2013

SALINAN

PUTUSAN Perkara Nomor 11/KPPU-L/2013

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa Perkara Nomor 11/KPPU-L/2013 telah mengambil Putusan tentang dugaan pelanggaran Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan Jasa Pemasangan Instalasi Listrik di Wilayah Kabupaten Nunukan yang dilakukan oleh : ----

1)

Terlapor I, PT Nusa Mandiri, yang beralamat kantor pusat di Jl. AKB sanipa RT 20 Nomor 69, Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dan kantor perwakilan d Jl. Pendidikan Nomor 62 RT 04, Nunukan, Kalimantan Utara; -------

2)

Terlapor II, PT Sudi Indah, beralamat kantor pusat di Jl. Sebengkok AL RT VI Nomor 27, Tarakan Tengah, Kalimantan Utara 77114 dan kantor perwakilan di Jl. Ahmad Yani Nomor 10 RT 07, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara; -----------------

3)

Terlapor III, CV Citra Jananuraga, beralamat kantor pusat di Jl. Mulawarman RT 17 Nomor 05 Tarakan, Kalimantan Utara dan kantor perwakilan di Jl. Sanusi Blok III RT 06, Kelurahan Nunukan Barat, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara;

4)

Terlapor IV, CV Merkah, beralamat kantor pusat di Jl. Durian II Nomor 27 Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dan kantor perwakilan di Jl. Sanusi Blok III RT 06, Kelurahan Nunukan Barat, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara atau Jl. Fatahilah Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Utara;

5)

Terlapor V, CV Sumber Maju beralamat kantor di Jl. Tanjung, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara; ------------------------------------------------------------------

6)

Terlapor VI, CV Albar Jaya, beralamat kantor di Jl. RA. Kartini RT 07, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara 77482; --------------------------------------------

7)

Terlapor VII, CV Putra Daerah, beralamat kantor pusat di Jl. Matahari Nomor 141 RT 63/50 Tarakan, Kalimantan Utara 77113 dan kantor perwakilan di Jl. Fatahillah RT 10/73 Nunukan, Kalimantan Utara; --------------------------------------------------------

SALINAN 8)

Terlapor VIII, CV Alifah, beralamat kantor di Jl. Teuku Umar RT 12, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara; -----------------------------------------------------

9)

Terlapor IX, CV Surya Agung, beralamat kantor di Jl. Tanjung Nomor 45, RT 02, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara; ---------------------------------------

10) Terlapor X, CV Wahyu Agung, beralamat kantor pusat di Jl. Durian III Gg. Haur Gading Nomor 18, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur; ---------11) Terlapor XI,

CV Anugrah Prima Perkasa, beralamat kantor pusat di Jl. Pulau

Manimbora RT 03, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur 77311 dan kantor cabang di Jl. Kampung Rambutan RT. 002 Nunukan Timur Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dan Jl. Sedadap Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara; 12) Terlapor XII, CV Putra Borneo, beralamat kantor pusat di Jl. Yos Sudarso Nomor 19 RT 06, Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Utara 77100 dan kantor cabang di Jl. Gajah Mada RT 08, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara; -------------------------------------------------------------------------------------------13) Terlapor XIII, CV Karya Jaya Mandiri, beralamat kantor pusat di Jl. Karang Balik RT I/18, Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara dan kantor cabang di Jl. Tanjung RT 002, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara; ----------------------------------------------------------------------------14) Terlapor XIV, Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal (AKLI) Nunukan, berkedudukan di Jl. Pendidikan Nomor 62 RT 04, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara; --------------------------------------15) Terlapor XV Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal (AKLI) Berau, berkedudukan di Jl. AKB Sanipa I Nomor 69, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara 77311 (samping percetakan Grafika Tanjung Redeb); ------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------Majelis Komisi: -----------------------------------------Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------------------------------------------Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; ----Setelah mendengar keterangan para Saksi; ------------------------------------------------------Setelah mendengar keterangan Ahli; -------------------------------------------------------------Setelah mendengar keterangan para Terlapor; --------------------------------------------------Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; ------------------Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; ------------------------Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -----------------------

halaman 2 dari 74

SALINAN

TENTANG DUDUK PERKARA 1.

Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Jasa Pemasangan Instalasi Listrik di Wilayah Kabupaten Nunukan; ----------------------------

2.

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -------------------------

3.

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; ------------------------------------------

4.

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran; ------------------------------------------------------------------

5.

Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran; -------------------

6.

Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 32/KPPU/Pen/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2013 (Vide Bukti bukti A2); ----------------------------------

7.

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 01/KPPU/Kep/I/2014 tanggal 7 Januari 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 11/KPPUL/2013 (Vide Bukti bukti A1); ------------------------------------------------------------------

8.

Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 11/KPPU-L/2013 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 01/KMK/Kep/I/2014

tentang

Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2013, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan 26 Februari 2014 (Vide Bukti bukti A8);----------------------------9.

Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (Vide Bukti bukti A9 s.d A39); ---------

halaman 3 dari 74

SALINAN 10. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (Vide Bukti bukti B1);------------------11. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut hanya dihadiri oleh Investigator, (Vide Bukti bukti B1); ---------------------------------------------------------------------------12. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (Vide Bukti bukti B1,I2):---------------------------------------------------------------------------------------1. Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara ini adalah dugaan pelanggaran Pasal 5

ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan: Pasal 5 ayat (1) (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

2. Selanjutnya apabila dirinci unsur – unsur ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 5

Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut: 2.1.

Pelaku Usaha (a) Pengertian pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; (b) Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha termasuk asosiasi yang melakukan kesepakatan dan/atau menfasilitasi terjadinya kesepakatan harga pemasangan instalasi listrik

di

wilayah

Kabupaten

Nunukan

Propinsi

Kalimantan

Timur

sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Perilaku (Kesepakatan Harga/Biaya Pemasangan Instalasi Listrik). (c) Bahwa berdasarkan eksistensinya dalam kegiatan usaha jasa pemasangan instalasi listrik di wilayah Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur maka pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah sebagai berikut: (1) PT Nusa Mandiri, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 8 November 2004 dan telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: C-01809 HT.01.01.TH.2005. Dalam prakteknya pada 3 halaman 4 dari 74

SALINAN Oktober 2011, PT Nusa mandiri telah mendirikan cabang di wilayah Kabupaten Nunukan berdasarkan Akta Nomor 53 tanggal 31 Mei 2011 yang dibuat oleh Notaris Sony Thio, SH di Tanjung Redeb untuk menjalankan kegiatan usaha elektrikal dan mekanikal (Vide Bukti, Bukti B25) (2) PT Sudi Indah, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 10 Januari 1985 dibuat oleh Notaris Abdul Halim di Tanjung Redeb dengan bentuk perseroan komanditer (CV) dan selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 20 tanggal 9 Maret 2007 yang dibuat oleh Notaris Muchlis Tabrani di Tarakan ditingkatkan (didirikan) menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Sudi Indah dengan kegiatan usaha meneruskan kegiatan usaha CV Sudi Indah antara lain di bidang konstruksi, perdagangan peralatan listrik serta industri peralatan listrik, teknik dan mekanikal. (Vide Bukti, Dokumen Company Profile PT Sudi Indah). Dalam prakteknya sejak tahun 1998 (sewaktu masih berbentuk CV Sudi Indah) telah ditunjuk Sdr. Rudiansyah sebagai kepala perwakilan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang kelistrikan dan mengikuti tender di PLN (Vide Bukti, B38) (3) CV Citra Jananuraga, merupakan badan usaha berbentuk perseroan komanditer (CV) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 14 tanggal 13 Desember 1995 dibuat oleh Notaris Darmawin Dahram, SH di Tarakan dengan kegiatan usaha antara lain instalasi listrik. (4) CV Merkah, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 41 tanggal 23 Oktober 1985 dibuat oleh Notaris Abdul Halim di Tanjung Redeb dengan bentuk perseroan komanditer (CV) dengan kegiatan usaha di bidang instalatur listrik. Dalam prakteknya, CV Merkah menunjuk Sdr. Rahmat Hasyim sebagai Kepala Perwakilan CV Merkah di Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur (5) CV Sumber Maju, merupakan badan usaha berbentuk perseroan komanditer (CV) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 2 tanggal 7 Juli 1984 yang dibuat oleh Notaris Abdul Halim di Tanjung Redeb dengan kegiatan usaha antara lain di bidang instalasi listrik. (6) CV Albar Jaya, merupakan badan usaha berbentuk perseroan komanditer (CV) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 8 Maret 2002 yang dibuat oleh Notaris Muchlis Tabrani, SH di Tarakan dengan kegiatan usaha antara lain di bidang kontraktor umum (sipil) dan kelistrikan halaman 5 dari 74

SALINAN (7) CV Putra Daerah, merupakan badan usaha berbentuk perseroan komanditer (CV) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 18 April 1983 yang dibuat oleh Notaris Abdul Halim di Tanjung Redeb dengan dengan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan umum. Dalam prakteknya pada tanggal 10 November 2004, CV Putra Daerah memberikan kuasa usaha kepada Sdr. Wiyono untuk melaksanakan usaha yang berhubungan dengan bidang kelistrikan di wilayah kerja PT PLN Ranting Nunukan Propinsi Kalimantan Timur (Vide Bukti, Bukti Surat Kuasa Usaha Nomor: 16/SKU/PD-TRK/XI/2004) (8) CV Alifah, merupakan badan usaha berbentuk perseroan komanditer (CV) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 3 Januari 2001 yang dibuat oleh Notaris Darmawin Dahram, SH di Tarakan dengan kegiatan usaha antara lain di bidang instalasi listrik. (9) CV Surya Agung, merupakan badan usaha yang didirikan pada tahun 2005 dengan kegiatan usaha di bidang jasa pemasangan instalasi listrik yang berkedudukan kantor pusat di Kabupaten Tarakan dan memiliki kantor perwakilan di Kabupaten Nunukan propinsi Kalimantan Timur. Akan tetapi dalam prakteknya kerja sama dengan PLN langsung dilakukan oleh kantor pusat (10) CV Wahyu Agung, merupakan badan usaha berbentuk perseroan komanditer (CV) dengan kegiatan usaha di bidang instalatur listrik dimana dalam prakteknya pada tanggal 10 April 2008 telah mendirikan cabang di Kabupaten Nunukan berdasarkan Akta Nomor 18 tanggal 10 April 2008 yang dibuat oleh Notaris Sony Thio, SH di Kabupaten Berau. (11) CV Anugrah Prima Perkasa, merupakan badan usaha berbentuk perseroan komanditer (CV) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 20 tanggal 12 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris Sony Thio, SH di Tanjung Redeb dengan kegiatan usaha di bidang elektrikal. Dalam prakteknya pada 3 Oktober 2011, CV Anugrah Prima Perkasa telah mendirikan cabang di wilayah Kabupaten Nunukan berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 3 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris Sony Thio, SH di Tanjung Redeb. (12) CV Putra Borneo, merupakan badan usaha berbentuk perseroan komanditer (CV) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 20 Agustus 2007 yang dibuat oleh Notaris Yenni Agustinah, SH di Tarakan dengan kegiatan usaha antara lain di bidang instalasi listrik. Dalam prakteknya pada tanggal 21 Juni 2011, CV Putra Borneo mendirikan halaman 6 dari 74

SALINAN cabang di wilayah Kabupaten Nunukan berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 21 Juni 2011 yang dibuat oleh Notaris Rudi Limantara. (13) CV Karya Jaya Mandiri, merupakan badan usaha berbentuk perseroan komanditer (CV) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 30 Desember 1997 yang dibuat oleh Notaris Oeij Jian Hiap, SH di Tarakan dengan kegiatan usaha antara lain di bidang jasa tehnik listrik. (14) DPC AKLI Nunukan Propinsi Kalimantan Timur dan DPC AKLI Berau Propinsi Kalimantan Timur 2.2.

Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama (a) Bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis; (b) Bahwa bentuk-bentuk kesepakatan penetapan harga yang termasuk ke dalam aturan pelarangan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 antara lain: a. Kesepakatan menaikan atau menurunkan harga; b. Kesepakatan memakai suatu formula standar sebagai dasar perhitungan harga; c. Kesepakatan memelihara suatu perbandingan tetap antara harga yang dipersaingkan dengan suatu produk tertentu; d. Kesepakatan meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon; e. Kesepakatan persyaratan pemberian kredit kepada konsumen; f. Kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar sehingga membatasi pasokan dan memelihara harga tinggi. g. Persetujuan kepatuhan pada harga yang diumumkan; h. Kesepakatan tidak menjual bila harga yang disetujui tidak dipenuhi; i. Kesepakatan menggunakan harga yang seragam sebagai langkah awal untuk negosiasi. (c) Bahwa tindakan kesepakatan harga/biaya jasa pemasangan instalasi listrik telah dilakukan oleh: PT Nusa Mandiri, PT Sudi Indah, CV Citra Jananuraga, CV Merkah, CV Sumber Maju, CV Albar Jaya, CV Putra Daerah, CV Alifah, CV Surya Agung, CV Wahyu Agung, CV Anugrah Prima Perkasa, CV Putra Borneo, dan CV Karya Jaya Mandiri dengan difasilitasi oleh DPC AKLI Nunukan dan DPC AKLI Berau Propinsi Kalimantan Timur sebagaimana diuraikan pada Bagian Perilaku (Kesepakatan Harga/Biaya Pemasangan Instalasi Listrik). halaman 7 dari 74

SALINAN (d) Bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai “Tindakan Membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha Pesaingnya untuk Menetapkan Harga atas Suatu Jasa” karena para pelaku usaha tersebut memiliki kegiatan usaha yang sama yaitu penyedia jasa pemasangan instalasi listrik atau dengan kata lain memiliki profesi yang sama terbukti dari kesamaan dalam keanggotaan asosiasi profesi yaitu Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI).

(e) Adapun jasa yang ditetapkan oleh para pelaku usaha tersebut adalah jasa pemasangan instalasi listrik di wilayah Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Perilaku (Kesepakatan Harga/Biaya Pemasangan Instalasi Listrik) yang secara rinci ditegaskan melalui pemberitahuan yang diterbitkan Koordinator DPC ALKI Nunukan sebagai berikut: 1) Biaya ‘Pemasangan Baru’ (instalasi listrik 4 + 2 = 6 titik) No A

Nota

Harga Uraian Satuan Satuan (Rp) Paket: Pemasangan + Material + Gambar Jaminan 1 Titik Lampu 4 titik 250.000 2 Stop Kontak 2 titik 200.000 3 Box Sekring 2 Group + 1 Bh 250.000 Pentanahan 4 Gambar Jaminan Instalasi 1 set 1.500.000 JUMLAH : Belum termasuk biaya penyambungan PLN

Jumlah Satuan (Rp) 1.000.000 400.000 250.000 1.500.000 3.150.000

2) Jika ada ‘Penambahan Titik’ maka harga disesuaikan dengan harga TERLAMPIR 3) Jika instalasi listrik di rumah ‘Sudah Terpasang’, maka dikenakan: Biaya Pengecekan & Biaya Perbaikan Gambar Jaminan Instalasi JUMLAH Nota : Belum termasuk biaya penyambungan PLN

600.000 1.500.000 2.100.000

12.1 Bahwa harga yang telah disepakati tersebut selanjutnya dibebankan kepada konsumen atau calon pelanggan listrik PLN di wilayah Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur padahal secara faktual saat ini terdapat sekitar 13.000 rumah yang belum dialiri listrik di wilayah tersebut.

halaman 8 dari 74

SALINAN 13. Menimbang bahwa oleh karena seluruh Terlapor tidak hadir dalam Sidang Majelis Komisi I, Majelis Komisi mengirimkan Surat Panggilan II yang dilampiri dengan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada para Terlapor tersebut untuk hadir dalam Sidang Majelis Komisi II; -----------------------------------------------------------------------14. Menimbang bahwa pada tanggal 24 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat dan/atau dokumen yang mendukung: (Vide Bukti bukti B2); 15. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor II, Terlapor III ,Terlapor XII, Terlapor XIV (Vide Bukti bukti B2); ----------16. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor II yang memberikan kuasa kepada staffnya dan memberikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran secara lisan sebagai berikut (Vide Bukti bukti B2): -----------------------------------------16.1 Bahwa kuasa Terlapor II hanya ditugaskan oleh bos untuk menghadiri sidang ini, dikarenakan bos berhalangan, untuk substansinya penerima kuasa kurang paham; 17. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor III menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran secara lisan sebagai berikut (Vide Bukti bukti B2): ----------------------------------------------------------------------------------17.1 Bahwa Terlapor III ingin menyampaikan bahwa saya adalah anggota AKLI cabang Berau, dan DPC Berau dengan Tarakan menjadi satu. Sehingga saya bisa menjadi perwakilan dari Terlapor XIV; -----------------------------------------------17.2 Bahwa Saat rapat Terlapor III diminta mengikuti saja apa yang menjadi acuan di propinsi,saat itu ada rapat. Rapatnya di samarinda, Rapat itu menentukan acuan harga tertinggi (2009). Rapat itu dihadiri oleh Distamben Propinsi Kaltim, PLN, Sekretaris Distamben (dirut ekonomi), Ketua PLN, wakil ketuanya Distamben, dan anggota anggota DPC Samarinda, DPC AKLIndo Samarinda Kaltim, Lpk Kaltim ,dan biro hukum. Membahas harga satuan. Mengingat saat itu membahas harga yang terlalu tinggi, dikomplain oleh masyarakat, sehingga bersama-sama membentuk harga tertinggi. Harga keputusan saat itu menjadi acuan harga tertinggi;------------------------------------------------------------------------------------18. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor XII menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran secara lisan sebagai berikut (Vide Bukti bukti B2): ----------------------------------------------------------------------------------18.1 Yang Terlapor XII lihat ini terkait harga satuan. Kita melakukan pekerjaan untuk masyarakat, kita ingin membantu masyarakat dengan harga satuan ini agar masyarakat bisa teraliri listrik. Ada tri darma yang Terlapor pelajari , yakni bagaimana mengabdi terhadap masyarakat. Intinya yang kita pahami kita tidak halaman 9 dari 74

SALINAN memahami ada permasalahan apa, kita hanya ingin membantu masyarakat dalam rangka teraliri listrik; ---------------------------------------------------------------------19. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor XIV menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran secara lisan sebagai berikut (Vide Bukti bukti B2): ----------------------------------------------------------------------------------19.1 Bahwa Saat rapat Terlapor XIV diminta mengikuti saja apa yang menjadi acuan di propinsi,saat itu ada rapat. Rapatnya di Samarinda, Rapat itu menentukan acuan harga tertinggi (2009). Rapat itu dihadiri oleh Distamben prop kaltim, pln, sekretaris Distamben (dirut ekonomi), ketua pln, wakil ketuanya Distamben, dan angota anggota DPC Samarinda, DPC AKLIndo Samarinda Kaltim, LPK Kaltim ,dan biro hukum. Membahas harga satuan. Mengingat saat itu membahas harga yang terlalu tinggi,dikomplain oleh masyarakat, sehingga bersama-sama membentuk harga tertinggi. Harga keputusan saat itu menjadi acuan harga tertinggi;------------------------------------------------------------------------------------20. Menimbang bahwa oleh karena Terlapor I, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XV kembali tidak hadir pada Sidang Majelis Komisi II, Majelis Komisi memanggil untuk terakhir kalinya melalui Surat Panggilan III untuk hadir dalam Sidang Majelis Komisi III (Vide Bukti bukti B2); -----------------------------------------------------------------------21. Menimbang bahwa pada tanggal 5 Februari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi III dengan agenda untuk Terlapor I, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XV yaitu Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat dan/atau dokumen yang mendukung; ---------------------------------------------------------22. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi III tersebut hanya dihadiri oleh Investigator. Bahwa Terlapor I, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XV tidak menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran. Sehingga hak Terlapor I, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XV untuk memberikan tanggapan menjadi gugur (Vide Bukti bukti B3); ----23. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi; --------------------------------------------------------------------------------------------24. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 11/KPPU-L/2013; -------------------------------------------------halaman 10 dari 74

SALINAN 25. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 6/KPPU/Pen/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2013 (Vide Bukti bukti A92); -----------------------------------------------------------------------------------------------26. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 22/KPPU/Kep/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2013 (Vide Bukti bukti A30); ------------------------------------------27. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 11/KPPU-L/2013 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 07/KMK/KEP/II/2014 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2013, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 6 Maret 2014 sampai dengan 5 Juni 2014; --------------------------------------------------------------------28. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor; --------------------------------------------------------29. Menimbang bahwa pada tanggal 14 Mei 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan atau Dokumen (Vide Bukti bukti B32);--------------------------------------------------------------------------30. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut; -------------------30.1

Artikel Koran Kaltim tanggal 9 Januari 2012 (Jasa Perusahaan Diduga Permainan Kontraktor PLN); ---------------------------------------------------------

30.2

Surat dari Ketua Umum AKLI DPD KALTIM kepada Ketua DPC AKLI Samarinda, Balikpapan, Berau dan Bontang perihal surat pengantar;----------

30.3

Artikel Koran Kaltim tanggal 21 Februari 2012 (Biaya Instalatur Listrik di Nunukan Naik 90 Persen); ------------------------------------------------------------

30.4

Artikel Koran Kaltim tanggal 22 Februari 2012 (KPPU Tindaklanjuti Biaya Kontraktor Listrik); --------------------------------------------------------------------

30.5

Artikel Koran Kaltim tanggal 27 Februari 2012 (LSM Minta KPPU Serius Tangani Laporannya); -----------------------------------------------------------------

30.6

Artikel Koran Kaltim tanggal 8 Maret 2012 (KPPU Klarifikasi Keterangan LSM Panjiku); --------------------------------------------------------------------------

30.7

Surat Keputusan Tentang Susunan Personalia Dewan Pengurus Cabang AKLI Berau -------------------------------------------------------------------------------------

30.8

Daftar SNI wajib bagi peralatan listrik; --------------------------------------------halaman 11 dari 74

SALINAN 30.9

Kuitansi biaya instalasi listrik PT. Sudi Indah; ------------------------------------

30.10 Gambar Paket Penyambungan Listrik; ---------------------------------------------30.11 Daftar peserta pelatihan dan sertifikasi AK3-Listrik; ----------------------------30.12 Biaya keanggotaan AKLI; -----------------------------------------------------------30.13 Daftar SNI lengkapan listrik; --------------------------------------------------------30.14 Gambar Instalasi listrik; --------------------------------------------------------------30.15 Daftar Instalatir Listrik di Kabupaten Berau; -------------------------------------30.16 Pemberitahuan Pemasangan Baru Meter Prabayar 2 Amper / 450 VA dari Koordinator AKLI Nunukan; --------------------------------------------------------30.17 Daftar Nama-Nama Instalatir Sah Yang Terdaftar di PLN Ranting Nunukan dikeluarkan oleh AKLI Nunukan; --------------------------------------------------30.18 Daftar SNI Wajib Industri Elektronika dan Peralatan Listrik; ------------------30.19 Nota Kesepahaman Antara PT. PLN (Persero) AKLI dan KONSUIL; -------30.20 Naskah CD Wawancara dengan Koordinator AKLI Nunukan; ----------------30.21 Informasi tambahan dari Kasat Reskrim Polres Nunukan; ----------------------30.22 Form Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan instalasi listrik; --------------------------30.23 Daftar instalatir listrik di Kabupaten Berau, Harga satuan instalasi Kabupaten Berau; -----------------------------------------------------------------------------------30.24 Akta Perubahan Anggran Dasar CV. Albar Jaya; --------------------------------30.25 Kuitansi biaya instalasi listrik CV. Albar Jaya; -----------------------------------30.26 Profil CV. Putra Daerah; -------------------------------------------------------------30.27 Form Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan instalasi listrik; --------------------------30.28 Permohonan pasang baru ke CV. Putra Daerah; ----------------------------------30.29 Akta CV. Alifah; ----------------------------------------------------------------------30.30 Profil CV. Putra Borneo; -------------------------------------------------------------30.31 Struktur Organisasi CV. Wahyu Agung; ------------------------------------------30.32 Naskah CD Penyelidikan Lapangan tanggal 19 Juli 2012;----------------------30.33 Telaahan Staf Dinas Pertambangan Kaltim; --------------------------------------30.34 Analisa harga satuan per titik mata lampu instalasi 4 lampu 1 stop kontak daya 450 VA sampai dengan daya 2200 va (AKLI Samarinda); ---------------------30.35 Daftar biaya pemasangan instalasi listrik daerah kabupaten/kota Kalimantan Barat; ------------------------------------------------------------------------------------30.36 Form Sertifikal Laik Operasi dari Konsuil Balikpapan; -------------------------30.37 Prosedur pasang baru listrik; --------------------------------------------------------30.38 Pemberitahuan Pemasangan Baru Meter Prabayar 2 Amper / 450 VA dari Koordinator AKLI Nunukan; --------------------------------------------------------30.39 Kartu gambar instalasi AKLINDO; ------------------------------------------------halaman 12 dari 74

SALINAN 30.40 Surat dari PT. PLN Persero Kepada Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi perihal permohonan ijin untuk mengatur penerbitan SLO; ---------------------30.41 Surat dari Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi kepada Dirut PT. PLN perihal SLO untuk perumahan Rusunawa dan Rusunami; ----------------------30.42 Surat dari PT. PLN Wilayah kaltim kepada PT. PLN Cabang Samarinda, Balikpapan, Berau, Bontang perihal SLO; ----------------------------------------30.43 Dokumen Penyelidikan ; -------------------------------------------------------------30.44 Akta Pendirian CV. Albar Jaya; ----------------------------------------------------30.45 Surat Penetapan Penanggungjawab Teknik CV. Alifah; ------------------------30.46 Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi CV. Alifah; ---------------30.47 Sertifikat Keahlian atas nama Ahmad Yani; --------------------------------------30.48 Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Alifah; ------------------------------------30.49 Surat Keputusan Nomor 006/SKEP/DPD AKLINDO.KALTIM/III/2012 tentang

Dewan

Pengurus

Cabang

Sementara

Asosiasi

Kontraktor

Ketenagalistrikan Indonesia Cabang Nunukan; ----------------------------------30.50 Berita Acara Tanda Terima Dokumen; --------------------------------------------30.51 Risalah Rapat AKLI Nunukan;------------------------------------------------------30.52 Akta Turunan Pembukaan Cabang PT. Nusa Mandiri; --------------------------30.53 Profile Perusahaan CV. Albar Jaya; ------------------------------------------------30.54 Profile Perusahaan CV. Anugrah Prima Perkasa; --------------------------------30.55 Profile Perusahaan CV. Wahyu Agung; -------------------------------------------30.56 Profile Perusahaan CV. Merkah;----------------------------------------------------30.57 Profile Perusahaan CV. Anugrah Prima Perkasa; --------------------------------30.58 Dokumen CV. Wahyu Agung; ------------------------------------------------------30.59 Dokumen CV. Citra Surya Kencana; -----------------------------------------------30.60 Profil Perusahaan CV. Putra Borneo; ----------------------------------------------30.61 Profil Perusahaan CV. Citra Jananuraga; ------------------------------------------30.62 Profil Perusahaan PT. Sudi Indah; --------------------------------------------------30.63 Daftar Kontribusi Pemasangan Instalasi Listrik AKLI Berau; -----------------30.64 Pemberitahuan Pemasangan Baru Meter Prabayar 2 Amper / 450 VA dari Koordinator AKLI Nunukan; --------------------------------------------------------30.65 kuitansi pemasangan instalasi listrik CV. Karya Jaya Mandiri; ----------------30.66 Akte CV. Sumber Maju; -------------------------------------------------------------30.67 Akta CV. Karya Jaya Mandiri; ------------------------------------------------------30.68 Susunan Personalia DPP AKLI 2012 -2016; --------------------------------------30.69 Surat Kuasa Perjanjian Kerja CV. Merkah; ---------------------------------------30.70 Akta Pembukaan Cabang PT. Nusa Mandiri Nunukan; -------------------------halaman 13 dari 74

SALINAN 30.71 Penunjukan Kepala Perwakilan PT Nusa Mandiri Nunukan;-------------------30.72 Standar harga AKLI Nunukan Tahun 2011; --------------------------------------31. Menimbang bahwa seluruh Terlapor tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi; -------------------------------------------------------32. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (Vide Bukti bukti B4);----------------------------32.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Sdr. Susilo Selaku General Manager PLN Berau;---------------------------------------------------------------------------------------32.2 Bahwa saksi didampingi oleh Uris Madan selaku staff saksi dan Ampri selaku Managaer PLN Rayon Nunukan dalam memberikan keterangan;-----------------32.3 Bahwa saksi lahir di bantul , ditugaskan di Berau berdasarkan nota dinas direksi PLN, 23 Agustus 2012, serah terima dilakukan pada akhir September 2012. Awal Oktober tanggal 5 bekerja sebagai GM Berau, mengelola hingga Kalimantan Utara, hingga malinau. Salah satu manager rayon saksi adalah Pak Uris di Nunukan (sebelah saksi). Saksi tidak tahu duduk perkara secara detail seperti apa. Karena perkara ini sejak tahun 2011, saksi masuk di Berau 2012. Namun saksi bisa memberikan informasi mengenai pemasangan baru di PLN. Saksi memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, selain listrik yang selalu menyala, namun juga transparansi biaya-biaya yang harus dikeluarkan pelanggan saksi. Tarif untuk pemasangan baru mengikuti aturan pemerintah. Tarif listrik bentuknya sudah sangan jelas. Untuk itu saksi mengumumkan melalui sosialisasisosialisasi yag saksi lakukan. Akses untuk penyambungan baru hampir tidak dilakukan lagi di kantor. Artinya pelanggan cukup menelpon ke PLN maka akan terhubung, saksi menerima perintah kerja-perintah kerja ke lapangan. Selain itu bisa juga lewat surat dan website. Terkait perkara ini pelanggan juga selain membayar kepada PLN sesuai yang tertera. Jika seseorang menyambung baru, penarikan rumah, maka akan saksi lakukan penyambungan rumah, kita tarik ke dinding kwh pln berada, pasang disitu, pelanggan pada umumnya sudah menyiapkan “kabel tanduk”, kabel itu sedemikian rupa disambung ke kabel saksi. Saksi juga memperhatikan uu layak operasi, agar listrik di rumah pelanggan berjalan baik. Alat pengukur dan pembatas saksi cantumkan stiker layak operasi. Mengenai bagaimana kelistrikan di rumah pelanggan saksi, saksi tidak sampai sana; ----------------------------------------------------------------------------------------32.4 Bahwa Selama di PLN Berau, rekanan yang aktif keseharian jarang bertemu, namun pernah kita kumpulkan sosialisasi anggota AKLI. Saat itu juga disaksikan oleh kantor wilayah saksi. Di level manager rayon juga ada pertemuan yang halaman 14 dari 74

SALINAN menjelaskan seperti apa bagaimana melayani pelanggan. Untuk pertemuan satu persatu dengan pelanggan tidak pernah. Yang sering berinteraksi adalah manager rayon saksi; --------------------------------------------------------------------------------32.5 Bahwa Jika pekerjaan yang dilakukan instalatir kita tidak pernah melakukan interaksi; -----------------------------------------------------------------------------------32.6 Bahwa dalam melaksanakan penyambungan tenaga kerja pln terbatas, tenaga pln tidak akan sanggup, maka di buat rekanan. Untuk kontraknya satu persatu dengan instalatur. Di buat di tingkat regional. Kontraknya kontrak payung, artinya memberikan penyambungan melalui perintah kerja, rekanan dibayar melalui jumlah kerja. Yang mengeluarkan perintah kerja yaitu rayon; ---------------------32.7 Bahwa tanggung jawab yang menerima Surat Perintah Kerja (SPK) yaitu datang kelapangan dengan membawa material, sambungan rumah, juga meteran, rekanan saksi naik ke tiang menyambung ke sambungan rumah, dan memasang meter; 32.8 Bahwa yang tercantum dalam kontrak Yang tercantum adalah biaya satuan, biaya satuannya Rp.60.000 per pelanggan untuk satu fasa;--------------------------------32.9 Bahwa Untuk penambahan daya dilakukan sendiri oleh petugas-petugas PLN saksi sendiri, karena tugasnya mudah; -------------------------------------------------32.10 Bahwa Konsumen membayar untuk menyambung baru, maka kita buka website, kita isi menyambung baru, nanti akan keluar id, dari id itu akan keluar biaya yang harus dibayar melalui atm; --------------------------------------------------------------32.11 Bahwa syarat menjadi rekanan PLN yaitu Berbadan hukum, punya kompetensi, punya alamat di lokasi tersebut, kemudian mengajukan kepada pln untuk menjadi instalatur. Ada sertifikat, bahwa instalatur menjadi rekanan PLN. Namun bukan dari PLN sertifikatnya, yang mengeluarkannya yaitu Badan...(saksi lupa nama badannya apa); ----------------------------------------------------------------------------32.12 Bahwa Ada syarat-syaratnya, misalnya perusahaan instalatur tersebut yaitu golongan tertentu. Yang menentukan golongan tersebut adalah pihak lain, bukan PLN; ----------------------------------------------------------------------------------------32.13 Bahwa Jika melakukan pemungutan maka akan kena sanksi. Saksi pernah menemui 2 pelanggan, pelanggan tersebut membayar calo untuk pemasangan listrik di rumahnya. Kisarannya 3 juta sampai 5 juta. Yang harusnya dibayarkan ke PLN harusnya 1 jutaan saja. Yang kita tidak tahu instalasi listrik di rumahnya seperti apa. Mengenai besaran untuk pemasangan listrik sebenarnya berbeda-beda, karena rumahnya ada yang tingkat, ada yang sedang, tergantung jumlah titik yang dipasang; -----------------------------------------------------------------------------------32.14 Bahwa Untuk gambar jaminan instalasi yang melakukan adalah Instalatir pak, GISTA. Tidak masuk dalam SPK; -----------------------------------------------------halaman 15 dari 74

SALINAN 32.15 Bahwa Untuk di PLN karena bekerjanya sampe KWh , saksi tidak ambil pusing dengan instalasi di rumah. Untuk bisa mendapatkan sertifikat layak operasi, biasanya dibuatkan gambar jaminan instalasi; ---------------------------------------32.16 Bahwa Jika jaringan 350 meter lebih dari gardu terdekat, selain itu satu tiang listrik penggunaan sambungannya 6-8 pelanggan. Jarak antar tiang 40-50 meter; 32.17 Bahwa PLN memberikan Surat Perintah Kerja kepada Instalatur (SPK); --------32.18 Bahwa yang ada dalam SPK yaitu Jenis kerja, volume dan syarat pekerjaan;---32.19 Pelanggan itu boleh minta listrik kepada PLN, nanti pelanggan yang meminta kepada rekanan untuk memasang listrik; ----------------------------------------------32.20 Setelah pelanggan membayar. Rekanan yang menunjuk kita, untuk pasang kabel dari tiang sampai kepada meter; --------------------------------------------------------32.21 Bahwa penunjukkan spk Kita ada macam-macam, biasanya pake e proc; -------32.22 Bahwa Jika kita turut menerapkan biaya tersebut, misalnya lampu pada pemasangan ada yang murah ada yang mahal, begitu juga saklar. Biarkan saja mekanisme pasar yang mengatur; ------------------------------------------------------32.23 Bahwa Tidak ada penyetoran terhadap PLN dari Instalatur, hanya penyambungan Rp.60.000 tadi. Untuk terkait perkara pada sekitar 2010an GM Berau mengetahui hal itu yang lama yaitu pak Suyatmanto; ---------------------------------------------32.24 Bahwa (pak amri) di Nunukan hanya perintah kerja harian, yang menunjuk yaitu PLN Berau; --------------------------------------------------------------------------------32.25 Bahwa Perkumpulan perlindungan instalasi listrik nasional. Badan sertifikasi yang didirikan pemerintah yang berhak mengeluarkan SLO (Sertifikat Layak Operasi); 32.26 Bahwa jika sebagai pelanggan SLO tidak kena biaya; ------------------------------32.27 Bahwa Pelanggan bebas memilih, saksi hanya memberitahu bahwa ada asosiasi instalatur listrik, bisa AKLI, AKLINDO, saksi berikan informasi asosiasinya; -32.28 Bahwa Yang beroperasi di Berau untuk mengeluarkan SLO yaitu PPILN, di Nunukan baru ada konsuilnya , Nunukan baru ada 2 bulan yang lalu kalau tidak salah;; ---------------------------------------------------------------------------------------32.29 Bahwa Terkait penyasangan baru instalasi listrik, ketika dibangun perumahan PLN memberikan SPK kepada pihak ketiga untuk melakukan survey; ----------33. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (Vide Bukti bukti B5); ------------------33.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Herwin R selaku Direktur PT Nusa Mandiri; 33.2 Bahwa Herwin R juga sebagai Sekretaris DPC AKLI Berau; ---------------------33.3 Bahwa karena Herwin juga sebagai Terlapor XIV maka keterangannya akan dibagi antara sebagai Terlapor I dan Terlapor XIV; ---------------------------------halaman 16 dari 74

SALINAN 33.4 Bahwa pada saat itu tahun 2010an daya pembangkit di Nunukan, Berau sangat berat, untuk masyarakat yang tidak bisa dilayani untuk memasang listrik mereka memasang genset. Bahkan PLN membeli listrik dari swasta, PT Arena. Saat ini prosesnya cepat untuk memasang listrik. Saat dauhlu pelanggan di survey dahulu, pelanggan membayar dp nya, lalu pelanggan dipasang listriknya. Sehingga pada masa itu untuk mendapat listrik sangat susah, daftar tunggu sangat panjang, harga pasang listrik hingga mencapai 6 jutaan. Ada lsm panji melaporkan kepada AKLI Nunukan dan dpc AKLI Nunukan melaporkan kepada AKLI Berau, bahwa masyarakat untuk mendapat listrik sangat berat. 25 april 2011 Distamben Provinsi Kaltim mengundang semua dinas tambang, pln dan semua asosiasi untuk melakukan rapat di samarinda. Materi yang dibahas adalah pembahasan tarif pemasangan konsumen tegangan rendah. Hasil rapat itu akan dibahas untuk dijadikan peraturan gubernur Kalimantan Timur. Dari hasil rapat tersebut , harga pemasangannya dapat dijadikan acuan dasar. Untuk menentukan pemasangan ada beberapa item, 2 lantai atau lima lantai, sekring pembaginya ada berapa, bagaimana pola pemasangannya, merk yang dipasang apa, berapa jauh dari pusat kota, luar kota, pinggir kota. Jadi tetap harus survey. Sedangkan masyarakat menanyakan berapa harganya , kita memberikan harga kisaran. Kita di asosiasi memberikan harga acuan kepada masyarakat. Perlu Terlapor jelaskan struktur dpc AKLI Nunukan tidak ada, hanya ada koordinator, dia tidak bisa membuat ketetapan atau aturan, dia hanya korespondensi surat menyurat. Jadi secara kelembagaan tidak

ada DPC

AKLI NUNUKAN. DPC

AKLI Berau

mengkoordinasi DPC AKLI Nunukan. Mengenai harga acuan instalasi itu sifatnya situasional, hanya berlaku pada saat-saat itu, kondisi ekonomi yang tidak berimbang. Saat di Nunukan melakukan pertemuan direktur-direktur pelaku usaha tidak diberitahu. Terlapor sudah menghubungi direktur-direktur tersebut yang di Nunukan. Semua calon konsumen bebas memilih instalatur mana yang dia senangi, dan bebas melakukan negosiasi.Asosiasi disini tidak orientasi kemana mana, hanya kepada kebutuhan; 33.5 Bahwa PT Nusa Mandiri Terbentuk pada 2004 , Terlapor sebagai direktur utama, ada direktur lainnya lagi Ibu Siti Maisaroh. Komisarisnya sufi ariyanti. Untuk perwakilan di Nunukan namanya sirajuddin, perwakilan itu sebutannya Ka. Cabang.Tugas kepala cabang mengerjakan instalasi, dan administrasi; ----------33.6 Bahwa bergabung dengan AKLI Berau tahun 2010; --------------------------------33.7 Bahwa tanggung jaawb cabang Nunukan (PT Nusa Mandiri) Secara laporan berkala tidak ada, hanya terkadang dia melaporkan seara lisan apa yang dia kerjakan disana. Namun secara administrasi , laporan tertulis tidak ada ; -------halaman 17 dari 74

SALINAN 33.8 Bahwa untuk arus kas disana memiliki rekening sendiri;---------------------------33.9 Bahwa Untuk pekerjaan yang dilakukan pak sirajudin, kita selaku direktur tidak memonitor item peritem seperti jumah pelanggan; ----------------------------------33.10 Bahwa Kondisi sekarang kita tidak melar jadi rekanan, ketika badan usaha masuk di eproc kita jadi rekan bisnis. Rekanan itu sebelum jaman e-proc; --------------33.11 Bahwa kita memnuhi SPK sejak sejak tahun 2009; ---------------------------------33.12 Bahwa Untuk menjadi rekanan, di sisi elektrikal, kita harus punya SPJT. Kita mempunyai Badan hukum dengan segala perijinan dari pemerintah belum bisa efektif tanpa sertifikasi di bidangnya. Nusa mandiri bergerak di bidang elektrikal, kita harus lulus uji kompetensi bidang elektrikal, untuk ijasah minimal SMK, tapi Nusa Mandiri sudah D3. Asosiasi Profesi Elektikal Indonesia (APEI) yang memberikan sertifikasi bidang elektrikal.Lembaga pengembangan Jasa Kontruksi nasional menerbitkan sertifikasi usaha; -----------------------------------------------33.13 Bahwa Kalau dulu untuk menjadi rekanan harus mengirimkan dokumen kelengkapan; ------------------------------------------------------------------------------33.14 Bahwa teknis untuk memasangkan listrik ke pelanggan Setelah membayar DP, tiga hari kemudian meter akan dipasang. Setelah itu harus mengurus SLO. Berdasarkan acuan tadi satu titik pasti 300 ribu. Kami juga memperhitungkan jarak. Dan ada negosiasi; ----------------------------------------------------------------33.15 Bahwa tidak ada perbedaan dengan di pemasangan di Berau dengan Nunukan;33.16 Bahwa tidak ada sanksi jika tidak sesuai harga dari instalatur; --------------------33.17 Bahwa muncul harga standar ini yaitu Kita mundur cerita pada tahun 2012, saat itu PLN Nunukan nyala bergiliran, dan PLN menyewa PT Arena. Karena ada lebih beban maka PLN membuka instalasi baru. Makanya teman-teman LSM melaporkan ke DPC AKLI. Maka kita buat acuan dasar; ---------------------------33.18 Bahwa pertemuan di Samarinda Saat itu dipimpin oleh kepala bidang dan dihadiri sesuai dengan yang ada di undangan; --------------------------------------------------33.19 Bahwa harga 3 Jutaan ini adalah harga acuan dasar yang tidak dipatok mati;---33.20 Bahwa fakta di lapangan Harga bisa turun atau naik, tapi dari pengalaman biasa sering turun; -------------------------------------------------------------------------------33.21 Bahwa sikap kami setelah rapat di Samarinda Sebenarnya tidak masalah, karena praktenya hampir sama dengan yang kami lakukan sehari-hari; ------------------33.22 Bahwa Dalam prakteknya harga dasar yang di Nunukan itu menjadi acuan. Kita membuat acuan ini agar harga turun, tahun 2011 itu harga pemasangan sangat tinggi. Kalau tidak ada acuan, harga bisa tinggi. Ini tidak berlaku dalam prakteknya, kalau tidak percaya bisa disurvey; --------------------------------------halaman 18 dari 74

SALINAN 33.23 Bahwa untuk harga Nusa Mandiri di Nunukan yang mengetahuinya adalah Sdr. Sirajuddin di Nunukan; ------------------------------------------------------------------33.24 Bahwa hubungan Herwin dengan Sdr Sirajuddin secara bisnis Memang ada target, per pelanggan Terlapor dapat 250 ribu, tapi sekarang tidak begitu. Hanya kalau perlu Terlapor saja menelepon ke Pak Sirajuddin;-----------------------------------33.25 Bahwa Apa yang timbul ini adalah efek dari aduan masyarakat termasuk aduan masyarakat, bapak Mansyur Rincing, dan Terlapor undang wartawan-wartawan dan Terlapor hadirkan kepala PLN. Disitu Terlapor menjabarkan ke anggota untuk analisa harga. Kami juga ingin mengajak Pemerintah untuk menetapkan peraturan Gubernur. Secara redaksi memang iya ada penetapan harga, tapi secara praktek tidak ada; -------------------------------------------------------------------------34. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (Vide Bukti bukti B9); ------------------34.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa H. Basuni selaku Direktur CV.Merkah; ----34.2 Bahwa yang menjadi perwakilan di Nunukan adalah Rahmat Hasyim; ----------34.3 Bahwa terkait aktifnya CV Merkah di Nunukan Terlapor tidak tahu mengenai hal itu, karena tidak ada kontak sama sekali dengan cabang Nunukan; ---------------34.4 Bahwa saya sudah lama tidak aktif/ melakukan pekerjaan dalam instalasi, sejak 2007; ----------------------------------------------------------------------------------------34.5 Bahwa Terlapor merasa CV Merkah di Nunukan liar adanya; ---------------------34.6 Bahwa untuk tahun 2014 melayani Instalasi rumah-rumah saja, tidak ikut tender proyek pemerintah; -----------------------------------------------------------------------35. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor X, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (Vide Bukti bukti B7); ------------------35.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Sutikno selaku Direktur CV Wahyu Agung; 35.2 Terlapor sebagai direktur CV Wahyu Agung, berdiri 16 Juni 2004. Pengalaman kita mulai Terlapor sebagai tukang jaringan listrik sampai Terlapor membuat cv sendiri;--------------------------------------------------------------------------------------35.3 Bahwa Terlapor merantau sekitar tahun 90an, Terlapor mulai dari Tarakan, dulu ikut di CV Merkah. Tukang listrik, jaringan tekanan tinggi, keahlian Terlapor manjat tinggi. 220 volt, tegangan menengah;-----------------------------------------35.4 Bahwa Terlapor baru mendapat sertifikasi anggota AKLI, dan untuk sertifikat ahli beum mendapatkan; -----------------------------------------------------------------------

halaman 19 dari 74

SALINAN 35.5 Bahwa Terlapor bikin cabang Nunukan, buka cabang disana. Baru tahu akhirakhir ini dapat undangan. Terlapor hal-hal seperti ini kurang paham. Karena banyak surat panggilan di rumah barulah Terlapor hadir; --------------------------35.6 Bahwa koordinator CV Wahyu Agung di Nunukan yaitu Sdr. Bapak Alihudin. Disana sejak 10 April 2008; -------------------------------------------------------------35.7 Bahwa Terlapor pernah ke kantor cabang di Nunukan; -----------------------------35.8 Bahwa untuk pekerjaan instalasi listrik Kita mencari keliling, ke rumah-rumah menanyakan apakah ingin memasang listrik atau tidak, setahu Terlapor tidak ada SPK. Untuk 2011 daftar masing-masing, kita punya peanggan didaftarkan ke PLN, nanti izin pendaftaran keluar dari PLN. Setelah surat izin keluar dari pln kita bayar ke PLN; -----------------------------------------------------------------------------35.9 Bahwa Yang ada spk itu yang pemasangan di luar, bukan di dalam rumah; ----35.10 Bahwa untuk menetapkan harga instalasi Acuannya harga pasaran, misal harga kabel berapa, kita pasang kenakan berapa, tergantung negosiasi, banyaknya titik yang dipasang; ----------------------------------------------------------------------------35.11 Bahwa tidak ada acuan harga dari AKLI Berau; -------------------------------------35.12 Bahwa harga instalasi untuk 450 ampere Sekitar Rp.1.500.000an. dulu di Berau pernah 4-5 juta. Sekitar 2010-2011; ---------------------------------------------------35.13 Bahwa Terlapor pernah mendapat acuan harga dari AKLI Berau; ----------------35.14 Bahwa alamat terbaru Terlapor Jl. Durian 3 Gang Haur Gading Nomor 27, dulu nomor 18; ----------------------------------------------------------------------------------35.15 Bahwa terkait Terlapor diduga melakukan kesepakatan harga instalasi listrik benar atau tidaknya Terlapor tidak tahu karena tidak ada laporan dari Aliyudin; Bahwa hak dan kewajiban aliyudin adalah Menjalankan ad/art cv wahyu agung di Nunukan; -----------------------------------------------------------------------------------36. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor XI, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (Vide Bukti bukti B8); ------------------36.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Sdri. Yuliani selaku direktur CV Anugrah Prima Perkasa; ----------------------------------------------------------------------------36.2 Bahwa Perwakilan Terlapor IX di Nunukan adalah Buyung Ismunandar; -------36.3 Bahwa jika ingin membuka perwakilan harus ada rekomendasi dari AKLI; ----36.4 Bahwa Terlapor XI menjadi anggota AKLI sejak 3 Oktober 2011; ---------------36.5 Bahwa Terlapor XI tidak mengetahui terdapat kesepakatan tarif instalasi listrik di Nunukan dan Berau;----------------------------------------------------------------------36.6 Bahwa tahun 2012 Terlapor XI mengirim surat untuk dibekukan cabang Nunukan, Karena tidak pernah diberikan laporan pekerjaan disana; --------------------------halaman 20 dari 74

SALINAN 36.7 Bahwa Perjanjian Terlapor XI dengan Buyung Ismunandar adalah Perjanjiannya jika ada pemasangan di Nunukan maka ada upeti, pernah sekali memberi , namun setelahnya tidak pernah ada laporan lagi; ---------------------------------------------37. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor XV, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (Vide Bukti bukti B6); ------------------37.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Sdr. Herwin selaku sekretaris DPC AKLI Berau;---------------------------------------------------------------------------------------37.2 Bahwa Terlapor menjelaskan Setelah PT Arena masuk, baru PLN sedikit berubah, tapi tetap ada pemadaman. Dari situ timbul pemasangan baru, tapi kondisinya tidak seperti sekarang. Pelanggan di survey terlebih dahulu, disampaikan ke pelanggan baru membayar DP nya Sehingga pada waktu itu untuk mendapat listrik sangat mahal. Berdasarkan aduan yang menyebutkan biaya pemasangan sampai 5 juta. Koordinasi AKLI Nunukan bertanya ke Berau, bahwa masyarakat merasa harga pemasangan terlalu tinggiKondisi listrik di Nunukan dan Kalimantan Timur. Tahun 2012, dinas pertambangan energi Propinsi Kaltim mengundang ketua asosiasi, pengusaha tambang, instatalatur untuk membahas; 37.3 Bahwa struktur AKLI Cakupannya di Berau, Tarakan, bulungan , malinau dan termasuk KTT, kabupaten tanah tidung, susunan pengurusnya keuta, ak ariwanto, wakilnya pak arji santoso, sekretaris Terlapor pak erwin, bendahara pak albert christian, wk bendahara pak satrio. AKLI Berau terbentuk 2010;-----------------37.4 Bahwa tujuan dibentuk AKLI Berau Supaya dapat membantu anggota-anggota AKLI untuk melakukan kegiatan baik secara admnistrasi perusahaan atau secara eksternal dan internal; --------------------------------------------------------------------37.5 Bahwa di struktur AKLI tidak ada sanksi dan secara garis organisasi tidak ada; 37.6 Bahwa di AD/ART di ad itu filosofinya, di art itu hanya syarat” menjadi pengurus, kapan harus mengadakan musyawarah; ----------------------------------37.7 Bahwa tidak ada pengeenaan iuran ke anggota; --------------------------------------37.8 Bahwa AKLI menghidupi organisasi dari pengeenaan jasa untuk izin; ----------37.9 Bahwa Pak sirajudin tidak memasang harga ini dalam pengumuman resmi; ----38. Menimbang bahwa pada tanggal 10 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor VII, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (Vide Bukti bukti B11); -------------------38.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Sdr. Wiyono selaku kepala perwakilan CV Putra Daerah di Nunukan; ---------------------------------------------------------------38.2 Bahwa Terlapor ditawari dari CV Putra Daerah pada tahun 2005 dan melengkapi surat-suratnya; -----------------------------------------------------------------------------halaman 21 dari 74

SALINAN 38.3 Bahwa Terlapor bekerja di area Nunukan, fee dibagi berdua. Untuk jasa instalasi listrik biayanya 750ribu, dibagi 2 300 untuk pusat, dan 45ribu untuk Terlapor; 38.4 Bahwa saat itu Terlapor mengakui pernah ada rapat mengenai harga listrik dari DPC AKLI Berau; ------------------------------------------------------------------------38.5 Bahwa jasa perusahaan 1.5 juta untuk pemasangan listrik; ------------------------38.6 Bahwa harga pertitik tidak bisa ditetapkan di Nunukan, namun tetap menjadi acuan; ---------------------------------------------------------------------------------------38.7 Bahwa dalam rapat tersebut semua peserta memberikan masukan; ---------------38.8 Bahwa harga pemasangan instalasi menurut Terlapor dibawah harga 3 juta, ada subsidi silang 38.9 Bahwa Terlapor tidak menggunakan kuitansi dalam instalasi listrik;-------------38.10 Bahwa harga bawah untuk instalasi adalah 2.750.000; -----------------------------38.11 Bahwa menurut Terlapor yang tidak bisa berubah itu adalah jaminan gambar instalasi pemasangna baru maupun gambar jaminan instalasi dan jasa, masingmasing 1.5 juta; ---------------------------------------------------------------------------38.12 Bahwa ada kewajiban untuk jaminan gambar; ---------------------------------------38.13 Bahwa yang dijamin itu adalah apa yang digambar di kertas, menjamin instalasi; 38.14 Bahwa sekarang tidak ada jaminan , sekarang adanya jasa perusahaan dan administrasi yang nilainya 1.150.000; -------------------------------------------------38.15 Bahwa Terlapor tidak mempunyai sertifikat instalator; -----------------------------39. Menimbang bahwa pada tanggal 10 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (Vide Bukti bukti B12); -------------------39.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Sdr. Amir Hidayat selaku perwakilan CV Jananuraga di Nunukan; -----------------------------------------------------------------39.2 Bahwa Sdr. Amir hadir sedangkan disurat panggilan adalah Sdr. Rani Terlapor menerangkan bahwa Sdr. Rani adalah anak buah Terlapor; ------------------------39.3 Bahwa Sekitar 2010 jadi cabang di Nunukan, sekitar 2005 itu perwakilan; -----39.4 Bahwa perbedaan perwakilan dan cabang menurut Terlapor dulu CV yang masuk PLN hanya menunjuk perwakilan, sekarang harus ada Kuasa Hukum dari Induknya. Harus ada surat kuasa yang ditandatangani notaris. Disini sudah menjadi direktur cabang. Itu diberikan posisi dari pusat; ---------------------------39.5 Bahwa pemilik CV ini adalah H.Suprapto; -------------------------------------------39.6 Bahwa terkait kesepakatan harga Terlapor menjelaskan dari Berau (AKLI) sudah ditentukan harganya, kita sebagai anggota tidak bisa mengubahnya, namun ke konsumen kita bisa mengubahnya, tergantung negosiasi; --------------------------halaman 22 dari 74

SALINAN 39.7 Bahwa Terlapor ikuti ketentuan yang ada, konsumen minta pasang 4 titik harganya 3.150, konsumen minta nego, bisa kita kasih 3 juta rupiah; ------------39.8 Bahwa pada tahun 2011 Dulu ada gambar jaminan instalasi dan jasa administrasi; 40. Menimbang bahwa pada tanggal 10 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (Vide Bukti bukti B13); -------------------40.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Rahmat Hasyim selaku kepala perwakilan CV Merkah di Nunukan; ---------------------------------------------------------------------40.2 Bahwa Terlapor menjadi perwakilan sejak tahun 2010; ----------------------------40.3 Bahwa dalam rapat penetapan harga tersebut Terlapor hadir dan ikut menandatangani kesepakatan tersebut; ------------------------------------------------40.4 Bahwa menurut Terlapor untuk 4 titik harganya sangat tergantung dari kondisi rumah, bisa lebih dari 250ribu per titik, dan ada tawar menawar dengan konsumen; ---------------------------------------------------------------------------------40.5 Bahwa untuk biaya jaminan instalasi sesuai dengan yang ditetapkan oleh AKLI Berau;---------------------------------------------------------------------------------------40.6 Bahwa untuk gambar jaminan instalasi Terlapor mendapatkannya dari AKLI arakan atau AKLI Berau, tiap lembar 45ribu untuk tiap formulirnya; ------------41. Menimbang bahwa pada tanggal 10 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IX, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (Vide Bukti bukti B14); -------------------41.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Sdr.Slamet Supriyadi selaku kepala perwakilan CV. Surya Agung Nunukan; ------------------------------------------------------------41.2 Bahwa Terlapor menjadi perwakilan di Nunukan sejak tahun 2005; -------------41.3 Bahwa bagi hasilnya yaitu 60% Nunukan, 40% ke pusat (Tarakan); -------------41.4 Bahwa saat rapat penetapan harga ada orang PLN yaitu Sdr. Suryatmanto, Manager Nunukan saat itu, dia memberikan masukan; -----------------------------42. Menimbang bahwa pada tanggal 10 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor V, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (Vide Bukti bukti B15); -------------------42.1 Bahwa Majelis Komisi memanggil Sdr. Gopran Umar selaku direktur CV. Sumber Maju, namun yang hadir dan diwakili oleh Sdri. Nurhayati selaku staff Terlapor V; --------------------------------------------------------------------------------42.2 Bahwa Sdri. Nurhayati menjelaskan ia adalah karyawan di CV Karya Jaya Mandiri (Terlapor XIII); -----------------------------------------------------------------42.3 Bahwa CV Sumber Maju pusatnya di Tarakan dimiliki oleh Sdr. Gunawan Umar (ayah dari Gopran Umar); ---------------------------------------------------------------halaman 23 dari 74

SALINAN 42.4 Bahwa majelis mengambil kebijakan karena Sdr. Gopran Umar yang hadir dalam kesepakatan harga maka Gopran Umar akan dipanggil kembali; -----------------43. Menimbang bahwa pada tanggal 10 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor XII, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (Vide Bukti bukti B16); -------------------43.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Sdr. Yusuf Kenni selaku perwakilan CV Putra Borneo Nunukan; -------------------------------------------------------------------------43.2 Bahwa majelis mengubah status Terlapor XII menjadi saksi dari CV Kansa, karena pada saat pertemuan kesepakatan Terlapor menjadi perwakilan dari CV Kansa; --------------------------------------------------------------------------------------43.3 Bahwa pada saat itu saksi mewakili CV Kansa untuk membahas harga instalasi listrik di Nunukan; ------------------------------------------------------------------------43.4 Bahwa saksi hanya mengikuti AKLI Brau, namun tidak dapat menerapkan di lapangan, kalau harga yang 1.5 juta bisa saksi terapkan, namun titik tadi harganya dibawah harga yang ditetapkan; --------------------------------------------------------43.5 Bahwa pembagian 1.5 juta yaitu 800 untuk pak Ambok dan saksi mendapat 700; -----------------------------------------------------------------------------------------------43.6 Bahwa saksi mengakui tidak ada paksaan untuk penetapa harga tersebut;-------43.7 Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dimaksud mitra dalam dokumen kesepakatan tersebut; ---------------------------------------------------------------------43.8 Harga pemasangan instalasi sekitar 2.8 juta; -----------------------------------------43.9 Bahwa saksi pindah ke CV Borneo karena harus menggunakan surat kuasa untuk legalitas instalatur; ------------------------------------------------------------------------43.10 Bahwa terkait ada yang keberatan itu maksudnya keberatan penggantian koordinator AKLI; ------------------------------------------------------------------------43.11 Bahwa 1.5 juta tidak bisa diganggu gugat, karena jika tidak pakai harga itu, maka saksi tidak dapat apa-apa; ---------------------------------------------------------------44. Menimbang bahwa pada tanggal 10 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor X, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (Vide Bukti bukti B17); -------------------44.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Sdr. Sunari selaku kepala perwakilan CV. Wahyu Agung di Nunukan; -------------------------------------------------------------44.2 Bahwa dalam membagi keuntungan kepada pusat Terlapor memberikan fee 250ribu; ------------------------------------------------------------------------------------44.3 Bahwa untuk jaminan gambar pelaksanaan mendapatkan dari AKLI Berau dengan cara membeli seharga Rp. 350.000 di tahun 2013 untuk 2 lembar gambar; -----44.4 Bahwa terkait kesepakatan harga Terlapor turut hadir; -----------------------------halaman 24 dari 74

SALINAN 44.5 Bahwa tidak ada iuran rutin ke AKLI;-------------------------------------------------44.6 Bahwa benar Terlapor benar membayar konstribusi sebesar Rp.65.000 ke AKLI Berau melalui pak sirajuddin; -----------------------------------------------------------44.7 Bahwa dalam melakukan gambar jaminan instalasi yang melakukan Bisa siapa saja yang bisa gambar. Kadang – kadang adik Terlapor, aliyudin namanya; ----44.8 Bahwa Terlapor beli gambar Itu dari AKLI Berau. Dari pak amir. Itu beli blangkonya saja. Itu yang baru yakni tahun 2013; -----------------------------------45. Menimbang bahwa pada tanggal 10 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor VII, namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang jelas (Vide Bukti bukti B18); ---------------------------------46. Menimbang bahwa pada tanggal 10 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor XI, namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang jelas (Vide Bukti bukti B19); ----------------------------------------47. Menimbang bahwa pada tanggal 10 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor V, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (Vide Bukti bukti B20); -------------------47.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Sdr. Gopran Umar selaku direktur CV Sumber Maju; ---------------------------------------------------------------------------------------47.2 Bahwa keterangan Terlapor sama dengan keterangan yang diberikan pada Terlapor XIII; -----------------------------------------------------------------------------48. Menimbang bahwa pada tanggal 10 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor XIII, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (Vide Bukti bukti B21); -------------------48.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Sdr. Gopran Umar selaku perwakilan CV. Karya Jaya Mandiri; ----------------------------------------------------------------------48.2 Bahwa Sdr. Gopran Umar terlibat dalam 2 perusahaan yaitu sumber maju dan karya jaya mandiri, yang punya orang tua yaitu sumber maju; --------------------48.3 Bahwa peran di kedua perusahaan tersebut Di Sumber Maju sebagai kuasa saja , yang punya sendiri di Karya Jaya Mandiri; -------------------------------------------48.4 Bahwa kehadiran Gopran umar mewakili kedua perusahaan tersebut; -----------48.5 Bahwa Terlapor menjelaskan pada saat tahun perkara tersebut di 2011 ibu nurhayati yang banyak mengetahui; ---------------------------------------------------48.6 Bahwa pada pertemuan tersebut Terlapor diwakili waktu itu dan saya setuju saja dengan kesepakatan tersebut; -----------------------------------------------------------48.7 Bahwa terkait jaminan gambar Itu menurut Terlapor sudah merupakan pengecekan dan biaya lain-lainnya. Dan itu merupakan jaminan selama 4 tahun. halaman 25 dari 74

SALINAN Namanya barang sekarang ada saja perbaikannya. Di lapangan jika sudah rusak dengan langganan A maka dia hanya cari orang A saja; ----------------------------48.8 Bahwa Terlapor tidak mengeluarkan jaminan / garansi kepada konsumen; -----48.9 Bahwa Terlapor mengenakan harga Sekitar Rp. 2.700.000 untuk 4 titik; --------49. Menimbang bahwa pada tanggal 10 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor VIII, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (Vide Bukti bukti B22); -------------------49.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Sdr. Idham selaku Direktur CV Alifah; -----49.2 Bahwa Terlapor merasa kesepakatan itu bukanlah kesepakatan harga, karena pada saat itu CV Alifah sudah tutup. Saat itu hadir karena diundang oleh AKLI; ----49.3 Bahwa Terlapor membayar iuran yang sebesar Rp.65.000; ------------------------49.4 Bahwa jika sudah ada instalasi yang terpasang maka konsumen masih membayar Rp.1.500.000 ------------------------------------------------------------------------------49.5 Bahwa untuk pemasangan listrik mengenakan tarif 2.5-3 juta; --------------------49.6 Bahwa yang menentukan jaminan gambar 1.5 juta adalah AKLI; ----------------49.7 Bahwa untuk pemasangan listrik tidak mungkin dibawah 2 juta; -----------------50. Menimbang bahwa pada tanggal 10 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (Vide Bukti bukti B23); -------------------50.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Sdr.Rusdiansyah selaku kepala perwakilan PT Sudi Indah di Nunukan; ------------------------------------------------------------------50.2 Bahwa tanggapan Terlapor terhadap tarif gambar sebesar Rp 1.500.000 adalah Pada waktu itu memang membuat kesepakatan seperti itu,. Ada acuan harga dari DPC AKLI Berau mengenai pemasangan instalasi listrik. Disitu tertera Rp.1.500.000. kita lihat kondisi pelanggan kita. Dalam menghadapi konsumen baik yang mampu ataupun yang tidak mampu, memang itu harga yang kita terapkan. Saya juga mewakili kantor pusat sudi indah di Tarakan. Kami tidak tahu ada undang-undang yang melarang kesepakatan ini. Kami masih awam pak. Masalah undan-undang kita belum pernah disampaikan seperti ini, baik dari DPC AKLI maupun AKLI Berau. Setelah kita diperiksa di Polres Nunukan, ditunjukkan buku mengenai aturan instalasi listrik. Dalam tahun 2014 ini jangan lagi ada kata-kata jaminan instalasi listrik itu disampaikan pak sihombing dari dinas esdm. Saya memohon berbesar hati, kalau kita tahu ada undang-undang yang melarang tindakan kesepakan itu kita mohon maaf; --------------------------50.3 Bahwa ketika ada pelanggan yang tidak mampu Terlapor mengenakan tarif sekitar 2jutaan untuk instalasi;-------------------------------------------------------------------halaman 26 dari 74

SALINAN 50.4 Bahwa Mengenai kontribusi Rp.65.000 pemanfaatannya disalurkan ke DPC AKLI Berau;---------------------------------------------------------------------------------------50.5 Bahwa Terlapor diangkat menjadi perwakilan di Nunukan pada tahun 2014;---51. Menimbang bahwa pada tanggal 10 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (Vide Bukti bukti B24); -------------------51.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Sdr. Sirajuddin selaku perwakilan PT Nusa Mandiri Nunukan didampingi oleh Sdr. Herwin; ------------------------------------51.2 Bahwa keterangan yang diberikan Terlapor sama dengan keterangan pada pemeriksaan Terlapor XIV; -------------------------------------------------------------52. Menimbang bahwa pada tanggal 10 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor XIV, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (Vide Bukti bukti B25); -------------------52.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Sdr. Sirajuddin selaku perwakilan DPC AKLI Berau Koordinator Nunukan didampingi oleh Sdr. Herwin; -----------------------52.2 Bahwa di AKLI sekarang sebagai mantan koordinator; ----------------------------52.3 Bahwa Terlapor sebagai kepanjangan tangan AKLI Berau terkait kesepakatan, Terlapor menjadikan acuan dan membahas dengan teman-teman AKLI; --------52.4 Bahwa terkait setoran dari anggota Terlapor mengakui untuk konsumsi rapat, fotocopi, dan sisanya disetor; -----------------------------------------------------------52.5 Bahwa Terlapor sebagai penyedia formulis gambar instalasi, dan blangkonya disediakan oleh AKLI Berau; -----------------------------------------------------------52.6 Terkait mitra, Terlapor tidak tahu; -----------------------------------------------------52.7 Bahwa Terlapor mengakui punya stok formulir dan harganya 45ribu perlembar; -----------------------------------------------------------------------------------------------52.8 Bahwa uang 45ribu tersebut dikirim ke Berau (AKLI); ----------------------------52.9 Bahwa terkait harga Terlapor mengakui membicarakannya dan mengacu dari AKLI Berau;-------------------------------------------------------------------------------52.10 Bahwa Terlapor menjadi koordinator pada tahun 2011-2012; ---------------------52.11 Bahwa terkait acuan harga Terlapor mengakui dijadikan acuan tertinggi, dan merasa tidak ada masalah terkait hal itu; ----------------------------------------------52.12 Bahwa Terlapor mengatakan untuk yang mengaudit AKLI sesama anggota; ---53.

Menimbang bahwa pada tanggal 2 Mei 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi DPD AKLI yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (Vide Bukti bukti B26);-------53.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Sdr. Giman Santoso selaku ketua DPD AKLI Kalimantan Timur dan didampingi oleh Nixon Butar-Butar dan M.Ridwansyah; halaman 27 dari 74

SALINAN 53.2 Bahwa struktur organisasi AKLI dari pusat di Jakarta sampai di Kabupatenkabupaten; ---------------------------------------------------------------------------------53.3 Bahwa untuk Tarakan dan Nunukan Itu cabang dari AKLI Berau, akan tetapi kesepakatan harga perkara ini kesepakatan dari mereka, sebenarnya dasar harga dari cabang Berau itu hasil rujukan dari pemerintah daerah (Dinas Pertambangan Kaltim) dan AKLI maupun AKLINDO. Dinas Pertambangan membuat harga analaisa sekatar 3,5 Juta. Itu merupakan harga yang murah; -----------------------53.4 Bahwa terkait harga sebenarnya mengikuti harga pasar setempat, kita mempunyai batasan untuk tidak diatas harga yang diberikan AKLI sebagai acuan. Dari DPD tidak menginstruksikan, karena organisasi memerlukan biaya;--------------------53.5 Bahwa terkait sanksi Kalau untuk harga tidak akan ada sanksi, namun untuk pelanggaran terhadap aturan organisasi bisa diberikan sanksi; --------------------53.6 Bahwa harga 3.150.000 Kesepakatan bersama dari AKLI maupun AKLINDO yang disetujui Dinas Pertambangan. AKLI Dan AKLINDO diundang oleh Dinas Pertambangan untuk membahas rencana Pergub Sesuai AD/ART telah diatur mengenai pembentukan DPC diatur untuk terbentuknya DPC minimal 10 Badan Usaha, yang meliputi Kalimantan Utara.PLN Menginiasi untuk membahas harga instalasi listrik. Saksi diundang oleh Distamben untuk membahas harga pemasangan instalasi listrik yang wajar. Dasar; --------------------------------------53.7 Bahwa yang menginiasi pertemuan terasebut adalah Dinas Pertambangan di Samarinda, yang hadir adalah AKLI Kalimantan Timur, dalam pertemuan itu dibahas secara khusus tentang harga pemasangan intalasi listrik, saksi diberikan formula tentang harga eceran tertinggi maupun harga eceran terndah. Saksi dari AKLI sudah mebuat analisa. Posisi saksi sebagai mitra pemerintah yang punya tanggung jawab moral, saksi dimintai pandangan dan saksi memberikan analisa harga satuan;-------------------------------------------------------------------------------53.8 Bahwa masing-masing sudah mempunyai konsep, karena saksi akan dimintai standar harga yang wajar, analisa saksi mulai dari harga masing-masing komponen untuk pemmasangan instalasi listrik. Pada saat itu saksi mulai rapat kurang lebih 3 jam, dalam diskusi itu memang terbentuk tim perumus dan follow upnya tidak ada karena Pergub tidak terbit. Rumusan ini samapai ke Sdr Erwin karena saksi menganjurkan untuk menaati hal itu dengan harapan kita seara konsisten untuk menaati kesepakatan itu; ---------------------------------------------53.9 Bahwa harga 3,15 juta itu untuk menghargai pertemuan dan menjadikan pijkan dalam pengerjaan Instalasi Listrik. Tidak ada resume resmi dalam rapat tersebut; 53.10 Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan table tarif, yang saksi sampaikan analisa yang terdiri material dan keuntungan; -------------------------------------------------halaman 28 dari 74

SALINAN 53.11 Bahwa Karena yang mengundang adalah pemerintah, jadi hasil rapat itu saksi anggap harus dilakukan untuk melindungi konsumen. Dalan rangka memberikan harga yang normal, pada saat itu harga bisa mencapai 5 -10 juta. Dengan adanya harga yang wajar ini, saksi diteror oleh banyak pihak, saksi ingin melindungi konsumen untuk melindungi konsumen di Kalimantan Timur Tujuan Saksi untuk memberikan harga yang wajar kepada masyarkat; ----------------------------------53.12 Bahwa Saat ini harga sudah tidak 3,15 juta tapi 2,1 juta; ---------------------------53.13 Bahwa Setiap ada raker kita sudah menyampaikan bahwa tidak ada lagi gambar instalasi, harga gambar itu termasuk dalam per titik lampu. Setiap cabang mempunyai pertimbangan lain seperti transportasi yang menambah harga; -----53.14 Bahwa Pengumuman mengenai tariff itu tadi hanya diketahui sampai DPC; ---53.15 Bahwa dalam pertemuan itu ada anjuran dari pimpinan sidang (Pak Vinsen) dan kemudian diganti oleh bapak David karena Pak Vinson, bukan merupakan perintah; ------------------------------------------------------------------------------------53.16 Bahwa terkait analisa harga Saksi minta masukan dari masing-masing DPC, saksi juga ada masukan untuk transportasi karena Itemnya kabel pudding, box sekring, klem, elbo, fiting, saklar tunggal saksi hitung berdasarkan harga pasar. Untuk lebih jelasnya saksi akan mengirimkan analisa harga yang sudah saksi buat; ---53.17 Bahwa dalam rapat tidak ada komponen jaminan gambar instalasi; --------------53.18 Bahwa semua yang diundang memberikan konsep dan di ketik, semua pihak memberikan masukan. Analisa tidak hanya daari AKLI, tapi dari asosiasi sejenis yang meemberikan usul ke pemerintah. Dalam pertemuan itu ada DPR, Pak Sukamto; -----------------------------------------------------------------------------------53.19 Bahwa AKLINDO juga hadir, yaitu ketua DPD H kamarudin dan ketua DPC Samarinda Sukamto; ---------------------------------------------------------------------53.20 Bahwa Ada dokumen kontribusi pemasangan alat listrik, senilai Rp 10.000 dan saksi tidak tahu menahu mengenai dokumen tersebut; ------------------------------53.21 Bahwa dalam ad/art AKLI tidak ada membahas mengenai harga, saksi sangat peduli dengan hal ini karena saksi pelaku pemasangan instalasi listrik. Saksi merasa punya kewajiban untuk melindungi konsumen dengan berusaha memberikan harga rendah. Saksi juga menginstruksikan ke anggota kalau harga maksimal itu 3,15 juta sesuai dengan rapat di Distamben pada tahun 2011; ----53.22 Bahwa AKLI mempunyai tujuan menghimpun anggota yang bergerak dibidang kelistrikan, AKLI mengatur struktur organisasi di Pusat sampai daerah, jjuga mengatur soal hak dan kewajiban anggota, tingkatan pengambilan keputusan, sumber pendapatan resmi, mekanisme pengambilan keputusan, serta klausulklausul Munas Luar Biasa; --------------------------------------------------------------halaman 29 dari 74

SALINAN 53.23 Bahwa AKLI tidak pernah mendapat proyek, yang mendapat proyek itu anggota. Hal itu bukan kegiatan organisasi; -----------------------------------------------------53.24 Bahwa pendapatan DPD bersumber dari DPC, DPC dari anggota (badan Usaha). Dari iuran KTA yang diperpanjang atau pembuatan baru; -------------------------Bahwa Tidak ada instruksi dari DPD untuk menempelkan harga di PLN, itu merupakan kreatifitas untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat; ------54. Menimbang bahwa pada tanggal 2 Mei 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (PLN), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (Vide Bukti bukti B27); -------------------54.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Sdr. Sutono mewakili GM PLN Kalimantan Timur; --------------------------------------------------------------------------------------54.2 Bahwa untuk harga instalasi di setiap daerah berbeda, pernah kita sampaikan ke pemprov kaltim, saat itu ada daerah di sulsel menerapkan harga tertinggi, kita pernah studi banding kesana. Terakhir saya dapat informasi dari pemprov hal itu diserahkan ke daerah masing-masing. Untuk penetapan dari pemerintah sampai saat ini belum ada; ------------------------------------------------------------------------54.3 Bahwa dalam Rapat dengan Distamben yang membahas tarif instalasi harga listrik PLN Kaltim dihadiri oleh Sutono; -----------------------------------------------------54.4 Bahwa dasar mengadakan rapat tersebut karena ada pengaduan dari masyarakt mengenai pemasangan instalasi listrik yang mahal; ---------------------------------54.5 Bahwa (penentuan) Tarif Instalasi listrik bukan kewenangan PLN; --------------54.6 Bahwa Biaya PLN dan biaya pemasangan berbeda, jadi proses bisnisnya lain; 54.7 Bahwa dalam rapat tersebut membahas batasan harga maksimum; ---------------54.8 Bahwa dalam rapat tersebut dihadiri oleh PLN,

AKLI, DPD, AKLINDO,

pemprov kaltim diwakili oleh pak Vincent dari Distamben Kaltim; --------------54.9 Bahwa menanggapi mahalnya instalasi listrik tersebut PLN melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Misal jika membangun jaringan baru, kita memberitahukan harga-harganya untuk instalasi. Harga instalasinya akan berbeda beda, tergantung berbagai hal; -------------------------------------------------------------------------------54.10 Bahwa tidak ada instruksi tertentu kepada unit di daerah-daerah untuk melakukan sesuatu kerjasama dengan instalatur dari PLN; --------------------------------------54.11 Bahwa syarat nyambung adalah wajib menyampaikan SLO (sertifikat layak operasi) 2011 ada SLO, namun ada beberapa unit yang belum menerapkan; ---54.12 Bahwa Walaupun gedungnya tidak ada SLO PLN tetap menyambung namun tidak boleh menyalakan; ------------------------------------------------------------------------54.13 Bahwa PLN tidak mensyaratkan jaminan gambar untuk pemasangan; -----------54.14 Bahwa tidak boleh menempel harga dari salah satu asosiasi di kantor PLN; ---halaman 30 dari 74

SALINAN 55. Menimbang bahwa pada tanggal 2 Mei 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (Vide Bukti bukti B28); --------------------------55.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa saksi Vincentius Y Tarukan mewakili Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Timur;---------------------55.2 Bahwa Saksi mengetahui ada Peraturan Gubernur Sulawaesi Selatan mengenai pemasangan instalasi listrik; ------------------------------------------------------------55.3 Bahwa Saksi mengadakan rapat di Seor Mahakam dengan PLN Kalimantan Timur dan YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) untuk membahas tarif instalasi listrik; ----------------------------------------------------------------------------55.4 Bahwa Mekanisme rapat tersebut sudah dikonsultasikan dengan beberapa pihak dan sudah mempunyai draft dari distaamben untuk dibahas; ----------------------55.5 Bahwa ada surat pengajuan dari gubernur ke DPRD mengenai Konsep Peraturan Gubernur tapi tidak ada rekomendasi dari DPRD sehingga Gubernur tidak tanda tangan dalam Draft Peraturan Gubernur ini; ------------------------------------------55.6 Bahwa Bahwa Peraturan Gubernur mengenai pemasangan instalasi listrik tidak jadi dibuat karena menurut Saksi yang memberikan ijin adalah Kabupaten /Kota berdasarkan Peratuan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1962; -------------------------55.7 Bahwa nilai tarif listrik sudah disiapkn oleh AKLI dan AKLINDO untuk dibahas dalam rapat tersebut; ---------------------------------------------------------------------55.8 Bahwa saksi mengetahui terdapat jasa gambar instalasi listrik; -------------------55.9 Bahwa terdapat kesimpulan mengenai tarif pemasangan instalasi listrik yang distujui oleh peserta rapat;---------------------------------------------------------------56. Menimbang bahwa pada tanggal 2 Mei 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (AKLINDO), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (Vide Bukti bukti B29);-------56.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa saksi H. Ishak selaku Ketua Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLINDO) Kalimantan Timur; -------------------56.2 Bahwa saksi ditanya mengenai pertemuan pada tanggal 26 April 2014 di Samarinda; ---------------------------------------------------------------------------------56.3 Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pertemuan tersebut, yang mengetahuinya yaitu Sdr. Komaruddin; ------------------------------------------------------------------56.4 Karena saksi tidak ikut dalam pertemuan tersebut maka Majelis Komisi tidak melanjutkan persidangan dan berencana untuk memanggil Sdr.Komaruddin; --57. Menimbang bahwa pada tanggal 14 Mei 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli , yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (Vide Bukti bukti B30); --------------------------halaman 31 dari 74

SALINAN 57.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Dr. Eng. F. Danang Wijaya, S.T., M.T. selaku kepala jurusan Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta; -------------------------------------------------57.2 Bahwa Ahli menjelaskan Saya sekarang ini bekerja di Teknik elektro UGM, saya ketua Program Studi Elektro, saya bergabung di Elektro tahun 1998, Tahun 2006 Lulus dari Jepang dalam beberapa pekerjaan kami memberikan konsultasi terkait ketenagalistrikan; -------------------------------------------------------------------------57.3 Bahwa Dalam ilmu teknik ada gambar yang menjadi bagian teknisi dalam acuan kerja, hal itu akan menjadi arsip ketika instalasi sudah dipasang, dari gambar dapat dilihat ketika ada kesalahan. Tapi untuk komponen biaya biasa melekat dengan apa yang dikerjakan; ------------------------------------------------------------57.4 Bahwa Kalau untuk Jawa Timur ada AKLI AKLIndo dan PAKLIna yang sudah menyatakan dalam web, Biaya-biaya nya untuk tiap titik lampu minimal 6 titik akan mereka kerjakan. Titik instalasi itu terdiri arde, sekring. AKLIndo tiap titik 155 ribu, 3 titik lampu, 1 pembumian. PAKLIna hampir sama dengan AKLIndo, tapi untu diatas 8 titik akan diberi diskon. Di Jogja ada komponen harga dengan mencantumkan biaya paket instalasi dengan 450ribu untuk 900 VA, untuk pemasangan 250ribu, biaya administrasi TDL 250ribu, ada biaya gambar listrik 419 ribu. Di Yogyakarta ada biaya tetap dengan biaya paket Instalasi, ada perbedaan dalam biaya gambar yaitu Rp 454 ribu. Untuk Kalimantan Timur, CV tridaya listrik, biayanya 1,75 Juta dengan spesifikasi, dalam paket tersebut ada jaminan instalasi. Ini yang saya dapatkan; --------------------------------------------57.5 Bahwa untuk Kalimantan Timur jaminan instalasi sudah termasuk harga ang Rp. 1,435.000; ----------------------------------------------------------------------------------57.6 Bahwa Seharusnya harga tersebut sudah menjadi bagian jasa instalasi. Prosedur PLN harus menyerahkan Sertifikat Layak Operasi (LSO) yang diperiksa oleh konsuir dimana akan diperiksa instalasi dan gambarnya; ---------------------------57.7 Bahwa tahun 2012 mereka (para Terlapor) mengenakan fee jasa perusahaan untuk pemasangan listrik. Yang saya tahu misalnya untuk pemasangan listrik gedung, dimana biaya pemasangan listrik instalasi jasanya termasuk kedalam harga pertitik pemasangan ----------------------------------------------------------------------57.8 Untuk AKLI Nunukan mengenakan harga 250 ribu pertitik sudah termasuk keuntungan dan biaya-biaya pendukung lainnya; ------------------------------------57.9 Bahwa Sekarang ini, SLO sekarang ada tambahan selain konsuir, dan sekarang terdapat tambahan biaya setelah instalatur selesai, ketika tidak ada konsuir. Menurut UU tidak bisa, sehingga harus ada pihak yang menilai di luar pihak instalatur. Sehingga pemeriksaan itu benar-benar independen dan objektif; ----halaman 32 dari 74

SALINAN 57.10 Bahwa menurut Undang-undang pasal 4 ayat (4) (ahli menyebutkan isi UU) sehingga yang memasang harus Instalatur dan yang memeriksa harus lembaga diluar instalatur tersebut; ----------------------------------------------------------------57.11 Bahwa dalam UU kita tahun 2009, dan kemungkinan listrik di rumah sudah dipasang sebelum tahun UU dikenakan, dan ada kemungkinan belum mempunyai SLO sehingga ketika peraturan dari AKLI ini dijalankan maka harus dipatuhi; 57.12 Bahwa Secara teknis harus ada arsip gambar instalasi, dimana arsip tersebut digunakan apabila terjadi kesalahan (kebakaran) sehingga bisa dilihat dimana posisi kesalahan tersebut; ----------------------------------------------------------------57.13 Bahwa Konsuir berfungsi untuk menghindari short sircuit, sehingga instalasi tersebut harus aman;----------------------------------------------------------------------57.14 Bahwa Ya instalasinya bukanlah gambarnya. Dalam pelaksanaan yang benar konsuir akan mengecek secara teknis hubungan instalasi dalam rumah, dimana dicek kemungkinan terjadi konslet atau terjadi kebocoran; ------------------------57.15 Bahwa Secara berurutan begitu seluruh komponen terstandarisasi SNI, itu sudah terjamin layak dan aman untuk digunakan. Mengenai gambar tidak menjamin melainkan komponen yang dipasang yang dijaminkan; ----------------------------57.16 Bahwa yang dimaksud tenaga ahli bersertifikat adalah Sekarang ini ada uji kompetensinya untuk Instalatur, sehingga apabila layak maka dia bisa melakukan instalasi tersebut. Dalam dunia pendidikan pemerintah mendorong Komite kompetensi nasional Indonesia, sehingga nantinya semua lulusan akan mempunyai sertifikat melakukan pekerjaan instalasi atau pekerjaan lainnya selain ijazah;---------------------------------------------------------------------------------------57.17 Bahwa Saat ini sedang transisi sehingga sedikit berat dan harusnya ada tahapantahapan yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat tersebut; -----------------57.18 Bahwa Jadi harga instalasi sebenarnya ditentukan 2 hal, yang pertama adalah material kemudian jasa. Komponen jasa dipengaruhi oleh apakah instalatur bersertifikat atau tidak;-------------------------------------------------------------------57.19 Bahwa Untuk harga yang berbeda kemungkinan di harga material, untuk jasa sebenarnya relative; ----------------------------------------------------------------------57.20 Bahwa mengenai jasa pemasangan contohnya untuk arsitek, mereka menggambar saja dan memang dibayar untuk menggambar, namun untuk teknik sipil adalah sebagai pelaksana dimana gambar tersebut harus sudah ada sebelum bangunan tersebut dibangun. Begitu juga dengan instalasi listrik;-----------------------------57.21 Bahwa Gambar instalasi ini menjadi dokumen wajib; ------------------------------57.22 Bahwa Untuk prosedur PLN calon pelanggan menyerahkan copy dari SLO atau nomor pelanggan; -------------------------------------------------------------------------halaman 33 dari 74

SALINAN 57.23 Bahwa Gambar teknik misalnya saya yang menggambar maka nama saya akan ada di bagian gambar sebelah kanan bawah; -----------------------------------------57.24 Bahwa Majelis merekomendasi ke PLN dimana harus memberikan peraturan bahwa untuk menunjuk instalatur yang bersertifikat, dan menjamin seluruh konsumen untuk merasakan listrik tersebut; ------------------------------------------57.25 Bahwa Apabila Negara ini benar, seharusnya alat yang beredar di pasaran sudah berSNI, dan seharusnya produk yang dipakai juga SNI karena produk tersebut sudah dijamin dan layak untuk digunakan, seperti di Jateng dan Jatim seluruh komponen yang dipasang sudah menggunakan produk SNI; ----------------------57.26 Bahwa Seharusnya instalatur, namun ketika dites pasti ketahuan bu terjadi kebocoran. Sebagai info kebakar bisa terjadi ketika instalasi sudah benar namun penggunaannya yang tidak benar misal 1 stop kontak di tambal dengan 10 stop kontak lainnya. Selain itu terdapat penggunaan komponan SNI Aspal, dan itu terjadi di Indonesia. secara investigasi harus dilihat terlebih dahulu darimana secara SLO sudah dikeluarkan maka instalasi tersebut dijamin aman; -----------57.27 Bahwa Memang di websitenya itu (PLN) menjadi tautan, namun menurut teman saya di PLN, PLN juga menjadi korban sewaktu pelanggan memasang baru yang dideklarasikan kepada PLN adalah hanya biaya penyambungan namun diluar hal tersebut bukan wilayahnya PLN, sehingga PLN ingin menyebutkan diluar biaya penyambungan itu merupakan biaya yang ada di tautkan di website sehingga untuk memudahkan pelanggan untuk memilih dan pemasangan instalasi bukanlah bagian dari PLN; --------------------------------------------------------------------------57.28 Bahwa SLO dites setelah dipasang sehingga seharusnya sudah aman; -----------57.29 Bahwa dalam persidangan ini Saudara Ahli tidak mendapatkan tekanan baik dari Majelis Komisi, Investigator, Terlapor maupun pihak lain; ------------------------43. Menimbang bahwa pada tanggal 5 Juni 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (Vide Bukti bukti B32); ------------44. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (Vide Bukti bukti I4): ---------------------------

Obyek Perkara & Dugaan Pelanggaran A. Objek Perkara ini adalah penetapan harga dan penetapan biaya produksi dalam jasa pemasangan instalasi listrik baru dan pemasangan jaringan listrik PLN di Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur halaman 34 dari 74

SALINAN B. Dugaan Pelanggaran: Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999.

Pasal 5 ayat (1) (1)

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

Latar Belakang A.

Latar Belakang

Latar belakang dari perkara ini adalah terkait dengan laporan masyarakat mengenai tingginya biaya pemasangan instalasi listrik di wilayah Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur. Tingginya biaya pemasangan instalasi listrik tersebut dikarenakan adanya kebijakan pemasangan baru meter pra-bayar 2 ampere (450VA) dari Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (“AKLI”) wilayah Nunukan Propinsi Kalimantan Timur. Kondisi tersebut diperberat karena tidak adanya pilihan konsumen yang memadai dimana secara faktual jasa pemasangan instalasi listrik tersebut hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang tergabung dalam AKLI Nunukan Propinsi Kalimantan Timur. Terlebih lagi dalam melakukan kegiatan usahanya, para anggota AKLI Nunukan Propinsi Kalimantan Timur melakukan kesepakatan harga terkait dengan jasa pemasangan instalasi listrik kepada para konsumen (calon pelanggan PLN) bahkan termasuk untuk jasa – jasa instalasi terkait dengan penambahan daya listrik.

Pasar Bersangkutan 3. Bahwa Pasar Bersangkutan menurut ketentuan pada Pasal 1 angka 10 UU No 5 tahun

1999 adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut. 4. Pasar Produk,

Pasar Produk dalam perkara ini adalah Pasar Jasa Pemasangan Instalasi Listrik, dimana secara prosedur layanan pemasangan listrik baru yang pada pokoknya dapat digambarkan dalam skema berikut:

halaman 35 dari 74

SALINAN

Calon Pelanggan mendaftar di LOKET (TUL I01)

survey

ditangguhkan, apabila: 1. Trafo overload 2. SR overload 3. Tidak ada jaringan 4. Alamat tidak ditemukan 5. Drop tegangan ujung tinggi

Terbit Jawaban Persetujuan Permohonan (TUL I-03)

 

Kelengkapan Berkas

Pemasangan dan Rehab oleh Instalatir Sertifikat Laik Operasi oleh KONSUIL atau lembaga yang berwenang

Bayar Biaya Penyambungan & Uang Jaminan Listrik (TUL I-06)

Tanda Tangan SPJBTL

Penyambungan

Keterangan Gambar: (a) Calon pelanggan melakukan pendaftaran dengan menyerahkan kelengkapan administrasi: -

Fotocopi KTP atau kartu identtas lainnya;

-

Sket lokasi bangunan yang akan dilistriki;

-

Data dari salah satu pelanggan terdekat dengan lokasi bangunan (misal: copy rekening)

(keterangan: Sebagai bukti pendaftaran, calon pelanggan menerima 1 (satu) lembar formulir pendaftaran (TUL I-01) yang telah tervalidasi)

(b) Petugas survey PLN melakukan survey lapangan untuk mendapatkan data teknis, berupa: -

Jarak antara bangunan yang akan dilistriki dengan jaringan atau dengan rumah halaman 36 dari 74

SALINAN terdekat dari salah satu pelanggan; -

Data teknis trafo terdekat untuk mengetahui beban trafo dan tegangan ujung.

Selanjutnya petugas yang mensurvei melakukan analisa dan hasilnya dipakai untuk mengetahui kelayakan teknis atas permohonan tersebut

(c) PLN menerbitkan surat untuk disampaikan kepada calon pelanggan berupa: -

Surat Ijin Penyambungan (SIP), bila hasil survey diperoleh analisanya adalah LAYAK dan surat ini bisa diambil oleh calon pelanggan setelah calon pelanggan mendapatkan informasi via SMS/email dari Account Officer PLN;

-

Surat Penolakan, bila bila hasil survey diperoleh analisanya adalah TIDAK LAYAK dan calon pelanggan dimasukkan dalam daftar tunggu perlu perluasan. Surat Penolakan ini akan dikirimkan kepada calon pelanggan ke alamat esuai identitasnya via pos/kurir atau via sms

(d) Selanjutnya, dalam hal calon pelanggan telah menerima Surat Ijin Penyambungan maka calon pelanggan dapat melakukan persiapan atau tindakan sebagai berikut: -

Melakukan pemasanga instalasi yang dilakukan oleh Biro Jasa Instalatir yang sah;

-

Mengajukan permintaan pemeriksaan instalasi kepada Lembaga Sertifikasi dan hasil kelulusan atas pemeriksaan tersebut calon pelanggan akan memperoleh Serifikat Laik Operasi (SLO);

-

Bisa melakukan pembayaran Biaya Penyambungan di loket PLN dengan menunjukan SIP dan sebagai bukti pembayaran calon pelanggan menerima 1 (satu) lembar kuitansi (TUL I-06)

-

Calon pelanggan menerima draft Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL), bila setuju dengan seluruh klausul yang ada pada perjanjian tersebut, calon pelanggan dapat membubuhkan tanda tangannya pada perjanjian tersebut di atas materai dan menerima 1 (satu) rangkap SPJBTL tersebut;

-

Setelah itu, PLN melakukan penyalaan listrik

5. Pasar Geografis

Pasar Geografis dalam perkara ini adalah pasar di wilayah Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur 6. Bahwa dengan demikian pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah pasar jasa

pemasangan instalasi listrik di wilayah Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur. halaman 37 dari 74

SALINAN

Struktur Pasar 1. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 bahwa struktur pasar

didefinisikan sebagai keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pangsa pasar. 2. Pangsa pasar pemasangan jasa instalasi listrik di Kabupaten Nunukan Propinsi

Kalimantan Timur dikuasai oleh instalatir listrik yang tergabung di dalam Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) Koordinator Nunukan dibawah koordinasi DPC AKLI wilayah Berau Kalimantan Timur 3. Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa penyedia jasa pemasangan instalasi listrik di

wilayah Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur tergabung dalam 2 (dua) asosiasi, yaitu: 1.1 Asosisasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia (AKLINDO) Cabang Nunukan (a) Pada tanggal 27 Maret 2012, DPD AKLINDO Kalimantan Timur telah membentuk DPC AKLINDO Cabang Nunukan melalui Surat Keputusan Nomor: 006/SKEP/DPD AKLINDO.KALTIM/III/2012; (b) Akan tetapi untuk wilayah Kabupaten Nunukan tersebut, eksistensi DPC AKLINDO

Cabang

Nunukan

belum

efektif

beroperasi

karena

kepengurusannya masih dijabat sementara dalam rangka pembentukan organisasi dan personalia DPC AKLINDO Nunukan Propinsi Kalimantan Timur. (c) Selain itu berdasarkan alat bukti diketahui bahwa saat ini DPC AKLINDO Cabang Nunukan juga sedang dalam proses pengajuan perijinan untuk melakukan kegiatan usaha terkait dengan ketenagalistrikan di wilayah Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur 1.2 Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) Nunukan Propinsi Kalimantan Timur (a) Secara legal formal, eksistensi AKLI Nunukan memang belum sepenuhnya ada karena sebenarnya AKLI Nunukan merupakan kepanjangan tangan DPC AKLI Berau dimana sebagian besar anggotanya merupakan perwakilan dari perusahaan yang induknya atau kantor pusatnya berada di Kabupaten Berau. halaman 38 dari 74

SALINAN (b) Bahwa selanjutnya DPC AKLI Berau menunjuk Saudara Sirajuddin untuk menjadi Koordinator AKLI Nunukan untuk memudahkan koordinasi dalam rangka menyebarluaskan regulasi DPC AKLI Berau (c) Struktur organisasi AKLI Nunukan Propinsi Kalimantan Timur ini baru dibentuk pada tanggal 1 Oktober 2011 melalui rapat yang dihadiri oleh: (Vide Bukti, Daftar Hadir Rapat Pembentukan Struktur Organisasi AKLI Nunukan tanggal 1 Oktober 2011 dan tanggal 4 Oktober 2011) No

Nama PT/CV

Wakil

1.

PT Sudi Indah

Rudiansyah, AH

2.

CV Sumber Maju

3.

CV Tehnik Unggul

4.

CV Citra Jananuraga

5.

CV Merkah

6.

CV Albar Jaya

Ahmad S

7.

CV Alifah

Idham, SH

8.

CV Surya Agung

Slamet

9.

CV Putra Daerah

Yono

10.

CV Kansa

Yusuf

11.

CV Wahyu Agung

Pa’ Nari

12.

PT Nusa Mandiri

Sirajuddin

Gopran Umar Said Umar Rani Rahmat Hasyim

(d) Bahwa sebagian besar perusahaan tersebut sebenarnya merupakan perusahaan cabang yang berinduk atau berkantor pusat di Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur. (e) Bahwa secara faktual instalatir yang sah yang terdaftar di PT PLN (Persero) Ranting Nunukan adalah sebagai berikut: 1.

PT Nusa Mandiri Kepala Cabang

: Sirajuddin

Alamat

: Jl. Pendidikan RT 04 Nomor 62 Nunukan

halaman 39 dari 74

SALINAN 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PT Sudi Indah Kepala Cabang

: Rudiansyah

Alamat

: Jl. A. Yani RT 07 Nomor 10 Nunukan

CV Tehnik Unggul Kepala Cabang

: Said Umar

Alamat

: Jl. Tanjung RT 02 Nunukan

CV Citra Jananuraga Kepala Cabang

: Rani

Alamat

: Jl. Sanusi Blok III RT 06 Nunukan

CV Sumber Maju Kepala Cabang

: Gopran Umar

Alamat

: Jl. Tanjung Nunukan

CV Merkah Kepala Cabang

: Rahmat Hasyim

Alamat

: Jl. Fatahillah Nunukan

CV Albar Jaya Wakil Direktur

: Ahmad S.

Alamat

: Jl. RA. Kartini RT 07 Nunukan

CV Putra Daerah Kepala Cabang

: Miswan

Alamat

: Jl. Fatahillah Nunukan

halaman 40 dari 74

SALINAN

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

CV Alifah Direktur

: Idham, SH

Alamat

: Jl. Teuku Umar RT 12 Nunukan

CV Surya Agung Kepala Perwakilan

: Slamet

Alamat

: Jl. Tanjung Nunukan

RT

CV Kansa Kepala Perwakilan

: Yusuf

Alamat

: Jl. Sedadap Nunukan

CV Wahyu Agung Kepala Cabang

: Sunari

Alamat

: Sei Bilal Nunukan

CV Anugrah Prima Perkasa Kepala Cabang

: Buyung Ismunanda

Alamat

: Sedadap Nunukan

CV Karya Jaya Mandiri Kepala Cabang

: Goestianto Umar

Alamat

: Jl. Tanjung

CV Abugrah Prima Perkasa Kepala Cabang

: Buyung Ismunanda

halaman 41 dari 74

02

Nomor

4

SALINAN Alamat

16.

: Jl. Kampung Rambutan

CV Putra Borneo Pengurus Cabang

: Yusuf Kenni

Alamat

: Jl. Gajah Mada RT 08 Nunukan Tengah

Keterangan: Berdasarkan keterangan dari Saudara. Buyung Ismunanda (CV Anugrah Prima Perkasa) bahwa terdapat kesalahan dalam input data anggota AKLI Nunukan dimana CV Abugrah Prima Perkasa sebenarnya tidak ada dan yang dimaksud adalah hanya CV Anugrah Prima Perkasa saja

Kesepakatan Harga/Biaya Pemasangan Instalasi Listrik (Perilaku) 1 Pada tanggal 4 Oktober 2011, AKLI Nunukan mengadakan rapat untuk membahas biaya terkait jasa pemasangan baru listrik para-bayar 2a (450va) yang dihadiri oleh: (Vide Bukti, Daftar Hadir Rapat Pembentukan Struktur Organisasi AKLI Nunukan tanggal 4 Oktober 2011) No

Nama PT/CV

Wakil

1.

PT Sudi Indah

Rudiansyah, AH

2.

CV Sumber Maju

3.

CV Tehnik Unggul

4.

CV Citra Jananuraga

5.

CV Merkah

6.

CV Albar Jaya

Ahmad S

7.

CV Alifah

Idham, SH

Gopran Umar Said Umar Rani Rahmat Hasyim

halaman 42 dari 74

SALINAN 8.

CV Surya Agung

Slamet

9.

CV Putra Daerah

Yono

10.

CV Kansa

Yusuf

11.

CV Wahyu Agung

Pa’ Nari

12.

PT Nusa Mandiri

Sirajuddin

2 Dalam rapat tanggal 4 Oktober 2011 tersebut disepakati bahwa biaya jasa perusahaan, jasa teknisi dan biaya gambar revisi instalasi listrik untuk pemasangan baru para-bayar 2a (450 va) sebesar Rp. 2.100.000,3 Bahwa untuk menegaskan kesepakatan tersebut maka pada tanggal 4 Oktober 2011, Koordinator AKLI Nunukan menerbitkan pemberitahuan terkait harga/biaya pemasangan baru meter para-bayar 2 ampere/450 va yang pada pokoknya berisi: Biaya ‘Pemasangan Baru’ (instalasi listrik 4 + 2 = 6 titik), dikenakan Rp. 3.150.000,-

i.

(dengan daya 2 ampere/450 va) belum termasuk biaya penyambungan kwh meter); ii.

Jika ada ‘penambahan titik’, maka harga disesuaikan dengan harga instalasi yang berlaku sekarang;

iii.

Jika instalasi listrik di rumah ‘sudah terpasang instalasi listrik’, maka dikenakan biaya jasa teknisi, dan biaya gambar revisi di bawah 10 titik mata lampu dan stop kontak harga Rp. 2.100.000,- (belum termasuk kwh para-bayar 2 ampere/450 va)

4 Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2012, Koordinator AKLI Kabupaten Nunukan menerbitkan kembali pemberitahuan mengenai biaya pemasangan instalasi listrik yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1) Biaya ‘Pemasangan Baru’ (instalasi listrik 4 + 2 = 6 titik)

No

A

Uraian

Satuan

Harga

Jumlah

Satuan

Satuan

(Rp)

(Rp)

Paket: Pemasangan + Material + Gambar Jaminan 1

Titik Lampu

4 titik

250.000

1.000.000

2

Stop Kontak

2 titik

200.000

400.000

halaman 43 dari 74

SALINAN 3

Box Sekring Pentanahan

2

Group

4

Gambar Jaminan Instalasi

+

1 Bh

250.000

250.000

1 set

1.500.000

1.500.000

JUMLAH Note

:

3.150.000

Belum termasuk biaya penyambungan PLN

2) Jika ada ‘Penambahan Titik’ maka harga disesuaikan dengan harga TERLAMPIR 3) Jika instalasi listrik di rumah ‘Sudah Terpasang’, maka dikenakan: Biaya Pengecekan & Biaya Perbaikan Gambar Jaminan Instalasi

1.500.000

JUMLAH Nota :

600.000

2.100.000

Belum termasuk biaya penyambungan PLN

5 Bahwa penetapan harga tersebut mengacu pada kebijakan DPC AKLI Berau kecuali untuk harga gambar jaminan instalasi dan pengecekan serta perbaikan yang disepakati oleh para anggota AKLI Nunukan 6 Bahwa secara faktual kesepakatan tersebut dilaksanakan oleh para anggota AKLI Nunukan Propinsi Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya berdasarkan alat bukti telah dilakukan oleh PT Nusa Mandiri, PT Sudi Indah, CV Citra Jananuraga, CV Merkah, CV Sumber Maju, CV Albar Jaya, CV Putra Daerah, CV Alifah, CV Surya Agung, CV Wahyu Agung, CV Anugrah Prima Perkasa, CV Putra Borneo, dan CV Karya Jaya Mandiri; 7 Bahwa hal tersebut ditaati oleh para perusahaan penyedia jasa pemasangan instalasi listrik di wilayah Nunukan karena apabila terdapat perusahaan anggota AKLI Nunukan yang tidak mengikuti harga kersepakatan tersebut maka akan diberi sanksi oleh DPC AKLI

Fakta Persidangan A. Kesepakatan harga/biaya pemasangan instalasi listrik di Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur 1.

Pada tanggal 4 Oktober 2011, AKLI Nunukan mengadakan rapat untuk membahas biaya terkait jasa pemasangan baru listrik para-bayar 2a (450va) yang dihadiri oleh: (Vide Bukti, halaman 44 dari 74

SALINAN Daftar Hadir Rapat Pembentukan Struktur Organisasi AKLI Nunukan tanggal 4 Oktober 2011) No

2.

Nama PT/CV

Wakil

1.

PT Sudi Indah

Rudiansyah, AH

2.

CV Sumber Maju

3.

CV Tehnik Unggul

4.

CV Citra Jananuraga

5.

CV Merkah

6.

CV Albar Jaya

Ahmad S

7.

CV Alifah

Idham, SH

8.

CV Surya Agung

Slamet

9.

CV Putra Daerah

Yono

10.

CV Kansa

Yusuf

11.

CV Wahyu Agung

Pa’ Nari

12.

PT Nusa Mandiri

Sirajuddin

Gopran Umar Said Umar Rani Rahmat Hasyim

Dalam rapat tanggal 4 Oktober 2011 tersebut disepakati bahwa biaya jasa perusahaan, jasa teknisi dan biaya gambar revisi instalasi listrik untuk pemasangan baru para-bayar 2a (450 va) sebesar Rp. 2.100.000,-

3.

Bahwa untuk menegaskan kesepakatan tersebut maka pada tanggal 4 Oktober 2011, Koordinator AKLI Nunukan menerbitkan pemberitahuan terkait harga/biaya pemasangan baru meter para-bayar 2 ampere/450 va yang pada pokoknya berisi: (a)Biaya ‘Pemasangan Baru’ (instalasi listrik 4 + 2 = 6 titik), dikenakan Rp. 3.150.000,(dengan daya 2 ampere/450 va) belum termasuk biaya penyambungan kwh meter); (b) Jika ada ‘penambahan titik’, maka harga disesuaikan dengan harga instalasi yang berlaku sekarang; (c) Jika instalasi listrik di rumah ‘sudah terpasang instalasi listrik’, maka dikenakan biaya jasa teknisi, dan biaya gambar revisi di bawah 10 titik mata lampu dan stop kontak harga Rp. 2.100.000,- (belum termasuk kwh para-bayar 2 ampere/450 va)

halaman 45 dari 74

SALINAN 4.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2012, Koordinator AKLI Kabupaten Nunukan menerbitkan kembali pemberitahuan mengenai biaya pemasangan instalasi listrik yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: 1) Biaya ‘Pemasangan Baru’ (instalasi listrik 4 + 2 = 6 titik)

No

A

Uraian

Satuan

Harga

Jumlah

Satuan

Satuan

(Rp)

(Rp)

Paket: Pemasangan + Material + Gambar Jaminan 1

Titik Lampu

4 titik

250.000

1.000.000

2

Stop Kontak

2 titik

200.000

400.000

3

Box Sekring 2 Group + Pentanahan

1 Bh

250.000

250.000

4

Gambar Jaminan Instalasi

1 set

1.500.00 0

1.500.000

JUMLAH Nota

:

3.150.000

Belum termasuk biaya penyambungan PLN

2) Jika ada ‘Penambahan Titik’ maka harga disesuaikan dengan harga TERLAMPIR 3) Jika instalasi listrik di rumah ‘Sudah Terpasang’, maka dikenakan: Biaya Pengecekan & Biaya Perbaikan Gambar Jaminan Instalasi

1.500.000

JUMLAH Nota :

5.

600.000

2.100.000

Belum termasuk biaya penyambungan PLN

Bahwa penetapan harga tersebut mengacu pada kebijakan DPC AKLI Berau kecuali untuk harga gambar jaminan instalasi dan pengecekan serta perbaikan yang disepakati oleh para anggota AKLI Nunukan

6.

Bahwa secara faktual kesepakatan tersebut dilaksanakan oleh para anggota AKLI Nunukan Propinsi Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya berdasarkan alat bukti telah dilakukan oleh PT Nusa Mandiri, PT Sudi Indah, CV Citra Jananuraga, CV Merkah, CV Sumber Maju, CV Albar Jaya, CV Putra Daerah, CV Alifah, CV Surya Agung, CV halaman 46 dari 74

SALINAN Wahyu Agung, CV Anugrah Prima Perkasa, CV Putra Borneo, dan CV Karya Jaya Mandiri; 7.

Bahwa hal tersebut ditaati oleh para perusahaan penyedia jasa pemasangan instalasi listrik di wilayah Nunukan karena apabila terdapat perusahaan anggota DPC AKLI Nunukan yang tidak mengikuti harga kersepakatan tersebut maka akan diberi sanksi oleh DPC AKLI

8.

Bahwa tarif pemasangan instalasi listrik di Kabupaten Nunukan sebesar Rp. 3.150.000 merupakan tariff kesepakatan bersama antara instalatir listrik yang tergabung di dalam koordinator AKLI Nunukan. Tariff tersebut merupakan tariff acuan dari AKLI Berau yang telah disepakati dalam rapat oleh Perusahaan yang tergabung dalam koordinator AKLI Nunukan. (BAP SMK Terlapor II, BAP SMK Terlapor III, BAP SMK Terlapor V, BAP SMK Terlapor X, BAP SMK Terlapor XII).

9.

Bahwa kesepakatan tariff pemasangan jasa instalasi listrik merupakan hal yang salah, karena seharusnya tidak ada komponen jaminan gambar instalasi dan fee jasa perusahaan. Seharusnya keuntungan perusahaan sudah langsung masuk di dalam tariff pemasangan instalasi listrik (BAP SMK Saksi Ahli)

B.

Rapat Penetapan Harga Instalasi Listrik 1.

Bahwa telah diadakan rapat pada tanggal 25 April 2011 bertempat di Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Propinsi Kaltim yang bertempat di Samarinda membahas mengenai tarif pemasangan konsumen tegangan rendah yang dihadiri oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kaltim, PLN Kaltim, AKLI dan AKLINDO (BAP SMK Terlapor I, BAP SMK Saksi DPD AKLI Kaltim)

2.

Bahwa agenda rapat intinya adalah untuk menyambung listrik ada flowchart.

3.

Bahwa yang memilih perusahaan instalatur listrik adalah masyarakat , bukan PLN. Dan kita ingin tidak ada mafianya dalam instalasi listrik. Agar masyarakat tahu berapa harga eceran tertingginya. (BAP SMK Saksi Dinas Pertambangan dan Energi Kaltim)

4.

Bahwa di AKLI sudah ada mekanisme harganya. Dan itu kita bahas/konsultasikan. Dan inilah draft yang kita bahas. (BAP SMK Dinas Pertambangan dan Energi Kaltim)

5.

Bahwa harga Rp. 3.150.000 merupakan harga yang disepakati dan tidak boleh mematok harga lebih dari harga tersebut (BAP SMK Saksi DPD AKLI Kaltim)

6.

Bahwa nantinya hasil rapat tersebut akan dijadikan Peraturan Gubernur (Pergub) Propinsi Kalimantan Timur (BAP SMK Terlapor I, BAP SMK Saksi DPD AKLI Kaltim)

7.

Bahwa Peraturan Gubernur (Pergub) Propinsi Kalimantan Timur (Pergub Kaltim) tidak jadi ada karena belum ditandatangani oleh Gubernur halaman 47 dari 74

SALINAN 8.

Bahwa formula harga pemasangan jasa instalasi listrik sebesar Rp. 3.150.000 yang dibahas di dalam rapat tersebut adalah insiatif dari DPD AKLI Kaltim (BAP SMK Saksi Dinas Pertambangan dan Energi Kaltim)

9.

Bahwa Distamben KALTIM sebelum rapat telah mengadakan rapat dengan DPD AKLI Kaltim dan memperoleh masukan mengenai harga sebesar Rp. 3.150.000 (BAP SMK Saksi Dinas Pertambangan dan Energi Kaltim)

10. Bahwa

hasil rapat resmi tidak ada namun Distamben Kaltim mempersilahkan instalatir

listrik menerapkan harga dan tidak boleh melebihi dari harga yang telah disepakati (BAP SMK Saksi DPD AKLI Kaltim)

C.

Gambar Jaminan Instalasi 1. Bahwa gambar jaminan instalasi adalah komponen harga dari jasa pemasangan instalasi listrik yang dikenakan kepada pelanggan yang memasang instalasi listrik 2. Bahwa besarnya gambar jaminan instasi yang dikenakan kepada pelanggan yang akan memasang instalasi listrik sebesar Rp. 1.500.000 (BAP SMK Terlapor X) 3. Bahwa form gambar jaminan instalasi didapatkan dari AKLI Berau dengan membayar Rp. 350.000 (BAP SMK Terlapor X) 4. Bahwa Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kaltim tidak mengetahui perihal gambar jaminan instalasi (BAP SMK Saksi Dinas Pertambangan dan Energi Kaltim) 5. Bahwa pembagian tarif gambar jaminan instalasi adalah 500.000 untuk Kantor pusat dan 1.000.000 untuk kantor cabang di Kabupaten Nunukan (BAP SMK Terlapor III)

Analisa Investigator Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Dugaaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam penetapan harga dan penetapan biaya produksi dalam jasa pemasangan instalasi listrik baru dan pemasangan jaringan listrik PLN di Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur adalah dugaan pelanggaran Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dimana dalam ketentuan Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan: Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Mengacu pada Pedoman Pasal 5 analisa pasal dapat dijabarkan dalam unsur sebagai berikut :

halaman 48 dari 74

SALINAN I. Pelaku usaha a. Pengertian pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersamasama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; b. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha termasuk asosiasi yang melakukan kesepakatan dan/atau menfasilitasi terjadinya kesepakatan harga pemasangan instalasi listrik di wilayah Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Perilaku (Kesepakatan Harga/Biaya Pemasangan Instalasi Listrik). c. Bahwa berdasarkan eksistensinya dalam kegiatan usaha jasa pemasangan instalasi listrik di wilayah Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur maka pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah sebagai berikut: i.

PT Nusa Mandiri, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 8 November 2004 dan telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: C-01809 HT.01.01.TH.2005. Dalam prakteknya pada 3 Oktober 2011, PT Nusa mandiri telah mendirikan cabang di wilayah Kabupaten Nunukan berdasarkan Akta Nomor 53 tanggal 31 Mei 2011 yang dibuat oleh Notaris Sony Thio, SH di Tanjung Redeb untuk menjalankan kegiatan usaha elektrikal dan mekanikal

ii.

PT Sudi Indah, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 10 Januari 1985 dibuat oleh Notaris Abdul Halim di Tanjung Redeb dengan bentuk perseroan komanditer (CV) dan selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 20 tanggal 9 Maret 2007 yang dibuat oleh Notaris Muchlis Tabrani di Tarakan ditingkatkan (didirikan) menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Sudi Indah dengan kegiatan usaha meneruskan kegiatan usaha CV Sudi Indah antara lain di bidang konstruksi, perdagangan peralatan listrik serta industri peralatan listrik, teknik dan mekanikal. (Vide Bukti, Dokumen Company Profile PT Sudi Indah). Dalam prakteknya sejak tahun 1998 (sewaktu masih berbentuk CV Sudi Indah) telah ditunjuk Saudara Rudiansyah sebagai kepala perwakilan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang kelistrikan dan mengikuti tender di PLN

halaman 49 dari 74

SALINAN iii.

CV Citra Jananuraga, merupakan badan usaha berbentuk perseroan komanditer (CV) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 14 tanggal 13 Desember 1995 dibuat oleh Notaris Darmawin Dahram, SH di Tarakan dengan kegiatan usaha antara lain instalasi listrik.

iv.

CV Merkah, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 41 tanggal 23 Oktober 1985 dibuat oleh Notaris Abdul Halim di Tanjung Redeb dengan bentuk perseroan komanditer (CV) dengan kegiatan usaha di bidang instalatur listrik. Dalam prakteknya, CV Merkah menunjuk Saudara. Rahmat Hasyim sebagai Kepala Perwakilan CV Merkah di Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur

v.

CV Sumber Maju, merupakan badan usaha berbentuk perseroan komanditer (CV) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 2 tanggal 7 Juli 1984 yang dibuat oleh Notaris Abdul Halim di Tanjung Redeb dengan kegiatan usaha antara lain di bidang instalasi listrik.

vi.

CV Albar Jaya, merupakan badan usaha berbentuk perseroan komanditer (CV) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 8 Maret 2002 yang dibuat oleh Notaris Muchlis Tabrani, SH di Tarakan dengan kegiatan usaha antara lain di bidang kontraktor umum (sipil) dan kelistrikan

vii.

CV Putra Daerah, merupakan badan usaha berbentuk perseroan komanditer (CV) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 18 April 1983 yang dibuat oleh Notaris Abdul Halim di Tanjung Redeb dengan dengan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan umum. Dalam prakteknya pada tanggal 10 November 2004, CV Putra Daerah memberikan kuasa usaha kepada Saudara. Wiyono untuk melaksanakan usaha yang berhubungan dengan bidang kelistrikan di wilayah kerja PT PLN Ranting Nunukan Propinsi Kalimantan Timur (Vide Bukti, Bukti Surat Kuasa Usaha Nomor: 16/SKU/PD-TRK/XI/2004)

viii.

CV Alifah, merupakan badan usaha berbentuk perseroan komanditer (CV) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 3 Januari 2001 yang dibuat oleh Notaris Darmawin Dahram, SH di Tarakan dengan kegiatan usaha antara lain di bidang instalasi listrik.

ix.

CV Surya Agung, merupakan badan usaha yang didirikan pada tahun 2005 dengan kegiatan usaha di bidang jasa pemasangan instalasi listrik yang berkedudukan kantor pusat di Kabupaten Tarakan dan memiliki kantor halaman 50 dari 74

SALINAN perwakilan di Kabupaten Nunukan propinsi Kalimantan Timur. Akan tetapi dalam prakteknya kerja sama dengan PLN langsung dilakukan oleh kantor pusat x.

CV Wahyu Agung, merupakan badan usaha berbentuk perseroan komanditer (CV) dengan kegiatan usaha di bidang instalatur listrik dimana dalam prakteknya pada tanggal 10 April 2008 telah mendirikan cabang di Kabupaten Nunukan berdasarkan Akta Nomor 18 tanggal 10 April 2008 yang dibuat oleh Notaris Sony Thio, SH di Kabupaten Berau.

xi.

CV Anugrah Prima Perkasa, merupakan badan usaha berbentuk perseroan komanditer (CV) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 20 tanggal 12 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris Sony Thio, SH di Tanjung Redeb dengan kegiatan usaha di bidang elektrikal. Dalam prakteknya pada 3 Oktober 2011, CV Anugrah Prima Perkasa telah mendirikan cabang di wilayah Kabupaten Nunukan berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 3 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris Sony Thio, SH di Tanjung Redeb.

xii.

CV Putra Borneo, merupakan badan usaha berbentuk perseroan komanditer (CV) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 20 Agustus 2007 yang dibuat oleh Notaris Yenni Agustinah, SH di Tarakan dengan kegiatan usaha antara lain di bidang instalasi listrik. Dalam prakteknya pada tanggal 21 Juni 2011, CV Putra Borneo mendirikan cabang di wilayah Kabupaten Nunukan berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 21 Juni 2011 yang dibuat oleh Notaris Rudi Limantara

xiii.

CV Karya Jaya Mandiri, merupakan badan usaha berbentuk perseroan komanditer (CV) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 30 Desember 1997 yang dibuat oleh Notaris Oeij Jian Hiap, SH di Tarakan dengan kegiatan usaha antara lain di bidang jasa tehnik listrik.

xiv.

Koordinator AKLI Nunukan Propinsi Kalimantan Timur dan DPC AKLI Berau Propinsi Kalimantan Timur

xv.

DPC AKLI Berau Propinsi Kalimantan Timur

II. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan a. Sesuai dengan Pasal 1 angka 7 dalam ketentuan umum UU No. 5 Tahun 1999, pelaku usaha adalah “Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk

halaman 51 dari 74

SALINAN mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis (f) Bahwa bentuk-bentuk kesepakatan penetapan harga yang termasuk ke dalam aturan pelarangan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 antara lain: j. Kesepakatan menaikan atau menurunkan harga; k. Kesepakatan memakai suatu formula standar sebagai dasar perhitungan harga; l. Kesepakatan memelihara suatu perbandingan tetap antara harga yang dipersaingkan dengan suatu produk tertentu; m. Kesepakatan meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon; n. Kesepakatan persyaratan pemberian kredit kepada konsumen; o. Kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar sehingga membatasi pasokan dan memelihara harga tinggi. p. Persetujuan kepatuhan pada harga yang diumumkan; q. Kesepakatan tidak menjual bila harga yang disetujui tidak dipenuhi; r. Kesepakatan menggunakan harga yang seragam sebagai langkah awal untuk negosiasi. (g) Bahwa tindakan kesepakatan harga/biaya jasa pemasangan instalasi listrik telah dilakukan oleh: PT Nusa Mandiri, PT Sudi Indah, CV Citra Jananuraga, CV Merkah, CV Sumber Maju, CV Albar Jaya, CV Putra Daerah, CV Alifah, CV Surya Agung, CV Wahyu Agung, CV Anugrah Prima Perkasa, CV Putra Borneo, dan CV Karya Jaya Mandiri dengan difasilitasi oleh DPC AKLI Nunukan dan DPC AKLI Berau Propinsi Kalimantan Timur sebagaimana diuraikan pada Bagian Perilaku (Kesepakatan Harga/Biaya Pemasangan Instalasi Listrik). (h) Bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai “Tindakan Membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha Pesaingnya untuk Menetapkan Harga atas Suatu Jasa” karena para pelaku usaha tersebut memiliki kegiatan usaha yang sama yaitu penyedia jasa pemasangan instalasi listrik atau dengan kata lain memiliki profesi yang sama terbukti dari kesamaan dalam keanggotaan asosiasi profesi yaitu Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI). (i) Adapun jasa yang ditetapkan oleh para pelaku usaha tersebut adalah jasa pemasangan instalasi listrik di wilayah Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan halaman 52 dari 74

SALINAN Timur sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Perilaku (Kesepakatan Harga/Biaya Pemasangan Instalasi Listrik) yang secara rinci ditegaskan melalui pemberitahuan yang diterbitkan Koordinator DPC ALKI Nunukan sebagai berikut:

4) Biaya ‘Pemasangan Baru’ (instalasi listrik 4 + 2 = 6 titik)

No

Uraian

A

Satuan

Harga

Jumlah

Satuan

Satuan

(Rp)

(Rp)

Paket: Pemasangan + Material + Gambar Jaminan 1

Titik Lampu

4 titik

250.000

1.000.000

2

Stop Kontak

2 titik

200.000

400.000

3

Box Sekring Pentanahan

1 Bh

250.000

250.000

4

Gambar Jaminan Instalasi

1 set

1.500.000

1.500.000

2

Group

+

JUMLAH Note

:

3.150.000

Belum termasuk biaya penyambungan PLN

5) Jika ada ‘Penambahan Titik’ maka harga disesuaikan dengan harga TERLAMPIR 6) Jika instalasi listrik di rumah ‘Sudah Terpasang’, maka dikenakan: Biaya Pengecekan Perbaikan

&

Biaya

Gambar Jaminan Instalasi JUMLAH Nota :

600.000 1.500.000 2.100.000

Belum termasuk biaya penyambungan PLN

(j) Bahwa harga yang telah disepakati tersebut selanjutnya dibebankan kepada konsumen atau calon pelanggan listrik PLN di wilayah Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur padahal secara faktual saat ini terdapat sekitar 13.000 rumah yang belum dialiri listrik di wilayah tersebut. halaman 53 dari 74

SALINAN III. Pasar Bersangkutan yang sama a. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 5 Tahun 1999 Pasar Bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut. b. Bahwa dalam perkara pasar bersangkutan adalah sebagai berikut : i. Pasar Produk, adalah Pasar Jasa Pemasangan Instalasi Listrik, jasa yang dihasilkan dari perusahaan instalatir listrik ini memiliki kemiripan yang cukup tinggi sehingga dapat semakin mudah melakukan penetapan harga dalam pasar bersangkutan. Selain itu keterbatasan penyedia jasa instalasi listrik di Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur memudahkan para pelaku usaha untuk memainkan dan menetapkan harga sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain ii. Pasar Geografis adalah di Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur 45. Menimbang bahwa seluruh Terlapor menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (Vide Bukti bukti T1): -------------------45.1 Bahwa kami selaku Terlapor Is/d Terlapor XV tidak memiliki kemampuan finansial untuk biaya transportasi dan akomodasi ke Jakarta, maka bersama sama kami menyampaikan kesimpulan secara tertulis ke Majelis Komisi berdasarkan fakta kronologis, fakta pernyataan Terlapor I s/d Terlapor XV dan pernyataan saksi-saksi yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan Majelis Komisi; -----45.2 Bahwa Terlapor I s/d Terlapor XX tidak dalam posisi bersepakat untuk menciptakan harga satuan baru pemasangan instalasi listrik di kabupaten Nunukan. Karena itu adalah domain pemerintah. Dalam pertemuan mengenai tingginya harga di Nunukan, seluruh Terlapor setuju untuk menerima saran dari DPC AKLI Berau untuk menerapkan harga satuan instalasi listrik propinsi untuk dijadikan acuan harga di Kabupaten Nunukan; --------------------------------------45.3 Bahwa penyebab timbulnya kesepakatan ini adalah. Pertama adanya permintaan dari masyarakat Kabupaten Nunukan, melalui LSM Panjik, wartawan media serta permintaan dari Manager PLN Rayon Nunukan, agar harga bisa rendah dana terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Kedua adanya sumber data berupa “Harga Satuan Instalasi Listrik Provinsi” dari Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Timur. Maka seluruh Terlapor secara Gentlement Agreement menerapkan harga tersebut, dan ebranggapan bahwa tindakan tersebut tidak salah dengan alasan berpijak pada sumber acuan harga dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Timur; ------------halaman 54 dari 74

SALINAN 46. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 31/KPPU/Pen/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 11/KPPU-L/2013 (Vide Bukti bukti A138); 47. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 78/KPPU/Kep/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 11/KPPU-L/2013 (Vide Bukti bukti A140); -----------------------48. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (Vide Bukti bukti A141 s.d. A156); -------------------------49. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; ------

halaman 55 dari 74

SALINAN

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 11/KPPU-L/2013. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -------------------------------------------------------------------------------------1.

Tentang Dugaan Pelanggaran dan Objek Perkara; ------------------------------------

2.

Tentang Para Terlapor; --------------------------------------------------------------------

3.

Tentang Pendekatan Rule of Reason dan Per Se Illegal; -----------------------------

4.

Tentang Pasar Bersangkutan; -------------------------------------------------------------

5.

Tentang Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha Pesaing; ------------------------------------

6.

Tentang Perjanjian Penetapan Harga; ---------------------------------------------------

7.

Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999; ---------------

8.

Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -------------------------------------------------

9.

Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -------------------------

10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. ------------------------------------------------Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; --------------------1.

Tentang Dugaan Pelanggaran dan Objek Perkara; -----------------------------1.1

Menimbang bahwa Dugaan Pelanggaran Investigator menyampaikan terdapat bukti pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, yang dilakukan oleh para Terlapor yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, dan Terlapor XV dalam bentuk kesepakatan penetapan tarif Jasa Pemasangan Instalasi Listrik Pra-bayar yang pada pokoknya menyepakati tarif jasa perusahaan, jasa teknisi dan biaya gambar revisi instalasi listrik untuk pemasangan instalasi listrik di wilayah Kabupaten Nunukan; ----------------------------------------------------------------------------halaman 56 dari 74

SALINAN 1.2

Bahwa yang menjadi Objek Perkara ini adalah penetapan harga dan/atau penetapan biaya produksi dalam jasa pemasangan instalasi listrik baru dan pemasangan jaringan listrik PLN di Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur; --------------------------------------------------------------------------------

2.

Tentang Para Terlapor; ----------------------------------------------------------------Menimbang bahwa Majelis Komisi menilai para Terlapor adalah sebagai berikut: ---2.1

Terlapor I, PT Nusa Mandiri, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 8 November 2004 dan telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: C01809 HT.01.01.TH.2005. Dalam prakteknya pada 3 Oktober 2011, PT Nusa mandiri telah mendirikan cabang di wilayah Kabupaten Nunukan berdasarkan Akta Nomor 53 tanggal 31 Mei 2011 yang dibuat oleh Notaris Sony Thio, SH di Tanjung Redeb untuk menjalankan kegiatan usaha elektrikal dan mekanikal;

2.2

Terlapor II, PT Sudi Indah, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 10 Januari 1985 dibuat oleh Notaris Abdul Halim di Tanjung Redeb dengan bentuk perseroan komanditer (CV) dan selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 20 tanggal 9 Maret 2007 yang dibuat oleh Notaris Muchlis Tabrani di Tarakan ditingkatkan (didirikan) menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Sudi Indah dengan kegiatan usaha meneruskan kegiatan usaha CV Sudi Indah antara lain di bidang konstruksi, perdagangan peralatan listrik serta industri peralatan listrik, teknik dan mekanikal. (Vide Bukti, Dokumen Company Profile PT Sudi Indah). Dalam prakteknya sejak tahun 1998 (sewaktu masih berbentuk CV Sudi Indah) telah ditunjuk Saudara Rudiansyah sebagai kepala perwakilan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang kelistrikan dan mengikuti tender di PLN; ----------------------------------------------------------

2.3

Terlapor III, CV Citra Jananuraga, merupakan badan usaha berbentuk perseroan komanditer (CV) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 14 tanggal 13 Desember 1995 dibuat oleh Notaris Darmawin Dahram, SH di Tarakan dengan kegiatan usaha antara lain instalasi listrik; --------------------------------------

2.4

Terlapor IV, CV Merkah, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 41 tanggal 23 Oktober 1985 dibuat oleh Notaris Abdul Halim di Tanjung Redeb dengan bentuk perseroan komanditer (CV) dengan kegiatan usaha di bidang instalatur listrik. Dalam prakteknya, CV Merkah menunjuk Saudara. Rahmat Hasyim sebagai Kepala Perwakilan CV Merkah di Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur;------------------------------------------------------halaman 57 dari 74

SALINAN 2.5

Terlapor V, CV Sumber Maju, merupakan badan usaha berbentuk perseroan komanditer (CV) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 2 tanggal 7 Juli 1984 yang dibuat oleh Notaris Abdul Halim di Tanjung Redeb dengan kegiatan usaha antara lain di bidang instalasi listrik;---------------------------------------------

2.6

Terlapor VI, CV Albar Jaya, merupakan badan usaha berbentuk perseroan komanditer (CV) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 8 Maret 2002 yang dibuat oleh Notaris Muchlis Tabrani, SH di Tarakan dengan kegiatan usaha antara lain di bidang kontraktor umum (sipil) dan kelistrikan; -------

2.7

Terlapor VII, CV Putra Daerah, merupakan badan usaha berbentuk perseroan komanditer (CV) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 18 April 1983 yang dibuat oleh Notaris Abdul Halim di Tanjung Redeb dengan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan umum. Dalam prakteknya pada tanggal 10 November 2004, CV Putra Daerah memberikan kuasa usaha kepada Saudara. Wiyono untuk melaksanakan usaha yang berhubungan dengan bidang kelistrikan di wilayah kerja PT PLN Ranting Nunukan Propinsi Kalimantan Timur; -

2.8

Terlapor VIII, CV Alifah, merupakan badan usaha berbentuk perseroan komanditer (CV) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 3 Januari 2001 yang dibuat oleh Notaris Darmawin Dahram, SH di Tarakan dengan kegiatan usaha antara lain di bidang instalasi listrik; --------------------------

2.9

Terlapor IX, CV Surya Agung, merupakan badan usaha yang didirikan pada tahun 2005 dengan kegiatan usaha di bidang jasa pemasangan instalasi listrik yang berkedudukan kantor pusat di Kabupaten Tarakan dan memiliki kantor perwakilan di Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur. Akan tetapi dalam prakteknya kerja sama dengan PLN langsung dilakukan oleh kantor pusat; -------------

2.10 Terlapor X, CV Wahyu Agung, merupakan badan usaha berbentuk perseroan komanditer (CV) dengan kegiatan usaha di bidang instalatur listrik dimana dalam prakteknya pada tanggal 10 April 2008 telah mendirikan cabang di Kabupaten Nunukan berdasarkan Akta Nomor 18 tanggal 10 April 2008 yang dibuat oleh Notaris Sony Thio, SH di Kabupaten Berau; ----------------------------------2.11 Terlapor XI, CV Anugrah Prima Perkasa, merupakan badan usaha berbentuk perseroan komanditer (CV) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 20 tanggal 12 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris Sony Thio, SH di Tanjung Redeb dengan kegiatan usaha di bidang elektrikal. Dalam prakteknya pada 3 Oktober 2011, CV Anugrah Prima Perkasa telah mendirikan cabang di wilayah Kabupaten Nunukan

halaman 58 dari 74

SALINAN berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 3 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris Sony Thio, SH di Tanjung Redeb; ----------------------------------------------2.12 Terlapor XII, CV Putra Borneo, merupakan badan usaha berbentuk perseroan komanditer (CV) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 20 Agustus 2007 yang dibuat oleh Notaris Yenni Agustinah, SH di Tarakan dengan kegiatan usaha antara lain di bidang instalasi listrik. Dalam prakteknya pada tanggal 21 Juni 2011, CV Putra Borneo mendirikan cabang di wilayah Kabupaten Nunukan berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 21 Juni 2011 yang dibuat oleh Notaris Rudi Limantara; --------------------------------------------------------------------------2.13 Terlapor XIII, CV Karya Jaya Mandiri, merupakan badan usaha berbentuk perseroan komanditer (CV) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 30 Desember 1997 yang dibuat oleh Notaris Oeij Jian Hiap, SH di Tarakan dengan kegiatan usaha antara lain di bidang jasa tehnik listrik; ------------2.14 Terlapor XIV, AKLI Koordinator Nunukan Propinsi Kalimantan Timur beralamat di Jl. Pendidikan Nomor 62 RT 04, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara; --------------------------------------------------------------------------------2.15 Terlapor XV, DPC AKLI Berau Propinsi Kalimantan Timur beralamat di Jl. AKB Sanipa I Nomor 69, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara 77311 (samping percetakan Grafika Tanjung Redeb); -------------------------------3.

Tentang Pendekatan Rule of Reason dan Per Se Illegal; ------------------------3.1

Bahwa pendekatan per se illegal maupun rule of reason telah lama diterapkan untuk menilai apakah suatu tindakan tertentu dari pelaku usaha melanggar undang-undang hukum persaingan usaha; --------------------------------------

3.2

Bahwa menurut Andi Fahmi Lubis dkk dalam bukunya yang berjudul “Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks” (hal. 55), pendekatan rule of reason adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Sebaliknya, pendekatan per se illegal adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Kegiatan yang dianggap sebagai per se illegal biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan harga penjualan kembali. Pemeriksaan terhadap perjanjian Penetapan Harga (Pasal 5) dianggap menggunakan pendekatan per se illegal; ---------------halaman 59 dari 74

SALINAN 3.3

Bahwa menurut Ningrum Natasya Sirait, dalam bukunya yang berjudul “Asosiasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” (hal. 139), penetapan harga (price fixing) dalam hukum persaingan ditetapkan sebagai perbuatan yang diklasifikasikan sebagai per se illegal dan secara universal dalam hukum persaingan di seluruh dunia, penetapan harga dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang bersifat per se illegal; --------------------------------------------------------------------------------

3.4

Bahwa penerapan pendekatan rule of reason dapat dilihat dari ketentuan pasalpasalnya, yakni pencantuman kata-kata “yang dapat mengakibatkan” dan atau “patut diduga”, seperti pada Pasal 11 (Kartel) dan Pasal 17 (Praktek Monopoli). Kata-kata tersebut menyiratkan perlunya penelitian secara lebih mendalam, apakah suatu tindakan dapat menimbulkan praktek monopoli yang bersifat menghambat persaingan, sedangkan penerapan pendekatan per se illegal biasanya digunakan dalam pasal-pasal yang menyatakan istilah “dilarang” tanpa anak kalimat “…yang dapat mengakibatkan…”, seperti pada Pasal 5 (Penetapan Harga); -------------------------------------------------------------------------------

3.5

Bahwa berdasarkan konsep per se illegal dan rule of reason, maka Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 dirumuskan secara per se illegal, yang artinya penegak hukum dapat langsung menerapkan pasal ini kepada pelaku usaha tanpa harus mencari alasan pelaku usaha melakukan perbuatan tersebut atau tidak perlu melakukan pembuktian apakah perbuatan tersebut menimbulkan persaingan usaha tidak sehat; ----------------------------------------------------------------------------------

3.6

Bahwa Majelis Komisi menilai dalam menganalisis dugaan pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 sudah tepat menggunakan pendekatan per se illegal, sehingga Majelis Komisi dapat langsung menerapkan pasal tersebut kepada pelaku usaha tanpa harus mencari alasan pelaku usaha melakukan perbuatan atau tidak perlu melakukan pembuktian apakah perbuatan tersebut menimbulkan dampak persaingan usaha tidak sehat atau tidak;

4.

Tentang Pasar Bersangkutan; --------------------------------------------------------4.1

Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan pasar bersangkutan menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 5 tahun 1999 adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut; --------------------------------------------------------------

4.2

Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan pasar bersangkutan dapat dipenuhi oleh dua faktor definisi suatu pasar bersangkutan yaitu definisi jenis produk dan definisi geografis. Pasar produk dalam perkara a quo adalah halaman 60 dari 74

SALINAN Pasar Jasa Pemasangan Instalasi Listrik dan Pasar Geodrafis dalam perkara ini adalah wilayah Kabupaten Nunukan. Dengan demikian pasar bersangkutan dalam perkara a quo adalah pasar jasa Pemasangan Instalasi Listrik di Wilayah Kabupaten Nunukan; --------------------------------------------------------------4.3

Bahwa Majelis Komisi berpendapat; -------------------------------------------4.3.1 Yang pertama kali harus dilakukan untuk membuktikan dua atau lebih pelaku usaha melakukan perjanjian penetapan harga adalah, apakah pelaku usaha tersebut berada dalam pasar bersangkutan yang sama; --------------------------------------------------------4.3.2

Berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa jasa yang harganya disepakati dalam perkara a quo adalah jasa Pemasangan Instalasi Listrik di Wilayah Kabupaten Nunukan; ----------------------

4.3.3 Majelis sependapat dengan kesimpulan Investigator bahwa benar yang menjadi pasar produk/bersangkutan dalam perkara a quo adalah jasa Pemasangan Instalasi Listrik di Wilayah Kabupaten Nunukan; ----------------------------------------------------------5.

Tentang Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha Pesaing; ------------------------------5.1

Menimbang bahwa yang dimaksud pelaku usaha sesuai dengan Pasal 1 Angka 5 dalam Ketentuan Umum UU No. 5 Tahun 1999 adalah setiap perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;

5.2

Menimbang bahwa yang dimaksud pelaku usaha pesaing sesuai dengan Pedoman Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha lain dalam pasar bersangkutan yang sama; ---------------------------------------------------------------------------

5.3

Menimbang bahwa kolusi merupakan bentuk peniadaan persaingan antara perusahaan-perusahaan yang ada di pasar. Tanpa adanya kolusi, perusahaanperusahaan tersebut merupakan pesaing atau kompetitor bagi perusahaan lainnya. Oleh karena itu, pelanggaran Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 hanya terjadi jika terdapat perjanjian penetapan harga antara pelaku-pelaku usaha yang berada di dalam pasar bersangkutan yang sama; -------------------------------------------

5.4

Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara a quo adalah pengusaha/pemilik Jasa Pemasangan Instalasi Listrik di Wilayah Kabupaten Nunukan, Koordinator AKLI Nunukan Propinsi Kalimantan Timur, dan DPC AKLI Berau Propinsi Kalimantan Timur; halaman 61 dari 74

SALINAN 5.5

Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyampaikan PT Nusa Mandiri, PT Sudi Indah, CV Citra Jananuraga, CV Merkah, CV Sumber Maju, CV Albar Jaya, CV Putra Daerah, CV Alifah, CV Surya Agung, CV Wahyu Agung, CV Anugrah Prima Perkasa, CV Putra Borneo, CV Karya Jaya Mandiri, merupakan pelaku usaha yang berada dalam satu pasar bersangkutan yang sama, yang seharusnya bersaing satu sama lain; ------------------------------------------------------------

5.6

Bahwa Majelis Komisi berpendapat; -------------------------------------------5.6.1

Definisi mengenai asosiasi menurut Ningrum Natasya Sirait, dalam bukunya yang berjudul “Asosiasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Asosiasi merupakan organisasi nirlaba yang dibentuk untuk kepentingan anggotanya yang merupakan pesaing satu dengan yang lainnya yang bertujuan untuk membantu kemajuan dan kepentingan anggotanya secara bersama-sama dan lebih memfokuskan

pada

tujuan

ekonomi

dibandingkan

dengan

kepentingan individual; -----------------------------------------5.6.2 Terlapor XIV dan Terlapor XV merupakan suatu asosiasi yang menaungi pelaku usaha instalasi listrik yang berorientasi pada profit di Wilayah Kabupaten Nunukan, sehingga Terlapor XIV dan Terlapor XV dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha; --5.6.3 Untuk menguatkan pendapat mengenai konsep Asosiasi di atas, Majelis Komisi merujuk pada Putusan KPPU No. 53/KPPU-L/2008 sebagaimana telah dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 32/K/Pdt.Sus/2010 tanggal 11 Februari 2010; ---------------5.6.4 Yang dimaksud dengan pelaku usaha dan pelaku usaha pesaing dalam perkara a quo adalah Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, yang satu sama lain saling bersaing dalam pasar bersangkutan yang sama dalam perkara a quo; 5.6.5 Terlapor XIV dan Terlapor XV bukanlah pelaku usaha pesaing dari Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XII 5.6.6 Karena sifat asosiasi yang tidak berorientasi pada profit (nirlaba), maka seharusnya asosiasi tidak ikut serta dalam penetapan harga; 6.

Tentang Perjanjian Penetapan Harga; ---------------------------------------------6.1

Menimbang bahwa yang dimaksud perjanjian dalam pasal 1 angka 7 UndangUndang Nomor 5/1999 adalah suatu perbuatan untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis; ------------------------------------------------------------------------------halaman 62 dari 74

SALINAN 6.2

Menimbang bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, mengatur mengenai perilaku yang dilarang berupa penetapan harga yang dilakukan oleh para pelaku usaha di Indonesia yang saling bersaing (price fixing);

6.3

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penetapan harga adalah sebuah perilaku yang sangat terlarang dalam perkembangan pengaturan persaingan. Hal tersebut disebabkan penetapan harga selalu menghasilkan harga yang senantiasa berada jauh di atas harga yang bisa dicapai melalui persaingan usaha yang sehat, sehingga harga yang tinggi menyebabkan terjadinya kerugian bagi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung; ------------------------------------------

6.4

Menimbang bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut; ------------------------------------------------------------------------------6.4.1 Tentang perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV; -----------6.4.1.1 Tentang perjanjian penetapan tarif Jasa Pemasangan Instalasi Listrik di Wilayah Kabupaten Nunukan pada Tanggal 4 Oktober 2011; -------------------------------------------------------------i.

Pada tanggal 4 Oktober 2011, DPC AKLI Nunukan mengadakan rapat untuk membahas biaya terkait jasa pemasangan baru listrik para-bayar 2a (450va) yang dihadiri oleh: (Vide Bukti, Daftar Hadir Rapat Pembentukan Struktur Organisasi AKLI Nunukan tanggal 4 Oktober 2011); ------------------------

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Nama PT/CV PT Sudi Indah CV Sumber Maju CV Tehnik Unggul CV Citra Jananuraga CV Merkah CV Albar Jaya CV Alifah CV Surya Agung CV Putra Daerah CV Kansa CV Wahyu Agung PT Nusa Mandiri b.

Wakil Rudiansyah, AH Gopran Umar Said Umar Rani Rahmat Hasyim Ahmad S Idham, SH Slamet Yono Yusuf Pa’ Nari Sirajuddin

Bahwa dalam rapat tanggal 4 Oktober 2011 tersebut disepakati bahwa biaya jasa perusahaan, jasa teknisi dan biaya gambar revisi instalasi listrik untuk halaman 63 dari 74

SALINAN pemasangan baru para-bayar 2a (450 va) sebesar Rp. 2.100.000,-;----------------------------------------c.

Bahwa untuk menegaskan kesepakatan tersebut maka pada tanggal 4 Oktober 2011, Koordinator AKLI Nunukan

menerbitkan

pemberitahuan

terkait

harga/biaya pemasangan baru meter para-bayar 2 ampere/450 va yang pada pokoknya berisi: --Biaya ‘Pemasangan Baru’ (instalasi listrik 4 + 2 =

i.

6 titik), dikenakan Rp. 3.150.000,- (dengan daya 2

ampere/450

va)

belum

termasuk

biaya

penyambungan kwh meter); ii.

Jika

ada

‘penambahan

titik’,

maka

harga

disesuaikan dengan harga instalasi yang berlaku sekarang; iii.

Jika instalasi listrik di rumah ‘sudah terpasang instalasi listrik’, maka dikenakan biaya jasa teknisi, dan biaya gambar revisi di bawah 10 titik mata

lampu

dan

stop

kontak

harga

Rp.

2.100.000,- (belum termasuk kwh para-bayar 2 ampere/450 va) d.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2012, Koordinator AKLI Kabupaten Nunukan menerbitkan kembali pemberitahuan mengenai biaya pemasangan instalasi listrik yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: ---------------------------------------------i.

Biaya ‘Pemasangan Baru’ (instalasi listrik 4 + 2 = 6 titik)

No A

Nota

Uraian

Satuan

Harga Satuan (Rp)

Paket: Pemasangan + Material + Gambar Jaminan 1 Titik Lampu 4 250.000 titik 2 Stop Kontak 2 200.000 titik 3 Box Sekring 2 Group + 1 Bh 250.000 Pentanahan 4 Gambar Jaminan Instalasi 1 set 1.500.000 JUMLAH : Belum termasuk biaya penyambungan PLN halaman 64 dari 74

Jumlah Satuan (Rp) 1.000.000 400.000 250.000 1.500.000 3.150.000

SALINAN

ii.

Jika ada ‘Penambahan Titik’ maka harga disesuaikan dengan harga TERLAMPIR

iii.

Jika instalasi listrik di rumah ‘Sudah Terpasang’, maka dikenakan:

Biaya Pengecekan & Biaya Perbaikan Gambar Jaminan Instalasi JUMLAH Nota : Belum termasuk biaya penyambungan PLN e.

600.000 1.500.000 2.100.000

Bahwa harga yang dibayar oleh konsumen akibat adanya penetapan tarif jasa Pemasangan instalasi listrik adalah sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh para Terlapor pada tanggal 4 Oktober 2011;

f.

Bahwa seluruh Terlapor menyatakan tidak dalam posisi bersepakat untuk menciptakan harga satuan baru pemasangan instalasi listrik di kabupaten Nunukan karena

itu

adalah

domain

pemerintah,

dalam

pertemuan itu Terlapor I s/d Terlapor XIV bersepakat menerima harga satuan instalasi listrik Propinsi dari Dinas Pertambangan Dan Energi Propinsi kaltim untuk dijadikan acuan harga di kabupaten Nunukan; g.

Bahwa seluruh Terlapor menyampaikan .penyebab timbulnya kesepakatan ini karena adanya permintaan masyarakat Kab. Nunukan melalui LSM Panjiku, wartawan serta permintaan Manager PLN Rayon Nunukan agar harga bisa rendah dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, kedua adanya sumber data berupa “Harga Satuan Instalasi Listrik Propinsi” dari Distamben Propinsi Kaltim, dan seluruh Terlapor secara Gentlement Agreement menerapkan harga tersebut , dan beranggapan bahwa tindakan tersebut tidak salah dengan alasan berpijak pada sumber acuan harga dari pemerintah daerah dalam hal ini Distamben Propinsi Kaltim; -----------------------------------

halaman 65 dari 74

SALINAN h.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi Sdr. Vicentius Y Tarukan selaku pejabat Distamben Propinsi Kaltim menyatakan ; ----i.

Bahwa pada tahun 2011 terdapat gejolak harga yang sangat mahal untuk pemsangan/instalasi listrik di daerah Kalimantan Timur. Untuk itu Distamben mengadakan rapat pada tanggal 26 April 2011 di Gedung PLN Cabang Samarinda untuk membahas mengenai rumusan harga satuan instalasi listrik yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten/kota se Kalimantan Timur, PLN Wilayah Kaltim, Manager area

se

Kaltim,

ketua-ketua

DPD

asosiasi

kelistrikan kaltim, ketua ketua dpc asosiasi kelistrikan

kaltim,

dan

ketua

Lembaga

Perlindungan Konsumen; ii.

Bahwa

dari

rapat

tersebut

menghasilkan

kesepakatan mengenai harga instalasi listrik yang disebut HARGA SATUAN INSTALASI LISTRIK PROPINSI dengan pemasangan 4 titik cahaya + 2 KKB

dan

Rp.3.150.000.

1

pembumian Dan

dengan

kesepakatan

harga tersebut

rencananya akan dijadikan Peraturan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur; iii.

Bahwa hingga saat ini acuan tersebut belum dijadikan Peraturan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur;

i.

Bahwa fakta persidangan yaitu keterangan Ahli Danang Wijaya menyatakan (Vide Bukti B30) ; i.

Dalam instalasi listrik ada gambar yang menjadi bagian teknisi dalam acuan kerja, hal itu akan menjadi arsip ketika instalasi sudah dipasang, dari gambar dapat dilihat ketika ada kesalahan. Tapi untuk komponen biaya biasa melekat dengan apa yang dikerjakan; -------------------------------

halaman 66 dari 74

SALINAN ii.

Komponen Jaminan Gambar Instalasi seharusnya sudah menjadi bagian jasa instalasi (Vide Bukti B30);

6.5

Bahwa Majelis Komisi berpendapat ; -------------------------------------------6.5.1

Kesepakatan tersebut terjadi berawal dari rencana Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur akan mengeluarkan Peraturan Gubernur mengenai tarif instalasi listrik untuk meredam gejolak harga (Vide Bukti B6, B26, B28); ------------------------------

6.5.2

Kesepakatan tarif instalasi listrik sebagai hasil rapat pada tanggal 26 April 2011 belum ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur. Maka dianggap belum ada dasar hukum bagi seluruh Terlapor untuk menerapkan tarif; ---------------------

6.5.3

Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Terlapor XIII Sdr. Gopran Umar menyatakan untuk pemasangan 4 titik mengenakan harga Rp.2.700.000 (Vide Bukti B21); ------------------------

6.5.4

Berdasarkan fakta persidangan seluruh Terlapor mengakui mengenakan harga Rp.1.500.000 untuk gambar jaminan instalasi yang merupakan bagian dari kesepakatan harga instalasi listrik di Nunukan (Vide Bukti B10 s.d B25); ---------------------------

6.5.5

Berdasarkan fakta persidangan diketahui dari keterangan Terlapor XIII dan

barang bukti kuitansi terdapat pembayaran yang

dilakukan oleh konsumen kisaran Rp 2.700.000 hingga Rp 3.150.000 kepada Terlapor (Vide Bukti C9, C20, B21); ---6.5.6

Berdasarkan pedoman Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 5 tersebut terjadi apabila terdapat kesepakatan menggunakan harga yang seragam sebagai langkah awal untuk melakukan negosiasi kepada konsumen dan terdapat suatu formula standar sebagai dasar perhitungan harga;

6.5.7

Negosiasi kepada konsumen yang terjadi adalah berkisar harga Rp 2.700.000 hingga Rp 3.150.000 sesuai pengakuan di persidangan dan barang bukti kuitansi (Vide Bukti C9); -------------------

6.5.8

Berdasarkan bukti dokumen yang diajukan oleh Investigator, diantaranya perjanjian kesepakatan tarif yang ditandatangani oleh para Terlapor pada tanggal 4 Oktober 2011, pemberitahuan terkait harga/biaya pemasangan baru meter pra-bayar 2 ampere/450 VA pada tanggal 4 Oktober 2011, pemberitahuan terkait harga/biaya pemasangan baru meter pra-bayar 2 ampere/450 VA pada 12 Januari halaman 67 dari 74

SALINAN 2012 telah menguatkan pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 (Vide Bukti C51); ---------------------------------6.5.9

Dengan demikian kesepakatan harga tersebut telah terjadi dan efektif/dijalankan; -------------------------------------------------

6.6 Bahwa selain itu Majelis Komisi berpendapat telah terjadi penetapan harga yang bersifat Excessive (berlebihan) dengan alasan sebagai berikut; -----------------6.6.1 Dalam komponen harga instalasi listrik terdapat istilah “gambar jaminan instalasi”, istilah tersebut tidak tepat digunakan, dan berakibat

mengelabui

konsumen.

Pada

kenyataannya

yang

dimaksud “Gambar Jaminan Instalasi” adalah jasa pemasangan dan keuntungan yang diperoleh para Terlapor; -------------------6.6.2 Dengan dimasukkannya komponen Gambar Jaminan instalasi sebesar Rp 1.500.000 tersebut mengakibatkan Excessive Price (tingkat harga yang berlebihan) ; ------------------------------6.6.3 Pendapat Majelis Komisi di atas diperkuat dengan keterangan ahli yang menyatakan harga gambar jaminan instalasi seharusnya sudah menjadi bagian jasa instalasi (Vide Bukti bukti B30); 6.6.4 Berdasarkan alat bukti berupa Daftar Kontribusi Pemasangan Instalasi Asosiasi Kontraktor Listrik Dan Mekanikal Indonesia Dewan Pengurus Cabang Berau Korda Malinau Dan Nunukan Majelis Komisi berpendapat komponen-komponen dalam daftar tersebut turut mengakibatkan Excessive Price (tingkat harga yang berlebihan) (Vide Bukti C51);----------------------------------7.

Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999; --------7.1

Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------------“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama” ---------

7.2

Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----------------------------------------------------7.2.1

Unsur pelaku usaha; --------------------------------------------------7.2.1.1

Bahwa menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud pelaku usaha adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan halaman 68 dari 74

SALINAN kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; ----------------------------------------------------7.2.1.2

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara a quo adalah khusus pengusaha/pemilik jasa Pemasangan Instalasi listrik di Wilayah Kabupaten Nunukan (Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX X, XI, XII, XIII), koordinator AKLI Nunukan (Terlapor XIV) dan DPC AKLI Berau Propinsi Kalimantan Timur (Terlapor XV); -----------------------

7.2.1.3

Bahwa para Terlapor dalam perkara a quo adalah, PT Nusa Mandiri selaku Terlapor I, PT Sudi Indah selaku Terlapor II, CV Citra Jananuraga selaku Terlapor III, CV Merkah selaku Terlapor IV, CV Sumber Maju selaku Terlapor V, CV Albar Jaya selaku Terlapor VI, CV Putra Daerah selaku Terlapor VII, CV Alifah selaku Terlapor VIII, CV Surya Agung selaku Terlapor IX, CV Wahyu Agung selaku Terlapor X, CV Anugrah Prima Perkasa selaku Terlapor XI, CV Putra Borneo selaku Terlapor XII, CV Karya Jaya Mandiri selaku Terlapor XIII, koordinator AKLI Nunukan Propinsi Kalimantan Timur selaku Terlapor XIV dan DPC AKLI Berau Propinsi Kalimantan

Timur

selaku

Terlapor

XV,

sebagaimana

dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 2.1. sampai dengan 2.15 di atas; ---------------------------------------7.2.1.4 7.2.2

Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi;

Unsur membuat perjanjian ; ----------------------------------------7.2.2.1

Bahwa menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis; --------------------------------------

7.2.2.2

Bahwa menurut Pedoman Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, unsur membuat perjanjian tersebut dapat berupa: ----a. Kesepakatan menaikan atau menurunkan harga; b. Kesepakatan memakai suatu formula standar sebagai dasar perhitungan harga; ---------------------------halaman 69 dari 74

SALINAN c. Kesepakatan memelihara suatu perbandingan tetap antara harga yang dipersaingkan dengan suatu produk tertentu; ------------------------------------------------d. Kesepakatan

meniadakan

diskon

atau

membuat

keseragaman diskon; ---------------------------------e. Kesepakatan

persyaratan

pemberian

kredit

kepada

konsumen; ----------------------------------------------f. Kesepakatan

meniadakan

produk

yang

ditawarkan

dengan harga murah di pasar sehingga membatasi pasokan dan memelihara harga tinggi; -----------g. Persetujuan kepatuhan pada harga yang diumumkan; h. Kesepakatan tidak menjual bila harga yang disetujui tidak dipenuhi; -----------------------------------------------i. Kesepakatan menggunakan harga yang seragam sebagai langkah awal untuk negosiasi. ----------------------7.2.2.3

Bahwa terdapat perjanjian penetapan tarif jasa pemasangan instalasi listrik tanggal 4 Oktober 2011 yang dilakukan oleh Terlapor I,II, III, IV,V, VI, VII, VIII,IX,X, XI,XII, XIII, XIV, XV; -----------------------------------------------------------

7.2.2.4

Bahwa berdasarkan analisis tentang perjanjian penetapan harga sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 6, perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV memenuhi unsur membuat perjanjian, karena terbukti adanya perjanjian yang ditandatangani oleh satu atau lebih pelaku usaha, yang saling mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain, untuk menetapkan tarif/harga Jasa Pemasangan Instalasi Listrik di wilayah Kabupaten Nunukan;---------------------------------------

7.2.2.5

Bahwa

dengan

demikian

unsur

membuat

perjanjian

terpenuhi; --------------------------------------------------7.2.3

Unsur pelaku usaha dan pelaku usaha pesaingnya; -----------7.2.3.1

Bahwa menurut Pedoman Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan unsur pelaku usaha pesaingnya adalah pelaku usaha lain dalam pasar bersangkutan yang sama;

7.2.3.2

Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dan pelaku usaha pesaingnya dalam perkara ini adalah PT Nusa Mandiri selaku halaman 70 dari 74

SALINAN Terlapor I, PT Sudi Indah selaku Terlapor II, CV Citra Jananuraga selaku Terlapor III, CV Merkah selaku Terlapor IV, CV Sumber Maju selaku Terlapor V, CV Albar Jaya selaku Terlapor VI, CV Putra Daerah selaku Terlapor VII, CV Alifah selaku Terlapor VIII, CV Surya Agung selaku Terlapor IX, CV Wahyu Agung selaku Terlapor X, CV Anugrah Prima Perkasa selaku Terlapor XI, CV Putra Borneo selaku Terlapor XII, CV Karya Jaya Mandiri selaku Terlapor XIII, merupakan pelaku usaha yang berada dalam pasar jasa pemasangan instalasi listrik di wilayah Kabupaten Nunukan, yang seharusnya bersaing satu sama lain; --------------------7.2.3.3

Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha dan pelaku usaha pesaingnya terpenuhi. -------------------------------------

7.2.4

Unsur menetapkan harga atas suatu barang dan jasa;--------7.2.4.1

Bahwa menurut Pedoman Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan harga adalah biaya yang harus dibayar dalam suatu transaksi barang dan/atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan;----------------

7.2.4.2

Bahwa menurut Pasal 1 angka 16 UU No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;

7.2.4.3

Bahwa menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan

atau

prestasi

yang

diperdagangkan

dalam

masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha; --------------------------------------------------------7.2.4.4

Bahwa Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, membuat penetapan harga jasa Pemasangan Instalasi Listrik pada 4 Oktober 2011 yang difasilitasi oleh Terlapor XIV dan XV sebagaimana dijelaskan bagian tentang hukum butir 6;--------------------------------------------------------

7.2.4.5

Bahwa dengan demikian unsur menetapkan harga atas suatu barang dan jasa terpenuhi. -------------------------------

7.2.5

Unsur dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama; --------------------------------------------halaman 71 dari 74

SALINAN 7.2.5.1

Bahwa menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain; ---------

7.2.5.2

Bahwa menurut Pasal 1 angka 10 UU No. 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau subtitusi dari barang dan/atau jasa tersebut;

7.2.5.3

Bahwa pasar bersangkutan di dalam perkara a quo dapat dipenuhi oleh dua faktor definisi suatu pasar bersangkutan yaitu definisi jenis produk dan definisi geografis. Pasar produk dalam perkara a quo adalah jasa pemasangan instalasi listrik dan pasar geografis dalam perkara a quo adalah wilayah Kabupaten Nunukan sebagaimana diuraikan dalam bagian tentang hukum butir 4; ----------------------------

7.2.5.4

Bahwa dengan demikian pasar bersangkutan dalam perkara a quo adalah pasar jasa pemasangan Instalasi listrik di wilayah Kabupaten Nunukan;---------------------------------------

7.2.5.5

Bahwa konsumen dalam perkara a quo adalah pemilik barang yang menggunakan jasa pemasangan instalasi listrik di Wilayah Kabupaten Nunukan;----------------------------

7.2.5.6

Bahwa konsumen membayar jasa instalasi listrik yang berpedoman pada tarif kesepakatan menggunakan harga yang seragam sebagai langkah awal untuk melakukan negosiasi, yaitu sesuai tarif kesepakatan antara Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, yang difasilitasi oleh Terlapor XIV dan XV; -------------------------------------

7.2.5.7

Bahwa dengan demikian, unsur dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama terpenuhi;

8.

Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; --------------------------------------------Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi memandang perlu memberikan rekomendasi kepada: ---------------------------------------------------------------------8.1

Kepada Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk menerbitkan peraturan mengenai Tarif Satuan Instalasi Listrik; -----

halaman 72 dari 74

SALINAN 8.2

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian BUMN untuk memberikan pembinaan kepada Perusahaan Listrik Negara untuk tidak memfasilitasi kesepakatan harga yang dilakukan oleh asosiasi ataupun pelaku usaha; ---------------------------------------------------------------------------------

9.

Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; ------------------Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; ----------------------------------------------------------------------------9.1

Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor yaitu Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,XIII,XIV, XV, telah bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan; -------

9.2 10.

Bahwa seluruh Terlapor telah mengakui perbuatannya; ----------------------

Tentang Diktum Putusan dan Penutup; --------------------------------------------Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:

MEMUTUSKAN 1.

Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, dan Terlapor XV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----------------------------------------------------------------------------------------

2.

Membatalkan kesepakatan harga instalasi listrik tanggal 4 Oktober 2011 yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, dan Terlapor XV; ---------------

3.

Menghukum Terlapor XV denda sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) dan disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ----------------------------------------

4.

Menetapkan denda tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Komisi yang menentukan lain dan/atau karena Terlapor XV sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) tahun melakukan perbuatan yang dapat dihukum; -----------------------------------------------------------------------------------

halaman 73 dari 74

SALINAN Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi yang terdiri

dari

Kamser

Lumbanradja,M.B.A.

sebagai

Ketua

Majelis

Komisi;

Dr.Sukarmi.,S.H.,M.H., Dr.Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. masing masing sebagai Anggota Majelis Komisi pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Kamser Lumbanradja,M.B.A. sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr.Sukarmi.,S.H.,M.H. sebagai anggota Majelis Komisi dan Dr.Syarkawi Rauf,S.E., M.E. sebagai Anggota Majelis Komisi Pengganti, dengan dibantu oleh Ratmawan Ari Kusnandar, S.H. dan Jafar Aly Barsyan, S.H., masing-masing sebagai Panitera. -------

Ketua Majelis Komisi, t.t.d. Kamser Lumbanradja,M.B.A. Anggota Majelis Komisi,

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

t.t.d.

Dr.Sukarmi.,S.H.,M.H.

Dr. Drs. Chandra Setiawan,M.M.,Ph.D

Panitera, t.t.d.

t.t.d.

Ratmawan Ari Kusnandar, S.H.

Jafar Aly Barsyan, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya, SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Direktur Persidangan

A. Junaidi, S.H., M.H., LL.M., M.Kn.

halaman 74 dari 74