KEPUTUSAN DIREKSI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI NOMOR : 01/PENDIRI/BRK/2013 TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI DIREKSI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI Menimbang : a. bahwa guna memelihara kesinambungan penghasilan Pegawai untuk kesejahteraan di hari tua dan memberi motivasi kerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas perusahaan, telah ditetapkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 01/PENDIRI/BPDR/2010 Tanggal 31 Maret 2010; b. bahwa Peraturan Dana Pensiun tersebut telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-601/KM.10/2010 Tanggal 29 Oktober 2010, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; c. bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan nama pendiri, mengubah Manfaat Pensiun yang diterima dan perubahan lainnya dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Da na Pensiun dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tanggal 20 April 1992 Tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477); 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tanggal 16 Agustus 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 Tanggal 30 November 1992 Tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507) dan peraturan pelaksanaannya ; Halaman : 1
4. Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/59/KEP.GBI/2010 tanggal 23 September 2010 tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Riau disingkat PT Bank Riau menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri disingkat PT Bank Riau Kepri ; 5. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor 36 Tanggal 18 Januari 2003 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-09851 HT.01.01 Tahun 2003 tangga l 05 Mei 2003 berikut perubahannya akta Nomor 34 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Refizal, SH Notaris di Jakarta, perubahanmana telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU -91873.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 01 Desember 2008 dan terakhir diubah berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 34 tanggal 14 September 2012 yang dibuat di hadapan Fery Bakti, SH Notaris di Pekanbaru. M E M U T U S K A N Menetapkan
:
:
KEPUTUSAN DIREKSI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI.
ARTI DAN ISTILAH Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.
Undang-Undang Dana Pensiun adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun;
2.
OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesi a sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ;
3.
Bank adalah PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dengan sebutan Bank Riau Kepri;
4.
Pengurus Bank adalah Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri;
5. Direksi adalah Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri; 6.
Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dengan sebutan Dana Pensiun Bank Riau Kepri ;
7.
Pendiri/Pemberi Kerja adalah PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri yang dalam hal ini diwakili oleh Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri;
8.
Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri ;
9.
Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri; Halaman : 2
10. Penerima Titipan adalah Bank Umum yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku di bidang Perbankan; 11. Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala kepada pensiunan, janda/duda, atau anak pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun; 12. Iuran adalah uang yang dibayarkan oleh Peserta dan Pendiri; 13. Peraturan adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri; 14. Pegawai adalah Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri yang telah diangkat menjadi pegawai tetap, sesuai ketentuan kepegawaian PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri; 15. Peserta adalah Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai Peraturan dan telah terdaftar pada Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri; 16. Pensiunan adalah Peserta yang telah menerima pembayaran Manfaat P ensiun sesuai Peraturan; 17. Janda/Duda adalah isteri/suami yang sah menurut hukum dari Peserta atau Pensiunan yang meninggal dunia dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta menjalani pensiun atau meninggal dunia atau berhenti bekerja; 18. Anak adalah Semua anak yang sah dari peserta atau pensiunan yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia atau pensiun; 19. Pihak Yang Berhak adalah Janda/duda, A nak atau Pihak Yang Ditunjuk; 20. Pihak Yang Ditunjuk adala h Seseorang yang ditunjuk oleh Peserta ketika yang bersangkutan masih menjadi Pegawai dalam hal P eserta tidak menikah dan tidak mempunyai anak; 21. Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) dalam rangka perhitungan Iuran dan Manfaat Pensiun adalah nominal tertentu yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan penggajian PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Riau Kepri Nomor 42/KEPDIR/2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Perubahan Kelima belas atas Keputusan Direksi Nomor 04/KEPDIR/2004 tentang Sistem dan Prosedur Sumber Daya Manusia PT Bank Pembangunan Daerah Riau dan Surat Keputusan Direksi PT Bank Riau Kepri Nomor 38/KEPDIR/2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang Perubahan Ketujuh belas atas Keputusan Direksi Nomor 04/KEPDIR/2004 tentang Sistem dan Prosedur Sumber Daya Manusia PT Bank Pembangunan Daerah Riau, kecuali untuk peserta yang diangkat menjadi Pengurus Bank; 22. Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) untuk peserta yang diangkat menjadi Pengurus Bank adalah 2 (dua) kali PhDP sebagaimana ayat 21 di atas, namun setinggi-tingginya adalah sebesar Rp.13.314.000,- (tiga belas juta tiga ratus empat belas ribu rupiah); 23. Masa Kerja adalah Suatu jangka waktu yang dihitung s ejak tanggal penetapan menjadi Pegawai Bank sampai dengan tanggal penetapan berhenti menjadi Pegawai termasuk masa kepesertaan dengan dana yang dibawa dari Dana Pensiun Lain; 24. Faktor Penghargaan adalah Penghargaan Masa Kerja per tahun yang ditetapkan dalam persentase;
Halaman : 3
25. Cacat adalah cacat total dan tetap yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikannya, keahlian, keterampilan dan pengalamannya sesuai dengan Surat Keterangan Dokter yang ditunjuk Bank; 26. Anak Cacat adalah Anak yang cacat total dinyatakan oleh dokter perusahaan yang tidak mampu melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, ketrampilan dan pengalamannya ; 27. Manfaat Pensiun Ditunda adalah hak atas Manf aat Pensiun bagi Peserta yang telah berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal yang ditunda pembayarannya sampai sekurang -kurangnya mencapai usia pensiun dipercepat; 28. Manfaat Pensiun Normal adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta , yang mulai dibayarkan pada saat Peserta Pensiun setelah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun; 29. Manfaat Pensiun Dipercepat adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta , yang mulai dibayarkan pada saat Peserta Pensiun setelah mencapai usia 46 (empat puluh enam) tahun; 30. Manfaat Pensiun Cacat adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta yang dibayarkan bila Peserta menjadi cacat; 31. Manfaat Pensiun Janda/Duda adalah Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda yang dibayarkan setelah Peserta/Pensiunan meninggal dunia; 32. Manfaat Pensiun Anak adalah Manfaa t Pensiun bagi anak yang dibayarkan setelah Janda/Duda kawin lagi atau Janda/Duda meninggal dunia atau Peserta/Pensiunan meninggal dunia tidak ada Janda/Duda; 33. Isteri/Suami adalah isteri/suami dari Peserta yang sah menurut hukum dan telah terdaftar pada Pendiri; 34. Ahli Waris adalah orang (orang-orang) yang berhak menerima Manfaat Pensiun dari Peserta/Pensiunan yang sah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 2 (1). Dana Pensiun ini menjalankan kegia tan dengan nama Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri selanjutnya disebut Dana Pensiun atau Dana Pensiun Bank Riau Kepri dan berkedudukan di Pekanbaru. (2). Kantor Cabang dan atau Perwakilan Dana Pensiun dapat didirikan di tempat lain oleh Pengurus dengan persetujuan Pendiri, tanpa mengurangi perizinan untuk itu dari instansi yang berwenang. TANGGAL PEMBENTUKAN DANA PENSIUN DAN JANGKA WAKTU Pasal 3 (1). Dana Pensiun merupakan kelanjutan dari Yayasan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua Bank Pembangunan Daerah Riau yang dibentuk berdasarkan Akte Notaris Singgih Susilo, SH, Notaris di Pekanbaru, Nomor 100 pada tanggal 17 Januari 1985 dan peraturan pelaksanaannya; Halaman : 4
(2). Dana Pensiun untuk pertama kalinya diselenggarakan berdasarkan Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor 17/KEPDIR/199 3 tanggal 1 April 1993 serta telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-292/KM.17/1993 tanggal 24 Desember 1993 dan terakhir diubah dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-601/KM.10/2010 tanggal 29 Oktober 2010. (3). Dana Pensiun ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. A Z A S Pasal 4 Dana Pensiun ini berazaskan P ancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 5 Maksud pembentukan Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan bagi Peserta dan pihak yang berhak. PENDIRI NAMA PENDIRI Pasal 6 Pendiri Dana Pensiun adalah PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. KEWAJIBAN PENDIRI Pasal 7 (1). Untuk memenuhi kebutuhan dana bagi pembiayaan Program Pensiun Manfaat Pasti, Pendiri/Pemberi Kerja wajib membayar iuran yang menjadi bebannya yaitu iuran normal dan iuran tambahan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuaria. (2). Pendiri wajib memungut iuran Peserta. (3). Pendiri wajib menyetor seluruh iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) d an ayat (2) kepada Dana Pensiun. (4). Pendiri wajib membayar bunga atas hutang iuran sebagaimana dimaksud ayat (3) yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo; (5). Pendiri wajib melaporkan secara tertulis perubahan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas kepada OJK. (6). Pendiri wajib memberikan data, dokumen, keterangan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan kepesertaan Pegawai kepada Dana Pensiun.
Halaman : 5
HAK DAN WEWENANG PENDIRI Pasal 8 (1). Pendiri menetapkan dan memberlakukan Peraturan beserta perubahannya. (2). Pendiri menunjuk dan memberhentikan Dewan Pengawas. (3). Pendiri menunjuk Pengurus, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun dan memberhentikan Pengurus. (4). Pendiri menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan. (5). Pendiri menetapkan dan mengubah arahan investasi. (6). Pendiri memberikan persetujuan atas Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang diajukan oleh Pengurus. (7). Pendiri mengesahkan laporan tahunan Pengurus dan Dewan Pengawas. (8). Pendiri menetapkan besarnya honorarium dan uang masa bhakti Pengurus dan Dewan Pengawas. (9). Pendiri menetapkan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun yang disusun oleh Pengurus. TANGGUNG JAWAB PENDIRI Pasal 9 Pendiri bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk memenuhi k ewajiban Manfaat Pensiun kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat P ensiun sesuai Peraturan.
PENGURUS PENUNJUKAN, KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN PENGURUS Pasal 10 (1).
Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Pengurus.
(2).
Untuk dapat diangkat sebagai Pengurus, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia (WNI) ; b. Memiliki akhlak dan moral yang baik; c. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perekonomian dan atau dihukum karena terbukti melakukan tinda k pidana di bidang perekonomian; d. Memiliki pengetahuan di bidang Dana Pensiun; e. Antara pengurus tidak ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik kebawah maupun ke samping.
(3).
Penunjukan Pengurus ditetapkan dengan Surat Keputusan. Halaman : 6
(4).
Jumlah Anggota Pengurus sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyakbanyaknya 4 (empat) orang yang terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, serta selebihnya sebagai Sekretaris dan Bendahara.
(5).
Pengurus diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, Pengurus ya ng bersangkutan dapat ditunjuk kembali.
(6). Anggota Pengurus dapat mengundurkan diri dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri dan pelaksanaannya setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pendiri. (7).
Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan anggota Pengurus, Pendiri wajib mengangkat anggota Pengurus untuk mengisi lowongan tersebut selambat lambatnya 6 (enam) bulan sejak terjadi lowongan anggota Pengurus dimaksud untuk mengisi sisa masa jabatan dari anggota Pengurus yang digantikan.
(8)
Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : a. Masa jabatan berakhir; atau b. Meninggal dunia; atau c. Mengundurkan diri; atau d. Diberhentikan oleh Pendiri; atau e. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau f. Dana Pensiun bubar;
(9).
Anggota Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus dana pensiun lain atau anggota d ireksi atau jabatan eksekutif pada perusahaan lain.
(10). Setiap perubahan anggota Pengurus wajib dilaporkan kepada OJK selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan. KEWAJIBAN PENGURUS Pasal 11 (1).
Pengurus wajib mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentinga n Peserta, Pensiunan dan Pihak Yang Berhak atas manfaat pensiun.
(2).
Pengurus wajib melaksanakan pengelolaan investasi sesuai dengan arahan investasi.
(3).
Pengurus wajib memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun.
(4).
Pengurus wajib bertindak teliti, terampil, bijaksana dan melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun .
(5).
Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing masing Peserta.
(6).
Pengurus wajib menyampaikan la poran berkala atau setiap saat apabila diminta oleh Pendiri, meliputi :
cermat
dalam
a. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Aku ntan Publik selambatlambatnya 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku tersebut; b. Daftar Investasi Bulanan; c. Laporan tahunan/pertanggungjawaban atas penyelenggaraan Dana Pensiun. (7).
Pengurus wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK menurut jenis, bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku di bidang dana pensiun yang terdiri dari: Halaman : 7
a. laporan keuangan; b. laporan investasi dan daftar investasi; c. laporan teknis; dan d. laporan aktuaris. (8).
Pengurus wajib mengumumkan kepada Peserta mengenai : a. neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang -undangan yang berlaku di bidang dana pensun; b. pengumuman mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali; c. hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk susunan dan waktu yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensun; d. ringkasan dari laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan; e. ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas ; dan f. setiap perubahan Peraturan.
(9).
Pengurus wajib memberitahukan kepada OJK apabila Pendiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut -turut.
(10). Pengurus wajib mengumumkan pengesahan OJK atas Peraturan atau perubahannya dengan menetapkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. (11). Pengurus wajib menyusun dan menerapkan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun yang baik. (12). Pengurus wajib menyampaikan Rencana Kerja , Anggaran Belanja Pendapatan Dana Pensiun kepada Pendiri untuk mendapatkan persetujuan.
dan
(13). Pengurus wajib menyampaikan rencana investasi tahunan kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan, yang memuat sekurang-kurangnya: a. rencana komposisi jenis investasi; b. perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing -masing jenis investasi; dan c. pertimbangan yang mendasari re ncana komposisi jenis investasi. (14). Pengurus Dana Pensiun harus menyampaikan laporan hasil investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan kepada Pendiri dan Dewan Pengawas. (15). Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran. HAK DAN WEWENANG PENGURUS Pasal 12 (1).
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan, pengelolaan Dana Pensiun, pengelolaan investasi dan menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun, Pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.
(2).
Pengurus membuat Penerima Titipan.
(3).
Pengurus melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar Pengadilan.
perjanjian
penitipan
kekayaan
D ana
Pensiun
dengan
Halaman : 8
(4).
Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai Dana Pensiun serta menetapkan gaji atau penghasilannya.
(5).
Pengurus memperoleh honorarium dan uang masa bhakti yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
(6).
Pengurus berwenang meminta data, dokumen, keterangan dan informasi lainnya dari Pendiri, Peserta atau Pihak Yang Berhak yang diperlukan untuk penatausahaan Dana Pensiun. TANGGUNG JAWAB PENGURUS Pasal 13
(1). Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai Undang Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya . (2).
Dalam melakukan tugasnya Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri.
(3).
Pengurus, masing-masing atau bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau m elalaikan tugas dan atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Undang -Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum. RAPAT PENGURUS Pasal 14
(1). Pengurus wajib mengadakan rapat sekurang -kurangnya 6 (enam) bulan sekali. (2). Rapat Pengurus harus dilakukan melalui undangan kepada peserta rapat yang di dalamnya mencantumkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal hal yang akan dibicarakan . (3). Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Pengurus atau apabila berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh Pengurus yang ditunjuk oleh Ketua Pengurus. (4). Rapat Pengurus hanya sah apabila mencapai kuorum. (5). Rapat Pengurus mencapai kourom apabila dihadiri minimal oleh lebih dari setengah jumlah Pengurus. (6). Keputusan rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah dan apabila dengan cara demikian tidak diperoleh kesepakatan maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari suara yang dikeluarkan dengan sah dan setiap anggota Pengurus berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. (7). Apabila jumlah suara yang setuju dan ya ng tidak setuju sama banyaknya maka keputusan diambil oleh Ketua Rapat.
Halaman : 9
(8). Hasil rapat Pengurus harus dibuat dalam ditandatangani oleh semua peserta rapat .
suatu
notulen
yang
wajib
DEWAN PENGAWAS PENUNJUKAN, KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN DEWAN PENGAWAS Pasal 15 (1). Dalam rangka pengawasan pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus, Pendiri menunjuk Dewan Pengawas. (2). Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. WNI; b. Memiliki akhlak dan moral yang baik; c. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perekonomian dan atau dihukum karena terbukti melakukan tind ak pidana di bidang perekonomian; d. Tidak ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik ke bawah maupun ke samping dengan anggota Dewan Pengawas lainnya. (3). Penunjukan anggota Dewan P engawas ditetapkan dengan Surat Keputusan. (4). Jumlah anggota Dewan Pengawas sek urang kurangnya 2 (dua) orang, dengan susunan 1 (satu) orang wakil dari Pemberi Kerja , 1 (satu) orang wakil dari Peserta. (5). Anggota Dewan Pengawas terdiri dari Wakil Pendiri dan Wakil Peserta dalam jumlah yang sama. (6). Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah Pegawai yang menjadi Peserta dan atau Pensiunan yang diajukan oleh Peserta. (7). Dalam hal wakil Peserta sebagaimana di maksud ayat (6) lebih dari 1 (satu) dan jumlah pensiunan lebih dari 50 (lima puluh) orang, maka wakil Peserta dalam Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang harus berasal dari Pensiunan. (8). Direksi atau pejabat yang setingkat dengan itu dari Pendiri tidak dapat ditunjuk sebagai wakil Peserta dalam Dewan Pengawas. (9). Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pemberi Kerja dapat berasal dari Pegawai atau bukan Pegawai. (10). Anggota Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus. (11). Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat ditunjuk kembali. (12). Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri dan pelaksanaannya setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pendiri. (13). Apabila karena suatu sebab apapun terjadi lowongan (kurang dari 2 orang) dalam keanggotaan Dewan Pengawas, Pendiri wajib mengangkat anggota Dewan Pengawas untuk mengisi lowongan tersebut selambat -lambatnya 6 (enam) bulan sejak terjadinya lowongan anggota Dewan Pengawas dimaksud. (14). Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila : a. Masa jabatan berakhir; atau Halaman : 10
b. Meninggal dunia; atau c. Mengundurkan diri; atau d. Diberhentikan oleh Pendiri; atau e. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau f.
Wakil Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja bukan karena pensiun; atau
g. Status Badan Hukum Dana Pensiun berakhir. (15). Setiap perubahan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan.
OJK
KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS Pasal 16 (1). Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus. (2).
Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun sekurang kurangnya sekali untuk satu tahun buku yang didasarkan antara lain pada :
a. laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan; b. pendapat dan saran Peserta kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan P engurus mengenai perkembangan portofolio dan hasil investasi kekayaan Dana Pensiun. (3). Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir dan salinannya diumumkan kepada Peserta. (4). Dewan Pengawas bersama Pengurus wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya. (5). Dewan Pengawas wajib melaksanakan Fungsi Komite Audit, Komite Remunerasi, Komite Kebijakan Risiko dan Komite Good Pension Fund Governance (GPFG) sebelum terbentuknya komite -komite bersangkutan.
HAK DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS Pasal 17 (1). Dewan Pengawas menunjuk Aktuaris dan Akuntan P ublik. (2). Anggota Dewan Pengawas, masing -masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Dana Pensiun. (3). Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rencana investasi yang disusun Pengurus. (4). Anggota Dewan Pengawas berhak meminta keterangan kepada Pengurus yang berkenaan dengan Dana Pensiun. (5). Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium dan uang masa bhakti yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensi un. Halaman : 11
(6). Dalam hal Dana Pensiun dilikuidasi maka Dewan pelaksanaan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator.
Pengawas
mengawasi
TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS Pasal 18 Dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri. RAPAT DEWAN PENGAWAS Pasal 19 (1).
Dewan Pengawas wajib mengadakan rapat sekurang -kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
(2).
Rapat Dewan Pengawas harus dilakukan melalui undangan kepada peserta rapat yang di dalamnya mencantumkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal hal yang akan dibicarakan .
(3).
Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau apabila Ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Pengawas yang hadir.
(4).
Rapat Dewan Pengawas sah apabila mencapai kuorum .
(5).
Rapat Dewan Pengawas mencapai kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Pengawas.
(6).
Keputusan rapat Dewan Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah dan apabila dengan cara demikian tidak diperoleh kesepakatan maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari suara yang dikeluarkan dengan sah dan setiap anggota Dewan Pengawas berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
(7).
Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan diambil oleh Ketua Rapat.
(8).
Hasil rapat Dewan Pengawas harus dibuat dalam suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh semua peserta rapat . KEKAYAAN DANA PENSIUN Pasal 20
(1).
Kekayaan Dana Pensiun berasal dari : a. Iuran Pendiri; b. Iuran Peserta; c. Hasil investasi atau hasil pengembangan dana; d. Pengalihan dari Dana Pensiun lain.
(2).
Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pendiri.
(3).
Kekayaan Dana Pensiun dikembangkan sesuai arahan investasi yang digariskan Pendiri.
(4).
Kekayaan Dana Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan atas suatu pinjaman.
(5).
Kekayaan awal Dana Pensiun berasal dari kekayaan Yayasan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua Bank Pembangunan Daerah Riau. Halaman : 12
PEDOMAN PENERIMA TITIPAN Pasal 21 (1).
Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendiri dengan surat penunjukan.
(2).
Pelaksanaan penggunaan jasa Penerima Titipan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Pengurus dan Penerima Titipan.
(3).
Setiap perubahan perjanjian penitipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pengurus kepada OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari se belum berlakunya perubahan.
(4).
Setiap perubahan penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pendiri kepada OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
(5).
Perjanjian antara Pengurus dan Penerima Titipan sekurang-kurangnya memuat : a. tugas, wewenang dan tanggung jawab Penerima Titipan; b. biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun; c. pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan, dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dil akukan oleh OJK, atau oleh Akuntan Publik dan atau A ktuaris yang ditunjuk OJK atau oleh Dewan Pengawas maupun oleh auditor yang ditunjuk Dewan Pengaw as.
SYARAT KEPESERTAAN Pasal 22 (1).
Setiap Pegawai yang telah terdaftar pada dana pensiun sebelum peraturan ini disahkan berhak menjadi Peserta.
(2).
Untuk menjadi Peserta, wajib mendaftarkan diri dan menyatakan kesediaannya untuk dipotong gajinya guna membayar iuran kepada Dana Pensiun.
(3).
Kepesertaan pada Dana Pensiun dimulai sejak terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat meninggal dunia atau berhenti bekerja atau pensiun dan telah mengalihkan haknya ke Dana Pensiun lain.
(4).
Setiap Peserta diberikan bukti kepesertaan dari Dana Pensiun.
(5).
Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila ia masih memenuhi syarat kepesertaan.
(6).
Pegawai yang diangkat menjadi Pengurus Bank dinyatakan pensiun. MASA KERJA Pasal 23
(1).
Masa Kerja Peserta yang digunakan dalam perhitungan Manfaat Pensiun adalah Masa Kerja Peserta pada Pendiri dan Masa Kerja di luar Pendiri yang diakui oleh Pendiri. Halaman : 13
(2).
Dalam hal Pegawai sebelumnya telah menjadi Peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun, dan dana yang dialihkan tersebut melebihi kecukupan dana berdasarkan peraturan Dana Pensiun, maka Masa Kerja di luar pemberi kerja tersebut diperhitungkan lebih lama dari Masa Kerja yang sebenarnya.
(3).
Dalam hal Pegawai sebelumnya telah menjadi Peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun dan dana yang dialihkan tersebut kurang dari kecukupan dan a berdasarkan peraturan Dana Pensiun, maka kekurangan dana dimaksud menjadi tanggung jawab pemberi kerja, berdasarkan keputusan Pemberi Kerja.
(4).
Dalam perhitungan Masa Kerja, maka pecahan bulan dibulatkan ke atas menjadi sebulan penuh. IURAN Pasal 24
(1).
Iuran Pensiun berasal dari iuran Peserta serta iuran Pendiri.
(2).
Setiap Peserta wajib membayar iuran sebesar 5% (lima per seratus) dari PhDP.
(3).
Kewajiban membayar iuran dimulai pada bulan sejak diterima menjadi Peserta dan berakhir pada bulan Pe serta meninggal dunia atau berhenti bekerja atau pensiun.
(4).
Pendiri wajib membayar perhitungan aktuaria.
(5).
Pendiri wajib menyetor seluruh iuran Peserta yang dipungutnya dan iuran Pendiri kepada Dana Pensiun setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
(6).
Iuran Peserta dan Pendiri yang belum disetor setelah melampaui 2,5 (dua koma lima) bulan sejak jatuh tempo dinyatakan :
iuran
yang
besarnya
ditetapkan
berdasarkan
a. Sebagai utang Pendiri yang dapat segera ditagih dan dikenakan bunga deposito berjangka 1 (satu) bulan bank umum milik Pemerintah, yang paling menguntungkan Peserta, yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5); dan b. Sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, apabila Pendiri dilikuidasi. USIA PENSIUN Pasal 25 (1).
Usia Pensiun Normal ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun.
(2).
Usia Pensiun Dipercepat ditetapkan 46 (empat puluh en am) tahun. HAK PESERTA Pasal 26
(1).
Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat atau Pensiun Ditunda.
Halaman : 14
(2).
Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Normal berhak atas Manfaat Pensiun Normal.
(3).
Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat tetapi belum mencapai Usia Pensiun Normal, berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat.
(4).
Dalam hal Peserta berhenti bekerja karena mengalami cacat, berha k atas Manfaat Pensiun Cacat.
(5).
Peserta yang berhenti bekerja dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan telah memiliki masa kepesertaan sekurang -kurangnya 3 (tiga) tahun berhak atas Pensiun Ditunda.
(6).
Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun berhak atas akumulasi iuran Peserta sendiri ditambah bunga yang layak. FAKTOR PENGHARGAAN Pasal 27
Besarnya faktor penghargaan ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) per tahun Masa Kerja. MANFAAT PENSIUN NORMAL Pasal 28 (1).
Besarnya Manfaat Pensiun Normal (MPN) di hitung dengan menggunakan rumus: MPN = (Faktor Penghargaan x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun)
(2).
Besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setinggi tingginya 80% (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
MANFAAT PENSIUN DIPERCEPAT Pasal 29 Besarnya Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD) dihi tung dengan menggunakan rumus: MPD = ( Faktor Penghargaan x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun ) PENSIUN DITUNDA Pasal 30 (1).
Besarnya Hak atas Pensiun Ditunda (PD) dihitung dengan menggunakan rumus : Nilai Sekarang x ( Faktor Penghargaan x Masa Kerj a x Penghasilan Dasar Pensiun )
Halaman : 15
(2).
Pensiun ditunda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan apabila peserta mencapai usia pensiun dipercepat atau setelahnya, berdasarkan pilihan peserta.
(3).
Berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Pensiun Ditunda dapat : a. Tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun; atau b. Dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain; atau c. Dialihkan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK); dengan ketentuan Peserta masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja.
(4).
Dalam hal Peserta memilih untuk mengalihkan hak atas Pensiun ditunda ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, dana yang dialihkan adalah sebesar hak atas Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan nilai seka rang pada saat pengalihan. MANFAAT PENSIUN CACAT Pasal 31
Besarnya Manfaat Pensiun Cacat (MPC) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dihitung dengan menggunakan rumus : MPC = (Faktor Penghargaan x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun). Masa Kerja dihitung sampai Usia Pensiun Normal. MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA DAN MANFAAT PENSIUN ANAK Pasal 32 (1).
Dalam hal Peserta/Pensiunan meninggal dunia, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda.
(2).
Dalam hal Peserta/Pensiunan meni nggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal dunia a tau kawin lagi, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak.
(3).
Manfaat Pensiun Anak wajib dibayarkan sampai Anak mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.
(4).
Pembayaran Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilanjutkan hingga anak mencapai umur 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan : a. Tidak mempunyai penghasilan tetap; dan b. Masih sekolah tetapi belum pernah menikah.
(5).
Dalam hal anak cacat sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 26, Manfaat Pensiun Anak wajib dibayarkan seumur hidup .
Halaman : 16
BESARNYA MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA DAN MANFAAT PENSIUN ANAK Pasal 33 (1).
Dalam hal peserta meninggal dunia dan belum mencapai usia pensiun dipercepat maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan rumus : 80% X Nilai Sekarang (Faktor Penghargaan X Masa Ker ja X Penghasilan Dasar Pensiun) Masa Kerja dihitung seolah-olah Peserta mencapai Usia Pensiun Normal.
(2).
Dalam hal Peserta meninggal dunia dan telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan rumus : 80% x (Faktor Penghargaan x Masa Kerja Maksimal x Penghasilan Dasar Pensiun) Masa Kerja dihitung seolah-olah Peserta mencapai Usia Pensiun Normal.
(3).
Dalam hal Pensiunan meninggal dunia, maka Manfaat P ensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda sebesar 80% ( delapan puluh per seratus) dari Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan.
(4).
Besarnya Manfaat Pensiun Anak sama dengan besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda. PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN SECARA SEKALIGUS Pasal 34
(1).
Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun lebih kecil atau sama dengan manfaat yang dapat dibayarkan secara sekaligus sebagaimana ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensun , maka berdasarkan pilihan Peserta/Pensiunan atau Janda/Duda atau Anak atas Manfaat Pensiun, Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus atau secara bulanan.
(2).
Berdasarkan pilihan Peserta pada saat Peserta berhenti bekerja, atau pilihan Janda/Duda pada saat Peserta meninggal dunia, atau pilihan Anak pada saat Peserta meninggal dunia dan tid ak ada Janda/Duda, sebanyak -banyaknya 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Sekarang Manfaat P ensiun dapat dibayarkan secara sekaligus.
(3).
Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda dan A nak maka Nilai Sekarang dari hak atas pensiun dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak Yang Ditunjuk oleh Peserta yang p enunjukannya dilaksanakan oleh Peserta ketika yang bersangkutan masih menjadi P egawai.
(4).
Dalam hal peserta meninggal sebelum mencapai usia pensiun dipercepat, maka berdasarkan pilihan Janda/Duda, hak atas manfaat pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus.
(5).
Dalam hal pembayaran Manfaat P ensiun kepada Peserta/Pensiunan, Janda/Duda atau Anak telah berakhir dan ternyata jumlah seluruh Manfaat P ensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah akumulasi iuran Peserta beserta hasil Halaman : 17
pengembangannya sampai pada saat dimulainya pembayaran Manfaat P ensiun, maka selisih jumlah tersebut wajib dibayarkan sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta. (6).
Peserta yang berhenti bekerja (sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat ) dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun , kepadanya dibayarkan secara sekaligus jumlah iuran Peserta sendiri ditambah bunga yang layak, yaitu bunga deposito berjangka 1 (satu) bulan pada bank umum milik Pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta selama periode kepesertaan.
(7).
Apabila Peserta telah menerima Manfaat Pensiun secara bulanan, maka yang bersangkutan tidak berhak lagi menerima 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini. NILAI SEKARANG Pasal 35
Nilai Sekarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini ditetapkan dengan menggunakan asumsi aktuaria yang sama pada perhitungan aktuaria terakhir.
MULAI DAN BERAKHIRNYA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN, MANFAAT PENSIUN NORMAL, MANFAAT PENSIUN DIPERCEPAT, MANFAAT PENSIUN CACAT DAN PENSIUN DITUNDA Pasal 36 (1).
Manfaat Pensiun Normal, Manfa at Pensiun Dipercepat dan Manfaat Pensiun Cacat mulai dibayarkan sejak Peserta berhenti bekerja.
(2).
Manfaat Pensiun Ditunda mulai dibayarkan sejak Peserta mencapai usia Pensiun Dipercepat.
(3).
Pembayaran manfaat meninggal dunia.
pensiun
pensiunan
berakhir
pada
bulan
pensiunan
MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA Pasal 37 (1).
Manfaat Pensiun Janda/Duda mulai dibayarkan sejak Peserta meninggal dunia.
(2).
Manfaat Pensiun Janda/Duda dari pensiunan mulai dibayarkan pada bulan berikutnya sejak pensiunan meninggal dunia selama 3 (tiga) bulan sebesar manfaat pensiun pensiunan, sehingga pada bulan ke 4 (empat) mulai menerima manfaat pensiun janda/duda sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari manfaat pensiun pensiunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 peraturan ini.
(3).
Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda berakhir pada akhir bulan Janda/Duda meninggal dunia atau kawin lagi.
Halaman : 18
MANFAAT PENSIUN ANAK Pasal 38 (1).
Manfaat Pensiun Anak mulai dibayarkan sejak Peserta/Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal dunia, atau Janda/Duda kawin lagi.
(2).
Pembayaran Manfaat Pensiun Anak berakhir pada akhir bulan Anak meninggal dunia atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3) dan ayat (4). KENAIKAN MANFAAT PENSIUN Pasal 39
(1).
Kenaikan Manfaat Pensiun bagi Pensiunan, Janda/Duda dan Anak untuk setiap 2 (dua) tahun dinaikkan sebesar 5% (lima per seratus) dari besarnya Manfaat Pensiun yang diterima bulan terakhir atau dihitung secara proporsional bagi yang belum mencapai 24 (dua puluh empat) bulan.
(2).
Kenaikan Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku m ulai 1 Januari 2013 dan kenaikan selanjutnya setiap 2 (dua) tahun sekali pada tanggal 1 Januari.
(3).
Kenaikan Manfaat Pensiun di luar ketentuan ayat (1) dan a yat (2) pasal ini diberikan kepada pensiunan yang menerima Manfaat Pensiun di bawah Rp1.000.000,- dinaikan menjadi sebesar Rp1.000.000,-;
(4)
Besarnya Manfaat Pensiun yang dibayarkan setelah disahkannya peraturan ini oleh OJK, jika Manfaat Pensiunnya di bawah Rp1.000.000,- ditetapkan menjadi Rp1.000.000,-. TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN Pasal 40
(1).
Pembayaran Manfaat Pensiun dibayarkan secara bulanan, kecuali pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 4
(2).
Manfaat Pensiun yang jatuh tempo harus dibayarkan kepada Peserta/Pensiun an atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat P ensiun tepat pada waktunya ol eh Pengurus.
(3).
Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara tunai di kantor Dana Pensiun pada jam kerja atau dibayarkan langsung oleh Pengurus dengan memindahbukukan ke dalam rekeningnya di bank yang ditunjuk oleh Pensiunan atau Pihak yang Berhak atas Manfaat Pensiun. PENETAPAN USIA DAN TANGGAL LAHIR Pasal 41
(1).
Tanggal kelahiran atau usia Peserta untuk menetapkan hak atas Manfaat Pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebutkan dalam surat pengangkatan sebagai Pegawai menurut bukti-bukti yang sah.
(2).
Tanggal kelahiran atau usia Janda/Duda dan Anak ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada Dana Pensiun menurut bukti -bukti yang sah. Halaman : 19
PENGALIHAN/PEMINDAHAN HAK ATAS MANFAAT PENSIUN Pasal 42 (1).
Hak atas Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita.
(2).
Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pemb ebanan, pengikatan, pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun, dinyatakan batal berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun.
PAJAK ATAS MANFAAT PENSIUN Pasal 43 (1).
Pajak penghasilan atas Manfaat P ensiun dibebankan kepada Peser ta atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun pada saat pembayaran Manfaat P ensiun.
(2).
Dana Pensiun sebagai wajib pungut atas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyetorkannya kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
TATA CARA PENUNJUKAN DAN PENGGANTIAN PIHAK YANG BERHAK ATAS MANFAAT PENSIUN Pasal 44 (1).
Peserta wajib memberitahukan secara tertulis kepada Dana Pensiun tentang perubahan susunan keluarganya, seperti pernikahan, perceraian, perujukan, kematian dan kelahiran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan.
(2).
Peserta yang tidak mempunyai ist eri/suami dan Anak dapat menunjuk seseorang yang berhak atas Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia, dengan surat penunjukan.
(3).
Peserta wajib memberitahukan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Dana Pensiun selambat -lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penunjukan.
(4).
Apabila terjadi perubahan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Peserta wajib memberitahukan kepa da Dana Pensiun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan penunjukan.
BIAYA PENYELENGGARAAN DANA PENSIUN Pasal 45 Biaya yang dapat dibebankan kepada Dana Pensiun adalah : 1. Biaya Investasi : Halaman : 20
a. Biaya pengurusan investasi. b. Biaya penitipan. c. Biaya penagihan investasi. d. Biaya penghapusan investasi. e. Biaya pemeliharaan investasi. f.
Biaya penyusutan investasi.
g. Biaya Manager Investasi. h. Biaya asuransi investasi. i.
Biaya penilai investasi ( appraisal ).
j.
Biaya investasi yang berhubungan dengan investasi.
2. Biaya Operasional : a. Biaya gaji dan honorarium. b. Pajak Penghasilan Pegawai, Pengurus dan Dewan Pengawas. c. Biaya perlengkapan dan Peralatan kantor. d. Biaya telekomunikasi, listrik dan ekspedisi. e. Beban Penyusutan aktiva operasional. f.
Biaya Akuntan Publik, Aktuaris dan Konsultan
g. Biaya Pemeliharaan Aktiva Operasional h. Biaya operasional lainnya : -
Biaya pendidikan, latihan, seminar dan lokakarya.
-
Biaya penelitian dan pengembangan.
-
Biaya perjalanan dinas.
3. Biaya Umum dan Administrasi. a. Biaya penyusutan aktiva lainnya. b. Biaya sewa. c. Biaya pemeliharaan inventaris dan aktiva lainnya. d. Biaya rapat / pertemuan. e. Biaya asuransi dan pajak kendaraan. f.
Biaya pengamanan.
g. Biaya asuransi dan THT pegawai. h. Biaya perawatan kesehatan pegawai. i.
Biaya insentif.
j.
Biaya/bantuan sosial dan kesejahteraan : -
Bantuan pakaian.
-
Bantuan rekreasi.
-
Bantuan uang makan.
k. Biaya lembur. l.
Tunjangan dan bantuan. Halaman : 21
-
Tunjangan Hari Raya.
-
Biaya penggantian pelepasan hak cuti.
-
Uang pesangon (pegawai).
-
Uang Masa Bhakti (Pengurus dan Dewan Pengawas).
m. Pajak penghasilan dan denda pajak. n. Biaya tamu o. Biaya keanggotaan Asosiasi p. Biaya iuran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) q. Biaya telekomunikasi, listrik, ekspedisi dan informasi r.
Biaya cetak dan fotocopy
s. Biaya rumah tangga kantor t.
Biaya pembinaan organisasi persatuan pensiunan Bank
u. Biaya pembubaran dalam hal Dana Pensiun dilikuidasi. v. Biaya umum dan administrasi lain. TAHUN BUKU DANA PENSIUN Pasal 46 Tahun Buku Dana Pensiun dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahun. PERUBAHAN PERATURAN Pasal 47 (1).
Perubahan Peraturan hanya dapat dilakukan oleh Pendiri dan harus mendapat pengesahan OJK.
(2).
Perubahan Peraturan tidak boleh mengurangi Manfaat P ensiun yang menjadi hak Peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan OJK atas perubahan tersebut. PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN Pasal 48
Dalam hal Dana Pensiun dibubarkan maka tata cara pembubaran dan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun. KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN PENSIUN ANGGOTA DIREKSI YANG MASIH AKTIF Pasal 49 (1). Anggota Direksi yang masih aktif dan terdaftar sebagai peserta pada tanggal 29 Oktober 2010 dinyatakan pensiun sejak tanggal tersebut. Halaman : 22
(2).
Manfaat Pensiun bagi Direksi yang masih aktif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, ditetapkan sebagai berikut : Faktor Penghargaan dikalikan dengan Masa Kerja yang bersangkutan sampai dengan pensiun dikalikan dengan Imbalan Kerja bulan terakhir pada saat dinyatakan pensiun. KETENTUAN PENUTUP Pasal 50
(1).
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan mengenai pensiun yang terdapat dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor 01/PENDIRI/BPDR/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun P T Bank Pembangunan Daerah Riau dan segala ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2).
Hal-hal yang bersifat teknis dan atau administratif dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun dan atau peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun ditetapkan lebih lanjut oleh Pendiri dan atau Dewan Pengawas dan atau Pengurus, baik secara bersama -sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan kewenangan masing -masing.
(3).
Peraturan ini akan ditinjau, diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan maupun karena adanya Peraturan Perundang-undangan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan ini.
(4).
Peraturan ini berlaku sejak tanggal pengesahan OJK. DITETAPKAN DI PADA TANGGAL
: PEKANBARU : 29 Mei 2013
DIREKSI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
Wan Marwan
Direktur Operasional
Nizam
Direktur Dana & Jasa
Afrial Abdullah
Direktur Kredit & Syariah
Halaman : 23
