2013)

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA

KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PADA SATKER PENGELOLA APBN (Sesuai PMK No. 162/PMK.05/2013)

Jakarta, Pebruari 2014

1

DASAR HUKUM 1.

2.

• UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

3.

• UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara

4.

• PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

5.

6.

2

• UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

• PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN • PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN

SISTEMATIKA BAB

3

URAIAN

PASAL

I.

Ketentuan Umum

1

II.

Pengangkatan Bendahara

6

III.

Pembebastugasan Sementara dan Pengangkatan Kembali Bendahara

10

IV.

Perberhentian Bendahara dan Penetapan Pejabat Pengganti Bendahara

13

V.

Penatausahaan Kas

15

VI.

Pembukuan Bendahara

30

VII.

Pemeriksaan Kas Bendahara dan Rekonsiliasi Pembukuan Bendahara dengan UAKPA

34

VIII.

Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan BPP

38

IX.

Ketentuan Penutup

47

BENDAHARA 1. 2. 3. 4. 5.

4

Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran Pembantu Bendahara Satker BLU Selain Bendahara pada Perwakilan RI di Luar Negeri

BATASAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA 1. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa BUN, secara pribadi bertanggung jawab atas seluruh uang/surat berharga yang dikelolanya. 2. BPP bertanggung jawab secara pribadi atas uang yang dikelolanya dan menyampaikan LPJ kepada Bendahara Pengeluaran.

5

Batasan Tanggung Jawab Bendahara

Bendahara Penerimaan LPJ

BPP LPJ

Bendahara Pengeluaran

Kuasa BUN

LPJ

- Secara fungsional bendahara bertanggung jawab kpd Kuasa BUN - Secara pribadi bertanggungjawab atas seluruh uang/surat berharga yang dikelolanya 6

PENGANGKATAN BENDAHARA Menteri/Pimpinan Lembaga berwenang mengangkat: Bendahara Penerimaan dan/ Pengeluaran

Guna kelancaran dapat mengangkat BPP

Dapat mendelegasikan kepada: Setjen sbg Koordinator

Kepala Kantor/Satker

Pengangkatan harus: Memenuhi persyaratan yang ditetapkan BUN

Bendahara Penerimaan dan/atau Pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh KPA, PPSPM, PPK dan Kuasa BUN

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/BPP tidak boleh saling merangkap

Karena keterbatasan SDM boleh dirangkap seizin Kuasa BUN

Jika tidak ada perubahan Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/BPP pada saat pergantian periode tahun anggaran, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/BPP tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku

7

PENGANGKATAN BPP

8

1.

• Terdapat kegiatan yang lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran.

2.

• Beban kerja Bendahara Pengeluaran sangat berat berdasarkan penilaian Kepala Kantor/Satker.

Guna kelancaran pelaksanaan penerimaan, Kepala Kantor/Satker dapat menunjuk petugas

9

1.

• Berfungsi untuk: • menerima uang dari wajib bayar • menyampaikan uang yang diterimanya kepada Bendahara Penerimaan atau langsung menyetorkannya ke Kas Negara atas nama Bendahara Penerimaan

2.

• Penyampaian uang oleh petugas ke Bendahara Penerimaan disertai bukti penerimaan • Format bukti penyampaian dan teknis penyampaiannya ditetapkan oleh Kepala Kantor/Satker

3.

• Lokasi penerimaan berbeda dengan lokasi tempat Bendahara Penerimaan berada • Beban kerja yang berat dan tidak memungkinkan untuk dilakukan sendiri oleh Bendahara Penerimaan

SYARAT PENGANGKATAN BENDAHARA

1 1. Harus memiliki Sertifikat Bendahara 2. 2 Dalam hal proses sertifikasi belum terlaksana, persyaratan yang harus dipenuhi sbb: a) Pegawai Negeri b) Pendidikan minimal SLTA atau sederajat c) Golongan Minimal II/b atau sederajat

10

PEMBEBASTUGASAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN KEMBALI BENDAHARA 1

2

3

11

 Bendahara dibebaskan sementara dari jabatan Bendahara, apabila: a) Terdapat dugaan bahwa Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara; atau b) Bendahara tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam waktu paling singkat 3 (tiga) bulan.  Dalam hal bendahara dibebastugaskan sementara, Menteri/Pimpinan Lembaga menetapkan Pejabat pengganti sebagai Bendahara.  Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengangkat kembali Bendahara dimaksud pada jabatannya sebagai Bendahara, apabila: 1. Tidak ditemukan bukti perbuatan melawan hukum, 2. Pegawai kembali bertugas di satker lingkungannya.

PEMBERHENTIAN BENDAHARA DAN PENETAPAN PEJABAT PENGGANTI BENDAHARA No Pemberhentian Bendahara, jika:

12

1.

Dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat

2.

Dijatuhi hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

3.

Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri

4.

Sakit berkepanjangan

5.

Meninggal dunia; atau

6.

Mutasi/berpindah tempat kerja

Menteri/Pimpinan Lembaga mengganti Bendahara dimaksud dan mengangkat Bendahara baru, sesuai mekanisme diawal.

BENDAHARA YANG DIBERHENTIKAN, WAJIB: Menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya beserta seluruh dokumen kepada Bendahara baru

1

2

3

4

13

Penyerahan tugas dan tanggung jawab serta dokumen pelaksanaan tugas Bendahara didahului dengan pemeriksaan kas oleh KPA atau Pejabat yang ditunjuk oleh KPA

Hasil pemeriksaan kas dan serah terima tugas dan tanggung jawab serta dokumen pelaksanaan tugas dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Serah Terima

Format BAP Kas dan Serah Terima terstandarisasi

PENATAUSAHAAN KAS  



Bendahara harus menatausahakan seluruh uang yang dikelolanya Bendahara wajib menggunakan rekening atas nama jabatannya pada bank umum/pos dan dilarang menyimpan uang yang dikelolanya pada rekening atas nama pribadi Penarikan uang dari rekening Bendahara menggunakan cek yang ditandatangani oleh Bendahara dan pejabat berwenang

Meliputi:

Penatausahaan Kas Bendahara Penerimaan

Pentausahaan Kas Bendahara Pengeluaran

Penatausahaan Kas BPP

14

Penatausahaan Kas Bendahara Penerimaan (1)

 Bendahara Penerimaan mengelola uang yang sudah menjadi hak negara maupun yang belum menjadi hak negara. 2  Bendahara Penerimaan menyetorkan penerimaan negara paling lambat akhir hari kerja. Namun bisa disetorkan hari berikutnya dalam hal: a. Terkendala jam operasional bank/pos persepsi, b. Penerimaan negara diterima pada hari libur/diliburkan. 1

15

Penatausahaan Kas Bendahara Penerimaan (2)

 Penerimaan negara dapat disetorkan secara berkala dalam hal: a. Tidak tersedia bank/pos persepsi sekota b. Kondisi geografis tidak memungkinkan c. Jarak tempuh lokasi bank/pos persepsi >2 jam d. Biayanya untuk melakukan penyetoran melebihi penerimaan yang diperoleh 4 Hal itu harus mendapat izin Kanwil DJPBN

3

16

Penatausahaan Kas Bendahara Pengeluaran/BPP  Uang yang dikelola Bendahara Pengeluaran/ BPP meliputi: a. UP/TUP b. LS Bendahara c. Pajak d. Uang dari sumber lainnya yang menjadi hak negara, contoh: PNBP yang dikelola Bendahara Pengeluaran e. Uang lainnya (TKPKN, hibah, bansos, dll) 2 Bendahara Pengeluaran/BPP dapat membayarkan UP/TUP setelah mendapat SPBy

1

17

Penatausahaan Kas Bendahara Pengeluaran/BPP (2)

 Setiap akhir hari kerja, maksimal UP/TUP yang ada di brankas Bendahara Pengeluaran/BPP adalah Rp 50.000.000,4 Bila pada akhir hari kerja UP/TUP melebihi Rp 50.000.000,- maka dibuat Berita Acara Keadaan Kas. 5 Bendahara dapat memberikan Uang Muka Kerja (selain UM Perjadin) setelah mendapat SPBy. 6 Pada akhir tahun anggaran, UP/TUP harus disetorkan ke kas negara. Sedangkan sisa LS Bendahara disetor paling lambat 90 hari kerja dari tanggal SP2D. 3

18

PEMBUKUAN BENDAHARA New

Pembukuan Bendahara berdasarkan dokumen sumber dengan menggunakan aplikasi yang dibangun oleh DJPBN.

SiLaBI Sistem Laporan Bendahara Instansi

Dalam hal tidak memungkinkan maka bisa dengan manual tulis tangan/komputer Pembukuan mencakup seluruh uang yang ada pada satker tersebut Pembukuan dilakukan pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran

19

PEMERIKSAAN KAS BENDAHARA

1

2 3 4

20

• Pemeriksaan dilakukan oleh KPA/PPK atas nama KPA/PPK

• Pemeriksaan kas dilakukan dalam hal: terjadi pergantian bendahara, dilakukan rekonsiliasi dan sewaktu-waktu • Hasil pemeriksaan kas dituangkan dalam Berita Acara dan memuat: kesesuaian kas tunai di brankas dan rekening dengan pembukuan, penyetoran penerimaan negara/pajak, penjelasan atas selisih

• Pemeriksaan Kas dilakukan minimal sekali dalam sebulan

LPJ BENDAHARA Bendahara harus menyampaikan LPJ Bendahara kepada: Kuasa BUN (KPPN), Menteri/pimpinan lembaga, BPK

LPJ Bendahara disusun berdasarkan pembukuan yang dilakukan Bendahara dan ditandatangani olek Bendahara dan KPA/PPK

LPJ Bendahara menyajikan: a. Keadaan pembukuan; b. Keadaan kas akhir bulan;

c. Hasil rekonsiliasi internal; d. Penjelasan atas selisih. 21

LPJ BENDAHARA (2) Penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan dilampiri: a.

Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi

b.

Salinan rekening koran

c.

Daftar Saldo Rekening

d.

Daftar Hasil Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara

Dalam hal tanggal 10 hari libur maka penyampaiannya pada hari kerja sebelumnya.

22

VERIFIKASI LPJ Bendahara KPPN melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara yang diterima dan menyusun Daftar LPJ Bendahara kemudian menyampaikannya ke Kanwil DJPBN paling lambat 15 hari kerja

Kanwil DJPBN menerima Daftar LPJ Bendahara dari KPPN untuk disusun Rekapitulasi LPJ Bendahara per Bagian Anggaran tingkat Wilayah dan disampaikan ke Dit. PKN paling lambat 20 hari kerja

Dit. PKN menyusun Rekapitulasi LPJ Bendahara per Bagian Anggaran tingkat Nasional

23

Laporan (a) Buku Bendahara Penerimaan

Buku Kas Umum BP Kas Buku Pembantu

Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan

24

BP ……..

Laporan (b) Buku Bendahara Pengeluaran Buku Kas Umum Kas

Buku Pembantu

BPP Uang Muka/Voucher

Uang Persediaan LS Bendahara Lain-Lain Buku Pembantu Pajak Buku Pengawasan Anggaran Belanja

25

Laporan (c) Buku Bendahara Pengeluaran Pembantu Buku Kas Umum BPP Kas Buku Pembantu

Uang Muka/voucher LS Bendahara Lain-Lain

Buku Pembantu Pajak Buku Pengawasan Anggaran Belanja

26

Laporan (d) Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Penerimaan Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran Pembatu Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi Bendahara Penerimaan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi Bendahara Pengeluaran Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Serah Terima Bendahara Penerimaan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Serah Terima Bendahara Pengeluaran Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Serah Terima Bendahara Pengeluaran Pembantu 27

Laporan (e)

LPJ Bendahara LPJ Bendahara Penerimaan Daftar Rincian Kas di Rekening Bendahara Penerimaan LPJ Bendahara Pengeluaran Daftar Rincian Kas di Rekening Bendahara Pengeluaran LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu

28

ALUR LPJ BENDAHARA

Sekjen K/L

LKK/L

Rekon

LKPP

Pembinaan

Verifikasi

Satker

BPK

29

KPPN

Kanwil

KanPus DJPBN

Ketentuan Penutup PMK Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Perdirjen Perbendaharaan No. 47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, dicabut dan telah diganti dengan Perdirjen No. PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 30

Terima Kasih Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Pengelolaan Kas Negara Gedung Prijadi Praptosuhardjo I, Lt. 4, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta (021) 345-6547, (021) 344-9230 Ext 5421 Faksimile : (021) 345-9619 31