Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.49554/PP/M.XV/99/2013
Jenis Pajak
: Gugatan
Tahun Pajak
: 2009
Pokok Sengketa
: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP2253/WPJ.07/2012 tanggal 26 November 2012, tentang Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN Barang dan Jasa Nomor: 00005/407/09/053/11 tanggal 04 April 2011 Masa Pajak Oktober 2009;
Menurut Tergugat : bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN Barang dan Jasa Nomor : 00005/407/09/053/11 Masa Pajak Oktober 2009 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pa.ak Badan dan Orang Asing Satu Nomor : LAP-099/WPJ.07/KP.0700/2010 tanggal 04 April 2011; Menurut Pengugat : bahwa atas SKPLB PPN Barang dan Jasa Nomor : 00005/407/09/053/11 Masa Pajak Oktober 2009, Penggugat mengajukan Permohonan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPLB PPN Barang dan Jasa dengan Surat Nomor : 131/S-008/2012 tanggal 30 Agustus 2012 dan dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP2253/WPJ.07/2012 tanggal 26 November 2012 telah ditolak, sehingga dengan Surat Nomor : 196/S-012/2012 tanggal 20 Desember 2012 mengajukan Gugatan; Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding Pendapat Majelis
: bahwa Surat Gugatan Nomor : 196/S-012/2012 tanggal 20 Desember 2012 ditandatangani oleh Chief of Representative Office. bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap Surat Gugatan Nomor : 196/S012/2012 tanggal 20 Desember 2012. bahwa berdasarkan Penelitian Majelis, Penggugat mengajukan alasan Gugatan yaitu Tergugat menolak permohonan Penggugat atas Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPLB PPN Barang dan Jasa dengan Surat Nomor : 131/S-008/2012 tanggal 30 Agustus 2012. bahwa Majelis berpendapat Penggugat mengajukan Gugatan sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN Barang dan Jasa Nomor : 00005/407/09/053/11 tanggal 04 April 2011 Masa Pajak Oktober 2009. bahwa Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan : Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak. bahwa Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan :
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu: a. b. c. d. e.
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
bahwa Pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan : Keberatan harus diajukan dalam Jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. bahwa Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan : Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat : a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, b. Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, c. Mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar, atau, d. Membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa : 1. Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, atau, 2. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak. bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan : Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak. bahwa Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan : Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. bahwa Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan : Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
bahwa Majelis berpendapat objek yang dipermasalahkan Penggugat adalah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN Barang dan Jasa Nomor: 00005/407/09/053/11 tanggal 04 April 2011 Masa Pajak Oktober 2009. bahwa Majelis berpendapat Penggugat tidak setuju atas koreksi Tergugat atas besarnya “Kompensasi Kelebihan PPN dari Masa Pajak Sebelumnya” dan “PPN yang Dapat Dikompensasikan Ke Masa Pajak Berikutnya”. bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPLB PPN Barang dan Jasa dengan Surat Nomor : 131/S-008/2012 tanggal 30 Agustus 2012 yang dijawab oleh Tergugat dengan Keputusan Tergugat Nomor : KEP-2253/WPJ.07/2012 tanggal 26 November 2012 dengan keputusan menolak permohonan Penggugat. bahwa Majelis berpendapat sengketa koreksi Tergugat atas besarnya “Kompensasi Kelebihan PPN dari Masa Pajak Sebelumnya” dan “PPN yang Dapat Dikompensasikan Ke Masa Pajak Berikutnya” yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN Barang dan Jasa Nomor: 00005/407/09/053/11 tanggal 04 April 2011 merupakan objek keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 aquo. bahwa oleh karena sengketa koreksi Tergugat dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN Barang dan Jasa Nomor : 00005/407/09/053/11 tanggal 04 April 2011 Masa Pajak Oktober 2009 merupakan objek keberatan maka menurut Majelis jika Penggugat tidak setuju atas keputusan Tergugat maka seharusnya Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan tidak dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) Undang-undang aquo. bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan Penggugat tidak menggunakan kuasa Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 karena telah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirimkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN Barang dan Jasa Nomor : 00005/407/09/053/11 tanggal 04 April 2011 sebagaimana dimaksud pada Pasal Pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sehingga Penggugat menggunakan kuasa Pasal 36 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. bahwa Majelis berpendapat Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 merupakan kewenangan (diskresi) Tergugat. bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan Surat Gugatan Penggugat Nomor : 196/S-012/2012 tanggal 20 Desember 2012 tidak memenuhi ketentuan sebagai Surat Gugatan sehingga pemeriksaan ketentuan formal lainnya maupun materi Gugatan tidak diperiksa lebih lanjut. Pendapat Berbeda (Dissenting Opinions) : bahwa terhadap sengketa gugatan ini, Hakim Anggota Sartono, SH, M.Si., memberikan pendapat yang berbeda dengan pendapat sebagai berikut :
bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan: Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 aquo, menyatakan : Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. bahwa Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, menyatakan : Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang, b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan Pajak, c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26, atau d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. hanya dapat diajukan kepada badan peradilan Pajak. bahwa Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan aquo, menyatakan : Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu: a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, c. Surat Ketetapan Pajak Nihil, d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. bahwa Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan aquo, menyatakan : (1) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan, (2) Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis, (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar, (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf
d, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut, (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 aquo, menyatakan : Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan UndangUndang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan aquo, menyatakan: Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar. bahwa Hakim Anggota Sartono, SH, M.Si. berpendapat bahwa Keputusan Tergugat Nomor : KEP-2313/WPJ.07/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKB PPN Barang dan Jasa merupakan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan aquo, sehingga Hakim Anggota Sartono, SH, M.Si. berpendapat Keputusan Tergugat Nomor : KEP2313/WPJ.07/2012 tanggal 3 Desember 2012 aquo bukan merupakan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan aquo. bahwa Hakim Anggota Sartono, SH, M.Si. berpendapat Keputusan Tergugat Nomor : KEP-2313/ WPJ.07/2012 tanggal 3 Desember 2012 aquo merupakan keputusan yang berkaitan dengan Surat Ketetapan Pajak sehingga Hakim Anggota Sartono, SH, M.Si. berpendapat Keputusan Tergugat Nomor : KEP2313/WPJ.07/2012 tanggal 3 Desember 2012 merupakan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan. bahwa Hakim Anggota Sartono, SH, M.Si. berpendapat keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan aquo tidak dikecualikan sebagai objek Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 aquo sehingga Hakim Anggota Sartono, SH, M.Si. berpendapat Keputusan Tergugat Nomor : KEP-2313/WPJ.07/2012 tanggal 3 Desember 2012 aquo merupakan keputusan yang dapat diajukan gugatan sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 aquo. bahwa dengan demikian Hakim Anggota Sartono, SH, M.Si. berkesimpulan Surat Gugatan Penggugat Nomor : 196/S-012/2012 tanggal 20 Desember 2012 memenuhi ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 aquo, sehingga pemeriksaannya dapat dilanjutkan pada pemenuhan ketentuan formal lainnya. Memperhatikan
: Surat Gugatan, Surat Tanggapan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis a quo.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini.
Memutuskan
: Menyatakan gugatan Pengugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor : KEP2253/WPJ.07/2012 tanggal 26 November 2012, tentang Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN Barang dan Jasa Nomor : 00005/407/09/053/11 tanggal 04 April 2011 Masa Pajak Oktober 2009, tidak dapat diterima. Demikian diputus di Jakarta berdasarkan suara terbanyak setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2013, oleh Hakim Majelis XV Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor : Pen.00154/PP/PM/II/2013 tanggal 15 Februari 2013, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut : Drs. Didi Hardiman, Ak. Drs. Tonggo Aritonang, Ak. M.Sc. Sartono, SH, M.Si Andre Irwanda
sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti,
Putusan Nomor : Put.49554/PP/M.XV/99/2013 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis XV sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor : Pen.00154/PP/PM/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 juncto Revisi Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor : Rev.Pen1501A/ PP/PM/IV/2013 tanggal 15 April 2013, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut : Drs. Didi Hardiman, Ak. Drs. Tonggo Aritonang, Ak. M.Sc. Djangkung Sudjarwadi, SH, L.L.M. Andre Irwanda
sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Tergugat maupun Penggugat.
