BERITA ACARA RAPAT PEMBERIAN PENJELASAN Nomor : 4890/UN26/LK/2013
Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh bulan September tahun Dua Ribu Tiga Belas pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB bertempat di Ruang LPSE Kantor Pusat Admninistrasi Gedung Rektorat Lantai I Universitas Lampung Jl. Prof Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung, Pokja Barang/Jasa dan Konstruksi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Lampung selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 08/UN26/LK/2013, tanggal 03 Januari 2013 Telah melakukan Rapat Pemberian Penjelasan melalui website: http://lpse.unila.ac.id untuk paket pekerjaan sebagai berikut: Nama Paket Pekerjaan Lokasi Nilai Total HPS Sumber Dana
: Pengadaan Alat Laboratorium Ilmu-Ilmu Pertanian (Lelang Ulang) : Universitas Lampung : Rp. 19.642.000.000,00 (Sembilan Belas Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) : APBN DIPA Universitas Lampung Tahun Anggaran 2013
Dengan rincian pertanyaan peserta dan jawaban pokja sebagaimana terlampir dalam lampiran Berita Acara ini. Demikian Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Bandar Lampung, 30 September 2013
Pokja Pengadaan Barang/Jasa dan Konstruksi Universitas Lampung
Lampiran Berita Acara Rapat Penjelasan Nomor Tanggal Pekerjaan Lokasi No
: : : :
4890/UN26/LK/2013 30 September 2013 Pengadaan Alat Laboratorium Ilmu-Ilmu Pertanian (Lelang Ulang) Universitas Lampung Pertanyaan
Pengirim
1 Apakah Pengadaan Alat Laboratorium Ilmu-Ilmu Pertanian (Lelang Ulang) sesuai pengumumnan di aplikasi lpse, kalau ya apa penyebab Lelang Ulang?
1587490 30 Sep 2013 13:03
2 Hallo Pak, As Wr Mau Tanya nich 1. Kalau ada perusahaan kualifikasinya menengah (bukan kecil) boleh ikut ga pak dalam paket ini, dan baru berdiri kuurang dari 3 tahun apakah mempunyai hak untuk mengikuti leleng ini?
1591490 30 Sep 2013 13:04
3 Waktu pemasukan dokumen penawaran dapat diundur ga Pak ya 1-2 hari lah
1591490 30 Sep 2013 13:06
4 10. Pemberian Penjelasan Merujuk Peraturan Kepala Lambaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 1 Tahun 2011 Tentang Tata Cara
1587490 30 Sep 2013 13:06
Jawaban 1587490 Ya. ini adalah lelang ulang. Pelelangan ulang terhadap paket Pengadaan Alat Laboratorium Ilmu-Ilmu Pertanian dilakukan karena pada pelelangan awal terjadi sanggahan banding dari salah satu rekanan. Oleh pejabat yang berwenang (dan teramsuk hasil diskusi dengan Setjen kemendikbud), sanggahan banding tersebut dibenarkan. 1591490 Waalaikum salam Pak. Pekerjaan ini (dengan nilai di atas Rp. 2.5 milyar) boleh diikuti oleh penyedia barang non kecil. Oleh karena itu, perusahaan non kecil (besar dan menengah) boleh mengikuti lelang ini dengan tanpa mengurangi hak penyedia kualifikasi kecil. Perusahaan berdiri kurang dari 3 tahun boleh mengikuti lelang ini sepanjang memiliki pengalaman pekerjaan sebagai persyaratan kualifikasi. 1591490 Kami sudah mencoba menyusun jadual dengan seefisien mungkin dengan pertimbangan keterbatasan waktu pelaksanaan pekerjaan agar tidak melebihi tahun anggaran. Oleh karena itu, mohon maaf teramat sangat kami memutuskan untuk tetap menggunakan jadual yang telah ada 1587490 Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, kami akan mencoba menjawab langsung semua pertanyaan tanpa menunggu
No
Pertanyaan
E-Tendering pada Butir V.2.b.2) disebutkan ULP dilarang menjawab pertanyaan dengan cara mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu dan menjawab pertanyaan tersebut sekaligus pada akhir jadwal. Jadi dalam pemberian penjelasan ini mohon semua pertanyaan peserta langsung dijawab!! 5 Panitia Pengadaan Barang/Jasa : Kelompok Kerja ULP yang berfungsi untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang - PPK : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yangbertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang Sesuai Bab I pasal diatas, Apakah Panitia Barang/Jasa dan PPK pada pelelanagan kali ini juga sama dengan pelelangan sebelumnya? 6 A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnyaserta ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik. Jika benar Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Bab. I. A diatas, bagaimana tentang "kejelasan spesifikasi teknis barang" yang dalam Dokumen Pengadaan ini pada BAB XII. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR masih mengarah kepada merk/produk tertentu sehingga melanggar peraturan tentang Pengajian Ulang KAK yang menyebutkan (4) kejelasan spesifikasi teknis barang yang meliputi : "(a) spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna/penerima akhir ; (b) tidak mengarah kepada merk/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang". 7 1587490 Ya. ini adalah lelang
Pengirim
Jawaban untuk dikumpulkan.
1587490 30 Sep 2013 13:07
1587490 30 Sep 2013 13:08
1587490
PPK dan Pokja ULP dalam pelelangan ini adalah sama dengan PPK dan Pokja ULP sebelumnya. Tidak mengalami penggantian karena tidak ada unsur yang membuat perlunya penggantian. Karena pelelangan ulang paket ini bukan pada adanya KKN tetapi pada ketidaksempurnaan spesifikasi teknis Kewenangan menetapkan spesifikasi teknis ada di PPK. Dalam rapat persiapan pengadaan sebelum paket pekerjaan diumumkan, PPK menetapkan bahwa spesifikasi teknis terhadap barang-barang ini benarbenar sesuai dengan kebutuhan pengguna/penerima akhir.
Berdasarkan surat dari
No
Pertanyaan
ulang. Pelelangan ulang terhadap paket Pengadaan Alat Laboratorium Ilmu-Ilmu Pertanian dilakukan karena pada pelelangan awal terjadi sanggahan banding dari salah satu rekanan. Oleh pejabat yang berwenang (dan teramsuk hasil diskusi dengan Setjen kemendikbud), sanggahan banding tersebut dibenarkan. ...sesuai jawaban ULP Tender Ulang ini dilakukan karena sanggahan banding dari Penyedia Barang/Jasa atas kesalahan prosedur/spesifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyata benar yaitu "Post Bidding" sehingga terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. Merujuk Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya serta ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik Pasal 118.(7) disebutkan: "Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, maka ULP : a. dikenakan sanksi administrasi; b. dituntut ganti rugi; dan/atau c. dilaporkan secara pidana". Apakah pada Tender Ulang ini Pejabat Pengadaan tender sebelumnya sudah diberi sanksi seperti pasal diatas? 8 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan Apakah pelaksanaan pelelangan kali ini juga sama dengan pelelangan sebelumnya yang terindikasi "Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan" karena terjadi tindakan diskriminatif olen
Pengirim
Jawaban
30 Sep 2013 13:10
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83752/A.A1/3/LK/2013 Kami menyampaikan bahwa pelelangan ulang terhadap paket ini bukan pada adanya KKN tetapi pada ketidaksempurnaan spesifikasi teknis serta kealpaan Pokja ULP untuk menuangkan penambahan spesifikasi teknis dalam adendum dokumen pengadaan.
1587490 30 Sep 2013 13:13
Kewenangan menetapkan spesifikasi teknis ada di PPK. Dalam rapat persiapan pengadaan sebelum paket pekerjaan diumumkan, PPK menetapkan bahwa spesifikasi teknis terhadap barang-barang ini benarbenar sesuai dengan
No
Pertanyaan
Pengirim
agen/distributor yang barangnya terdapat dalam spesifikasi teknis yang hanya memberikan dukungan kepada peserta tertentu sehingga terindikasi pengaturan oleh oknum/kelompok tertentu? 9 12. Tambahan Waktu Pemasukan 1587490 Dokumen Penawaran Mengingat 30 Sep 2013 nilai pengadaan yang besar, 13:14 kompleksitas pekerjaan, apakah diberikan tambahan waktu batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran dalam pelelangan ini?
10 Panitia yth, dalam kualifikasi usaha apakah benar bisa perusahaan kecil sedang dalam nilai tender ini termasuk besar....mohon penjelasnya
1563490 30 Sep 2013 13:15
11 20. Pakta Integritas 20.1 Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) Sesuai pasal 20. Pakta Integritas, Apakah pelaksanaan pelelangan kali ini akan menerpakan prinsip-prinsip Pengadaan : bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel sehingga tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) seperti pelelangan sebelumnya? 12 21. Surat Jaminan Penawaran h. Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa diterima oleh Penerbit Jaminan Apakah
1587490 30 Sep 2013 13:15
1587490 30 Sep 2013 13:19
Jawaban kebutuhan pengguna/penerima akhir.
Kami sudah mencoba menyusun jadual dengan seefisien mungkin dengan pertimbangan keterbatasan waktu pelaksanaan pekerjaan agar tidak melebihi tahun anggaran. Oleh karena itu, mohon maaf teramat sangat kami memutuskan untuk tetap menggunakan jadual yang telah ada 1563490 Perpres 54/2010 pasal 100 ayat 3 jo 70/2012 menyatakan bahwa nilai paket pekerjaan sampai dengan 2.5 M atau paket usaha kecil diperuntukkan hanya untuk usaha mikro, kecil dan koperasi kecil. Bukan berarti usaha kecil dilarang menjadi penyedia pada paket usaha non kecil atau paket pekerjaan di atas 2.5 Milyar ya kami akan menerpakan prinsip-prinsip Pengadaan sebagaimana tercantum dalam pakta integritas : bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel sehingga tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN)
Ya. Peserta yang dalam jaminan penawarannya tidak mencatumkan unconditional/dapat dicairkan tanpa syarat akan akan digugurkan.
No
Pertanyaan
yang maksud dengan point 21.h., peserta yang dalam jaminan penawarannya tidak mencatumkan unconditional/dapat dicairkan tanpa syarat akan digugurkan? 13 27.4 Evaluasi Teknis: c. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan: 1) Panitia Pengadaan Barang/Jasa menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP mohon ULP mencatumkan unsur-unsur yang menggugurkan untuk setiap item barang dalam spesifikasi sesuai pasal diatas, karena kami melihat ULP tidak transparan dalam mencatumkan evaluasi sistem gugur yang dipakai, kalau spesifikasi yang terdapat dalam dokumen pengadaan kami pastikan itu 1 (satu) merk karena spesifikasinya telah mengarah merk/ produk tertentu. 14 27.4 Evaluasi Teknis: 2) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila: a) spesifikasi teknis seluruh item barang pada barang yang ditawarkan (berdasarkan contoh, brosur dan gambargambar) minimal seluruhnya sama dengan yang dipersyaratkan Apakah peserta yang tidak melampirkan brosur tetapi melampirkan surat dukungan dan garansi dari agen/distributor akan digugurkan sesuai pasal diatas? 15 selamat siang bpk panitia....Didalam LDP diperlukan daftar personil/tenaga ahli/teknis/terampil sebanyak 3 (tiga) orang, antara lain : Tim Leader, Ahli Laboratorium dan Ahli Uji mutu, Pertanyaannya apakah 3 orang tenaga ahli/teknis/terampil tersebut adalah dari Pabrikan/agen yang
Pengirim
Jawaban
1587490 30 Sep 2013 13:23
Sesuai dengan dokpel. Evaluasi teknis akan kami lakukan terhadap seluruh item : JIKA SELURUH ITEM BARANG MEMENUHI SPEK, maka dia LULUS. Namun apabila salah satu alat (barang) TIDAK MEMENUHI SPEK. Maka dianggap gugur. Oleh karena itu, dalam dokumen penawaran rekanan wajib mencantumkan merek barang yang ditawarkan.
1587490 30 Sep 2013 13:25
Perusahaan yang telah melampirkan surat dukungan dan garansi dari agen/distributor sepanjang itu Asli atau fotocopy dengan legalisir maka tidak akan digugurkan. Ini artinya, AGEN/DISTRIBUTOR BOLEH MEMBERIKAN DUKUNGAN KEPADA LEBIH DARI 1 CALON PENYEDIA BARANG.
1592490 30 Sep 2013 13:26
Tim Leader, Ahli Laboratorium dan Ahli Uji mutu sebagai tenaga ahli/teknis/terampil tersebut boleh dari Pabrikan/agen yang memberikan surat dukungan atau hanya dari perusahaan yg ikut lelang sendiri sepanjang memiliki kemampuan untuk itu.
No
Pertanyaan
memberikan surat dukungan atau hanya dari perusahaan yg ikut lelang sendiri? mohon penjelasannya terimakasih. 16 d) surat dukungan asli dari Agen Tunggal.....Merujuk Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 11/MDAG/PER/3/2006 pada Bab. II Pasal 2 (1) Tentang ketentuan dan tata cara penerbitan surat tanda pendaftaran distributor barang dan/atau jasa disebutkan setiap perusahaan perdagangan nasional yang membuat perjanjian dengan perincipal barang/jasa luar dan dalam negeri sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal wajib didaftarkan di Departemen Perdagangan. Dalam persyaratan pasal diatas apakah yang dimaksud Agen Tunggal ik harus merujuk Peraturan Menteri Perdagangan RI? 17 27.2 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut g. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta Sesuai pasal diatas dan mengacu pelaksanaan pelelangan sebelumnya patut diduga setidak-tidaknya adanya persekongkolan secara sistematis melakukan penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan/atau pejeabat yang berwenang lainnya dalam pelaksanaan pelelangan kali ini. 18 Waalaikum salam Pak. Pekerjaan ini (dengan nilai di atas Rp. 2.5 milyar) boleh diikuti oleh penyedia barang non kecil. Oleh
Pengirim
Jawaban
1587490 30 Sep 2013 13:28
Merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 11/M-DAG/PER/3/2006 pada Bab. II Pasal 2 (1) Tentang ketentuan dan tata cara penerbitan surat tanda pendaftaran distributor barang dan/atau jasa. Maka sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang akan memberikan dukungan terhadap calon rekanan wajib didaftarkan di Kementerian Perdagangan.
1587490 30 Sep 2013 13:34
Insya Allah Pokja ULP akan melakukan proses pelelangan ini berdasarkan pakta integritas yang kami tandatangani
1563490 30 Sep 2013 13:37
Karena pengadaan Barang tidak berlaku KD, maka perusahaan tanpa pengalaman (jika berdiri
No
Pertanyaan
Pengirim
karena itu, perusahaan non kecil (besar dan menengah) boleh mengikuti lelang ini dengan tanpa mengurangi hak penyedia kualifikasi kecil. Perusahaan berdiri kurang dari 3 tahun boleh mengikuti lelang ini sepanjang memiliki pengalaman pekerjaan sebagai persyaratan kualifikasi. MOHON KOREKSI PANITIA, DALAM PERPRES 54 TAHUN 2010 YANG TERAKHIR DIRUBAH DENGAN PERPRES NO 70 TAHUN 2012 PASAL 19 AYAT 1 POINT C DAN D YANG BERBUNYI : (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; MOHON KOREKSINYA PANITIA JANGAN SAMPAI MELANGGAR UNDANG UNDANG.....!!!!!!!! 19 28.5 Peserta dinyatakan 1587490 memenuhi persyaratan 30 Sep 2013 kualifikasi apabila: 6) 13:39 memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia baru yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 7) memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha Mikro, Usaha Kecil serta koperasi kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk
Jawaban kurang dari 3 tahun) bisa mengikuti pelelangan ini. Ini artinya, dalam pengadaan barang, pengenaan syarat pengalaman kerja minimal 1 (satu) hanya diberlakukan untuk perusahaan yang berdiri lebih dari 3 tahun.
Pengenaan syarat pengalaman pekerjaan bukan terletak pada besar kecilnya usaha perusahaan, tetapi pada umur berdirinya perusahaan tersebut. Apabila lebih dari 3 tahun maka dia wajib memiliki pengalaman pekerjaan. Namun bagi Penyedia baru yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun persyaratan ini ditiadakan (untuk pengadaan barang tanpa KD). Oleha karena itu bagi penyedia kecil maupun non kecil sepanjang sudah berdiri lebih dari 3 tahun maka wajib memiliki
No
Pertanyaan
usaha non-kecil Apakah untuk usaha non kecil harus memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan sesuai Bab. III. 28.5. 6) dan 7)? 20 Yth. Panitia Pengadaan, berdasarkan penjelasan LKPP terlampir, bila Panitia Pengadaan terbukti melakukan kesalahan Prosedur maka harus diganti.Terlampir penjelasan LKPP. Mohon agar diperhatikan agar pengadaan ini bisa berjalan mulus, aman, selamat, lancar dan barokah. Mohon tanggapannya. Portal Konsultasi LKPP.pdf
Pengirim
Jawaban pengalaman pengadaan barang yang sesuai.
1573490 30 Sep 2013 13:45
21 Apakah Surat Pernyataan tidak pailit , wajib disertakan dalam persyaratan tender ini pak?
1567490 30 Sep 2013 13:47
22 Yth. Panitia Pengadaan, mengapa hanya tender ini yang diulang, sedangkan tender yang satu lagi tidak diulang, yang dimenangkan PT. Christalenta Utama yang terlibat di Kemenpora Proyek Hambalang, apakah pengadaan ini juga masih bagian dari Mafia Anggaran juga? Mohon klarifikasi Panitia Pengadaan. 23 Yth. Panitia Pengadaan, Paket Penguatan Kemampuan dan Keahlian Bidang Ilmu Kehutanan, Ilmu-ilmu Dasar, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Lingkungan (Pengadaan Alat Laboratorium) yang dimenangkan PT. Christalenta Utama mengapa tidak dibatalkan juga (Lihat link berikut : http://harianjayapos.com/detail1692-pemilik-pt-christalentautama-kabur.html), Padahal kantornya sudah tidak ada kegiatan karena terbelit hambalang dan universitas
1573490 30 Sep 2013 13:50
1573490 30 Sep 2013 13:55
Terima kasih. Pengadaan ini semoga bisa berjalan mulus, aman, selamat, lancar dan barokah. Berdasarkan surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83752/A.A1/3/LK/2013 Kami menyampaikan bahwa pelelangan ulang terhadap paket ini bukan pada adanya KKN tetapi pada ketidaksempurnaan spesifikasi teknis serta kealpaan Pokja ULP untuk menuangkan penambahan spesifikasi teknis dalam adendum dokumen pengadaan. Wajib disertakan dan pernyataan tersebut diketahui oleh Pengadilan Negeri tempat domisili perusahaan. Kewenangan menjawab pertanyaan ini ada di KPA.
Kewenangan menjawab pertanyaan ini ada di PPK. Karena PPK lah yang akan mengikat kontrak dengan calon penyedia. Pokja ULP sebelum melakukan pengumuman pemenang telah melakukan cros cek dan perusahaan yang bersangkutan tidak dalam daftar hitam,
No
Pertanyaan tadulako. Mohon penjelasan, karena menyangkut pengadaan yang ini juga agar bersih dari KKN.
Pengirim
Jawaban
Bandar Lampung, 30 September 2013
Pokja Pengadaan Barang/Jasa dan Konstruksi Universitas Lampung
