KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENGEMBALIAN UANG MUKA ATAS BEBAN APBN PER-19/PB/2013
POKOK BAHASAN 3
1
Syarat Jaminan Uang Muka
3 2
Tugas dan Wewenang PPK
2 3 3
Tugas dan Wewenang PP SPM
3
3 4 5
3
5
Pembayaran Uang Muka Oleh KPPN Klaim Pencairan Jaminan Uang Muka
SYARAT JAMINAN UANG MUKA
3
Definisi
JAMINAN UANG MUKA
Jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia barang/jasa sehubungan dengan pembayaran uang muka atas kontrak/perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah.
Syarat Jaminan Uang Muka
1
• Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurangkurangnya sampai dengan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak.
2
• Masa klaim Jaminan Uang Muka sekurangkurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya masa berlaku Jaminan Uang Muka.
3
• Nilai Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sama dengan besarnya uang muka yang dibayarkan
Syarat Jaminan Uang Muka
4
• Isi surat Jaminan Uang Muka harus memuat nama dan alamat pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan hak penjamin, nama paket kontrak, nilai Jaminan Uang Muka.
5
• Kewajiban pihak penjamin untuk mencairkan Jaminan Uang Muka, masa berlaku Jaminan Uang Muka, mengacu KUH Perdata Pasal 1831 dan 1832.
6
• Klausul bahwa Kepala KPPN penerbit SP2D Uang Muka berdasarkan surat kuasa Pemegang Jaminan/obligee dapat mengajukan tuntutan/klaim penagihan kepada Penjamin sampai berakhirnya masa klaim Jaminan Uang Muka.
TUGAS DAN WEWENANG PPK
7
Tugas dan Wewenang PPK 1. Bertanggungjawab atas kebenaran dan kebsahan Jaminan Uang Muka;
Pejabat Pembuat Komitmen
2. Memberikan kuasa kepada Kepala KPPN yang menerbitkan SP2D uang muka untuk melakukan klaim Jaminan Uang Muka melalui penerbitan Surat Kuasa; 3. Mengajukan permintaan pembayaran kepada PP SPM dengan menerbitkan SPP Uang Muka disertai: a. Asli Jaminan Uang Muka b. Asli Surat Kuasa PPK kepada Kepala KPPN.
TUGAS DAN WEWENANG PP SPM
9
Tugas dan Wewenang PP SPM
Pejabat Penandata ngan SPM
1.
Melakukan pengujian SPP sesuai PMK 190/2012;
2.
Menguji kebenaran dan keaslian Jaminan Uang Muka dengan cara meminta konfirmasi secara tertulis kepada Penerbit Jaminan Uang Muka;
3.
Melakukan pengesahan atas konfirmasi yang disampaikan Penerbit Jaminan Uang Muka;
surat oleh
4. Menerbitkan SPM dan mengajukan ke KPPN dengan dilampiri: a. Asli Jaminan Uang Muka b. Asli Surat Kuasa PPK kepada Kepala KPPN c. Asli Surat Konfirmasi Tertulis dari Penerbit Jaminan Uang Muka
PEMBAYARAN UANG MUKA OLEH KPPN
11
Pembayaran Uang Muka Oleh KPPN
FO (Front Office)
o Scanning KIPS Pengantar SPM, transfer ADK SPM-LS, validasi PIN PP-SPM; o Scanning barcode SPM, memastikan hardcopy SPM sesuai dengan ADK SPM; o Memriksa kelengkapan SPM Uang Muka yang meliputi: - Asli Jaminan Uang Muka - Asli Surat Kuasa dari PPK - Asli Surat Konfirmasi Tertulis dari Penerbit Jaminan Uang Muka o Melakukan Penelitian dan Pengujian SPM-LS; o Menguji kebenaran dokumen yaitu kesesuaian data yang tercantum pada SPM dengan data yang tercantum pada asli JUM o Cetak Tanda Terima SPM-LS;
KLAIM PENCAIRAN JAMINAN UANG MUKA
13
Klaim Pencairan Jaminan Uang Muka Oleh KPPN KPA Menyampaikan surat pernyataan terjadi pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia barang/jasa
Kepala KPPN < 5 hari kerja
Atas dasar surat pernyataan KPA, Kepala KPPN mengajukan klaim Jaminan Uang Muka
Y Satu Kota?
Melakukan klaim pencairan Jaminan Uang Muka pada hari kerja berikutnya
N
Kepala KPPN yang SeKota Dengan Penerbit Jaminan Uang Muka Melakukan klaim Jaminan Uang Muka pada hari kerja berikutnya
Membuat Surat Kuasa Substitusi Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala KPPN yang wilayah kerjanya satu kota dengan penerbit Jaminan Uang Muka paling lambat 2 hari kerja dilampiri: a. Asli Jaminan Uang Muka b. Asli Surat Kuasa c. Asli Surat Kuasa Substitusi
Untuk suatu kota yang memiliki lebih dari satu KPPN, surat pemberitahuan ditujuan kepada KPPN yang bermitra kerja dengan K/L satker penerbit SPM Uang Muka
Klaim Pencairan Jaminan Uang Muka Oleh KPPN
Surat pernyataan pemutusan kontrak disampaikan KPA ke KPPN melampaui 5 (lima) hari kerja setelah terjadi pemutusan kontrak
Satuan Kerja tidak diperkenankan mengajukan SPM Uang Muka untuk pengadaan barang atau jasa berikutnya, kecuali mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Klaim Pencairan Jaminan Uang Muka Oleh KPPN
KPPN hanya melakukan klaim pencairan Jaminan Uang Muka atas terjadinya pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia barang/jasa yang pemberitahuan pemutusan kontraknya disampaikan KPA sebelum masa klaim Jaminan Uang Muka
Pasal 14
Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jaminan Uang Muka
Kepala KPPN Menyampaikan pemberitahuan bahwa masa berlaku Jaminan Uang Muka akan berakhir, paling cepat 15 hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku Jaminan Uang Muka.
KPA Menyampaikan penjelasan tertulis pengembalian uang muka akan dilakukan sebelum berakhirnya masa klaim pencairan Jaminan Uang Muka.
Klaim Jaminan Uang Muka dan/atau Pengembalian Sisa Uang Muka Oleh KPA
KPA melakukan klaim Jaminan Uang Muka dan/atau mengembalikan sisa uang muka ke Kas Negara dalam hal:
Pemberitahuan terjadi pemutusan kontrak disampaikan oleh KPA kepada Kepala KPPN pada masa klaim Jaminan Uang Muka Penjelasan tertulis penyelesaian pengembalian uang muka disampaikan KPA kepada Kepala KPPN pada masa klaim pencairan Jaminan Uang Muka KPA tidak menyampaikan penjelasan tertulis penyelesaian pengembalian uang muka.
1 2
3
Klaim Jaminan Uang Muka dan/atau Pengembalian Sisa Uang MukaOleh KPA
KPA Memberitahukan terjadi pemutusan kontrak pada masa klaimpencairan Jaminan Uang Muka Menyampaikan laporan tindak lanjut atas pengembalian sisa uang muka ke Kas Negara dan/atau pencairan Jaminan Uang Muka kepada KPPN paling lambat 3 hari kerja setelah berakhirnya masa klaim Jaminan Uang Muka
Kepala KPPN 1 2
3
Menyerahkan Asli Jaminan Uang Muka, Asli Surat Kuasa, dan Asli Surat Konfirmasi Tertulis dengan membuat Berita Acara Penyerahan Dokumen yang sekurangkurangnya memuat: a. Pernyataan KPA Bahwa penyerahan dokumen dilakukan dalam rangka pengembalian sisa uang muka. b. Pernyataan KPA bahwa KPA bertanggungjawab atas pengembalian sisa uang muka ke Kas Negara.
Addendum Kontrak Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan
KPA Membuat surat pemberitahuan mengenai adanya addendum kontrak perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan. Membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang berisi pernyataan: 1. Perpanjangan masa jaminan uang muka diselesaikan paling lambat 14 hari kalender sejak pengambilan Asli Jaminan Uang Muka 2. Bertanggungjawab atas kerugia negara yang ditimbulkan dari proses perpanjangan masa Jaminan Uang Muka Menyerahkan asli Jaminan Uang Muka, Surat Kuasa, dan Surat Konfirmasi tertulis yang telah diperbaharui
1
Kepala KPPN 2
3
Menyerahkan asli Jaminan Uang Muka dengan berita acara serah terima Asli Jaminan Uang Muka
TERIMA KASIH
Ananto Eko (Pengembangan Air Minum) 1. Penjelasan kembali penerbit uang muka (nonbank) yang bermasalah PT Mega Pratama, Langkah/ solusi yang terlanjur pelaksanaan UM thdp PT tsb.? 2. Langkah pemblokiran. Apabila dinyatakan tidak dapat melakukan klaim, mohon disampaikan kembali list Penerbit UM.
A. Yani (Reaktor Serbaguna Batan • Perpanjangan Kontrak, apa boleh diaddendum apa risikonya • Apa ada hubungannya dengan denda • Apa yang berkaitan denganperpanjangan kontrak
Erwin Ditjen Binamarga • Apakah JUM harus berlingkup pekerjaan atau cukup 1 kontrak saja beberapa pekerjaan • Apakah diperbolehkan belanja barang dan modal dalam satu kont • Rak
Yusrisal metropolitan 1 • Apabila terjadi pemutusan kontrak tidak mengembalikan uang muka? Sigit Prasaranan pertanian • Bagaimana jika termin kontrak tiga termin bagimana penagihannya apa masih diperkenankan jika melewati 30 hari. • Dua termin tagihan I salah penginputan pajak. Pada saat pengajuan SPM. Bagaimana solusinya?
Dimyati bpn jakut • Ada keterlambatan pelaksanaan, terjadi perbedaaan antara angka perencanaan dan pelaksanaan dilapangan. Ada uang yang tdk terserap 2 milyar. Bagaimana penanganan seperti ini. Apa perpanjangan kontrak? Nilai kontrak 29 M. • Dalam kontrak ada schedul/termin pembyarn yang terlambat.