2013

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT-46456/PP/M.XIII/16/2013

Jenis Pajak

: Pajak Pertambahan Nilai

Tahun Pajak

: 2009

Pokok Sengketa

: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi positif DPP PPN yang harus dipungut sendiri sebesar Rp11.599.280.470,00;

Menurut Terbanding: bahwa Terbanding dalam rangka mempertahankan koreksi positif atas DPP PPN yang harus dipungut sendiri sebesar Rp11.599.280.470,00 menyampaikan alasan yang mendasari koreksinya baik secara lisan maupun tertulis, hasil analisa pengujian terhadap bukti, fakta, kesimpulan dan pendapat yang didasari peraturan perpajakan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Surat Uraian Banding yang dikutip dalam putusan ini, serta memberikan penjelasan secara lisan maupun tertulis terkait dengan hasil analisa terhadap bukti serta fakta yang terungkap di dalam persidangan; Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding dalam rangka mendukung alasan pengajuan bandingnya, Pemohon Banding secara implisit memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan koreksi positif atas DPP PPN yang harus dipungut sendiri sebesar Rp11.599.280.470,00 yang dilakukan Terbanding dengan menyampaikan alasan yang mendasari ketidaksetujuannya baik secara lisan maupun tertulis, hasil analisa pengujian terhadap bukti, fakta, kesimpulan dan pendapat, sebagaimana tertuang dalam Surat Banding dan penjelasan tertulis yang dikutip dalam putusan ini, serta memberikan penjelasan secara lisan terkait dengan hasil analisa terhadap bukti serta fakta yang terungkap di dalam persidangan; Menurut Majelis

: bahwa Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa di bidang perpajakan, diambil dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, hasil penilaian atas bukti yang disampaikan, serta keyakinan Hakim. bahwa memperhatikan perkembangan yang terjadi dalam persidangan Majelis memperoleh data dan informasi sebagai berikut: Materi Koreksi bahwa alasan koreksi Terbanding atas DPP PPN penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri pada saat pemeriksaan adalah sebagai berikut: 1. Dalam rekening koran Pemohon Banding (Bank BNI Syariah Nomor Rekening 0092414855) selama tahun 2009 terdapat mutasi kredit yang berasal dari Nindya – Lampiri JO sebesar Rp11.599.280.470,00, 2. Terdapat alat keterangan yang dikirimkan oleh KPP Pratama Banjarbaru yang menginformasikan bahwa terdapat penyerahan BKP/JKP yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada Nindya – Lampiri JO, 3. Berdasarkan Surat Tugas Nomor 025/LDA-MKT/IV/08 tanggal 25 April 2008 yang diberikan Direktur PT. ASD kepada Sdr. P dapat diketahui bahwa pembayaran tersebut berhubungan dengan pengerjaan Proyek Pembangunan Jalan Liang - Banjarmasin – Batas Kateng. bahwa pada saat proses keberatan, Terbanding mempertahankan alasan koreksi sebelumnya dan menambah alasan koreksi yaitu berdasarkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Sdr. P yang diberikan kepada Saudari Imelda Lengkong tertanggal 15 Juli 2008 diketahui bahwa Saudari Imelda Lengkong diberikan kuasa untuk menerima dan menandatangani setiap pembayaran dari PT. ABC atas tagihan Pekerjaan Pengaspalan dan Pengadaan Agregate untuk

pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Liang-Banjarmasin-Batas Kalimantan Tengah dan atau dapat ditransfer ke Rekening PT. XXX. bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa materi sengketa banding ini terkait dengan adanya mutasi kredit di rekening koran Pemohon Banding yang menurut Terbanding merupakan pelunasan piutang atau pembayaran atas penyerahan BKP/JKP yang belum dipungut dan dilaporkan PPN-nya. bahwa Pemohon Banding berpendapat transaksi yang dijadikan dasar koreksi oleh Terbanding bukanlah penyerahan yang terutang PPN melainkan transaksi pinjaman (talangan) kepada PT. ABC karena PT. ABC merupakan afiliasi Pemohon Banding. bahwa dana talangan dimaksudkan untuk menjalankan kegiatan PT. ABC. bahwa Pemohon Banding dalam beberapa kali persidangan menyerahkan penjelasan tertulis yang intinya sebagai berikut: Kronologis Terjadinya Sengketa bahwa PT. XXX sudah menjalin kerjasama dengan PT. ASD sejak tahun 2007 dalam bentuk Kerjasama Operasi (KSO). bahwa karena hubungan yang telah terjalin baik antara PT. XXX dengan PT. ASD pada periode sebelumnya, serta hubungan yang baik antara Sdr. P dengan owner PT. ASD, maka PT. ASD memberikan kepercayaan (penugasan) kepada Sdr. P yang pada saat bersamaan Sdr. P menjabat sebagai Komisaris Utama PT. XXX melalui Surat Tugas Nomor 025/PT. ASDMKT/IV/08 tanggal 25 April 2008 yang diberikan Direktur PT. ASD kepada Sdr. P sehubungan dengan pengerjaan Proyek Pembangunan Jalan Liang Anggang-Banjarmasin-Batas Kalteng. bahwa sehubungan dengan pendanaan sementara Proyek Pembangunan Jalan Liang Anggang-Banjarmasin-Batas Kalteng tersebut telah disepakati bersama dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor 012/SP.PBP-Bjm/VI/2008 tanggal 02 Juni 2008 yang menyatakan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara PT. XYZ-ASD dengan PT. XXX, yakni pinjaman dana operasional sementara dari PT. XXX kepada PT. XYZ-ASD terkait dengan pengerjaan Proyek Pembangunan Jalan Liang Anggang-Banjarmasin-Batas Kalteng yang ditandatangani oleh Sdr. P sebagai Komisaris Utama PT. XXX dan Eko Suhartono sebagai Kepala Proyek PT. XYZ-ASD.. bahwa sehubungan pada saat bersamaan Sdr. P sebagai Komisaris Utama PT. XXX maka Sdr. P memanfaatkan PT. XXX untuk mengeluarkan dana sementara untuk proyek tersebut yang nantinya akan diganti oleh PT. XYZASD, dan untuk mengurus pengeluaran dana sementara tersebut serta pembayaran dari PT. XYZ-ASD, maka Sdr. P memberikan kuasa kepada Imelda Lengkong melalui Surat Kuasa yang ditandatangani Sdr. P tanggal 15 Juli 2008 yang memberikan kuasa kepada Imelda Lengkong yang pada saat itu adalah salah satu Direktur PT. XXX untuk menerima dan menandatangani setiap pembayaran dari PT. XYZ-ASD dan untuk dapat ditransfer ke Rekening PT. XXX. bahwa realisasi pembayaran dari PT. XYZ-ASD adalah pengembalian dana pinjaman sehubungan dengan pinjaman dana operasional sementara dari PT. XXX kepada PT. XYZ-ASD terkait dengan pengerjaan Proyek Pembangunan Jalan Liang Anggang-Banjarmasin-Batas Kalteng. bahwa pembayaran dari PT. XYZ-ASD ke rekening PT. XXX bukan penjualan/penghasilan bagi PT. XXX dan tidak masuk dalam pembukuan Pemohon Banding.

bahwa Proyek Pembangunan Jalan Liang Anggang-Banjarmasin-Batas Kalteng adalah penghasilan bagi PT. XYZ-ASD bukan penjualan/penghasilan bagi PT. XXX. bahwa menurut Terbanding berdasarkan dokumen dari KPP Banjarbaru yang menyatakan Pemohon Banding mendapatkan surat penugasan untuk mengerjakan Proyek Pembangunan Jalan Liang Anggang-Banjarmasin-Batas Kalteng, rekening koran dan surat kuasa dari Sdr. P kepada Imelda Lengkong membuktikan bahwa mutasi kredit pada rekening koran yang berasal dari PT. ABC bukan pengembalian dana pinjaman melainkan terkait dengan pengerjaan Proyek Pembangunan Jalan Liang Anggang-Banjarmasin-Batas Kalteng. bahwa menurut Pemohon Banding, Proyek Pembangunan Jalan Liang Anggang-Banjarmasin-Batas Kalteng adalah Proyek yang diperoleh PT Nindya Karya - PT. ASD JO dari Kementerian Pekerjaan Umum. bahwa atas pertanyaan Majelis apakah proyek Jalan Liang AnggangBanjarmasin-Batas Kalteng di subkontrakkan kepada Pemohon Banding, Pemohon Banding menyatakan proyek tersebut tidak di sub kontrakkan kepada Pemohon Banding dengan alasan: - bahwa Terbanding mengartikan surat kuasa (seharusnya surat tugas) dari PT. ABC kepada Saudara Sdr. P sebagai subkontrak kepada Pemohon Banding, - bahwa surat kuasa tersebut adalah surat kuasa intern PT. ASD kepada pemiliknya Saudara Sdr. P, bukan sub kontrak, - bahwa surat kuasa dari Saudara Sdr. P kepada Imelda Lengkong adalah karena Imelda Lengkong merupakan anak buah Sdr. P, - bahwa Imelda Lengkong bekerja di PT. XXX milik Saudara Sdr. P, - bahwa transfer dari PU ke PT. XXX hanyalah untuk memudahkan proyek karena proyek berada di Kalimantan Selatan dan PT. XXX juga berdomisili disana, lagi pula PT. XXX telah menalangi atau meminjami modal kerja kepada PT. ABC karena pemiliknya sama, - bahwa PT. XXX juga tidak menerbitkan faktur untuk hal ini karena memang PT. XXX bukan yang mengerjakan proyek itu, - bahwa proyek tetap dikerjakan oleh sumber daya PT. ABC. Hanya saja Imelda Lengkong turut me-manage karena perintah atasannya Saudara Sdr. P. bahwa sehubungan dengan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding berkesimpulan penerimaan dana tersebut bukan merupakan omzet dari sub kontrak, tetapi pengembalian talangan atau pinjaman yang diterima dari PT. ABC. bahwa menurut Terbanding berdasarkan Surat Tugas Nomor 025/LOAMKT/IV/08 tanggal 25 April 2008, PT. ASD memberikan tugas untuk melaksanakan berbagai persiapan administrasi dan teknis serta melaksanakan dan menyelesaikan proyek dengan sebaik-baiknya kepada Sdr. P yang merupakan direktur Pemohon Banding sehingga hal ini menunjukkan penyerahan pengerjaan tersebut kepada Pemohon Banding. bahwa atas pertanyaan Majelis apakah surat tugas dari PT. ASD kepada Sdr. P menyebutkan kedudukan Sdr. P dalam perusahaan Pemohon Banding, Terbanding menyatakan bahwa di dalam surat tugas tidak menyebutkan kedudukan Sdr. P dalam perusahaan Pemohon Banding. bahwa menurut Pemohon Banding, Sdr. P bukan pengurus PT. ASD melainkan hanya sebagai orang kepercayaan PT. ASD.

bahwa sesuai surat tugas yang diterima oleh Sdr. P dan karena kedudukan Sdr. P dalam perusahaan Pemohon Banding yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan terkait pengeluaran uang maka Sdr. P memberi kuasa kepada Imelda Lengkong yang merupakan salah satu Direksi Pemohon Banding untuk membantu pendanaan Proyek Pembangunan Jalan Liang Anggang-Banjarmasin-Batas Kalteng sebatas kemampuan Pemohon Banding dimana pengeluaran yang Pemohon Banding lakukan akan di reimburse sebagai piutang. bahwa atas pertanyaan Majelis mengenai siapa yang membuat Faktur Pajak setiap terjadi pembayaran termin terkait Proyek Pembangunan Jalan Liang Anggang-Banjarmasin-Batas Kalteng, Pemohon Banding menyatakan bahwa yang membuat Faktur Pajak adalah PT Nindya Karya - PT. ASD JO. bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor 025/LOA-MKT/IV/08 tanggal 25 April 2008 menurut Terbanding PT Nindya Karya - PT. ASD JO melakukan sub kontrak kepada Pemohon Banding dengan porsi sebesar 40%. bahwa menurut Pemohon Banding pernyataan Terbanding tersebut adalah merupakan analisis yang didasarkan pada penafsiran atas surat tugas dan bukan berdasarkan bukti dan fakta yang ada. bahwa penyerahan pekerjaan atau sub kontrak oleh PT Nindya Karya - PT. ASD JO kepada Pemohon Banding menurut Terbanding juga disebabkan karena Terbanding tidak menemukan NPWP PT Nindya Karya - PT. ASD JO di Kalimatan sehingga yang mungkin terjadi adalah proyek tersebut di sub kontrakkan oleh PT Nindya Karya - PT. ASD JO kepada Pemohon Banding yang memang berkedudukan di Kalimantan. bahwa sehubungan dengan pernyataan Terbanding tersebut, Majelis meminta kepada Terbanding untuk memastikan NPWP PT Nindya Karya - PT. ASD JO pada KPP Banjar Baru. bahwa dalam persidangan ke-7 pada 12 Juni 2013, menjawab keraguan Terbanding terhadap keberadaan PT Nindya Karya - PT. ASD JO di Kalimatan, KPP Banjar Baru telah memberikan konfirmasi tentang terdaftarnya PT Nindya Karya - PT. ASD JO di KPP Banjar Baru dan telah ada pencabutannya per tanggal 22 November 2011. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 mengatur antara lain sebagai berikut: Pasal 8 Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu: b. Luas Pemeriksaan (audit scope) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan Pemeriksaan, c. Temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Pasal 12 ayat (1) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang: e. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak,

g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan. bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti yang kompeten yang cukup. bahwa Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 memberikan kewenangan yang luas kepada Terbanding untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk mencari kebenaran atas bukti, termasuk melakukan penyegelan dan meminta keterangan kepada pihak ketiga yang dianggap memiliki informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan. bahwa Terbanding tidak seharusnya beralasan pembuktian tidak dapat dilakukan karena tidak dipenuhinya peminjaman dokumen oleh Pemohon Banding mengingat kewenangan yang begitu luas yang diberikan oleh Undang-undang melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 kepada Terbanding dalam pelaksanaan pemeriksaan. bahwa Terbanding diberikan kewenangan untuk meminta keterangan dari pihak lain yang terkait dengan pembuktian. bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan adanya penyerahan BKP/JKP yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada PT Nindya Karya - PT. ASD JO. bahwa Terbanding sebagai pihak yang mendalilkan telah terjadi penyerahan BKP/JKP oleh Pemohon Banding kepada PT Nindya Karya - PT. ASD JO mempunyai beban pembuktian yang lebih kuat terhadap hal-hal yang didalilkannya baik terhadap eksistensi material transaksi maupun pembuktian terkait dengan kewenangannya yang lebih besar untuk memperoleh buktibukti pendukung koreksinya. bahwa surat tugas Nomor 025/LOA-MKT/IV/08 tanggal 25 April 2008 dari PT. ASD kepada Sdr. P tidak menunjuk jabatan Sdr. P dalam perusahaan Pemohon Banding Utama sehingga tidak dapat ditafsirkan Sdr. P mewakili Pemohon Banding sebagaimana yang ditafsirkan Terbanding melainkan seharusnya ditafsirkan surat tugas tersebut mewakili Sdr. P sebagai pribadi bukan sebagai wakil Pemohon Banding. bahwa Majelis berpendapat mutasi kredit pada rekening koran Pemohon Banding merupakan petunjuk/indikasi awal yang seharusnya dapat dikembangkan lebih lanjut dalam proses pemeriksaan. bahwa Pasal 4 huruf a dan c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 mengatur “Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha”. bahwa Majelis berpendapat sesuai dengan prinsip pengenaan PPN, Terbanding seharusnya dapat menemukan bukti yang menunjukkan terjadinya penyerahan BKP/JKP yang terutang PPN.

bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, transaksi yang dilakukan Pemohon Banding dapat digambarkan sebagai berikut: 5) Invoice, DO

Nindya – Lampiri JO

3) SPK / PO

8) Bayar

7) Mena gih

4) Peny. BKP

1) Perjanjian Hutang Piutang 6) Bayar

H. Panji Setiawan,

Pemohon Banding

Supplie r

2) Surat Kuasa

bahwa alur transaksi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Terdapat Perjanjian Hutang Piutang antara PT. ABC dan Pemohon Banding, 2. Sdr. P membuat surat kuasa kepada Direktur Pemohon Banding (Imelda Lengkong) untuk membayar ke Supplier dan menagih serta menerima pembayaran dari PT. ABC, 3. PT. ABC mengirimkan Purchase Order (PO) ke Supplier, 4. Supplier menyerahkan BKP yang diminta PT. ABC sesuai PO, 5. Supplier mengirimkan ke Invoice dan Delivery Order (DO) PT. ABC, 6. Pemohon Banding membayar ke Supplier sesuai DO, 7. Pemohon Banding menagih ke PT. ABC sesuai jumlah yang dibayarkan ke Supplier, 8. PT. ABC mencatat pembayaran Pemohon Banding ke Supplier sebagai hutang ke Sdr. P, 9. PT. ABC membayar ke Pemohon Banding setelah mendapat pembayaran termin dari Dinas Pekerjaan Umum. bahwa Majelis menghimpun data yang disampaikan dalam persidangan sebagai berikut: Rincian Pengakuan Hutang PT. ABC ke Sdr. P Tanggal Jumlah 31/01/2009 28/02/2009 31/03/2009 30/04/2009 31/05/2009 30/06/2009 30/06/2009 31/07/2009 31/08/2009 30/09/2009 31/10/2009 30/11/2009 31/12/2009

580.528.700 1.159.203.000 494.782.310 1.533.276.250 1.200.657.000 892.337.467 708.000.000 738.170.000 968.676.500 1.166.058.960 530.250.000 314.310.000 1.344.738.366

11.630.988.553

Rincian Penerimaan Pembayaran Tanggal Jumlah 16/01/2009 04/02/2009 19/02/2009 05/03/2009 20/03/2009 08/04/2009 22/04/2009 19/05/2009 18/06/2009 13/07/2009 13/07/2009 13/07/2009 28/07/2009 19/08/2009 01/09/2009 10/09/2009 10/09/2009 15/12/2009 23/12/2009

500.000.000 500.000.000 20.340.609 350.000.000 921.123.261 400.000.000 600.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 167.019.003 33.980.997 500.000.000 900.000.000 1.226.000.000 664.816.600 1.388.000.000 788.000.000 390.000.000 250.000.000 11.599.280.470

Rincian Mutasi Kredit Rekening Koran Tanggal Jumlah 16/01/2009 04/02/2009 19/02/2009 05/03/2009 20/03/2009 08/04/2009 22/04/2009 19/05/2009 18/06/2009 11/07/2009 11/07/2009 11/07/2009 28/07/2009 19/08/2009 01/09/2009 10/09/2009 10/09/2009 15/12/2009 23/12/2009

500.000.000 500.000.000 20.340.609 350.000.000 921.123.261 400.000.000 600.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 167.019.003 33.980.997 500.000.000 900.000.000 1.226.000.000 664.816.600 1.388.000.000 788.000.000 390.000.000 250.000.000 11.599.280.470

bahwa menurut Pemohon Banding pembayaran yang diterima dari PT. ABC adalah pengembalian pinjaman atas pengadaan agregat dan pekerjaan pengaspalan yang dibayarkan kepada Supplier oleh Pemohon Banding dengan estimasi biaya sebesar Rp10.399.280.470,00. bahwa dari fakta dan data yang terungkap dalam persidangan Majelis berpendapat mutasi kredit dalam Rekening Koran Pemohon Banding adalah pengembalian pinjaman dari PT. ABC kepada Pemohon Banding atas pembayaran yang dilakukan Pemohon Banding kepada Supplier terkait dengan pengadaan agregat dan pekerjaan pengaspalan sesuai dengan Perjanjian Hutang Piutang antara Pemohon Banding dengan PT. ABC. bahwa dalam prinsip akuntansi dikenal adanya prinsip matching cost againts revenue yaitu prinsip yang mempertemukan biaya dengan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Prinsip ini berguna untuk menentukan besarnya penghasilan bersih setiap periode. bahwa Majelis berpendapat sesuai dengan prinsip matching cost againts revenue, seharusnya Terbanding dapat menemukan bukti adanya pengeluaranpengeluaran yang berhubungan dengan penerimaan yang dianggap oleh Terbanding sebagai penghasilan bagi Pemohon Banding. bahwa Terbanding tidak dapat langsung menyimpulkan mutasi kredit pada rekening koran Pemohon Banding merupakan penerimaan dari penyerahan BKP/JKP tanpa adanya bukti yang cukup yang menunjukkan adanya penyerahan BKP/JKP. bahwa dalam persidangan Terbanding menyerahkan copy Perjanjian Kerjasama Operasi antara PT Nindya Karya (Persero) dengan PT. ASD Nomor 985/K/4.1.4.2/12/2007 tanggal 10 Desember 2007 dimana dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa Kerjasama Operasi dibentuk untuk menyiapkan dan mengajukan Proses Prakualifikasi dan Tender Paket Pembangunan Jalan Liang Anggang-Banjarmasin-Batas Kalteng. bahwa berdasarkan perjanjian tersebut, Majelis berpendapat Proyek Pembangunan Jalan Liang Anggang-Banjarmasin-Batas Kalteng dilaksanakan oleh PT Nindya Karya - PT. ASD JO tanpa melibatkan PT. XXX sehingga penghasilan yang diperoleh dari proyek tersebut merupakan penghasilan PT Nindya Karya - PT. ASD JO bukan penghasilan PT. XXX. bahwa berdasarkan surat perjanjian hutang piutang Nomor 012/SP.PBPBjmN1/2008 tanggal 02 Juni 2008 antara Sdr. P sebagai Komisaris Utama PT. XXX dengan Eko Suhartono sebagai Kepala Proyek PT Nindya Karya - PT. ASD JO dan Notulen Rapat membuktikan mutasi kredit pada rekening koran Pemohon Banding berasal dari pengembalian dana pinjaman PT Nindya Karya - PT. ASD JO kepada PT. XXX. bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat koreksi Terbanding tidak didasarkan pada bukti kompeten yang cukup. bahwa setelah meneliti data/dokumen yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan, Majelis berpendapat mutasi kredit pada rekening koran Pemohon Banding (Bank BNI Syariah Nomor Rekening: 0092414855) bukan merupakan pembayaran atas penyerahan BKP/JKP yang belum dipungut dan dilaporkan PPN-nya tetapi merupakan pengembalian atas dana pinjaman yang dibayarkan oleh PT Nindya Karya - PT. ASD JO kepada Pemohon Banding. bahwa dengan demikian koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri sebesar Rp11.599.280.470,00 tidak dapat dipertahankan.

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding yang terungkap dalam persidangan, penelitian terhadap berkas banding dan hasil penelitian data yang dilakukan Majelis serta uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan terdapat cukup bukti dan alasan untuk membatalkan koreksi DPP PPN atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesar Rp11.599.280.470,00. bahwa dengan demikian DPP PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2009 menurut Majelis sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri a.3. Penyerahan yg PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6.Jumlah

Rp 0,00 Rp 368.436.840,00 Rp17.284.117.268,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp17.652.554.108,00

Memperhatikan

: Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. 2. Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

Memutuskan

: Menyatakan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding atas KEP220/WPJ.29/2012 tanggal 15 Maret 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009 Nomor: 00004/207/09/731/11 tanggal 11 Februari 2011, dan menetapkan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut: Jumlah (Rp)

Uraian Dasar Pengenaan Pajak: -Ekspor -Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri -Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN -Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut -Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN -Jumlah Pajak Keluaran yang harus dipungut Kredit pajak Jumlah Pajak yang harus dibayar Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya PPN yang Lebih dibayar

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

0,00 368.436.840,00 17.284.117.268,00 0,00 0,00 17.652.554.108,00 0,00 546.735.820,00 0,00 0,00 546.735.820,00