2013

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SENGKETA Nomor Permohonan: 009/SP-2/Set. Bawaslu/I/2013 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Menimbang : a. bahwa Bawaslu telah mencatat dalam Buku Penyelesaian Sengketa Pemilu, permohonan dari: Nama Alamat

Registrasi

: Drs.H.CHOIRUL ANAM : Jl.Kramat VI No 8 Jakarta Pusat 10430 : Indonesia : Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)

Kewarganegaraan Pekerjaan/Jabatan

Nama Alamat

: TOHADI, S.H., M.Si. : Jl.Kramat VI No 8 Jakarta Pusat 10430 : Indonesia : Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)

Kewarganegaraan Pekerjaan/Jabatan

bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Nasional Ulama, dengan surat permohonan bertanggal 9 januari 2013 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013, berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor 011/SP-1/Penerusan Permohonan/Set.Bawaslu/I/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilu Nomor 009/SP-2/Set. Bawaslu/I/2013 perihal keberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 05/kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014. Bahwa Partai Kebangkitan Nasional Ulama berdasarkan Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU dengan rincian sebagai berikut:

No

Wilayah

Kepengurus an, Keterwakilan Perempuan, dan Kepemilikan 1

Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Kepemilikan Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Tingkat

Kesi mpul an

Kantor

Kab/Kota Juml Syarat ah Jumla Minim Mem h al enuh Kab/K 75% i ota Kab/K Syar ota at

PUSAT 1

Aceh

2.

4.

Sumatera Utara Sumatera Barat Riau

5.

Jambi

6. 7.

Sumatera Selatan Bengkulu

8.

Lampung

9.

Kep. Bangka Belitung Kepulaua n Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah

3.

10. 11. 12. 13.

14.

16.

DI Yogyakar ta Jawa Timur Banten

17.

Bali

15.

18.

19.

20.

Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimant an Barat

Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Tidak Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Tidak Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat 2

23

17

13

33

25

2

19

14

7

12

9

10

11

8

7

15

11

7

10

8

9

14

11

11

7

5

5

7

5

6

6

5

4

26

20

14

35

26

18

5

4

3

38

29

34

8

6

5

9

7

5

10

8

10

21

16

4

14

11

9

Tidak Mem enuhi Syara t

21.

22.

23. 24. 25. 26 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Kalimant an Tengah Kalimant an Selatan Kalimant an Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat

Memenuhi Syarat Tidak Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat

14

11

6

13

10

4

14

11

5

15

11

10

11

8

0

24

18

17

12

9

10

6

5

2

5

4

2

11

8

7

9

7

6

29

22

9

11

8

3

b. Hasil Pemeriksaan bahwa Bawaslu telah melakukan pemeriksaan pengambilan keputusan dengan hasil sebagai berikut: 1. Bahwa Bawaslu telah menerima, memeriksa dan memutus permohonan dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama sebagai berikut: Nama Alamat

: Drs.H.CHOIRUL ANAM : Jl.Kramat VI No 8 Jakarta Pusat 10430 : Indonesia : Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) : TOHADI, S.H., M.Si. : Jl.Kramat VI No 8 Jakarta Pusat 10430 : Indonesia : Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)

Kewarganegaraan Pekerjaan/Jabatan Nama Alamat Kewarganegaraan Pekerjaan/Jabatan

3

bertindak untuk dan atas nama nama Partai Kebangkitan Nasional Ulama Dalam hal ini diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasanya 1). Muhammad Solihin HD, SH, 2). Santuso, S.H dan 3). Drs. M. Jamaluddin Shofisa, S.H., M.Kn. berdasarkan Surat Kuasa Nomor A-191/ DPP-03/ 1/ 2013 tanggal 10 Januari 2013 dari Advokat/ penasihat hukum pada Kantor Hukum Badan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Partai Kebangkitan Nasional Ulama (BAKUM-HAM PKNU), beralamat di Jalan Kramat VI No.8, Jakarta Pusat, 10430 bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------ Pemohon dengan surat permohonan bertanggal 9 Januari 2013 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa pada hari rabu, tanggal 16 Januari 2013, berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor 011/SP-1/Penerusan Permohonan/Set.Bawaslu/I/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilu 009/SP2/Set. Bawaslu/I/2013 perihal keberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 05/kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Terhadap KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No 29 Jakarta 10310, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 24/KPU/I/2013 tanggal 17 Januari 2013 memberi kuasa kepada 1). Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution; 2). Ali Nurdin, SH, ST; 3).Rasyid Alam Perkasa Nasution, SH; 4).Dr. Absar Kartabrata, SH, MH; 5).Robikin Emhas, SH, MH; 6). Arif Efendi, SH; 7).Syarif Hidayatullah, SH, MBA; dan 8). Syamsudin S. Pesilette, SH para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam hal ini memilih kediaman (domisili) hukum di Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta Pusat yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------- Termohon 1) Kewenangan Bawaslu terkait Penyelesaian Sengketa Pemilu Bahwa Pasal 259 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan Sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan Daftar calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diselesaikan terlebih dahulu di Bawaslu. Dalam sengketa tidak dapat diselesaikan, para pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan KPU dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Bahwa Pasal 269 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan 4

Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilu ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di bawaslu sebagaimana dimaksud dalam pasal 259 ayat 92) telah digunakan. Pengajuan gugatan dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu 2) Kedudukan Hukum Partai Kebangkitan Nasional Ulama adalah Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan umum atas nama Partai Kebangkitan Nasional Ulama. (Bukti Terlampir) 1. bahwa, PEMOHON adalah suatu partai politik berbadan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia; 2. bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik; 3. bahwa, dalam rangka menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, PEMOHON telah mendaftarkan diri kepada TERMOHON sesuai ketentuan Pasal 14 UU No.: 8/2012; 4. bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No.: 8/2012, TERMOHON melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 juncto Pasal 8 ayat (2) UU No.: 8/ 2012 yang diajukan oleh PEMOHON kepada TERMOHON; 5. bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) juncto Pasal 14 ayat (3) juncto Pasal 15 juncto Pasal 16 UU No.: 8/2012, verifikasi partai politik dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum terhadap partai politik calon peserta Pemilu. Oleh karena itu, para pihak yang terlibat dalam verifikasi partai politik adalah partai politik calon peserta Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum; 6. bahwa, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) juncto Pasal 14 ayat (3) juncto Pasal 15 juncto Pasal 16 UU No.: 8/2012, TERMOHON dan PEMOHON telah terlibat dalam suatu hubungan hukum dalam rangka verifikasi partai politik calon peserta pemilihan umum, di mana menurut ketentuan Pasal 259 ayat (2) UU No.: 8/2012 sengketa yang timbul sepanjang menyangkut verifikasi partai politik wajib diselesaikan terlebih dahulu di Bawaslu; bahwa, oleh karena itu, PEMOHON sungguh-sungguh mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia 3) Pokok Permohonan 1. Pemohon tidak dapat menerima dan/atau menyatakan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 8 5

Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Tahun 2014. 2. Keputusan termohon cacat hukum dan tidak sah karena keluarnya keputusan A quo didasarkan pada peraturan KPU yang bertentangan dengan ketentuan UU Pileg. a. Mengesampingkan keterpenuhan Keanggotaan sebagai syarat kelolosan hasil verifikasi administrasi partai politik b. Mengesampingkan ketentuan memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, sebagai syarat kelolosan verifikasi faktual c. Mengesampingkan pelaksanaan verifikasi nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik, sebagai syarat kelolosan verifikasi faktual. d. Mengatur keberlakuan norma sendiri yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang ada dengan memaksakan ketentuan sekurangkurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat tingkat provinsi dan kabupaten/ kota, sebagai syarat kelolosan verifikasi faktual 3. Adanya pelanggaran asas Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Keterbukaan Proporsionalitas, Profesionalitas, dan Akuntabilitas serta pelanggaran Undang-Undang yang dilakukan oleh termohon karena memperlakukan tidak sama atau diskriminatif antara pemohon dengan partai lain. 4. Termohon melakukan penyimpangan dan/ atau pelanggaran terhadap peraturan yang dibuatnya sendiri dalam melaksanakan verifikasi faktual di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bawaslu Republik Indonesia menjatuhkan keputusan sebagai berikut: 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2) Membatalkan dan menyatakan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tertanggal 8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014; 3) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) /Termohon mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tertanggal 8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014; 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) /Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) /Pemohon memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Tahun 2014; 5) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) /Termohon untuk melaksanakan Keputusan ini. 6

2. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon mengajukan bukti- tertulis sebagai berikut: Bukti P-1 -Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 05/ Kpts/ KPU/ TAHUN 2013 tertanggal 08 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014; Bukti P-2 - Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH31.AH.11.01 Tahun 2008 tertanggal 03 April 2008 tentang Pengesahan Partai Kebangkitan Nasional Ulama Sebagai Badan Hukum; Bukti P-3 - Salinan Republik Indonesia Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 9 Mei 2008 tentang Surat Pendaftaran Ciptaan; Bukti P-4 - Salinan Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 9 Mei 2008 tentang Pengumuman Partai Politik; Bukti P-5 - Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH27.AH.11.01 Tahun 2012 tertanggal 11 September 2012 tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama Masa Khidmat 2010-2015; Bukti P-6 - Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH03.AH.11.01 Tahun 2011 tertanggal 31 januari 2011 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Dan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama Masa Khidmat 2010-2015; Bukti P-7 - Berita Acara Pendaftaran,Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota PKNU tertanggal 6 September 2012; Bukti P-8 - Berita Penerimaan Dokumen Pendaftaran KPU tertanggal 19 November 2012; Bukti P-9 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Bukti P-10 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat 7

Daerah Kabupaten/Kota; Bukti P-11 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Bukti P-12 - Lampiran artikel Surat Kabar Koran Tempo, Kamis 1 November 2012 “Partai Diminta Laporkan KPU ke Bawaslu”; Bukti P-13 - Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Dok 4, 5, 6 dan 7 Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Provinsi Bengkulu; Bukti P-14 - Berita Putusan MK Republik Indonesia Nomor 35/PUU-IX/2011 terkait permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tertanggal 28 Juni 2011; Bukti P-15 - Surat Pernyataan Nomor : A-139/DPP03/X/2012, tentang Belum Dapat Memenuhi keterwakilan perempuan (sekurang kurangnya 30%) dalam kepengurusan di Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana terlampir. Tertanggal 15 Desember 2012; Bukti P-16 - Percakapan BlackBerry Messenger (BBM) antara Juri Ardiantoro KPU dan Kang Tohadi tertanggal 26 September 2012 dan 9 Oktober 2012; Bukti P-17 - Percakapan BlackBerry Messenger (BBM) antara Sigit Pamungkas KPU dan Kang Tohadi tertanggal 26 September 2012 dan 14 Oktober 2012; Bukti P-18 - Percakapan BlackBerry Messenger (BBM) antara Hadar Gumay KPU dan Kang Tohadi tertanggal 26 September 2012 dan 27 September 2012; Bukti P-19 - Percakapan BlackBerry Messenger (BBM) antara Ida Budhiati KPU dan Kang Tohadi tertanggal 27 September 2012; Bukti P-20 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 tahun 2012 tentang Tahapan, Program, Dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 tertanggal 10 Juli 2012; Bukti P-21 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, Dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan 8

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; Bukti P-22 - Tanda Terima Dokumen Pernyataan Keberatan Hasil Verifikasi PKNU sebagai Partai Politik Calon Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD tingkat pusat/provinsi/kabupaten/kota kepada KPU; Bukti P-23a - Tanda Bukti Penerimaan Laporan No 20/LP/PILEG/Panwaslu-Sulsel/I/2013 tertanggal 3 Januari 2013; Bukti P-23b - Tanda Terima Dokumen Pernyataan Keberatan Hasil Verifikasi PKNU sebagai Partai Politik Calon Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD tingkat pusat/provinsi/kabupaten/kota kepada KPUD Kalimantan Barat tertanggal 4 Januari 2013; Bukti P-23c - Tanda Terima Dokumen Pernyataan Keberatan Hasil Verifikasi PKNU sebagai Partai Politik Calon Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD tingkat pusat/provinsi/kabupaten/kota kepada KPUD Sumatera Barat tertanggal 4 Januari 2013; Bukti P-23d - Tanda Terima Dokumen Pernyataan Keberatan Hasil Verifikasi PKNU sebagai Partai Politik Calon Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD tingkat pusat/provinsi/kabupaten/kota kepada KPUD Luwu Sulawesi Selatan tertanggal 2 Januari 2013; Bukti P-23e - Tanda Terima Dokumen Pernyataan Keberatan Hasil Verifikasi PKNU sebagai Partai Politik Calon Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD tingkat pusat/provinsi/kabupaten/kota kepada KPUD Maluku Utara tertanggal 7 Januari 2013; Bukti P-23f - Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, Nomor : 113/BA/1/2013 tertanggal 3 Januari 2013; Bukti P-23g - Tanda Terima Dokumen Pernyataan Keberatan Hasil Verifikasi PKNU sebagai Partai Politik Calon Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD tingkat pusat/provinsi/kabupaten/kota kepada KPUD Banten tertanggal 3 Januari 2013; Bukti P-23h - Tanda Terima Dokumen Pernyataan Keberatan Hasil Verifikasi PKNU sebagai Partai Politik Calon Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD tingkat pusat/provinsi/kabupaten/kota kepada KPUD Nusa Tenggara Timur tertanggal 3 Januari 2013; Bukti P-23i - Salinan Dokumen Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Provinsi Jawa Barat, tertanggal 3 Januari 2013; 9

Bukti P-23f - Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, Nomor : 07/BA/1/2013 tertanggal 3 Januari 2013; Bukti P-23f - Tanda Terima Dokumen Pernyataan Keberatan Hasil Verifikasi PKNU sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi Jawa Barat tertanggal 3 Januari 2013; Bukti P-23g - Tanda Terima Dokumen Pernyataan Keberatan Hasil Verifikasi PKNU sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi Jawa Barat tertanggal 3 Januari 2013; Bukti P-23h - Tanda Terima Dokumen Pernyataan Keberatan Hasil Verifikasi PKNU sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi DIY tertanggal 3 Januari 2013; Bukti P-23i - Tanda Terima Dokumen Pernyataan Keberatan Hasil Verifikasi PKNU sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPUD Sleman; Bukti P-23j - Tanda Terima Dokumen Pernyataan Keberatan Hasil Verifikasi PKNU sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi DIY tertanggal 3 Januari 2013; Bukti P-23k - Tanda Terima Dokumen Pernyataan Keberatan Hasil Verifikasi PKNU sebagai Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Bali, Nomor : 07/BA/1/2013 tertanggal 3 Januari 2013; Bukti P-23l - Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Buleleng, Nomor : 143.1/BAKPU.Kab.BII/XII/2012 tertanggal 29 Desember 2012; Bukti P-23m - Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Buleleng Provinsi Bali; Bukti P-23n - Tanda Terima Dokumen Surat Keberatan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Provinsi Bali : Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng tertanggal 05 Januari 2013; Bukti P-23o - Tanda Terima Daftar Isian Masalah Verifikasi Faktual Kabupaten dan Kota se-Provinsi Papua secara umum yang dilaksanakan pada tanggal 23-29 Desember 2102 dan 3 Januari 2013; 10

Bukti P-23p - Tanda Terima Pernyataan Keberatan Hasil Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Papua kepada KPU Provinsi Papua tertanggal 3 Januari 2013; Bukti P-23q - Tanda Bukti Penerimaan Kelengkapan Syarat Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota tahun 2014 tertanggal 28 September 2012; Bukti P-24 - Hasil Verifikasi Administrasi Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Bukti P-25 – Surat Pernyataan Saksi a/n Pipiet Adiarti Rina Astuti, Ketua DPP PKNU, tentang penyerahan berkas ke KPU yang dirasa tidak fair dan mengebiri hak PKNU sebagai perwakilan salah satu Parpol calon peserta pemilu 2014 tertanggal 28 Januari 2013; Bukti P-26 - Surat Pernyataan Saksi a/n Riwanto, Staff Kesekretariatan DPP PKNU, tentang penyerahan berkas perbaikan ke KPU yang dirasa tidak fair dan tidak diberikan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi sebagai perwakilan salah satu Parpol calon peserta pemilu 2014 tertanggal 28 Januari 2013; Bukti P-27 - Lampiran daftar nama dan alamat anggota partai politik PKNU dalam wilayah kabupaten/kota propinsi Kalimantan Barat, kabupaten kayong utara, kecamatan : Pulau Maya Karimata, Seponti, Simpang Hilir, Sukadana, Teluk Batang; Bukti P-28 - Format F3 lampiran daftar nama dan alamat anggota partai politik PKNU dalam wilayah kabupaten/kota propinsi Kalimantan Barat, kabupaten kayong utara; Bukti P-29 - Lampiran daftar nama dan alamat anggota partai politik PKNU dalam wilayah kabupaten/kota propinsi Kalimantan Barat, kabupaten Sambas, kecamatan : Jawai, Jawai Selatan, Pemangkat, Salatiga, Sambas, Selakau, Selakau Timur, Teluk Keramat; Bukti P-30 - Format F3 lampiran daftar nama dan alamat anggota partai politik PKNU dalam wilayah kabupaten/kota propinsi Kalimantan Barat, kabupaten Sambas; Bukti P-31 - Kesimpulan Sengketa Partai Politik pemohon versi PKNU diajukan kepada termohon KPU tertanggal 29 januari 2013;

3. Bahwa selain bukti-bukti tertulis, pemohon belum mengajukan saksi-saksi yang diperiksa pada ajudikasi ke 1 tanggal 23 Januari 2013 Hanya pembacaan permohonan yang dilakukan. sementara pada ajudikasi ke 2 tanggal 25 11

Januari 2013 pemohon menyampaikan sanggahan atas respon dari dalili-dali yang diungkapkan oleh termohon, selanjutnya pemohon menyertakan bukti-bukti tertulis atas saksi dan kelengkapan dokumen keanggotaan beberapa daerah di kemudian hari. 4. Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menjawab sebagai berikut: a) Yang pertama kami menyimak dengan baik muatan materi dari pemohon dan kami sangat menghargai pokok-popok persolan yang disampakan ada dalam catatan kami, ada 3 varian persolan yang disampaikan, yang pertama berkaitan dengan persoalan produk KPU dalam bentuk regeling atau dalam bentuk beseking. Yang dimaksud kami regeling adalah peraturan KPU dinilai oleh pemohon bertentangan norma undang-undang nomor 8 tahun 2012 kemudian yang kedua produk KPU dalam bentukl beseking menjadi obyek sengketa yaitu keputusan KPU nomor 05 tahun 2013 , b) Varian yang kedua pemohon mendalilkan bahwa ada dugaan pelanggaran azas penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum c) dan yang ketiga varianya dalam penerapan hukum didalam penerapan verifkasi administrasi dan pelaksanaan verifikasi faktual d) Terhadap tiga varian persoalan yang dikemukakan, dalam konstruksi uu penyelenggara pemilu dan juga UU pemilu nomor 8 tahun 2012 sudah dibuka mekanisme komplain berkaitan dengan dugaan pelanggaran administratif itu sudah dibuka upaya hukum yang bisa ditempuh dan dalam pendapat kami sangat tidak relevan untuk disampaikan forum ini, bagian dari penyelesaian sengketa pemilu, yang kedua berkaitan dengan persoalan prodak hukum KPU itu juga ada lembaga hukum yang mempunyai kompetensi untuk menilai dan menguji sejauh mana kebenaran peraturan KPU betentangan atau tidak bertentangan dengan norma yang diatur di dalam undang-undang. e) Selanjutnya berdasarkan hasil rekap verifikasi partai politik peserta pemilu yag telah dilaksanakan pleno rapat terbuka tingkat nasional PKNU disimpulkan tidak memenuhi syarat di 25 Provinsi karena tidak memiliki persyaratan sekurang 75 % kepengurusan kab/kota pada setiap provinsi sementara dalam pokok permohonan itu hanya menyoal 15 provinsi seandainya benar 15 provinsi yang disengketakan didalam forum ini kemudian terkoreksi maka kesimpulan akhir kami berpendapat bahwa PKNU tidak tetap memenuhi persyaratan absolut sebagaimana dimaksud pada undang-undang nomor 8 tahun 2012 pasal 8 ayat (2). 5. Bahwa untuk memperkuat dalil-dali jawaban Termohon, Termohon mengajukan representasi KPU di beberapa daerah yang diperiksa pada tanggal 25 Januari 2013. a) Umi Lestyawati  Pemberi keterangan tambahan adalah Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat  Berdasarkan proses di lapangan bahwa dalam melakukan verifikasi faktual, pihak KPU Kab Sambas 12











menyurati partai untuk pelaksanaan verifikasi faktual melalui surat KPU Kab. Sambas Nomor 164. Berdasarkan informasi pemberi keterangan tambahan ketika Tim Verifikator mendatangi PKBIB Kab. Sambas justru Ketua PKNU Kab. Sambas membuat surat pernyataan bahwa tidak bersedia untuk diverifikasi faktual dibuktikan melalui surat DPC PKNU Kab. Sambas Nomor 002/ DPC.SBS/ 01.04/ 12/ 2012 tanggal 7 Des 2012 perihal ketidaksiapan untuk diverifikasi faktual parpol. Berdasarkan informasi pemberi keterangan tambahan, KPU Kab. Sambas juga sudah melakukan verifikasi faktual terhadap sampel keanggotaan Ini membuktikan bahwa terhadap keanggotaan tidak masalah untuk didatangi walaupun wilayah yang luas di daerah Berdasarkan informasi pemberi keterangan tambahan, KPU Kab. Kayong Utara tidak dapat menemukan sampel yang diberikan karena KTA yang diberikan tidak disertai alamat yang jelas dan lengkap dan ini menyulitkan Tim Verifikator di lapangan. Berdasarkan informasi pemberi keterangan tambahan, KPU Kab. Kayong Utara menyurati PKNU Kayong Utara untuk menghadirkan sampel keanggotaan dan hingga tenggat waktu yang diberikan sampel tersebut tidak kunjung datang. Berdasarkan informasi pemberi keterangan tambahan, alamat dari sampel keanggotaan PKNU Kayong utara tidak ada nama jalan, dusun/ desa, jadi kesulitan untuk bisa menemukannya. Ada nama dusun saja, sudah memudahkan pihak KPU Kab.Kayong Utara setidaknya bertanya kepada Kepala Dusun.

b) Suhartono  Pemberi keterangan tambahan adalah Anggota KPU DKI Jakarta  Berdasarkan informasi pemberi keterangan tambahan bahwa PKNU Jakpus menyerahkan KTA sejumlah 1192 KTA. (bukti terlampir). kemudian KPU Jakpus melakukan verifikasi keanggotaan terhadap KTA sebanyak 1192 tersebut sampai dengan melakukan penarikan sampel dari 1192 kita ambil 119 sampel. Dari hasil verifikasi yang dilakukan pada tanggal 5-11 Desember 2012 menghasilkan bahwa yang MS 9 anggota yang TMS 10 anggota dan tidak ditemukan 100 anggota. Maka berdasarkan hasil tersebut pada tanggal 11 Des 2012 KPU Jakpus mengirimkan surat kepada PKNU Jakpus untuk memperbaiki dengan cara mengirimkan 1100 KTA baru dan disampaikan paling lambat 18 Des 2012.  Berdasarkan informasi pemberi keterangan tambahan, PKNU Jakpus menanggapi surat KPU Jakpus, pada tanggal 18 Des 2012 menyerahkan 384 KTA (bukti terlampir). Pada tanggal 27 Des 2012 menyerahkan 256 KTA, namun sudah melampaui batas waktu penyerahan KTA. (tanda bukti terlampir). Dari fakta ini berdasarkan PKPU 12/2012 Pasal 12 ayat 2, bahwa 13

partai harus menyerahkan 1000 atau 1/1000 KTA dalam konteks perbaikan. Berdasarkan kondisi tersebut. Itulah pertimbangan dan dasar kenapa KPU Jakpus tidak melakukan verifikasi perbaikan.  Pemberi keterangan tambahan memberikan informasi kepada pimpinan PKNU agar menyerahkan 1000 atau /1000 dari KTA dan di Jakpus tidak sampai 1 juta orang. Dari 119 sampel yang diambil, yang MS 9, TMS 10 dan tidak ditemukan 100 anggota. Dalam kasus ini pihak KPU DKI Jakarta meminta sampel yang baru agar yang bersangkutan bisa melampaui batas minimal dikarenakan kami tidak menemukan 100 orang anggota makanya kami meminta sampel yang baru. c) Triatno  Pemberi keterangan tambahan adalah Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara  Menerangkan bahwa menerima semua berkas parpol kecuali berkas PKNU.  Menerangkan bahwa pada masa perbaikan partai, PKNU tetap tidak menyerahkan berkas verifikasi.  Mengemukakakan, selanjutnya pada 29 Des, pengurus DPC PKNU datang pada saat rapat pleno terbuka dan meminta dilakukan verifikasi faktual. KPU Boltim berkeberatan untuk melakukan verifikasi faktual dikarenakan jadwal sudah lewat. Berkas PKNU baru diserahkan pada tanggal 21 Desember 2012 d) Ardyan  Pemberi keterangan tambahan adalah Anggota KPU Sumatera Barat.  pihak KPU Sumatera Barat menolak semua dalil Pemohon, karena yang bersangkutan sudah melakukan verifikasi faktual. Pihak KPU Sumbar juga menyatakan termasuk menyurati partai melalui surat perihal pemberitahuan verifikasi partai. Kami mendatangi langsung rumah-rumah anggota PKNU dan tidak semua bisa didatangi. Dari hasil verifikasi pihak KPU Sumatera Barat menemukan data yang ganda dan 1 ditemukan anggota yang dibawah umur. Yang bersangkutan juga menerangkan bahwa menerima semua berkas parpol kecuali berkas PKNU e) Adam Malik  Pemberi keterangan tambahan adalah KPU Sulawesi Tengah  Berdasarkan informasi dari pemberi keterangan tambahan, penerimaan beberapa sampling terkendala teknis jaraknya jauh dari Kab / kota. Kab. Sigi. ditegaskan bahwa menerima surat pernyataan dari PKNU Kab. Sigi dan tidak bersedia untuk melakukan verifikasi. Kab. Parigi Moutong, untuk dokumen domisili dan KTA.  Berdasarkan informasi pada rapat pleno terbuka tidak ada keberatan dari PKNU.  Pihak KPU Sulteng menyatakan bahwa selalu 14

berkoordinasi dengan pihak terkait terutama dengan Panwaslu. F). Franky Tulungan  Pemberi keterangan tambahan adalah KPU Provinsi Sulawesi Utara.  Berdasarkan informasi pihak KPU Sulut bahwa KPU kab Boltim pihaknya tidak melakukan proses verifikasi faktual kepada pengurus PKNU kab Boltim. Kemudian menurut informasi yang bersangkutan, menyampaikan bahwa belum menerima berkas tersebut dari KPU pusat. Ini setelah pihak pemohon memberikan pertanyaan kepada pihak KPU Sulut. G). I Made A  Pemberi keterangan tambahan adalah KPU kabupaten Karangasem.  Berdasarkan informasi KPU kabupaten Karangasem, terkait KPU kab.buleleng, keanggotaan PKNU tidak memenuhi syarat karena kekurangan keanggotaan dan proses verifikasi dilakukan sampai tingkat kecamatan.  Pihak pemohon menyatakan, Ketua PKNU mengaku sudah tidak menjadi Ketua Partai lagi. Dalam waktu tiga hari pertama, tim verifikator sudah menemukan 11 anggota yang tidak mengaku sebagai anggota partai PKNU. Tetapi ada satu anggota yang kita temukan malah mempunyai KTA partai lain yaitu PKS  bahwa pada dasarnya kami mendatangi sampel wilayah keanggotaan tersebut berpatokan pada alamat.  Terkait dengan pertanyaan pemohon apakah Kpu Karangasem berkoordinasi dengan Panwaslu.maka KPU Kabupaten Karangasem akan mengkonfirmasi ke pihak Panwaslu. H). Maryanti L  Pemberi keterangan tambahan adalah KPU Provinsi NTT  Berdasarkan informasi KPU Provinsi NTT, untuk KPU Kota Kupang telah melakukan koordinasi dengan DPC PKNU Kota Kupang. Ada 4 yang ditemui di lapangan dan mereka tidak mengakui bahwa mereka anggota PKNU dan dibuktikan dengan surat pernyataan. Kantor PKNU tidak berdomisili di Ibukota Kota Kupang. Dari 41 sampel, hanya 17 orang yang memenuhi syarat.  Pihak KPU prov NTT mengatakan pada Kab.TTU, Kantor PKNU tidak berada di ibukota kabupaten, KPU TTU mendatangi rumah Ketua PKNU tapi tidak bisa ditemui kemudian melakukan koordinasi melalui telepon dan hasil konfirmasi tersebut ternyata Ketua PKNU Kab. TTU sudah tidak menjadi anggota PKNU lagi.  Pemberi keterangan tambahan mengatakan bahwa pada Kab. TTS, selalu melakukan koordinasi dengan DPC PKNU TTS, Keanggotaan minimal yang dimasukan 441 orang. Sehingga KPU TTS menyurati DPC PKNU untuk melakukan perbaikan hingga waktu 15

yang ditentukan tidak ada perbaikan yang masuk.  Pemberi keterangan tambahan mengatakan bahwa untuk Kab. Rotendao, Mereka berusaha menghubungi pengurus PKNU, dan ternyata mereka sudah tidak lagi menjadi pengurus PKNU lagi.  Pada kabupaten Lembata, pihak KPU mengatakan didalam melakukan verifikasi faktual, hanya Ketua PKNU Kab. Lembata saja yang bisa ditemui tapi pengurus yang lain tidak bisa ditemui. Ternyata dari 12 sample diambil yang memenuhi syarat hanya 2 org dan 10 tidak memenuhi syarat dan itu juga. . J). Rokib Elfariz  Pemberi keterangan tambahan adalah anggota KPU Kabupaten Subang  Berdasarkan penyampaian pemberi keterangan tambahan, pengurus PKNU di Kota Subang memenuhi syarat yang TMS adalah kepengurusannya, Alamat domisili yang tidak kita temukan, PKNU sekretariat tidak di Ibukota. Lebih lanjut pihak KPU menerangkan, dalam melakukan verifikasi kami didampingi oleh ketiga anggota panwas. Sementara mengapa alasan PKNU tidak diverifikasi tahap II karena PKNU tidak memenuhi syarat 100% sampling.  Tapi kemudian PKNU menyerahkan KTA diluar jadwal yang ditentukan.  Keanggotaan tidak memenuhi syarat dan kepengurusan tidak ditemukan K) Miftahul Alvin  Pemberi keterangan tambahan adalah anggota KPU Provinsi DIY  mengatakan bahwa terkait kekeliruan proses administrasi penulisan penomoran surat sebagai bagian dari proses teknis yang tidak disengaja. Dan untuk revisi terkait surat sudah diklarifikasi tanggal 4 januari 2013.  mengatakan bahwa untuk verifikasi faktual kab.Sleman, KPU sleman sudah mengunjungi PKNU cabang setempat namun pengurusnya tidak bisa ditemui. Menimbang dalil dan pokok-pokok yang disampaikan oleh pemohon. Dengan ini menerangkan bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon : 1. Bahwa pokok permohonan Pemohon mempermasalahkan produk hukum KPU baik dalam bentuk Keputusan maupun Peraturan serta tenis pelaksanaan verifikasi yang dilaksanakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 2. Bahwa Pengujian/Review Peraturan KPU terhadap norma UU Nomor 8 Tahun 2012 merupakan kompetensi Mahkamah Agung. Oleh karena itu, permohonan Pemohon yang berkaitan dengan tafsir norma UU Nomor 8 Tahun 2012 kepada Bawaslu adalah salah alamat dan patut dikesampingkan. 3. Bahwa Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 16

hendaknya dipahami secara komprehensif, dimana konsiderans dan diktum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. KPU menetapkan partai politik peserta pemilu dengan memperhatikan norma ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 jo. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 jo. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012 jo. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012, Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik dan Surat Edaran KPU. Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi syarat secara kumulatif setelah dilakukan tahapan verifikasi kelengkapan syarat pendaftaran, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu. 4. Bahwa verifikasi administrasi kelengkapan syarat partai politik menjadi peserta Pemilu dilaksanakan oleh KPU telah memperhatikan syarat keanggotaan partai politik dengan berpedoman pada UU Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 jo. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012 jo. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012, Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik dan Surat Edaran KPU. 5. Bahwa permohonan Pemohon tentang dugaan pelanggaran terhadap asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, dan nondiskriminatif tidak relevan disampaikan dalam sengketa Pemilu. Sesuai ketentuan Pasal 258 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 2012, Bawaslu hanya berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu. 6. Bahwa verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanggahan dan/atau keterangan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota terhadap dalildalil Pemohon menjadi bukti yang tidak terpisahkan dalam perkara ini. 7. Berdasarkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual partai politik, Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) tidak memenuhi persyaratan minimal 75% (tujuhpuluh lima persen) kabupaten/kota pada tingkat provinsi di 25 (dua puluh lima) dari 33 (tiga puluh tiga) provinsi. 8. Dalam permohonannya, Pemohon hanya mempersoalkan daerah-daerah yang tidak memenuhi syarat minimal 75% (tujuhpuluh lima persen) kabupaten/kota di 15 (lima belas) provinsi, sedangkan 10 provinsi lainnya dimana Pemohon tidak memenuhi syarat minimal 75% (tujuhpuluh lima persen) kabupaten/kota sama sekali tidak dipersoalkan. Terhadap daerah yang didalilkan oleh Pemohon, pada pemeriksaan di muka persidangan, Termohon telah membantah seluruh tuduhan dari Pemohon sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan dari pihak Pemohon sama sekali tidak mengajukan bukti surat, saksi ataupun ahli yang mendukung dalil-dalil yang 17

diajukan oleh Pemohon. 9. Oleh karena itu, karena Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya maka permohonan penyelesaian sengketa pemilu yang diajukan oleh Pemohon seharusnya ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima. 10. Berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti yang disampaikan Termohon dalam forum ajudikasi. Menimbang dalil dan pokok-pokok yang disampaikan oleh termohon. Dengan ini menerangkan bahwa pemohon menolak seluruh dalil termohon : 1. Bahwa terbukti Termohon telah menerbitkan surat keputusan Nomor 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tertanggal 8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 (vide Bukti P-1) ; 2. Bahwa terbukti menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu in casu sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu (vide pasal 258 Undang-undang No. 8 tahun 2012) ; 3. Bahwa terbukti Pemohon adalah Partai Politik yang sudah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum yang sah sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-31.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Partai Kebangkitan Nasional Ulama Sebagai Badan Hukum tertanggal 3 April 2008 (vide Bukti P-2), kemudian sudah mendapatkan Daftar Umum Ciptaan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) sebagaimana Surat Pendaftaran Ciptaan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 9 Mei 2008 (vide Bukti P-3) dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 38 pada Jum’at, 9 Mei 2008 (vide Bukti P-4) ; 4. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 257 UU Pileg jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, maka Pemohon sebagai partai politik yang telah mendaftarkan sebagai calon peserta Pemilu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilu kepada Bawaslu ini ; 5. Bahwa permohonan Pemohon ini diajukan setelah dikeluarkannya Keputusan Termohon, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/ Kpts/ KPU/ TAHUN 2013 tertanggal 8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014; 6. Bahwa permohonan Pemohon a quo masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan menurut ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun Peraturan Bawaslu No. 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dimaksud ; 7. Bahwa terbukti verifikasi partai politik calon peserta pemilihan umum, baik verifikasi administrasi maupun verifikasi factual 18

harus berdasarkan Undang-undang dan peraturan Komisi Pemilihan Umum yang tidak bertentangan dengan Undangundang yang mengatur hal tersebut ; 8. Bahwa terbukti Undang-undang yang mengatur verifikasi partai politik calon peserta pemilihan umum adalah Undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD ; 9. Bahwa terbukti pelaksanaan verifikasi itu sendiri didasarkan pada Peraturan KPU (PKPU) No. 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (vide Bukti P-9) Jis. PKPU No. 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PKPU No. 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (vide Bukti P-10) dan PKPU No. 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No. 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (vide Bukti P-11); 10. Bahwa dengan demikian semua peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (Termohon) seharusnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang yang mengatur hal tersebut, karena Undang-undang lebih tinggi daripada Peraturan Komisi Pemilihan Umum ; 11. Bahwa terbukti proses verifikasi, baik verifikasi administrasi maupun verifikasi factual tidak dapat dipisahkan atau mengenyampingkan Undang-undang, karena hal itu merupakan satu kesatuan. Apabila verifikasi dilakukan tidak berdasarkan Undang-undang, melainkan berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum yang bertentangan dengan Undang-undang dimaksud dan cacad hukum, maka hasil dari verifikasi tersebut menjadi tidak sah ; 12. Bahwa terbukti Termohon dalam melakukan verifikasi, baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual berdasarkan pada PKPU No. 8 Tahun 2012 Jis. PKPU No. 12 Tahun 2012 dan PKPU No. 14 Tahun 2012, dengan menerapkan ketentuan sebagai berikut: a. Mengesampingkan keterpenuhan Keanggotaan sebagai syarat kelolosan hasil verifikasi administrasi partai politik; b. Mengesampingkan ketentuan memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, sebagai syarat kelolosan verifikasi faktual; c. Mengesampingkan pelaksanaan verifikasi nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik, sebagai syarat kelolosan verifikasi faktual; dan d. Mengatur keberlakuan norma sendiri yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang ada dengan memaksakan ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat tingkat provinsi dan kabupaten/ kota, sebagai syarat kelolosan verifikasi factual. 13. Bahwa Keputusan Termohon, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tertanggal 8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang pada pokoknya menyatakan nama19

nama partai politik yang memenuhi syarat dan partai politik yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Tahun 2014. Dan dalam Lampiran II Keputusan itu, Partai Kebangkitan nasional Ulama (PKNU)/ Pemohon dinyatakan sebagai partai politik yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Tahun 2014; 14. Bahwa terbukti dari dokumen hasil verifikasi administrasi (Bukti P-13) membuktikan syarat keterpenuhan keanggotaan dikesampingkan oleh Termohon dalam verifikasi administrasi. Ini dibuktikan dengan tidak adanya kolom checklist mengenai keanggotaan tersebut ; 15. Bahwa terbukti Termohon mengesampingkan syarat jumlah anggota sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang hanya berdasarkan rapat pleno, hal ini jelas bertentangan Undangundang ; 16. Bahwa terbukti dalam persidangan, Termohon tidak melakukan verifikasi factual pada kepengurusan Pemohon di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang, kecuali di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Bali ; 17. Bahwa terbukti dalam salah satu putusannya, Mahkamah Konstitusi juga menafsirkan bahwa, ketentuan memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan merupakan syarat komulatif dalam pendirian partai politik sebagai badan hukum (dalam UU Partai politik), dimana syarat ini kemudian diadopsi dan masuk menjadi salah satu syarat partai politik sebagai calon peserta pemilu (dalam UU Pileg); 18. Bahwa terbukti dalam peraturan yang dibuat oleh Termohon sendiri mencantumkan syarat harus memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, tetapi kenyataan dilapangan ketika melakukan verifikasi factual, Termohon tidak melakukan verifikasi factual atas kepengurusan di tingkat Kecamatan ; 19. Bahwa terbukti Termohon juga mengesampingkan pelaksanaan verifikasi nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama partai politik dalam melakukan verifikasi faktual, dan tidak menjadikan ketentuan verifikasi nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama partai politik ini sebagai syarat kelolosan dalam verifikasi faktual. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) jis. jis. Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 17 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD ; 20. Bahwa terbukti Termohon telah mengatur keberlakuan norma sendiri yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang menjadi dasar dalam melakukan verifikas dengan memaksakan ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/ kota, sebagai syarat kelolosan verifikasi factual ; 21. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf e UU Pileg bahwa kewajiban sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan hanya dimaksudkan untuk kepengurusan tingkat pusat. Sedangkan untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak dikenai ketentuan wajib. Tetapi kenyataannya Termohon membuat peraturan sendiri yang bertentangan dengan Undang-undang, yaitu dengan memberlakukan syarat sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh 20

persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini berarti Termohon telah melampaui kewenangannya yang diberikan oleh Undangundang ; 22. Bahwa dengan demikian terbukti Peraturan KPU (PKPU) No. 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Bukti P-9) Jis. PKPU No. 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PKPU No. 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Bukti P-10) dan PKPU No. 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No. 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Bukti P-11) bertentangan dengan Undangundang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD ; 23. Bahwa terbukti Termohon telah melanggar asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, keterbukaan proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas serta melakukan perlakuan yang diskriminatif terhadap Pemohon, karena tidak memperlakukan sama seperti partai-partai lain. Hal ini dapat diketahui dari keterangan saksi Pipie Ardiartie Rina Astuti dan Riwanto. Kedua saksi tersebut menerangkan bahwa, pada hari Rabu, tanggal 26 September 2012, sesaat selesai saksi memasukkan berkas administrasi PKNU (Pemohon) kepada bagian pendaftaran KPU melihat berkas atau data verifikasi administrasi dari Partai Persatuan Pembanguan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golongan Karya (Partai Golkar) dibawa ke luar dari kantor KPU dengan jumlah yang banyak dengan box –box besar (tempat berkas) ; 24. Bahwa dengan demikian terbukti Termohon melanggar kode etik penyelenggara pemilu khususnya asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Atau dengan kata lain telah melanggar ketentuan Pasal 2 UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang mengharuskan bagi penyelenggara pemilu untuk memedomani asas-asas dimaksud ; 25. Bahwa terbukti fakta adanya perlakuan yang tidak sama atau diskriminatif di antara partai politik termasuk kepada Pemohon juga diakui dan dikemukakan oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU Ibu Nani dalam persidangan kode etik yang digelar oleh DKPP pada sidang tanggal, 13 November 2012 di BPPT. Pernyataan dalam sidang resmi yang terbuka untuk umum ini tidak dibantah oleh satu pun anggota KPU (Termohon). Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU Ibu Nani menyatakan bahwa, sejak awal ada titipan dari Komisioner KPU (Termohon) untuk membawa ke hotel Borobudur dan mendahulukan verifikasi administrasi untuk 3 (tiga) partai politik, yaitu Partai Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Komisioner KPU (Termohon) membeda-bedakan perlakuan atau 21

bersifat diskriminatif karena ada yang memberikan instruksi untuk partai politik tertentu meskipun SK Kepengurusan hanya ada foto copy saja tanpa ada legalisir tetap dinyatakan lengkap (lolos). Padahal, sesuai aturan baku bahwa SK Kepengurusan yang berupa foto copy wajib dilegalisir. Dalam kasus Pemohon, meskipun foto copy SK Kepengurusan sudah dilegalisir, tapi tanpa ada tanggal legalisir dinyatakan tidak lengkap (tidak lolos). Bahkan tidak jarang, meskipun sebenarnya sudah dilegalisir tetap dinyatakan tidak lengkap (tidak lolos) hanya karena tanda tangan berupa hasil scaning. Jelas ini sesuatu yang terkesan dicari-cari kelemahannya. Menurut keterangan bu Nani di depan persidangan DKPP, ada Komisioner KPU (Termohon) sering masuk kedalam ruang verifikasi administrasi di hotel Borobudur pagi, siang, dan malam dengan membawa temen-temannya. Padahal, sesuai SOP (standard operating procedure) -nya hanya Komisioner KPU (Termohon) saja yang boleh memasuki ruang verifikasi administrasi di hotel Borobudur. Para Termohon yang sering membawa temen-temannya tidak bisa dibantah dengan nalar sehat bahwa teman-teman dari Termohon jelas memiliki kepentingan untuk masing-masing partainya agar diperlakukan secara berbeda!. 26. Bahwa terbukti Termohon dalam praktik verifikasi faktual di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota terhadap Pemohon/PKNU banyak melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran dari ketentuan-ketentuan yang dibuatnya sendiri ; 27. Bahwa terbukti dalam proses verifikasi faktual di berbagai daerah, Termohon secara langsung dan dalam waktu yang sangat singkat meminta kepengurusan PKNU mendatangkan sejumlah anggotanya untuk dilakukan verifikasi faktual, tanpa terlebih dahulu Termohon melakukan survey pendataan atau verifikasi faktual ke lapangan, dan tidak mendatangi anggota PKNU terlebih dahulu ke lapangan. Seharusnya dalam verifikasi faktual, Termohon mendatangi Pengurus PKNU setempat dengan terlebih dahulu member tahu akan adanya verifikasi faktual ; 28. Bahwa terbukti sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara bahwa, DPC PKNU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara tidak diverifikasi, karena berkas tidak dikirim oleh Termohon. Kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur langsung menyatakan DPC PKNU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dinyatakan tidak memenuhi syarat. Padahal berkas tersebut tidak ada bukan kesalahan Pemohon, tetapi kesalahan Termohon, karena Pemohon telah menyerahkan berkas dimaksud kepada Pemohon. Sekali lagi, hal ini membuktikan Termohon tidak profesional ; 29. Bahwa terbukti Termohon juga tidak professional dan tidak teliti ketika memverifikasi keanggotaan DPC PKNU Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, dimana dalam keterangannya, Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Barat menyebutkan bahwa, KTA DPC PKNU Kabupaten Kayong Utara tidak mencantumkan alamat dengan lengkap, sehingga kesulitan dalam memverifikasi anggota, padahal jelas sekali di dalam Sipol, nama dan alamat lengkap anggota DPC PKNU Kayong 22

Utara telah dicantumkan pada KTA (Kartu Tanda Anggota) (vide Bukti P-28) ; Bahwa bukti-bukti yang Pemohon ajukan sebagai bukti dalam sengketa ini, yaitu ketika Pemohon diverifikasi, baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual pada tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota membuktikan tentang adanya penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, dan karena itu Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon (KPU) (vide Bukti P-20) c. Pertimbangan Bawaslu 1) Kewenangan untuk menyelesaikan pokok permohonan sengketa; Bahwa berdasarkan pasal 258 ayat (1) dan Pasal 268 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD juncto pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa Bawaslu menyelesaikan sengketa Pemilu yang timbul antara KPU dan Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD 2) Kedudukan hukum Pemohon a) Bahwa Partai Kebangkitan Nasional Ulama berkedudukan sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang tidak lolos sebagai peserta pemilu akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Nomor 05/KPTS/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemiluhan Umum Tahun 2014 b) Bahwa Partai Kebangkitan Nasional Ulama tercantum di dalam daftar Partai Politik yang tidak lolos sebagai peserta pemilu sebagaimana Lampiran II Keputusan KPU Nomor 05/KPTS/KPU/Tahun 2013 angka 19. c) Berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilu kepada Bawaslu. 3) Jangka waktu Bahwa Pemohon mengajukan permohonan setelah Termohon mengumumkan Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013, yakni pada tanggal 8 Januari 2013. Oleh karena itu, pengajuan Permohonan memenuhi syarat waktu pengajuan permohonan. 4) Pertimbangan Hukum a) Menimbang bahwa Pemohon telah dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Termohon berdasarkan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik 23

sebagaimana lampiran Keputusan KPU Nomor 05/KPTS/KPU/Tahun 2013, dengan rincian sebagai berikut: • Untuk tingkat Provinsi, Pemohon memenuhi syarat. Dengan demikian, Pemohon memenuhi persyaratan di 100 persen (seluruh) provinsi. • Untuk tingkat Kabupaten/Kota, Pemohon tidak memenuhi syarat memiliki kepengurusan di 75% Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagaimana dalam tabel berikut:

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

WILAYAH

KETERANGAN TIDAK MEMENUHI SYARAT Aceh Tidak memenuhi syarat minimal di 4 Kab/Kota Sumatera Utara Tidak memenuhi syarat minimal di 23 Kab/Kota Sumatera Barat Tidak memenuhi syarat minimal di 7 Kab/Kota Jambi Tidak memenuhi syarat minimal di 1 Kab/Kota Sumatera Selatan Tidak memenuhi syarat minimal di 4 Kab/Kota DKI Jakarta Tidak memenuhi syarat minimal di 1 Kab/Kota Jawa Barat Tidak memenuhi syarat minimal di 6 Kab/Kota Jawa Tengah Tidak memenuhi syarat minimal di 8 Kab/Kota D.I. Yogyakarta Tidak memenuhi syarat minimal di 1 Kab/Kota Banten Tidak memenuhi syarat minimal di 1 Kab/Kota Bali Tidak memenuhi syarat minimal di 2 Kab/Kota Nusa Tenggara Tidak memenuhi syarat Timur minimal di 12 Kab/Kota Kalimantan Barat Tidak memenuhi syarat minimal di 2 Kab/Kota Kalimantan Tidak memenuhi syarat Tengah minimal di 5 Kab/Kota Kalimantan Tidak memenuhi syarat Selatan minimal di 6 Kab/Kota Kalimantan Timur Tidak memenuhi syarat minimal di 6 Kab/Kota Sulawesi Utara Tidak memenuhi syarat minimal di 1 Kab/Kota Sulawesi Tengah Tidak memenuhi syarat minimal di 8 Kab/Kota Sulawesi Selatan Tidak memenuhi syarat minimal di 1 Kab/Kota Gorontalo Tidak memenuhi syarat minimal di 3 Kab/Kota Sulawesi Barat Tidak memenuhi syarat minimal di 2 Kab/Kota Maluku Tidak memenuhi syarat 24

23

Maluku Utara

24

Papua

25

Papua Barat

minimal di 1 Kab/Kota Tidak memenuhi minimal di 1 Kab/Kota Tidak memenuhi minimal di 13 Kab/Kota Tidak memenuhi minimal di 5 Kab/Kota

syarat syarat syarat

a. Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketidakprofesionalan dan kesewenangwenangan Termohon pada tiap tingkatan dalam melaksanakan proses verifikasi, Bawaslu menilai bahwa bukan kewenangan Bawaslu untuk menilai hal tersebut dalam forum penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, Bawaslu tidak mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut. Menimbang Bahwa terbitnya atau keluarnya Keputusan Termohon sebagaimana dimaksud di atas didasarkan atas rekapitulasi hasil verifikasi faktual kepengurusan partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota serta keanggotaan partai politik. Sedangkan pelaksanaan verifikasi itu sendiri didasarkan pada Peraturan KPU (PKPU) No. 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Bukti P-9) Jis. PKPU No. 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PKPU No. 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Bukti P-10) dan PKPU No. 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No. 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Bukti P-11); Menimbang permohonan pemohon yang menyatakan bahwa dari dokumen hasil verifikasi administrasi (Bukti P13), juga membuktikan bahwa syarat keterpenuhan keanggotaan juga dikesampingkan oleh Termohon dalam verifikasi administrasi. Ini dibuktikan bahwa tidak ada kolom checklist mengenai keanggotaan tersebut Menimbang permohonan pemohon yang menyatakan bahwa sikap diskriminatif sekretariat KPU yang dinilai tidak adil terkait penerimaan berkas untuk verifikasi parpol. ada pembedaan terhadap partai pemohon dibanding dengan partai-partai besar seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golongan Karya (Partai Golkar)

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, Termohon mengajukan bukti : • Surat pernyataan tertulis saksi a/n Pipie Adiarti Rina Astuti, terkait pelayanan KPU pada saat penerimaan berkas verifikasi yang diskriminatif, karena lebih mengedepankan pelayanan kepada partai-partai 25

•

•

besar.hendaknya semua calon peserta pemilu 2014 diperlakukan adil Surat pernyataan tertulis saksi a/n Riwanto, terkait penyerahan berkas perbaikan persyaratan verifikasi PKNU yang tidak diperbolehkan padahal sudah melebihi batas yang ditentukan sementara partai lain boleh. Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Wilayah provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Sambas.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dengan mengemukakan alasan terkait verifikasi administrasi termohon sudah melakukan prosedur dengan benar dan sesuai dengan mekanisme juknis yang berlaku. Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon melalui salah seorang komisioner menerangkan aduan permohon terkait perkara regulasi yang dianggap telah menyalahi prosedur atau langkah hukum yang berlaku bahwa konstruksi uu penyelenggara pemilu dan juga UU pemilu nomor 8 tahu 2012, termohon menjawab bahwa sudah dibuka mekanisme komplain berkaitan dengan dugaan pelanggaran administratif itu sudah dibuka upaya hukum yang bisa ditempuh dan dalam pendapat bagian dari penyelesaian sengketa pemilu, yang kedua berkaitan dengan persoalan prodak hukum KPU itu juga ada lembaga hukum yang mempunyai kompetensi untuk menilai dan menguji sejauh mana kebenaran peraturan KPU betentangan atau tidak bertentangan dengan norma yang diatur di dalam undang-undang. b. Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketidakprofesionalan dan kesewenangwenangan Termohon dalam melaksanakan proses Dengan demikian, ketentuan memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan yang dikesampingkan sebagai syarat kelolosan verifikasi faktual sebagaimana dilakukan oleh KPU sangat jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c UU No. 2 Tahun 20011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik maupun Pasal 8 ayat (2) UU Pileg. c. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon berdasarkan hasil rekap verifikasi partai politik peserta pemilu yang telah dilaksanakan pleno rapat terbuka tingkat nasional PKNU disimpulkan tidak memenuhi syarat di 25 Provinsi karena tidak memiliki persyaratan sekurang 75 % kepengurusan kab/kota pada setiap provinsi sementara dalam pokok permohonan itu hanya menyoal 15 provinsi seandainya benar 15 provinsi yang disengketakan didalam forum ini kemudian terkoreksi maka kesimpulan akhir kami berpendapat bahwa PKNU tidak tetap memenuhi persyaratan absolut sebagaimana dimaksud pada undang-undang nomor 8 tahun 2012 pasal 26

8 ayat (2). Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon mengajukan KPU dari beberapa propinsi, pertama untuk menerangkan hal ketidaklolosan Pemohon di Provinsi Kalimantan Barat, Sumatera Barat Adapun Saksi Termohon dari KPU provinsi Kalimantan Barat, Sumatera Barat menerangkan hal sebagai berikut: •

•

Mengenai proses verifikasi faktual, pihak KPUD telah menyurati partai untuk pelaksanaan verifikasi faktual namun yang terjadi Ketua PKNU Kab. Sambas membuat surat pernyataan bahwa tidak bersedia untuk diverifikasi faktual dengan melampirkan perihal ketidaksiapan untuk diverifikasi faktual parpol. Sehingga gugur proses pelaksanaannya. Sementara KPU Provinsi Sumatera Barat sudah melakukan verifikasi faktual. Saksi juga menyatakan termasuk menyurati partai melalui surat perihal pemberitahuan verifikasi partai. Kami mendatangi langsung rumah-rumah anggota PKNU dan tidak semua bisa didatangi. Mengenai keanggotaan, PKNU Kab.Kayong Utara tidak berhasil menghadirkan dikarenakan hingga tenggat waktu yang ditentukan sampel keanggotaan tidak hadir. Pada KTA tidak ditemukan nama jalan, dusun/ desa, jadi kesulitan untuk bisa menemukannya saat proses verifikasi faktual.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon mengajukan KPU dari beberapa propinsi, kedua untuk menerangkan hal ketidaklolosan Pemohon di Provinsi DKI Jakarta Adapun Termohon dari KPU provinsi DKI Jakarta menerangkan hal sebagai berikut: •

Mengenai Proses Verifikasi faktual tahap perbaikan, pihak PKNU menyerahkan KTA, namun sudah melampaui batas waktu penyerahan KTA. (tanda bukti terlampir). Dari fakta ini berdasarkan PKPU 12/2012 Pasal 12 ayat 2, bahwa partai harus menyerahkan 1000 atau 1/1000 KTA dalam konteks perbaikan. Berdasarkan kondisi tersebut. Itulah pertimbangan dan dasar kenapa KPU Jakpus tidak melakukan verifikasi perbaikan.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon mengajukan KPU dari beberapa propinsi, ketiga untuk menerangkan hal ketidaklolosan Pemohon di Sulawesi Utara, Adapun Termohon dari, Sulawesi Utara menerangkan hal sebagai berikut: •

Mengenai proses verifikasi faktual yang tidak dilakukan pada PKNU kab.Boltim. Dalam pengakuannya pihak KPU kab.Boltim mengakui bahwa belum menerima berkas PKNU Boltim dikarenakan berkas tidak sampai ke alamat yang bersangkutan.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon mengajukan KPU dari beberapa propinsi, keempat 27

untuk menerangkan hal ketidaklolosan Pemohon di Provinsi Bali, Adapun Termohon dari Provinsi Bali menerangkan hal sebagai berikut: •

Mengenai proses verifikasi faktual sampai pada tingkat kecamatan, pihak KPUD Buleleng mengakui melakukan proses tersebut namun tidak merinci lebih jauh apakah inisiatif KPUD setempat atau berdasarkan instruksi KPU.

Bahwa setelah menilai, dan mencermati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai keterangan saksi-saksi, dan bukti yang diajukan oleh oleh para Pihak, Bawaslu berpendapat sebagai berikut: •

•

Pasal 8 ayat (2) huruf g jo.Pasal 15 huruf c UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa Partai Politik mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan ketentuan UU a quo, kantor kepengurusan Provinsi tidak harus berada di Ibukota Provinsi. Disamping itu, UU a quo menyatakan KPU harus melakukan verifikasi terhadap kebenaran kepengurusan di 100% (seratus persen) ditingkat provinsi. Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan KPU harus melakukan verifikasi terhadap kebenaran kepengurusan di 100% (seratus persen) provinsi.

Bahwa terkait syarat memiliki kepengurusan di 75% kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Bawaslu berpendapat : •

Pemohon tidak mengungkap secara rinci baik dalam pokok permohonan maupun pada saat pemeriksaan seluruh Provinsi yang syarat 75% Kabupaten/Kota dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan Keputusan KPU Nomor 5/Kpts/KPU/Tahun 2013, melainkan Pemohon hanya membuktikan di dalam pemeriksaan yang terbuka untuk umum terhadap permasalahan tidak memenuhi syarat kepengurusan 75% Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, DIY, Bali, Banten, NTT, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Papua,Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara. Pemohon hanya mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat keberatan yang ditandatangani oleh kepengurusan Pemohon di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Bawaslu menilai surat-surat keberatan tersebut merupakan klaim sepihak dari Pemohon sepanjang surat28

surat keberatan tersebut tidak dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon dalam proses pembuktian selama pemeriksaan sehingga klaim sepihak tersebut tidak beralasan hukum bagi Bawaslu untuk mengabulkan. •

Bahwa terhadap sikap diskriminatif sekretariat yang ditunjukkan oleh KPU saat penerimaan berkas, Bawaslu menilai hal ini masih belum bisa menemui titik signifikansi kebenaran. Dikarenakan bukti yang diajukan berupa surat pernyataan pengurus.

•

Dalill Pemohon yang mempermasalahkan produk hukum KPU baik dalam bentuk Keputusan maupun Peraturan serta tenis pelaksanaan verifikasi yang dilaksanakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Padahal Pengujian/Review Peraturan KPU terhadap norma UU Nomor 8 Tahun 2012 merupakan kompetensi yuridis Mahkamah Agung. Oleh karena itu, permohonan Pemohon yang berkaitan dengan tafsir norma UU a quo tidak beralasan secara hukum dan karenanya dinyatakan tidak dapat diterima dan atau patut dikesampingkan secara hukum.

•

Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 harus dipahami secara komprehensif sebagai satu kesatuan, dimana konsiderans dan diktum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. KPU menetapkan partai politik peserta pemilu dengan memperhatikan norma ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 jo. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 jo. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012 jo. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012, Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik dan Surat Edaran KPU. Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi syarat secara kumulatif setelah dilakukan tahapan verifikasi kelengkapan syarat pendaftaran, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Karenanya berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Termohon, Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) memang patut dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu.

•

Verifikasi administrasi kelengkapan syarat partai politik menjadi peserta Pemilu dilaksanakan oleh KPU telah memperhatikan syarat keanggotaan partai politik dengan berpedoman pada UU Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 jo. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012 jo. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012, Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik dan Surat Edaran KPU. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini patut dikesampingkan secara hukum dan atau tidak dapat diterima.

•

Bahwa Bawaslu menilai tindakan yang dilakukan KPU kabupaten Buleleng dengan melakukan verifikasi faktual 29

hingga ke tingkat kecamatan adalah tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Namun demikian verifikasi fakual sampai dengan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Termohon terhadap partai politik lainnya dan tidak hanya kepada Pemohon. •

Bawaslu tidak menemukan bangunan argumen hukum yang kuat disertai fakta-fakta dan bukti-bukti yang kuat mengenai dalil Pemohon terkait dugaan pelanggaran Termohon terhadap asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, dan nondiskriminatif, dan tidak relevan disampaikan dalam sengketa Pemilu tidak. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini patut dikesampingkan secara hukum dan atau tidak dapat diterima.

•

Bahwa Bawaslu menilai telah terjadi kelalaian yang dilakukan oleh Pemohon dalam pengiriman berkas yang tidak sampai ke daerah sehingga KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak melakukan verifikasi faktual terhadap Pemohon di tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana diakui oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Dengan demikian maka keputusan Termohon yang menetapkan Pemohon tidak memenuhi syarat di kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah tidak memiliki alasan yang kuat.

•

Bawaslu berpendapat, berdasarkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual partai politik yang dilakukan Termohon, Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) tidak memenuhi persyaratan minimal 75% (tujuhpuluh lima persen) kabupaten/kota pada tingkat provinsi di 25 (dua puluh lima) dari 33 (tiga puluh tiga) provinsi. Dalam permohonannya, Pemohon hanya mempersoalkan daerah-daerah yang tidak memenuhi syarat minimal 75% (tujuhpuluh lima persen) kabupaten/kota di 15 (lima belas) provinsi, sedangkan 10 provinsi lainnya dimana Pemohon tidak memenuhi syarat minimal 75% (tujuhpuluh lima persen) kabupaten/kota sama sekali tidak dipersoalkan. Disisi lain Pemohon tidak cukup kuat mengajukan bukti surat, saksi ataupun ahli yang mendukung dalil-dalil yang diajukannya. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini patut dikesampingkan secara hukum dan atau tidak dapat diterima.

d. Kesimpulan Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Bawaslu berkesimpulan : 1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana permohonan a quo 2) Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo 3) Permohonan a quo diajukan masih dalam jangka waktu 30