2013

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT-46348/PP/M.VIII/15/2013

Jenis Pajak

: Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak

: 2008

Pokok Sengketa

: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Penghasilan Neto PPh Badan Tahun 2008 sebesar Rp 8.456.502.572,00 yang terdiri dari: -

-

Penghasilan Luar Usaha Deviden Jasa Manajemen Biaya Usaha Jumlah

Rp. Rp.

Rp.

5.933.430.200,00

Rp. Rp.

2.523.072.372,00 8.456.502.572,00

5.880.000.000,00 53.430.200,00

Penghasilan dari Luar Usaha bahwa koreksi penghasilan luar usaha sebesar Rp. 5.933.430.200,00 : - Penghasilan dari Deviden sebesar Rp. 5.880.000.000,00 - Penghasilan dari Jasa Manajemen Rp. 53.430.200,00 Koreksi Penghasilan dari Deviden Menurut Terbanding: bahwa atas koreksi Deviden, Tim Pembahas menetapkan koreksi pengeluaran diubah menjadi koreksi pendapatan lain berupa Deviden, didasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) huruf f UU PPh dimana disebut tentang kriteria usaha dan berdasarkan isi pasal tersebut disimpulkan kegiatan Pemohon Banding menjual computer tidak termasuk dalam kriteria usaha aktif. Menurut Pemohon : bahwa pada tanggal 21 Juni 2007, Pemohon Banding dan Suez Environnement telah menandatangani perjanjian "Provision of Management Service" dimana mengacu pada perjanjian "Provision of Management Service" tersebut maka pihak yang memberikan penugasan penyediaan jasa manajemen adalah Suez Environnement dan bukan PT. XXX. Sesuai dengan perjanjian tersebut, pihak yang akan membayarkan imbalan atas jasa manajemen (management fee) yang dilakukan Pemohon Banding adalah Suez Environnement dan bukan PT. XXX. Menurut Majelis

: bahwa yang menjadi dasar koreksi sengketa atas Penghasilan Luar Usaha sebesar Rp 5.880.000.000,00 adalah penerapan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. bahwa Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor : 17 Tahun 2000 menyatakan ”Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat : 1. 2.

Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan dan bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang nomor : 17 Tahun 2000 menyatakan bahwa deviden bukan sebagai objek apabila memenuhi syarat yaitu deviden yang dibagikan tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan dan kepemilikan saham paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham. bahwa dari syarat agar deviden dinyatakan bukan objek pajak, hanya syarat Wajib Pajak harus mempunyai penghasilan aktif di luar kepemilikan saham yang menjadi sengketa antara Pemohon Banding dan Terbanding. bahwa menurut Terbanding, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-167/PJ.313/2003 tanggal 5 Maret 2003 dan S-341/PJ.312/2003 tanggal 26 Mei 2003 dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha penjualan komputer yang dilakukan oleh Pemohon Banding bukan merupakan kegiatan usaha yang sesuai dengan tujuan dan bidang keahlian atau bidang usahanya yaitu bidang investasi. Demikian pula kegiatan manajemen services tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan usaha aktif karena kegiatan ini hanya semata-mata memberikan jasa manajemen kepada anak perusahaanya. Sehingga dividen yang diterima Pemohon Banding tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 3 huruf f UU PPh. bahwa menurut Pemohon Banding, selama tahun 2008, Pemohon Banding melakukan kegiatan-kegiatan usaha aktif sebagai berikut: - Perdagangan komputer kepada PT. SSS sebesar Rp 269.777.016,00, - Perdagangan Voucher Esia, kartu perdana Esia kepada PT. Ruang Semesta Kreasi sebesar Rp. 1.464.650.157,00, - Penyediaan jasa manajemen kepada Suez Environnement sebesar Rp . 4.316.574.848,00. bahwa sesuai dengan Pasal 3 Perubahan Terakhir Akta Pendirian Pemohon Banding Nomor 73 tanggal 15 Oktober 1997 yang dibuat oleh Notaris, kegiatan usaha Pemohon Banding antara lain meliputi perdagangan umum, perindustrian, pembangunan, konstruksi, pertambangan, pengangkutan, pertanian, serta jasa dan konsultan. bahwa mengacu pada fakta di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa kegiatan usaha sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi kriteria "usaha aktif' sesuai dengan Pasal 4 ayat 3 huruf f Undang-undang Nomor 17/2000 dimana: -

Pemohon Banding telah melakukan kegiatan usaha sesuai dengan tujuan dan bidang usaha Pemohon Banding yaitu perdagangan umum, konstruksi, dan jasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Perubahan Terakhir Akta Pendirian Pemohon Banding Nomor 73 tanggal 15 Oktober 1997 yang dibuat oleh Notaris

-

Kegiatan usaha Pemohon Banding bersifat riil dimana Pemohon Banding secara umum memperdagangkan komputer kepada PT. SSS, menyediakan jasa manajemen kepada Suez Environnement berdasarkan praktek bisnis yang lazim dimana Pemohon Banding tidak memiliki hubungan istimewa dengan PT. SSS dan Suez Environnement seperti dimaksud dalam Pasal 18 ayat 4 UndangUndang Nomor 7/1983 tentang Pajak Penghasilan sebagimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17/2000.

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan alasan koreksi atas penerimaan dividen bahwa Pemohon Banding karena tidak ada peraturan perpajakan yang mengatur mengenai "kegiatan-kegiatan

apa saja yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan" atau "berapa jumlah biaya yang masuk akal yang boleh dikeluarkan atau dibebankan oleh suatu perusahaan" dalam menjalankan bidang usahanya sehingga dikategorikan sebagai kegiatan aktif suatu perusahaan. bahwa dari bukti-bukti dan penjelasan Terbanding maupun Pemohon Banding dalam persidangan diketahui sebagai berikut : bahwa yang berkaitan dengan usaha aktif : bahwa Pemohon Banding mendalilkan bahwa pada tahun 2008 telah melakukan penjualan komputer kepada PT. SSS sebesar Rp 269.777.016,00. bahwa dari bukti Akta Notaris Benny Kritaianto SH nomor : 38 tanggal 8 Agustus 2008 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham diketahui bahwa dalam Pasal 3 disebutkan bahwa kegiatan usaha Pemohon Banding adalah sebagai berikut : a. Menjalankan perdagangan impor dan ekspor antar pulau, daerah serta lokal bergerak dalam bidang ekspor-impor franchise bertindak sebagai penyalur dari berbagai macam barang dagangan baik atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain secara komisidn bertindak sebagai grosir leveransir pemasok, agen/perwakilan, komisioner, upplier, dealer, distributor dari badan-badan dan perusahaan-perusahan lain, baik dari dalam - negeri maupun luar negeri dari segala macam barang dagangan terutama telekomunikasi, elektronik din komputer (perangkat lunak dan keras) dan barang-bararg yang berhubungan serta yang diperlukan untuk pemakainya, antara lain (tetapi tidak terbatas) suku-suku cadang, komponen-komponen dan bahan-bahan pemakaian untuk barang-barang telekomunikasi dan komputer komputer, kecuali keagenan dalam bidang perjalanan, b. Mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang perindustrian antara lain industri kendaraan bermotor, industri komponen kendaraan bermotor, industry alat-alat berat, industri perkayuan, industri elektronik, industri sepatu, industri pembangkit tenaga listrik, pembuatan perakitan barang telekomunikasi, elektronik, industry teknologi informasi dan industri telekomunikasi, elektronik serta komputer (perangkat lunak dan keras) dan agro industri dan barang-barang yang berhubungan serta yang diperlukan untuk pemakaiannya, antara lain (tetapi tidak terbatas) suku-suku cadang, komponen-komponen dan bahan-bahan pemakaian untuk barang- barang pembangkit Listrik telekomunikasi, elektronik dan komputer-komputer setelah memberikan pelayanan purna jual dan pendistribusian pemakaian barang barang tersebut diatas termasuk pabrik pabrik, home industry dan kerajinan tangan serta memasarkn hasil hasil produksinya, c. mendirikan dan menjalankan usaha di bidang pembangunan, penjualan, penata-usahaan dan jasa gedung gedung perkantoran, perumahan dan bangunan-bangunan lainnya termasuk segala fasilitasnya, d. menjalankan usaha dalam bidang konstruksi, pengilingan, perekayasaan, perancangan dan pemetaan yang diperlukan dalam menjalankan kegiatankegiatan usaha di atas, terutama dalam usaha industri pembangkit listrik, telekomunikasi air, elektronik dan komputer serta jalan tol, e, mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang pertambangan yang diijinkan oleh pemerintah,terutama dalam usaha tambang batu bara, f. mengusahakan pengangkutan umum dan logistik antara lain dengan mempergunakan bus, truck, kapal, serta kendaraan bermotor lainnya,

g. mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan, h. menjalankan usaha dalam bidang jasa dan konsultan pada umumnya, sehubungan dengan kegiatan usaha di atas, terutama jasa pelayanan dibidang usaha yang menyangkut infrastruktur yang antara lain meliputi telekomunikasi jasa penyediaan tenaga listrik, air dan jasa pelayanan jalan tol, jasa yang berhubungan dengan ekonomi, manajemen, perdagangan, industri dan pembangunan, kecuali jasa dan konsultan dalam bidang hukum dan Pajak. bahwa menurut Terbanding biaya usaha yang dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2008 terdiri dari: No Uraian 1 Gaji, upah, bonus 2 Biaya Transportasi 3 Biaya penyusutan dan amortisasi 4 Biaya sewa 5 Biaya sehubungan dengan jasa 6 Biaya lainnya Jumlah

Jumlah 7.835.249.786,00 361.883.822,00 118.794.675,00 898.692.080,00 2.685.645.935,00 2.732.362.702,00 14.632.629.000,00

bahwa jumlah biaya usaha sebesar Rp 14.632.629.000.00, adalah 844% dari peredaran usaha menurut Pemohon Banding. bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor : S1888/WPJ.19/2011 tanggal 26 September 2011selama tahun 2008, penghasilan usaha yang diperoleh Pemohon Banding adalah dari: Uraian Sales of Goods — PC Notebook Sale of Goods — LCD Monitor Sale of Goods - Printer

Menurut SPT/WP 189.219.980 31.410.043 49.146.993 269.777.016

Sale of Goods — Voucher Esia Sale of Goods — HP Huawei Esia Sale of Goods — Perdana Esia Jumlah

1.155.970.753 269.830.909 38.848.495 1.464.650.157 1.734.427.173

bahwa menurut Terbanding penjualan PC Notebook, LCD monitor, dan printer yang dilakukan Pemohon Banding dengan jumlah total sebesar Rp 269.777.016,00 Harga Pokok Penjualannya adalah sebesar Rp 266.642.812,00 sehingga gross profitnya hanya Rp 3.134.204,00 atau hanya 1,16% dari harga jual. bahwa atas usaha Pemohon Banding dalam berupa penjualan komputer Majelis berpendapat : bahwa menurut Terbanding penjualan PC Notebook, LCD monitor, dan printer yang dilakukan Pemohon Banding dengan jumlah total sebesar Rp 269.777.016,00 Harga Pokok Penjualannya adalah sebesar Rp 266.642.812,00 sehingga gross profitnya hanya Rp 3.134.204,00 atau hanya 1,16% dari harga jual. bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak membantah keterangan yang disampaikan oleh Terbanding tersebut.

bahwa menurut Majelis suatu hal yang tidak lazim dalam usaha perdagangan komputer bila keuntungan kotornya hanya 1.16% dan penjualannya hanya dilakukan kepada satu pembeli. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa penjualan komputer yang dilakukan oleh Pemohon Banding bukan merupakan usaha aktif Pemohon Banding. bahwa sesuai dengan Laporan Penelitian Keberatan yang dibuat oleh Terbanding Nomor :LAP-254/WPJ.19/BD.05/2011 antara lain menyebutkan bahwa : - bahwa Pemohon Banding membeli barang (, Perdana Esia dan Voucer Esia)dari PT. ABC nilai pembeliannya adalah sebesar Rp. 1.454.545.455,00 dan kemudian menjual kembali ke PT. XYZ adalah sebesar Rp. 1.464.650.157,00 dengan demikian laba kotornya hanya sebesar Rp.10.104.702,00 atau 0.69% dari harga jual, - bahwa sesusi dengan laporan dari KPP Pratama Jakarta Matraman Nomor SP-464/WPJ.20/KP.0110/2009 tanggal 10 Desember 2009 diketahui PT. XYZ meruapakan Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan PT. ABC hal ini dapat dilihat dari kepemilikan saham dan penguasaan manajemen yang sama ( beberapa komisaris dan direktur nya sama), - bahwa sesuai dengan Faktur Pajak yang diterbitkan PT. ABC dan PT. XYZ memiliki alamat yang sama yaitu di Jalan Pramuka Raya No.10 Palmeriam, Jakarta Timur, - bahwa penandatangan Purchase Order dari PT. XYZ adalah Sdr. Edy Supriatna yang merupakan penandatangan pada surat jalan dari Karimun Semesta Niaga ke Pemohon Banding. bahwa dalam persidangan Pemohon banding tidak menanggapi laba kotor yang hanya sebesar 0.69% dari transaksi perdagangan tersebut dan adanya hubungan istimewa antara PT. ABC dan PT. XYZ. bahwa Majelis berpendapat transaksi perdagangan/penjualan Voucher Esia dan Kartu Perdana Esia merupakan transaksi perdagangan/ jual beli yang tidak lazim; bahwa menurut Terbanding jasa manajemen dilakukan Pemohon Banding sesuai dengan agreement antara Pemohon Banding dengan Suez Environnement tanggal 21 Juni 2006. Agreement ini merupakan bagian dari Technical Assistance and Technology License antara Suez Environnement dengan PT. SSS. bahwa Terbanding berpendapat sebagian besar biaya usaha yang dikeluarkan tidak terkait langsung dengan penghasilan usaha yang dilaporkan oleh Pemohon banding, tetapi berkaitan dengan survey, rencana investasi, penelitian dan sebagainya. bahwa Jasa Manajemen, sebesar Rp 4.370.005.048.00 (sesuai hasil pemeriksaan). Diberikan sesuai dengan agreement antara Pemohon Banding dengan Suez Environnement. Agreement ini merupakan bagian dari Technical Assistance and Technology License antara Suez Environnement dengan PT. SSS. bahwa agreement dilakukan dengan Suez Environnement, namun menurut Terbanding agreement ini merupakan bagian dari Technical Assistance and Technology License antara Suez Environnement dengan PT. SSS;

bahwa menurut Terbanding realisasi jasa manajemen diberikan kepada PT. SSS dikarenakan Cabang merupakan anak perusahaan dari Pemohon Banding dengan kepemilikan 30%. bahwa memperhatikan surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S167/PJ.313./2003 tanggal 5 Maret 2003 tentang PPh Pasal 23 atas dividen dan S-341/PJ.312/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang persyaratan usaha aktif untuk pengecualian/ pembebasan PPh atas dividen maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian usaha aktif diluar kepemilikan saham sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 3 huruf f Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan adalah kegiatan usaha aktif yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan bidang keahlian atau bidang usaha perusahaan. Kegiatan yang hanya semata-mata memberikan jasa manajemen kepada anak perusahaan misalnya, belum merupakan kegiatan usaha aktif.

bahwa dengan demikian manajemen service yang dilakukan Pemohon Banding kepada PT. SSS yang merupakan anak perusahaan tidak bisa dianggap sebagai usaha aktif perusahaan, karena perusahaan memiliki penyertaan 30% pada perusahaan yang memberikan manajemen fee.

bahwa dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-167/WP.313/2003 tanggal 5 Maret 2003 Angka 4 huruf bjuga menyebutkan Pengertian usaha aktif di luar kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan adalah kegiatan usaha aktif yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan bidang keahlian atau bidang usaha perusahaan. bahwa atas usaha Pemohon Banding dalam bidang jasa manajemen Majelis berpendapat : bahwa jasa manajemen dilakukan yang dilakukan oleh Pemohon Banding sesuai dengan agreement antara Pemohon Banding dengan Suez Environnement tanggal 21 Juni 2006. Agreement ini merupakan bagian dari Technical Assistance and Technology License antara Suez Environnement dengan PT. SSS. bahwa sesuai dengan agreement tersebut, maka Pemohon Banding akan memberikan jasa manajemen kepada PT. SSS, namun pembayarannya dilakukan oleh Suez Environnement. bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa atas Jasa Manajemen tersebut juga bukan merupakan usaha aktif dari Pemohon Banding sebagai pemegang 30 % saham dari PT. SSS. bahwa dalam persidangan Pemohon Banding hanya menjelaskan bahwa jasa manajemen hanya diberikan kepada PT. SSS. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak melakukan usaha aktif sehingga deviden sebesar Rp. 5.880.000.000,00 merupakan objek pajak. Koreksi Penghasilan dari Jasa Manajemen Menurut Terbanding: bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding nomor: S1888/WPJ.19/2011 tanggal 26 September 2011 sesuai dengan surat dari Suez Environnement kepada Pemohon Banding tanggal 21 Juni 2006 hal Provision

of Management Service, besarnya fee yang diterima Pemohon Banding adalah sebesar 0,4750% dari Net Revenue PT.PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding keberatan atas koreksi penghasilan luar usaha dari jasa manajemen sebesar Rp 53.430.200.00 dengan alasan berdasarkan kesepakatan antara Pemohon Banding dengan Suez Environnement, yang dimaksud dengan "Net Revenue Palyja" adalah Pendapatan Bersih PT Palyja dikurangi dengan piutang tak tertagih sebesar 3,5%. Menurut Majelis

: bahwa sesuai dengan Agreement antara Pemohon Banding dengan Suez Environnement tanggal 21 Juni 2006 angka 3 huruf (a), disebutkan bahwa : The Parties acknowledge that pursuant to the terms of the Technical Services Agreement, "SE" is entitled to certain annual Basic Fees calculated as a percentages of PALYJA's net revenues. Similarly, in consideration of Astratel providing the Management Services, SE shall pay to Astratel an annual fee (the "Astratel Fee") in the amount of 0.4750% of PALYJA's net revenues, PALYJA's net revenues being calculated on the same basis as they are for purposes of determining the Basic Fees under Schedule B to the Technical Service Agreement (except for the currency of payment of the Astratel fee). bahwa sesuai dengan agreement di atas maka diketahui kalau imbalan jasa pertahun yang diperoleh Pemohon Banding adalah sebesar 0.470 %. bahwa dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan bahwa Net Revenue untuk perhitungan management service fee adalah dengan dikurangi piutang tak tertagih. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat manajemen service fee yang diterima Pemohon Banding adalah sebesar : Rp. 920.001.062.823,00 x 0.4750 % = Rp. 4.370.005.048,00. bahwa dengan demikian Majelis mempertahankan koreksi Terbanding atas koreksi manajemen service fee sehingga perhitungan koreksi adalah : Manajemen Service Fee menurut Majelis Manajemen Service Fee menurut SPT Koreksi

Rp. Rp. Rp.

4.370.005.048,00 4.316.574.848,00 53.430.200,00

A. Biaya Usaha bahwa koreksi biaya usaha dilakukan pemeriksa pada pos penyesuaian fiskal positif bahwa koreksi yang dilakukan pemeriksa terdiri dari : Menurut No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Uraian Biaya Transportasi Biaya Jasa Konsultan Biaya Jamuan Biaya Kantor Peyusutan komersial diatas fiscal Biaya Astek dan Pensiun Biaya Pelatihan dan Pendidikan Biaya Iklan Biaya Komunikasi Biaya Keanggotaan Jumlah

PB 361.883.822 2.685.645.935 125.178.500 318.207.265 3.508.554 471.586.222 281.522.201 87.642.500 178.697.504 84.264.296

Pemeriksa 666.579.004 2.907.500 99.418.937 426.263.470 213.102.401 163.714.255 -

Koreksi 361.883.822 2.019.066.931 122.271.000 218.788.328 (3.508.554) 45.322.752 68.419.800 87.642.500 14.983.249 84.264.296 3.019.134.124

Koreksi yang diajukan keberatan dan banding 361.883.822 2.019.066.931 110.667.069 31.454.550 2.523.072.372

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis hanya akan memeriksa atas koreksi Terbanding yang diajukan keberatan dan banding oleh Pemohon Banding yaitu koreksi atas : - biaya transportasi sebesar Rp 361.883.822,00, - biaya Jasa Konsultan sebesar Rp 2.019.066.931,00,

- biaya Jamuan Rp. 110.667.069,00, - Biaya Kantor Rp 31.454.550.00. Koreksi biaya transportasi sebesar Rp 361.883.822,00 Menurut Terbanding: bahwa biaya transportasi sebesar Rp. 361.883.882,00, terdiri dari biaya tiket pesawat, voucher hotel, tiket kereta api, akomodasi hotel, ke beberapa tempat di luar negeri seperti Singapura, Eropa, Hongkong dan Macau. Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi biaya transportasi karena Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas biaya transportasi sebesar Rp. 361.883.882,00 tersebut. Menurut Majelis

: bahwa hasil pemeriksaan dalam persidangan diperoleh penjelasan sebagai berikut : bahwa berdasarkan penelitian pada bukti pengeluaran biaya transportasi yang ditunjukkan Pemohon Banding saat uji bukti berupa tiket, airportax, invoice, kuitansi, voucher payment, slip transfer, surat perjalanan dinas diketahui bahwa biaya transportasi yang dikeluarkan tersebut antara lain berupa parker, tol, tiket hotel, makan, jamuan/entertainment, sewa mobil dan lain-lain. bahwa menurut Terbanding biaya transportasi sebesar Rp. 361.883.882,00, terdiri dari biaya tiket pesawat, voucher hotel, tiket kereta api, akomodasi hotel, ke beberapa tempat di luar negeri seperti Singapura, Eropa, Hongkong dan Macau. bahwa perjalanan keluar negeri tersebut sebagian besar merupakan perjalanan Direktur (Angky Utarya Tisnadisastra dan Herawati Prasetyo ) dan Komisaris (Irawan Santoso) dan sebagian kecil dari pegawai bagian Legal. bahwa sebagian kecil tujuan perjalanan tersebut adalah menghadiri konferensi Jardine Mathenson Group Legal Conference dan konferensi WIMAX, namun tujuan dari sebagian besar perjalanan lainnya tidak diketahui dengan pasti. bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi biaya transportasi karena Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas biaya transportasi sebesar Rp. 361.883.882,00 tersebut. bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi biaya transportasi sebesar Rp. 361.883.882,00 karena biaya tersebut adalah untuk biaya transportasi ke luar negeri dalam rangka konferensi WIMAX, konferensi Jardine Matheson Group Legal, kongres Asia Power & Energy, meeting dengan Suez, dan sebagainya yang terkait dengan bidang usaha Pemohon Banding yaitu konstruksi (infrastruktur). bahwa Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat 1) menyebutkan : Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi : a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan. bahwa dalam Penjelasam Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat 1 huruf a menyebutkan :

” Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak”. bahwa Pemohon Banding tidak pernah menyampaikan hasil-hasil dari meeting ataupun konferensi yang dihadiri oleh pengurus maupun pegawai Pemohon Banding yang berhubungan dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. bahwa dengan demikian Majelis berpendapat Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa biaya transportasi yang digunakan oleh baik pengurus maupun pegawai Pemohon Banding berkaitan dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. bahwa berdasarkan uraian di atas , Majelis berkesimpulan bahwa Koreksi biaya transportasi sebesar Rp 361.883.822,00 tetap dipertahankan. Koreksi biaya Jasa Konsultan sebesar Rp 2.019.066.931,00 Menurut Terbanding: bahwa Pemohon Banding membebankan biaya jasa konsultan pada SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2008 sebesar Rp 2.685.645.935,00. Menurut Pemohon : bahwa dalam persidangan Pemohon Banding mengemukakan biaya konsultasi adalah biaya yang dikeluarkan dalam menyewa konsultan dalam rangka memberikan advise tentang proyek yang akan dikerjakan oleh Pemohon Banding apakah proyek-proyek “visible” atau tidak. Menurut Majelis

: bahwa koreksi atas jasa konsultan sebesar Rp 2.019.066.931,00 adalah terdiri dari : 1. 2.

Biaya jasa konsultan atas proyek-proyek (Proyek SK Gas, Proyek Teluk Naga dan Proyek Power Pemalang) Biaya jasa konsultan PT. Harya Pertiwi Raya atas proyek Tower XL Total

Rp.

1.964.066.931,00

Rp.

55.000.000,00

Rp.

2.019.066.931,00

bahwa atas hasil uji bukti jasa kosultan atas proyek-proyek tersebut di atas diketahui : 1. Untuk proyek-proyek SK Gas, Teluk Naga dan Power Pemalang dibatalkan, 2. Untuk konsultan proyek Tower XL diketahui bahwa PT. XYZ, konsultan proyek tersebut, tidak memiliki kualifikasi sebagai konsultan di bidang telekomunikasi/ kontraktor pembangunan tower. bahwa Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat 1) menyebutkan : Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi : a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan. bahwa dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat 1) menyebutkan :

“……Pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, …………., tidak boleh dibebankan sebagai biaya. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat : 1. bahwa untuk proyek-proyek SK Gas, Teluk Naga dan Power Pemalang yang dibatalkan/ ditunda Pemohon Banding tidak pernah menyampaikan alasan-alasan kenapa proyek-proyek tersebut dibatalkan atau ditunda. Untuk yang ditunda Pemohon Banding juga tidak memberikan data kapan proyek-proyek tersebut dilanjutkan dan sejauh mana perkembangan kelanjutan proyek tersebut, 2. bahwa untuk konsultan proyek Tower XL diketahui bahwa PT. XYZ, konsultan proyek tersebut, tidak memiliki kualifikasi tetapi tetap dipakai oleh Pemohon Banding untuk konsultan proyek. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas menurut Majelis, dalam dunia bisnis, bukan merupakan hal yang wajar bila konsultasi proyek dilakukan oleh perusahaan yang tidak memiliki kualifikasi pada konsultan proyek tersebut. bahwa berdasarkan uraian di atas , Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas jasa konsultan sebesar Rp 2.019.066.931,00 tetap dipertahankan. Biaya Jamuan Rp. 110.667.069,00 Menurut Terbanding: bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor : S1888/WPJ.19/2011 tanggal 26 September 2011dari koreksi sebesar Rp 122.271.000.00 Pemohon Banding hanya mengajukan keberatan atas koreksi sebesar Rp 110.667.069.00 . Menurut Pemohon

: bahwa Pemohon Banding tidak setuju mengkaitkan biaya jamuan dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang diterima Pemohon Banding pada tahun 2008 karena pada dasarnya biaya jamuan yang dikeluarkan digunakan untuk mencari proyek¬proyek yang mungkin diperoleh pendapatan (opportunity income) di kemudian hari dan tidak bisa dibandingkan dengan menggunakan konsep 'matching cost against revenue" dalam tahun yang sama.

Menurut Majelis

: bahwa Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat (1) huruf a menyebutkan :

Menurut Terbanding : Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi : a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan. bahwa Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat (1) dalam Memori penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a: “Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.”

bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka Majelis berpendapat bahwa setiap biaya yang dikeluarkan yang dapat mengurangi penghasilan bruto oleh Wajib Pajak harus menganut prinsip matching cost against revenue atau untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak. bahwa selama persidangan dan uji bukti Pemohon Banding tidak bisa menyampaikan kaitan antara biaya jamuan yang dikeluarkan dengan kelangsungan proyek atau investasi yang dilakukan. bahwa Pemohon banding juga tidak dapat membuktikan adanya kontrak dan/atau penugasan atas pegawai yang melakukan jamuan tersebut, laporan hasil pertemuan ataupun notula meeting, sehingga tidak dapat diketahui kaitannya dengan proyek atau investasi yang akan dilakukan Pemohon Banding dan kelanjutan dari proyek atau investasi tersebut beserta penghasilan yang diperolehnya dan pembebanan biaya yang seharusnya. bahwa berdasarkan uraian di atas , Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas biaya jamuan sebesar Rp.110.667.069,00 tetap dipertahankan. . Biaya Kantor Rp 31.454.550.00 Menurut Terbanding: bahwa alasan pemeriksa melakukan koreksi atas biaya kantor sebesar Rp 31.454.550.00 adalah merupakan pengeluaran yang dicatat pada akun "office expense others" Merupakan pengeluaran dalam bentuk pemberian natura, kenikmatan, sumbangan dan biaya yang tidak berhubungan dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sehingga tidak dapat dikurangkan sebagai biaya sesuai Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat (1). Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebesar Rp 31.454.550,00 yang dicatat pada akun "Office Expenses Others" yang dilakukan terbanding dengan penjelasan sebagai berikut, adapun biaya sebesar Rp 31.454.550,00 yang dicatat pada akun Office Expenses Others ini merupakan biaya yang telah dikeluarkan sehubungan dengan perjalanan dinas karyawan yang berhubungan dengan kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Menurut Majelis

: bahwa Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat (1) huruf a menyebutkan : Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi : a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.

bahwa Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat (1) dalam Memori penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a: ”Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak”. bahwa menurut Pemohon Banding biaya kantor adalah biaya untuk perjalanan dinas karyawan (taxi) yang berhubungan dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. bahwa menurut Terbanding sampai dengan uji bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan Pemohon Banding tidak terdapat data kontrak/ penugasan atas pegawai, laporan, atau dokumen lainnya sehingga tidak dapat diketahui kaitannya secara langsung dengan kegiatan Memperoleh, Mendapatkan dan Memelihara penghasilan yang diperoleh tahun 2008. bahwa berdasarkan penelitian Majelis selama persidangan Pemohon Banding tidak menyampaikan data-data yang mendukung perjalanan karyawan (taxi) yang berhubungan dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan seperti surat tugas, notulen pertemuan dan laporan pertemuan dan tindak lanjutnya. bahwa berdasarkan uraian di atas , Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas biaya kantor Rp 31.454.550.00 tetap dipertahankan. Koreksi Kompensasi Kerugian sebesar Rp. 10.440.375.185,00 Menurut Terbanding: bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap Keputusan Dirjen Pajak atas keberatan Pemohon Banding atas SKPLB PPh Badan tahun pajak 2007 belum diterbitkan Putusan Banding, dengan demikian dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak untuk Tahun Pajak 2007, didasarkan pada SKPLB PPh Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00010/406/07/091/09 tanggal 29-03-2009 jo Keputusan Dirjen Pajak terhadap Keberatan Pemohon Banding atas SKPLB PPh Badan Tahun Pajak 2007 Nomor KEP¬441/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 19 Nopember 2009, dengan nilai Penghasilan Kena Pajak Tahun Pajak 2007 sebesar Rp 11.228.190.782.00. Menurut Pemohon : bahwa saat ini Pemohon Banding sedang mengajukan permohonan banding atas Keputusan Keberatan DJP tentang Keberatan Pemohon Banding Pajak atas SKPLB PPh Badan tahun pajak 2007. Adapun sampai dengan saat ini belum ada putusan banding mengenai sengketa yang Pemohon Banding ajukan. Dengan demikian menurut Pemohon Banding pemeriksa tidak dapat menetapkan nilai Penghasilan Kena Pajak (laba) tahun 2007, yang digunakan sebagai dasar perhitungan sisa rugi yang dikompensasikan ke tahun 2008, hanya berdasarkan dari SKPLB PPh Badan tahun 2007 tersebut, namun juga harus menyesuaikan dari hasil akhir putusan banding. Menurut Majelis

: bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S1888/WPJ.19/2011 tanggal 26 September 2011 berdasarkan hasil pemeriksaan tahun pajak 2006 dan 2007, sisa kompensasi kerugian yang dapat diperhitungkan ke tahun 2008 adalah sebesar Rp 17.811.138.294.00 yaitu sebagai berikut :. Uraian

Menurut SPT (Rp)

Rugi tahun 2006

(29.039.329.076)

Pemeriksa (Rp) (29.039.329.076)

Koreksi

Laba tahun 2007 Sisa rugi yang dapat dikompensasikan ke tahun 2008

787.815.597 (28.251.513.479)

11.228.190.782 (17.811.138.294)

10.440.375.185 10.440.375.185

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Dirjen Pajak atas keberatan Pemohon Banding atas SKPLB PPh Badan tahun pajak 2007 belum diterbitkan Putusan Banding, dengan demikian dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak untuk Tahun Pajak 2007, didasarkan pada SKPLB PPh Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00010/406/07/091/09 tanggal 29-03-2009 jo Keputusan Dirjen Pajak terhadap Keberatan Pemohon Banding atas SKPLB PPh Badan Tahun Pajak 2007 Nomor KEP¬00441/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 19 Nopember 2009, dengan nilai Penghasilan Kena Pajak Tahun Pajak 2007 sebesar Rp 11.228.190.782.00. bahwa sesuai Keputusan Pengadilan Pajak Nomor :PUT 36899/PP/MVIII/15/2012 atas permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP¬00441/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 19 Nopember 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor Nomor 00010/406/07/091/09 tanggal 29-03-2009, Majelis memutuskan Penghasilan Netto (Laba) Pemohon Banding adalah sebesar Rp. 10.829.082.356,00. bahwa berdasarkan Keputusan Pengadilan Pajak tersebut maka Majelis berpendapat kompensasi kerugian yang dapat diperhitungkan untuk tahun pajak 2008 adalah sebesar : Uraian

Koreksi

Rugi tahun 2006 Laba tahun 2007

Menimbang

No . 1.

2. 3.

Keterangan

(29.039.329.076,00) 10.829.082.356,00 PUT 36899/PP/MVIII/15/2012

a.Sisa K rugi yang dapat dikompensasikan (18.210.246.720,00) keotahun 2008 r e : bahwa hasil pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Terbanding dan Pemohon Banding, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding, sehingga penghasilan neto menjadi sebagai berikut : Koreksi Penghasilan Netto Penghasilan Luar Usaha Deviden Jasa Manajemen Biaya Usaha Kompensasi Kerugian

Jumlah Koreksi

Rp. Rp. Rp. Rp.

5.880.000.000,00 53.430.200,00 3.019.134.124,00 10.440.375.185,00

Koreksi yang tidak dapat dipertahankan Rp. Rp. Rp. Rp.

0 0 0 399.108.426,00

Koreksi yang dipertahankan

Rp. Rp. Rp. Rp.

5.880.000.000,00 53.430.200,00 3.019.134.124,00 10.041.266.759,00

bahwa kompensasi kerugian menjadi : Menurut Terbanding Koreksi yang tidak dapat dipertahankan Menurut Majelis

Rp. Rp. Rp.

17.811.138.294,00 399.108.426,00 18.210.246.720,00

Rp. Rp. Rp.

23.915.851.393,00 0 23.915.851.393,00

bahwa penghasilan netto menjadi: Menurut Terbanding Koreksi yang tidak dapat dipertahankan Menurut Majelis

Memperhatikan

: Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. 2. Ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini.

Memutuskan

: Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP254/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 30 Maret 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 Nomor : 00009/406/08/091/10 tanggal 22 Januari 2010, sehingga penghitungan pajak menjadi sebagai berikut : 1

2 3 4

Dasar Pengenaan Pajak a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.l. Ekspor a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6 Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5) b. Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6. + b) Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

729.860.382.186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729.860.382.186,00 0,00 729.860.382.186,00 0,00 0,00 0,00