Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.44385/PP/M.XV/16/2013
Jenis Pajak
: Pajak Pertambahan Nilai
Tahun Pajak
: 2007
Pokok Sengketa
: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2007 sebesar Rp.2.842.837.790,00;
Menurut Terbanding: bahwa Dasar Pengenaan Pajak dikoreksi positif sebesar Rp.2.842.837.790,00 berdasarkan ekulisasi dengan Peredaran Usaha pada PPh Badan Tahun Pajak 2007; Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding menolak dan tidak setuju atas penentuan Dasar Pengenaan Pajak Terbanding, karena penentuan DPP menurut Terbanding khususnya masa Pajak Desember 2007 sangat drastis kenaikannya dibandingkan dengan Masa Pajak sebelumnya (Januari s.d November 2007); Pendapat Majelis : bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap sengketa yang diajukan oleh Pemohon Banding. bahwa berdasarkan penelitian Majelis dan keterangan dalam persidangan diketahui penghitungan Dasar Pengenaan Pajak yang PPN-nya harus dipungut sendiri menurut Terbanding dan Pemohon Banding adalah sebagai berikut : No. 1. 2.
Uraian Furniture Merk Lovina Furniture Merk lainnya Jumlah
Cfm. Terbanding (Rp.) 53.150.250,00 2.932.100.445,00 2.985.250.695,00
Cfm. Pemohon Banding (Rp.) 64.111.500,00 108.275.000,00 172.386.500,00
Selisih (Rp.) (10.961.250,00) 2.823.825.445,00 2.812.864.195,00
bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan Dasar Pengenaan Pajak yang PPN-nya harus dipungut sendiri seharusnya adalah sebesar Rp.172.386.500,00. bahwa berdasarkan penelitian Majelis dalam Surat Banding diketahui Dasar Pengenaan Pajak yang PPN-nya harus dipungut sendiri dalam Surat Banding adalah sebesar Rp.172.386.500,00 sehingga Majelis berpendapat penghitungan Dasar Pengenaan Pajak yang PPN-nya harus dipungut sendiri adalah sebesar yang dinyatakan dalam Surat Banding yaitu sebesar Rp.172.386.500,00. bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas penghitungan Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak yang PPN-nya harus dipungut sendiri untuk furniture merek lainnya dan atas Dasar Pengenaan Pajak yang PPN-nya harus dipungut sendiri merk Lovina memang belum dilaporkan namun penghitungan Peredaran Usaha merk Lovina oleh Terbanding lebih kecil dari penghitungan menurut Pemohon Banding. bahwa Majelis berpendapat Pemohon Banding tidak mengajukan sengketa terhadap Penetapan Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak yang PPN-nya harus dipungut furniture merk Lovina sehingga yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah Penetapan Terbanding atas Peredaran Usaha furniture merk lainnya. bahwa di dalam persidangan Terbanding memberikan keterangan terhadap koreksi yang dilakukannya.
bahwa menurut Terbanding. pemeriksaan awalnya hanya berdasarkan kartu stock, namun setelah Pemeriksa meninjau lokasi gudang dan ditemukan buku stock sehingga akhirnya dilakukan koreksi berdasarkan buku stock. bahwa kartu stock disimpan di toko sedangkan buku gudang.
stock disimpan di
bahwa catatan yang terdapat dalam kartu stock telah dilaporkan dalam SPT Pemohon Banding. bahwa ada beberapa posisi gudang Pemohon Banding dan Terbanding hanya masuk ke gudang milik Pemohon Banding dengan alamat toko Pemohon Banding dengan gudang berbeda. bahwa Terbanding berpendapat gudang tersebut adalah milik Pemohon Banding saja dan buku stocknya pun milik Pemohon Banding saja, sehingga Terbanding memasukkan semua persediaan tersebut menjadi persediaan Pemohon Banding. bahwa koreksi berasal dari selisih persediaan dengan harga rata-rata dan koreksi Harga Pokok Penjualan berasal dari nilai pembelian. bahwa oleh karena buku persediaan tidak dirinci per bulan, koreksi dimasukkan semua di bulan Desember. bahwa dalam persidangan Terbanding sesuai permintaan Majelis telah meneliti ulang buku stock dan kartu stock. bahwa berdasarkan penelitian Terbanding, terdapat merk-merk yang terdapat baik dalam kartu stock barang dan buku stock barang antara lain merk Saga, Victor, Futura, Gudmo, Indachi, Zetta, dan Isebel. bahwa Terbanding berpendapat antara buku stock barang dengan kartu persediaan barang ada kaitannya sehingga tidak medukung pernyataan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa data yang tercantum dalam buku stok barang dengan kartu persediaan barang adalah berbeda. bahwa di dalam persidangan Pemohon Banding memberikan keterangan terhadap koreksi yang dilakukan Terbanding. bahwa buku stock barang dipergunakan untuk mencatat barang ex-pabrik dari rekanan tetap di pulau Jawa (Surabaya dan Jakarta), sedangkan kartu stock dipergunakan untuk mencatat barang pembelian local (Makassar). bahwa adanya beberapa jenis merk barang yang terdapat dalam kartu stock dan buku stock barang karena pengerjaan pencatatan ketika itu belum tertib karena ketidakcermatan SDM yang menangani sehingga masih ada beberapa merk barang yang bercampur (pencatatan ganda). bahwa meskipun demikian, pada prinsipnya keseluruhan barang yang dijual baik merk Lovina maupun merk lainnya menggunakan nota/faktur penjualan karena barang diantar ke alamat pembeli baik yang dalam kota maupun yang di luar kota sehingga tidak mungkin ada barang terjual tanpa nota/faktur penjualan. bahwa adapun tidak seluruh penjualan terlapor dalam SPT, hal itu karena kelemahan SDM yaitu staf karyawan yang bertugas menangani.
bahwa namun demikian, Dasar Pengenaan Pajak yang PPN-nya harus dipungut sendiri untuk merek lainnya yang tidak dilaporkan jumlahnya tidak sebesar menurut temuan Terbanding yaitu sebesar Rp. 2.932.100.445,00. bahwa Dasar Pengenaan Pajak yang PPN-nya harus dipungut sendiri merk lainnya sesuai bukti/nota (faktur) penjualan hanya sebesar Rp.108.275.000,00. bahwa beberapa merk barang dicatat dalam buku stock dan juga dicatat dalam kartu stock yang dikoreksi Terbanding sebanyak 7 (tujuh) jenis merk barang telah diketahui dari nota/faktur penjualan, jumlahnya sebanyak 643 buah dengan harga penjualan sebesar Rp.277.980.000,00, yang perinciannya sebagai berikut: No.
Merk Barang
1. Saga 2. Victor 3. Futura 4. Gudmo 5. Indachi 6. Zetta 7. Izebel Jumlah
Jumlah Barang 2 40 198 12 91 19 281 643
Harga Penjualan (Rp.) 1.090.000 17.845.000 41.575.000 26.155.000 84.005.000 30.140.000 77.530.000 277.980.000
bahwa sebagai kelengkapan. terlampir daftar penjualan barang dengan alat bukti nota penjualan yang di dalamnya tertera catatan sebagai berikut : - Nomor/tanggal, - Nama/alamat/nomor telepon/HP, - Jenis/Merk Barang, - Banyaknya/satuan barang, - Harga satuan dan jumlah harga. bahwa gudang yang dimiliki hanya 1 (satu) untuk dipergunakan menyimpan barang-barang milik dari 3 (tiga) orang bersaudara yaitu CV. AAA, CV. XXX, dan PT. XYZ. bahwa barang masuk/keluar dicatat dalam 1 (satu) buku persediaan dan 1 (satu) kartu persediaan. bahwa barang yang dicatat keluar dari gudang tidak berarti barang sudah terjual tetapi diantar/diangkut ke salah satu dari ketiga toko/showroom tersebut. bahwa barang yang terjual seluruhnya melalui toko/showroom dan setiap penjualan dibuatkan nota/faktur penjualan. bahwa barang yang terjual diantar ke alamat pembeli dan tidak ada penjualan barang tanpa nota/faktur penjualan. bahwa terdapatnya selisih jumlah satuan barang menurut buku stock dan kartu stock karena buku stock dipergunakan mencatat barang masuk dari pabrik yang dipesan secara rutin dari luar daerah/pulau Jawa yang jumlahnya lebih besar, sedangkan kartu stock dipergunakan mencatat pembelian barang secara lokal yang jumlahnya lebih kecil, meskipun demikian masih ada beberapa jenis barang dengan pencatatan ganda karena ketidakcermatan SDM/karyawan yang menangani ketika itu. bahwa barang dengan pencatatan ganda sebanyak 643 buah seharga Rp.277.980.000,00 sudah diperhitungkan sebagai bagian dari peredaran usaha sebesar Rp.2.220.583.954,00.
bahwa berdasarkan segala uraian diatas dapat disimpulkan dan ditegaskan halhal sebagai berikut: - bahwa barang yang keluar dari gudang tidak dapat dianggap sebagai penjualan Pemohon Banding tetapi diantar/disuplay ke toko/showroom salah satu dari ketiga perusahaan milik bersaudara, - bahwa setiap penjualan barang dibuatkan nota/faktur penjualan baik merk Lovina maupun merk lainnya, - bahwa tidak ada penjualan tanpa nota/faktur penjualan karena barang diantar ke alamat pembeli sesuai yang tercantum dalam nota/faktur penjualan, - bahwa perbedaan jumlah/jenis barang menurut buku persediaan dengan kartu persediaan adalah wajar karena buku persediaan dipergunakan mencatat barang masuk dari pabrik yang dipesan secara rutin dari luar daerah/pulau Jawa yang jumlahnya lebih besar. sedangkan kartu persedian dipergunakan mencatat pembelian barang secara lokal yang jumlahnya lebih kecil, - bahwa koreksi peredaran usaha yang dilakukan Terbanding hanya berdasarkan asumsi bukan fakta karena menghitung dengan menggunakan sample dengan penentuan harga rata-rata yang jelas perpajakan. karena itu tidak dapat dipertahankan kebenaran materiil dan keakuratannya. bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan : “ Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan”. bahwa Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan : “ Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya”. bahwa Pasal 28 ayat (7) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan : “ Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta. kewajiban. Modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang”. bahwa Penjelasan Pasal 28 ayat (7) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan : “ Pengertian pembukuan telah diatur dalam Pasal 1 angka 26. Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan agar dari pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan. pajak-pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat dihitung dengan benar maka pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewa,. jumlah pembayaran atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim
dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain”. bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap kartu stock dan buku stock. bahwa berdasarkan penelitian Majelis terdapat beberapa merk barang dicatat dalam buku stock dan juga dicatat dalam kartu stock. bahwa Majelis tidak dapat menelusuri pemasukan dan pengeluaran barang milik Pemohon Banding dari kartu stock. bahwa Majelis berpendapat Pemohon Banding telah melakukan pembukuan dalam mencatat pembelian dan penjualan maupun persediaan namun pembukuan yang dilaksanakan oleh Pemohon Banding tidak diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia. bahwa kelemahan pembukuan tersebut telah diakui oleh Pemohon Banding. bahwa Majelis tidak dapat mengetahui secara pasti besarnya harta. kewajiban. penghasilan dan biaya. serta penjualan dan pembelian, untuk dapat menghitung besarnya pajak yang terutang sebagaimana yang dinyatakan Pemohon Banding. bahwa berdasarkan bukti/dokumen yang diajukan dalam persidangan. keterangan para pihak, dan keyakinan hakim, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp.2.842.837.790,00 tetap dipertahankan. Memperhatikan
: Surat Permohonan Banding, Surat Uraian banding, Surat Bantahan Pemohon serta hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. 2. Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.
Memutuskan
: Menyatakan Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-721/WPJ.15/2011 tanggal 20 Oktober 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2007 Nomor : 00115/207/07/812/10 tanggal 24 Agustus 2010.