PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Jalan Pramuka no. 28 Tilp (0262) 236657 Garut 44111
BERITA ACARA PENJELASAN DOKUMEN PEMILIHAN Nomor: 13/ Pokja-DAS/DLHKP/2013 Pada hari ini SENIN tanggal DUAPULUH bulan MEI Tahun DUA RIBU TIGA BELAS, kami Pokja Pengadaan barang dan jasa ULP pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2013, telah melaksanakan Rapat Penjelasan Dokumen Pemilihan Seleksi Umum secara online melalui Website http://www.lpse.jabarprov.go.id untuk Nama Paket Lokasi HPS Sumber Dana
: Kajian Evaluasi Tingkat Pencemaran Dan Kerusakan DAS Dan Sub DAS Cimanuk : Kabupaten Garut : Rp. 367.000.000,-(Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah ) : BANPROP Tahun Anggaran 2013
Telah melakukan Rapat penjelasan (Aanwizjing) Dokumen Pemilihan Seleksi Umum melalui situs website: http://www.lpse.jabarprov.go.id, untuk paket tersebut diatas. Acara di buka Pukul 15.00 s.d 16.30 WIB, dan sampai batas akhir acara penjelasan Dokumen pemilihan Seleksi Umum, tidak ada pertanyaan dari peserta (Konsultan). Namun sehubungan dengan adanya perubahan KAK dalam dokumen Pemilihan, maka pokja telah membuat addendum terhadap dokumen Pemilihan yang akan dilampirkan pada berita acara penjelasan lelang. dengan demikian Pokja Pengadaan Barang/Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Garut mengganggap bahwa isi dokumen Pemilihan yang telah diaddendum dapat dipahami peserta. Demikian Berita Acara Pemberian Penjelasan Dokumen pemilihan Seleksi Umum ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Pokja untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pokja Pengadaan Barang dan Jasa ULP Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Garut 1. Drs. Alan Suparlan, MSI Ketua
1. TTD
2. Dudi Suryadi, SSTP, M.Si Sekertaris 3. Anti Dewi Pratiwi, ST Anggota
2. TTD 3. TTD
Lampiran : BERITA ACARA PENJELASAN DOKUMEN PEMILIHAN Nomor: 13/ Pokja-PIL/DLHKP/2013
BAB. I BENTUK UNDANGAN A.
Umum Lingkup Pekerjaan Sumber Dana Peserta Pemilihan Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan Larangan Pertentangan Kepentingan Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri Satu Penawaran Tiap Peserta B. Dokumen Pemilihan 8 Isi Dokumen Pemilihan 9 Bahasa Dokumen Pemilihan 10 Pemberian Penjelasan (aanwijzing) 11 Perubahan Dokumen Pemilihan 12 Tambahan dan Perubahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran C. Penyiapan Penawaran 13 Biaya dalam Penyiapan Penawaran 14 Bahasa Penawaran 15 Dokumen Penawaran 16 Biaya Penawaran 17 Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran 18 Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan D. Pemasukan/Penyampaian Dokumen Penawaran 19 Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran Tahap I 20 Penyampaian Dokumen Penawaran 21 Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran E. Pembukaan, Evaluasi Penawaran dan Pengumuman Peringkat Teknis 22 Pembukaan Penawaran 23 Evaluasi Penawaran Teknis 24 Evaluasi Penawaran 25 Pengumuman Pemenang 26 Sanggahan 27 Sanggahan Banding 28 Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya 29 Klarifikasi dan/atau Negosiasi Teknis dan Biaya & Klarifikasi Negosiasi Teknis 30 Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) G. Penunjukan Pemenang Seleksi 31 Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi 32 BAHP, Berita Acara Lainnya, dan Kerahasiaan Proses 33 Seleksi Gagal 34 Penandatanganan Kontrak BAB III. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) BAB IV. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) BAB V. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN BAB VI. BENTUK KONTRAK 1 Definisi 2 Penerapan 3 Bahasa dan Hukum 1 2 3 4 5 6 7
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP :
: : : : : : : : :
TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP BERUBAH BERUBAH TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP
: : : :
: : :
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan Keutuhan Kontrak Pemisahan Perpajakan Korespondensi Asal Jasa Konsultansi Pengalihan dan/atau Subkontrak Pengabaian Penyedia Mandiri Kemitraan/KSO Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Mobilisasi
[Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan [Perintah [Akses ke Lokasi Kerja Pemeriksaan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Perpanjangan Waktu Serah Terima Pekerjaan Perubahan Kontrak Perubahan Pekerjaan Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Keadaan Kahar Jaminan Pembayaran Harga Kerjasama antara penyedia dengan sub penyedia Personil Konsultan dan Subkonsultan Perubahan Personil Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Denda dan Ganti Rugi Laporan Hasil Pekerjaan Penghentian Kontrak Pemutusan Kontrak Pemutusan Kontrak oleh PPK Pemutusan Kontrak oleh Penyedia Pemutusan Kontrak akibat lainnya Hak dan Kewajiban Penyedia Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Layanan Tambahan Penangguhan dan Resiko
[Perlindungan Tenaga Kerja [Pemeliharaan Lingkungan Asuransi
[Penyedia Lain Keselamatan Pembayaran Denda Hak dan Kewajiban PPK Fasilitas Peristiwa Kompensasi Itikad Baik
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP
62 Pelaksanaan Kontrak 63 Perdamaian 64 Lembaga Pemutus Sengketa LAMPIRAN 3 : SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) LAMPIRAN 3 A : PERSONIL INTI, SUBPENYEDIA DAN PERALATAN BAB VII. BENTUK DOKUMEN LAINNYA LAMPIRAN 1 : SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) LAMPIRAN 2 : SURAT PERINTAH MULAI KERJA LAMPIRAN 3 : JAMINAN SANGGAH BANDING LAMPIRAN 4 : JAMINAN UANG MUKA
: : : : : : : : :
TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP
ADDENDUM DOKUMEN PEMILIHAN BAB III. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)
g. [apabila tenaga ahli yang dinilai lebih dari 1 (satu) maka setiap tenaga ahli harus diberi bobot]Bobot tenaga ahli : 1) Tenaga Ahli 1 (Team Leader/ Teknik Lingkungan), diberi bobot = 30 2) Tenaga Ahli 2 (Teknik Pengairan/Sumber Daya Air (SDA)) diberi bobot = 20 3) Tenaga Ahli 3 (Kehutanan/Pertanian) diberi bobot =15 4) Tenaga Ahli 4 (Sosial Budaya) diberi bobot = 15 5) Tenaga Ahli 5 (Ahli Ekonomi) diberi bobot = 10 6) Asisten Tenaga Ahli 6 (Teknik Lingkungan) diberi bobot = 5 7) Asisten Tenaga Ahli 7 (Teknik Pengairan/SDA) diberi bobot = 5 ADDENDUM g. [apabila tenaga ahli yang dinilai lebih dari 1 (satu) maka setiap tenaga ahli harus diberi bobot]Bobot tenaga ahli : 1) Tenaga Ahli 1 (Team Leader/ Teknik Lingkungan), diberi bobot = 25 2) Tenaga Ahli 2 (Teknik Pengairan/Sumber Daya Air (SDA)) diberi bobot = 20 3) Tenaga Ahli 3 (Ahli Perencana Wilayah) diberi bobot =15 4) Tenaga Ahli 4 (Geodesi) diberi bobot = 15 5) Asisten Tenaga Ahli 5 (Teknik Lingkungan) diberi bobot = 10 6) Asisten Tenaga Ahli 6 (Perencana Wilayah) diberi bobot = 5 7) Asisten Tenaga Ahli 7 (Geodesi) diberi bobot = 5 8) Asisten Tenaga Ahli 8 (Teknik Pengairan/SDA) diberi bobot = 5
ADDENDUM : BAB IV. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG
Air merupakan sumberdaya alam yang diperlukan untuk hajat hidup orang banyak, bahkan oleh semua makhluk hidup. Oleh karena itu, sumberdaya air harus dilindungi agar tetap dapat dimanfaatkan dengan baik oleh manusia serta makhluk hidup yang lain. Pemanfaatan air untuk berbagai kepentingan harus dilakukan secara bijaksana, dengan memperhitungkan kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang. Aspek penghematan dan pelestarian sumberdaya air harus ditanamkan pada segenap pengguna air. Saat ini, masalah utama yang dihadapi oleh sumberdaya air meliputi kualitas air yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat dan kualitas air untuk keperluan domestik semakin menurun. Kegiatan industri, domestik, dan kegiatan lain berdampak negatif terhadap sumberdaya air, antara lain menyebabkan penurunan kualitas air. Salah satu badan air yang merupakan kekayaan sumberdaya air adalah sungai. Sungai merupakan sebuah fenomena alam yang terbentuk secara alamiah. Fungsi sungai adalah sebagai penampung, penyimpan irigasi dan bahan baku air minum bagi sejumlah kota disepanjang alirannya. Sungai merupakan suatu bentuk ekositem aquatic yang mempunyai peran penting dalam daur hidrologi dan berfungsi sebagai daerah tangkapan air (catchment area) bagi daerah di sekitarnya, sehingga kondisi suatu sungai sangat dipengaruhi oleh karakteristik yang dimiliki oleh lingkungan di sekitarnya. Pengertian DAS Daerah Aliran Sungai merupakan wilayah yang dibatasi oleh topografi dimana air yang berada di wilayah tersebut akan mengalir ke outltet sungai utama hingga ke hilir. Sandy (1996) dalam Kusumawardani (2009) mendefinisikan DAS sebagai bagian dari permukaan bumi yang airnya mengalir kedalam sungai apabila hujan jatuh. Selain itu menurutnya, sebuah pulau selamanya akan terbagi habis ke dalam area-area aliran sungai. Komponen yang terdapat dalam DAS terdiri dari komponen fisik, kimia, dan biologi. Komponen fisik mencakup kondisi geografis DAS yang bersangkutan sedangkan kondisi kimia lebih menitikberatkan kepada kodisi daripada air sungai. Komponen biologi dilihat dari keragaman makhluk hidup termasuk manusia yang ada dalam DAS yang memiliki andil terhadap perubahanperubahan yang terjadi dalam sistem DAS. Daerah aliran sungai dapat dipandang sebagai sistem alami yang menjadi tempat berlangsungnya proses-proses biofisik hidrologis maupun kegiatan sosial-ekonomi dan budaya masyarakat yang kompleks. Proses-proses biofisik hidrologis DAS merupakan proses alami sebagai bagian dari suatu daur hidrologi atau yang dikenal sebagai siklus air. Kegiatan sosial-ekonomi dan budaya masyarakat merupakan bentuk intervensi manusia terhadap sistem alami DAS, seperti pengembangan lahan kawasan budidaya. Hal ini tidak lepas dari semakin meningkatnya tuntutan atas sumberdaya alam (air, tanah, dan hutan) yang disebabkan
meningkatnya pertumbuhan penduduk yang membawa akibat pada perubahan kondisi tata air DAS. Perubahan kondisi hidrologi DAS sebagai dampak perluasan lahan kawasan budidaya yang tidak terkendali tanpa memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air seringkali mengarah pada kondisi yang kurang diinginkan, yaitu peningkatan erosi dan sedimentasi, penurunan produktivitas lahan, dan percepatan degradasi lahan. Hasil akhir perubahan ini tidak hanya berdampak nyata secara biofisik berupa peningkatan luas lahan kritis dan penurunan daya dukung lahan, namun juga secara sosial ekonomi menyebabkan masyarakat menjadi semakin kehilangan kemampuan untuk berusaha di lahannya. Oleh karena itu ekosistem DAS perlu ditata pemanfaatannya agar dapat digunakan untuk berbagai keperluan antara lain pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, peternakan, industri, pertambangan, pariwisata dan pemukiman. Pengertian Sungai Sungai merupakan perairan mengalir (lotik) yang dicirikan oleh arus yang searah dan relatif kencang, dengan kecepatan berkisar 0,1 – 1,0 m/detik, serta sangat dipengaruhi oleh waktu, iklim, bentang alam (topografi dan kemiringan), jenis batuan dasar dan curah hujan. Semakin tinggi tingkat kemiringan, semakin besar ukuran batuan dasar dan semakin banyak curah hujan, pergerakan air semakin kuat dan kecepatan arus semakin cepat. Sungai bagian hulu dicirikan dengan badan sungai yang dangkal dan sempit, tebing curam dan tinggi, berair jernih dan mengalir cepat. Badan sungai bagian hilir umumnya lebih lebar, tebingnya curam atau landai badan air dalam, keruh dan aliran air lambat (Mulyanto, 2007). Menurut Newson (1997) sungai merupakan bagian lingkungan yang paling cepat mengalami perubahan jika terdapat aktifitas manusia di sekitarnya. Sungai sebagai penampung dan penyalur air yang datang dari daerah hulu atas, akan sangat terpengaruh oleh tata guna lahan dan luasnya daerah aliran sungai, sehingga pengaruhnya akan terlihat pada kualitas air sungai (Odum, 1996). Sungai juga merupakan tempat yang mudah dan praktis untuk pembuangan limbah, baik padat maupun cair, sebagai hasil dari kegiatan rumah tangga, industri rumah tangga, garmen, peternakan, perbengkelan, dan usaha-usaha lainnya. Dengan adanya pembuangan berbagai jenis limbah dan sampah yang mengandung beraneka ragam jenis bahan pencemar ke badanbadan perairan, baik yang dapat terurai maupun yang tidak dapat terurai akan menyebabkan semakin berat beban yang diterima oleh sungai tersebut. Jika beban yang diterima oleh sungai tersebut melampaui ambang batas yang ditetapkan berdasarkan baku mutu, maka sungai tersebut dikatakan tercemar, baik secara fisik, kimia, maupun biologi. Sungai yang menerima bahan pencemar mampu memulihkan diri (self purification) dengan cepat, terutama terhadap limbah penyebab penurunan kadar oksigen (oxygen demanding wastes) dan limbah panas. Kemampuan sungai dalam memulihkan diri dari pencemaran tergantung pada ukuran sungai dan laju aliran air sungai dan volume serta frekuensi limbah yang masuk (Lehler dalam Miller, 1975). Kemampuan sungai untuk memulihkan diri sendiri dari pencemaran dipengaruhi oleh (1) laju aliran air sungai, (2) berkaitan dengan jenis bahan pencemar yang masuk ke dalam
badan air. Senyawa nonbiodegradable yang dapat merusak kehidupan di dasar sungai, menyebabkan kematian ikan-ikan secara masif, atau terjadi magnifikasi biologis pada rantai makanan (Lehler dalam Miller, 1975). Gambaran DAS Cimanuk Cimanuk merupakan salah satu dari 7 sungai yang ada di Jawa Barat dengan curah hujan 1.500-3.000 mm/tahun dengan luas DAS 347.697 ha, mencakup wilayah pemerintahan Kabupaten Garut, Sumedang, Majalengka dan Indramayu. Sungai Cimanuk berasal dari lereng-lereng Gunung Papandayan, Cikuray dan Mandalagiri di Kabupaten Garut pada ketinggian +- 1200 diatas permukaan laut, mengalir kearah timur laut sepanjang 180 km dan bermuara di Laut Jawa di Kabupaten Indramayu. DAS Cimanuk terbagi menjadi tiga bagian yaitu bagian Hulu, Tengah, dan Hilir. Pada DAS Cimanuk Hulu-Tengah terdapat banyak kegiatan yang berpotensi mencemari badan air Sungai Cimanuk baik secara langsung ataupun melaui anak-anak sungai. Secara umum berbagai kegiatan pada DAS Cimanuk yang mempunyai pengaruh dominan berpotensi mencemari dapat dikelompokan dalam kegiatan domestik, industri, pertanian, perikanan dan peternakan. Dari hasil pemantauan kualitas air Sungai Cimanuk di Sukaregang dengan tiga kali frekuensi pengambilan contoh air yang telah dilakukan oleh BPLHD Provinsi Jawa Barat melalui Program Kali Bersih (Prokasih) Tahun Anggaran 2005, yang kemudian disesuaikan dengan kriteria baku mutu air berdasarkan klasifikasi air pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 (PP. No.82/2001) tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, terdapat 4 parameter kualitas air yang tidak memenuhi baku mutu peruntukan air sungai Cimanuk Hulu, yaitu BOD, DO, Fe, dan Kolitinja (BPLHD 2005). Parameter kualitas air yang tidak memenuhi baku mutu peruntukan air Sungai Cimanuk Hulu, dapat dilihat pada Tabel berikut: Parameter Kualitas Air yang Tidak Memenuhi Baku Mutu Peruntukan Air Sungai Cimanuk Hulu (3 kali pengambilan contoh air sungai) DO BOD Fe Kolitinja N Lokasi (mg/l (mg/l (mg/l (Jml/100 o. ) ) ) ml) 1 Sukaregang 6,3 5,4 0,8 14000 PP. 3 2 0,3 < 2000 No.82/200 1
Sumber : BPLHD Jabar 2005
Kualitas air ditentukan oleh berbagai parameter, dimana kandungan gas oksigen di dalam air merupakan salah satu unsur penentu karakteristik kualitas air yang terpenting dalam lingkungan kehidupan akuatis. Konsentrasi oksigen dalam air mewakili status kualitas air pada tempat dan waktu tertentu. Dengan kata lain, keberadaan dan besar atau kecilnya muatan oksigen di dalam air dapat dijadikan indikasi ada atau tidaknya “pencemaran” di suatu perairan. Oleh karenanya, pengukuran besarnya biochemical oxygen (BOD) dan chemical oxygen
demand (COD) perlu dilakukan untuk menentukan status muatan oksigen dalam air. Berdasarkan asumsi tersebut pemerintah tertarik untuk meneliti potensi beban pencemaran di DAS Cimanuk Hulu. DAS Cimanuk Hulu memiliki luas 456,57 km2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2007 sebanyak 571.953 jiwa. Seluruh DAS Cimanuk Hulu termasuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Garut yang meliputi sebagain Kecamatan Garut Kota, Kecamatan Tarogong Kidul, Kecamatan Karangpiwitan, Kecamatan Samarang, Kecamatan Cisurupan, Kecamatan Bayongbong, Kecamatan Cilawu, dan Kecamatan Cikajang. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.
Kecamatan Garut Kota Tarogong Kidul Karangpawitan Samarang Cisurupan Bayongbong Cilawu Cikajang Jumlah
Luas DAS Cimanuk Hulu Luas Luas Kecamatan % dari Kecamatan dalam Luas (km2) Catchment Catchment (km2) 30,04 27,88 6 58,03 27,24 6 55,26 109,37 124,43 79,92 80,44 107,88 645,37
2,50 108,7 122,6 79,67 38,50 49,48 456,57
1 24 27 17 8 11 100
Sumber : Peta Rupabumi Digital Indonesia : Skala 1 : 25.000; Lembar 1208-614, 1208-621, 1208-623, 1208-624, 1208,632, 1208-641, 1208-642 Untuk menjaga kualitas air Sungai Cimanuk Hulu agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, maka perlu dilakukan Kajian/Evaluasi Tingkat Pencemaran dan Kerusakan DAS Cimanuk dan Sub DAS Cimanuk . 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud:
Pekerjaan Kajian/Evaluasi Tingkat Pencemaran dan Kerusakan DAS Cimanuk dan Sub DAS Cimanuk ini dimaksudkan untuk: a. Menyajikan informasi dan data mengenai potensi DAS Cimanuk dan kondisi beban pencemaran air. Informasi dan data ini diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan dalam upaya pengelolaan sumber daya air di DAS Cimanuk dan pola hidup masyarakat di daerah studi pada umumnya. b. Memberikan masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan Sumber Daya Air di DAS Cimanuk secara bertahap dalam rangka pengelolaan sumber daya air di DAS Cimanuk, khususnya DAS Cimanuk hulu yang ada di wilayah Kabupaten Garut..
Tujuan:
Kajian/Evaluasi Tingkat Pencemaran dan Kerusakan DAS Cimanuk dan Sub DAS Cimanuk sebagaimana dimaksud di atas bertujuan untuk :
1.
Menentukan sumber dan karakter pencemar yang berdampak pada perubahan kualitas air secara fisik, kimia, dan biologi pada DAS Cimanuk dan Sub DAS Cimanuk. 2. Menentukan Indeks Pencemaran pada hulu, tengah dan hilir DAS Cimanuk hulu. 3. Mengetahui kualitas air pada DAS Cimanuk hulu secara fisik, kimia, dan biologi. 4. Mengetahui tingkat kerusakan DAS Cimanuk hulu. BAB. II PELAKSANAAN 2.1 DASAR HUKUM
Kajian/Evaluasi Tingkat Pencemaran dan Kerusakan DAS Cimanuk dan Sub DAS Cimanuk ini memiliki arah kebijakan yang didasarkan pada : Beberapa landasan hukum yang digunakan dalam pelaksanaan Kegiatan Konservasi Sumber-sumber Air adalah: 1. Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan; 2. Undang-undang RI No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air; 3. Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan; 4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-undang RI No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; 6. Undang-undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 7. Undang-undang No 01 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 8. Keputusan Presiden No.32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air; 10. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 11. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi; 12. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 112 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
2.2 LINGKUP PEKERJAAN, LOKASI PEKERJAAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG SERTA ALIH PENGETAHUAN
A. Lingkup Pekerjaan dan Lokasi Pekerjaan: 1. Lingkup Pekerjaan Ruang Lingkup Kegiatan Kajian/Evaluasi Tingkat Pencemaran dan Kerusakan DAS Cimanuk dan Sub DAS Cimanuk adalah: 1) Tahap Persiapan Pada tahap ini dilakukan kegiatan rapat koordinasi dengan dinas/instansi terkait terutama dengan dinas/instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan DAS Sungai Cimanuk. Koordinasi dapat dilakukan dengan BWWS Cimanuk Departemen Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Pemerintah Daerah. 2) Tahap pengumpulan data sekunder
Tahap pengumpulan data sekunder diperlukan untuk mengetahui data dan informasi mengenai keberadaan DAS Cimanuk dan Sub DAS Cimanuk. Data yang diperlukan meliputi: Peta DAS Cimanuk dan Sub DAS Cimanuk: untuk mengetahui perkembangan DAS dari tahun ke tahun, sehingga dapat diketahui Kualitas, kuantitas, pendangkalan dan perubahan tata guna lahan di sekitar DAS. Hasil kajian dan penelitian dari berbagai instansi mengenai DAS Cimanuk dan Sub DAS Cimanuk. Data dan informasi lain mengenai kondisi fisik dan non fisik di sekitar DAS Cimanuk dan Sub DAS Cimanuk. 3) Tahap pengumpulan data primer Tahap pengumpulan data primer diperlukan untuk mengetahui data dan informasi mengenai kondisi DAS Cimanuk dan Sub DAS Cimanuk saat ini. Data yang diperlukan meliputi: Identifikasi lokasi sumber pencemar dari kegiatan sekitar DAS: Dilakukan untuk mengetahui sumbersumber pencemar yang dapat berasal dari kegiatan domestic, industri, maupun kegiatan yang lain yang ada di sekitar DAS. Identifikasi lokasi kerusakan DAS: Dilakukan untuk mengetahui jenis dan penyebab kerusakan yang diakubatkan aktivitas manusia di sekitar DAS. Data hasil Pemeriksaan kualitas air Sungai Cimanuk Data dan informasi mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di sekitar DAS. 4) Tahap Analisis Data dan informasi yang dikumpulkan, baik sekunder maupun primer selanjutnya dianalisis. Hasil analisis berupa: Peta DAS untuk berbagai tematik Identifikasi terhadap sumber pencemar yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air DAS, Identifikasi jenis dan factor penyebab kerusakan DAS. Analisis kualitas air, mempergunakan baku mutu sebagai pembanding untuk kelayakan kualitas parameter sungai yaitu baku mutu air kelas I berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Peraturan Daerah no 3 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air . Analisis pemanfaatan lahan di sekitar DAS. Analisis kondisi social, ekonomi, dan budaya masyarakat disekitar lokasi DAS. Analisis status kondisi DAS. 5) Tahap perumusan arah kebijakan pengelolaan DAS Perumusan arahan kebijakan pengelolaan DAS digunakan untuk menentukan pengelolaan DAS dimasa akan datang. Kebijakan Pengelolaan dibagi berdasarkan jangka waktu, yaitu jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
B. Data dan Fasilitas Penunjang 1) Penyediaan oleh Pengguna Jasa Data dan fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa : a. Laporan dan Data Kumpulan laporan dan data sebagai hasil studi terdahulu serta dokumentasi (bila ada) b. Ruangan kantor (bila ada) c. Staf pengawas dan pendamping, (pengguna jasa akan mengangkat petugas direksi pekerjaan atau wakilnya yang bertindak sebagai pengawas dan pendamping (counterpart), atau project officer (PO) dalam rangka pelaksanaan jasa konsultasi. d. Fasilitas lain yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan oleh penyedia jasa (bila ada). 2) Penyediaan oleh Penyedia Jasa Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Semua data berupa copy atau peta yang diadakan dengan kontrak ini (seperti data kualitas air, data sosial-ekonomi, dan lain-lain) harus diserahkan kepada kontrak. C. Alih Pengetahuan Apabila dipandang perlu oleh pengguna jasa, maka penyedia jasa harus mengadakan diskusi terkait dengan substansi pelaksanaan pekerjaan dalam rangka alih pengetahuan kepada pengguna jasa dan masyarakat terkait. 2.3 ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN
TENAGA AHLI (PROFESIONAL STAFF) Tim Leader, adalah Sarjana (S1) Teknik Lingkungan yang berpengalaman minimal 7 (enam) tahun dalam bidang studi dan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup. 2. Ahli Teknik Pengairan/Sumber Daya Air (SDA), Sarjana (S-1) Teknik Pengairan/Sumber Daya Air (SDA), berpengalaman selama minimal 5 tahun dalam bidang studi dan perencanaan pemanfaatan air, atau sejenisnya. 3. Ahli Perencana Wilayah, yaitu Sarjana (S-1) Planologi/Perencana Wilayah dan Kota berpengalaman minimal 5 tahun dalam kegiatan sejenis. 4. Ahli Geodesi, yaitu Sarjana (S-1) Geodesi dari Perguruan Tinggi Negeri/swasta yang mempunyai pengalaman minimal 5 tahun dalam kegiatan sejenis. 1.
A. TENAGA PENDUKUNG
a. Asisten Ahli Teknik Lingkungan
Tenaga Asisten Teknik Lingkungan disyaratkan minimal memiliki pendidikan S1 mempunyai pengalaman minimal 3 (tiga) tahun, serta memiliki kemampuan dan pengalaman sebagai Asisten Tenaga Ahli Teknik Lingkungan, dengan tugas membantu Team dalam menyusun laporan dan dokumen lainnya.
b. Asisten Ahli Perencana Wilayah
Tenaga Asisten Teknik Planologi/Perencana Wilayah dan Kota disyaratkan minimal memiliki pendidikan S1 mempunyai pengalaman minimal 3 (tiga) tahun, serta
memiliki kemampuan dan pengalaman sebagai Asisten Tenaga Ahli Perencana Wilayah dan Kota, dengan tugas membantu Team dalam menyusun laporan dan dokumen lainnya.
c.
Asisten Teknik Geodesi
Tenaga Asisten Teknik Geodesi disyaratkan minimal memiliki pendidikan S1 mempunyai pengalaman minimal 3 (tiga) tahun, serta memiliki kemampuan dan pengalaman sebagai Asisten Tenaga Ahli Geodesi, dengan tugas membantu Team dalam menyusun laporan dan dokumen lainnya.
d. Asisten Teknik Pengairan/SDA
Tenaga Asisten Teknik Pengairan/Sumber Daya Air (SDA) disyaratkan minimal memiliki pendidikan S1 mempunyai pengalaman minimal 3 (tiga) tahun, serta memiliki kemampuan dan pengalaman sebagai Asisten Tenaga Ahli Pengairan/Sumber Daya Air (SDA), dengan tugas membantu Team dalam menyusun laporan dan dokumen lainnya.
e. Staf Pendukung lainnya sesuai kebutuhan : Sekretaris/Administrasi Kantor mempunyai tugas pokok :
Membantu menyiapkan surat-menyurat mengenai pelaksanaan pekerjaan; Membantu pembuatan laporan keuangan; Mengarsipkan laporan-laporan dan dokumen penting lainnya.
Operator Komputer mempunyai tugas pokok :
Membantu pembuatan surat-meyurat; Membantu pembuatan laporan-laporan; Surveyor mempunyai tugas pokok : membantu Tim Surveyor dalam melaksanakan survey topografi dan pengukuran.
CAD Drafter mempunyai tugas pokok :
Membantu tenaga ahlli da;lam menggambar peta dan kebutuhannya sesuai dengan lingkup pekerjaan;
2.4 RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Kajian/Evaluasi Tingkat Pencemaran dan Kerusakan DAS Cimanuk dan Sub DAS Cimanuk ini diperkirakan 120 hari kalender.
2.5 HASIL YANG DIHARAPKAN
Keluaran tersebut diatas disajikan dalam bentuk format cetak laporan Kajian/Evaluasi Tingkat Pencemaran dan Kerusakan DAS Cimanuk dan Sub DAS Cimanuk <print out warna> disertai dengan file digital dalam bentuk media compact disc
.
BAB III PELAPORAN 3.1 METODE EVALUASI
Pedoman kriteria dan standar yang digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan adalah pedoman, kriteria dan standar yang berlaku di Indonesia atau spesifik dilokasi pekerjaan pada saat ini. Dalam penerapannya harus dipertimbangkan
1.
Bagaimana sumber dan karakter pencemar yang berdampak pada perubahan kualitas air secara fisik, kimia, dan biologi pada DAS Cimanuk ? 2. Bagaimana kualitas air DAS Cimanuk secara fisik, kimia, dan biologi ? 3. Bagaimana Indeks Pencemaran DAS Cimanuk pada wilayah Sub DAS Cimanuk ? Konsultan harus bertanggung-jawab penuh atas hasil pekerjaan. Apabila dikemudian hari didapatkan ketidak mantapan mutu hasil desain ini, maka konsultan harus bersedia untuk memperbaikinya. 3.2 SISTEM PELAPORAN
A.
Sistem Pelaporan Jenis laporan yang harus diserahkan kepada pengguna jasa adalah : a. Laporan Pendahuluan, berisi : 1) Rencana kerja penyedia jasa secara menyeluruh; 2) Mobilisasi Tenaga Ahli, Tenaga Pendukung dan peralatan lainnya sesuai dengan kebutuhan; 3) Hasil Peninjauan lapangan awal 4) Jadual kegiatan penyedia jasa yang dituangkan dalam bentuk Tabel 3 dimensi atau Gantt Chart. Laporan pendahuluan harus di presentasikan dihadapan audiens yang diundang pengguna jasa dimana penyedia jasa harus menyiapkan bahan expose untuk dibagikan kepada audiens. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SPMK atau setelah Berita Acara Persetujuan Laporan Pendahuluan diterbitkan, laporan diserahkan sebanyak 5 (lima) buku. b. Laporan Antara, berisi; Hasil sementara perkiraan pelaksanaan pekerjaan dan prosentase kemajuan pekerjaan harus dilaporkan selambatlambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan, laporan diserahkan sebanyak 5 (lima) buku dan di presentasikan dihadapan audiens yang diundang oleh pengguna jasa Dalam hal ini penyedia jasa juga menyiapkan bahan expose dibagikan kepada audiens. c.
Draft Laporan Akhir, berisi:
Hasil akhir kegiatan berupa draft yang akan di presentasikan dihadapan audiens yang diundang pengguna jasa, laporkan diserahkan sebanyak 5 (lima) buku dan di presentasikan dihadapan audiens yang diundang pengguna jasa. Dalam hal ini penyedia jasa juga menyiapkan bahan expose dibagikan kepada audiens dan harus dilaporkan selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan
d. Laporan Akhir, berisi: Hasil akhir kegiatan berupa analisa data dan desain setelah penyempurnaan presentasi/pembahasan Draft Laporan Akhir harus dilaporkan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari kalender atau setelah Berita Acara Persetujuan Laporan Akhir diterbitkan, laporan diserahkan sebanyak 5 (lima) buku.
e.
Laporan Pendukung, berisi:
f.
Dokumentasi :
Hasil Pelaksanakan pekerjaan yang telah diolah dan dianalisa datanya, masing-masing laporan diserahkan sebanyak 5 (lima) buku, antara lain: 1) Laporan Ringkasan (Executive Summary); 1.
Visual Kondisi Lapangan (CD) sebanyak 3 (tiga) CD.
Seluruh laporan hasil kegiatan disalin kedalam softcopy dalam bentuk CD-R (Compact Disk) dan merupakan dokumen yang harus diserahkan kepada pengguna jasa sebanyak 5 (lima) CD.
3.3 LAIN-LAIN
Sewaktu-waktu konsultan dapat dipanggil oleh pemberi tugas untuk mengadakan diskusi atau memberikan penjelasan tentang hasil kerja atau yang berkaitan dengan pekerjaan ini. a. Konsultan harus menunjuk seorang wakilnya sewaktu-waktu dapat dihubungi dalam rangka pelaksanaan pekerjaan tersebut dan mempungai kuasa penuh untuk bertindak dan mengambil keputusan atas nama konsultan. b. Konsultan diharuskan untuk mendiskusikan substansi pekerjaan ini dengan Direksi pekerjaan dan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Dinas ……………………………………. c. Semua peralatan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini harus disediakan oleh konsultan. d. Hal-hal yang harus tercakup dalam Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan ini akan dijelaskan dalan acara penjelasan pekerjaan.
