PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG JLN.JEND.SUDIRMAN NO. 34 KM. 3,5 TELP. 0711-351170 FAX. 351170 Website : www.pta-palembang.net email :
[email protected]
PALEMBANG 30126 SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG NOMOR :W6-A/ 051 /OT/SK/I/2013 TENTANG REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG Menimbang
Mengingat
: 1.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2.
Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
: 1.
Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2.
Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3.
Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
4.
Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5.
Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
6.
Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Tinggi Agama.
7.
Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
8.
Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9.
Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
10.
Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
11.
Peraturan Presiden Nomor Sekretariat Mahkamah Agung.
:
13
Tahun
2005
tentang
Memperhatikan
12.
Peraturan Presiden Nomor : Kepaniteraan Mahkamah Agung.
14
Tahun
2005
tentang
13.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
: Hasil Rapat Tanggal 19 Desember 2011 tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2010 – 2014. MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama
: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2013.
: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010.
Kedua
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Mahkamah Agung RI
Ketiga
Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk : a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja. b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Keempat
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Palembang Pada Tanggal : 02 Februari 2013 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Drs. Yasmidi, SH NIP. 19490929.197803.1002 Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Tinggi Agama Palembang 2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
NO 1.
2.
KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara tingkat banding yang diselesaikan b. Persentase perkara tingkat banding yang diselesaikan c. Persentase perkara tingkat banding yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: . Banding - Kasasi
PENANGGUNG SUMBER JAWAB DATA Perbandingan sisa perkara yang Hakim Majelis dan Laporan diselesaikan dengan sisa perkara yang Panitera Bulanan dan harus diselesaikan Laporan Tahunan PENJELASAN
Perbandingan perkara yang diselesaikan Hakim Majelis dan Laporan dengan perkara yang akan diselesaikan Panitera Bulanan dan (saldo awaldan perkara yang masuk) Laporan Tahunan Perbandingan perkara yang diselesaikan Hakim Majelis dan Laporan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Panitera Bulanan dan dengan perkara yang harus diselesaikan Laporan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa Tahunan perkara)
Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan Hakim Majelis (Un) dikurangi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un-1) dikali seratus persen
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
- Peninjauan Kembali 3.
4.
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Perbandingan antara berkas yang diajukan Kepaniteraan banding yang disampaikan secara lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Perbandingan antara berkas perkara yang Kepaniteraan diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Perbandingan perkara predeo yang Majelis diselesaikan dengan perkara predeo yang Panitera masuk
b. Persentase pelaksanaan sidang keliling
Perbandingan perkara yang disidangkan di Majelis lokasi dengan jumlah perkara yang Panitera diselesaikan
Perbandingan ratio Majelis Hakim Kepaniteraan dibandingkan dengan perkara masuk
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Hakim/ Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Hakim/ Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.
6.
c. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 7 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya Persentase kepatuhan permohonan terhadap putusan eksekusi atas pengadilan. putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya a. Persentase kualitas pengaduan pengawasan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
Perbandingan amar putusan perkara yang Kepanitera/Kesekr Laporan ditayangkan di wibe site dengan jumlah etariatan Bulanan dan perkara yang diputus Laporan Tahunan
Perbandingan perkara perdata yang Ketua Pengadilan ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara & Pan/Sek perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Perbandingan jumlah pengaduan yang Ketua Pengadilan ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur & Pan/Sek peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Perbandingan jumlah pengaduan yang Wakil Ketua ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan
7.
Peningkatan kualitas SDM
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.
Perbandingan antara SDM Non teknis yang lulus/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa.
b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial
Perbandingan antara SDM Non teknis yang lulus/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa.
c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.
Perbandingan Ketua Pengadilan Agama yang telah dipromosikan dan mengikuti Fit and Proper Test untuk menduduki Ketua Pengadilan Agama Kelas I A dengan jumlah yang mengikuti promosi jabatan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Drs. Yasmidi, SH. Nip. 194909291978031002
Panitera /Sekretaris
Palembang, Februari 2013 Panitera/Sekretaris
Ahmad Zaini, SH, MH. Nip. 196209181983031008