesuai dengan kebijakan pusat. b. Menetapkan target kerja untuk seluruh unit kerja cabang. c. Membuat perencanaan sumber daya manusia. 3. Pengawasan dan persetujuan bisnis cabang a. Mengambil keputusan bisnis. b. Memotivasi bawahan dan rekan kerja. B. Retail Service 1. Loan Service (Layanan Kredit) a. Melakukan fungsi layanan kredit, pelunasan dan penyelesaian klaim debitur. b. Menganalisa permohonan kredit.

commit to user



c. Melakukan fungsi layanan permohonan pembayaran ekstra dan advance. d. Menyelenggarakan realisasi kredit. 2. Teller Service (Layanan Teller) a. Melayani setoran tunai angsuran kredit cabang sendiri maupun cabang lain. b. Mengelola proses kas cabang. c. Melayani setoran dan pembayaran deposito. d. Melayani penyetoran dan penarikan tabungan tunai. e. Menerima transaksi giro. 3. Customer Service (Layanan Nasabah) a. Memberikan informasi kepada nasabah. b. Memberikan pelayanan tabungan. c. Melayani proses pembukuan rekening rupiah dan valas. C. Operation Section Head 1. Personalia a. Melakukan

manajemen

personalia

dan

administrasi

pajak

karyawan. b. Melakukan logistik, perawatan dan pemeliharaan gedung. c. Memastikan cabang mengikuti kebijaksanaan dan prosedur. 2. Loan Administration a. Mendokumentasikan kredit. b. Admnistrasi Negara. c. Memproses aplikasi kerdit. 3. Transaction Processing a. Melakukan proses transaksi operasional non tunai. b. Melakukan proses transaksi yang merupakan tindak lanjut atas transaksi yang dilakukan oleh unit kerja lain. 4. Kliring

commit to user



a. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kliring di Bank Indonesia atau bank yang ditunjk sebagai tempat kliring, mulai dari pesiapan, kliring penyerahan dan kliring tolakan. b. Entry data warkat kliring keluar pada sistem kliring Bank Indonesia. c. Melakukan proses efektif kliring. D. Accounting & Control 1. Reporting Control a. Mempersiapkan laporan keuangan. b. Menganalisa laporan keuangan. c. Menerima dan mengecek kebenaran laporan keuangan ke kantor pusat dan Bank Indonesia. d. Mengadministrasikan pelaporan cabang. 2. Bookeping Control a. Mengontrol data transaksi harian. b. Mengelola buku besar cabang. c. Mengelola pembukuan transaksi. d. Mengkoordinasi data tindak lanjut pemeriksaan. e. Memantau dan merekonsiliasi rekening cabang. E. Collection Work Out a. Melakukan identifikasi terjadinya tunggakan. b. Melakukan pembinaan kredit retail. c. Memantau kelancaran pembayaran kredit. d. Memantau data KPR untuk kebutuhan pembinaan debitur. e. Memberikan alternatif pembinaan kredit. f. Melakukan pencetakan laporan KPR yang berkaitan dengan kebutuhan pembinaan. g. Melakukan proses restrukturisasi kredit retail dan kredit umum. F. Secretary a. Memanaj kegiatan yang dilakukan oleh Branch manager. b. Meregestrasi surat masuk dan keluar.

commit to user



c. Meregestrasi faks. 5. Produk dan Jasa PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Solo Bank Tabungan Negara menyediakan beberapa produk kredit, antara lain adalah sebagai berikut : a. KPR BTN Sejahtera KPR Sejahtera diterbitkan oleh bank pelaksana untuk pemilikan rumah sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah yang lolos verifikasi. Persyaratan Calon Debitur: 1) Memenuhi kriteria Kelompok Sasaran 2) Belum pernah memiliki rumah/hunian; 3) Belum pernah menerima subsidi perumahan; 4) Memiliki NPWP dan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila penghasilan calon debitur lebih besar daripada Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). NPWP baru yang belum

memiliki kewajiban pelaporan pajak, debitur

diwajibkan menyerahkan SPT kepada Bank setelah SPT ada 5) Memiliki penghasilan pokok maksimal Rp. 2.5 juta per bulan untuk KPR Sejahtera Tapak dan maksimal Rp. 4.5 juta untuk KPR Sejahtera susun b. KPR BTN Platinum Fasilitas kredit dengan peruntukan membeli rumah (baru/lama), rumah belum jadi (KGU Indent), atau rumah take over. Persyaratan Pemohon 1)

Warga Negara Indonesia.

2)

Telah berusia 21 tahun atau telah menikah.

3)

Telah memiliki masa kerja atau telah menjalankan usaha minimal selama 1 (satu) tahun

c. Kredit Pemilikan Apartemen

commit to user



Fasilitas kredit yang diperuntukkan bagi pemohon / calon debitur untuk membiayai pembelian apartement (baru/lama), apartemen belum

jadi

(KPA

Indent),

atau

apartemen

take

over.

Persyaratan Pemohon 1)

Warga Negara Indonesia

2)


3)

Telah memiliki masa kerja atau telah menjalankan usaha minimal selama 1 (satu) tahun.

d. Kredit Agunan Rumah Fasilitas kredit yang diperuntukan bagi pemohon / calon debitur perorangan untuk berbagai keperluan. Persyaratan Pemohon 1)


2)

Surat Keterangan Berkewarganegaraan Indonesia bagi WNI keturunan.

3)

Usia minimal 21 tahun atau telah menikah dan pada saat kredit lunas usia pemohon tidak melebihi 65 tahun.

4)

Mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan atau wiraswasta yang telah menjalankan usahanya dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun.

5)

Memiliki NPWP Pribadi untuk nilai kredit > Rp. 100 juta atau SPT Pasal 21 Form A1 untuk pemohon dengan nilai kredit > Rp 50 juta s/d < Rp. 100 juta.

e. Kredit Ringan BTN Fasilitas kredit kepada karyawan perusahaan/Instansi dengan agunan gaji karyawan. Persyaratan Pemohon 1)


2)

Telah berusia 21 tahun atau telah menikah dan pada saat kredit lunas usia pemohon tidak lebih dari 65 tahun.

commit to user



3)

Karyawan dengan status pegawai tetap minimal 1 (satu) tahun dan masa aktif bekerja pada perusahaan Penggunan Jasa Batara Payroll Bank BTN.Mendapat rekomendasi dari manajemen perusahaan / pimpinan instansi.

4)

Mempunyai penghasilan yang dapat menjamin kelancaran pembayaran angsuran selama jangka waktu kredit.

5)

Ada perjanjian kerja sama dengan perusahaan/Instansi tempat bekerja.

f. Kredit Ruko BTN Fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank untuk membeli Rumah Toko guna dihuni dan digunakan sebagai toko. Persyaratan Pemohon 1)


2)


3)

Telah memiliki masa kerja atau telah menjalankan usaha minimal selama 1 (satu) tahun.

4)

Memiliki NPWP Pribadi untuk nilai kredit > Rp. 100 juta atau SPT Pasal 21 Form A1 untuk pemohon dengan nilai kredit > Rp 50 juta s/d < Rp. 100 juta.

g. Kredit Bangun Rumah Fasilitas kredit yang diberikan untuk membiayai pembangunan rumah diatas tanah yang telah dimiliki oleh pemohon. Persyaratan Tanah dan Bangunan 1)

Luas tanah bebas

2)

Bangunan terletak diwilayah pemukiman marketable yang sudah dilengkapi sarana dan prasarana lingkungan serta bebas banjir

3)

Legalitas Tanah : minimal Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)

4)

Bangunan : (i) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan (ii) Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan rumah

commit to user



h. Kredit Swadana BTN Fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan berupa sebagian atau seluruh simpanan (baik berupa tabungan maupun deposito) yang disimpan di Bank. i. Kredit Yasa Griya \ Kredit Konstruksi (KYG) Kredit Modal Kerja yang diberikan oleh Bank BTN kepada Developer

untuk

membantu

modal

kerja

pembiayaan

pembangunan proyek perumahan mulai dari: 1)

Biaya pembangunan Konstruksi Rumah sampai dengan finishing; dan

2)

Biaya Prasarana dan Sarana.

Persyaratan Pemohon 1) Pemohon adalah badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT., PT. Tbk.), atau Koperasi yang mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan/atau perubahannya. j. Kredit Modal Kerja - Kontraktor (KMK - Kontraktor) Kredit Modal Kerja yang diberikan oleh Bank BTN kepada kontraktor atau pemborong untuk membantu modal kerja didalam menyelesaikan pekerjaan borongan sesuai dengan kontrak kerja. Persyaratan Pemohon 1) Pemohon adalah badan usaha yang berbentuk PT, Koperasi, CV, Firma/perorangan. 2) Telah memiliki semua perijinan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan jasa pemborongan. 3) Telah menjadi pemegang rekening giro di Kantor Cabang Bank Tabungan Negara. k. Kredit Modal Kerja - Industri Terkait dengan Perumahan Kredit Modal Kerja yang diberikan oleh Bank BTN dalam rangka pembiayaan kebutuhan modal kerja khususnya bagi sektor-sektor

commit to user



industri yang terkait dengan perumahan dan atau usaha-usaha yang dapat menunjang sektor-sektor dimaksud. Persyaratan Pemohon 1) Pemohon adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas

baik

Tertutup/PT

maupun

Terbuka/PT.

Tbk.,

Koperasi, Perseroan Komanditer/CV, dan Perorangan. 2) Mempunyai

tempat

kedudukan

dalam

wilayah

Negara

Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan/atau perubahannya. 3) Memiliki perijinan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha/produksi, sesuai ketentuan yang berlaku. 4) Telah menjadi pemegang rekening giro di Kantor Cabang Bank Tabungan Negara. l. Kredit Investasi Fasilitas kredit yang diberikan kepada Perseroan Terbatas, CV, Koperasi, Yayasan dan Perorangan, dalam rangka pembiayaan investasi, baik investasi baru, perluasan, modernisasi atau rehabilitasi. Persyaratan Pemohon 1)

Pemohon adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas

baik

Tertutup/PT

maupun

Terbuka/PT.

Tbk.,

Koperasi, Perseroan Komanditer/CV, dan Perorangan. 2)

Mempunyai

tempat

kedudukan

dalam

wilayah

Negara

Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan/atau perubahannya.Memiliki perijinan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha/produksi, sesuai ketentuan yang berlaku. 3)

Telah menjadi pemegang rekening giro di Kantor Cabang Bank Tabungan Negara.

m. Kredit Investasi - Industri Terkait dengan Perumahan

commit to user



Kredit Investasi yang disediakan oleh Bank dalam rangka pembiayaan investasi khususnya bagi sektor-sektor industri yang terkait dengan perumahan dan atau usaha-usaha yang dapat menunjang sektor-sektor dimaksud. Persyaratan Pemohon 1)

Pemohon adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas

baik

Tertutup/PT

maupun

Terbuka/PT.

Tbk.,

Koperasi, Perseroan Komanditer/CV, dan Perorangan. 2)

Mempunyai

tempat

kedudukan

dalam

wilayah

Negara

Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan/atau perubahannya. 3)

Memiliki perijinan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha/produksi, sesuai ketentuan yang berlaku.

4)

Telah menjadi pemegang rekening giro di Kantor Cabang Bank Tabungan Negara.

n. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kredit modal kerja atau investasi kepada debitur yang bergerak dalam bidang usaha yang menurut skalanya berstatus sebagai usaha mikro, kecil dan menengah guna pembiayaan usaha produktif. Sektor usaha yang dapat dibiayai : INDUSTRI, DAGANG dan JASA.

1. 2. 3. 4.

Tabel IV.1 Persyaratan Pemohon USAHA MIKRO Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 juta. Milik Warga Negara Indonesia Berbentuk usaha orang perseorangan, milik keluarga, atau tergabung dalam koperasi

commit to user



USAHA KECIL 1. Memiliki kekayaan bersih Rp. 50 juta s/d Rp. 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 juta s/d Rp. 2,5 milyar 3. Milik Warga Negara Indonesia 4. Berdiri sendiri dan bukan anak atau cabang perusahaan yang berafiliasi langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar 5. Usaha perseorangan, badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. USAHA MENENGAH 1. Kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta s/d Rp l0 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2,5 milyar s/d Rp. 50 milyar 3. Milik warga negara Indonesia 4. Berdiri sendiri dan bukan anak atau cabang perusahaan yang berafiliasi langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Besar 5. Usaha perseorangan, badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Sumber : Bagian SDM PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Solo. o. Non Cash Loan : Garansi Bank 1) Pemohon Garansi Bank adalah Badan Usaha yang berbadan hukum Indonesia / tidak berbadan hukum yang berdomisili di Indonesia atau berbentuk Koperasi. 2) Telah menjadi nasabah Bank BTN baik pemegang rekening Giro/Tabungan/Deposito maupun sebagai nasabah kredit. 3) Permohonan Garansi Bank yang diajukan harus jelas memuat : a) Penerima Garansi b) Keperluan Garansi c) Jumlah/nilai Garansi d) Jangka Waktu Garansi e) Perincian jaminan (kontra garansi) yang akan diberikan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB V PEMBAHASAN

A. Prosedur Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPRS) Kredit Pemilikan Rumah adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli rumah. Bank yang dikenal fokus pada pembiayaan perumahan ini adalah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang didukung dengan visinya, produk KPR ini menjadi program unggulan dari BTN dari pada program kredit lainnya. Salah satu produk dari KPR adalah KPR Sejahtera yaitu suatu kredit yang diperuntukan kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan. Dalam pemberian Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPRS) di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Solo menggunakan acuan atau pedoman Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No 14 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Perumahan melalui kredit / pembiayaan pemilikan rumah sejahtera dengan dukungan bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Di dalam tahapan tahapan kredit berikut ini penulis lebih menekankan pada tahapan penelitian kredit dan tahapan realisasi karena selama pengamatan berlangsung penulis hanya bisa mengamati kedua tahapan tersebut. Tahapan tahapan dalam pemberian Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPRS) pada Bank BTN adalah sebagai berikut : I. Tahap penelitian kredit Tahap ini merupakan tahap penilaian dan pengecekan atas kelayakan calon debitur dalam menerima kredit yang disalurkan dan Bank Tabungan Negara menetapkan syarat - syarat kredit yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin mengajukan permohonan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera, calon debitur yang layak mendapatkan kredit harus sesuai dengan persyaratan-persyaratan berikut : 1. Warga Negara Indonesia 2. Usia minimal 21 atau sudah menikah 3. Minimal kerja pada perusahaan/ tempat bekerja selama 1 tahun

commit to user 37



4. Belum memiliki rumah sendiri 5. Belum pernah menerima subsidi perumahan 6. Memiliki penghasilan maksimal Rp 2.500.000 dan cukup terjamin kelangsungannya 7. Untuk pemohon yang masih menjadi debitur di Bank BTN, minimal track record atau performance kreditnya selama 2 tahun terakhir baik dan tidak ada tunggakan 8. Jumlah angsuran 1/3 (sepertiga) dari gaji atau penghasilan tiap bulannya 9. Telah memiliki tabungan di Bank BTN (Tabungan BATARA) 10. Bagi PNS akan di bebaskan dari uang muka sesuai dengan besaran uang muka yang telah di tetapkan oleh pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, bagi karyawan swasta akan di berikan keringanan bunga hingga bulan ke tiga. (contoh lihat lampiran 1) 11. Batas usia pengajuan kredit 60 tahun Setelah calon debitur dianggap layak mendapatkan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPRS) langkah selanjutnya adalah penyerahan berkas - berkas oleh calon debitur kepada Staff bagian Loan Service Unit untuk diteliti apakah sesuai dengan ukuran dan bentuk rumah yang akan dijadikan agunan, berkas tersebut meliputi foto copy sertifikat dan IMB yang bisa diperoleh dari developer (pengembang). Setelah sertifikat dan IMB diteliti kebenaranya langkah selanjutnya Staff bagian Loan Service Unit akan memberikan formulir permohonan kredit perumahan (Aplikasi) dan Formulir Syarat Kelengkapan Data (FSKD) untuk diisi dan dilengkapi oleh calon debitur. a. Formulir yang digunakan dalam prosedur penyaluran kredit meliputi : 1. Form- Permohonan Kredit (Aplikasi) Perorangan Form ini berisi tentang identitas diri pemohon / calon debitur untuk mengajukan permohonan kredit. (contoh lampiran lihat lampiran 2) 2. Surat Kepada Pimpinan Instansi / Perusahaan Pemohon Form ini berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan tempat kerja pemohon baik

commit to user



instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. (contoh lampiran lihat lampiran 5) 3. Form Perincian Penghasilan bagi Pemohon berpenghasilan tetap maupun tidak tetap yang digunakan calon debitur untuk mengisi besarnya penghasilan calon debitur yang bekerja sebagi wiraswasta maupun karyawan di sebuah instansi yang disyahkan oleh instansi calon debitur. (contoh lampiran lihat lampiran 6) 4. Kuasa Pemotongan Gaji Form ini berisi mengenai kuasa calon debitur kepada kreditur, bahwa calon debitur atau pemohon telah memberi kuasa kepada pihak Bank untuk melakukan pemotongan gaji calon debitur untuk pembayaran angsuran perbulan. (contoh lampiran lihat lampiran 7) 5. Keterangan mengenai Rumah dan Developer Form ini berisi lokasi rumah yang akan di KPR kan oleh pemohon yang di isi oleh pemohon dan developer. (contoh lampiran lihat lampiran 8) b. Kelengkapan Data Pemohon Setelah calon debitur mengisi form - form persyaratan kredit yang telah disiapkan Bank BTN dan berkas - berkas yang harus dilengkapi calon debitur, selanjutnya semua form-form dan berkas akan diteliti kembali oleh Loan Service Unit untuk di pisahkan sesuai jenis pekerjaan. Persyaratan antara pegawai tetap dan wiraswasta berbeda. Syarat - syarat kelengkapan itu meliputi : 1. Bagi pemohon yang memiliki penghasilan Tetap / Karyawan : a) Mengisi form permohonan KPRS Surat Keterangan Potong Gaji bila pembayaran angsuran langsung dipotong dari gaji (kolektif) dan melampirkan Surat Keterangan Instansi tempat calon debitur bekerja b) Fotocopy Identitas Diri seperti : KTP, Kartu Keluarga dan surat nikah, Kartu Pegawai, NIP, Slip Gaji yang telah disyahkan. c) Fotocopy Tabungan BATARA

commit to user



2. Bagi pemohon yang berpenghasilan tidak tetap / wiraswasta : a) Mengisi Form permohonan KPRS b) Fotocopy Identitas Diri seperti KTP, Kartu Keluarga dan Surat Nikah / Cerai c) Fotocopy Tabungan BATARA d) Fotocopy SIUP/TDP/NPWP* e) Fotocopy

Akte

Pendirian

Perusahaan

/

Anggaran

Dasar

Perusahaan* f) Fotocopy Neraca / Laba Rugi Usaha / kwintansi penjualan* g) SPT Tahunan / surat Keterangan Penghasilan Tidak tetap minimal dari Kades / mengisi Form Keterangan Penghasilan Tidak Tetap* h) Denah Lokasi Tempat Usaha Keterangan : * disesuaikan dengan jenis usaha debitur. Jadi tidak semua dokumen yang tertera di persyaratan harus dipenuhi pemohon, hal ini disesuaikan dengan jenis usaha debitur dan kebutuhan data analis kredit. (contoh kelengkapan data pemohon lihat lampiran 9) Keseluruhan syarat syarat diatas dimasukan kedalam dosir oleh Loan Service Unit. Dosir adalah semacam stopmap tetapi setiap pinggirnya terdapat besi yang digunakan untuk menyimpannya didalam arsip. sehingga keamanan berkas dapat terjaga. Setelah semua syarat - syarat dimasukan ke dalam dosir langkah selanjutnya Loan Service Unit akan memasukan data (entry) calon debitur ke dalam komputer untuk menentukan nomor antrian dalam proses selanjutnya yaitu wawancara. Dalam tahap penelitian kredit kendala yang sering dihadapi adalah penyerahan berkas yang tidak lengkap dari debitur atau developer dikarenakan calon debitur kurang memahami persyaratan yang harus dipenuhi dan diterimannya berkas walaupun tidak lengkap oleh Loan Service Unit, seperti tidak ada foto, belum ada fotocopy sertifikat dan IMB

commit to user



Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Aris Budi Santoso, Staff bagian Loan Service Unit : Hal yang sering terjadi ketika mengupulkan berkas tidak sesuai dengan syarat-syarat yang dibutuhkan baik dari developer maupun calon debitur sendiri karena mungkin calon debitur dan developer kurang memahami syarat-syaratnya dik, kadang-kadang berkas itu juga tidak ada foto dan fotocopy sertifikat serta IMB padahal itu yang lebih penting. (wawancara : 21 Februari 2012) Setelah pemohon melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Bank BTN, kemudian diadakan wawancara dengan menghadirkan calon debitur secara langsung dan tidak dapat diwakilkan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Wawancara dilakukan oleh petugas Loan Service Unit kepada pemohon kredit yang bertujuan untuk penyidikan apakah berkas berkas yang telah dikumpulkan tersebut sesuai fakta atau rekayasa. Sebelum proses wawancara dilakukan, pihak Loan Service Unit telah melakukan BI Checking kepada calon debitur melalui bagian Bookkeping and Control yang menghasilkan Sistem Informasi Debitur (SID) untuk mengetahui apakah calon debitur termasuk dalam black list BI atau tidak, apakah calon debitur mempunyai hutang di bank lain atau tidak, serta dapat digunakan untuk mengetahui track record atau kolektibilitas debitur apabila pernah melakukan kredit di bank lain sebelumnya, BI Checking juga dapat digunakan seorang analis untuk mengetahui kejujuran calon debitur dalam memberikan informasi mengenai sejarah kreditnya pada bank lain dan sebagai bahan pertimbangan oleh Rapat Komisi Kredit (Rakomdit). Pada saat wawancara berlangsung harus didampingi suami / istri (jika sudah menikah), jika sudah beristri / suami wawancara tidak hanya diajukan kepada pemohon kredit tetapi pasangan pemohon juga diberikan pertanyaan yang diberikan oleh petugas Loan Service Unit. Proses wawancara dilakukan dengan menggunakan prinsip kredit 5C dan 7P, yaitu character, capital, capacity, collateral, dan condition sedangkan 7P yaitu personality, party, purpose, prospect, payment, profitability dan protection. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Anjar Budi Utami selaku Staff Loan Service Unit bahwa pada proses wawan cara berdasakan prisip

commit to user



5C yaitu : 1. Character, sifat dari calon debitur yang memiliki moral watak ataupun sifat yang positif dan kooperatif. 2. Capital, jumlah dana sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. 3. Capacity, penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban kredit yang akan di terima. 4. Collateral, barang jaminan yang diberikan oleh debitur sabagai jaminan kredit yang akan diterima. 5. Condition, situasi ekonomi yang akan mempengaruhi kelancaran pembayaran kredit. 7P yaitu 1. Personality, penilaian nasabah dari segi kepribadian sehari hari dan masa lalunya. 2. Party, klasifikasi nasabah berdasar modal, loyalitas serta karakternya. 3. Purpose, mengetahui tujuan calon debitur dalam mengabil kredit serta kredit yang diinginkan. 4. Prospect, menilai usaha nasabah dimasa yang akan dating apakah menguntungkan atau tidak. 5. Payment, ukuran cara nasabah mengembalikan kredit yang telah dicapai. 6. Profitability, menganalisis kemampuan calon debitur dalam mencari laba. 7. Protection, menjaga usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. (Wawancara : 21 Februari 2012) Adapun materi wawancara dan verifikasi data kepada calon debitur beserta istri atau suami (bagi yang sudah menikah) dalam proses wawancara diantaranya : 1. Materi wawancara : a) Penghasilan / prospek calon debitur b) Biaya hidup calon debitur c) Penyertaan dana calon debitur d) Hak dan Kewajiban debitur 2. Verifikasi Data : a) Maksimal penghasilan keluarga (kemampuan untuk mengangsur) b) Maksimal harga rumah c) Surat keterangan penghasilan d) Minimal uang muka yang harus disiapkan calon debitur e) Maksimal KPRS yang diperoleh f) Surat pernyataan belum memiliki rumah. (contoh lihat lampiran 10)

commit to user



Dengan hasil wawancara tersebut Loan Service Unit berketetapan untuk menerbitkan Daftar Usulan Pemohon (DUP), Isi Daftar Usulan Pemohon (DUP) meliputi hal-hal sebagai berikut : a. Nomor urut

g. Suku bunga

b. Kode Pemohon

h. Angsuran rasio

c. Nama pemohonan dan lokasi

i. Gaji pemohon

rumah

j. Gaji pasangan pemohon

d. Harga rumah

k. Alamat KTP / pekerjaan

e. Jumlah yang diajukan

l. Paraf Pejabat

f. Jangka waktu Daftar Usulan Pemohon (DUP) yang akan digunakan pada Rapat Komisi Kredit (Rakomdit) akan dibuat rangkap Lima, yang ditembuskan sebagai berikut : a. Lembar 1 diberikan kepada Kepala Seksi Loan Service Unit b. Lembar 2 diberikan kepada Loan Service Unit c. Lembar 3 diberikan kepada Kepala Seksi Loan Administration Unit d. Lembar 4 diberikan kepada Branch Manager e. Lembar 5 diberikan kepada Kepala Seksi Loan Recovery. Sebelum Rapat Komisi Kredit (Rakomdit) dilaksanakan, terlebih dahulu dilaksanakan On The Spot (OTS). OTS merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau obyek yang akan dijadikan agunan atau jaminan. Setelah Loan Service Unit melakukan proses wawancara selanjutnya akan membuat memo On The Spot (OTS). OTS atau yang sering disebut survei. Survei dilakukan dengan 2 cara yaitu Konfirmasi lewat telepon dan Survei langsung. a. Konfirmasi telepon Adalah menanyakan kepada instansi / perusahaan tempat calon debitur bekerja. Konfirmasi telepon ini dilakukan oleh Loan Service Unit dengan menelpon instansi atau perusahaan tempat bekerja calon debitur. Beberapa hal yang ditanyakan pada saat konfirmasi telepon, antara lain 1. Apakah benar yang bersangkutan / calon debitur bekerja di perusahaan / instansitersebut? 2. Apakah jabatan calon debitur dalam perusahaan / instansi tersebut?

commit to user



3. Sudah berapa lama calon debitur bekerja dalam perusahaan / instansi tersebut? 4. Berapa gaji bersih yang diterima oleh calon debitur? b. Survei langsung Adalah survei yang dilakukan langsung ke tempat kerja, usaha dan agunan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Survei langsung terdiri dari 3 macam yaitu Survei pekerjaan, Survei usaha dan Agunan 1. Survei pekerjaan Survei pekerjaan dilaksanakan bagi calon debitur yang bekerja sebagai karyawan tetap dan ini dilakukan apabila tempat bekerja calon debitur masih diragukan keberadaannya oleh pihak bank. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Hadi selaku Staff CWO Unit secara langsung saat itu juga sehingga kebenarannya tidak dapat direk (Wawancara : 23 Februari 2012) Selain itu apabila dinilai perusahaan tempat calon debitur bekerja kurang familiar atau perusahaan tersebut baru saja berdiri, untuk melihat prospek perusahaan nantinya dan mengkonfirmasi penghasilan serta jabatan dari calon debitur apakah sudah sesuai dengan keterangan yang diberikan calon debitur. Survei ini dilakukan oleh tim survey untuk meninjau langsung ke lapangan. Dalam melakukan survei, tim survei dapat menanyakan informasi mengenai calon debitur secara langsung kepada pegawai lain yang bekerja di tempat tersebut. 2. Survei usaha Survei usaha wajib dilakukan untuk semua calon debitur yang memiliki usaha sendiri (wiraswasta / bukan pegawai). Survei ini dimaksudkan untuk melihat prospek usaha debitur dan menghitung penghasilan yang diperoleh debitur apakah sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh calon debitur. 3. Survei agunan Penilaian rumah yang akan disubsidikan. Untuk OTS usaha dan kantor Bank BTN Solo menggunakan tim survei sendiri, yakni tim survei dari pihak

commit to user



bank yaitu Staff Loan Administration, sedangkan untuk OTS agunan atau rumah yang akan di KPRSkan Bank BTN menggunakan tim survey dari PT. KJPP Toto Suharto & Rekan dan PT. KJPP Doli Siregar & Rekan yang memang memiliki tim khusus untuk mentaksasi harga rumah Sejahtera, penggunaan tim survei dari luar ini dimaksudkan agar tidak ada dugaan taksasi rumah tersebut ditinggikan harganya atau sebaliknya oleh calon bank selaku pemberi kredit. Waktu pelaksanaan OTS baik OTS usaha, kantor maupun rumah, tidak akan diberitahukan kepada calon debitur / pemohon agar tim survei dapat melihat kondisi sebenarnya di lapangan. Hasil dari survey ini akan di Laporkan Penilaian Agunan (LPA) untuk OTS rumah atau Laporan Penilaian Akhir untuk OTS usaha atau OTS kantor calon debitur, kemudian laporan-laporan OTS ini dicocokkan dengan hasil wawancara untuk mengetahui apakah keterangan yang disampaikan calon debitur pada saat wawancara sesuai dengan hasil OTS yang ada. Berdasarkan kriteria-kriteria tertentu hasil dari OTS ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Loan Service Unit untuk merekomendasikan calon debitur yang telah di OTS ini apakah permohonannya akan diajukan ke Rapat Komisi Kredit (Rakomdit) dengan menerbitkan Daftar Usulan Pemohon (DUP) ataukah permohonannya kreditnya ditolak dengan dibuatnya Surat Penolakan Kredit (SPK) kepada pemohon. Setelah diterbitkan Daftar Usulan Pemohon (DUP) dalam pengajuannya disertai dengan BI Checking, Hasil wawancara, hasil OTS dan berkas berkas pemohon kredit secara bersamaan diberikan kepada Rapat Komisi Kredit (Rakomdit) untuk diteliti dan diberikan keputusan kredit apakah kredit diterima atau ditolak. Rapat ini merupakan intern yang dihadiri oleh Branch Manager, Retail Service Section Head dan petugas Analis / Loan Service Unit. DUP dan dokumen dokumen lain tersebut akan diberikan terlebih dahulu kepada Loan and Retail Service Section Head untuk diteliti dan diberikan pendapat, setelah itu dikembalikan ke Loan Service Unit / analyst untuk diperbaiki berdasarkan saran dari Loan and Retail Service Head atau diteruskan langsung ke Branch Manager apabila tidak ada koreksi dari Loan and Retail Service Head.

commit to user



Hal yang sama akan dilakukan oleh Branch Manager yakni menganalisa dan memberikan pendapat terhadap DUP dan dokumen dokumen lain yang diusulkan dan dikembalikan ke Loan Service Analyst untuk ditindak lanjuti. Loan Service Analyst akan memeriksa DUP dan pendapat dari anggota Branch Manager yang tertera didalam kolom pendapat Rapat Komisi Kredit (Rakomdit). Berkas permohonan kredit dan DUP yang diterima kembali oleh pihak Loan Service biasanya akan ditindak lanjuti dengan : a. Apabila terdapat kekurangan data pendukung terhadap DUP, berkas pemohon yang dibutuhkan dan persyaratan persyaratan tertentu dalam keputusan kredit maka Loan Service Analyst akan merevisinya dan mengajukannya kembali ke Rapat Komisi Kredit (Rakomdit). b. Apabila diminta untuk melakukan OTS ulang maka akan dibuat memo OTS ulang oleh Loan Service Unit / Analyst. Apabila berkas permohonan dan DUP ditolak oleh Rapat Komisi Kredit (Rakomdit) maka Loan Service Unit akan menerbitkan Surat Penolakan Kredit Rangkap 3 yang akan dikirimkan kepada pemohon kredit, developer dan untuk arsip Loan Service Unit. Loan Administration Unit akan menerima Surat penolakan dari Loan Service Unit dan mengarsipkannya sementara berdasarkan urutan tanggal terbit Daftar Usulan Pemohon (DUP). Hal-hal yang membuat DUP ditolak dikarenakan Calon debitur sebelumnya sudah mempunyai rumah dan total penghasilan lebih dari Rp 2.500.000. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Anjar Budi Utami, Staff bagian Loan Service Unit Biasanya DUP itu ditolak karena sebelumnya debitur tersebut sudah mempunyai rumah, ada juga yang ternyata total penghasilannya lebih dari Rp 2.500.000 jadi permohonan kreditnya tidak bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya. (wawancara, 21 Februari 2012) Apabila disetujui, maka Loan Service Unit akan menerbitkan Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K). Isi Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) meliputi hal-hal berikut :

commit to user



a. Nama pemohon b. Permohonan yang disetujui, meliputi : 1. Rupiah 2. Jangka waktu 3. Suku bunga 4. angsuran c. Butir biaya prarealisasi d. Tandatangan diatas materai Rp 6000 e. Diketahui pejabat PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. a. Surat Perjanjian Kredit (SPK) Surat yang dibuat untuk mengikat pemohon kredit sebagai debitur dan pihak bank sebagai kreditur untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masingmasing. Hal-hal yang tertera dalam perjanjian kredit yaitu : Lembaran yang mencakup maksimal kredit yang disetujui, antara lain sebagai berikut : 1. Jangka waktu 2. Pasal-pasal mengenai aturan yang ditetapkan oleh pihak bank, meliputi : a) Kewajiban mengangsur b) Apabila debitur ingkar janji maka akan dikenakan sangsi denda 3.

Lembaran yang mencakup, membaca, mengetahui, dan tandatangan diatas Rp 6.000,-.

SP3K ini dibuat rangkap dua, yang didistribusikan sebagai berikut : 1. Lembar 1 diberikan calon debitur / developer 2. Lembar 2 diberikan Loan Service Unit Rapat Komisi Kredit (Rakomdit) menghasilkan keputusan

untuk

menyetujui Daftar Usulan Pemohon (DUP) , maka Loan Administration Unit akan menerima Surat Penegasan Penyediaan Kredit (SP3K) dari Loan Service Unit untuk kemudian diarsip berdasarkan urutan tanggal terbit Daftar Usulan Pemohon (DUP). Loan Administration Unit juga menerima Surat Perjanjian Kredit dari Loan Service Unit dan menyimpannya berdasarkan urutan nomor.

commit to user



Kemudian pihak Loan Service Unit akan mengkonfirmasikan kepada calon debitur atau developer bahwa kredit yang diajukan telah disetujui dan memberitahukan tanggal realisasi / akad kredit serta biaya administrasinya yang harus dibayarkan pada saat akad kredit. Didalam akad kredit ini administrasi atau syarat syarat yang wajib dipenuhi pemohon meliputi biaya angsuran bulan pertama, provisi bank maksimal 0,5% dari maksimal kredit, biaya notaris, biaya APHT (Akta Pemasangan Hak Tanggungan), biaya penilaian / aprraiser, biaya premi asuransi kebakaran dan biaya administrasi. Apabila calon debitur telah menyetujui semua persyaratan persyaratan untuk melakukan proses akad kredit, maka Loan Service Unit menerbitkan Surat Perjanjian Kredit (SPK) dan Surat Perjanjian Rangkap 5 (SPD5) yang berisikan perjanjian perjanjian yang berhubungan dengan kredit yang harus ditandatangani calon debitur saat akad kredit untuk mengikat para pihak yaitu PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sebagai Kreditur dan pemohon sebagai Debitur agar saling melaksanakan kewajiban. Surat Penegasan Persetujuan

Penyediaan Kredit

(SP3K)

tersebut

ditandatangani oleh calon debitur diatas materai Rp 6000,00- dan diserahkan kembali kepada pihak bank. Proses selanjutnya, Loan Service Unit mengadakan realisasi kredit dan menerbitkan Surat Perjanjian Rangkap Lima (SPD5) sebagai dokumen bahwa realisasi telah dilaksanakan yang meliputi hal-hal berikut : 1. Nomor Urut 2. Nama pemohon 3. Jenis usaha 4. Lokasi usaha 5. Maksimal kredit yang disetujui 6. Jangka waktu 7. Suku bunga 8. Angsuran 9. Nomor urut debitur Surat Perjanjian Rangkap Lima (SPD5) dibuat rangkap lima, yang diberikan kepada :

commit to user



1. Lembar 1 diberikan kepada Loan Administration Unit 2. Lembar 2 diberikan kepada Kantor Pusat Defisi Retail 3. Lembar3 diberikan kepada Kantor Pusat Defisi trisuli 4. Lembar 4 diberikan kepada Accounting Control 5. Lembar 5 diberikan kepada Notaris Selain itu juga menerbitkan Surat Perjanjian Kredit (SPK) yang dibuat rangkap tiga dan diberikan kepada : 1. Lembar 1 diberikan kepada pihak debitur 2. Lembar 2 diberkan kepada Loan Service Unit 3. Lembar 3 diberikan kepada Notaris Surat perjanjian yang harus ditandatangani oleh pemohon kredit adalah Surat Perjanjian Kredit (SPK) dan Surat Perjanjian Rangkap Lima (SPD5) diatas materai Rp 6.000,00-. penadatanganan akad kredit didepan pihak pejabat PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Notaris dan pihak Developer serta tidak boleh diwakilkan. Selain itu, dokumen dokumen tersebut digunakan sebagai bukti penjamin kelancaran proses pengangsuran kredit. Untuk memperjelas penjelasan diatas penulis dapat menggambarkan Tahap Penelitian Kredit KPRS sebagai berikut :

commit to user



Gambar V.1 Tahap Penelitian Kredit KPRS

Sumber : Bagian SDM PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Solo. II. Tahap Realisasi Kredit Setelah calon debitur menandatangani akad kredit dan perjanjian kredit dana kredit yang dicairkan oleh pihak bank akan langsung ditransfer kepada developer (pengembang) dan tahap selanjutnya adalah tahap realisasi yaitu membuka rekening tabungan debitur oleh Teller Service. Staff ini akan membuat jurnal pembukuan rekening tabungan dan menyerahkan rekening debitur kepada Loan Administration Unit untuk dicatat dalam jurnal penyediaan dana, kemudian menyerahkan rekening debitur kepada bagian Transaction Processing Unit. Setelah itu Transaction Processing Unit akan mengarsip Surat Perjanjian Rangkap Lima (SPD5) yang diterima dari Loan Service Unit. Proses selanjutnya Transaction Processing menyerahkan rekening debitur yang diterima dari Loan Administration Unit kepada Accounting Control setelah memasukan jurnal pembayaran angsuran pada file komputer.

commit to user



Transaction Processing Unit membuka kembali Surat Perjanjian Rangkap Lima (SPD5) yang telah diarsip untuk dibuatkan jurnal alokasi dana maksimal kredit pada saat realisasi kredit dan mencatatnya dalam rekening debitur untuk diserahkan kepada Accounting Control. Accounting Control akan menyimpan Surat Perjanjian Rangkap Lima (SPD5) yang diterima dari Loan Service Unit dengan arsip. Sebagaimana yang di utarakan oleh Bapak Hadi selaku Staff CWO Unit : Accounting Control menerima rekening debitur dari Transaction Processing Unit untuk dicatat dalam jurnal balik. Setelah proses realisasi ini selesai maka debitur mempunyai kewajiban untuk melakukan pengangsuran kredit sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan (Wawancara 21 Februari 2012) Dari penjelasan diatas penulis dapat menggambarkan Tahap Realisasi Kredit KPRS sebagai berikut : Gambar V.2 Tahap Realisasi Kredit KPRS

Sumber : Bagian SDM PT. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Solo. III. Tahap pengangsuran kredit Setelah dilaksanakan tahap realisasi kredit tahap selanjutnya adalah tahap pengangsuran kredit yaitu debitur berkewajiban untuk membayar angsuran perbulan sesuai dengan jatuh tempo yang telah di tentukan pada tahap realisasi. Pembayaran angsuran kredit pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang

commit to user



Solo dapat dilakukan secara langsung datang ke loket pembayaran dan online (transfer melalui ATM baik dari ATM BTN maupun dari Bank lain) diseluruh Indonesia sehingga dalam pembayaran angsuran dapat dilakukan dengan mudah. Pembayaran angsuran Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPRS) dapat dilakukan dengan 4 cara langsung dan 2 cara online, yaitu : 1. Pembayaran angsuran secara langsung a. Pembayaran angsuran dipotong langsung dari gaji Pembayaran ini dapat dilakukan atas persetujuan debitur dengan bagian keuangan instansi yang mengurus gaji debitur untuk melakukan pemotongan gaji senilai angsuran yang disepakati. Fasilitas pembayaran seperti ini bisa dilakukan bagi debitur yang bekerja sebagai pegawai tetap dan pihak instansi telah bekerjasama dengan BTN b. Pembayaran langsung ke loket BTN Debitur datang langsung ke BTN terdekat dan langsung membayar angsuran KPR Sejahtera di Teller Service c. Pembayaran melalui kantor POS BTN kerjasama dengan kantor POS untuk memudahkan debitur dalam pembayaran angsuran KPR Sejahtera, dengan cara debitur datang langsung ke kantor POS terdekat di loket tersedia d. Pembayaran dengan cara pemindahbukuan Pembayaran

angsuran

KPR

Sejahtera

dilakukan

dengan

cara

pemindahbukuan jika telah mendapat persetujuan dari pemilik rekening. 2. Pembayaran angsuran secara online a. Pembayaran melalui ATM BATARA Debitur yang mempunyai tabungan BATARA dan mempunyai ATM BATARA dapat langsung membayar angsuran KPR Sejahtera dengan menggunakan fasilitas dengan ATM BATARA b. Pembayaran dengan transfer Debitur dapat membayar angsuran KPR Sejahtera dengan melakukan transfer dari Bank manapun kepada BTN.

commit to user



Sebagaimana yang dikemukakan oleh Anjar Budi Utami, Staff Bagian Loan Service di loket Bank BTN seluruh Indonesia, kantor pos terdekat, Transfer dari bank lain atau ATM BATARA, maupun autodebet dan potong gaji melalui instansi atau perusahaan yang bersangkutan. Jadi Sistem Online pada proses pengangsuran kredit ini mengakibatkan perubahan dalam sistem komputer dalam pembayaran angsuran. Pada intinya perubahan sistem tersebut akan dapat memudahkan calon debitur dalam pembayaran angsuran. (Wawancara : 21 Februari 2012) Dari penjelasan diatas penulis dapat menggambarkan Tahap Pengangsuran Kredit KPRS sebagai berikut : Gambar V.3 Tahap pengangsuran kredit

Sumber : Bagian SDM PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Solo. IV. Tahap Pelunasan Kredit Tahap ini adalah tahap akhir dalam proses perkreditan sekaligus pengambilan agunan (sertifikat rumah yang dijadikan agunan) pada saat permohonan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPRS). Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak Hadi selaku Staff CWO Unit alam tahap Pelunasan kredit ini terdapat dua cara untuk melakukan pelunasan kredit yaitu dengan membayar angsuran perbulan sesuai dengan

commit to user



jatuh tempo dan pelunasan sebelum masa kredit selesai tetapi dikenakan pinalti (denda) 1% dari (wawancara : 21 Februari 2012) Debitur dapat dikatakan lunas apabila debitur dinyatakan sudah melunasi sisa kredit yang ditanggungnya. Apabila kredit sudah dinyatakan lunas maka debitur dapat mengambil sertifikat yang dijadikan agunan. a. Dengan angsuran bulanan yaitu membayar angsuran setiap bulan sesuai dengan jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan ketika tahap realisasi. Besarnya angsuran setiap bulan disesuaikan dengan dasar perhitungan yang telah ditentukan ketika akad kredit dilaksanakan. Didalam pembayaran angsuran setiap bulan terdapat Skim Pembayaran Ekstra yang bisa dilakukan oleh debitur jika mempunyai uang lebih untuk membayar angsuran minimal 5 bulan kedepan. Jika debitur bisa membayar angsuran ekstra tersebut maka debitur akan mendapat salah satu fasilitas dari bank yaitu: 1. mengurangi Angsuran tapi sisa jangka waktu tetap atau 2. mengurangi sisa jangka waktu tapi angsuran tetap b. Setelah memilih salah satu fasilitas diatas debitur menandatangani surat Pembayaran Ekstra yang telah disediakan oleh pihak Bank Pelunasan dapat dilakukan sebelum masa kredit selesai dengan pinalti sebesar 1% dari sisa kredit. Ketika debitur mempunyai uang lebih dan ingin melunasi kreditnya (membayar seluruh angsuran) maka debitur akan mendapatkan denda 1% dari sisa kredit yang dimilikinya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penipuan karena ternyata debitur mempunyai uang lebih untuk membeli rumah bersubsidi. Setelah tahap pelunasan kredit selesai dilaksanakan maka semua proses kredit sudah selesai dan debitur bisa membawa pulang jaminan yang dijadikan agunan selama kredit berlangsung. Dari penjelasan diatas penulis dapat menggambarkan Tahap Pelunasan Kredit KPRS sebagai berikut :

commit to user



gambar V.4 Tahap Pelunasan Kredit

Sumber : Bagian SDM PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Solo.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN Prosedur pemberian KPRS yang digunakan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Solo mengacu pada Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No 14 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Perumahan melalui kredit / pembiayaan pemilikan rumah sejahtera dengan dukungan bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan dalam prosedur pemberian kredit kepemilikan rumah sejahtera di PT. Bank Tabungan Negara Kantor (Persero) Tbk. Kantor Cabang Solo dalam pengajuannya, tahap-tahap itu sebagai berikut : I.

Tahap Penelitian Kredit Penelitian kelayakan calon debitur untuk menerima atau mengajukan

KPRS dengan syarat penghasilan maksimal Rp 2.500.000, setelah calon debitur dianggap layak mendapat kredit kemudian mengajukan permohonan kredit dengan cara mengisi syarat-syarat yang wajib dikumpulkan oleh calon debitur setelah semua syarat lengkap semua berkas dikumpulkan ke bagian Staff Loan Service. Loan Service akan mengecek syarat-syarat yang sudah diisi atau dilengkapi calon debitur setelah Staff bagian Loan Service memastikan syarat-syarat lengkap proses selanjutnya diadakan wawancara untuk memastikan kebenaran dari data pemohon. Dalam tahap ini Hal yang sering terjadi adalah ketika mengupulkan berkas tidak sesuai dengan syaratsyarat yang dibutuhkan baik dari developer maupun calon debitur sendiri karena mungkin calon debitur dan developer kurang memahami syaratsyaratnya dan sering terjadi keterlambatan dalam melengkapi kekurangan persyaratan pengajuan kredit dan sering terjadinya Daftar Usulan Pemohon (DUP) yang di tolak, karena sebelumnya pemohon sudah memiliki rumah dan penghasilannya melebihi Rp 2.500.000,-.

commit to user 56



II.

Tahap Realisasi Kredit Setelah permohonan disetujui maka akan dilakukan Realisasi kredit dan menerbitkan Surat Perjanjian Rangkap Lima (SPD5) sebagai dokumen bahwa realisasi telah dilaksanakan setelah itu uang yang dicairkan oleh pihak bank akan langsung ditransfer kepada developer (pengembang) Setelah Proses Akad kredit selesai Teller Service Unit akan membuat jurnal pembukuan rekening tabungan dan menyerahkan rekening debitur kepada Loan Administration Unit untuk dicatat dalam jurnal penyediaan dana oleh debitur, kemudian menyerahkan rekening debitur kepada bagian Transaction Processing Unit. Transaction Processing Unit akan membuka kembali Surat Perjanjian Rangkap Lima (SPD5) yang telah diarsip untuk dibuatkan jurnal alokasi dana maksimal kredit pada saat realisasi kredit dan mencatatnya dalam rekening debitur untuk diserahkan kepada Accounting Control kemudian Staff bagian Accounting Control akan membuat jurnal balik dari rekening debitur sehingga pembayaran angsuran pertama selesai. Setelah itu menerima angsuran kedua dan seterusnya, kemudian menyerahkan rekening debitur kepada Accounting Control, maka Accounting Control mencatatnya dalam jurnal balik.

III.

Tahap Pengangsuran Kredit Setelah Tahap Realisasi selesai maka debitur wajib melakukan pelunasan kredit / Pembayaran angsuran Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPRS). Pembayaran ini dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu pembayaran angsuran dapat dilakukan dengan langsung dipotong dari gaji (bagi pegawai tetap), pembayaran juga dapat dilakukan dengan membayar di loket BTN dan kantor POS. Bagi debitur yang ingin menghemat waktu pembayaran angsuran dapat dilakukan dengan transfer dari Bank lain dan dari fasilitas ATM BATARA. Cara pembayaran lain yaitu dengan pemindahbukuan dari Bank lain ke Bank BTN dengan persetujuan pemilik rekening.

IV.

Tahap Pelunasan Kredit Setelah Proses pengangsuran kredit selesai dengan cara mengangsur setiap bulan maupun pelunasan yang dilakukan sebelum masa kredit selesai dan

commit to user



dikenakan denda 1% dari sisa kredit maka debitur berhak mengambil Sertifikat yang dijadikan agunan selama masa kredit di Bank BTN

B. SARAN Dalam upaya mendukung dan mengantisipasi hambatan dalam usahausaha perbaikan dan pengoptimalan penerapan prosedur penyaluran KPRS pada Bank BTN Cabang Solo agar dapat menghasilkan keluaran yang sesuai dengan yang diharapkan, penulis memberikan beberapa saran yaitu, sebagai berikut : 1. Kurangnya informasi mengenai KPRS menyebabkan calon debitur tidak mengetahui secara jelas persyaratan-persyaratan umum pengajuan KPRS pada Bank BTN, hal-hal yang harus dilakukan adalah : a. Menempelkan syarat-syarat Permohonan Kredit didepan pintu masuk / papan pengumuman agar calon debitur bisa membawa berkas sesuai dengan syarat-syaratnya tanpa harus masuk ke dalam Bank terlebih dahulu dan agar proses kreditnya lebih cepat. 2. Agar proses kredit tidak berkepanjangan sebaiknya diberikan batas waktu kepada calon debitur untuk melengkapi kekurangan persyaratan kredit yang diperlukan. Pemberian batas waktu bertujuan untuk mendukung Layanan Kredit 151 yang dijalankan oleh BTN Cabang Solo karena selama pemberian kredit, target yang ingin dicapai yaitu Layanan Kredit 151. Sebaiknya Pemberian batas waktu bagi calon debitur untuk melengkapi datanya maksimal setelah 3 hari pihak Loan Service memberitahukan kekurangan data tersebut agar cepat di proses dan tidak menunda proses selanjutnya.

commit to user

2013

Recommend Documents