2013

SALINAN

PUTUSAN Perkara Nomor 09/KPPU-L/2013

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi, yang memeriksa Perkara Nomor 09/KPPU-L/2013 telah mengambil Putusan tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012, yang dilakukan oleh : -----------------1) Terlapor I, Unit Layanan Pengadaan/ Kelompok Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sulawesi Barat – Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar Tahun Anggaran 2012, selanjutnya disebut “Pokja Pengadaan Wilayah I”, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 1 Mamuju, Sulawesi Barat; --------------2) Terlapor II, Unit Layanan Pengadaan/ Kelompok Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Barat – Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar Tahun Anggaran 2012, selanjutnya disebut “Pokja Pengadaan Wilayah II”, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 1 Mamuju, Sulawesi Barat; ------------3) Terlapor III, PT Passokorang, berkedudukan di Jalan Landak Baru Nomor 11 A Makassar, Sulawesi Selatan 90222; ---------------------------------------------------------------4) Terlapor IV, PT Aphasko Utamajaya, berkedudukan di Jalan Bulu Dua Nomor D16/17 Makassar, Sulawesi Selatan; --------------------------------------------------------------5) Terlapor V, PT Usaha Subur Sejahtera,

yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin

Sudirohusodo Nomor 272 Makassar, Sulawesi Selatan; ---------------------------------------6) Terlapor VI, PT Sabar Jaya Pratama, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 272 B Makassar, Sulawesi Selatan; -------------------------------------7) Terlapor VII, PT Bukit Bahari Indah, yang beralamat di Jalan Masjid Jami Tanro, Polewali Mandar, Sulawesi Barat; -----------------------------------------------------------------8) Terlapor VIII, PT Putra Jaya, yang beralamat di Jalan A.P. Pettarani Nomor 42 E Makassar, Sulawesi Selatan; ------------------------------------------------------------------------9) Terlapor IX, PT Latanindo Graha Persada, yang beralamat di Jalan Sungai Saddang Komplek Latanete Plaza Blok C 8 Makassar, Sulawesi Selatan; ------------------------------

SALINAN 10) Terlapor X, PT. Duta Indah Pratama Mamuju, Jalan H. Abd. Syakur Nomor 9 Komplek Ruko Pasar Baru, Mamuju, Sulawesi Barat; -------------------------------------------------------------------------------------- Majelis Komisi: ----------------------------------------------Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; ------------------------------------------------------Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; ------------Setelah mendengar keterangan para Saksi; --------------------------------------------------------------Setelah mendengar keterangan para Ahli; ---------------------------------------------------------------Setelah mendengar keterangan para Terlapor; ----------------------------------------------------------Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; --------------------------Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; --------------------------------Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -------------------------------

TENTANG DUDUK PERKARA 1.

Menimbang bahwa Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“Sekretariat Komisi”) telah menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan pelanggaran UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012; ------------------------------------------------------------

2.

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi Laporan tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; ----------------------------------------------

3.

Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi Laporan dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; ------------------

4.

Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran (vide bukti I.2); -----

5.

Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut, Ketua Komisi menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan melalui Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 24/KPPU/Pen/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2013 (vide bukti A.1); ----------------------------

6.

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi Perkara Nomor 09KPPU-L/2013 melalui Keputusan Komisi Nomor 215/KPPU/Kep/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 09/KPPUL/2013 (vide bukti A2); ------------------------------

7.

Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 09/KPPU-L/2013 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 25/KMK/Kep/X/2013 tentang halaman 2 dari 289

SALINAN Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2013, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 9 Desember 2013 (vide bukti A8); -----------------------------8.

Menimbang

bahwa

menyampaikan

Majelis

Komisi

Pemberitahuan

Perkara

Pemeriksaan

Nomor

09/KPPU-L/2013

Pendahuluan,

Petikan

telah

Penetapan

Pemeriksaan Pendahulaun, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (vide bukti A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A21, A23, A25, A27, A29, A31, A33, A35, A37); --------------------------------9.

Menimbang bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan dan/atau menerima Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh yang dibacakan Investigator kepada para Terlapor (vide bukti B1); ----------------------------------------------

10. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I (Pokja Pengadaan Wilayah I), Terlapor II (Pokja Pengadaan Wilayah II), Terlapor III (PT Passokorang), Terlapor IV (PT Aphasko Utamajaya), Terlapor V (PT Usaha Subur Sejahtera), Terlapor VI (PT Usaha Subur Sejahtera), Terlapor VII (PT Bukit Bahari Indah), Terlapor VIII (PT Putra Jaya), Terlapor IX (PT Latanindo Graha Persada) dan Terlapor X (PT Duta Indah Pratama Mamuju) (vide bukti B1);-------------------------------11. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti I.1): 11.1 Obyek Perkara adalah: Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012 dengan rincian paket sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------------------1) Paket Pekerjaan Jalan Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 ---------------------------Nama Paket

:

Peningkatan Jalan Lingkar Bandara Tampa Padang (Lanjutan)

Nilai Total HPS

:

Rp. 26.232.000.000,-(dua puluh enam miliar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah)

Sumber Pendanaan

:

APBN Tahun Anggaran 2012

2) Paket Pekerjaan Jalan Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 --------------------------a

Nama Paket

:

Pelebaran Jalan Kalukku – Salubatu II

Nilai Total HPS

:

Rp. 32.327.800.000,(Tiga Puluh Dua Milyar Tiga Satus Dua Puluh Tujuh Juta halaman 3 dari 289

SALINAN Delapan Ratus Ribu Rupiah)

b

c

d

Sumber Pendanaan

:


Nama Paket

:

Pelebaran Jalan Baras-Karossa

Nilai Total HPS

:

Rp. 19.584.804.100,(sembilan belas miliar lima ratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat ribu seratus rupiah)

Sumber Pendanaan

:


Nama Paket

:

Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu I

Nilai Total HPS

:

Rp.15.063.500.000,(lima belas miliar enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Sumber Pendanaan

:


Nama Paket

:

Pelebaran Jalan Topoyo-Barakang

Nilai Total HPS

:

Rp.11.313.413.000,(sebelas miliar tiga ratus tiga belas juta empat ratus tiga belas ribu rupiah)

Sumber Pendanaan

:


3) Kronologis Paket Pekerjaan Jalan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional

Wilayah I Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012. (Vide

I.C123, I.C134) ----------------------------------------------------------------------------------a. Pengumuman Nomor: 01.14/XII/POKJA-SB WIL.I/APBN/2011 ----------------Pada tanggal 14 Desember 2011, Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sulawesi Barat menyampaikan pengumuman pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dengan sumber dana APBN Murni Tahun Anggaran 2012 dengan sistem semi e-Procurement untuk paket pekerjaan antara lain: -------------------Nama Paket

:


Lokasi

:

Mamuju

Lingkup Pekerjaan

:

Rigit Pavement

Nilai Total HPS

:

Rp. 26.232.000.000,(dua puluh enam miliar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah)

Kualifikasi Penyedia

:

Non-Kecil

Jadual Pelaksanaan Pengadaan: Pendaftaran

:

14 – 27 Desember 2011

halaman 4 dari 289

SALINAN Aanwijzing

:

19 Desember 2011 (Kantor) 20 Desember 2011 (Lapangan)

Pemasukan

:

23 – 28 Desember 2011 (batas akhir pemasukan dokumen penawaran adalah tanggal 28 Desember 2011 pukul: 14:00 WITA)

Pembukaan

:

28 Desember 2011 pukul 14:15 WITA

b. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan (tanggal 14 – 27 Desember 2011 Desember 2011), Perusahaan yang mendaftar sebanyak 48 (empat puluh delapan) dan mengambil dokumen pemilihan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) perusahaan. ---------------------------------------------------------------------------------c. Rapat

Penjelasan/aanwijzing

(Berita

Acara

Aanwijzing

Nomor:

08.19/XII/POKJA-SB WIL I/APBN/2011) -------------------------------------------Pada tanggal 19 Desember 2011, POKJA Pengadaan mengadakan rapat penjelasan (aanwijzing) mulai pukul 14:00 – 17:00 WITA di Kantor SNVT Pelaksana Jalan nasional Wilayah I Propinsi Sulawesi Barat. ----------------------Adapun peserta yang hadir adalah sebagai berikut: ----------------------------------No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Perusahaan PT Nidya Karya PT WK PT Passokorang PT Aphasko Utamajaya PT AUG PT PS PT RNP PT Hutama Surya Perdana PT KMP PT Graha Perkasa Mandiri PT BSH PT Roda Anugrah Sejati PT Bukit Bahari Indah PT Kenanga Jaya PT Radya M PT UPN PT Bumi Karsa PT Harfia Graha Perkasa PT Sumaindo

Wakil Prisyanur (dokumen tidak terbaca) Hadisijar Abd Latif M Syaifullah Hidayat Laisan A Erwin Julianti Kaharudin Abd. Rahman Faisal (dokumen tidak terbaca) (dokumen tidak terbaca) (dokumen tidak terbaca) (dokumen tidak terbaca) Syahril HM Jafar Liemin

d. Addendum Dokumen Tender -----------------------------------------------------------Pokja Pengadaan melakukan perubahan atas Dokumen Tender, antara lain: No BAB II

Hal Pengumuman

BAB

LDP

Perubahan (menjadi) - Pemasukan Dokumen Penawaran (27 – 30 Desember 2011) - Batas waktu pemasukan Dokumen Penawaran (30 Desember 2011 pukul 14:00 WITA) - Pembukaan Dokumen Penawaran (30 Desember 2011 pukul 14:15 WITA) - Pokja ULP: Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satuan

halaman 5 dari 289

SALINAN IV BAB V

-

LDK

-

Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar Uraian Singkat Pekerjaan: Rigit Pavement Jangka waktu penyelesaian pekerjaan 210 hari kalender Pembiayaan APBN Tahun ANggaran 2012 Preferensi harga diisi diberikan/tidak diberikan Pemberian Penjelasan Dokumen Pengadaan dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2011 pukul 14.00 wita Peninjauan Lapangan dilaksanakan pada 20 Desember 2011 pukul 08.00 wita Masa berlaku penawaran selama 60 hari kalender Masa berlaku jaminan penawaran 88 hari kalender Penyampaian dokumen penawaran pada 27 s.d. 30 Desember 2011 pukul 08.00-16.00 wita Peserta Kualifikasi badan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan Batching Plant dan Stone Crusher

e. Pemasukan/Pembukaan Dokumen Penawaran ---------------------------------------Hingga batas waktu pemasukan dokumen penawaran, terdapat 9 (sembilan) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu:-------------------------No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Perusahaan PT Usaha Subur Sejahtera PT Latanindo Graha Persada PT Haka Utama PT Anugerah karya Agra Sentosa PT Tunas Teknik Sejati PT Nindya Karya PT Bukit Bahari Indah PT Passokorang PT Tuju Wali Wali

Penawaran (Rp) 25.444.044.850,00 23.612.141.121,50 26.229.815.000,00 23.330.336.000,00 22.297.200.000,00 25.051.500.000,00 25.580.920.971,00 23.541.764.706,94 25.706.621.146,48

2 (dua) perwakilan peserta menjadi saksi dalam pembukaan dokumen yaitu: Arifin Arsyad (PT. Passokorang) dan Ali Mukhtar (PT. Tuju Wali Wali) f. Koreksi Aritmatik ------------------------------------------------------------------------Hasil koreksi aritmatik, yaitu: -----------------------------------------------------------No

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Perusahaan

PT Tunas Teknik Sejati PT Passokorang PT Anugerah karya Agra Sentosa PT Latanindo Graha Persada PT Nindya Karya PT Usaha Subur Sejahtera PT Bukit Bahari Indah PT Tuju Wali Wali PT Haka Utama

halaman 6 dari 289

Penawaran (Rp) 22.297.200.000,00 23.541.764.706,94 23.330.336.000,00

Hasil Koreksi Aritmatik (Rp) 21.744.380.424,11 23.278.955.503,06 23.330.336.392,86

23.612.141.121,50 25.051.500.000,00 25.444.044.850,00 25.580.920.971,00 25.706.621.146,48 26.229.815.000,00

23.612.082.513,48 25.051.500.342,78 25.444.044.850,48 25.580.920.783,97 25.706.583.786,69 26.229.815.286,18

SALINAN g. Evaluasi Administrasi --------------------------------------------------------------------No

Harga Penawaran (Rp) 21.744.380.424,11

Perusahaan

1

PT Tunas Teknik Sejati

2

PT Passokorang

23.278.955.503,06

3

23.330.336.392,86

4

PT Anugerah karya Agra Sentosa PT Latanindo Graha Persada

5

PT Nindya Karya

25.051.500.342,78

6

PT Usaha Subur Sejahtera

25.444.044.850,48

7

PT Bukit Bahari Indah

25.580.920.783,97

8

PT Tuju Wali Wali

25.706.583.786,69

9

PT Haka Utama

26.229.815.286,18

23.612.082.513,48

Hasil Memenuhi Syarat/Lulus Memenuhi Syarat/Lulus Memenuhi Syarat/Lulus Memenuhi Syarat/Lulus Memenuhi Syarat/Lulus Memenuhi Syarat/Lulus Memenuhi Syarat/Lulus Memenuhi Syarat/Lulus Memenuhi Syarat/Lulus

h. Evaluasi Teknis ---------------------------------------------------------------------------Evaluasi teknis dilakukan terhadap dokumen penawaran peserta yang telah memenuhi persyaratan atau lulus evaluasi administrasi. Evaluasi teknis dilakukan terhadap unsur-unsur meliputi: ---------------------------------------------

Metode Pelaksanaan;

-

Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;

-

Jenis Kapasitas;

-

Komposisi dan Jumlah Peralatan Minimal;

-

Personil.

Hasil evaluasi teknis adalah sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Perusahaan PT Tunas Teknik Sejati PT Passokorang PT Anugerah karya Agra Sentosa PT Latanindo Graha Persada PT Nindya Karya PT Usaha Subur Sejahtera PT Bukit Bahari Indah PT Tuju Wali Wali PT Haka Utama

Harga Penawaran (Rp) 21.744.380.424,11 23.278.955.503,06 23.330.336.392,86

Hasil Memenuhi Syarat/Lulus Memenuhi Syarat/Lulus Memenuhi Syarat/Lulus

23.612.082.513,48 Memenuhi Syarat/Lulus 25.051.500.342,78 Memenuhi Syarat/Lulus 25.444.044.850,48 Memenuhi Syarat/Lulus 25.580.920.783,97 Memenuhi Syarat/Lulus 25.706.583.786,69 Memenuhi Syarat/Lulus 26.229.815.286,18 GUGUR, karena tidak melampirkan daftar peralatan utama

i. Evaluasi Harga -----------------------------------------------------------------------------

halaman 7 dari 289

SALINAN Evaluasi harga dilakukan terhadap dokumen penawaran peserta yang telah memenuhi persyaratan atau lulus evaluasi teknis. Evaluasi harga dilakukan terhadap unsur-unsur meliputi: ----------------------------------------------------------

Total Harga Penawaran terhadap HPS;

-

Harga Satuan Timpang;

-

Mata Pembayaran yang harga satuannya nol;

-

Penulisan nilai harga penawaran antara harga dan huruf, kewajaran harga;

-

HEA berkaitan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri.

Hasil evaluasi harga adalah sebagai berikut: ------------------------------------------No 1 2 3 4 5 6 7

Perusahaan PT Passokorang PT Anugerah karya Agra Sentosa PT Latanindo Graha Persada PT Nindya Karya PT Usaha Subur Sejahtera PT Bukit Bahari Indah PT Tuju Wali Wali

Harga Penawaran (Rp) 23.278.955.503,06 23.330.336.392,86

Memenuhi Syarat/Lulus Memenuhi Syarat/Lulus

23.612.082.513,48 25.051.500.342,78 25.444.044.850,48 25.580.920.783,97 25.706.583.786,69

Memenuhi Syarat/Lulus Memenuhi Syarat/Lulus Memenuhi Syarat/Lulus Memenuhi Syarat/Lulus Memenuhi Syarat/Lulus

Hasil

j. Evaluasi Isian Dokumen Kualifikasi --------------------------------------------------Evaluasi ini dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi. Hasil evaluasi isian dokumen kualifikasi adalah sebagai berikut: ------------------------No

Perusahaan

1

PT Tunas Teknik Sejati

2 3 4

PT Passokorang PT Anugerah karya Agra Sentosa PT Latanindo Graha Persada

5 6

PT Nindya Karya PT Usaha Subur Sejahtera

7

PT Bukit Bahari Indah

k. Usulan

Penetapan

Pemenang

Harga Penawaran Hasil (Rp) 21.744.380.424,11 GUGUR, karena kapasitas alat tidak mencukupi 23.278.955.503,06 Memenuhi Syarat/Lulus 23.330.336.392,86 Memenuhi Syarat/Lulus 23.612.082.513,48 GUGUR, karena kapasitas alat tidak mencukupi 25.051.500.342,78 Memenuhi Syarat/Lulus 25.444.044.850,48 GUGUR, karena kapasitas dan jumlah peralatan tidak memenuhi 25.580.920.783,97 GUGUR, karena kapasitas dan jumlah peralatan tidak memenuhi

(Surat

Nomor:

07.09/II/POKJA-SB

WIL.I/APBN/2012) ----------------------------------------------------------------------Pada tanggal 9 Februari 2012, Pokja Pengadaan (Sdr. Ir. Badriana Djamaluddin, MT selaku Ketua) menyampaikan laporan dan usulan penetapan

halaman 8 dari 289

SALINAN pemenang kepada ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan nasional VI Makassar sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------Calon Pemenang Nama Perusahaan Alamat Penawaran N.P.W.P

: : : :

PT Passokorang Jln. Landak BAru No.11 A Makassar Rp. 23.278.955.503,06 01.410.437.6-812.000

Calon Pemenang Cadangan I Nama Perusahaan Alamat Penawaran N.P.W.P

: : : :

PT Anugerah karya Agra Sentosa Jln. Besar Ijen 32, Malang – Jawa Timur Rp. 23.330.336.392,86 01.523.930.4-651.000


: : : :

PT Nindya Karya Jln. Lamadukelleng No. 28 Makassar Rp. 25.051.500.342,78 01.001.612.9-051.000

l. Penetapan Pemenang Surat Kepala balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar Nomor: 375/ULP-SB WIL.I/II/2012, tanggal 22 Februari 2012 ------Atas usulan yang disampaikan Pokja Pengadaan tersebut, selanjutnya Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar menetapkan pemenang sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------Calon Pemenang Nama Perusahaan Alamat Penawaran N.P.W.P

: : : :

PT Passokorang Jln. Landak BAru No.11 A Makassar Rp. 23.278.955.503,06 01.410.437.6-812.000


: : : :



: : : :


m. Pengumuman Pemenang Nomor: 09.22//II/POKJA-SB WIL.I/APBN/2012, tanggal 22 Februari 2012 ----------------------------------------------------------------Pada tanggal 22 Februari 2012, Pokja Pengadaan mengumumkan pemenang tender sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------Calon Pemenang Nama Perusahaan Alamat Penawaran

: PT Passokorang : Jln. Landak BAru No.11 A Makassar : Rp. 23.278.955.503,06 halaman 9 dari 289

SALINAN N.P.W.P

: 01.410.437.6-812.000


: : : :



: : : :


4) Paket Pekerjaan Jalan Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012. -------------------------a.

Pengumuman ------------------------------------------------------------------------------Pokja Pengadaan menyampaikan pengumuman pelelangan umum dengan pasca-kualifikasi untuk paket pekerjaan konstruksi antara lain: -------------------A

Nama Paket

:


Nilai Total HPS

:


Sumber Pendanaan

:


Jadual Pelaksanaan Pengadaan Pendaftaran

:

14 – 27 Desember 2011

Aanwijzing

:

19 Desember 2011

Pemasukan

:


Pembukaan

:


(vide I.C40, Pengumuman Nomor: 01.14/XII/POKJA-SB WIL.II/APBN/2011 tanggal 14 Desember 2011)

Keterangan: Perubahan Jadual Pelaksanaan Pengadaan (addendum Dokumen tender) Pendaftaran

:

14 – 29 Desember 2011

Aanwijzing

:

19 Desember 2011

Pemasukan

:


Pembukaan

:


B

Nama Paket

:


Nilai Total HPS

:

Rp. 19.584.804.100,(sembilan belas miliar lima ratus delapan puluh empat

halaman 10 dari 289

SALINAN juta delapan ratus empat ribu seratus rupiah) Sumber Pendanaan

:



:

30 Desember 2011 – 13 Januari 2012

Aanwijzing

:

5 Januari 2012

Pemasukan

:

11 – 16 Januari 2012 (batas akhir pemasukan dokumen penawaran adalah tanggal 16 Januari 2012 pukul: 14:00 WITA)

Pembukaan

:

16 Januari 2012 pukul 14:15 WITA

(vide I.C3A, Pengumuman Nomor: 03.30/XII/POKJA-SB WIL.II/APBN/2011 tanggal

30

Desember 2011)

Keterangan: Perubahan Jadual Pelaksanaan Pengadaan (addendum Dokumen Tender) Pendaftaran

:

30 Desember 2011 – 1 Februari 2012

Aanwijzing

:

5 Januari 2012

Pemasukan

:

27 Januari 2012 – 2 Februari 2012 (batas akhir pemasukan dokumen penawaran adalah tanggal 2 Februari 2012 pukul: 14:00 WITA)

Pembukaan

:

2 Februari 2012 pukul 14:15 WITA

C

Nama Paket

:


Nilai Total HPS

:


Sumber Pendanaan

:



:


Aanwijzing

:

5 Januari 2012

Pemasukan

:


Pembukaan

:


(vide I.C15A, Pengumuman Nomor: 02.30/XII/POKJA-SB WIL.II/ APBN/2011 tanggal

30

Desember 2011)

Keterangan: Perubahan Jadual Pelaksanaan Pengadaan (addendum Dokumen Tender) Pendaftaran

:


Aanwijzing

:

5 Januari 2012

Pemasukan

:


Pembukaan

:


halaman 11 dari 289

SALINAN D

Nama Paket

:


Nilai Total HPS

:

Rp. 32.327.800.000,(Tiga Puluh Dua Milyar Tiga Satus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

Sumber Pendanaan

:



:


Aanwijzing

:

5 Januari 2012

Pemasukan

:


Pembukaan

:


(vide I.C28A, Pengumuman Nomor: 01.30/XII/POKJA-SB WIL.II/APBN/2011 tanggal 30 Desember 2011)

Keterangan: Perubahan Jadual Pelaksanaan Pengadaan (addendum Dokumen Tender)

b.

Pendaftaran

:


Aanwijzing

:

5 Januari 2012

Pemasukan

:


Pembukaan

:


Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Tender (tanggal 14 – 27 Desember 2011 Desember 2011) (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C56) ----------------------------

Nama Paket

Jumlah Yang Mendaftar

Paket Pelebaran Jalan Topoyo Barakang Paket Pelebaran Jalan Baras Karossa Paket Pelebaran Jalan Kalukku Salubatu I Paket Pelebaran Jalan Kalukku Salubatu II

46 Perusahaan 59 Perusahaan 60 perusahaan 60 Perusahaan

No. A B C D

c.

Jumlah Yang Mengambil Dokumen Pengadaan 26 Perusahaan 22 Perusahaan 22 Perusahaan 22 Perusahaan

Rapat Penjelasan/aanwijzing (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C56) -------------------Pada tanggal 5 Januari 2012, Pokja Pengadaan melakukan aanwijzing yang bertempat di Kantor SATKER Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sulawesi Barat. Adapun peserta tender yang mengikuti aanwijzing tersebut adalah sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------A

Paket Pelebaran Jalan Topoyo-Barakang 1. PT Nindya Karya 2. PT Passokorang 3. PT Aphasko Utama Jaya 4. PT AUJ 5. PT PS 6. RNP halaman 12 dari 289

(Prisyan H) (Hansijar) (Abd. Latif) (Muh Syaifullah) (Hidayat) (Laisan)

SALINAN 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. B

C

D

d.

PT KMP PT Lili Indah Prima Karya PT GPM PT BSN PT Harfia Graha Perkasa PT BBI PT Kenanga Jaya PT Padya Megatama Teknindo PT Roda Anugrah Sejati PT Bumi Karsa PT Sumaindo

(Julianti) (A Rasyid) (staf) (Abd. Rahman) (HM Djafar) (staf) (Burhanuddin) (Jefri) (Faisal) (Syahril) (Liemin)

Paket Pelebaran Jalan Baras-Karossa 1. PT Putra Jaya 2. PT Tujuh Wali Wali 3. PT Milineum 4. PT Kenanga Jaya 5. PT Lili Indah Prima Karya 6. PT Widya Satria 7. PT Passokorang 8. PT Hutama Surya Persada 9. PT Aphasko

(Fajri) (Rusdi Rasyid) (M Muhlian Noor) (Ir Andjar A) (A Rasyid) (Musur Mula) (Hidayat) (Rahmad) (Dian S)

Paket Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu I 1. PT Putra Jaya 2. PT Tujuh Wali Wali 3. PT Milineum 4. PT Kenanga Jaya 5. PT KMP 6. PT Widya Satria 7. PT Passokorang 8. PT Aphasko 9. PT Hutama Surya Persada

(Fajri) (Rusdi Rasyid) (M Muhlian Noor) (Ir Andjar A) (staf) (Musur Mula) (Hidayat) (Dian S) (Rahmad)

Paket Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu II 1. PT Putra Jaya 2. PT Tujuh Wali Wali 3. PT Milineum 4. PT Kenanga Jaya 5. PT Widya Satria 6. PT Passokorang 7. PT Aphasko 8. PT Hutama Surya Persada

(Fajri) (Rusdi Rasyid) (M Muhlian Noor) (Ir Andjar A) (Musur Mula) (Hidayat) (Dian S) (Rahmad)

Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C56) ---------------------------------------------------------------------------------------Nama Paket / Peserta A

Paket Pelebaran Jalan Topoyo-Barakang 1. PT Anugerah Karya Agra Sentosa 2. PT Usaha Subur Sejahtera 3. PT Bukit Bahari Indah 4. PT Lili Indah Pratama 5. PT Karya Jasa 6. PT Aphasko Utama Jaya 7. PT Hutama Surya Perdana 8. PT Karya Mandala Putra 9. PT Wiratama Karya Nugraha halaman 13 dari 289

Harga Penawaran (Rp) 10.578.176.000,00 10.521.073.817,00 11.224.225.371,00 11.075.528.903,84 9.615.000.000,00 10.744.434.425,64 10.158.302.000,00 11.192.000.702,07 11.030.323.427,00

SALINAN B

C

D

e.

Paket Pelebaran Jalan Baras-Karossa 1. PT Bukit Bahari Indah 2. PT Waskita Karya 3. PT Sabar Jaya Pratama 4. PT Latanindo Graha Persada 5. PT Putra Jaya 6. PT Anugerah Karya Agra Sentosa 7. PT Aphasko 8. PT Widya Satria

13.905.210.911,00 19.568.000.000,00 16.216.228.217,00 15.824.497.170,67 15.276.147.198,00 18.392.734.000,00 16.607.868.243,95 17.560.600.000,00

Paket Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu I 1. PT Bukit Bahari Indah 2. PT Putra Jaya 3. PT Latanindo Graha Persada 4. PT Aphasko Utamajaya 5. PT Widya Satria 6. PT Sabar Jaya Pratama 7. PT Anugerah Karya Agra Sentosa 8. PT Nugroho Lestari 9. PT Waskita Karya

10.591.197.820,43 11.737.054.300,00 12.158.366.992,79 12.459.435.692,52 13.544.750.000,00 12.760.263.947,00 13.916.833.000,00 14.128.120.000,00 15.037.000.000,00

Paket Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu II 1. PT Latanindo Graha Persada 2. PT Waskita Karya 3. PT Passokorang 4. PT Usaha Subur Sejahtera 5. PT Putra Jaya 6. PT Nindya Karya 7. PT Bukit Bahari Indah 8. PT Nugroho Lestari 9. PT Widya Satria

26.106.042.430,63 32.302.000.000,00 27.398.423.138,96 26.752.171.338,00 25.201.289.880,00 32.251.632.000,00 22.939.635.660,00 29.993.514.000,00 28.728.350.000,00

Koreksi Aritmatik (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C56) --------------------------------Harga Penawaran (Rp) Paket Pelebaran Jalan Topoyo-Barakang 1. PT Karya Jasa 9.615.000.000,00 2. PT Hutama Surya Perdana 10.158.302.000,00 3. PT Usaha Subur Sejahtera 10.521.073.817,00 4. PT Anugerah Karya Agra 10.578.176.000,00 Sentosa 5. PT Aphasko Utama Jaya 10.744.434.425,64 6. PT Wiratama Karya 11.030.323.427,00 7. PT Bukit Bahari Indah 11.224.225.371,00 8. PT Karya Mandala Putra 11.192.000.702,07 9. PT Lili Indah Pratama 11.075.528.903,84 Nama Paket / Peserta

A

B

Paket Pelebaran Jalan Baras- Karossa 1. PT Bukit Bahari Indah 13.905.210.911,00 2. PT Putra Jaya 15.276.147.198,00 3. PT Latanindo Graha P 15.824.497.170,67 4. PT Sabar Jaya Pratama 16.216.228.217,00 5. PT Widya Satria 17.560.600.000,00 6. PT Aphasko Utama Jaya 16.607.868.243,95 7. PT Anugerah Karya Agra S 18.392.734.000,00 8. PT Waskita Karya 19.568.000.000,00

halaman 14 dari 289

Koreksi Aritmatik (Rp) 9.614.999.854,89 10.181.913.447,66 10.521.073.810,67 10.578.176.408,64 10.744.434.421,48 11.826.784.968,51 11.057.025.367,63 11.192.002.582,20 11.245.382.714,89

13.877.711.614,31 15.268.244.845,49 15.814.217.958,01 16.216.228.777,78 17.335.611.200,62 18.272.629.244,66 18.392.734.770,30 19.562.889.372,37

SALINAN C

D

f.

Paket Pelebaran Jalan Kalukku -Salubatu I 1. PT Bukit Bahari Indah 10.591.197.820,43 2. PT Putra Jaya 11.737.054.300,00 3. PT Latanindo Graha P 12.158.366.992,79 4. PT Aphasko Utamajaya 12.459.435.692,52 5. PT Widya Satria 13.544.750.000,00 6. PT Sabar Jaya Pratama 12.760.263.947,00 7. PT Anugerah Karya Agra S 13.916.833.000,00 8. PT Nugroho Lestari 14.128.120.000,00 9. PT Waskita Karya 15.037.000.000,00

10.700.229.076,90 11.737.054.346,92 12.158.367.036,28 12.459.435.648,56 13.228.601.082,95 12.478.107.647,96 13.861.236.958,78 14.128.120.373,33 15.037.256.545,06

Paket Pelebaran Jalan Kalukku- Salubatu II 1. PT Bukit Bahari Indah 22.939.635.660,00 2. PT Putra Jaya 25.201.289.880,00 3. PT Latanindo Graha P 26.106.042.430,63 4. PT Usaha Subur Sejahtera 26.752.171.338,00 5. PT Widya Satria 28.728.350.000,00 6. PT Passokorang 27.398.423.138,96 7. PT Nugroho Lestari 29.993.514.000,00 8. PT Nindya Karya 32.251.632.000,00 9. PT Waskita Karya 32.302.000.000,00

22.939.636.111,98 25.181.071.007,48 26.106.041.215,99 26.752.171.248,92 28.566.779.580,63 29.884.824.663,91 29.993.504.993,24 32.104.089.633,86 32.302.124.023,65

Evaluasi Administrasi (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C56) ---------------------------Harga Penawaran Hasil (Rp) Paket Pelebaran Jalan Topoyo-Barakang 1. PT Karya Jasa 9.614.999.854,89 LULUS 2. PT Hutama Surya Perdana 10.181.913.447,66 LULUS 3. PT Usaha Subur Sejahtera 10.521.073.810,67 LULUS 4. PT Anugerah Karya Agra 10.578.176.408,64 LULUS Sentosa 5. PT Aphasko Utama Jaya 10.744.434.421,48 LULUS 6. PT Wiratama Karya Nugraha 11.826.784.968,51 GUGUR, karena Nilai Jaminan Penawaran kurang dari yang ditetapkan dalam dokumen 7. PT Bukit Bahari Indah 11.057.025.367,63 GUGUR, karena Masa pelaksanaan yang ditawarkan lebih lama dari yang ditetapkan dalam dokumen 8. PT Karya Mandala Putra 11.192.002.582,20 LULUS 9. PT Lili Indah Pratama 11.245.382.714,89 LULUS Nama Paket / Peserta

A

B

Paket Pelebaran Jalan Baras -Karossa 1. PT Bukit Bahari Indah 13.877.711.614,31 LULUS 2. PT Putra Jaya 15.268.244.845,49 GUGUR, karena Jangka Waktu Pelaksanaan Konstruksi yang tercantum dalam Surat Penawaran selama 340 (tiga ratus empat puluh) hari sedangkan dalam Dokumen Tender hanya 240 (dua ratus empat puluh) hari, dan mencantumkan Masa halaman 15 dari 289

SALINAN

3. 4. 5. 6. 7. 8.

PT Latanindo Graha Persada PT Sabar Jaya Pratama PT Widya Satria PT Aphasko Utama Jaya PT Anugerah Karya Agra Sentosa PT Waskita Karya

15.814.217.958,01 16.216.228.777,78 17.335.611.200,62 18.272.629.244,66 18.392.734.770,30

Pelayanan Pemeliharaan Jalan adalah 620 (enam ratus dua puluh) hari sedangkan dalam Dokumen Tender sampai 720 (tujuh ratus dua puluh) hari LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS

19.562.889.372,37

LULUS

C

Paket Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu I 1. PT Bukit Bahari Indah 10.700.229.076,90 LULUS 2. PT Putra Jaya 11.737.054.346,92 GUGUR, karena Jangka Waktu Pelaksanaan Konstruksi yang tercantum dalam Surat Penawaran selama 340 (tiga ratus empat puluh) hari sedangkan dalam Dokumen Tender hanya 240 (dua ratus empat puluh) hari, dan mencantumkan Masa Pelayanan Pemeliharaan Jalan adalah 620 (enam ratus dua puluh) hari sedangkan dalam Dokumen Tender sampai 720 (tujuh ratus dua puluh) hari 3. PT Latanindo Graha Persada 12.158.367.036,28 LULUS 4. PT Aphasko Utamajaya 12.459.435.648,56 LULUS 5. PT Widya Satria 13.228.601.082,95 LULUS 6. PT Sabar Jaya Pratama 12.478.107.647,96 LULUS 7. PT Anugerah Karya Agra 13.861.236.958,78 LULUS Sentosa 8. PT Nugroho Lestari 14.128.120.373,33 LULUS

D

Paket Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu II 10. PT Bukit Bahari Indah 22.939.636.111,98 LULUS 11. PT Putra Jaya 25.181.071.007,48 GUGUR, karena Jangka Waktu Pelaksanaan Konstruksi yang tercantum dalam Surat Penawaran selama 340 (tiga ratus empat puluh) hari sedangkan dalam Dokumen Tender hanya 240 (dua ratus empat puluh) hari, dan mencantumkan Masa Pelayanan Pemeliharaan Jalan adalah 620 (enam ratus dua puluh) hari sedangkan dalam halaman 16 dari 289

SALINAN

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

g.

PT Latanindo Graha Persada PT Usaha Subur Sejahtera PT Widya Satria PT Passokorang PT Nugroho Lestari PT Nindya Karya PT Waskita Karya

26.106.041.215,99 26.752.171.248,92 28.566.779.580,63 29.884.824.663,91 29.993.504.993,24 32.104.089.633,86 32.302.124.023,65

Dokumen Tender sampai 720 (tujuh ratus dua puluh) hari LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS

Evaluasi Teknis (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C56) -----------------------------------Harga Penawaran Hasil (Rp) Paket Pelebaran Jalan Topoyo-Barakang 1. PT Karya Jasa 9.614.999.854,89 LULUS 2. PT Hutama Surya Perdana 10.181.913.447,66 GUGUR, karena peralatan yang ditawarkan sama dengan peralatan yang ditawarkan pada paket pelebaran jalan Bts. Mamuju – Tameroddo PJN Wilayah I Propinsi Sulawesi Barat dan diusulkan sebagai Calon Pemenang sehingga kapasitas peralatan yang hanya 1 set tidak dapat menangani 2 paket yang bersamaan 3. PT Usaha Subur Sejahtera 10.521.073.810,67 LULUS 4. PT Anugerah Karya Agra 10.578.176.408,64 LULUS Sentosa 5. PT Aphasko Utama Jaya 10.744.434.421,48 LULUS 6. PT Karya Mandala Putra 11.192.002.582,20 LULUS 7. PT Lili Indah Pratama 11.245.382.714,89 LULUS Nama Paket / Peserta

A

B

Paket Pelebaran Jalan Baras-Karossa 1. PT Bukit Bahari Indah 13.877.711.614,31 LULUS 2. PT Latanindo Graha Persada 15.814.217.958,01 GUGUR, karena Jadual Pelaksanaan 270 hari kalender lebih lama dari yang dipersyaratkan dalam Dokumen yakni 240 hari kalender 3. PT Sabar Jaya Pratama 16.216.228.777,78 LULUS 4. PT Widya Satria 17.335.611.200,62 GUGUR, karena tidak memenuhi undangan klarifikasi teknis untuk menjelaskan tentang pekerjaan Unit Layanan Pemeliharaan Jalan yang terkait dengan spesifikasi yang disampaikan serta personil dan peralatan Unit Layanan halaman 17 dari 289

SALINAN 5. 6. 7.

PT Aphasko Utama Jaya PT Anugerah Karya Sentosa PT Waskita Karya

Agra

18.272.629.244,66 18.392.734.770,30

Pemeliharaan Jalan. LULUS LULUS

19.562.889.372,37 GUGUR, karena tidak menawarkan Pekerjaan Unit Layanan Pemeliharaan Jalan, Personil dan Peralatan Unit Layanan Pemeliharaan Jalan

C

Paket Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu I 1. PT Bukit Bahari Indah 10.700.229.076,90 LULUS 2. PT Latanindo Graha Persada 12.158.367.036,28 GUGUR, karena Jadual Pelaksanaan 270 hari kalender lebih lama dari yang dipersyaratkan dalam Dokumen yakni 240 hari kalender, Peralatan Utama tidak dapat membuktikan sewa Peralatan Utama 3. PT Aphasko Utamajaya 12.459.435.648,56 GUGUR, karena Peralatan Utama tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan 4. PT Widya Satria 13.228.601.082,95 GUGUR, karena tidak memenuhi undangan klarifikasi teknis untuk menjelaskan tentang pekerjaan Unit Layanan Pemeliharaan Jalan yang terkait dengan spesifikasi yang disampaikan serta personil dan peralatan Unit Layanan Pemeliharaan Jalan. 5. PT Sabar Jaya Pratama 12.478.107.647,96 LULUS 6. PT Anugerah Karya Agra 13.861.236.958,78 LULUS Sentosa 7. PT Nugroho Lestari 14.128.120.373,33 LULUS

D

Paket Pelebaran Jalan Kalukku -Salubatu II 1. PT Bukit Bahari Indah 22.939.636.111,98 GUGUR, karena peralatan utama kurang dari yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan 2. PT Latanindo Graha Persada 26.106.041.215,99 GUGUR, karena peralatan utama kurang dari yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan 3. PT Usaha Subur Sejahtera 26.752.171.248,92 GUGUR, karena peralatan utama kurang dari yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan halaman 18 dari 289

SALINAN

h.

4.

PT Widya Satria

5. 6. 7.

PT Passokorang PT Nugroho Lestari PT Nindya Karya

8.

PT Waskita Karya

28.566.779.580,63 GUGUR, karena tidak memenuhi undangan klarifikasi teknis untuk menjelaskan tentang pekerjaan Unit Layanan Pemeliharaan Jalan yang terkait dengan spesifikasi yang disampaikan serta personil dan peralatan Unit Layanan Pemeliharaan Jalan. 29.884.824.663,91 LULUS 29.993.504.993,24 LULUS 32.104.089.633,86 GUGUR, karena tidak menawarkan Pekerjaan Unit Layanan Pemeliharaan Jalan, Perseonil dan Peralatan Unit Layanan Pemeliharaan Jalan. 32.302.124.023,65 GUGUR, karena tidak menawarkan Pekerjaan Unit Layanan Pemeliharaan Jalan, Personil dan Peralatan Unit Layanan Pemeliharaan Jalan.

Evaluasi Harga (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C56) -----------------------------------Evaluasi harga dilakukan terhadap dokumen penawaran peserta yang telah memenuhi persyaratan atau lulus evaluasi teknis. Evaluasi harga dilakukan terhadap unsur-unsur meliputi: ----------------------------------------------------------

Total Harga Penawaran terhadap HPS;

-

Harga Satuan Timpang;

-

Mata Pembayaran yang harga satuannya nol;

-

Penulisan nilai harga penawaran antara harga dan huruf, kewajaran harga;

-

HEA berkaitan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri.

Hasil evaluasi harga adalah sebagai berikut: -----------------------------------------Harga Penawaran (Rp) Paket Pelebaran Jalan Topoyo-Barakang 1. PT Karya Jasa 9.614.999.854,89 2. PT Usaha Subur Sejahtera 10.521.073.810,67 3. PT Anugerah Karya Agra S 10.578.176.408,64 4. PT Aphasko Utama Jaya 10.744.434.421,48 5. PT Karya Mandala Putra 11.192.002.582,20 6. PT Lili Indah Pratama 11.245.382.714,89

LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS

Paket Pelebaran Jalan Baras-Karossa 1. PT Bukit Bahari Indah 13.877.711.614,31

LULUS

Nama Paket / Peserta

A

B

halaman 19 dari 289

Hasil

SALINAN 2. 3. 4. C

D

i.

PT Sabar Jaya Pratama PT Aphasko Utama Jaya PT Anugerah Karya Agra S

16.216.228.777,78 18.272.629.244,66 18.392.734.770,30

LULUS LULUS LULUS

Paket Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu I 1. PT Bukit Bahari Indah 10.700.229.076,90 2. PT Sabar Jaya Pratama 12.478.107.647,96 3. PT Anugerah Karya Agra S 13.861.236.958,78 4. PT Nugroho Lestari 14.128.120.373,33

LULUS LULUS LULUS LULUS

Paket Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu II 1. PT Passokorang 29.884.824.663,91 2. PT Nugroho Lestari 29.993.504.993,24

LULUS LULUS

Evaluasi Isian Dokumen Kualifikasi (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C56) ----------Harga Penawaran Hasil (Rp) Paket Pelebaran Jalan Topoyo-Barakang 1. PT Karya Jasa 9.614.999.854,89 GUGUR, karena:  Tidak melampirkan Pakta Integritas, SKA tidak berlaku untuk 3 personil dan 1 personil tidak dapat diperlihatkan  Beberapa peralatan utama milik PT Karossa Putra (stone crusher, Asphalt Sprayer, Tandem Roller, Asphalt Finisher)  Tidak dapat memperlihatkan bukti kepemilikan untuk motor grader, tire roller dan vibrator roller  Kapasitas dump truck tidak memenuhi persyaratan 2. PT Usaha Subur Sejahtera 10.521.073.810,67 LULUS 3. PT Anugerah Karya Agra 10.578.176.408,64 LULUS Sentosa 4. PT Aphasko Utama Jaya 10.744.434.421,48 LULUS 5. PT Karya Mandala Putra 11.192.002.582,20 GUGUR, karena dukungan bank yang dimasukkan kurang dari nilai yang telah ditetapkan dalam Dokumen Lelang 6. PT Lili Indah Pratama 11.245.382.714,89 GUGUR, karena dukungan bank yang dimasukkan tujuannya tidak sesuai dan nilainya kurang dari nilai yang telah ditetapkan dalam Nama Paket / Peserta

A

halaman 20 dari 289

SALINAN Dokumen Lelang B

Paket Pelebaran Jalan Baras-Karossa 1. PT Bukit Bahari Indah 13.877.711.614,31 GUGUR, karena membuat Integritas 2. PT Sabar Jaya Pratama 16.216.228.777,78 GUGUR, karena membuat Integritas 3. PT Aphasko Utama Jaya 18.272.629.244,66 LULUS 4. PT Anugerah Karya Agra 18.392.734.770,30 LULUS Sentosa

tidak Pakta tidak Pakta

C

Paket Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu I 1. PT Bukit Bahari Indah 10.700.229.076,90 GUGUR, karena tidak membuat Pakta Integritas 2. PT Sabar Jaya Pratama 12.478.107.647,96 LULUS 3. PT Anugerah Karya Agra 13.861.236.958,78 LULUS Sentosa 4. PT Nugroho Lestari 14.128.120.373,33 LULUS

D

Paket Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu II 1. PT Passokorang 29.884.824.663,91 2. PT Nugroho Lestari 29.993.504.993,24

j.

LULUS LULUS

Usulan Penetapan Pemenang (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C56) --------------------

A

Paket Pelebaran Jalan Topoyo-Barakang (tanggal 9 Februari 2012) (Surat Nomor: 02.09/II/POKJA-SB WIL.I/APBN/2012) Calon Pemenang Nama Perusahaan : PT Usaha Subur Sejahtera Alamat : Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No. 272, Makassar Penawaran : Rp. 10.521.073.810,67 N.P.W.P : 01.111.798.3-812.000 Calon Pemenang Cadangan I Nama Perusahaan : PT Anugerah Karya Agra Sentosa Alamat : Jln. Besar Ijen 32, Malang – Jawa Timur Penawaran : 10.578.176.408,64 N.P.W.P : 01.523.930.4-651.000 Calon Pemenang Cadangan II Nama Perusahaan : PT Aphasko Utama Jaya Alamat : Jln. Cendrawasih No.234 Makassar Penawaran : 10.744.434.421,48 N.P.W.P : 01.502.598.4-812.000

B

Paket Pelebaran Jalan Baras-Karossa (tanggal 9 Maret 2012) (Surat Nomor: 04.09/III/POKJA-SB WIL.I/APBN/2012) Calon Pemenang Nama Perusahaan : PT Aphasko Utama Jaya Alamat : Jln. Cendrawasih No.234 Makassar Penawaran : 18.272.629.244,66 N.P.W.P : 01.502.598.4-812.000 Calon Pemenang Cadangan I Nama Perusahaan : PT Anugerah Karya Agra Sentosa Alamat : Jln. Besar Ijen 32, Malang – Jawa Timur Penawaran : 18.392.734.770,30 N.P.W.P : 01.523.930.4-651.000 halaman 21 dari 289

SALINAN : Paket Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu I (tanggal 9 Maret 2012) (Surat Nomor: 05.09/III/POKJA-SB WIL.I/APBN/2012) Calon Pemenang Nama Perusahaan : PT Sabar Jaya Pratama Alamat : Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No. 272B, Makassar Penawaran : Rp. 12.478.107.647,96 N.P.W.P : 01.111.798.3-812.000 Calon Pemenang Cadangan I Nama Perusahaan : PT Anugerah Karya Agra Sentosa Alamat : Jln. Besar Ijen 32, Malang – Jawa Timur Penawaran : Rp. 13.861.236.958,78 N.P.W.P : 01.523.930.4-651.000 Calon Pemenang Cadangan II Nama Perusahaan : PT Nugroho Lestari Alamat : Jl. Ciliwung No. 12 - Malang Penawaran : Rp. 14.128.120.373,33 N.P.W.P 01.523.756.3-651.00

C

D

Paket Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu II (tanggal 9 Maret 2012) (Surat Nomor: 06.09/III/POKJA-SB WIL.I/APBN/2012) Calon Pemenang Nama Perusahaan : PT Passokorang Alamat : Jln. Landak Baru No.11 A Makassar Penawaran : Rp. 29.884.824.663,91 N.P.W.P : 01.410.437.6-812.000 Calon Pemenang Cadangan I Nama Perusahaan : PT Nugroho Lestari Alamat : Jl. Ciliwung No. 12 - Malang Penawaran : Rp. 29.993.504.993,24 N.P.W.P : 01.523.756.3-651.00

k.

Penetapan Pemenang (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C56) ----------------------------Atas usulan yang disampaikan Pokja Pengadaan tersebut, selanjutnya Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar menetapkan pemenang sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------

A

Paket Pelebaran Jalan Topoyo-Barakang (tanggal 22 Februari 2012) (Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar Nomor: 376/ULPSB WIL.II/II/2012) Calon Pemenang Nama Perusahaan : PT Usaha Subur Sejahtera Alamat : Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No. 272, Makassar Penawaran : Rp. 10.521.073.810,67 N.P.W.P : 01.111.798.3-812.000 Calon Pemenang Cadangan I Nama Perusahaan : PT Anugerah Karya Agra Sentosa Alamat : Jln. Besar Ijen 32, Malang – Jawa Timur Penawaran : 10.578.176.408,64 N.P.W.P : 01.523.930.4-651.000 Calon Pemenang Cadangan II Nama Perusahaan : PT Aphasko Utama Jaya Alamat : Jln. Cendrawasih No.234 Makassar Penawaran : 10.744.434.421,48 N.P.W.P : 01.502.598.4-812.000 halaman 22 dari 289

SALINAN B

Paket Pelebaran Jalan Baras-Karossa (tanggal 9 Maret 2012) (Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar Nomor: 590/ULPSB WIL.II/III/2012) Calon Pemenang Nama Perusahaan : PT Aphasko Utama Jaya Alamat : Jln. Cendrawasih No.234 Makassar Penawaran : 18.272.629.244,66 N.P.W.P : 01.502.598.4-812.000 Calon Pemenang Cadangan I Nama Perusahaan : PT Anugerah Karya Agra Sentosa Alamat : Jln. Besar Ijen 32, Malang – Jawa Timur Penawaran : 18.392.734.770,30 N.P.W.P : 01.523.930.4-651.000 : Paket Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu I (tanggal 9 Maret 2012) (Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar Nomor: 591/ULPSB WIL.II/III/2012) Calon Pemenang Nama Perusahaan : PT Sabar Jaya Pratama Alamat : Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No. 272B, Makassar Penawaran : Rp. 12.478.107.647,96 N.P.W.P : 01.111.798.3-812.000 Calon Pemenang Cadangan I Nama Perusahaan : PT Anugerah Karya Agra Sentosa Alamat : Jln. Besar Ijen 32, Malang – Jawa Timur Penawaran : Rp. 13.861.236.958,78 N.P.W.P : 01.523.930.4-651.000 Calon Pemenang Cadangan II Nama Perusahaan : PT Nugroho Lestari Alamat : Jl. Ciliwung No. 12 - Malang Penawaran : Rp. 14.128.120.373,33 N.P.W.P 01.523.756.3-651.00 Paket Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu II (tanggal 9 Maret 2012) (Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar Nomor: 592/ULPSB WIL.II/III/2012) Calon Pemenang Nama Perusahaan : PT Passokorang Alamat : Jln. Landak Baru No.11 A Makassar Penawaran : Rp. 29.884.824.663,91 N.P.W.P : 01.410.437.6-812.000 Calon Pemenang Cadangan I Nama Perusahaan : PT Nugroho Lestari Alamat : Jl. Ciliwung No. 12 - Malang Penawaran : Rp. 29.993.504.993,24 N.P.W.P : 01.523.756.3-651.00

C

D

l.

Pengumuman Pemenang (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C56) ------------------------Selanjutnya, Pokja Pengadaan mengumumkan pemenang tender sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------------------------

A

Paket Pelebaran Jalan Topoyo-Barakang (tanggal 22 Februari 2012) (Pengumuman Nomor: 01.22//II/POKJA-SB WIL.II/APBN/2012) Calon Pemenang Nama Perusahaan : PT Usaha Subur Sejahtera Alamat : Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No. 272, Makassar halaman 23 dari 289

SALINAN Penawaran N.P.W.P Calon Pemenang Cadangan I Nama Perusahaan Alamat Penawaran N.P.W.P Calon Pemenang Cadangan II Nama Perusahaan Alamat Penawaran N.P.W.P

: :

Rp. 10.521.073.810,67 01.111.798.3-812.000

: : : :

PT Anugerah Karya Agra Sentosa Jln. Besar Ijen 32, Malang – Jawa Timur 10.578.176.408,64 01.523.930.4-651.000

: : : :

PT Aphasko Utama Jaya Jln. Cendrawasih No.234 Makassar 10.744.434.421,48 01.502.598.4-812.000

B

Paket Pelebaran Jalan Baras-Karossa (tanggal 12 Maret 2012) (Pengumuman Nomor: 01.12//III/POKJA-SB WIL.II/APBN/2012) Calon Pemenang Nama Perusahaan : PT Aphasko Utama Jaya Alamat : Jln. Cendrawasih No.234 Makassar Penawaran : 18.272.629.244,66 N.P.W.P : 01.502.598.4-812.000 Calon Pemenang Cadangan I Nama Perusahaan : PT Anugerah Karya Agra Sentosa Alamat : Jln. Besar Ijen 32, Malang – Jawa Timur Penawaran : 18.392.734.770,30 N.P.W.P : 01.523.930.4-651.000

C

Paket Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu I (tanggal 12 Maret 2012) (Pengumuman Nomor: 02.12//III/POKJA-SB WIL.II/APBN/2012) Calon Pemenang Nama Perusahaan : PT Sabar Jaya Pratama Alamat : Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No. 272B, Makassar Penawaran : Rp. 12.478.107.647,96 N.P.W.P : 01.111.798.3-812.000 Calon Pemenang Cadangan I Nama Perusahaan : PT Anugerah Karya Agra Sentosa Alamat : Jln. Besar Ijen 32, Malang – Jawa Timur Penawaran : Rp. 13.861.236.958,78 N.P.W.P : 01.523.930.4-651.000 Calon Pemenang Cadangan II Nama Perusahaan : PT Nugroho Lestari Alamat : Jl. Ciliwung No. 12 - Malang Penawaran : Rp. 14.128.120.373,33 N.P.W.P 01.523.756.3-651.00

D

Paket Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu II (tanggal 12 Maret 2012) (Pengumuman Nomor: 03.12//III/POKJA-SB WIL.II/APBN/2012) Calon Pemenang Nama Perusahaan : PT Passokorang Alamat : Jln. Landak Baru No.11 A Makassar Penawaran : Rp. 29.884.824.663,91 N.P.W.P : 01.410.437.6-812.000 Calon Pemenang Cadangan I Nama Perusahaan : PT Nugroho Lestari Alamat : Jl. Ciliwung No. 12 - Malang Penawaran : Rp. 29.993.504.993,24 N.P.W.P : 01.523.756.3-651.00

halaman 24 dari 289

SALINAN 11.2 Dugaan pelanggaran terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan Terlapor I (Pokja Pengadaan Wilayah I) , Terlapor II (Pokja Pengadaan Wilayah II), Terlapor III (PT Passokorang), Terlapor IV (PT Aphasko Utamajaya), Terlapor V (PT Usaha Subur Sejahtera), Terlapor VI (PT Sabar Jaya Pratama), Terlapor VII (PT Bukit Bahari Indah), Terlapor VIII (PT Putra Jaya), Terlapor IX (PT Latanindo Graha Persada), dan Terlapor X (PT Duta Indah Pratama Mamuju) pada Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012 adalah: -----------------------------------------------------Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

11.3 Persekongkolan Vertikal ------------------------------------------------------------------Bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam proses tender ini terindikasi berdasarkan upaya Terlapor I (Pokja Pengadaan Wilayah I) dan/atau Terlapor II (Pokja Pengadaan Wilayah II) yang dapat dikategorikan sebagai tindakan memfasilitasi peserta tender tertentu untuk menjadi pemenang tender. Hal tersebut didasarkan pada fakta dan analisis berikut:--------------------------------12.1.1.

Terkait Hubungan Antar Peserta Tender, dimana Terlapor I (Pokja Pengadaan Wilayah I) dan/atau Terlapor II (Pokja Pengadaan Wilayah II) secara jelas telah mengabaikan fakta yang terjadi dalam proses tender dimana terdapat keterkaitan antar peserta tender dalam satu paket sehingga berpotensi pada hilangnya atau setidak-tidaknya berkurangnya persaingan dalam proses tender tersebut. --------------------------------------

12.1.2.

Terkait Kesamaan Format Metode Pelaksanaan, dimana Terlapor I (Pokja Pengadaan Wilayah I) dan/atau Terlapor II (Pokja Pengadaan Wilayah II) secara jelas telah mengabaikan fakta yang terjadi dalam proses tender dimana terdapat kesamaan atau kemiripan dokumen penawaran dalam satu paket yang mengindikasikan adanya kerja sama dalam

proses

penyusunan

dokumen

penawaran,

sebagaimana

ditemukan fakta berikut: --------------------------------------------------------1) Bahwa metode pelaksanaan adalah persyaratan teknis yang memuat cara atau metode kerja

yang disusun perusahaan dalam

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan merujuk kepada Bill of Quantity (BOQ). --------------------------------halaman 25 dari 289

SALINAN 2) Bahwa menurut Ahli LKPP, metode pelaksanaan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain pasti berbeda karena metode pelaksanaan menunjukkan cara kerja yang disusun berdasarkan sumber daya (alat, personil, keuangan) masing-masing perusahaan. 3) Bahwa meskipun isi dari metode pelaksanaan Terlapor III (PT Passokorang), Terlapor IX (PT Latanindo Graha Persada), Terlapor VIII (PT Putra Jaya), Terlapor VII (PT Bukit Bahari Indah), Terlapor V (PT Usaha Subur Sejahtera) berbeda pada Paket Kalukku-Salubatu II, tetapi format metode pelaksanaannya sama sebagaimana tergambar di bawah ini : ----------------------------------Umum Mobilisasi Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas Relokasi Utilitas dan pelayanan PLN yang ada Manajemen Mutu Pekerjaan Drainase Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air Pasangan Batu dengan Mortar Pekerjaan Tanah Galian Biasa Galian Batu Timbunan biasa Penyiapan badan jalan Pemotongan pohon pilihan diameter 15-30 cm Pemotongan pohon pilihan diameter 30-50 cm Pemotongan pohon pilihan diameter 50-75 cm Pelebaran Perkerasan Bahu Jalan Lapis Pondasi Agregat Kelas B Perkerasan Berbutir Lapis Pondasi Agregat kelas A dan Kelas B Lapis Pondasi Agregat kelas S Perkerasan Aspal Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair Lapis Perekat – Aspal Cair Laston Lapis Aus (AC-WC) (Gradasi halus/kasar) Laston Lapis Aus (AC-BC) (Gradasi halus/kasar) Aspal Aditif Anti Pengelupasan Bahan Pengisi (Filler) tambahan Struktur Beton Motu sedang dengan fc’=25 MPa (K-300) Beton mutu rendah dengan fc’=15 MPa (K-175) Beton mutu rendah dengan fc’=10 MPa (K-125) Baja Tulangan U24 Polos Baja Tulangan U32 Ulir Pasangan Batu Bronjong Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor Pohon Patok Pengarah Pekerjaan Harian Mandor Pekerjaan Biasa Dump truck, kapasitas 3-4 m³ Motor Grader min 100 PK Loader Roda Karet 1.0-1.6 m³

halaman 26 dari 289

SALINAN Pekerjaan Pelayanan Pemeliharaan Jalan (Lump Sum) Pemeliharaan Layanan Pemeliharaan Perkerasan Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan Pemeliharaan rutin Selokan, Air, Galian, & Timbunan Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Jalan

4) Bahwa format metode pelaksanaan yang dilampirkan Terlapor III (PT Passokorang), Terlapor IX (PT Latanindo Graha Persada), Terlapor VIII (PT Putra Jaya), Terlapor VII (PT Bukit Bahari Indah), Terlapor V (PT Usaha Subur Sejahtera) pada Paket Kalukku-Salubatu II berbeda dengan format yang dilampirkan oleh PT. Waskita Karya, PT. Nindya Karya, PT. Widya Satria dan PT. Nugroho Lestari. -----------------------------------------------------------5) Bahwa meskipun isi dari metode pelaksanaan Terlapor IV (PT Aphasko Utamajaya), Terlapor IX (PT Latanindo Graha Persada), Terlapor VIII (PT Putra Jaya), Terlapor VII (PT Bukit Bahari Indah), dan Terlapor VI (PT Sabar Jaya Pratama) berbeda pada Paket Baras-Karossa, tetapi format metode pelaksanaannya sama sebagaimana tergambar di bawah ini : -----------------------------------UMUM Mobilisasi Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas Relokasi Utilitas dan Pelayanan Telkom Relokasi Utilitas dan Pelayanan PDAM yang ada Relokasi Utilitas dan Pelayanan PLN yang ada Manajemen Mutu

DRAINASE

Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air Pasangan Batu dengan Mortar (Mekanis) PEKERJAAN TANAH Galian Biasa Galian Batu Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Miling Machine Galian Perkerasan Berbutir Timbunan Biasa Penyiapan Badan Jalan Pemotongan pohon Pilihan Diameter 15-30 cm Pemotongan pohon Pilihan Diameter 30-50 cm Pemotongan pohon Pilihan Diameter 50-75 cm PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN Lapis Pondasi Agregat Kelas A Lapis Pondasi Agregat Kelas B PERKERASAN BERBUTIR Lapis Pondasi Agregat Kelas A Lapis Pondasi Agregat Kelas B Lapis Pondasi Agregat Kelas S PERKERASAN ASPAL Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair Lapis Perekat – Aspal Cair Laston Lapis Aus (AC-WC) (Gradasi halus/Kasar) Laston Lapis Aus (AC-BC) (Gradasi halus/Kasar) Laston Lapis Antara (AC-BC (L)) (Gradasi halus/kasar)

halaman 27 dari 289

SALINAN Aspal Aditif Anti Pengelupasan Bahan Pengisi (Filler) Tambahan STRUKTUR Beton Mutu sedang dengan fc’=25 MPa (K-300), Beton Mutu rendah dengan fc’=10 MPa (K-125) Baja Tulangan BJ 24 Polos Baja Tulangan BJ32 Ulir Pasangan Batu PENGEMBALIAN KONDISI PEKERJAAN MINOR Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor Lapis Pondasi Agregat Kelas B untuk Pekerjaan Minor Pohon Marka Jalan Termoplastik Patok Pengarah Patok Kilometer PEKERJAAN HARIAN Mandor Pekerja Biasa Dump Truck kapasitas 3-4 m³ Motor Grader min 100 PK Loader Roda Karet 1.0-1.6 m³ Alat Penggali (Excavator) 80-140 PK PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN (LUMP SUM) Pemeliharaan rutin perkerasan Pemeliharaan rutin bahu jalan Pemeliharaan rutin selokan, saluran air, galian, dan timbunan Pemeliharaan rutin perlengkapan jalan

6) Bahwa format metode pelaksanaan yang dilampirkan Terlapor IV (PT Aphasko Utamajaya), Terlapor IX (PT Latanindo Graha Persada), Terlapor VIII (PT Putra Jaya), Terlapor VII (PT Bukit Bahari Indah), Terlapor VI (PT Sabar Jaya Pratama) pada Paket Baras-Karossa berbeda dengan format yang dilampirkan oleh PT. Waskita Karya, PT. Widya Satria dan PT. Anugerah Karya Arga Sentosa. -----------------------------------------------------------------------7) Bahwa meskipun isi dari metode pelaksanaan Terlapor VI (PT Sabar Jaya Pratama), Terlapor IX (PT Latanindo Graha Persada), Terlapor IV (PT Aphasko Utamajaya), Terlapor VIII (PT Putra Jaya) dan Terlpaor VII (PT Bukit Bahari Indah) berbeda pada Paket Kalukku-Salubatu I, tetapi format metode pelaksanaannya sama sebagaimana tergambar di bawah ini : -----------------------------------UMUM Mobilisasi Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas Relokasi Utilitas dan Pelayanan PDAM yang ada Relokasi Utilitas dan Pelayanan PLN yang ada Manajemen Mutu

DRAINASE

Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air Pasangan Batu dengan Mortar (Mekanis) PEKERJAAN TANAH Galian Biasa

halaman 28 dari 289

SALINAN Galian Batu Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Miling Machine Galian Perkerasan Berbutir Timbunan Biasa Penyiapan Badan Jalan Pemotongan pohon Pilihan Diameter 15-30 cm Pemotongan pohon Pilihan Diameter 30-50 cm Pemotongan pohon Pilihan Diameter 50-75 cm PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN Lapis Pondasi Agregat Kelas A Lapis Pondasi Agregat Kelas B PERKERASAN BERBUTIR Lapis Pondasi Agregat Kelas A Lapis Pondasi Agregat Kelas B Lapis Pondasi Agregat Kelas S PERKERASAN ASPAL Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair Lapis Perekat – Aspal Cair Laston Lapis Aus (AC-WC) (Gradasi halus/Kasar) Laston Lapis Aus (AC-BC) (Gradasi halus/Kasar) Laston Lapis Antara (AC-BC (L)) (Gradasi halus/kasar) Aspal Aditif Anti Pengelupasan Bahan Pengisi (Filler) Tambahan STRUKTUR Beton Mutu sedang dengan fc’=25 MPa (K-300), mutu rendah dengan fc’=15 MPa (K-175) & mutu rendah dengan fc’=10 MPa (K-125) Baja Tulangan U24 Polos Baja Tulangan U32 Ulir Pasangan Batu PENGEMBALIAN KONDISI PEKERJAAN MINOR Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor Lapis Pondasi Agregat Kelas B untuk Pekerjaan Minor Pohon Marka Jalan Termoplastik Patok Pengarah PEKERJAAN HARIAN Mandor Pekerja Biasa Dump Truck kapasitas 3-4 m³ Motor Grader min 100 PK Loader Roda Karet 1.0-1.6 m³ Alat Penggali (Excavator) 80 -140 PK PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN (LUMP SUM) Pemeliharaan rutin perkerasan Pemeliharaan rutin bahu jalan Pemeliharaan rutin selokan, saluran air, galian, dan timbunan Pemeliharaan rutin perlengkapan jalan

8) Bahwa format metode pelaksanaan yang dilampirkan Terlapor VI (PT Sabar Jaya Pratama), Terlapor VII (PT Latanindo Graha Persada), Terlapor IV (PT Aphasko Utamajaya), Terlapor VIII (PT Putra Jaya), dan Terlapor VII (PT Bukit Bahari Indah) pada Paket Kalukku-Salubatu I berbeda dengan format yang dilampirkan oleh PT. Anugerah Karya Arga Sentosa, PT. Waskita Karya, PT. Widya Satria dan PT. Nugroho Lestari. ------------------------------------------

halaman 29 dari 289

SALINAN 9) Bahwa meskipun isi dari metode pelaksanaan Terlapor V (PT Usaha Subur Sejahtera) dan Terlapor IV (PT Aphasko Utamajaya) berbeda pada Paket Topoyo-Barakang, tetapi format metode pelaksanaannya sama sebagaimana tergambar dibawah ini : ---------UMUM Mobilisasi Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas Relokasi Tiang telepon yang ada Relokasi Tiang Listrik yang ada Tegangan Menengah Manajemen Mutu

DRAINASE

Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air Pasangan Batu dengan Mortar (Mekanis) PEKERJAAN TANAH Galian Biasa Galian Perkerasan beraspal tanpa cold miling machine Galian Perkerasan Berbutir Timbunan Biasa Timbunan Pilihan Penyiapan Badan Jalan Pemotongan pohon Pilihan Diameter 15-30 cm Pemotongan pohon Pilihan Diameter 30-50 cm Pemotongan pohon Pilihan Diameter 50-75 cm PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN Lapis Pondasi Agregat Kelas A Lapis Pondasi Agregat Kelas B PERKERASAN BERBUTIR Lapis Pondasi Agregat Kelas A Lapis Pondasi Agregat Kelas B Lapis Pondasi Agregat Kelas S PERKERASAN ASPAL Lapis resap pengikat – Aspal Cair Lapis Perekat – Aspal Cair Laston Lapis Aus (AC-WC) (Gradasi halus/Kasar) Laston Lapis Aus (AC-BC) (Gradasi halus/Kasar) Laston Lapis Antara Perata (AC-BC (L)) (Gradasi halus/Kasar) Aspal Aditif Anti Pengelupasan Bahan Pengisi (Filler) Tambahan STRUKTUR Beton Mutu sedang dengan fc’=25 MPa (K-300) & mutu rendah dengan fc’=10 MPa (K-125) Baja Tulangan U24 Polos Baja Tulangan BJ32 Ulir Pasangan Batu Bronjong PENGEMBALIAN KONDISI PEKERJAAN MINOR Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor Marka Jalan Termoplastik

10) Bahwa format metode pelaksanaan yang dilampirkan Terlapor V (PT Usaha Subur Sejahtera) dan Terlapor IV (PT Aphasko Utamajaya) pada Paket Topoyo-Barakang berbeda dengan format yang dilampirkan oleh Terlapor VII (PT Bukit Bahari Indah), PT Hutama Surya Perdana, PT Anugerah Karya Agra Sentosa, PT Lili Indah Prima Karya dan PT Wiratama Karya Nugraha.----------------halaman 30 dari 289

SALINAN 11) Bahwa meskipun isi dari metode pelaksanaan Terlapor III (PT Passokorang), Terlapor V (PT Usaha Subur Sejahtera) dan Terlapor IX (PT Latanindo Graha Persada) berbeda pada Paket Lingkar Bandara Tampa Padang, tetapi format metode pelaksanaannya sama sebagaimana tergambar di bawah ini:-----------------------------UMUM Mobilisasi Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas Relokasi Tiang Telepon Yang Ada Relokasi Tiang Listrik Yang Ada Tegangan Menengah Manajemen Mutu

DRAINASE

Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air Pasangan Batu dengan Mortar (Mekanis) PEKERJAAN TANAH Galian Biasa Galian Batu Timbunan Biasa Timbunan Pilihan Penyiapan Badan Jalan Pemotongan Pohon Pilihan Diameter 15-30 cm Pemotongan Pohon Pilihan Diameter 30-50 cm Pemotongan Pohon Pilihan Diameter 50-75 cm PERKERASAN BERBUTIR Perkerasan Beton Semen K-350 Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (Lean Concrete) STRUKTUR Beton Mutu sedang dengan fc’=25 MPa (K-300) Beton Mutu rendah dengan fc’=10 MPa (K-125) Baja Tulangan BJ24 Polos Baja Tulangan BJ32 Ulir Pasangan Batu Pembongkaran Pasangan Batu Pembongkaran Beton

12) Bahwa format metode pelaksanaan yang dilampirkan Terlapor III (PT Passokorang), Terlapor V (PT Usaha Subur Sejahtera) dan Terlapor IX (PT Latanindo Graha Persada) pada Paket Lingkar Bandara Tampa Padang berbeda dengan format yang dilampirkan oleh Terlapor VII (PT Bukit Bahari Indah), PT. Tuju Wali Wali, PT. Nindya Karya, PT. Anugerah Karya Agra Sentosa, PT. Tunas Teknik Sejati dan PT. Wiratama Karya Nugraha. ----------------------13) Bahwa kesamaan format metode pelaksanaan sebagaimana yang telah disebutkan di atas menunjukkan adanya kordinasi antara Terlapor III (PT Passokorang), Terlapor IX (PT Latanindo Graha Persada), Terlapor VIII (PT Putra Jaya), Terlapor VII (PT Bukit Bahari Indah), Terlapor V (PT Usaha Subur Sejahtera) pada Paket Kalukku-Salubatu II. --------------------------------------------------------

halaman 31 dari 289

SALINAN 14) Bahwa kesamaan format metode pelaksanaan sebagaimana yang telah disebutkan di atas menunjukkan adanya kordinasi antara Terlapor IV (PT Aphasko Utamajaya), Terlapor IX (PT Latanindo Graha Persada), Terlapor VIII (PT Putra Jaya), Terlapor VII (PT Bukit Bahari Indah), dan Terlapor VI (PT Sabar Jaya Pratama) pada Paket Baras-Karossa. ------------------------------------------------15) Bahwa kesamaan format metode pelaksanaan sebagaimana yang telah disebutkan di atas menunjukkan adanya kordinasi antara Terlapor VI (PT Sabar Jaya Pratama), Terlapor IX (PT Latanindo Graha Persada), Terlapor IV (PT Aphasko Utamajaya), Terlapor VIII (PT Putra Jaya) dan Terlapor VII (PT Bukit Bahari Indah) pada Paket Kalukku-Salubatu I. ------------------------------------------16) Bahwa kesamaan format metode pelaksanaan sebagaimana yang telah disebutkan di atas menunjukkan adanya kordinasi antara Terlapor V (PT Usaha Subur Sejahtera) dan Terlapor IV (PT Aphasko Utamajaya) pada Paket Topoyo-Barakang. ------------------17) Bahwa kesamaan format metode pelaksanaan sebagaimana yang telah disebutkan di atas menunjukkan adanya kordinasi antara Terlapor III (PT Passokorang), Terlapro V (PT Usaha Subur Sejahtera) dan Terlapor IX (PT Latanindo Graha Persada) pada Paket Lingkar Bandara Tampa Padang. ---------------------------------12.1.3.

Terkait dengan Hasil Koreksi Aritmatik, dimana Terlapor I (POKJA Pengadaan Wilayah I) dan/atau Terlapor II (POKJA Pengadaan Wilayah II) secara jelas telah mengabaikan fakta yang terjadi dalam proses tender dimana terdapat kesalahan hitung atau hasil koreksi aritmatik yang tidak dilakukan klarifikasi meskipun memiliki selisih yang cukup signifikan, sebagaimana ditemukan fakta berikut (vide, Bukti C33, C39): -----------------------------------------------------------------------------

12.1.3.1.1. Bahwa POKJA Pengadaan Wilayah II melakukan koreksi aritmatika terhadap nilai penawaran PT Passokorang pada Paket Kalukku-Salubatu II yang menghasilkan selisih penawaran sebesar Rp. 2.261.148.874,26 dengan perincian sebagai berikut: ----------------------------------------------------

halaman 32 dari 289

SALINAN a) Pekerjaan Tanah No. Mata

Uraian

Satuan

Pem bayaran

Perkiraan

Harga

Jum lah

Koreksi

Kuantitas

Satuan (Rupiah)

Harga-Harga (Rupiah)

Aritm atik

DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH 3.1.1

Galian Biasa

meter kubik

106.472,23

26.569,54

2.828.918.173,87

3.1.2

Galian Batu

meter kubik

5.702,67

124.342,45

709.083.959,34

709.083.959,34

3.2.1

Timbunan Biasa

meter kubik

20.677,00

61.714,92

1.276.079.400,84

1.276.079.400,84

Meter persegi

3,3

Penyiapan Badan Jalan

2.828.918.173,87

51.951,00

3.687,64

191.576.585,64

191.576.585,64

3.4.2

Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm

Pohon

25,00

311.234,00

7.780.850,00

7.780.850,00

3.4.3


Pohon

15,00

414.245,33

6.213.679,95

6.213.679,95

3.4.4


Pohon

15,00

778.563,50

11.678.452,50

11.678.452,50

4.231.331.102,14

5.031.331.102,15

Jum lah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) Selisih Nilai Penaw aran dengan Koreksi Aritm atik yang dilakukan oleh Panitia

800.000.000,01

b) Pekerjaan Berbutir No. Mata

Uraian

Satuan

Pem bayaran

Perkiraan

Harga

Jum lah

Koreksi

Kuantitas

Satuan (Rupiah)


Aritm atik

DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR 5.1.1

Lapis Pondasi Agregat Kelas A

meter kubik

7.837,65

377.429,97

2.958.164.004,37

5.1.2

Lapis Pondasi Agregat Kelas B

meter kubik

2.226,00

241.002,96

536.472.588,96

536.472.588,96

5.1.3

Lapis Pondasi Agregat Kelas S

meter kubik

6.531,38

213.313,70

1.393.232.833,91

1.393.232.833,91

4.087.869.427,23

4.887.869.427,24


2.958.164.004,37

800.000.000,01

c) Pekerjaan Perkerasan Aspal No. Mata

Uraian

Satuan

Pem bayaran

Perkiraan

Harga

Jum lah

Koreksi

Kuantitas

Satuan (Rupiah)


Aritm atik

DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL 6.1 (1)(a)

Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair

Liter

67.926,30

12.450,89

845.742.889,41

845.742.889,41

6.1 (2)(a) 6.3(5a)

Lapis Perekat - Aspal Cair Laston Lapis Aus (AC-WC) (Gradasi halus/kasar)

Liter ton

7.837,65 4.911,59

13.258,48 364.277,54

103.915.325,77 1.789.181.922,69

103.915.325,77 1.789.181.922,69

6.3(6a)

Laston Lapis Antara (AC-BC) (gradasi halus/kasar)

Ton

7.367,39

341.918,35

2.519.045.832,61

2.519.045.832,61

6.3.8

Aspal

Ton

660,19

8.500.000,00

5.611.615.000,00

5.611.615.000,00

6.3.9

Aditif anti pengelupasan

kilogram

1.980,58

75.000,00

148.543.500,00

148.543.500,00

6.3.10

Bahan Pengisi (Filler) Tambahan

kilogram

244.965,75

1.200,00

293.958.900,00

293.958.900,00

10.650.854.496,23

11.312.003.370,47


661.148.874,24

12.1.3.1.2. Bahwa POKJA Pengadaan Wilayah II melakukan koreksi aritmatika

terhadap

nilai

penawaran

PT

Aphasko

Utamajaya pada Paket Baras Karossa yang menghasilkan selisih nilai penawaran sebesar Rp. 1.513.418.431,91 dengan perincian sebagai berikut (vide Bukti C7, C14): ---a) Pekerjaan Drainase

halaman 33 dari 289

SALINAN No. Mata

Uraian

Satuan

Pembayaran

Perkiraan

Harga

Jumlah

Koreksi

Kuantitas

Satuan (Rupiah)


Aritmatik

DIVISI 2. DRAINASE 2.1

Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air

M3

5.687,01

31.013,80

176.375.790,74

176.375.790,74

2.2

Pasangan Batu dengan Mortar

M3

3.002,47

515.644,06

1.548.205.825,18

1.548.205.825,18

1.474.581.615,92

1.724.581.615,92

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) Selisih Nilai Penaw aran dengan Koreksi Aritmatik yang dilakukan oleh Panitia

250.000.000,00

b) Pekerjaan Tanah No. Mata

Uraian

Satuan

Pembayaran

Perkiraan

Harga

Jumlah

Koreksi

Kuantitas

Satuan (Rupiah)


Aritmatik

DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH 3.1.1

Galian Biasa

M3

7.483,88

30.833,19

230.751.893,98

230.751.893,98

3.1.2

Galian Batu

M3

512,50

134.617,43

68.991.432,88

68.991.432,88

3.1.7

Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine

M3

98,03

391.942,30

38.422.103,58

38.422.103,58

3.1.8

Galian Perkerasan berbutir

M3

65,36

202.295,85

13.222.056,80

13.222.056,80

3.2.1

Timbunan Biasa

M3

2.656,13

73.616,05

195.533.798,89

195.533.798,89

3.2.2

Timbunan Pilihan

M3

1.200,00

121.094,48

145.313.376,00

145.313.376,00

Penyiapan Badan Jalan

M2

13.989,03

2.433,00

34.035.308,71

34.035.308,71

3,3 3.4.2


Pohon

25,00

195.610,91

4.890.272,63

4.890.272,63

3.4.3


Pohon

10,00

269.096,18

2.690.961,76

2.690.961,76

3.4.4


Pohon

10,00

374.802,79

3.748.027,92

3.748.027,92

3.4.5

Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 75 cm

Pohon 587.599.233,14

737.599.233,14


150.000.000,00

c) Pekerjaan Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan No. Mata

Uraian

Satuan

Pembayaran

Perkiraan

Harga

Jumlah

Koreksi

Kuantitas

Satuan (Rupiah)


Aritmatik

DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN 4.2.1


M3

1.526,41

401.367,99

612.652.113,62

612.652.113,62

4.2.2


M3

2.035,21

274.905,46

559.490.341,25

559.490.341,25

1.072.142.454,86

1.172.142.454,86


halaman 34 dari 289

100.000.000,00

SALINAN d) Pekerjaan Perkerasan Berbutir No. Mata

Uraian

Satuan

Pem bayaran

Perkiraan

Harga

Jum lah

Koreksi

Kuantitas

Satuan (Rupiah)


Aritm atik

DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR 5.1.1


M3

613,31

399.901,68

245.263.696,36

5.1.2


M3

222,00

269.176,53

59.757.188,62

59.757.188,62

5.1.3

Lapis Pondasi Agregat Kelas S

M3

4.825,00

259.481,88

1.252.000.064,72

1.252.000.064,72

1.257.020.949,70

1.557.020.949,70


245.263.696,36

300.000.000,00

e) Pekerjaan Perkerasan Aspal No. Mata

Uraian

Satuan

Pem bayaran

Perkiraan

Harga

Jum lah

Koreksi

Kuantitas

Satuan (Rupiah)


Aritm atik

DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL 6.1 (1)(a)

Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair

Liter

17.973,57

10.501,16

188.743.254,27

6.1 (2)(a)

Lapis Perekat - Aspal Cair

Liter

16.219,67

10.149,31

164.618.458,93

164.618.458,93

6.3(5a)

Laston Lapis Aus (AC-WC) (gradasi halus/kasar)

Ton

3.948,00

352.668,80

1.392.336.425,42

1.392.336.425,42

6.3(6a)

Laston Lapis Antara (AC-BC) (gradasi halus/kasar)

Ton

5.922,00

353.173,39

2.091.492.811,42

2.091.492.811,42

6.3(6c)

Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L)) (gradasi halus/kasar)

Ton

34,95

353.173,39

12.343.409,98

12.343.409,98

6.3.8.a

Aspal Minyak

Ton

543,00

8.600.000,00

4.669.800.000,00

4.669.800.000,00

6.3.9

Aditif anti pengelupasan

Kg

1.631,63

71.000,00

115.845.730,00

115.845.730,00

6.3.10

Bahan Pengisi (Filler) Tambahan

Kg

210.823,18

1.240,00

261.420.743,20

261.420.743,20

8.283.182.401,31

8.896.600.833,22


188.743.254,27

613.418.431,91

f) Pekerjaan Struktur No. Mata

Uraian

Satuan

Pem bayaran

Perkiraan

Harga

Jum lah

Koreksi

Kuantitas

Satuan (Rupiah)


Aritm atik

DIVISI 7. STRUKTUR 7.1 (6)

Beton mutu sedang dengan fc’= 25 MPa (K-300)

M3

213,17

1.539.848,22

328.249.444,11

7.1 (10)

Beton mutu rendah dengan fc’= 10 MPa (K-125)

M3

9,60

851.106,15

8.170.619,03

8.170.619,03

7.3 (1)

Baja Tulangan BJ 24 Polos

Kg

13.098,65

15.663,31

205.168.248,28

205.168.248,28

7.3 (3) 7,9

Baja Tulangan BJ 32 Ulir

Kg

7.689,00

16.012,56

123.120.593,06

123.120.593,06

Meter Kubik

1.416,12

510.200,59

722.505.259,62

722.505.259,62

1.287.214.164,10

1.387.214.164,10

Pasangan Batu


12.2.

328.249.444,11

100.000.000,00

Persekongkolan Horizontal ------------------------------------------------------------Bahwa para Terlapor diduga melakukan persekongkolan tender dengan cara melakukan koordinasi secara bersama-sama dengan didasarkan pada alasan dan fakta: -----------------------------------------------------------------------------------------12.2.1. Membagi-bagi paket-paket pekerjaan untuk dimenangkan oleh pihak tertentu dengan cara melakukan koordinasi secara bersama-sama, dengan didasarkan atas alasan dan fakta berikut: ---------------------------halaman 35 dari 289

SALINAN 12.2.1.1. Adanya hubungan antar perusahaan sebagaimana berikut: 12.2.1.1.1.

Keterkaitan antara Terlapor III (PT Passokorang) dengan Terlapor IV (PT Aphasko Utamajaya) adalah sebagai berikut : -----------------------------------------------------------

a. Bahwa Heriyanto Tanto sebagai Direktur Utama Terlapor IV (PT Aphasko Utamajaya) merupakan adik dari Wilianto Tanta selaku pemegang saham mayoritas Terlapor III (PT Passokorang). -------------------------------b. Bahwa Heriyanto Tanto selaku Direktur Utama Terlapor IV (PT Aphasko Utamajaya) beralamat KTP di Jl. Andi Dai No. 20 Mamuju yang juga sebagai basecamp Terlapor III (PT Passokorang). -------------------------------c. Bahwa Arifin Tanto sebagai salah seorang pemegang saham Terlapor IV (PT Aphasko Utamajaya) merupakan Ayah dari Heriyanto Tanto yang merupakan Direktur Utama Terlapor IV (PT Aphasko Utamajaya) dan Wilianto Tanta yang merupakan pemegang saham mayoritas Terlapor III (PT Passokorang). ------------------12.2.1.1.2.

Keterkaitan antara Terlapor III (PT Passokorang) dengan Terlapor V (PT Usaha Subur Sejahtera) adalah sebagai berikut : -----------------------------------------------------------

a.

Bahwa Wilianto Tanta sebagai pemegang saham mayoritas Terlapor III (PT Passokorang) dan Jusuf Kadir Tahar sebagai pemegang saham mayoritas Terlapor V (PT Usaha Subur Sejahtera), sama-sama mempunyai saham di Hotel Clarion Makassar. ----------------------------

b.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Paket TopoyoBarakang, Terlapor V (PT. Usaha Subur Sejahtera) membeli

material

aspal

dari

Terlapor

III

(PT.

Passokorang). ---------------------------------------------------12.2.1.1.3.

Keterkaitan antara Terlapor V (PT. Usaha Subur Sejahtera) dengan Terlapor VI (PT. Sabar Jaya Pratama) adalah sebagai berikut :-----------------------------------------

a.

Bahwa Jusuf Kadir Tahar merupakan pemegang saham mayoritas Terlapor V (PT. Usaha Subur Sejahtera) dan Terlapor VI (PT. Sabar Jaya Pratama). -----------------------

halaman 36 dari 289

SALINAN b.

Bahwa Jusuf Kadir Tahar bertindak sebagai Direktur di Terlapor V (PT Usaha Subur Sejahtera) dan Komisaris Utama Terlapor VI (PT Sabar Jaya Pratama). --------------

12.2.1.1.4.

Keterkaitan antara Terlapor III (PT. Passokorang) dengan Terlapor X (PT. Duta Indah Pratama Mamuju) adalah sebagai berikut :-----------------------------------------

a.

Bahwa Wilianto Tanta dan Lintje Thomas merupakan pemegang saham

Terlapor

III (PT

Passokorang)

sekaligus Terlapor X (PT Duta Indah Pratama Mamuju). b.

Bahwa Hendra Pradhana Tan bertindak sebagai Kepala Cabang Terlapor III (PT Passokorang) sekaligus sebagai Direktur Utama (PT Duta Indah Pratama Mamuju). -------

c.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pada Paket BarasKarossa,

Terlapor

IV

(PT

Aphasko

Utamajaya)

memperoleh aspal dari Terlapor III (PT Passokorang).---d.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pada

Paket

Kalukku-Salubatu I, Terlapor VI (PT Sabar Jaya Pratama) memperoleh aspal dari Terlapor III (PT Passokorang). ---------------------------------------------------e.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pada

Paket

Topoyo-Barakang, Terlapor VI (PT Usaha Subur Sejahtera) memperoleh aspal dari Terlapor III (PT Passokorang). ---------------------------------------------------f.

Bahwa berdasarkan keterangan Pokja Pengadaan, 1 (satu) perusahaan tidak bisa melampirkan alat yang sama untuk paket pekerjaan yang berbeda sehingga kondisi ini tidak memungkinkan bagi Terlapor III (PT Passokorang) memenangkan lebih dari 1 (satu) paket dengan menggunakan peralatan utama yang sama. ------------------

12.2.2. Adanya penggunaan personil perusahaan lain dalam proses tender sebagaimana berikut; -------------------------------a. Bahwa dalam proses Tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan Tender APBN-P terdapat nama personil Mahmud, Dian Asih, Arjus/Arjun yang mewakili Terlapor IX (PT Latanindo Graha Persada), Terlapor IV (PT Aphasko Utamajaya), Terlapor VIII (PT. Putra Jaya), Terlapor VII (PT Bukit Bahari Indah) dan Terlapor V (PT Usaha Subur Sejahtera). --halaman 37 dari 289

SALINAN b. Bahwa berdasarkan pemeriksaan lapangan, Mahmud, Dian Asih dan Arjus/Arjun sehari-hari beraktifitas atau bekerja di Terlapor X (PT Duta Indah Pratama Mamuju). -----------------c. Bahwa Terlapor X (PT Duta Indah Pratama Mamuju) bukan merupakan peserta Tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan Tender APBN-P. ----------------------------------------------------d. Bahwa Direktur Utama Terlapor X (PT Duta Indah Pratama Mamuju) merupakan Kepala Cabang Terlapor III (PT Passokorang Mamuju). ---------------------------------------------e. Bahwa selain staf Terlapor X (PT Duta Indah Pratama Mamuju)

terdapat

personil

yang

mewakili

beberapa

perusahaan yang berbeda seperti Dian Setiadi mewakili Terlapor IV (PT Aphasko Utamajaya) dan Terlapor IX (PT Latanindo Graha Persada), I Made Suandyana yang mewakili Terlapor IX (PT Latanindo Graha Persada) dan PT. Guna Karya Nusantara. ----------------------------------------------------f. Bahwa Terlapor VIII (PT Putra Jaya) juga diwakili oleh Fajri yang pada pemeriksaan ini dinyatakan telah keluar dari PT. Putra Jaya. ------------------------------------------------------------g. Bahwa Terlapor VI (PT Sabar Jaya Pratama) juga diwakili oleh Jeremia yang pada pemeriksaan ini dinyatakan telah keluar dari PT. Sabar Jaya Pratama. ------------------------------h. Bahwa Terlapor V (PT Usaha Subur Sejahtera) juga diwakili oleh Jemmiyanus yang pada pemeriksaan ini dinyatakan telah keluar dari PT. Usaha Subur Sejahtera --------------------12.2.3. Bahwa pengaturan dan penentuan pemenang tender dilakukan para Terlapor dengan cara menggunakan pihak lain sebagai perusahaan pendamping untuk memenangkan perusahaan tertentu, sebagaimana alasan dan fakta berikut: --------------------------------------------------------a.

Bahwa PT. Bukit Bahari Indah mengikuti 11 (sebelas) paket pada Tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan Tender APBN-P dan hanya memenangkan 1 (satu) paket pada Tender Wilayah I yaitu Paket Pelebaran Jalan Batas Kabupaten Mamuju-Tameroddo I. ---------------------------------

b.

Bahwa Terlapor IX (PT Latanindo Graha Persada) mengikuti 9 (sembilan) paket pada Tender Wilayah I, Tender Wilayah II

halaman 38 dari 289

SALINAN dan Tender APBN-P tetapi tidak memenangkan satu paket pun. --------------------------------------------------------------------c.

Bahwa Terlapor VIII (PT. Putra Jaya) mengikuti 8 (delapan) paket pada Tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan Tender APBN-P tetapi tidak memenangkan satu paket pun. ------------

d.

Bahwa Terlapor V (PT Usaha Subur Sejahtera) mengikuti 8 (delapan) paket pada Tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan Tender APBN-P dan memenangkan 1 (satu) paket pada Tender Wilayah II yaitu Paket Topoyo-Barakang. --------------

e.

Bahwa Terlapor VI (PT Sabar Jaya Pratama) mengikuti 2 (dua) paket pada Tender Wilayah I dan Tender Wilayah II dan memenangkan 1 (satu) paket pada Tender Wilayah II yaitu Paket Kalukku-Salubatu I. ------------------------------------

f.

Bahwa berdasarkan keterangan pada pemeriksaan, Direktur Utama Terlapor IX (PT Latanindo Graha Persada) dan Terlapor VIII (PT Putra Jaya) tidak mengetahui jumlah paket yang diikuti pada Tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan Tender APBN-P. ------------------------------------------------------

12.2.4. Membagi-bagi paket-paket pekerjaan untuk dimenangkan oleh pihak tertentu dengan cara menyusun dokumen penawaran secara bersamasama dengan didasarkan pada alasan dan fakta sebagai berikut: ------------1)

Adanya kesamaan format metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran para Terlapor sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

2)

Bahwa dari softcopy dokumen Metode Pelaksanaan terlihat adanya kesamaan nama komputer penyimpanan, kesamaan tanggal pencetakan, dan kesamaan tanggal penyimpanan serta didukung fakta

kesamaan

format

metode

pelaksanaan

maka

dapat

disimpulkan adanya koordinasi dan kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor III (PT. Passokorang), Terlapor IV (PT. Aphasko Utamajaya), Terlapor V (PT. Usaha Subur Sejahtera), Terlapor VI (PT Sabar Jaya Pratama), Terlapor IX (PT Latanindo Graha Persada), Terlapor VIII (PT. Putra Jaya), dan Terlapor VII (PT. Bukit Bahari Indah) dalam mengikuti tender Paket KalukkuSalubatu II, Paket Baras-Karossa, Paket Kalukku-Salubatu I, Paket Topoyo-Barakang, dan Paket Lingkar Bandara Tampa Padang, dengan rincian sebagai berikut: -------------------------------------------1) Paket Baras-Karossa (vide Bukti C149-C151); halaman 39 dari 289

SALINAN Nama Perusahaan Keterangan

PT. Aphasko Utamajaya

PT. Latanindo Graha Persada

PT. Putra Jaya

PT. Bukit Bahari Indah

Authors Last Saved By Company Content Created Date Last Saved Last Printed

Purna

Administrator

Purna

-

PT. Sabar Jaya Pratama -

Computer 17/01/2012 9:17 31/01/2012 13:38 22/01/2012 17:33

Computer 25/06/2013 13:57 25/06/2013 13:57 31/01/2012 17:11

Computer 10/01/2011 11:38 31/01/2012 22:26 31/01/2012 22:26

-

-

-

-

-

-

2) Paket Kalukku-Salubatu II (vide Bukti C152-C155) Nama Perusahaan Keterangan

PT. Passokorang


PT. Putra Jaya



Iqbal Purna

Administrator

Purna

-

Computer 23/01/2012 17:29 13/02/2012 11:27 13/02/2012 11:26

Computer 25/06/2013 14:08 25/06/2013 14:08 31/01/2012 17:10

Computer 10/01/2011 11:38 28/12/2012 17:40 31/01/2012 22:31

-

PT. Usaha Subur Sejahtera Administrator Computer 26/06/2013 11:12 26/06/2013 11:12 31/01/2012 16:35

-

3) Paket Kalukku-Salubatu I (vide Bukti C156-C158) Nama Perusahaan Keterangan



PT. Putra Jaya


Purna

Administrator

Purna

Computer 17/01/2012 10:21 31/01/2012 13:34 21/01/2012 12:26

Computer 25/06/2013 14:03 25/06/2013 14:03 31/01/2012 17:10

Computer 10/01/2011 11:38 31/01/2012 22:31 31/01/2012 22:29

PT. Bukit Bahari Indah -


-

-

-

-

-

-

4) Paket Topoyo-Barakang (vide Bukti C159-C160) Keterangan


PT. Aphasko Utamajaya Purna Computer 28/12/2011 23:47 29/12/2011 1:50 29/12/2011 1:47

Nama Perusahaan PT. Bukit Bahari Indah -

halaman 40 dari 289

PT. Usaha Subur Sejahtera Purna Computer 29/12/2011 2:14 29/12/2011 7:48 29/12/2011 7:17

SALINAN 5) Lingkar Bandara Tampa Padang (vide Bukti C161-C163) Nama Perusahaan Keterangan

PT. Passokorang


13.

Iqbal Purna Computer 26/12/2011 22:05 27/12/2011 17:58 02/10/2010 4:45

PT. Latanindo Graha Persada Administrator Computer 25/06/2013 14:11 25/06/2013 14:11 27/12/2011 22:09



Menimbang bahwa pada tanggal 7 November 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat/ dokumen yang mendukung (vide bukti A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28 A29, A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38) ; -----------------------------------------

14.

Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II tersebut, dihadiri oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, namun tidak dihadiri oleh Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X (vide bukti B2); -----------

15.

Menimbang bahwa Terlapor I dan Terlapor II menyerahkan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Majelis Komisi, yang pada pokoknya sebagai berikut : (vide bukti T.2) ; ---------------------------------------------------------------------------15.1. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II memohon Majelis Komisi menyatakan tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan dikarenakan persidangan Perkara a quo telah melewati batas waktu, sebab Terlapor I dan Terlapor II telah dimintai klarifikasi pada tanggal 18 April 2012 dan dipanggil Sidang Majelis Komisi pada tanggal 17 Oktober 2013; -----------------------------------------------------------15.2. Tentang Hubungan Antar Perusahaan, Terlapor I dan Terlapor II memberikan tanggapan: ----------------------------------------------------------------------------------a. Bahwa POKJA telah melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang masuk khususnya mengenai keterkaitan antara peserta lelang dimana dari hasil evaluasi POKJA tidak ditemukan adanya keterkaitan antara peserta lelang yang satu dengan yang lainnya pada masing-masing paket pelelangan; ------------------------------------------------------------------------------b. Bahwa Referensi yang digunakan POKJA dalam evaluasi adalah sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------------------PERPRES RI Nomor : 54 Tahun 2010 tentang PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAHAN ---------------------------------------------Penjelasan atas PERPRES RI No. 54 Tahun 2010 tentang PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHAN --------------------halaman 41 dari 289

SALINAN Pasal 6 huruf e. -------------------------------------------------------------.... para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi. ------a. dalam suatu Badan Usaha, seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan/Seleksi yang sama; b. ... c. .. Yang dimaksud dengan afiliasi adalah keterkaitan hubungan baik antar Penyedia barang/Jasa, maupun antara Penyedia Barang/Jasa dengan PPK dan/atau anggota ULP/Pejabat Pengadaan, antara lain meliputi : ---------------------------------------a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan Penyedia Barang/Jasa; -------------------------------------------------------------c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama. -----------------------------e. Tabel Susunan Komisaris Utama, Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Perseroan Terbatas (PT) peserta Tender Pekerjaan Jalan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makasar, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012. -------------------------i) Daftar Kepemilikan Perseroan Terbatas (PT) peserta Tender Paket Pekerjaan ----------------------------------------------------------------------------Peningkatan Jalan Lingkar Bandara Tampa Padang (Lanjutan) N o.

NAMA PERUSAHAAN

AKTA PENDIRIA PERUBAH N AN

1

PT. LATANINDO GRAHA PERSADA

No. 4, Tgl. 3 Peb 1999

2

PT. BUKIT BAHARI INDAH

3

KOMISARI S UTAMA

KOMISARI S

DIREKTU R UTAMA

DIREKTUR

No. 20, Tgl. 10 Okt 2008

Ir. RENDY GOWARY

MELINDA GOSALINA

-

Ir. ICHSAN ABBAS

No. 06, Tgl. 5 Mei 2004

No. 19, Tgl 9 Agust 2008

MERNA

ROCKY

Ir. ALRI

Ir. ABDUL HAFID

PT. HAKA UTAMA

No. 05, Tg.l 3 Des 2005

No. 73, Tgl 11 Juni 2008

A. M. AMIN KARAKA

Ir. ANITA C. MARICAR

Ir. A. M. KILAT KARAKA

-

4

PT. USAHA SUBUR SEJAHTERA

No. 119, Tgl 30 Des 2009

-

JEFFRI TAHAR

NURYEDY ABBAS

J.K.TAHAR

5

PT. TUJU WALI WALI

No. 232, Tgl 30 Mei 1980 No. 108, Tgl 29 Agust 1979

No. 03, Tgl 10 Maret 2008

-

Ir. SAHRAN YUSRI

Ir. H. HARTOPO MM.

Ir. H. ARIFIN RASENG

6

PT. ANUGERAH KARYA AGRA SENTOSA

No. 400, Tgl 28 Okt 1991

No. 97, Tgl. 15 Agust 2008

-

S.B. SANTOSO

-

7

PT. NINDYA KARYA

No. 76, Tgl 15 Maret

No. 28, Tgl. 11 Des

Dr. Ir. ROESTAM

Ir. I. GUSTI NGURAH

-

halaman 42 dari 289

CHRISTIA N WAHYUDI, ST. WICIPTO SETIADI,

SALINAN 1973

2009

8

PT. TUNAS TEKNIK SEJATI

No. 940, Tgl 18 Non 1988

No. 07, Tgl. 5 Maret 2011

9

PT. PASSOKORAN G

No. 16, Tgl 15 Jan 1985

No. 51, Tgl. 27 Jan 2011

SYARIF, MNRM Ir. AGU TALIB EDUANSY AH

SH.

PUTRA

SYAMSIAH

IBRAHIMA , B.Sc

EFRAIN MUSA, ST.

LINTJE THOMAS, SE.

Ir. H. M. IDRUS TERBAN

Ir. ARIFIN ARSYAD

WILIANTO TANTA

ii) Daftar Kepemilikan Perseroan Terbatas (PT) peserta Tender Paket Pekerjaan ----------------------------------------------------------------------------Pelebaran Jalan Kalukku – Salubatu I AKTA PERUBAH PENDIRIAN AN No. 19, Tgl. No. 06, Tgl. 9 Agust 5 Mei 2004 2008 No. 95, Tgl. No. 21 Tgl. 21 Mei 14 Nop 1991 2008

N o

NAMA PERUSAHAAN

KOMISARIS UTAMA

KOMISA RIS

DIREKTU R UTAMA

DIREKTU R

1


MERNA

ROCKY

Ir. ALRI

Ir. ABDUL HAFID

2

PT. PUTRA JAYA

CHANG CHIUNG YOU

-

AMIN MUZAKKA R

PETRUS YALIM

3


No. 4, tgl. 3 Peb 1999

No. 20, Tgl. 10 Okt 2008

Ir. RENDY GOWARY

MELIND A GOSALIN A

-

Ir. ICHSAN ABBAS

4

PT. APHASKO UTAMAJAYA

No. 69, Tgl. 11 Agust 1984

No. 21, Tgl. 16 Feb 2011

TOMMY THOMAS

MELLINA WISAN

HERYANT O TANG

ARIFIN TANTO

5

PT. WIDYA SATRIA

No. 02, Tgl 1 Des 1983

No. 142, Tgl. 30 Okt 2010

6

PT. SABAR JAYA PRATAMA

No. 36, Tgl. 9 Juni 1982

No. 24, Tgl. 22 Jan 2009

7


No. 400, Tgl. 28 Okt 1991

No. 97, Tgl. 15 Agust 2008

-

8

PT. WASKITA KARYA

No. 80, Tgl. 15 Maret 1973

No. 74, Tgl. 8 Agust 2008

Ir. IWAN NURSYIRWA N DIAR

9

PT. NUGROHO LESTARI

No. 5, Tgl. 02 Mei 2005

No. 108, Tgl. 23 Maret 2010

Ir. H. ERLANGGA SATRIAGUN G JUSUF KADIR TAHAR

-

Hj. TUTI MIARSIH JENNY TAHAR CHRISTI AN WAHYUD I, ST. DR. SOEMAR NO SURONO ROHIDA BENGEI

Ir. H. DIRGAYAJ U G. PERDANA Dra. MULYAW AN RAUF

Ir. H. OKTO DJATMIKO RAYMOND A. ARFANDY

S.B. SANTOSO

-

Ir. M. CHOLIQ, MM.

Ir. TUNGGUL RAJAGUK GUK

Ir. OBED EKO KURNIAW AN

-

iii)Daftar Kepemilikan Perseroan Terbatas (PT) peserta Tender Paket Pekerjaan ----------------------------------------------------------------------------Pelebaran Jalan Kalukku – Salubatu II N o

NAMA PERUSAHAAN

1

PT. BUKIT BAHARI

AKTA PENDIRIA PERUBAH N AN No. 06, Tgl. No. 19, Tgl. 5 Mei 2004 9 Agust

KOMISARIS UTAMA

KOMISARI S

DIREKTUR UTAMA

DIREKT UR

MERNA

ROCKY

Ir. ALRI

Ir. ABDUL

halaman 43 dari 289

SALINAN INDAH

2008

HAFID

No. 21, Tgl. 14 Nop 1991

No. 95, Tgl. 21 Mei 2008

CHANG CHIUNG YOU

-

AMIN MUZAKKAR

PETRUS YALIM

No. 4, tgl. 3 Peb 1999

No. 20, Tgl. 10 Okt 2008

Ir. RENDY GOWARY

MELINDA GOSALINA

-

Ir. ICHSAN ABBAS

4

PT. WIDYA SATRIA

No. 02, Tgl. 1 Des 1983

No. 142, Tgl. 30 Okt 2010

Ir. H. ERLANGGA SATRIAGUN G

Hj. TUTI MIARSIH

Ir. H. DIRGAYAJU G. PERDANA

Ir. H. OKTO DJATMIK O

5

PT. NUGROHO LESTARI

No. 5, Tgl. 02 Mei 2005

No. 108, Tgl. 23 Maret 2010

-

ROHIDA BENGEI

Ir. OBED EKO KURNIAWA N

-

6

PT. WASKITA KARYA

No. 80, Tgl. 15 Maret 1973


Ir. IWAN NURSYIRW AN DIAR

DR. SOEMARN O SURONO

Ir. M. CHOLIQ, MM.

Ir. TUNGGU L RAJAGU KGUK

7


No. 232, Tgl. 30 Mei 1980

No. 119, Tgl. 30 Des 2009

-

JEFFRI TAHAR

NURYEDY ABBAS

J.K.TAHA R

8

PT. PASSOKORAN G

No. 16, Tgl. 15 Jan 1985

No. 51, Tgl. 27 Jan 2011

WILIANTO TANTA

LINTJE THOMAS, SE.

Ir. H. M. IDRUS TERBAN

Ir. ARIFIN ARSYAD

9

PT. NINDYA KARYA

No. 76, Tgl. 15 Maret 1973

No. 28, Tgl. 11 Des 2009

Dr. Ir. ROESTAM SYARIF, MNRM

WICIPTO SETIADI, SH.

Ir. I. GUSTI NGURAH PUTRA

-

2

PT. PUTRA JAYA

3


iv) Daftar Kepemilikan Perseroan Terbatas (PT) peserta Tender Paket Pekerjaan ----------------------------------------------------------------------------Pelebaran Jalan Baras – Karossa AKTA PENDIRIA PERUBAH N AN No. 19, Tgl. No. 06, Tgl. 9 Agust 5 Mei 2004 2008 No. 21, Tgl. No. 95, Tgl. 14 Nop 21 Mei 1991 2008

N o

NAMA PERUSAHAAN

KOMISARIS UTAMA

KOMISARI S

DIREKTUR UTAMA

1


2

PT. PUTRA JAYA

3


No. 4, tgl. 3 Peb 1999

4


MERNA

ROCKY

Ir. ALRI

CHANG CHIUNG YOU

-

AMIN MUZAKKAR

No. 20, Tgl. 10 Okt 2008

Ir. RENDY GOWARY

MELINDA GOSALINA

-

Ir. ICHSA N ABBAS

No. 21, Tgl. 14 Nop 1991

No. 21, Tgl. 16 Feb 2011

TOMMY THOMAS

MELLINA WISAN

HERYANTO TANG

ARIFIN TANTO

5

PT. WIDYA SATRIA

No. 02, Tgl. 1 Des 1983

No. 142, Tgl. 30 Okt 2010

Ir. H. ERLANGGA SATRIAGUN G

Hj. TUTI MIARSIH

Ir. H. DIRGAYAJU G. PERDANA

6

PT. SABAR JAYA PRATAMA

No. 36, Tgl. 9 Juni 1982

No. 24, Tgl. 22 Jan 2009

JUSUF KADIR TAHAR

JENNY TAHAR

Dra. MULYAWA N RAUF

7

PT. ANUGERAH

No. 400,

No. 97, Tgl.

-

CHRISTIA

S.B.

halaman 44 dari 289

DIREKT UR Ir. ABDUL HAFID PETRUS YALIM

Ir. H. OKTO DJATMIK O RAYM OND A. ARFAN DY -

SALINAN

8

KARYA AGRA SENTOSA

Tgl. 28 Okt 1991

15 Agust 2008

PT. WASKITA KARYA

No. 80, Tgl. 15 Maret 1973


Ir. IWAN NURSYIRW AN DIAR

N WAHYUDI, ST.

SANTOSO

DR. SOEMARN O SURONO

Ir. M. CHOLIQ, MM.

Ir. TUNGG UL RAJAG UKGUK

v) Daftar Kepemilikan Perseroan Terbatas (PT) peserta Tender Paket Pekerjaan ----------------------------------------------------------------------------Pelebaran Jalan Topoyo – Barakang N o.

NAMA PERUSAHAAN

1


2


3


4

PT. KARYA JASA

5

PT. LILI INDAH PRIMA KARYA

6

PT. KARYA MANDALA PUTRA

7

PT. HUTAMA SURYA PERDANA

8

PT. WIRATAMA KARYA NUGRAHA

9


AKTA PENDIRI PERUBAH AN AN NO. 06, No.19, Tgl. Tgl. 9 Agust 5 Mei 2008 2004 NO. 69, Tgl. No. 21, Tgl. 11 Agust 16 Feb 2011 1984 NO. 232, No. 119, Tgl. Tgl. 30 Mei 30 Des 1980 2009 No. 03, Tgl. No. 01, Tgl. 6 Sept 8 Sept 2009 1999 No. 113, Tgl. No. 55, Tgl. 16 Juli 20 Okt 2011 1991 No. 114, Tgl. No. 82, Tgl. 16 Juli 26 Okt 2011 1991 No. 31, No. 29, Tgl. Tgl. 19 Des 23 Jan. 2011 2007 No. 50, No. 12, Tgl. Tgl. 10 Des 29 Jan. 2007 2001 No. 400, No. 97, Tgl. Tgl. 15 Agustus 28 Okt 2008 1991

KOMISARI S UTAMA

KOMISARI S

DIREKTUR UTAMA

DIREKTU R

MERNA

ROCKY

Ir. ALRI

Ir. ABDUL HAFID

TOMMY THOMAS

MELLINA WISAN

HERYANTO TANG

ARIFIN TANTO

-

JEFFRI TAHAR

NURYEDY ABBAS

J.K.TAHAR

-

H. MUH. AGUS SALIM JASA

TAUFIK AGUS SALIM, SH.

-

-

ILHAM JAYA

Ir. ABDUL RASJID

KOLONG

PIETER DAVID WIJAYA

JHONI WIJAYA

BASRI DJAFRI

MARDIKA, ST.

ANDI ERWIN

YULIANA WATI

M. JEFRI

JULIANUS TANDI SAU

-

Hj. SITTI NURBAYA

Ir. H. HASBI SYAMSU ALI

-

-

CHRISTIA N WAHYUDI, ST.

S.B. SANTOSO

-

f. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut, jelas POKJA dalam melakukan proses tender telah sesuai dengan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan tidak melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. ----------------------15.3. Tentang Adanya Penggunaan Personil Lain Dalam Proses Tender, halaman 45 dari 289

SALINAN Terlapor I dan Terlapor II memberikan tanggapan: ----------------------------------a) Bahwa referensi yang digunakan oleh POKJA dalam melakukan evaluasi Penggunaan Personil sesuai dengan ketentuan dalam PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LAMPIRAN III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, B. PELAKSANAAN 1. Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul Dan Evaluasi Sistem Gugur ---------------------------------------------------------c. Evaluasi Penawaran -------------------------------------------------------9) Evaluasi Teknis: -------------------------------------------------------b) Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur, dengan ketentuan sebagai berikut: -------------------------------------(2)

penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila: -----------------------------------------------------------(e) personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan

pekerjaan

sesuai

dengan

organisasi

pelaksanaan yang diajukan; ------------------------------------b) Daftar Personil Inti Perseroan Terbatas (PT) peserta Tender Paket Pekerjaan -Peningkatan Jalan Lingkar Bandara Tampa Padang (Lanjutan)

No.

1

2 3 4 5 6 7 8 9

NAMA PERUSAHAAN PT. LATANINDO GRAHA PERSADA PT. BUKIT BAHARI INDAH PT. HAKA UTAMA PT. USAHA SUBUR SEJAHTERA PT. TUJU WALI WALI PT. ANUGERAH KARYA AGRA SENTOSA PT. NINDYA KARYA PT. TUNAS TEKNIK SEJATI PT. PASSOKORANG

GENERAL SUPERINTENDENT

HIGHWAY ENGINEER

QUANTITY ENGINEER

QUALITY ENGINEER

EZER WATTILETTE, ST.

RIZAL, ST.

RIDJAJANI MUKTIADJI, ST.

RULIANT ARTHUR, ST.

ABDUL HAFID, ST.

MUH. ASWIN ARSYAD, ST

MUSTAKIM, ST

M. AFDHAL,ST.

-

-

-

-

Ir. STEVY THIORITZ

MUH. GUNTUR, ST.

Ir. MOCHAMMAD ALWI SESE

Ir. PETRUS UCE WIJAYA

Ir. SUDARLI CHRISTIAN WAHYUDI, ST. Ir. IGA KERTA YOGA EFRAIN MUSA, ST. Ir. HAMSIJAR ILHAM

EKO BUDI SULISTIYO, ST. GUSTA R. ISMUNANDAR, ST. DARWIN ROINDHA, ST. Ir. M. RAMLI RIDA Ir. MUBASYSYR

halaman 46 dari 289

ARIFUDDIN, BE. MUHAMMAD HAFIZ, ST. Ir. WATEMAS IBRAHIM H. AMBO, ST ABDUL LATIF KASIM, ST.

ANDI IRWAN WAHID, ST. TONY SUHARYADI, A.Md. Ir. HANI DONI HUSADA ELLISA RETTE HIDAYAT RAHMAT, ST.

SALINAN a) Daftar Personil Inti Perseroan Terbatas (PT) peserta Tender Paket Pekerjaan --------------------------------------------------------------------------Pelebaran Jalan Kalukku – Salubatu I

No.

NAMA PERUSAHAAN


1


ABDUL HAFID, ST.

2

3

4 5

6

7 8 9

PT. PUTRA JAYA PT. LATANINDO GRAHA PERSADA PT. APHASKO UTAMAJAYA

PT. NUGROHO LESTARI

QUALITY ENGINEER

MUSTAKIM, ST

M. AFDHAL,ST.

Ir. AUSTINA SUYOUTI

MUHAMMAD SAFAAT, ST.

LIBERTY SUJARTI, ST. EZER WATTILETTE, ST.


RULIANT ARTHUR, ST.

RIZAL, ST.

RUSTAM MANAN, ST RIDWAN SHOLIANTO, ST.

Ir. ABDUL SAMAD

ANSARULLAH, ST.

HERY PURWANTO

Ir. LINGGO SARDJONO

Ir. KUSNADI

PT. SABAR JAYA PRATAMA PT. ANUGERAH KARYA AGRA SENTOSA PT. WASKITA KARYA

QUANTITY ENGINEER

MUHAMMAD ASWIN ARSYAD, ST BAHARUDDIN JANUDDIN, ST.

ERIK THOMAS, ST.

PT. WIDYA SATRIA

HIGHWAY ENGINEER

JUNAIDI, ST.

TAUFIK INDRA GUNAWAN, ST.

CHRISTIAN WAHYUDI, ST.

RADEN ANDRI EKAWATI, BE.

Ir. MUHAMMAD INDRAYANA

Ir. DWI PRATIKNO

AGUS SANTOSO, ST.

SLAMET, ST.

TJANG HARYANTO CAHYADI, ST. GUSTA R. ISMUNANDAR, ST. Ir. RINI SEKARAJI DANIEL CHANDRA WIJAYA, ST.

NATANIEL ANDIN SOLLA TONY SUHARYADI, A.Md. Ir. PUJI SANTOSO I GUSTI AGUNG KETUT, S.ST.

b) Daftar Personil Inti Perseroan Terbatas (PT) peserta Tender Paket Pekerjaan --------------------------------------------------------------------------Pelebaran Jalan Kalukku – Salubatu II

No.

1 2

3

NAMA PERUSAHAAN PT. BUKIT BAHARI INDAH PT. PUTRA JAYA PT. LATANINDO GRAHA PERSADA

4

PT. WIDYA SATRIA

5

PT. NUGROHO LESTARI

6 7

PT. WASKITA KARYA PT. USAHA SUBUR


HIGHWAY ENGINEER

QUANTITY ENGINEER

QUALITY ENGINEER

MUSTAKIM, ST

M. AFDHAL,ST.

MUHAMMAD SAFAAT, ST.

Ir. AUSTINA SUYOUTI

BAHARUDDIN JANUDDIN, ST.

MUH. ASWIN ARSYAD, ST LIBERTY SUJARTI, ST.

EZER WATTILETTE, ST.


RULIANT ARTHUR, ST.

RIZAL, ST.

Ir. KUSNADI

RIDWAN SHOLIANTO, ST.

HERY PURWANTO

Ir. LINGGO SARDJONO

AGUS SANTOSO, ST.

SLAMET, ST.

Ir. MUHAMMAD INDRAYANA

Ir. DWI PRATIKNO MUH. GUNTUR, ST.

ABDUL HAFID, ST.

Ir. STEVY THIORITZ

halaman 47 dari 289

DANIEL CHANDRA WIJAYA, ST. Ir. RINI SEKARAJI Ir. MOCHAMMAD ALWI SESE

I GUSTI AGUNG KETUT, S.ST. Ir. PUJI SANTOSO Ir. PETRUS UCE WIJAYA

SALINAN SEJAHTERA 8

PT. PASSOKORANG

Ir. YUDI SANTOSO

LA ODE ALI KASIM, ST.

ANANTO, ST.

9

PT. NINDYA KARYA

ALEX HENDRA, ST.

Ir. EKO KISWANTO

ABDUL KAHAR USMAN, ST.

PURNA N. YONATHAN, ST. WIWIK SUSANTO, ST.

c) Daftar Kepemilikan Perseroan Terbatas (PT) peserta Tender Paket Pekerjaan --------------------------------------------------------------------------Pelebaran Jalan Baras – Karossa

No.

NAMA PERUSAHAAN


1


ABDUL HAFID, ST.

2

3

4 5

6

7 8

PT. PUTRA JAYA PT. LATANINDO GRAHA PERSADA PT. APHASKO UTAMAJAYA

QUALITY ENGINEER

MUSTAKIM, ST

M. AFDHAL,ST.

BAHARUDDIN JANUDDIN, ST.

MUH. SAFAAT, ST.

Ir. AUSTINA SUYOUTI EZER WATTILETTE, ST.


RULIANT ARTHUR, ST.

RIZAL, ST.

RUSTAM MANAN, ST RIDWAN SHOLIANTO, ST.

Ir. ABDUL SAMAD

ANSARULLAH, ST.

HERY PURWANTO

Ir. LINGGO SARDJONO NATANIEL ANDIN SOLLA

Ir. KUSNADI

PT. SABAR JAYA PRATAMA PT. ANUGERAH KARYA AGRA SENTOSA PT. WASKITA KARYA

QUANTITY ENGINEER

MUHAMMAD ASWIN ARSYAD, ST LIBERTY SUJARTI, ST.

ERIK THOMAS, ST.

PT. WIDYA SATRIA

HIGHWAY ENGINEER

JUNAIDI, ST.

TAUFIK INDRA GUNAWAN, ST.

TJANG HARYANTO CAHYADI, ST.

Ir. KUSYANTORO

SRI ANANTO, ST.

ARY MOCH. KHAMZAD, ST.

Ir. BAYU ARYANTO

Ir. DWI PRATIKNO

Ir. FAKIH USMAN

FATACH KOMAR DJAUHARI, ST. Ir. TRI MULYO WIBOWO

d) Daftar Kepemilikan Perseroan Terbatas (PT) peserta Tender Paket Pekerjaan --------------------------------------------------------------------------Pelebaran Jalan Topoyo – Barakang

No.

NAMA PERUSAHAAN


HIGHWAY ENGINEER

QUANTITY ENGINEER

QUALITY ENGINEER

1


ABDUL HAFID, ST.

MUHAMMAD ASWIN ARSYAD, ST

MUSTAKIM, ST

M. ABDAL,ST.

2


ERIK THOMAS, ST.

Ir. ABDUL SAMAD

RUSTAM MANAN, ST

Ir. LELYAN SOFYAN MUBARUN

3


Ir. STEVY THIORITZ

MUHAMMAD GUNTUR, ST.

Ir. MOCHAMMAD ALWI SESE

Ir. PETRUS UCE WIJAYA

4

PT. KARYA JASA

Ir. MUHAMMAD SABRI R.

MUHAMMAD SYARIF, ST.

HARTONO, ST.

AHMAD MUHIDDIN AMURI, ST.

halaman 48 dari 289

SALINAN 5 6

7

8

9

PT. LILI INDAH PRIMA KARYA PT. KARYA MANDALA PUTRA PT. HUTAMA SURYA PERDANA PT. WIRATAMA KARYA NUGRAHA PT. ANUGERAH KARYA AGRA SENTOSA

Ir. ABDUL RASYID JAMALUDDIN, ST.

MUHLIAN NOOR, ST. NATAN MATANDE TOLANDA

IMRAN, ST.

KAMARUDDIN, ST.

BUDI DEWANTORO, ST.

IKA APRIANI, ST.

ADSIN GUNAWAN, ST.

JULIANUS TANDI SAU, ST.

SITI HAISAH, ST.

KAHARUDDIN, BE.

Ir. H. N. NARDJU JUNUS

M. AKBAR TAJUDDIN, ST.

SAPAR KAMARUDDIN, ST.

PAISAL HAMKA, ST.

Ir. KUSYANTORO

SRI ANANTO, ST.

ARY MOCH. KHAMZAD, ST.

FATACH KOMAR DJAUHARI, ST.

d) Bahwa berdasar pada ketentuan diatas, hasil evaluasi POKJA terhadap dokumen penawaran yang masuk, tidak ditemukan adanya Penggunaan Personil Perusahaan Lain Dalam Proses Tender ----------------------------------e)

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut, jelas POKJA dalam melakukan proses tender telah sesuai dengan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan

tidak melakukan

pelanggaran terhadap Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. ----------------------15.4. Tentang Pemilihan tender ------------------------------------------------------------------a) Bahwa sesuai dengan ketentuan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, POKJA tidak dapat memaksa sebuah perusahaan untuk memilih dalam mengikuti salah satu tender yang diadakan oleh Pemerintah dalam hal ini Tender Pekerjaan Jalan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makasar, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012; --------------b) Bahwa Evaluasi yang dilakukan oleh POKJA didasarkan pada LAMPIRAN III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga setiap peserta tender yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan tersebut diatas maka peserta tender dinyatakan gugur; -------------15.5. Tentang kelengkapan dokumen penawaran --------------------------------------------a) Bahwa untuk mengetahui kelengkapan dokumen penawaran yang diserahkan oleh peserta tender, telah diatur dalam LAMPIRAN III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga setiap peserta tender yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai ketentuan tersebut diatas maka peserta tender dinyatakan gugur;--------------------------

halaman 49 dari 289

SALINAN b) Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, POKJA baru mengetahui apakah dokumen penawaran peserta tender tersebut memenuhi syarat atau tidak setelah dilakukan evaluasi oleh POKJA; -----------------------------------------c) Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut, jelas POKJA dalam melakukan proses tender telah sesuai dengan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan

tidak melakukan

pelanggaran terhadap Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. --------------------15.6. Tentang Metode Pelaksanaan -------------------------------------------------------------a) Bahwa Format Metode Pelaksanaan dalam Dokumen Penawaran oleh masing-masing Peserta kepada POKJA tidak diatur dalam PERPRES RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; ------------b) Bahwa dengan demikian dalam Dokumen Lelang Format Metode Pelaksanaan juga tidak diatur; -----------------------------------------------------c) Bahwa

POKJA

hanya

melakukan

evaluasi

terhadap

pemenuhan

persyaratan substansi yang ditetapkan dalam Dokumen Penawaran sehingga yang menjadi fokus evaluasi POKJA adalah penguasaan setiap peserta lelang terhadap dokumen penawaran yang diberikan sehingga dapat diyakini setiap peserta lelang dapat menyelesaikan pekerjaan; --------d) Bahwa adapun bila hasil temuan KPPU terhadap format metode pelaksanaan ditemukan sama, tidak menjadi bahan evaluasi POKJA karena evaluasi terhadap format tersebut tidak diatur dalam PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; e) Bahwa referensi yang digunakan POKJA dalam evaluasi Format Metode Pelaksanaan adalah sebagai berikut :---------------------------------------------DASAR PERATURAN : - PERPRES RI No. 54 Tahun 2010 tentang PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHAN Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi B. Pelaksanaan 1. Pelelangan Umum secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur f. Evaluasi Penawaran 9) Evaluasi Teknis c) evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur, dengan ketentuan sebagai berikut : (1) ......................... (2) penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila : Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam Dokumen

halaman 50 dari 289

SALINAN Pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan. DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PASCA KUALIFIKASI KONTRAK GABUNGAN LUMPSUM DAN HARGA SATUAN UNTUK KONTRAK TAHUN TUNGGAL BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Pembukaan dan Evaluasi Penawaran 30. Evaluasi Penawaran 30.11 Evaluasi Teknis a. ... b. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan : 1) ... 2) penilaian persyaratan teknis minimal dilakukan terhadap : a) metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan termasuk pengendalian terhadap risiko K3. Metode pelaksanaan dilengkapi metode kerja untuk jenis-jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang atau pekerjaan sementara yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan penawar untuk melaksanakan pekerjaan, misalnya : (1) Pembuatan saluran pengelak (diversion channel) (2) Pengeringan tempat pekerjaan (dewatering / unwatering) yang berat; (3) Pembuata konstruksi pengaman (protection construction); (4) Pengaturan lalu lintas ( Traffic managemenet). Yang diteliti dalam evaluasi metode pelaksanaan adalah tahapan dan cara pelaksanaan yang menggambarkan pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai dengan akhir dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis. f) Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut, jelas POKJA dalam melakukan proses tender telah sesuai dengan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan tidak melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. --------------------15.7. Tentang informasi komputer --------------------------------------------------------------a) Bahwa terhadap LDP KPPU halaman 48 Paragraf 2 perlu untuk disampaikan bahwa berdasar ketentuan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, POKJA tidak diberikanan wewenang dan tugas untuk melakukan evaluasi sampai pada nama computer penyimpanan, kapan tanggal pencetakan dan kapan tanggal penyimpanan; --------------------------------------------------------------------------

halaman 51 dari 289

SALINAN b) Bahwa dalam evaluasi tender, POKJA hanya berwenang melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh peserta tender, sebagaimana pula diatur dalam dalam LAMPIRAN III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; ----------------------------c) Bahwa oleh karena POKJA hanya melaksanakan ketentuan sesuai dalam LAMPIRAN III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, PERPRES Nomor 54 Tahun 2010, maka hal tersebut jelas bukan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. --------------------15.8. Tentang Koreksi Aritmatika --------------------------------------------------------------a) Bahwa POKJA telah melakukan evaluasi terhadap Koreksi Aritmatika dengan metoda yang telah di tetapkan PERPRES RI No. 54 Tahun 2010 tentang PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHAN, sebagai berikut :--------------------------------------------------------------------------------i) Volume pekerjaan ii) Kesalahan perkalian dan penjumlahan b) Bahwa Dari

hasil

evaluasi

tersebut, POKJA

telah

melakukan

penyesuaian/ pembetulan terhadap butir 1) a dan b di atas, sehingga dimungkinkan terhadap hasil penawaran Peserta Pelelangan dapat lebih tinggi ataupun lebih rendah dari Harga Penawaran sebelumnya; -------------c) Bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam PERPRES RI No. 54 Tahun 2010 tentang PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHAN tidak diatur tentang pelaksanaan klarifikasi atas kesalahan ataupun perubahan sebagaimana hasil koreksi aritmatika oleh POKJA;---------------d) Referensi

yang digunakan POKJA dalam evaluasi Format

Metode

Pelaksanaan adalah sebagai berikut : ---------------------------------------------PERPRES RI No. 54 Tahun 2010 tentang PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAHAN Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi B. Pelaksanaan 1. Pelelangan Umum secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur g. Evaluasi Penawaran 1) Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik untuk dengan ketentuan : a) Volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; b) Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka halaman 52 dari 289

SALINAN dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; dan c) Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga satuan tetap dibiarkan kosong 2) Hasil Koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula. DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PASCA KUALIFIKASI KONTRAK GABUNGAN LUMPSUM DAN HARGA SATUAN UNTUK KONTRAK TAHUN TUNGGAL BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran 30. Evaluasi Penawaran 30.2 Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan : a. ... b. Bagian Kontrak Harga Satuan Koreksi aritmetik dilakukan sebagai berikut : 1. Volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen pengadaan; 2. Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah. Sehubungan dengan penjelasan tersebut diatas, maka POKJA tidak melakukan

klarifikasi

terhadap

hasil

Koreksi

aritmatik

yang

mengakibatkan perubahan harga penawaran menjadi lebih tinggi atau lebih rendah sehingga dapat merubah peringkat dari peringkat semula. d) Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut, jelas POKJA dalam melakukan proses tender telah sesuai dengan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan tidak melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. 16.

Menimbang bahwa Terlapor III menyerahkan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Majelis Komisi, yang pada pokoknya sebagai berikut : (vide bukti T.3) ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------16.1. Tentang Dugaan yang Premateur; --------------------------------------------------------16.1.1. Bahwa Laporan Investigator mengenai adanya dugaan Pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999, menurut Terlapor III telah diajukan secara premateur. Oleh karena, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia

halaman 53 dari 289

SALINAN Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 81 ayat (1) huruf b, telah diatur secara tegas mengenai urutan proses, tata cara dan seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa yang juga memberikan ruang bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan atas rangkaian, proses, tata cara dan/atau seluruh kegiatan untuk mengajukan Sanggahan Lelang jika ada pihak yang merasa dirugikan, yaitu jika terdapat “rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat…”; ----16.1.2. Bahwa dengan demikian, Laporan yang sudah diajukan oleh Investigator sedangkan proses Sanggahan Lelang belum pernah diperiksa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 untuk menemukan adanya “rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat”, kiranya merupakan Laporan Atas Dugaan yang masih teramat premateur untuk dikatakan telah timbul akibat “terjadinya persaingan yang tidak sehat”. ------------------------------16.2. Tentang Dugaan Persekongkolan; --------------------------------------------------------16.2.1. Bahwa sebelum membantah hal tersebut, maka amat penting kiranya diketahui terlebih dahulu unsur “persekongkolan” dalam sebuah aturan perundang-undangan, karena pemenuhan kata inilah yang kemudian dapat menggiring seseorang untuk menerima sanksi dari ketentuan suatu undang-undang. Sehingga penggunaan kata “persekongkolan” ini tentunya tidak dapat begitu saja dengan mudahnya digunakan atau diucapkan terhadap diri seseorang atau badan hokum; -----------------------16.2.2. Bahwa berdasarkan teori ilmu hukum, kata “persekongkolan” adalah berasal dari bahasa belanda “samen-werking” atau “medeplechting” . Untuk dapat menentukan adanya medeplechting (persekongkolan) maka tidak semudah yang dilakukan oleh Tim Investigator, yaitu hanya berdasarkan asumsi Tim Investigator karena adanya “kesamaankesamaan” dan “kemiripan-kemiripan” pada dokumen penawaran. Sebab kesamaan dan kemiripan dokumen bukanlah hal terlarang menurut undang-undang, bisa saja timbul secara tidak sengaja atau bahkan bisa juga disengaja tanpa ada maksud untuk bersekongkol mengenai content (isi) penawaran tersebut satu sama lain; ----------------------------------------16.2.3. Bahwa untuk menentukan adanya medeplechting (persekongkolan) maka terlebih dahulu mutlak harus terbukti adanya peristiwa hukum mengenai: i) adanya motif atau maksud diantara para pelaku (intellectual daader); ii) siapa pihak yang membantu (medeplechen); halaman 54 dari 289

SALINAN iii) siapa yang dibantu (mededaader); iv) siapa pihak yang melakukan (doen-plechen); v) dengan cara apa dilakukan (straafbarfeit); vi) apa akibat yang ditimbulkan. 16.2.4. Bahwa jika sudah berkeyakinan bahwa telah terjadi persekongkolan, maka Tim Investigator seharusnya telah menemukan adanya serangkaian peristiwa melanggar hukum di atas yang secara nyata dan jelas, bukan hanya berasal dari adanya “kesamaan-kesamaan” dan “kemiripankemiripan” pada dokumen penawaran, yang notabene tidak dilarang oleh undang-undang; --------------------------------------------------------------------16.2.5. Bahwa lebih fatal lagi, Tim Investigator sama sekali tidak dapat menyimpulkan dimana hubungan sebab-akibatnya, adanya “kesamaankesamaan” dan “kemiripan-kemiripan” pada dokumen penawaran sehingga dapat menjadi faktor penentu menang atau tidaknya suatu perusahaan terhadap perusahaan peserta tender lainnya (yang jumlahnya melebihi jumlah para terlapor); --------------------------------------------------16.2.6. Darimana

asalnya

hingga

Tim

Investigator

menduga

adanya

“persekongkolan” untuk memenangkan tender, jika yang bersekongkol (quod-non) hanyalah 8 (delapan) perusahaan. Sedangkan peserta tender adalah berjumlah sebagai berikut: -----------------------------------------------i) Paket Jalan Lingkar Tampa Padang diikuti oleh 56 perusahaan; ii) Paket pelebaran Jalan Topoyo-Barakang diikuti oleh 46 perusahaan; iii) Paket pelebaran Jalan baras-Karossa diikuti oleh 59 perusahaan; iv) Paket pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu I diikuti oleh 60 perusahaan; v) Paket pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu II diikuti oleh 60 perusahaan. 16.2.7. Bahwa jika PT. Passokorang diduga bersekongkol untuk memenangkan tender Paket Jalan Lingkar Tampa Padang yang semula diminati oleh 56 Perusahaan, mengapa Tim Investigator tidak menguraikan cara bagaimana yang dilakukan oleh PT. Passokorang sehingga 55 perusahaan lainnya tidak mendaftar atau tidak lulus atau tidak menang? Apakah hanya karena dokumen yang mirip atau pemegang saham yang punya hubungan kekeluargaan sampai 55 perusahaan bisa mengalah? Mustahil. 16.2.8. Oleh karenanya, Terlapor III memohon agar Tim Investigator benarbenar

dapat

membuktikan

secara

sungguh-sungguh

adanya

persekongkolan yang nyata menurut hukum (bukan dari asumsi) yang mengakibatkan Para Terlapor dapat memenangkan tender tersebut. Jika tidak dapat dibuktikan adanya hubungan kausalitas tersebut, maka halaman 55 dari 289

SALINAN sungguh celaka negara ini jika akhirnya KPPU kemudian menjatuhkan sanksi hukum yang berasal bukan dari proses dan adanya fakta hukum, melainkan hanya didasari oleh asumsi subyektif dari Tim Investigator belaka. -------------------------------------------------------------------------------16.3. Tentang Adanya Kesamaan Format Dokumen Penawaran ---------------------------16.3.1. Bahwa jika terdapat kesamaan format dokumen penawaran, namun isi (content) dari komponen harga/nilai pekerjaan tidak ada yang sama. Terlebih lagi bahwa untuk pekerjaan tersebut, maka tentu urutannya sama pula. Sehingga jika format disusun berdasarkan urutan pekerjaan, maka bukan hal yang aneh jika formatnya memiliki kesamaan antara perusahaan yang satu dengan lainnya. Yang perlu diperiksa oleh Majelis Komisi apakah benar dan terbukti bahwa kesamaan format tersebut terjadi karena nyata-nyata terdapat fakta bahwa diatur oleh orang-orang yang sama (intellectual daader)? Sebab jika tidak, maka dimana letak persekongkolan itu?; ---------------------------------------------------------------16.3.2. Bahwa adanya kesamaan format bisa saja terjadi karena personil dari perusahaan-perusahaan Terlapor pernah mengikuti pelatihan-pelatihan jasa konstruksi yang diadakan instansi terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum R.I. atau organisasi pengusaha jasa konstruksi. Sehingga pelatihan yang tujuannya mendorong penyeragaman format penyusunan dokumen penawaran diantara perusahaan sejenis, tentu outputnya berupa “kesamaan-kesamaan” atau “kemiripan-kemiripan” sebagaimana dinyatakan oleh Tim Investigator. Namun lagi-lagi bukan berarti “sama atau mirip” berarti “telah bersekongkol”; ---------------16.3.3. Bahwa dugaan Tim Investigator tersebut sama sekali tidak beralasan dan tidak didasari oleh adanya fakta-fakta hukum yang nyata. ------------------16.4. Tentang Adanya Kesamaan Dokumen Softcopy ---------------------------------------16.4.1. Bahwa mengingat jarak antara tempat kedudukan para Terlapor yaitu di Kota Makassar, dengan Kota Mamuju tempat dilakukannya proses pengadaan barang/jasa, maka tentu kita harus memeriksa dengan cermat terlebih dahulu, apakah terlarang oleh undang-undang jika perangkat komputer yang digunakan kebetulan komputer yang sama (saling meminjam peralatan pengetikan atau menggunakan komputer yang direntalkan)?; -----------------------------------------------------------------------16.4.2. Bahwa kesamaan unit komputer dan kesamaan tanggal pencetakan terakhir

kali,

tentu

tidak

serta

merta

membuktikan

adanya

persekongkolan tersebut. Melainkan Tim Investigator harus benar-benar halaman 56 dari 289

SALINAN dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa dokumen penawaran dibuat oleh orang yang sama dan memiliki maksud untuk mengatur dokumen penawaran itu. Selain daripada itu, maka sama saja mengatakan seorang mahasiswa telah melakukan plagiat hanya karena alat yang digunakan sama. Padahal kesamaan itu bisa saja terjadi oleh berbagai sebab yang tidak terlarang oleh undang-undang. -------------------16.5. Tentang Adanya Hubungan Antar Perusahaan dan Conflict of Interest ------------16.5.1. Bahwa Amat naif kiranya kesimpulan Tim Investigator, bahwa telah terjadi “persekongkolan” akibat adanya keterkaitan orang-orang yang duduk selaku pemegang saham atau komisaris (naturlijke persoon) antara satu perusahaan (recht persoon) dengan perusahaan lainnya; ---------------16.5.2. Bahwa amat jelas dalam hukum perdata, pembedaan antara orang dan badan hukum tersebut. Dimana tidak dapat diidentikkan sama sekali antara perbuatan orang dengan perbuatan badan hukum; --------------------16.5.3. Bahwa dalam perkara ini, Tim Investigator serta merta langsung menyimpulkan adanya persekongkolan tersebut hanya karena adanya hubungan kekeluargaan antara pemegang saham yang satu dengan lainnya. Setiap orang tidak dapat didentikkan telah melakukan perbuatan yang sama, walaupun itu dilakukan oleh orang lain, hanya karena kebetulan ia bersaudara. Sebab dalam penegakan hukum dimanapun juga, termasuk penegakan hukum yang ditegakkan oleh KPPU ini, semuanya tunduk pada asas hukum Nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua proporia (tak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain); -------------------------------------------------------16.5.4. Bahwa jika asumsi Tim Investigator yang digunakan, maka bagaimana dengan kepemilikan saham jutaan orang-orang dalam suatu perusahaan terbuka (Tbk) yang sama, berarti perusahaan lain dimana mereka sebagai pemegang saham sudah tidak bisa lagi ikut lagi tender apapun yang ada pesertanya juga pemegang saham di perusahaan Tbk yang sama?; --------16.5.5. Bahwa mohon agar Tim Investigator mengungkapkan fakta hukum yang nyata-nyata menerangkan adanya maksud dan perbuatan untuk bersekongkol, bukan dengan mereka-reka hubungan darah antara orang per orang, sedangkan menjadi subyek dalam pemeriksaan ini adalah badan hukum bukan orang. Sebab sungguh fatal akibatnya, jika asumsi seperti Tim Investigator yang digunakan, maka seorang calon presiden halaman 57 dari 289

SALINAN tidak akan pernah lulus berkas jika ternyata ia bersaudara atau mempunyai anak seorang pencopet; --------------------------------------------16.5.6. Bahwa tidak benar sama sekali bahwa perkara ini ada kaitannya dengan kepemilikan saham seseorang di Hotel Clarion Makassar (akan kami buktikan kelak); --------------------------------------------------------------------16.5.7. Bahwa Secara bertentangan, Tim Investigator telah menyatakan sendiri pada halaman 32 Laporannya, bahwa PT. Passokorang dan PT. Aphasko menghindari konflik kepentingan, dengan tidak mengikuti tender yang sama. ---------------------------------------------------------------------------------16.6. Tentang Koreksi Aritmatika ---------------------------------------------------------------16.6.1. Bahwa Koreksi Aritmatika tidak lain adalah pembetulan, perbaikan atau pemeriksaan atas perhitungan komponen harga yang ditawarkan. Sebagai pembanding koreksi adalah komponen harga perkiraan sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh PPK. Sehingga jikalaupun ada koreksi atas perhitungan

antara

dokumen

penawaran

dengan

dokumen

pemilihan/lelang, namun tidaklah serta merta membuktikan adanya persekongkolan horizontal diantara Para Terlapor. ---------------------------17.

Menimbang bahwa Terlapor Terlapor IV menyerahkan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Majelis Komisi, yang pada pokoknya sebagai berikut : (vide bukti T.IV) ; ------------------------------------------------------------------------------------17.1. Tentang Laporan Dugaan yang Premateur; ---------------------------------------------17.1.1. Bahwa regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah dengan jelas dan tegas mengatur segala hal ihwal mengenai proses, tata cara dan/atau seluruh kegiatan

untuk

memperoleh

Barang/Jasa

oleh

Kementerian/

Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa (vide Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 tahun 2012); ----------------------------17.1.2. Bahwa di dalam regulasi tersebut, juga memberikan ruang bagi pihakpihak yang merasa dirugikan atas rangkaian, proses, tata cara dan/atau seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa tersebut; -------------------17.1.3. Bahwa Ruang bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan ini disebut sebagai “Sanggahan Lelang” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 tahun 2012, yaitu: halaman 58 dari 289

SALINAN “Pasal 81 (1) Peserta pemilihan yang memasukan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan: a. penyimpangan... dst; b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat...” 17.1.4. Bahwa seharusnya Pelapor (yang hingga kini tidak kami ketahui) menggunakan ruang yang disediakan ini untuk menguji kebenaran atas dugaan adanya persaingan yang tidak sehat diantara sesama peserta lelang; --------------------------------------------------------------------------------17.1.5. Bahwa Pelapor belum menggunakan “ruang” ini, sehingga pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) in casu Tim Investigator belumlah saatnya atau prematur. Sehingga adalah berdasar dan beralasan hukum untuk menghentikan proses pemeriksaan ini atau setidak-tidaknya menyatakan Laporan Pelapor belum saatnya diperiksa. ----------------------------------------------------------------------------17.2. Tentang Dugaan Adanya Persekongkolan Horizontal; --------------------------------17.2.1. Bahwa

dari

Kesimpulan

dan

Rekomendasi

Tim

Investigator,

sebagaimana yang telah dibacakan pokok-pokoknya pada persidangan Majelis Komisi pada tanggal 28 Oktober 2013 yang lalu (vide halaman 54 Laporan Dugaan Pelanggaran) telah sampai pada kesimpulan bahwa terdapat dugaan pelanggaran ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X; ---------------------------------------------------------------------17.2.2. Bahwa prinsip pembuktian dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan sebagai The Rule of Reason atau suatu tindakan memerlukan pembuktian dalam menentukan ada tida knya Dugaan Persekongkolan Dalam Pelelangan; -----------------------------------------------------------------17.2.3. Bahwa kesimpulan Tim Investigator atas adanya dugaan persekongkolan horizontal hanya didasarkan pada fakta sumir berupa: -----------------------i)

Koreksi Aritmatika (vide halaman 27 s/d halaman 29 Laporan Dugaan Pelanggaran);

ii) Hubungan Antar Perusahaan (vide halaman 29 s/d halaman 32 Laporan Dugaan Pelanggaran); iii) Menghindari Konflik Kepentingan (vide halaman 32 s/d halaman 35 Laporan Dugaan Pelanggaran); halaman 59 dari 289

SALINAN iv) Kesamaan Format Metode Pelaksanaan (vide halaman 35 s/d halaman 45 Laporan Dugaan Pelanggran). 17.2.4. Bahwa fakta sumir tersebut diatas tidaklah serta merta dapat membuktikan adanya persekongkolan horizontal diantara Para Terlapor. Sehingga kesimpulan yang diambil oleh Tim Investigator sekedar menghubung-hubungkan kesamaan format metode pelaksanaan dengan adanya hubungan kekerabatan diantara pengurus

perusahaan yang

mengikuti lelang, lalu selanjutnya berasumsi bahwa jika diantara Para Terlapor bertemu dalam suatu lelang, maka salah satu pihak akan mengalah untuk menghindar dari konflik kepentingan; ----------------------17.2.5. Atas kesimpulan berdasarkan fakta sumir tersebut, maka Terlapor IV dengan tegas menyangkali dan membantah adanya pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana kesimpulan Tim Investigator. -------------------------------------------------------------------17.3. Tentang Adanya Koreksi Aritmatika-----------------------------------------------------17.3.1. Bahwa dari uraian

Tim Investigator dalam dalam Laporannya atas

Dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mulai dari halaman 27 s/d halaman 29, sama sekali tidak ditemukan fakta yang adanya persekongkolan horizontal diantara Para Terlapor sebagaimana yang di simpulkan oleh Tim Investigator; ---------------------17.3.2. Bahwa apa yang terurai pada halaman 27 s/d halaman 29 semata-mata mengenai hitung-hitungan yang dilakukan oleh POKJA Pengadaan. Lagi pula Koreksi Aritmatika tidak lain adalah pembetulan, perbaikan atau pemeriksaan atas perhitungan komponen harga/biaya yang ditawarkan penyedia. Sebagai pembanding koreksi adalah komponen harga perkiraan sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh PPK. Atau dengan kalimat sederhana, Koreksi Aritmetika adalah proses mencocokkan antara dokumen penawaran dengan dokumen pemilihan/lelang; -------------------------------17.3.3. Bahwa Dari uraian bantahan Terlapor IV tersebut di atas, jelas bahwa tidak ada hubungan antara koreksi aritmatika dengan dugaan pelanggaran Pasal

22

Undang-undang

Nomor

5

Tahun

1999

mengenai

persekongkolan horizontal. Jika pun ada koreksi/pembetulan atas perhitungan antara dokumen penawaran Terlapor IV dengan dokumen pemilihan/lelang, namun tidaklah serta merta membuktikan adanya persekongkolan horizontal diantara Para Terlapor; ----------------------------

halaman 60 dari 289

SALINAN 17.3.4. Bahwa oleh karena pada uraian mengenai Koreksi Aritmatika tidak ditemukan fakta dan bukti yang menyakinkan adanya dugaan persekongkolan horizontal antara Terlapor IV dengan Para Terlapor lainnya, maka adalah adil dan berdasar hukum untuk mengenyampingkan serta tidak menilai kesimpulan laporan Tim Investigator termaksud. -----17.4. Tentang Hubungan Antar Perusahaan ---------------------------------------------------17.4.1. Bahwa hal yang paling mudah untuk mencocok-cocokkan adanya persekongkolan horizontal diantara Para Terlapor adalah dengan berupaya menguraikan hubungan pengurus perusahaan yang menjadi terlapor dalam perkara ini; ---------------------------------------------------------------------------17.4.2. Bahwa fakta antara Heriyanto Tanto yang merupakan Direktur Utama dari PT. Aphasko Utamajaya dengan Willianto Tanta yang merupakan pemegang saham mayoritas di PT. Passokkorang terdapat hubungan sedarah memang tidak dapat dibantah. Demikian pula hubungan sedarah antara

Heriyanto Tanto, Willianto Tanta dengan Arifin Tanto yang

merupakan pemegang saham di dalam PT. Aphasko Utamajaya. Sebab pengingkaran terhadap hubungan sedarah adalah perbuatan pidana (vide Pasal 277 KUHPidana). Namun untuk menilai adanya persekongkolan horizontal diantara orang-orang yang disebut terakhir ini, tidaklah dapat dengan menggunakan pendekatan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Melainkan dengan Undang-undang yang khusus mengatur tentang badan usaha berbentuk badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham (vide Paragraf ke-3 Penjelasan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007). Sebab orangorang yang disebutkan namanya tersebut, tidak lain hanyalah salah satu organ di dalam suatu badan hukum berbentuk perseroan, dimana kewenangan dan tanggungjawabnya dibatasi oleh undang-undang (vide Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5 dan angka 6 serta Pasal 3 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007); -------------------------------------------------17.4.3. Bahwa Heriyanto Tanto, Willianto Tanta dan Arifin Tanto tidak dapat mengatur-atur suatu perseroan sesuai keinginan dan kehendaknya sematamata walaupun diantara mereka terjalin pertalian darah. Walaupun Arifin Tanto merupakan ayah dari Willianto Tanta, namun bukan berarti bahwa Arifin Tanto dapat mengatur/intervensi urusan internal PT. Passokkorang. Bahkan Willianto Tanta sendiri tidak dapat mengatur urusan operasional halaman 61 dari 289

SALINAN PT. Passokkorang sebab

Willianto Tanta hanyalah salah seorang

pemegang saham dalam perusahaan tersebut, bukan Direksi. Demikian pula sebaliknya, Willianto Tanta tidak dapat meng-intervensi pengurusan PT. Aphasko Utamajaya walaupun diperusahaan tersebut ada Ayah dan Adik kandungnya sebagai pengurus; ---------------------------------------------17.4.4. Bahwa seorang Willianto Tanta tidaklah berarti apa-apa di dalam keseharian

operasional

perseroan

PT.

Passokkorang

walaupun

kedudukannya selaku salah seorang pemegang saham (yang dalam laporan Tim Investigator disebutkan sebagai pemegang saham mayoritas). Willianto Tanta barulah “berarti” pada saat dilakukannya RUPS, dimana jumlah saham yang dikuasainya berbanding dengan suara yang dimilikinya (vide Pasal 84 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007), atau dengan bahasa mudahnya, RUPS sebagai salah satu organ perseroan dimana didalamnya terdapat Willianto Tanta sebagai salah satu pemegang saham; --------------------------------------------------------------------------------17.4.5. Bahwa demikian pula dengan Heriyanto Tanto yang kedudukannya dalam PT. Aphasko Utamajaya selaku Direktur Utama yang artinya bahwa Heriyanto Tanto tidak lebih hanya sebagai pengurus yang mengurusi operasional perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan (vide pasal 92 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007).

Heriyanto Tanto dalam kedudukannya selaku Direktur

Utama PT. Aphasko Utamajaya tidak dapat memiliki kehendak dan/atau keinginan sendiri selain yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Putusan RUPS serta peraturan perundang-undangan; -------------------------17.4.6. Bahwa sama halnya dengan Arifin Tanto selaku pemegang saham dalam PT. Aphasko Utamajaya juga tidak mengelola perseroan dan tidak terlibat dalam urusan teknis perseroan (apalagi mengatur tender/proyek). Seorang pemegang saham hanya berwenang menentukan kebijakan dan langkah strategis dari suatu perseroan sesuai maksud dan tujuan perseroan, itupun dalam suatu forum rapat yang disebut sebagai RUPS. Diluar forum RUPS, Arifin Tanto tidak dapat menyatakan kehendak pribadinya, apalagi mengatur dan mengintervensi kewenangan Direksi;---------------------------17.4.7. Bahwa hal ini berbeda jika usaha tersebut berbentuk UD (usaha dagang) atau toko kelontong. Dimana bentuk usaha tersebut tidak membagi kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundanghalaman 62 dari 289

SALINAN undangan. Sehingga adalah tidak berdasar dan tidak logik apabila ketiga orang tersebut dapat saling meng-intervensi dan/atau mengatur-atur urusan internal dalam perusahaan yang berbentuk perseroan. Oleh karena tidak berdasar dan tidak logik menurut hukum, sehingga kesimpulan Tim Investigator patut untuk dikesampingkan; ---------------------------------------17.4.8. Bahwa jauh sebelum lahirnya undang-undang perseroan terbatas pertama kali, sejak jaman Belanda, suatu perusahaan yang modalnya terdiri atas saham/andil juga membagi kewenangan antara pengurus, pemodal dan pengawas dalam perusahaan tersebut; -------------------------------------------17.4.9. Bahwa dalam KUHDagang disebut dengan Naamloze Vennootschap (NV). Ketentuan dalam Pasal 36-56 KUHDagang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas ini kemudian dicabut semenjak terbitnya Undangundang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; -------------------17.4.10. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas mengenai kedudukan dan kewenangan orang-orang yang disebutkan namanya dalam Kesimpulan Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dalam kaitannya dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tersebut, maka kiranya pula fakta bahwa Terlapor IV PT. Aphasko Utamajaya membeli aspal dari Terlapor III PT. Passokkorang dalam pengerjaan proyek paket Baras – Karossa - quod non – haruslah dipandang dalam bingkai proses bisnis biasa. Dimana Terlapor III PT. Passokkorang selaku penjual dan Terlapor IV PT. Aphasko Utamajaya selaku membeli; --------------------------------------------------------------------17.4.11. Bahwa dalam kaitannya jual beli aspal tersebut, kedua perusahaan perseroan tersebut tidaklah salah dan melanggar peraturan perundangundangan. Jual beli yang dilakukan kedua perseroan tersebut murni didasarkan atas profit oriented; --------------------------------------------------17.4.12. Bahwa dari uraian Tim Investigator pada halaman 30 angka 5 sampai dengan angka 8, jelas terlihat bahwa Terlapor III PT. Passokkorang juga merupakan perusahaan penjual aspal. Dimana salah satu pembelinya adalah Terlapor IV PT.

Aphasko Utamajaya yang merupakan

perusahaan perseroan dan bukan bagian dari (anak perusahaan) PT. Passokkorang; ----------------------------------------------------------------------17.4.13. Bahwa kesimpulan Tim Investigator menyangkut adanya persekongkolan horizontal juga hanya bersandar pada fakta sumir akan adanya nama

halaman 63 dari 289

SALINAN personil yang sama dalam proses tender wilayah I, wilayah II dan tender APBN-P (vide halaman 31 huruf g Laporan Dugaan Pelanggaran); -------17.4.14. Bahwa fakta ini tidaklah dapat dijadikan dasar bahwa akibat kesamaan personil sehingga dengan sendirinya terjadi persekongkolan horizontal. Sebab ada fakta lain yang tidak disebutkan dan tidak didalami oleh Tim Investigator. Fakta dan kenyataan tersebut adalah bahwa:-------------------17.4.15. Proyek tersebut berada di daerah Sulawesi Barat, yang secara geografis berada + 400 km dari lokasi/kedudukan perusahaan para peserta lelang; -17.4.16. Sesama pengusaha jasa konstruksi tergabung dalam suatu wadah organisasi yang memungkinkan mereka saling mengenal bahkan akrab; -17.4.17. Kebiasaan para pengusaha jasa konstruksi untuk kumpul-kumpul selepas jam kantor. --------------------------------------------------------------------------17.4.18. Bahwa Dari fakta tersebut diatas, terungkap bahwa oleh karena jarak antara tempat kedudukan perusahaan peserta lelang yang pada umumnya di Makassar dengan tempat lelang yang berada di Kota Mamuju berjarak + 400 km, sehingga demi efisiensi waktu dan biaya, mereka meminta tolong kepada rekanan sesama pengusaha jasa konstruksi yang ikut dalam lelang tersebut agar mewakili perusahaan lain;------------------------17.4.19. Bahwa personil suatu perusahaan yang mewakili perusahaan lain ketika mendaftar, mengambil formulir bahkan menghadiri acara aanwijzing dalam dunia usaha adalah hal yang wajar, sebab adanya kendala jarak yang begitu jauh; -------------------------------------------------------------------17.4.20. Bahwa Kebiasaan berkumpul selepas jam kantor memungkin para pengusaha

jasa

konstruksi

saling

bertukar

informasi

mengenai

pelelangan. Disaat inilah biasanya mereka menitipkan agar personil yang dikirimkan untuk mendaftar dan mengambil formulir dilakukan hanya beberapa orang saja, guna menghemat biaya dan waktu; --------------------17.4.21. Bahwa fakta sumir mengenai kesamaan orang/personil yang disimpulkan oleh Tim Investigator sebagai adanya persekongkolan horizontal kiranya terbantah sudah ---------------------------------------------------------------------17.5. Tentang Konflik Kepentingan -------------------------------------------------------------17.5.1. Bahwa Tim Investigator membuat kesimpulan yang terlalu terburu-buru hanya dengan berdasarkan temuan bahwa apabila Terlapor IV PT. Aphasko Utamajaya mengikuti lelang pada proyek tertentu maka perusahaan lain akan menghindar. Pada proyek Paket Baras-Karossa

halaman 64 dari 289

SALINAN yang dimenangkan oleh Terlapor IV PT.

Aphasko Utamajaya, ada

perusahaan lain yang menawar lebih rendah akan tetapi gugur karena tidak memenuhi persyaratan.

Hal inilah

kemudian

oleh Tim

Investigator dianggap sebagai suatu kesengajaan untuk menghindari konflik kepentingan; ---------------------------------------------------------------17.5.2. Bahwa kesimpulan ini tidak berdasar, sebab tidak ada penyelidikan dan/atau investigasi yang mendalam mengenai kemampuan nyata dari perusahaan pesaing untuk bersaing dengan Terlapor IV PT. Aphasko Utamajaya; --------------------------------------------------------------------------17.5.3. Bahwa Untuk mengetahui kemampuan nyata dari pesaing (PT. Putra Jaya dan PT. Latanindo Graha Persada) diperlukan investigasi menyangkut kemampuan perusahaan tersebut dalam banyak hal, diantaranya SDM, peralatan serta pengalaman. Hal ini saja, tidak ditemukan uraian yang lengkap dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang dibuat Tim Investigator. Tidak ada hasil investigasi terhadap perusahaan persaing apakah memiliki tenaga ahli yang sama atau lebih baik dari tenaga ahli Terlapor IV PT.

Aphasko Utamajaya, tidak pula ditemukan hasil

investigasi apakah perusahaan pesaing tersebut memiliki peralatan yang sama atau bahkan lebih lengkap dari peralatan Terlapor IV PT. Aphasko Utamajaya, juga tidak terdapat uraian bahwa pengalaman perusahaan pesaing tersebut lebih panjang dari Terlapor IV PT. Aphasko Utamajaya; 17.5.4. Bahwa Dari 3 hal tersebut itu saja (belum lagi fariable yang lain), nampak bahwa kesimpulan yang diperoleh Tim Investigator didapatkan tidak dari suatu investigasi yang mendalam. Tim Investigator hanya melihat fakta bahwa ada perusahaan pesaing yang digugurkan padahal menawar lebih rendah dari Terlapor IV PT. Aphasko Utamajaya lalu kemudian berkesimpulan bahwa perusahaan yang kalah menghindar dari konflik kepentingan. ---------------------------------------------------------------17.6. Tentang Kesamaan Format Metode Pelaksanaan --------------------------------------17.6.1. Bahwa atas kesamaan format dalam metode pelaksanaan tidaklah dengan serta merta membuktikan adanya persekongkolan horizontal diantara Para Terlapor;-----------------------------------------------------------------------17.6.2. Bahwa Kesimpulan Tim Investigator menafikan fakta dan kenyataan bahwa: --------------------------------------------------------------------------------

halaman 65 dari 289

SALINAN 1) Ada pelatihan dari kementerian PU dalam membuat metode pelaksanaan yang senantiasa diikuti oleh para pengusaha jasa konstruksi; ---------------------------------------------------------------------2) Adanya wadah organisasi bagi pengusaha jasa konstruksi yang senantiasa mengadakan pelatihan dalam membuat dokumen lelang. -3) Bahwa secara garis besar, metode pekerjaan phisik atas suatu proyek jalan pastilah akan sama. Secara logika tidak mungkin ada pekerjaan phisik atas suatu proyek jalan yang dilakukan terbalik, misalnya dengan langsung mengaspal jalan tanpa terlebih dahulu dilakukan pemadatan lahan dengan sirtu (pasir dan batu); --------------------------4) Bahwa menyangkut hal-hal yang teknis, suatu pekerjaan phisik pastilah kurang lebihnya akan sama. Karena patokan ilmu yang dipergunakan pasti sama. Justru akan berbahaya jika patokan ilmu teknis yang akan dipergunakan bukan yang lazim. Sehingga kesimpulan Tim Investigator menyangkut adanya koordinasi antara Para Terlapor pada pelaksanaan proyek Paket Baras-Karossa yang mengarah pada persekongkolan horizontal sangat tidak berdasar dan beralasan hukum. -------------------------------------------------------------17.7. Tentang Kesamaan Dokumen Softcopy -------------------------------------------------17.7.1. Bahwa Sebagaimana telah diuraikan pada dalil bantahan Terlapor IV PT. Aphasko Utamajaya sebelumnya bahwa ada fakta dan kenyataan yang tidak didalami oleh Tim Investigator, yakni jauhnya kedudukan Pokja Jalan Nasional Wilayah I dan wilayah II Propinsi Sulawesi Barat yang berada di Kota Mamuju (+ 400 km) dari kedudukan para Terlapor di Kota Makassar, serta adanya wadah organisasi pengusaha jasa konstruksi yang memungkinkan mereka saling bertukar informasi, sehingga apabila terdapat kesamaan dalam Soft Copy yang diberikan para Terlapor kepada Investigator, hal itu terjadi oleh karena personil yang dikirimkan untuk menyetorkan dokumen penawaran meng-copy dokumen tersebut ke dalam komputer miliknya. Sehingga tatkala soft copynya diminta oleh Investigator, maka yang diambilkan dari filenya pernah dicopy oleh personil yang dikirim tersebut; ---------------------------------------------------17.7.2. Bahwa Dalam praktek, terkadang suatu perusahaan menitipkan dokumen penawarannya (baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy) kepada salah satu personil perusahaan lain yang juga akan mengikuti proses

halaman 66 dari 289

SALINAN lelang. Hal ini dilakukan semata-mata karena pertimbangan biaya dan waktu; --------------------------------------------------------------------------------17.7.3. Bahwa apabila dalam kasus ini ditemukan fakta bahwa dokumen penawaran Terlapor IV PT. Aphasko Utamajaya itu sama sumber filenya dengan PT. Putra Jaya (Terlapor VIII) hal itu tidak berarti bahwa kedua perusahaan tersebut melakukan persekongkolan horizontal; ----------------17.7.4. Bahwa hal ini dikarenakan personil yang mengantar dan menyetorkan soft copy kedua perusahaan tersebut terlebih dahulu meng-copy ke dalam file penyimpanan miliknya yang diberi nama “purna” sehingga apabila tidak didalami fakta dan kenyataan yang sebenarnya, maka seolah-olah ada persekongkolan diantara Terlapor IV PT.

Aphasko Utamajaya

dengan PT. Putra Jaya (Terlapor VIII) – quod non- . -------------------------17.8. Tentang Tanggapan Atas Adanya Dugaan Persekongkolan Horizontal ------------17.8.1. Bahwa sebelum sampai pada tanggapan atas dugaan persekongkolan vertikal, terlebih dahulu diuraikan menyangkut prinsip-prinsip umum pelelangan/tender atau dalam Pepres Nomor 70 Tahun 2013 disebut sebagai Pemilihan, yaitu: ---------------------------------------------------------i) Prinsip Terbuka atau transparan dan diumumkan secara luas; ii) Non diskriminatif dan dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama; iii)Tidak memuat persyaratan dan spesifiksai teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu. 17.9. Bahwa dari keseluruhan uraian Tim Investigator sepanjang mengenai adanya dugaan persekongkolan vertikal, tidak satupun fakta yang disebutkan yang bertentangan

dengan

prinsip-prinsip

umum

pelelangan/tender/pemilihan

sebagaimana disebutkan di atas. Para pihak peserta pelelangan memiliki peluang dan kesempatan yang sama dalam memberikan penawaran dengan harga dan kualitas pekerjaan yang bersaing; -------------------------------------------17.9.1. Bahwa selain hal tersebut di atas, keseluruhan uraian tentang dugaan adanya persekongkolan baik vertikal maupun horizontal, sama sekali tidak menggambarkan peran Terlapor IV untuk menjadikan dirinya sebagai pemenang tender. Tidak dijelaskan dengan tegas dan dengan rinci kaitannya antara perbuatan yang telah dilakukan oleh Terlapor IV dengan Pokja Jalan Nasional Wilayah I dan wilayah II Propinsi Sulawesi Barat;----------------------------------------------------------------------------------

halaman 67 dari 289

SALINAN 17.9.2. Bahwa hal ini dikarenakan personil yang mengantar dan menyetorkan soft copy kedua perusahaan tersebut terlebih dahulu meng-copy ke dalam file penyimpanan miliknya yang diberi nama “purna” sehingga apabila tidak didalami fakta dan kenyataan yang sebenarnya, maka seolah-olah ada persekongkolan diantara Terlapor IV PT.

Aphasko Utamajaya

dengan PT. Putra Jaya (Terlapor VIII) – quod non- . -------------------------18.

Menimbang bahwa Terlapor Terlapor V menyerahkan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Majelis Komisi, yang pada pokoknya sebagai berikut : (vide bukti T.V) ; -----------------------------------------------------------------------------------18.1. Bahwa Terlapor V dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang ditemukan investigator, yang diduga telah melibatkan dan dilakukan oleh Terlapor V, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas dalam perkara ini; -----------------------18.2. Bahwa tidak benar telah terjadi persekongkolan horizontal antara PT. Passokkorang dengan Terlapor V hanya karena Willianto Tanta dan Jusuf Kadir menjadi pemegang saham di Hotel Clarion Makassar; ----------------------18.3. Bahwa dalil Investigator tersebut di atas merupakan suatu kesimpulan yang kabur tanpa didukung bukti yang cukup; ----------------------------------------------18.4. Bahwa Hotel Clarion Makassar bukanlah perusahaan berbentuk perseroan. Dengan demikian tidak ada modal yang berbentuk saham-saham dalam kepemilikan Hotel Clarion. Termasuk pula tidak ada saham yang dimiliki baik oleh Willianto Tanta maupun Jusuf Kadir atas nama Hotel Clarion; --------------18.5. Bahwa yang benar adalah: PT. Makassar Phinisi Seaside Hotel merupakan pemilik atas usaha Hotel Clarion Makassar; ------------------------------------------18.6. Bahwa PT. Makassar Phinisi Seaside Hotel-lah yang modalnya terdiri atas saham-saham. Selain itu, karena berbentuk perseroan, sehingga siapapun berpeluang untuk menjadi pemodal dalam perseroan tersebut, termasuk Jusuf Kadir Tahar;--------------------------------------------------------------------------------18.7. Bahwa sehingga apabila Jusuf Kadir Tahar menjadi salah seorang pemegang saham dalam PT. Makassar Phinisi Seaside Hotel bersama-sama dengan Willianto Tanta yang kebetulan juga merupakan pemegang saham di PT. Passokkorang, maka tidak berarti bahwa telah terjadi persekongkolan antara Terlapor V dengan PT. Passokkorang hanya karena kebetulan keduanya menjadi pemegang saham pada suatu perusahaan secara bersama-sama; --------18.8. Bahwa konsekwensi logis dari suatu perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas adalah modalnya yang berbentuk saham-saham dan saham-saham tersebut halaman 68 dari 289

SALINAN berpeluang untuk dimiliki oleh siapa saja. Demikian pulalah dengan perusahaan bernama PT. Makassar Phinisi Seaside Hotel sebagai pemilik Hotel Clarion Makassar. -------------------------------------------------------------------------18.9. Bahwa Dengan demikian amatlah keliru dalil Investigator mengenai adanya persekongkolan antara Terlapor V dengan PT. Passokkorang hanya karena kebetulan pemegang saham di kedua perusahaan tersebut juga menjadi pemegang saham pada PT. Makassar Phinisi Seaside Hotel ------------------------18.10. Bahwa demikian pula dengan dalil Investigator yang menyatakan bahwa ada keterkaitan antara Terlapor V dengan PT. Sabar Jaya Pratama; -------------------18.11. Bahwa adanya keterkaitan kedua perusahaan tersebut, tidaklah berarti bahwa kedua perusahaan tersebut telah melakukan persekongkolan. Sebab sepanjang uraian dalil investigator mengenai proyek-proyek/paket yang dikatakannya ada persekongkolan, ternyata tidak ada satupun paket

(mulai pada tahap

Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran) yang diikuti oleh Terlapor V juga diikuti oleh PT. Sabar Jaya Pratama sehingga tidak betul bahwa Terlapor V

melakukan persekongkolan dengan PT. Sabar Jaya Pratama

sepanjang dugaan pada proyek/paket yang diinvestigasi oleh Investigator; ------18.12. Bahwa dalil mengenai Terlapor V memperoleh aspal dari PT. Passokkorang oleh karena PT. Passokorang memang merupakan perusahaan yang menjual aspal. Lagi pula tidaklah dengan serta merta apabila Terlapor V membeli aspal dari PT. Passokkorang, maka secara otomatis dapat dikatakan telah terjadi persekongkolan; ---------------------------------------------------------------------------18.13. Bahwa dalil mengenai adanya nama personil yang sama dalam tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan Tender APBN-P yang dianggap merupakan persekongkolan, pada proyek yang lokasinya di Sulawesi Barat ini, tepatnya di Kota Mamuju, beberapa perusahaan menunjuk kurir untuk mengambil formulir pelelangan serta memasukkan dokumen penawaran. Hal ini biasa dilakukan karena jauhnya letak antara Kantor perusahaan dengan tempat Pokja Pengadaan. Dengan pertimbangan menghemat biaya transportasi, sehingga hanya 1 atau 2 orang kurir yang diberi tugas untuk mengambil formulir pendaftaran dan pengambilan dokumen untuk beberapa perusahaan; -------------18.14. Bahwa tidak benar dalil investigator yang menyatakan bahwa oleh karena tidak sesuai antara peralatan utamanya dengan yang tercantum dalam dokumen lelang, serta tidak memasukkan peralatan unit, sehingga dikatakan sebagai sengaja menghindari konflik kepentingan; ---------------------------------------------

halaman 69 dari 289

SALINAN 18.15. Bahwa Dalil tersebut sangat tidak benar, sebab pada awalnya, Terlapor V berniat untuk menyewa alat yang dimaksud. Namun karena kendala waktu yang telah mepet serta ketidaktersediaan alat yang dimaksud sehingga pada dokumen penawaran terpaksa tidak dapat dimasukkan; -----------------------------18.16. Bahwa tidak benar dalil investigator yang menyatakan bahwa oleh karena terdapat kesamaan Format Metode Pelaksanaan, maka telah terjadi persekongkolan horizontal; --------------------------------------------------------------18.17. Bahwa kesamaan format metode pelaksanaan oleh karena dari pelatihanpelatihan pelelangan jasa konstruksi yang diikuti oleh karyawan Terlapor V. Sehingga apa yang diajarkan, itulah yang diikuti oleh karyawan tersebut; -------18.18. Bahwa adanya kesamaan penyimpanan file dan tanggal pencetakan tidaklah berarti bahwa telah terjadi persekongkolan antara Terlapor V

dengan

perusahaan lain; ---------------------------------------------------------------------------18.19. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan, oleh karena jarak yang sangat jauh antara kantor yang terletak di Kota Makassar dengan kedudukan Pokja Pengadaan yang berada di Kota Mamuju, sehingga dikirim kurir untuk membantu beberapa perusahaan dalam rangka mengikuti pelelangan tersebut;---------------18.20. Bahwa untuk memudahkan urusan kelengkapan berkas penawaran serta untuk mengantisipasi kendala yang mungkin timbul akibat ketidaklengkapan berkas, maka kurir tersebut dilengkapi dengan Laptop dan mengcopy dokumen penawaran masing-masing perusahaan, sehingga ketika investigator meminta soft copy dokumen penawaran masing-masing Terlapor, maka yang muncul adalah nama file kurir tempat penyimpanan dokumen penawaran tersebut; -----18.21. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian Terlapor V sebagaimana tersebut di atas, maka Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 sebagaimana hasil investigasi pada Perkara Nomor 09/KPPUL/2013 yang diduga telah dilakukan oleh Terlapor V, secara tegas ditolak dan dibantah oleh Terlapor V. ----------------------------------------------------------------19.

Menimbang bahwa Terlapor Terlapor VI menyerahkan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Majelis Komisi, yang pada pokoknya sebagai berikut : (vide bukti T.VI) ; ------------------------------------------------------------------------------------19.1.

Bahwa mengenai kesamaan format pada dokumen penawaran, tetapi isi metode pelaksanaan sudah ditegaskan oleh tim pemeriksa bahwa berbeda. Adapun masalah format bisa saja bahkan kemungkinan besar sama, karena rata-rata rekanan mengacu pada spesifikasi dari bahan-bahan materi pelatihan yang halaman 70 dari 289

SALINAN diberikan oleh Kementrian P.U., karena buku-buku dan materi pelatihan itu bersifat umum bukan rahasia; -----------------------------------------------------------19.2.

Bahwa Terlapor VI sama sekali tidak pernah mengadakan persekongkolan PT. Usaha Subur Sejahtera, karena jelas-jelas bahwa perusahaan kami tidak pernah melakukan penawaran pada paket yang sama dengan paket yang diikuti oleh PT. Usaha Subur Sejahtera, sehingga secara tegas kami menolak dikategorikan terjadi persekongkolan horizontal;-------------------------------------------------------

19.3.

Bahwa memang benar Terlapor VI sering bekerjasama dengan PT. Passokorang, namun kerjasama itu bukan di bidang jasa kontraktor, melainkan seperti dibidang perhotelan, dsb. Dimana menurut kami kerjasama tersebut sama sekali tidak melanggar peraturan atau undang-undang apapun di negara Republik Indonesia ini; --------------------------------------------------------------------

19.4.

Bahwa Bagaimana mungkin kami dapat disimpulkan telah mengatur pelelangan sedangkan peserta lelang rata-rata berjumlah 50-60 perusahaan yang mendaftar dengan system e-procurement dan pascakualifikasi, sedangkan tim pemeriksa tidak bisa mengajukan bukti bahwa kami pernah mengatur rekanan lain yang jumlahnya 50-60 perusahaan tersebut. Untuk itu, kami memohon kepada Majelis KPPU agar kiranya dapat diperintahkan kepada Investigator untuk membuktikan bahwa kami pernah mengatur pelelangan tersebut kepada peserta lain dengan memberikan kompensasi apapun, baru kami bisa dikategorikan melanggar aturan persekongkolan horizontal; -----------

19.5.

Bahwa format dan urutan metode pekerjaan bisa saja sama karena mengacu pada RAB, Bill of Quantity dan spesifikasi, namun isi harga penawarannya berbeda satu dengan lain, karena masing-masing perusahaan mempunyai kapasitas peralatan / jenis peralatan yang beda; ---------------------------------------

19.6.

Bahwa secara tegas kami menolak jika dianggap dengan adanya kesamaan format metode pelaksanaan, lalu dijadikan dasar bahwa sudah terjadi persekongkolan horizontal, terjadinya kesamaan ini bisa saja terjadi karena sebagian besar staff teknik perusahaan-perusahaan peserta pernah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Kementerian P.U. atau HPJI sebagai persyaratan mendapatkan sertifikasi, dan yang terpenting adalah penawaran kita tidak pernah terjadi koordinasi karena kami juga ingin memenangkan pelelangan paket tersebut demi kelangsungan kesejahteraan karyawan dan perusahaan; -----

19.7.

Bahwa pada kesempatan ini kami mohon agar kiranya dapat memperoleh copy laporan dari pelapor, karena pihak kami telah merasa dirugikan dan kami juga

halaman 71 dari 289

SALINAN berhak untuk melakukan pelaporan ke pihak-pihak terkait sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. -------------------------------------20.

Menimbang bahwa Terlapor Terlapor VII menyerahkan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Majelis Komisi, yang pada pokoknya sebagai berikut : (vide bukti T.VII): ------------------------------------------------------------------------------------20.1.

Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran yang dibacakan oleh Investigator KPPU Nomor 09/KPPU-L/2013 tentang adanya Pelanggaraan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012, Terlapor VII menyatakan tidak pernah melakukan persekongkolan dengan pihak lain seperti yang disebutkan oleh Investigator; ------------------------------------------------------

20.2.

Bahwa adapun dalam proses tender yang diikuti oleh Terlapor VII murni dari Terlapor VII dan jika Terlapor VII dapat memenangkan satu paket maka itu sudah sesuai dengan kemampuan peralatan dan personil yang dimiliki oleh Terlapor VII; --------------------------------------------------------------------------------

20.3.

Bahwa jika dalam dokumen yang dimasukkan oleh Terlapor VII terdapat kesamaan format maka hal tersebut adalah sesuai dengan BOQ yang terdapat dalam dokumen tender;--------------------------------------------------------------------

20.4.

Bahwa mengenai kesamaan format pada metode pelaksanaan tidak bisa dijadikan penilaian bahwa Terlapor VII melakukan persekongkolan, karena apa yang dilakukan oleh Terlapor VII sudah sesuai dengan format dan urutan kerja yang dilaksanakan di lapangan. ----------------------------------------------------------

21.

Menimbang bahwa Terlapor Terlapor VIII menyerahkan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Majelis Komisi, yang pada pokoknya sebagai berikut : (vide bukti T.VIII): -----------------------------------------------------------------------------------21.1.

Bahwa kesamaan format metode pelaksanaan, tidak bisa dijadikan sebagai adanya koordinasi Antara perusahaan lain dengan Terlapor VIII dalam hal pelelangan yang diadakan oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012, dimana dalam penawaran Terlapor VIII yang mengacu pada RAB, Spesifikasi teknik serta bahan dan alat, dengan sendiri pembuatan metode pelaksanaan jelas mengacu kepada hal tersebut; --------------------------------------------------------------------------------------

21.2.

Bahwa berpatokan pada poin di atas, dengan jelas Terlapor VIII dengan tidak mengesampingkan hasil Pemeriksaan Pendahuluan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menolak dengan tegas dan tidak menerima sebagai Terlapor dan meminta kepada Ketua Majelis Komisi Perkara

halaman 72 dari 289

SALINAN Nomor 09/KPPU-L/2013 untuk membebaskan Terlapor VIII terhadap tuduhan yang dituduhkan (Ab Instantia); --------------------------------------------------------21.3.

Bahwa sebagai dasar pertimbangan Terlapor VIII adalah dalam evaluasi penawaran yang dilakukan oleh Panitia Lelang, Terlapor VIII tidak menang pada paket yang ditawarkan dan dinyatakan gugur, sehingga dengan demikian Terlapor VIII menyimpulkan agar kiranya Ketua Majelis Komisi tidak melanjutkan atau mencabut dugaan pelanggaran pelanggaran yang ditujukan kepada Terlapor VIII;----------------------------------------------------------------------

21.4.

Bahwa Terlapor VIII memohon kiranya Ketua Majelis dengan terbuka dan transparan menyampaikan laporan dari pelapor kepada Terlapor VIII sebagai bahan untuk melakukan pelaporan kepada pihak-pihak terkait, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. ----------------------------------------------------------

22.

Menimbang bahwa Terlapor IX menyerahkan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Majelis Komisi, yang pada pokoknya sebagai berikut : (vide bukti T.IX):---------------------------------------------------------------------------------------------------22.1.

Bahwa Terlapor IX mengikuti beberapa lelang yang terdapat pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I dan II Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 pada paket pekerjaan yang tertuang pada dokumen dugaan pelanggaran, Terlapor IX mengakui bahwa dalam penyusunan dokumen terdapat beberapa kekeliruan yang menyebabkan dokumen tersebut gagal; ------

22.2.

Bahwa Terlapor IX ingin mengklarifikasi pada dokumen Laporan Dugaan Pelanggaran pada halaman 31 dari 56 poin b). PT Latanindo Graha Persada memenangkan satu paket APBN-P pada pekerjaan Pembangunan Jalan MambiMalabo III dimana dalam pekerjaan tersebut Terlapor IX melakukan Kerjasama Operasi (Joint Operation)-terlampir dokumen kontrak-; ---------------

22.3.

Bahwa

dalam

hal

pengiriman

dokumen

penawaran,

diperbolehkan

menggunakan jasa kurir untuk membawakan dokumen lelang, personil yang melakukan pemasukan dokumen yang mewakili Terlapor IX adalah tenaga kerja kontrak yang telah resign atau keluar dari perusahaan Terlapor IX; -------22.4.

Bahwa penyusunan metode pekerjaan dimana format tersebut mengikuti BOQ (bill of quantity) yang terdapat pada dokumen lelang dimana penyusunan tersebut sesuai dengan penjelasan alur pekerjaan.-------------------------------------

23.

Menimbang bahwa Terlapor Terlapor X menyerahkan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Majelis Komisi, yang pada pokoknya sebagai berikut : (vide bukti T.X): --------------------------------------------------------------------------------------23.1.

Bahwa Terlapor X tidak ada kaitannya dengan proses lelang proyek yang telah disebutkan di atas;-------------------------------------------------------------------------halaman 73 dari 289

SALINAN 23.2.

Bahwa Direktur Utama PT Duta Indah Pratama Mamuju adalah benar sebagai Kepala Cabang PT Passokorang Mamuju, dimana dalam undang-undang Negara Republik Indonesia tidak ada larangan untuk memegang 2 (dua) jabatan sekaligus dalam perusahaan yang berbeda ------------------------------------

23.3.

Bahwa Sdr. Mahmud adalah benar mantan karyawan PT Duta Indah Pratama Mamuju, dimana yang bersangkutan telah berhenti selama kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu; -----------------------------------------------------------------------------

23.4.

Bahwa yang dimaksud KPPU Sdri. Dian Asih, Terlapor X tidak kenal dan yang bersangkutan tidak pernah menjadi karyawan selama PT Duta Indah Pratama Mamuju berdiri dan; -----------------------------------------------------------------------

23.5.

Bahwa Sdr. Arjus/Arjun adalah benar karyawan PT Duta Indah Pratama Mamuju yang baru diterima menjadi karyawan beberapa bulan yang lalu dengan tugas pokok sebagai sopir; ------------------------------------------------------

23.6.

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, Terlapor X tidak masuk dalam dugaan kerjasama dalam hal dugaan tersebut di atas; --------------------------------

23.7.

Bahwa Terlapor X tidak pernah membuat dan memasukkan penawaran;

23.8.

Bahwa Terlapor X tidak pernah sekalipun memerintahkan kepada karyawan PT Duta Indah Pratama Mamuju untuk melakukan pemasukan dokumen/ penawaran lelang. --------------------------------------------------------------------------

24.

Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi (vide bukti A20); ----------------------------------------------------------------------------

25.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 09/KPPU-L/2013 (vide bukti A21); ---------------------------------

26.

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 15/KPPU/Pen/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2013 (vide bukti A25);

27.

Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 188/KPPU/Kep/VIII/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2013 (vide bukti A24);---------------------------------------------

28.

Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 09/KPPU-L/2013 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 20/KMK/Kep/VIII/2013 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2013, yaitu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 8 November 2013 (vide bukti A26); ---------------------------halaman 74 dari 289

SALINAN 29.

Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan

Petikan Penetapan

Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Pemberitahuan Jadwal Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (vide bukti A45, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A61, A62, A63,A64,); -----------------------------------------------------------30.

Menimbang bahwa pada tanggal 19 Desember 2013, Majelis Komisi Perkara Nomor 09/KPPU-L/2013 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi I (PT Widya Satria), namun yang bersangkutan tidak menghadiri Panggilan Sidang tanpa memberikan alasan yang jelas ( bukti A50, A51; B3); --------------------------

31.

Menimbang bahwa pada tanggal 19 Desember 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi II (PT Brantas Abipraya), namun yang bersangkutan tidak menghadiri Panggilan Sidang dengan alasan ada keperluan lain dan megirimkan permohonan penjadwalan ulang sidang (vide bukti A53; B4); ------------------------------------------------------------------------------------------------------

32.

Menimbang bahwa pada tanggal 19 Desember 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi III (PT Karya Mandala Putra), dan dihadiri oleh Sdr. Masdar, selaku staf PT Karya Mandala Putra. Namun yang bersangkutan tidak dilakukan pemeriksaan dikarenakan tidak membawa Surat Tugas. Majelis Komisi selanjutnya memanggil kembali Saksi pada Sidang yang akan datang dengan menunjukkan Surat Tugas perusahaan (vide bukti A53; B5); -------------------------

33.

Menimbang bahwa pada tanggal 19 Desember 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi IV (PT Karya Pare Sejahtera), namun yang bersangkutan tidak menghadiri Panggilan Sidang tanpa memberikan alasan yang jelas. (vide bukti A54; B6); -------------------------------------------------------------------

34.

Menimbang bahwa pada tanggal 6 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi III (PT Karya Mandala Putra), yang dihadiri oleh Masdar, selaku staf PT Karya Mandala Putra, dibawah sumpah yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (vide bukti A78; B7); 34.1.

Bahwa benar Saksi Masdar sebelumnya pernah diperiksa KPPU pada tanggal 4 April 2013 dan membenarkan dokumen BAP Penyelidikan tersebut; -------------

34.2.

Bahwa peran Saksi dalam tender sebagai administrator yang menangani data kualifikasi. Perencanaan tender dilakukan oleh Divisi Perencanaan; --------------

34.3.

Bahwa PT Karya Mandala Putra (PT KMP) berdiri tahun 2003 dan bergerak dibidang kontraktor, sipil dan perumahan, dengan kepengurusan yang terdiri atas Joni Wijaya sebagai komisaris, Basri Djafri sebagai direktur utama, Mega Mardika sebagai direktur. PT KMP bergabung dalam GAPENSI ; ----------------

halaman 75 dari 289

SALINAN 34.4.

Bahwa PT KMP mempunyai Asphalt Mixing Plant (AMP) yang digunakan sendiri dan akan dijual jika perusahaan tidak menang tender; -----------------------

34.5.

Bahwa Peter David Wijaya bergabung dengan PT KMP tahun 2005 dan setahu Saksi, Peter David Wijaya tidak mempunyai perusahaan yang lain; ---------------

34.6.

Bahwa keikutsertaan PT KMP dalam tender diusulkan oleh Divisi Perencanaan dan diputuskan oleh komisaris; ----------------------------------------------------------

34.7.

Bahwa pada tahun 2012, PT KMP ikut pada dua paket dan hanya menang pada Paket Kalukku Salubatu I, namun PT KMP tidak menang pada Paket Topoyo Barakang; ------------------------------------------------------------------------------------

34.8.

Bahwa lokasi kantor PT KMP terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 7, sedangkan alamat kantor yang lama terletak di Jalan Andi Dae; -------------------

34.9.

Bahwa Saksi tidak tahu perihal perubahan alamat kantor dan tidak mengetahui aktivitas yang dilakukan pimpinan; -----------------------------------------------------

34.10.

Bahwa AMP milik Saksi digunakan oleh PT Yulinda Prima Karya, PT Passokorang dan PT KMP; ---------------------------------------------------------------

34.11.

Bahwa

pengalaman

tender

Saksi,

Dalam

dokumen

RKS

sering

mempersyaratkan perusahaan harus mempunyai AMP; -----------------------------34.12.

Bahwa tahapan tender yang diikuti Saksi adalah diawali dengan pengumuman, penjelasan paket yang ditenderkan, pendaftaran dan mengupload dokumen lelang. Saksi kemudian mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan yakni Akta perusahaan, SUJK, pajak 3 (tiga) bulan terakhir, SPT Tahunan dan dokumen bank. Setelah itu Saksi melakukan scaning terhadap dokumen tersebut dan mengupload dokumen tersebut ke panitia; ---------------------------------------------

34.13.

Bahwa dalam pengalaman Saksi, hal yang dilakukan klarifikasi adalah dokumen SPT, SUJK, dan laporan pajak tiga bulan terakhir; -----------------------

34.14.

Bahwa dalam pelatihan yang diadakan asosiasi, Saksi pernah mengikuti pelatihan K3 dan dari pelatihan tersebut tidak pernah diajarkan bagaimana cara penyusunan dokumen tender tender; ----------------------------------------------------

34.15.

Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan undangan dari perusahaan lain terkait dengan tender yang diikuti; ---------------------------------------------------------------

34.16.

Bahwa Saksi tidak melayani permintaan material dari perusahaan lain sepanjang paket pekerjaan belum selesai dilaksanakan dan baru akan melayani permintaan material jika paket yang dikerjakan telah selesai; -----------------------

34.17.

Bahwa panitia memberikan format PQ dan RAB kepada peserta tender, Namun Panitia tidak memberikan format metode pelaksanaan karena metode pelaksanaan dibuat sendiri oleh perusahaan; -------------------------------------------

34.18.

Bahwa penyusunan RAB dilakukan oleh Bagian Perencanaan PT KMP; --------halaman 76 dari 289

SALINAN 34.19.

Bahwa Saksi mengatakan tidak pernah berkumpul dengan perusahaan lain untuk mengerjakan tender yang sama; --------------------------------------------------

35.

Menimbang bahwa pada tanggal 6 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi II (PT Brantas Abipraya), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan sidang dan mengajukan permohonan penjadwalan ulang sidang: (vide bukti A76; B8); --------------------------------

36.

Menimbang bahwa pada tanggal 6 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi I (PT Widya Satria), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan sidang tanpa menyampaikan alasan yang jelas (vide bukti A78; B9); ---------------------------------------------------------------------------

37.

Menimbang bahwa pada tanggal 6 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi IV (PT Karya Pare Sejahtera), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan sidang tanpa menyampaikan alasan yang jelas (vide bukti A75; B10); -------------------------------------------------------------------

38.

Menimbang bahwa pada tanggal 16 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi II (PT Brantas Abipraya), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan sidang dan mengajukan permohonan penjadwalan ulang sidang: (vide bukti A89; B11); -------------------------------

39.

Menimbang bahwa pada tanggal 16 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi I (PT Widya Satria), yang dihadiri oleh Reynaldo M Tang Dilintin, sebagai Direktur Cabang PT Widya Satria, dibawah sumpah yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (vide bukti A90; B12); -------------------------------------------------------------------------------39.1.

Bahwa Saksi bekerja di PT Widya Satria sejak tanggal 13 Maret 2013. Sebelum bergabung dengan PT Widya Satria, Saksi bekerja di PT Kenanga Jaya dan bertugas menyusun dan membawahi administrasi dokumen. ------------

39.2.

Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal tender perkara a quo; -----------------------

39.3.

Bahwa PT Widya Satria tidak memiliki alat Asphalt Mixxing Plant (AMP) dan Batching Plant (BP) sehingga dalam mengikuti tender, PT Widya Satria melakukan JO dengan perusahaan yang memiliki AMP dan BP; -------------------

39.4.

Bahwa lokasi alat AMP berpengaruh terhadap metode pelaksanaan; --------------

39.5.

Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penyusunan metode pelaksanaan karena Saksi hanya mengurus administrasi saja; -----------------------------------------------

39.6.

Bahwa PT Widya Satria tergabung dalam asosiasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK); ------------------------------------------------------------------

halaman 77 dari 289

SALINAN 39.7.

Bahwa proses penyusunan dokumen tender dilakukan dengan cara mempelajari Rencana Kerja dan Syarat (RKS) kemudian Saksi penuhi apa yang menjadi tolak ukur dalam tender, untuk mengecek kemampuan dalam mengikuti tender;

39.8.

Bahwa kompetitor Saksi adalah PT Adi Karya, PT Passokorang, PT Waskita Karya, PT Aphasko

Utamajaya, dan yang memiliki AMP adalah PT

Passokorang; -------------------------------------------------------------------------------39.9.

Bahwa PT Widya Satria pernah menang tender di Jalan Aralle-Mambi di Sulawesi Barat pada akhir tahun 2012; -------------------------------------------------

39.10.

Bahwa PT Widya Satria tidak menang tender pada 8 (delapan) paket tender perkara a quo dan melakukan sanggahan kepada Panitia namun tidak mendapat balasan sanggah dari panitia; -------------------------------------------------------------

40.

Menimbang bahwa pada tanggal 24 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi V (PT Bumi Karsa), yang dihadiri oleh Kamaluddin, sebagai direktur PT Bumi Karsa, dan didampingi oleh Muh Nur Andy, sebagai staf PT Bumi Karsa, dibawah sumpah yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (vide bukti A104; B13); ------------------40.1.

Bahwa benar Saksi pernah diperiksa KPPU pada tanggal 26 Maret 2011 dan membenarkan BAP Penyelidikan (B2.6) yang ditandatangani Saksi; --------------

40.2.

Bahwa PT Bumi Karsa berdiri tahun 1969 dan bergerak di bidang konsruksi, pengairan dan pekerjaan pelebaran jalan, serta tergabung dalam GAPENSI; -----

40.3.

Bahwa PT Bumi Karsa mempunyai alat utama AMP dan mixer yang terletak di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo; ------------

40.4.

Bahwa PT Bumi Karsa mengikuti 9 (sembilan) paket pekerjaan pada tahun 2012 dan tidak ada paket yang dimenangkan; -----------------------------------------

40.5.

Bahwa pertimbangan ikut tender adalah posisi alat yang digunakan dan kemampuan SDM; -------------------------------------------------------------------------

40.6.

Bahwa yang menentukan keikutsertaan dalam tender adalah Direksi; -------------

40.7.

Bahwa penyusunan nilai penawaran diawali dari bidang teknik dan marketing yang meninjau lokasi tender kemudian dihitung oleh bidang teknik berapa anggaran yang dibutuhkan; ---------------------------------------------------------------

40.8.

Bahwa PT Bumi Karsa dalam memasukkan dokumen tender dilakukan oleh pegawai/staf perusahaan dengan dibekali Surat Kuasa Direksi; --------------------

40.9.

Bahwa PT Bumi Karsa mempunyai 2 (dua) alat BP yang terletak di Manado dengan kapasitas 30 ton per jam; --------------------------------------------------------

40.10.

Bahwa mobilisasi alat AMP ke perusahaan lain membutuhkan waktu 3 (tiga) bulan;-----------------------------------------------------------------------------------------

halaman 78 dari 289

SALINAN 40.11.

Bahwa jangka waktu mobilisasi AMP berpengaruh terhadap jangka waktu pelaksanaan proyek; -----------------------------------------------------------------------

40.12.

Bahwa PT Bumi Karsa mendapat penjelasan dari pantia gugur dalam tender karena alasan teknis, padahal menurut PT Bumi Karsa gugur karena sedang mengerjakan proyek lain pada saat tender a quo berlangsung; ----------------------

40.13.

Bahwa PT Bumi Karsa tidak pernah menggunakan alat milik perusahaan lain karena menggunakan alat sendiri; -------------------------------------------------------

40.14.

Bahwa Saksi mengerjakan sendiri metode pelaksanaan ; ----------------------------

40.15.

Bahwa pada tahun 2012, PT Bumi Karsa pernah melakukan JO dengan PT Bukit Bahari Indah (Terlapor VII) pada Paket pekerjaan beton karena Terlapor VII mempunyai kemampuan dari segi material sedangkan PT Bumi Karsa mempunyai kemampuan dari segi alat (cangkul beton); -----------------------------

40.16.

Bahwa penggunaan alat yang sama di saat yang bersamaan namun pada tender berbeda memungkinkan, akan tetapi akan menambah jumlah dan jam kerja pekerja ; --------------------------------------------------------------------------------------

40.17.

Bahwa Saksi tidak pernah ikut tender di paket Bandara tampapadang, paket Baras-Karosa, paket Kaluku-Salubatu, dan Paket Topoyo-Barakang, karena alat tidak memungkinkan; ----------------------------------------------------------------

40.18.

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pokja Pengadaan Wilayah I dan Wilayah II; ---

40.19.

Bahwa dalam tender, perusahaan wajib menyediakan alat, baik didapatkan dari sewa maupun milik sendiri;---------------------------------------------------------------

40.20.

Bahwa tidak ada standarisasi yang diterapkan kepada anggota GAPENSI dalam mengikuti tender; ------------------------------------------------------------------

40.21.

Bahwa Harga satuan berpengaruh pada jarak angkut. Baru tidaknya alat juga berpengaruh pada komponen harga, tidak jadi acuan jika alat sendiri menjamin harga akan lebih murah. dalam praktiknya jika ada perusahaan yang mempunyai alat namun tidak digunakan maka cenderung untuk disewakan dengan harga yang lebih murah. Tergantung dari naluri bisnis yang dimiliki oleh perusahaan; ----------------------------------------------------------------------------

41.

Menimbang bahwa pada tanggal 24 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VI (PT Tuju Waliwali), yang dihadiri oleh Sdr. Ir. Sudarli selaku Manajer Operasional PT Tuju Wali Wali, dibawah sumpah yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (vide bukti B14); ---------------------------------------------------------------------------------------------------41.1.

Bahwa Direktur Utama PT Tuju Wali Wali sudah resign sejak bulan September 2013 dan sampai dengan saat ini belum ada penggantinya; ------------

41.2.

Bahwa Saksi tidak terlibat dan tidak mengetahui informasi terkait tender a quo; halaman 79 dari 289

SALINAN 41.3.

Bahwa pemeriksaan terhadap Saksi tidak dapat dilanjutkan karena Saksi yang hadir tidak memiliki kewenangan dan pengetahuan untuk memberikan keterangan terkait perkara a quo; --------------------------------------------------------

41.4.

Bahwa Majelis Komisi meminta agar dilakukan pemanggilan ulang terhadap Direktur Utama PT Tuju Wali Wali untuk memberikan keterangan bersamasama dengan staf PT Tuju Wali Wali yang mengetahuo proses tender perkara a quo pada Sidang Majelis Komisi berikutnya; ------------------------------------------

42.

Menimbang bahwa pada tanggal 24 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VII (PT Karya Pare Sejahtera), yang dihadiri oleh Sdr. Syarifuddin selaku Staf Teknis PT Karya Pare Sejahtera, dibawah sumpah yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (vide bukti B15);--------------------------------------------------------------------------------------42.1.

Bahwa Saksi telah bekerja di PT Karya Pare Sejahtera (selanjutnya disebut PT KPS) sejak tahun 1999; -------------------------------------------------------------------

42.2.

Bahwa sebelum berbentuk Perseroan Terbatas, PT KPS berbentuk CV Karya Pare, sekitar tahun 2000 berubah menjadi PT KPS dan telah 3 (tiga) kali mengalami perubahan Direksi. PT KPS bergerak dibidang konstruksi dan lebih banyak menangani pekerjaan jalan; -----------------------------------------------------

42.3.

Bahwa PT KPS memiliki satu unit AMP di Parepare dan 6 (enam) unit eskavator; ------------------------------------------------------------------------------------

42.4.

Bahwa PT KPS pernah melakukan mobilisasi AP dari Parepare ke Palu; ---------

42.5.

Bahwa PT KPS pernah melakukan Joining Operation (selanjutnya disebut JO) dengan Terlapor V dan Terlapor IX pada paket Mambi-Mallabo III pada tahun 2012; -----------------------------------------------------------------------------------------

42.6.

Bahwa alasan PT KPS melakukan JO adalah pelaksanaan tidak dapat dikerjakan sendiri dan merasa lebih yakin karena dapat saling membantu terkait pemenuhan personil dan ketersediaan alat; ------------------------------------

42.7.

Bahwa Saksi tidak mengetahui paket lain yang telah diikuti oleh PT KPS; -------

42.8.

Bahwa Saksi terlibat langsung dalam pelaksanaan proses tender; -----------------

42.9.

Bahwa dasar mengapa Saksi yang ditugaskan oleh Direktur Utama PT KPS untuk menjadi Saksi pada Sidang Majelis Komisi adalah karena Saksi merupakan staf PT KPS yang masih bekerja di PT KPS dan terlibat langsung dalam proses tender; -----------------------------------------------------------------------

42.10.

Bahwa PT KPS tidak pernah melakukan JO dengan perusahaan lain selain dengan Terlapor V dan Terlapor IX; ----------------------------------------------------

42.11.

Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan PT KPS memilih kedua perusahaan tersebut sebagai rekan JO; ---------------------------------------------------------------halaman 80 dari 289

SALINAN 42.12.

Bahwa peralatan yang digunakan dalam paket Mambi-Mallabo III adalah AMP dan Batching Plan; -------------------------------------------------------------------------

42.13.

Bahwa pada tahun 2012 posisi peralatan milik PT KPS berada di Parepare; -----

42.14.

Bahwa PT KPS menjadi pemenang dalam paket Mambi-Mallabo III; -------------

42.15.

Bahwa dalam pelaksanaan kerja paket Mambi-Mallabo III tidak menggunakan peralatan yang dimiliki oleh PT KPS dan rekan JO, melainkan membeli material didaerah Balla, Mamasa; -------------------------------------------------------

42.16.

Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik perusahaan pensuplai material dan hanya mengetahui bahwa pemiliknya berada di Balla, Mamasa; -------------------

42.17.

Bahwa alasan PT KPS dan rekan JO tidak menggunakan peralatan sendiri adalah karena secara ekonomi lebih menguntungkan jika membeli material walaupun dalam dokumen penawaran dicantumkan alat-alat yang dimiliki oleh PT KPS dan rekan JO; ---------------------------------------------------------------------

42.18.

Bahwa yang melakukan pendaftaran sampai dengan pemasukan dokumen adalah Sdr. Ali Muhtar; -------------------------------------------------------------------

42.19.

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Ali Muhtar merupakan karyawan PT KPS atau bukan karena perusahaan memilih Sdr. Ali Muhtar secara independen; ---------------------------------------------------------------------------------

42.20.

Bahwa posisi PT KPS dalam JO adalah sebagai pemimpin JO; --------------------

42.21.

Bahwa dalam menugaskan staf PT KPS untuk mengikuti proses tender disertai dengan surat kuasa; ------------------------------------------------------------------------

42.22.

Bahwa yang menjadi tugas Saksi sebagai Staf Teknis PT KPS adalah melakukan pendaftaran, mengambil dokumen, mempelajari persyaratan dan melengkapi persyaratan; ------------------------------------------------------------------

42.23.

Bahwa yang melakukan penyususnan dokumen penawaran adalah Sdr. Ali Muhtar; --------------------------------------------------------------------------------------

42.24.

Bahwa Saksi mengenal Sdr. Hasbullah tetapi tidak pernah bertemu secara langsung; ------------------------------------------------------------------------------------

42.25.

Bahwa selain Sdr. Muhtar, Sdr. Hasbullah merupakan salah satu pihak yang memasukkan dokumen dokumen penawaran PT KPS; -------------------------------

42.26.

Bahwa Sdr. Hasbullah bukan merupakan staf PT KPS dan Saksi tidak mengetahui dimana Sdr. Hasbullah bekerja; -------------------------------------------

42.27.

Bahwa dalam tender Mambi-Mallabo III, Saksi tidak mengetahui apakah Panitia melakukan klarifikasi sebelum menentukan pemenang tender; ------------

42.28.

Bahwa Saksi melakukan penyusunan metode pelaksanaan dengan cara menyusun metode pelaksanaan berdasarkan tipe pekerjaan yang akan

halaman 81 dari 289

SALINAN dilakukan, menentukan jangka waktu sampai dengan menyusun durasi-durasi pekerjaan;-----------------------------------------------------------------------------------42.29.

Bahwa Saksi tidak mendapatkan template dari perusahaan lain dalam menyusun metode pelaksanaan melainkan hanya menyusun sesuai dengan RKS; -----------------------------------------------------------------------------------------

42.30.

Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait tender Paket Lingkar Luar Tampapadang dan Paket Baras Karossa; -----------------------------------------------------------------

42.31.

Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya tender Paket Pelebaran Jalan KalukkuSalubatu I, Kalukku-Salubatu II, dan Topoyo Barakkang, tetapi PT KPS tidak mengikuti ketiga paket tersebut; ---------------------------------------------------------

42.32.

Bahwa Saksi tidak mengetahui proses tender kelima paket tersebut; --------------

42.33.

Bahwa pada tahun 2013, Saksi pernah diperiksan di KPPU terkait tender pada Paket Mambi-Mallabo III; ----------------------------------------------------------------

42.34.

Bahwa dalam tender, PT KPS melakukan komunikasi dan bertemu dengan Panitia jika penawaran PT KPS diklarifikasi terkait kelengkapan administrasi dan lain-lain, dan dimungkinkan ada Panitia yang melakukan survei terkait kepemilikan alat; ---------------------------------------------------------------------------

42.35.

Bahwa Saksi menyampaikan, klarifikasi dilakukan jika terhadap adanya koreksi aritmatika, namun Saksi tidak mengetahui ketentuan atau peraturan yang mengatur hal tersebut; --------------------------------------------------------------

42.36.

Bahwa Saksi pernah memenangkan tender meskipun tidak memiliki peralatan yang dipersyaratkan, peserta harus mempunyai peralataan meskipun menyewa dari perusahaan lain; -----------------------------------------------------------------------

42.37.

Bahwa klarifikasi yang dilakukan Panitia terhadap keaslian dokumen yang diupload, kelengkapan peralatan dan melakukan kroscek terhadap personil; -----

42.38.

Bahwa harga timpang adalah harga penawaran yang melebihi HPS; --------------

42.39.

Bahwa Saksi tidak pernah mendengar, melihat, atau mengalami adanya pengaturan dalam pelaksanaan proses tender a quo; ----------------------------------

42.40.

Bahwa selain pada Paket Mambi-Mallabo III, PT KPS pernah melakukan JO dengan Terlapor V pada Paket Rehabilitasi Ruas Jalan Tana Toraja-Enrakang di Binamarga; -------------------------------------------------------------------------------

42.41.

Bahwa Saksi menyatakan yang mengantarkan dokumen penawaran adalah Sdr. Ali Muhtar, sedangkan Sdr. Hasbullah hanya terlibat dalam penyusunan dokumen penawaran; ----------------------------------------------------------------------

42.42.

Bahwa Sdr. Hasbullah berdomisili di daerah Mamasa, sedangkan Sdr. Ali Muhtar selama pelaksanaan tender berdomisili di Mamuju;-------------------------

halaman 82 dari 289

SALINAN 42.43.

Bahwa yang diklarifikasi oleh Panitia hanya terkait substansi dan tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap format dan metadata; --------------------------------

42.44.

Bahwa PT KPS merupakan anggota GAPENSI dan Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI); -------------------------------------------------------------------------

42.45.

Bahwa tidak terdapat pelatihan khusus yang diberikan di GAPENSI dan AABI terkait standar penyusunan metode pelaksanaan, karena setiap perusahaan membuat template sendiri dalam menyusun metode pelaksanaan; -----------------

42.46.

Bahwa terkait JO, akta yang diserahkan pada saat melakukan pendaftaran adalah Akta JO (akta baru), dimana dalam akta tersebut menjelaskan mengenai presentase pembagian (sharing);---------------------------------------------------------

42.47.

Bahwa Majelis Komisi meminta Saksi untuk menyerahkan Akta JO, namun sampai dengan berakhirnya tahapan Sidang Majelis Komisi, Saksi tidak menyerahkan kepada Majelis Komisi; --------------------------------------------------

42.48.

Bahwa selain PT KPS, terdapat beberapa perusahaan lain yang memiliki AMP yaitu PT Lumpue, PT Siratal, PT Mandiri Teknik, dan PT Karya Mandala Putra. -----------------------------------------------------------------------------------------

43.

Menimbang bahwa pada tanggal 07 Februari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VIII ( PT Waskita Karya), yang dihadiri Sdr. Thomas Aquino Triwijoyo, selaku Kepala Cabang Makassar PT Waskita Karya (Persero), dibawah sumpah yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide A119, B16): -------------------------------------43.1. Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh KPPU pada tahap penyelidikan dan membenarkan dokumen penawaran PT Waskita Karya dan Berita Acara Penyelidikan yang telah ditandatanganinya; -------------------------------------------43.2. Bahwa saat tender a quo berlangsung, PT Waskita Karya memiliki 1 (satu) alat AMP di Bulukumba dan 1 (satu) alat AMP di Kendari, dan tidak pernah dilakukan mobilisasi terhadap kedua alat tersebut;------------------------------------43.3. Bahwa pada tahun 2012, PT Waskita Karya mengikuti paket tender Baras Karosa, Kaluku Salubatu I, Kalukku Salubatu II, Tamerado batas kota Majene, Lingkar Bandara Tampapadang, dan Topoyo Barakang;-----------------------------43.4. Bahwa PT Waskita Karya pernah melakukan Join Operation dengan PT Passokorang (Terlapor III) dalam penggunaan Batching Plant (BP) dan produksi pencampuran semen dengan Terlapor III, dan menang pada paket Rigid Salubatu Aralle I ; ------------------------------------------------------------------43.5. Bahwa PT Waskita Karya memiliki format dan standarisasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) sendiri dan biasa menggunakan format tersebut pada tender pekerjaan yang akan diikuti pada Ditjen Bina Marga; --------------------------------halaman 83 dari 289

SALINAN 43.6.

Bahwa standar metode pelaksanaan PT Waskita Karya meliputi kondisi lapangan, volume tender, sesuai dengan perencanaan perusahaan; ------------------

43.7.

Bahwa tender paket Sallubatu Aralle I belum menggunakan sistem tender e proc dan masih dilakukan secara manual; -----------------------------------------------------

43.8.

Bahwa pemasukan dokumen tender PT Waskita Karya pada perkara a quo dilakukan oleh staf kontrak dengan dibekali surat kuasa dari perusahaan; ---------

43.9. Bahwa dalam prakteknya, persyaratan kepemilikan AMP dimaknai peserta tender sebagai AMP milik sendiri atau AMP sewa dari perusahaan lain; ---------43.10. Bahwa PT Waskita Karya tidak memiliki alat AMP dan BP di Sulawesi Barat dan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain jika tidak memiliki peralatan AMP dan BP.; ------------------------------------------------------------------------------43.11. Bahwa harga penawaran dipengaruhi oleh biaya mobilisasi alat yang cukup besar, yaitu sekitar 25 (dua puluh lima) persen dari nilai tender, sehingga PT Waskita Karya menjalin kerja sama dengan perusahaan lokal yang memiliki AMP, namun PT Waskita Karya sulit melakukan kerja sama tersebut karena perusahaan BUMN dianggap sebagai kompetitor (pesaing) yang berat bagi perusahaan lokal; ---------------------------------------------------------------------------43.12. Bahwa PT Waskita Karya kalah tender karena tidak memiliki alat AMP; ---------43.13. Bahwa PT Waskita Karya tidak mengikuti seluruh paket tender dan hanya ikut tender di paket Bulukumba karena telah memperhitungkan nilai tender, kesesuaian harga dan biaya alat yang dimobilisasi; -----------------------------------43.14. Bahwa PT Waskita Karya melakukan JO dengan Terlapor III pada Paket Kalukku Salubatu II dengan pembagian 55 persen dan 45 persen; -----------------43.15. Bahwa menurut keterangan Saksi, tidak ada persyaratan administrasi dari Panitia terkait dengan ketidakbolehan penggunaan satu alat pada lebih dari satu paket pekerjaan, namun hal tersebut akan dipertimbangkan pada saat dilakukan verifikasi alat; -------------------------------------------------------------------------------43.16. Bahwa PT Waskita Karya tidak tahu alasan digugurkan dalam tender, namun hanya tahu informasi terkait menang atau gugur; -------------------------------------43.17. Bahwa PT Waskita Karya tidak melakukan sanggahan karena posisi penawaran terendah; -------------------------------------------------------------------------------------43.18. Bahwa kelengkapan persyaratan dokumen tender PT Waskita Karya diurus oleh Divisi anggaran; ----------------------------------------------------------------------------43.19. Bahwa meskipun tidak ada satupun alat yang lokasinya dekat dengan pekerjaan, PT Waskita Karya tetap mengikuti banyak tender karena berminat untuk menang. Adapun jika ada syarat yang tidak dilengkapi karena human error; -----

halaman 84 dari 289

SALINAN 43.20. Bahwa Saksi pernah mendapat laporan dari staf bahwa panitia pernah melakukan klarifikasi terhadap subtstansi metode pelaksanaan, namun tidak terkait dengan format metode pelaksanaan; --------------------------------------------43.21. Bahwa ketiadaan alat BP dapat diatasi oleh perusahaan dengan membeli campuran semen dari perusahaan lain; --------------------------------------------------43.22. Bahwa jarak lokasi alat AMP berpengaruh terhadap kualitas suhu aspal; ----------44.

Menimbang bahwa pada tanggal 07 Februari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi IX ( PT Nindya Karya), yang dihadiri Sdr. Ir. Mustafa Kamal, selaku Kepala Cabang PT Nindya Karya Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, dibawah sumpah yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide A121, B17): -------------------------------------44.1.

Bahwa Saksi pernah diperiksa KPPU sebelumnya dan Saksi membenarkan Berita Acara Penyelidikan dan Dokumen penawaran PT Nindya Karya yang ditandatangani Saksi; ----------------------------------------------------------------------

44.2.

Bahwa PT Nindya Karya memiliki alat utama yang tersebar di seluruh Indonesia. Jika salah satu daerah kosong maka akan disuport alat yang ada di daerah lain. Terkait dengan tender yang dilaksanakan di Sulawesi Barat, Saksi mengaku, PT Nindya Karya saat itu belum mempunyai alat; -----------------------

44.3.

Bahwa dalam dokumen tender, Saksi memasukkan alat utama dari daerah Bantaing, Maluku; -------------------------------------------------------------------------

44.4.

Bahwa PT Nindya Karya mengikuti tender pekerjaan aspal pada paket Kalukku Salubatu I, Paket Kalukku Salubatu II, paket Bandara Tampapang dan Paket Topoyo Barakang; -------------------------------------------------------------------------

44.5.

Bahwa Saksi telah memperhitungkan harga penawaran dan biaya mobilisasi alat dari Bantaing, Maluku; ---------------------------------------------------------------

44.6.

Bahwa pada tahun 2012, PT Nindya Karya menang pada Paket MamujuTamerodo, dan Paket Salubatu-Alare II; ------------------------------------------------

44.7.

Bahwa pada Paket Salubatu Alare II tersebut, sebelum mendaftar tender, PT Nindya Karya sudah melakukan JO dengan PT Aphasko (Terlapor IV) dan PT Utama Surya dengan bentuk kerja sama semua alat dikuasai oleh Terlapor IV dan PT Utama Surya, sedangkan personil dikuasai oleh PT Nindya Karya. Dengan proporsi tender PT Nindya Karya 50 persen, Terlapor IV 35 persen, dan PT Utama Surya 15 persen; ---------------------------------------------------------

44.8.

Bahwa perbedaan harga penawaran PT Nindya Karya antara paket Kalukku Salubatu II dengan paket Lingkar Bandara Tampapadang dikarenakan faktor lokasi yang berbeda; -----------------------------------------------------------------------

44.9.

Bahwa sistem tender yang digunakan panitia adalah tender semi e proc; --------halaman 85 dari 289

SALINAN 44.10.

Bahwa dokumen penawaran PT Nindya Karya ditandatamgani oleh kepala wilayah

dan

disusun

oleh

bagian

teknis

dan

pemasaran

dengan

mempertimbangkan jarak angkut dan dasar enginering yang sudah ada; ---------44.11.

Bahwa dokumen penawaran PT Nindya Karya dimasukkan oleh karyawan honorer yang tercatat sebagai karyawan kontrak; -------------------------------------

44.12.

Bahwa pada waktu PT Nindya Karya menang di Paket Mamuju Tameroddo IV, PT Nindya Karya dalam dokumen tender menggunakan alat AMP di Tangerang, yang pada kenyataannya alat yang dipakai adalah alat AMP di Bantaing. Dimana sebelumnya panitia telah melakukan klarifikasi terhadap kebenaran data peserta tender tersebut; -------------------------------------------------

44.13.

Bahwa pada saat menang di paket Mamuju Tameroddo IV, PT Nindya Karya memindahkan alat AMP dari Bantaing ke Sulawesi Barat karena saat itu alat di Bantaing sudah tidak digunakan; --------------------------------------------------------

44.14.

Bahwa terkait surat Terlapor III terkait mutasi karyawan bernama Sdr. Hidayat kepada PT Nindya Karya saat menjadi leader JO dengan Terlapor III dan PT Widya Satria pada proyek irigasi Tommo tahun 2010, saksi tidak ingat ; ---------

44.15.

Bahwa PT Nindya Karya gugur pada paket Bandara Tampapadang karena harga yang ditawarkan tinggi, sedangkan gugur pada paket Kalukku Salubatu II karena lalai memasukkan dokumen Layanan Pemeliharaan; ---------------------

44.16.

Bahwa PT Nindya

Karya

tidak

melakukan sanggah

karena

harga

penawarannya diatas ranking 3 dan termasuk paling tinggi sehingga untuk melakukan sanggah PT Nindya Karya harus yakin bahwa nilai penawarannya berada diurutan 3 teratas.; ----------------------------------------------------------------44.17.

Bahwa Saksi tidak ada komunikasi dengan panitia terkait koreksi aritmatik; ----

44.18.

Bahwa Saksi pernah bertemu dengan panitia sebatas memenuhi undangan dari panitia; ---------------------------------------------------------------------------------------

44.19.

Bahwa menurut Saksi, tidak ada larangan dan wajar apabila terjadi sewa menyewa alat kepada sesama kontraktor; ----------------------------------------------

45.

Menimbang bahwa pada tanggal 07 Februari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli dari Terlapor III (Ahli Hukum Acara Perdata), yang dihadiri Sdr. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H., selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dibawah sumpah yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide B18): -----------------------------------45.1.

Bahwa perbedaan subjek hukum manusia dengan badan hukum adalah, Jika manusia sebagai subjek hukum disamakan sebagai badan hukum, maka apa yang dapat dilakukan oleh manusia dapat dilakukan badan hukum, namun ada hal-hal yang dapat dilakukan manusia sebagai subjek hukum tidak dapat halaman 86 dari 289

SALINAN dilakukan oleh badan hukum sebagai subjek hukum. Manusia tidak memiliki batas waktu sebagai subjek hukum, sedangkan badan hukum memiliki batas waktu yang sebagaimana dapat dilihat dalam anggaran dasar dan itu dapat diperpanjang; ------------------------------------------------------------------------------45.2.

Bahwa fungsi dan tanggung jawab komisaris dan direksi dalam perusahaan sebagai badan hukum adalah ditentukan berdasarkan anggaran dasar masingmasing perusahaan; ------------------------------------------------------------------------

45.3.

Bahwa kegiatan perusahaan yang sudah berstatus badan hukum maka sudah mandiri sebagai badan hukum, sehingga semua tindakan dan perbuatan yang dilakukan perusahaan tersebut sebagai subjek hukum harus dipisahkan dengan tindakan manusia sebagai subjek hukum yang dilakukan terhadap perusahaan lainnya, sehingga tidak dapat dikaitkan karena masing-masing mandiri sebagai subjek hukum; ------------------------------------------------------------------------------

45.4.

Bahwa berdasarkan faham klasik, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh komisaris dan direksi perusahaan harus melalui RUPS. Namun saat ini melalui faham modern, keputusan dalam perusahaan dapat diputuskan secara seimbang tanpa harus melalui RUPS (sircular resolution) yang keputusannya dianggap sama dengan hasil RUPS, apabila hasil rapat direksi melalui RUPS dianggap dapat merugikan perusahaan maka keputusan tersebut tidak harus dilaksanakan oleh direksi ; --------------------------------------------------------------------------------

45.5.

Bahwa terkait tanggung jawab komisaris di dua perusahaan berbeda (X dan Y) pada kegiatan yang sama, maka harus dipisahkan terlebih dahulu dimana posisi komisaris sebagai subjek hukum atau sebagai badan hukum, maksudnya bahwa apa yang dilakukan oleh A secara pribadi tidak bisa dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh X dan Y sebagai badan hukum. Jika itu dilakukan bukan untuk dan atas nama perusahaan (X dan Y) maka tanggungjawabnya pun secara pribadi. Sebagaimana Perseroan Terbatas membatasi tanggung jawab dan membatasi harta kekayaan perusahaan dengan harta pribadi, tidak sama dengan CV atau firma yang bersifat tanggungjawab renteng. ; -------------------------------

45.6.

Bahwa alat bukti yang digunakan dalam Hukum Acara Perdata adalah bukti surat, kesaksian, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Persangkaan harus didukung dengan fakta. Persangkaan tidak dapat berdiri sendiri dan harus didukung oleh alat bukti lainnya.; -------------------------------------------------------

45.7.

Bahwa tugas pokok Komisaris yaitu mengawasi kebijakan direksi dan memberikan nasehat kepada direksi; sedangkan tugas pokok direksi (direksi adalah dewan, direktur adalah orangnya) adalah menjalankan operasional perusahaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam anggaran dasar halaman 87 dari 289

SALINAN perusahaan. Pemegang saham tentu bisa mengawasi direktur dalam menjalankan perusahaan dan jika melakukan tindakan diluar kewenangannya hal tersebut yang biasa disebut dengan ultra vires, dan pemegang saham dapat meminta untuk dilakukan RUPS.; ------------------------------------------------------45.8.

Bahwa perbuatan yang dilakukan seseorang sebagai pemegang saham selalu bertindak untuk dan atas nama perusahaan. Jika dia melakukan tindakan secara pribadi diluar yang ditentukan dalam anggaran dasar maka tanggungjawabnya adalah secara pribadi; ----------------------------------------------------------------------

46.

Menimbang bahwa pada tanggal 07 Februari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VI (PT Tuju Waliwali), yang dihadiri Sdr. Khairuddin, selaku Direktur Utama PT Tuju Waliwali, dibawah sumpah yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide B19): 46.1.

Bahwa benar Saksi pernah diperiksa KPPU pada tahap penyelidikan; ------------

46.2.

Bahwa PT Tuju Waliwali memiliki alat Batching Plant di Mambe; ---------------

46.3.

Bahwa PT Tuju Waliwali mengikuti paket pekerjaan peningkatan Lingkar Bandara Tampapadang dan Saksi yang menyusun dokumen kualifikasi dan jaminan penawaran PT Tuju Waliwali; -------------------------------------------------

46.4.

Bahwa pemasukkan dokumen penawaran tender Mamuju dilakukan oleh staf perusahaan yang dibekali dengan Surat Kuasa ; ---------------------------------------

46.5.

Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan tender Paket Lingkar Bandara Tampapadang; ------------------------------------------------------------------------------

46.6.

Bahwa masing-masing perusahaan mempunyai format metode pelaksanaan sendiri; ---------------------------------------------------------------------------------------

47.

Menimbang bahwa pada tanggal 07 Februari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi X (PT Kenanga Jaya), namun yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan sidang setelah dipanggil secara patut tanpa memberikan alasan yang jelas (vide B20) ; ------------------------------------------------

48.

Menimbang bahwa pada tanggal 21 Februari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XI (PT Nugroho Lestari), yang dihadiri oleh Sdr. Prasetyo Umardani,S.H., selaku direktur pemasaran PT Nugroho Lestari, dibawah sumpah yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide B21): -------------------------------------------------------------------------48.1.

Bahwa Saksi pernah diperiksa KPPU sebelumnya pada tahap penyelidikan dan membenarkan Berita Acara Penyelidikan dan dokumen penawaran PT Nugroho Lestari tersebut; -----------------------------------------------------------------

48.2.

Bahwa Saksi bertugas melakukan koordinasi dalam hal pemasukan dokumen tender, klarifikasi, dan penawaran harga untuk tender di seluruh Indonesia; ----halaman 88 dari 289

SALINAN 48.3.

Bahwa pada tahun 2012 PT Nugroho Lestari mengikuti tender paket KalukuSalubatu I, Kaluku-Salubatu II,

Arale-Mambi, Malabo-Mamasa, Mambi-

Malabo III, Salubatu-Arale III, Mamuju-Batas Majene I, Mamuju-Batas Majene II ; ----------------------------------------------------------------------------------48.4.

Bahwa PT Nugroho Lestari tertarik mengikuti tender di luar Jawa dikarenakan harga satuan pada harga penawaran lebih menjanjikan dari pada harga satuan pada harga penawaran di Jawa; ----------------------------------------------------------

48.5.

Bahwa metode pelaksanaan disusun dengan mengacu metode pada paket sebelumnya, dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan dan masa pelaksanaan dari pekerjaan tersebut; --------------------------------------------------------------------

48.6.

Bahwa PT Nugroho Lestari menang tende karena harga penawaran yang rendah. Setelah ditetapkan sebagai pemenang tender, PT Nugroho Lestari melakukan mobilisasi alat AMP dari Pasuruan ke lokasi tender di Majene; ------

48.7.

Bahwa jarak lokasi dan jarak lokasi material berpengaruh terhadap harga penawaran; ----------------------------------------------------------------------------------

48.8.

Bahwa setelah panitia melakukan pembukaan dokumen penawaran, PT Nugroho Lestari menerima dokumen detail koreksi aritmatik yang dilakukan panitia yang telah diupload di website panitia; ----------------------------------------

48.9.

Bahwa pemasukan dokumen penawaran PT Nugroho Lestari di Mamuju dilakukan oleh karyawan kontrak perusahaan yang dibekali dengan Surat Kuasa dari Dirut; ---------------------------------------------------------------------------

48.10.

Bahwa PT Nugroho Lestari pernah melakukan sanggah kepada panitia dan sudah mendapatkan jawaban sanggah dari panitia. Atas jawaban panitia tersebut PT NL tidak melakukan sanggahan banding; --------------------------------

48.11.

Bahwa panitia tidak melakukan klarifikasi terhadap format paket yang diikuti dan hanya melakukan klarifikasi terhadap substansi pekerjaan yang ditenderkan. Klarifikasi yang ditanyakan panitia adalah urutan tahapan yang dikerjakan, meliputi pelaksanaan pekerjaan dan metode yang digunakan; --------

48.12.

Bahwa PT Nugroho Lestari memonitor perkembangan tender melalui website panitia, dan berkomunikasi dengan panitia pada saat menerima undangan klarifikasi; -----------------------------------------------------------------------------------

48.13.

Bahwa tidak ada template format yang disampaikan asosiasi Gapensi kepada Saksi; -----------------------------------------------------------------------------------------

49.

Menimbang bahwa pada tanggal 21 Februari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XII (PT Anugerah Karya Agra Sentosa), yang dihadiri oleh Sdr. Ferid Setyo Kurniawan, selaku Direktur

halaman 89 dari 289

SALINAN Operasional II PT Anugerah Karya Agra Sentosa, dibawah sumpah yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide B22):--------------------------49.1.

Bahwa PT Anugerah Karya Agra Sentosa (selanjutnya disebut PT AKAS) berdiri sejak tahun 1991, bergerak dibidang kontstruksi khusus dibidang pekerjaan jalan dan jembatan, PT AKAS merupakan rekanan Dinas PU dan masuk dalam grade 7; ---------------------------------------------------------------------

49.2.

Bahwa peralatan yang dimiliki oleh PT AKAS adalah AMP (berada di Sukorejo, Padang, Trenggalek, Medan, dan Topoyo (saat ini posisi alat sudah tidak di Sulawesi Barat)) dan Batching Plan dimana pada tahun 2012 berada di Mambi;---------------------------------------------------------------------------------------

49.3.

Bahwa yang menentukan PT AKAS hanya mengikuti 4 (empat) tender dari 5 (lima) tender yang ada di Sulawesi Barat adalah pimpinan PT AKAS; ------------

49.4.

Bahwa yang menjadi tugas Saksi sebagai Direktur Operasional II dalam proses tender adalah menyiapkan dokumen tender, mengikuti klarifikasi, dan sekaligus mencari basecamp jika PT AKAS memenangkan tender;

49.5.

Bahwa untuk melakukan penghitungan daftar kuantitas dilakukan secara otomatis menggunakan excel; ------------------------------------------------------------

49.6.

Bahwa penghitungan penawaran harga menggunakan pembulatan dalam 3 (tiga) angka; ---------------------------------------------------------------------------------

49.7.

Bahwa metode pelaksanaan mengacu dengan dokumen tender dan disusun sesuai dengan urutan pekerjaaan yang harus dikerjakan pertama; ------------------

49.8.

Bahwa AMP yang berada di Sulawesi Barat merupkan hasil mobilisasi, namun Saksi tidak mengingat lokasi awal sebelum dimobilisasi; ---------------------------

49.9.

Bahwa yang mengantarkan dan memasukkan dokumen penawaran adalah Sdr. Didi Haryadi selaku Kepala Proyek sebagai perwakilan perusahaan di Sulawesi Barat; -----------------------------------------------------------------------------------------

49.10. Bahwa pertimbangan PT AKAS dalam menentukan mengikuti tender adalah biaya melakukan mobilisasi alat; -------------------------------------------------------49.11. Bahwa Saksi menyampaikan terdapat kejanggalan dalam tender Paket Kalukku-Salubatu I, setelah dilakukan koreksi aritmatika harga penawaran Terlapor VI mendekati harga penawaran PT AKAS. Dalam tender Paket Peningkaatan Jalan Bandara Tampapadang juga dilakukan koreksi aritmatika dan terdapat perbedaan yang cukup besar, setelah terkoreksi penawaran Terlapor III yang sebelumnya sebesar Rp 23.541.764.706,00 turun menjadi Rp 23.278.955.503,00 dan menjadi lebih rendah dari penawaran harga PT AKAS yaitu Rp 23.330.336.393,00; -------------------------------------------------------------

halaman 90 dari 289

SALINAN 49.12. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya kesalahan penghitungan adalah perbedaan pembulatan hasil perkalian, tetapi jika terdapat perbedaan nominal yang cukup besar tentu tidak wajar; ----------------------------------------------------49.13. Bahwa penawaran harga yang ditawarkan oleh PT AKAS merupakan arahan dari pimpinan PT AKAS dan tentu sudah mencakup keuntungan yang akan didapatkan; ---------------------------------------------------------------------------------49.14. Bahwa Saksi tidak mengenal kompetitor di Sulawesi Barat, hanya pernah mendengar nama perusahaannya seperti PT Passokorang, PT Karya Mandala Putra, dan PT Aphasko Utamajaya; ----------------------------------------------------49.15. Bahwa PT AKAS tidak pernah melakukan penjajakan untuk melakukan kerjasama dengn perusahaan-perusahaan tersebut di atas; --------------------------49.16. Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui apakah Terlapor III menggunakan perusahaan pendamping atau tidak, tetapi Saksi pernah mendengar bahwa Terlapor III memiliki cukup banyak group; -------------------------------------------49.17. Bahwa terdapat kejanggalan dalam tender APBN dimana pengumuman koreksi aritmatik bersamaan dengan pengumuman pemenang tender, oleh karena itu pada saat tender APBN-P PT AKAS mengirimkan surat kepada Panitia agar jika terdapat koreksi aritmatik harap disampaikan diawal untuk mengantisipati agar tidak terjadi penyimpangan atau “permainan”; ---------------------------------49.18. Bahwa Saksi menyatakan kejanggalan lain adalah pada tender Paket Peningkatan Jalan Bandara-Tampapadang, dimana sebelum dilakukan koreksi aritmatik PT AKAS menempati peringkat pertama tetapi setelah terkoreksi peringkat PT AKAS turun menjadi peringkat kedua dan posisi Terlapor III menjadi peringkat pertama; --------------------------------------------------------------49.19. Bahwa PT AKAS mengirimkan sanggahan terkait tender Paket KalukkuSalubatu I; ----------------------------------------------------------------------------------49.20. Bahwa Panitia memberikan jawaban terhadap sanggahan PT AKAS; ------------49.21. Bahwa PT AKAS tidak mengajukan sanggah banding karena berdasarkan hasil koreksi aritmatik PT AKAS kalah dan menerima jawaban sanggah yang diberikan oleh Panitia; --------------------------------------------------------------------49.22. Bahwa Saksi menyatakan koreksi aritmatika adalah koreksi yang dilakukan Panitia untuk melakukan pengecekan terhadap volume pekerjaan dan harga satuan dan hal tersebut diatur dalam Perpres; -----------------------------------------49.23. Bahwa Panitia tidak memberikan arahan terkait penyusunan metode pelaksanaan, penyusunan dilakukan dengan menggunakan format PT AKAS; --

halaman 91 dari 289

SALINAN 49.24. Bahwa Saksi tidak mengingat terkait poin-poin dalam sanggahan PT AKAS karena Saksi tidak terlibat dalam pembuatan sanggahan namun secara garis besar terkait hasil koreksi aritmatik;----------------------------------------------------49.25. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Panitia telah memberikan hasil koreksi aritmatik kepada Sdr. Didi Haryadi; ----------------------------------------------------49.26. Bahwa pada tender Paket Topoyo-Barakkang tidak ada komunikasi yang dilakukan antara PT AKAS dengan Panitia untuk menentukan pemenang tender; ---------------------------------------------------------------------------------------49.27. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya persekongkolan untuk menentukan pemenang; ------------------------------------------------------------------49.28. Bahwa tidak terdapat klarifikasi terhadap metode pelaksanaan; -------------------49.29. Bahwa Saksi menyatakan hasil koreksi aritmatika hanya disampaikan melalui website PU; --------------------------------------------------------------------------------49.30. Bahwa Saksi tidak mengingat siapa yang membuat sanggahan; -------------------49.31. Bahwa untuk seluruh tender di Sulawesi Barat pada taun 2012 tidak terdapat klarifikasi; ----------------------------------------------------------------------------------49.32. Bahwa yang dapat dirubah dalam koreksi aritmatika hanya volume, untuk harga satuan tidak dapat dikoreksi karena sudah pasti dan paten; -----------------49.33. Bahwa koreksi aritmatika cukup penting karena setelah dilakukan koreksi aritmatika akan mempengaruhi jumlah harga penawaran dan harga yang digunakan dan diterima oleh Panitia adalah harga setelah terkoreksi; ------------49.34. Bahwa PT AKA tergabung dalam Asosasi Aspal Beton Indonesia (AABI); ----49.35. Bahwan selama mengikuti tender PT AKAS sering terkoreksi secara aritmatik; 49.36. Bahwa selisih yang besar dalam koreksi aritmatika merupakan hal yang tidak wajar, karena koreksi aritmatika biasanya hanya dilakukan pada pembulatan saja. ------------------------------------------------------------------------------------------50.

Menimbang bahwa pada tanggal 07 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi X (PT Kenanga Jaya), yang dihadiri oleh Sdr. Hardi Hasan, selaku staf pemasaran PT Kenanga Jaya, dibawah sumpah yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide B23): ------50.1.

Bahwa benar Saksi pernah diperiksa KPPU pada tahap penyelidikan dan membenarkan tanda tangan di Berita Acara Penyelidikan; --------------------------

50.2.

Bahwa tugas Saksi adalah melakukan monitoring, mencari pengumuman terkait tender dan memasukkan dokumen penawaran. Adapun kewenangan mengikuti tender berada di Direktur, Tomy Alexander janz; ------------------------

halaman 92 dari 289

SALINAN 50.3.

Bahwa PT Widya Satria pernah melakukan JO dengan PT Kenanga Jaya pada sub pekerjaan pengairan dan jalan. PT Widya Satria dan PT Kenanga Jaya melakukan JO karena kemampuan dasar tidak mencukupi; -------------------------

50.4.

Bahwa pada suatu sore di Makassar, Saksi pernah dihubungi melalui telepon oleh Bapak Arifin Mohtar dari PT Passokorang yang pada intinya meminta PT Kenanga Jaya untuk mendukung Terlapor III untuk memenangkan tender pada paket tertentu. Setelah mendengar permintaan dari Bapak Arifin Mohtar, Saksi lalu menutup telepon. Saksi selanjutnya melaporkan hal tersebut ke Bapak Riyanto, Kepala Cabang PT Widya Satria; ---------------------------------------------

50.5.

Bahwa Saksi sering berkumpul dengan kontraktor lain dan pernah bertemu dengan Bapak Arifin di kantor Terlapor III; -------------------------------------------

50.6.

Bahwa dalam konteks JO, komunikasi dilakukan oleh antar direktur; -------------

50.7.

Bahwa Saksi tidak ingat paket tender apa yang diikuti selain Paket Kalukku Salubatu I; -----------------------------------------------------------------------------------

50.8. 51.

Bahwa PT Kenanga Jaya tidak pernah menang dan tidak melakukan sanggah; --

Menimbang bahwa pada tanggal 07 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi I (PT Widya Satria), yang dihadiri oleh Sdr. Riyanto Dharmasaputra, selaku Direktur PT Widya Satria, dibawah sumpah yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide B24): 51.1.

Bahwa Saksi sudah tidak bekerja di PT WIdya Satria (selanjutnya disebut PT WS) sejak tahun 2013, jabatan Saksi sebelum berhenti bekerja di PT WS adalah sebagai Diresktur Cabang; -------------------------------------------------------

51.2.

Bahwa tugas dan wewenang Saksi saat masih menjabat sebagai Direktur Cabang PT WS adalah menjlankan kebijakan yang diberikan dan berasal dari manajemen pusat, dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut harus tetap melakukan koordinasi dengan kantor pusat; -------------------------------------------

51.3.

Bahwa Saksi tidak mempunyai hak untuk mengambil keputusan sendiri tetapi diberikan hak untuk menandatangani dokumen-dokumen yang berkitan dengan tender; ----------------------------------------------------------------------------------------

51.4.

Bahwa Saksi bekerja di PT WS sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 dan sudah menjabat sebagai DDirekstur Cabang sejak bekerja di PT WS;--------

51.5.

Bahwa PT WS bergerak dibidang konstruksi dan berkantor pusat di Surabaya; -

51.6.

Bahwa dalam tender a quo PT WS mengikuti tender sendiri dan tidak melakukan JO dengan perusahaan lain; -------------------------------------------------

51.7.

Bahwa penyusunan dokumen penawaran dilakukan PT WS cabang Makassar dan dikerjakan oleh bagian teknis;-------------------------------------------------------

halaman 93 dari 289

SALINAN 51.8.

Bahwa terdapat aturan perusahaan dimana Saksi tidak berhak melihat angka final karena ditakutkan angka tersebut diberikan kepada peserta tender lainnya, Saksi mengetahui angka final ketika sudah dilakukan pembukaan dokumen; ----

51.9.

Bahwa dalam menyusun dokumen penawaran digunakan asumsi sewa alat dan PT WS cabang Makassar yang mencari alat yang diperlukan dalam tender; ------

51.10.

Bahwa alat yang digunakan dalam tender a quo adalah paving set dimana salah satunya adalah AMP, dan Saksi tidak mengingat alat-alat tersebut satu per satu;

51.11.

Bahwa PT WS sudah mengetahui perusahaan rental yang siap menyewakan alat-alatnya, namun Saksi tidak mengingat nama perusahaan tersebut; ------------

51.12.

Bahwa penyusunan dokumen penawaran dilakukan berdasarkan tender-tender sebelumnya yang pernah diikuti oleh PT WS pusat; ----------------------------------

51.13.

Bahwa terkait dengan nilai saing berdasarkan menyewa alat atau melakukan mobilisasi terhadap alat dalam tender a quo, Saksi menyatakan jika posisi alat sudah ada di Mamuju tentu lebih menguntungkan daripada harus menyewa alat di Makassar dan melakukan mobilisasi ke Mamuju; ---------------------------------

51.14.

Bahwa PT WS pernah melakukan JO dengan Terlapor III dan PT Nindya Karya pada proyek Tommo Irigation pada tahun 2010 dan berakhir tahun 2012 (tahun jamak); ------------------------------------------------------------------------------

51.15.

Bahwa terkait adanya mutasi terhadap Sdr. Hidayat Saksi menilai terdapat kejanggalan karena Sdr. Hidayat merupakan tim dalam proyek Tommo Irigation, tetapi Sdr. Hidayat ditarik dari proyek Tommo Irigation oleh Terlapor III untuk ditempatkan pada proyek Kalukku-Salubatu II padahal tenaganya masih dibutuhkan dilapangan dan proyek Kalukku-Salubatu pun masih dalam proses lelang; ---------------------------------------------------------------

51.16.

Bahwa dalam surat yang dikirimkan oleh PT WS tanggal 6 Maret 2012 (selanjutnya disebut sebagai surat dugaan persekongkolan) yang ditujukan kepada Panitia berisi bahwa PT WS menduga terjadi persekongkolan dalam tender a quo karena pada saat sedang dilaksanakan proyek yang cukup mendesak tetapi Terlapor III melakukan mutasi terhadap Sdr. Hidayat selaku salaht satu koordinator lapangan untuk ditempatkan pada proyek yang masih sedang dalam proses lelang; --------------------------------------------------------------

51.17.

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang merupakan group dari Terlapor III, Saksi hanya ditugaskan untuk mengirimkan surat tersebut oleh manajemen;

51.18.

Bahwa Saksi mengenal Sdr. Hardi Hasan; ---------------------------------------------

51.19.

Bahwa Sdr. Hardi Hasan menyampaikan kalau Sdr. Arifin selaku Direktur Terlapor III menghubungi dan meminta dukungan dimana biasanya berupa pendampingan; ----------------------------------------------------------------------------halaman 94 dari 289

SALINAN 51.20.

Bahwa pendampingan yang dimaksud adalah pendampingan untuk memenuhi syarat dan menentukan harga; ------------------------------------------------------------

51.21.

Bahwa untuk menanggapi surat dugaan persekongkolan yang dikirimkan oleh PT WS, Panitia mengundang PT WS untuk menghadiri klarifikasi, namun pimpinan PT WS memutuskan agar Saksi tidak perlu datang karena merasa ada yang tidak beres dan mnduga terjadi persekongkolan; -------------------------------

51.22.

Bahwa surat dugaan persekongkolan yang dikirimkan oleh PT WS bukanlah merupakan sanggahan dari PT WS karena dikirimkan pada saat proses tender masih berjalan, melainkan hanya sekedar informasi kepada Panitia bahwa di duga terdapat pengaturan pemenang dengan harapan Panitia dapat mengawasi dan tidak terlibat dalam pengaturan tersebut; ------------------------------------------

51.23.

Bahwa seingat Saksi setelah dilakukan koreksi aritmatika tidak terdapat perubahan yang terlalu besar; ------------------------------------------------------------

51.24.

Bahwa dugaan PT WS, proses sejak adanya surat mutasi dan surat pembatalan mutasi dari Terlapor III setelah PT WS mengirimkan surat dugaan persekongkolan kepada Panitia merupakan proses yang dipersiapkan untuk memenangkan Terlapor III; ---------------------------------------------------------------

51.25.

Bahwa dokumen tender a quo PT WS disiapkan dan disusun sendiri oleh staf PT WS cabang Makassar; -----------------------------------------------------------------

51.26.

Bahwa PT WS tidak pernah melakukan komunikasi dengan perusahaan lain untuk meminjam staf untuk mewakili PT WS pada tender a quo; ------------------

51.27.

Bahwa Saksi pernah mendengar nama Sdr. Hendra Pradana sebagai salah satu staf Terlapor III namun belum pernah bertemu dan tidak saling mengenal; ------

51.28.

Bahwa Saksi mengetahui Terlapor IV namun tidak mengetahui apakah merupakan salah satu perusahaan group Terlapor III atau bukan; ------------------

51.29.

Bahwa Saksi mengetahui Terlapor V karena sama-sama merupakan anggota AABI; ----------------------------------------------------------------------------------------

51.30.

Bahwa Saksi mengetahui terdapat hubungan antara Terlapor III dengan Terlapor V yaitu kedua pemilik perusahaan tersebut sama-sama sebagai pengelola Hotel Clarion; ------------------------------------------------------------------

51.31.

Bahwa sebelum mengikuti tender a quo, PT WS pernah memenangkan tender pekerjaan jalan Baras-Pasang kayu di Sulawesi Barat, PT WS JO dengan Terlapor III dan pengerjaan proyek menggunakan peralatan Terlapor III; --------

51.32.

Bahwa kompetitor terberat di daerah Mamuju adalah Terlapor III dan Perusahaan BUMN; ------------------------------------------------------------------------

halaman 95 dari 289

SALINAN 51.33.

Bahwa untuk pekerjaan di daerah Sulawesi Barat keunggulan dari Terlapor III adalah memiliki semua peralatan yang diperlukan untuk pekerjaan jalan dan irigasi yang dilakukan di Sulawesi Barat; ----------------------------------------------

51.34.

Bahwa tender a quo menggunakan sistem e-proccurement dimana PT WS melakukan pendaftaran melalui internet kemudian bukti pendaftaran yang telah diprint dibawa untuk mengambil dokumen tender, setelah itu proses selanjutnya dilakukan secara manual; ---------------------------------------------------

51.35.

Bahwa Saksi tidak hadir dalam rapat penjelasan; -------------------------------------

51.36.

Bahwa yang melakukan pemasukan dokumen adalah staf PT WS dan dibekali dengan surat kuasa; ------------------------------------------------------------------------

51.37.

Bahwa PT WS tidak memenangkan 3 (tiga) paket tender yang diikuti dan tidak mengajukan sanggah; ----------------------------------------------------------------------

51.38.

Bahwa dugaan persekongkolan yang dimaksudkan oleh PT WS hanya antara Terlapor III dengan groupnya, PT WS tidak pernah mengetahui apakah Terlapor III juga melakukan “komunikasi” dengan Panitia dan peserta tender lainnya; --------------------------------------------------------------------------------------

51.39.

Bahwa berdasarkan pengalaman Saksi pada saat mengikuti tender selalu dilakukan koreksi aritmatika; -------------------------------------------------------------

51.40.

Bahwa yang menjadi objek klarifikasi adalah terkait substansi metode pelaksanaan dan bukan formatnya; ------------------------------------------------------

51.41.

Bahwa peserta yang mengikuti tender dalam 3 (tiga) paket tender a quo hampir 90% (sembilan puluh persen) sama; -----------------------------------------------------

51.42.

Bahwa Saksi mengetahui terdapat fakta integritas dalam tender a quo, yaitu kesepakatan bersama untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme antara peserta tender dengan pengguna jasa; -------------------------------------------

51.43.

Bahwa Pokja dalam tender paket Tommo Irigation tidak sama dengan Pokja tender a quo; -------------------------------------------------------------------------------

51.44.

Bahwa surat dugaan persekongkolan dikirimkan kepada Pokja tender Tommo Irrigation; ------------------------------------------------------------------------------------

51.45.

Bahwa mutasi yang dilakukan terhadap Sdr. Hidayat mempunyai pengaruh besar terhadap tender Tomo Irrigation karena jabatan Sdr. Hidayat dalam tender Tommo Irrigation adalah sebagai koordinator pelaksana dan tenaganya masih sangat dibutuhkan sehingga cukup menyulitkan dilakukan mutasi secara mendadak karena Sdr. Hidayat sudah menguasai keadaan lapangan; --------------

51.46.

Bahwa selama Saksi bekerja di PT WS, JO terakhir yang dilakukan dengan Terlapor III dan PT Nindya Karya adalah pada tender Tommo Irrigation; --------

halaman 96 dari 289

SALINAN 51.47.

Bahwa kesalahanyang ditemukan dalam koreksi aritmatika tidak dapat dipresentasekan karena hasilnya dapa berbeda jauh jika salah dalam melakukan input terhadap angka perkalian dan biasanya kesalahan terjadi hanya karena human error. --------------------------------------------------------------------------------

52.

Menimbang bahwa pada tanggal 07 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi II (PT Brantas Abipraya), yang dihadiri oleh Sdr. Ir. Herman Dwi Haryanto, selaku Kepala Wilayah IV PT Brantas Abipraya, dibawah sumpah yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide B25): -------------------------------------------------------------------------52.1.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Paket Malabo-Mamasa, pemasukkan dokumen penawaran PT Brantas Abipraya diwakili oleh Dian Asih;------------------------------------------------------------------------------------------

52.2.

Bahwa selain mewakili PT Brantas Abipraya, Dian Asih juga mewakili PT Putra Jaya pada Paket Kaluku Salubatu I, Paket Kaluku-Salubatu II, dan Paket Baras Karosa; -------------------------------------------------------------------------------

52.3.

Bahwa Dian Asih bukanlah pegawai PT Brantas, namun sebagai agen/kurir yang sering dimintai tolong terkait tender di Mamuju. Ini terkait dengan alasan efisiensi karena PT Brantas tidak pernah mendapatkan pekerjaan di Mamuju, sehingga Dian Asih dipekerjakan PT Brantas dengan memberikan sejumlah honor dan akomodasi guna melakukan pemasukan dokumen tender; --------------

52.4.

Bahwa Saksi mengaku lebih memilih menggunakan kurir daripada via pos karena dokumen bisa sampai lebih cepat; ----------------------------------------------

52.5.

Bahwa Dian Asih selama ini mengaku belum pernah bekerja di perusahaan lain dan PT Brantas sendiri tidak memberikan mandat secara formal atau tertulis kepada Dian Asih terkait dengan pemasukan dokumen; -----------------------------

52.6.

Bahwa pertemuan dengan Dian Asih diawali saat Bapak Slamet, bagian procurement PT Brantas, melakukan survey dan monitor tender di Mamuju lalu bertemu Dian Asih dan ditawari untuk membantu PT Brantas Abipraya dalam pemasukan dokumen; ----------------------------------------------------------------------

52.7.

Bahwa PT Brantas hanya mengikuti 2 (dua) paket di Mamuju karena secara perhitungan (keuntungan) pekerjaan kurang visible;----------------------------------

52.8.

Bahwa karena tidak memiliki kantor perwakilan di Mamuju, dokumen penawaran PT Brantas disampaikan ke Mamuju melalui bus travel yang biasa digunakan untuk mengantar dokumen lalu dikirimkan dan dititipkan kepada Dian Asih ; ----------------------------------------------------------------------------------

halaman 97 dari 289

SALINAN 52.9.

Bahwa siapapun orang yang mengantar dokumen penawaran PT Brantas tidak menjadi persoalan, yang terpenting dokumen dapat sampai ketempat pelelangan, baik disampaikan melalui kurir maupun pos; ---------------------------

52.10.

Bahwa staf yang menangani tender berjumlah 3 (tiga) orang, kualifikasi menyangkut kelengkapan administrasi, sumber daya dan teknik; ------------------

52.11.

Bahwa ketiadaan softcopy dokumen penawaran PT Brantas dikarenakan haridisk eksternal yang digunakan untuk menyimpan kondisinya rusak; ----------

52.12.

Bahwa PT Brantas pernah ikut tender Paket Bandara Tampapadang, selain itu PT Brantas pernah mendaftar pada paket Kaluku Salubatu I dan Kaluku Salubatu II namun tidak melakukan penawaran; --------------------------------------

52.13.

Bahwa kesalahan koreksi aritmatik biasa terletak pada volume dan human eror. Koreksi aritmatik dilakukan jika terjadi amandemen pada panitia dan diperhitungkan dari dokumen yang sebelumnya; --------------------------------------

52.14.

Bahwa pada koreksi aritmatik harga satuan tetap dan tidak berubah. Perubahan terjadi pada volume; -----------------------------------------------------------------------

53.

Menimbang bahwa pada tanggal 14 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XIII (Arjus), yang dihadiri oleh Sdr. Arjus, dibawah sumpah yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide B 26);-------------------------------------------------------------------------53.1.

Bahwa benar Saksi pernah diperiksa KPPU sebelumnya dan membenarkan Berita Acara Penyelidikan yang ditandatangani Saksi; -------------------------------

53.2.

Bahwa Saksi bekerja di PT Duta Indah Pratama Mamuju (Terlapor X) sejak akhir tahun 2012 sebagai office boy dan sopir Ibu Diah Ayu. Selain itu Saksi bekerja sebagai sopir angkot lepas di terminal; ----------------------------------------

53.3.

Bahwa Saksi mengenal Sdr. Hendra Pradana sebagai Direktur Utama Terlapor X dan Kepala Cabang Terlapor III; ------------------------------------------------------

53.4.

Bahwa Saksi pernah datang di acara ulang tahun Terlapor III dan Saksi melihat Sdr. Hendra Pradana memberikan pidato pada acara tersebut; ----------------------

53.5.

Bahwa Saksi bekerja di PT Duta Indah Pratama Mamuju (Terlapor X) bersama dengan Mahmud, Ali Muhtar, Diah Ayu dan Andi Baluarau; -----------------------

53.6.

Bahwa pada saat sendirian di terminal, Saksi pernah ditawari oleh seseorang yang tidak Saksi kenal untuk dimintai tolong guna mengantarkan bungkusan kertas berwarna cokelat yang berisi berkas dokumen ke suatu kantor Pekerjaan Umum (PU) yang lokasinya dekat dengan terminal. Saksi lalu dibekali kertas petunjuk yang berisi tulisan nama staf perusahaan beserta nama paket yang diikuti. Setelah sampai di tempat dimaksud, Saksi kemudian menyerahkan bungkus berkas dokumen tersebut. Setelah menyerahkan berkas tersebut, Saksi halaman 98 dari 289

SALINAN menuliskan nama Saksi, tanda tangan dan tanpa stempel di Berita Acara Penyerahan Dokumen; -------------------------------------------------------------------53.7.

Bahwa Saksi menyerahkan 3 (tiga) dokumen penawaran dari perusahaan PT Bukit Bahari Indah (Terlapor VII), 1 (satu) dokumen penawaran dari PT Usaha Subur Sejahtera (Terlapor V), dengan diberikan upah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); --------------------------------------------------------------------

53.8.

Bahwa Saksi tidak tahu terkait perusahaan Terlapor VII, Terlapor V, Terlapor IV, Terlapor VIII dan Terlapor IX; ------------------------------------------------------

54.

Menimbang bahwa pada tanggal 14 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XIV (Sdr. Mahmud), namun yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan sidang setelah dipanggil secara patut tanpa memberikan alasan yang jelas (vide B27) ;--------------------------------------------------------

55.

Menimbang bahwa pada tanggal 14 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XV (Sdri. Diah Ayu), yang dihadiri oleh Sdri. Diah Ayu Nurcahyaningsih, dibawah sumpah yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide B 28); -----------------------------------55.1.

Bahwa benar Saksi pernah diperiksa KPPU sebelumnya dan membenarkan Berita Acara Penyelidikan yang ditandatangani Saksi; -------------------------------

55.2.

Bahwa Saksi pernah bekerja di PT Passokorang (Terlapor III), dan saat ini Saksi bertugas sebagai administrasi umum dan keuangan PT Duta Indah Pratama Mamuju (PT DPIM) dalam hal pembelian material; -----------------------

55.3.

Bahwa Pak Hendra menjabat sebagai pimpinan (Kepala Cabang) di PT Passokorang dan menjadi Direktur Utama pada PT DIPM; -------------------------

55.4.

Bahwa PT DIPM bergerak di bidang pengerjaan ruko dan bukan di bidang pengerjaan jalan; ---------------------------------------------------------------------------

55.5.

Bahwa komisaris PT DIPM adalah Wilianto Tanta dan David Wijaya; -----------

55.6.

Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr, Dian Asih sebagai kakak dan adik; -----------------------------------------------------------------------------

55.7.

Bahwa Dian Asih sering beraktivitas mengunjungi Diah Ayu di kantor Terlapor X; ----------------------------------------------------------------------------------

55.8.

Bahwa terkait pencantuman nama Saksi dalam dokumen kualifikasi PT Passokorang terjadi karena nama Saksi belum dihapus dan terjadi diluar sepengetahuan Saksi; ----------------------------------------------------------------------

55.9.

Bahwa

selama Saksi bekerja di PT DIPM, tidak pernah ada aktivitas

penyusunan dokumen; --------------------------------------------------------------------55.10.

Bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Dian Setiyadi, I Made Suandyana, dan tidak tahu perihal paket pekerjaan dalam perkara a quo; ----------------------halaman 99 dari 289

SALINAN 55.11.

Bahwa Saksi mengenal Ali Muhtar, Diah Ayu dan Arjus bekerja di PT DIPM, sedangkan Mahmud sudah tidak bekerja di PT DIPM lagi; -------------------------

56.

Menimbang bahwa pada tanggal 14 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XVI (Sdr. Ali Muhtar), yang dihadiri oleh Sdr. Ali Muhtar, dibawah sumpah yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide B 29) ---------------------------------------------56.1.

Bahwa Saksi bekerja di PT Duta Indah Pratama Mamuju (selanjutnya disebut PT DIPM) sejak tahun 2003 kemudian berhenti pada tahun 2007, Saksi kembali bekerja di PT DIPM pada akhir bulan Oktober 2012; ----------------------

56.2.

Bahwa tugas dan tanggug jawab Saksi sebagai staf teknik lapangan di PT DIPM adalah mengawasi proses pembangunan; --------------------------------------

56.3.

Bahwa struktur kepengurusan di PT DIPM adalah Sdr. Willianto Tanta dan Pieter David Wijaya sebagai Komisaris, Hendra Pradana sebagaii Direktur Utama dan Sdr. Andi Balluarwawo sebagai Wakil Direktur; ------------------------

56.4.

Bahwa Saksi menyatakan Sdr. Hendra Pradana juga bekerja di PT Passokorang (Terlapor III) sebagai Kepala Cabang; --------------------------------------------------

56.5.

Bahwa hubungan antara PT DIPM dengan Terlapor III adalah kesamaan pemilik saham;------------------------------------------------------------------------------

56.6.

Bahwa yang menjalankan kegiatan operasional PT DIPM adalah Sdri. Diah Ayu; ------------------------------------------------------------------------------------------

56.7.

Bahwa Saksi jarang melakukan komunikasi dengan Sdr. Hendra Pradana, komunikasi hanya dilakukan jika terdapat kendala dalam perusahaan; ------------

56.8.

Bahwa pegawai PT DIPM antara lain Sdri. Diah Ayu, Saksi, dan Sdr. Arjus;----

56.9.

Bahwa Saksi mengenal Sdr. Mahmud sebagai pedagang sepatu di pasar dekat kantor PT DIPM, Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Mahmud pernah bekerja di PT DIPM karena Saksi pernah berhenti bekerja di PT DIPM sejak tahun 2007 sampai dengan Oktober 2012; -----------------------------------------------------

56.10.

Bahwa Saksi tidak mengingat kapan terakhir kali Sdr. Mahmud datang ke PT DIPM, namun terakhir kali Sdr. Mahmud datang hanya untuk mengambil barang yang dipesan dari Sdri. Diah Ayu; ----------------------------------------------

56.11.

Bahwa Saksi mengetahui Sdri. Dian Asih memiliki hubungan saudara dengan Sdri. Diah Ayu; -----------------------------------------------------------------------------

56.12.

Bahwa Sdri. Dian Asih pernah datang ke PT DIPM namun Saksi sudah lama tidak bertemu lagi; -------------------------------------------------------------------------

56.13.

Bahwa Saksi tidak mengingat pernah memasukkan dokumen penawaran PT KPS karena sejak keluar dari PT DIPM Saksi berpindah-pindah tempat kerja; --

halaman 100 dari 289

SALINAN 56.14.

Bahwa Saksi membenarkan nama dan tanda tangan dalam dokumen berita acara pelelangan tanggal 1 Mei 2012 sebagai bukti pemasukan dokumen atas nama PT KPS; ------------------------------------------------------------------------------

56.15.

Bahwa alasan Saksi mewakili PT KPS untuk memasukkan dokumen penawaran adalah karena saat itu Saksi sedang tidak memiliki pekerjaan dan menerima ketika ada orang lain yang meminta Saksi untuk memasukkan dokumen penawaran; ----------------------------------------------------------------------

56.16.

Bahwa yang menyuruh Saksi untuk memasukkan dokumen penawaran PT KPS adalah Sdr. Nana; --------------------------------------------------------------------------

56.17.

Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Karya Pare Sejahtera (KPS) merupakan hasil JO dari 3 (tiga) perusahaan yaitu PT KPS, PT Usaha Subur Sejahtera (Terlapor V), dan PT Latanindo Graha Persada (Terlapor IX); ---------------------

56.18.

Bahwa Saksi tidak mengingat sudah berapa kali memasukkan dokumen penawaran perusahaan lain; --------------------------------------------------------------

56.19.

Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui PT Aphasko Utamajaya (Terlapor IV), PT Usaha Subur Sejahtera (Terlapor V), dan PT TWW; -----------------------

56.20.

Bahwa setelah melihat dokumen Laporan Hasl Pengadaan Barang/Jasa pada Paket Peningkatan Jalan Lingkar Bandara Tampa Padang tanggal 30 Desember 2011, Saksi mengakui bahwa nama dan tanda tangan yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah milik Saksi; --------------------------------------------------

56.21.

Bahwa Saksi mengakui memasukkan dokumen penawaran atas nama PT TWW pada Paket Peningkatan Jalan Lingkar Bandara Tampa Padang; -------------------

56.22.

Bahwa Saksi menyatakan tidak mengingat PT TWW karena cukup sering memasukkan dokumen penawaran tender perusahaan lain; -------------------------

56.23.

Bahwa Saksi menyatakan setiap memasukkan dokumen penawaran tender suatu perusahaan akan mendapatkan bayaran antara Rp 100.000,00 – Rp 200.000,00; ----------------------------------------------------------------------------------

56.24.

Bahwa pada saat memasukkan dokumen penawaran, Panitia tidak menanyakan identitas pengantar, perwakilan dari perusahaan apa, dan surat kuasa, Panitia hanya meminta untuk mengisi daftar hadir; --------------------------------------------

56.25.

Bahwa Saksi tidak memiliki koneksi di PT KPS ataupun PT TWW, Saksi hanya pernah mengatakan kepada Sdr. Nana jika ada yang membutuhkan jasa untuk memasukkan dokumen penawaran dapat menghubungi Saksi; --------------

56.26.

Bahwa Saksi menyatakan bahwa PT DIPM sempat berhenti beroperasi karena banyak ruko yang sudah dibangun dan belum laku terjual sehingga pembangunan dihentikan; -----------------------------------------------------------------


SALINAN 56.27.

Bahwa terkait keterangan Sdri. Diah Ayu yang menyatakan bahwa PT DIPM tidak pernah berhenti beroperasi, Saksi menyatakan bahwa Sdri. Diah Ayu hanya mengurus administrasi sehingga tidak mengetahui keadaan lapangan dan yang berhenti beroperasi adalah kegiatan pembangunan ruko; ----------------------

56.28.

Bahwa Saksi menjadi SAKSI mewakili PT TWW dalam pembukaan dokumen penawaran untuk melihat dan memeriksa kelengkapan dokumen; -----------------

56.29.

Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Panitia menunjuk Saksi untuk mewakili PT TWW dalam proses pembukaan dokumen; ----------------------------------------

56.30.

Bahwa Saksi ikut memeriksa dokumen penawaran seluruh peserta tender; -------

56.31.

Bahwa PT DIPM tidak pernah mengikuti tender a quo; -----------------------------

56.32.

Bahwa Saksi tidak membuat kontrak sebagai pekerja lepas PT TWW karena Saksi tidak mendapatkan gaji dan hanya mendapatkan honor jika dimintai tolong;----------------------------------------------------------------------------------------

56.33.

Bahwa Saksi mengantarkan dan memasukkan dokumen penawaran di Kantor PU di Mamuju; -----------------------------------------------------------------------------

56.34.

Bahwa Saksi pernah mendatangi kantor PU yang posisinya berdekatan dengan terminal untuk memasukkan dokumen, tetapi Saksi tidak mengingat apakah pada saat memasukkan dokumen penawaran PT TTW atau PT KPS; -------------

56.35.

Bahwa Saksi memasukkan dokumen penawaran ke dalam boks yang tertera nama paket pekerjaannya yang tersedia di kantor PU kemudian mengisi daftar hadir; -----------------------------------------------------------------------------------------

56.36.

Bahwa pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada hari yang sama dengan pemasukan dokumen penawaran; ----------------------------------------------

56.37.

Bahwa Panitia membuka dokumen penawaran setiap peserta dan memeriksa kelengkapan dokumen dengan disaksikan oleh para peserta tender, jika terdapat dokumen yang kurang maka peserta tender harus melengkapi jika tidak maka peserta tender tersebut digugurkan; -----------------------------------------------------

56.38.

Bahwa Saksi sering mendengar nama PT Latanindo Graha Persada (Terlapor IX) pada saat pembukaan dokumen penawaran; --------------------------------------

56.39.

Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal PT Aphasko Utama Jaya (Terlapor IV), PT Usaha Subur Sejahtera (Terlapor V), PT Bukit Bahari Indah (Terlapor VII), PT Putra Jaya (Terlapor VIII), Sdr. Dian Setyadi, dan Sdr. Imade Suwardana; -------------------------------------------------------------------------

56.40.

Bahwa setelah pelaksanaan pembukaan dokumen penawaran Saksi tidak pernah melakukan komunikasi dengan PT TTW; -------------------------------------

56.41.

Bahwa setelah tahun 2012 Saksi tidak pernah memasukkan dokumen penawaran perusahaan dalam tender; --------------------------------------------------halaman 102 dari 289

SALINAN 56.42.

Bahwa Saksi tidak terlibat dalam penyusunan dokumen penawaran PT KPS, Saksi sudah menerima dokumen di dalam amplop; -----------------------------------

56.43.

Bahwa Saksi mengenal Sdri. Diah Ayu sejak bekerja di PT DIPM yaitu tahun 2003; -----------------------------------------------------------------------------------------

56.44.

Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Sdri. Dian Asih; --------------------------

56.45.

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar imbalan setelah Saksi memasukkan dokumen penawaran PT TWW dan PT KPS; -------------------------

56.46.

Bahwa yang meminta Saksi untuk memasukkan dokumen KPS adalah Sdr. Theodorus; ----------------------------------------------------------------------------------

56.47.

Bahwa mengantarkan atau mmasukkan dokumen bukanlah sebagai profesi Saksi melainkan hanya untuk menolong teman. ---------------------------------------

57.

Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, Ketua Majelis Komisi menerbitkan Keputusan Majelis Komisi Nomor 14/KPPU/Kep/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Jangka Waktu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 09/KPPU-L/2013 (vide bukti A173); ----------------------------------------------------

58.

Menimbang

bahwa

Komisi

menerbitkan

Keputusan

Komisi

Nomor

34/KPPU/Kep/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Penugasan Majelis Komisi dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan (vide A174); ----------------------------------------------59.

Menimbang bahwa pada tanggal 27 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli dari Majelis Komisi (Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), yang dihadiri oleh Sdr. Roni Medison,S.E., dan didampingi oleh Sdr. Agus Riyanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (vide B30);-----------------------------------59.1.

Bahwa proses tender dimulai dari pengumuman lelang sampai dengan penetapan pemenangan kontrak; ---------------------------------------------------------

59.2.

Bahwa tender yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2012, aturan yang digunakan adalah Perpres Nomor 54 Tahun 2010, sedangkan tender yang dilaksanakan setelah tahun 2012 adalah Perpres Nomor 70. Sehingga dalam pelaksanaan tender, Unit Layanan Pengadaan (ULP) harus mengacu pada ketentuan tersebut; -------------------------------------------------------------------------

59.3.

Bahwa proses bidding dinilai dari kewajaran harga dan kesesuaian terhadap peraturan yang ada. Tender dinilai dari sisi prosedur apakah sudah berjalan benar atau tidak; ----------------------------------------------------------------------------

59.4.

Bahwa kegiatan koreksi aritmatik itu merupakan bagian dari bidding dan bukan bagian dari evaluasi penawaran harga. Dalam Perpres, dinyatakan bahwa koreksi aritmatik adalah suatu kondisi yang dilakukan ULP dimana kegiatan itu dilaksanakan setelah dilakukan pembukaan dokumen penawaran dan dilakukan halaman 103 dari 289

SALINAN sebelum evaluasi penawaran (harga). Dalam dokumen tersebut panitia menilai apakah penyusunan dokumen penawaran peserta tender sudah sesuai dengan dokumen pengadaan. Kesesuaian tersebut mencakup volume penawaran dan item pekerjaan, serta perkalian dan penjumlahan;------------------------------------59.5.

Bahwa koreksi aritmatik tidak bersifat wajib. Koreksi aritmatik menghasilkan koreksi atas harga penawaran peserta tender. Tidak ada range yang dilakukan. Hal ini tergantung dari kecermatan dari penyedia jasa. Jika penyedia jasa cermat maka tidak diperlukan lagi koreksi aritmatik. Tidak ada pembatasan range berapa.; -------------------------------------------------------------------------------

59.6.

Bahwa Ahli berpendapat, jika penyedia jasa bermain tender di area koreksi aritmatik maka hal itu sangat beresiko karena penawaran harga bersifat rahasia;

59.7.

Bahwa pendapat Ahli terkait afiliasi dalam tender, Panitia tidak boleh merangkap sebagai PPK dan peserta tender tidak boleh terafiliasi dengan perusahaan yang lain pda tender yang sama; -------------------------------------------

59.8.

Bahwa jika ada perusahaan yang terafiliasi ikut tender pada paket yang berbeda maka hal tersebut tidak termasuk dalam ketentuan afiliasi;--------------------------

59.9.

Bahwa hal yang dinilai panitia terkait dengan metode pelaksanaan adalah efektivitas dan efisiensi dari substansi metode pelaksanaan yang ditawarkan peserta tender; ------------------------------------------------------------------------------

59.10. Bahwa koreksi aritmatik adalah kegiatan menilai kesesuaian volume, item kerja dan perkalian. Intinya, tidak boleh ada perubahan terkait dengan harga satuan;---------------------------------------------------------------------------------------59.11. Bahwa koreksi aritmatik dapat merubah penawaran dan merubah peringkat sebelum dilakukan evaluasi penawaran harga; ---------------------------------------59.12. Bahwa koreksi tidak perlu dilakukan klarifikasi karena hal tersebut merupakan domain panitia untuk menilai kesesuaian dengan dokumen pemawaran dengan dokumen pengadaan, dan dilakukan klarifikasi jika terjadi harga timpang; ------59.13. Bahwa panitia harus menyusun jadwal dari awal tahapan pengumuman lelang sampai dengan jadwal penetapan pemenang tender; ---------------------------------59.14. Bahwa dalam sistem gugur, aspek yang dinilai adalah evaluasi administrasi, teknis dan harga, sedangkan sistem nilai, aspek yang dinilai adalah kombinasi teknis dan harga; --------------------------------------------------------------------------60.

Menimbang bahwa pada tanggal 27 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli dari Terlapor I dan Terlapor II (Ir. Purnomo), namun yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan sidang dan minta dilakukan penjadwalan ulang (vide B31); ---------------------------------------------------------


SALINAN 61.

Menimbang bahwa pada tanggal 27 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli dari Terlapor I dan Terlapor II (Ir. Hary Purwantara), namun yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan sidang dan minta dilakukan penjadwalan ulang (vide B32); -------------------------------------------------

62.

Menimbang bahwa pada tanggal 10 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I (Unit Layanan Pengadaan/ Kelompok Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sulawesi Barat- Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Makassar Tahun Anggaran 2012), yang dihadiri oleh Sdri. Badriana Djamaluddin, Sdr. Anrianto, Sdr. Suji Prayitno,S.T., dan Sdri. Herawaty Hidayat, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (vide B33); --------------------------------------------------------------------------------------------62.1.

Bahwa Pembentukan SK Pokja Pengadaan diterima dari ULP (Unit Layanan Pengadaan). Setelah ditunjuk menjadi Panitia, selanjutnya Terlapor I mendapatkan dokumen, gambar dan Harga Perkiraan Sendiri dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Lalu Terlapor I mengecek dokumen tersebut, jika ada yang keliru maka diperbaiki dan jika sudah benar maka kami upload ke website PU. Terkait format dokumen lelang diperoleh dari LKPP, sedangkan terkait jumlah (kebutuhan barang) berasal dari usulan PPK; ---------------------------------

62.2.

Bahwa pada paket Bandara Tampapadang tidak mempersyaratkan AMP; --------

62.3.

Bahwa pada saat tender berlangsung, dalam satu ruangan Terlapor I menyediakan banyak kotak sesuai dengan nama paket pekerjaan. Lalu Terlapor I melakukan pengecekan daftar nama pekerjaan untuk dimasukkan dalam kotak yang tertera. Kemudian Terlapor I menyediakan daftar hadir/absensi namun Terlapor I tidak menanyakan/ melakukan verifikasi terlebih dahulu ke masingmasing peserta tender; ---------------------------------------------------------------------

62.4.

Bahwa terkait pemasukan penawaran oleh perusahaan lain, Terlapor menyatakan sesuai Perpres, dokumen dapat disampaikan melalui pos. Namun tidak ada tanda terima yang diberikan; --------------------------------------------------

62.5.

Bahwa Terlapor I tidak pernah meminta surat kuasa pada saat proses pendaftaran dan rapat penjelasan. Terlapor I baru meminta surat kuasa ketika melakukan klarifikasi ke peserta tender; ------------------------------------------------

62.6.

Bahwa cara Terlapor I guna memastikan alat adalah dengan pembuktian alat;---

62.7.

Bahwa pada koreksi aritmatik belum masuk pada tahap evaluasi. Terlapor I melakukan koreksi aritmatik terhadap volume pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Terlapor I hanya melihat jumlah perkalian saja, dan tidak merubah harga satuan. Terlapor I hanya melakukan koreksi tentang ada halaman 105 dari 289

SALINAN tidaknya harga timpang dan kesesuaian dengan OE. Setelah itu hasil koreksi disampaikan ke peserta tender; ----------------------------------------------------------62.8.

Bahwa tender menggunakan semi e-proc yaitu proses pendaftaran dilakukan secara online sedangkan proses tender selanjutnya dilakukan secara manual; ----

62.9.

Bahwa pengambilan dokumen dibuktikan dengan bukti pendaftaran melalui internet; --------------------------------------------------------------------------------------

62.10.

Bahwa Terlapor I menyampaikan pengumuman lelang hanya sampai pada pemasukan dokumen penawaran; --------------------------------------------------------

62.11.

Bahwa tidak ada pencantuman jadwal dalam website PU, namun peserta tender bisa tahu jadwal tender setelah dilakukan klarifikasi; --------------------------------

62.12.

Bahwa Terlapor I tidak menginformasikan hasil evaluasi kepada peserta tender yang gugur karena Terlapor I beranggapan peserta dapat menanyakan pada waktu masa sanggah; ----------------------------------------------------------------------

62.13.

Bahwa proses evaluasi lebih menyita waktu daripada proses koreksi aritmatika;

62.14.

Bahwa hal yang dievaluasi Terlapor I adalah hardcopy dokumen, substansi dari metode pelaksanaan, dan personil inti ; -------------------------------------------------

62.15.

Bahwa peserta tender biasa menyanggah apabila mempertanyakan alasan gugur; ----------------------------------------------------------------------------------------

63.

Menimbang bahwa pada tanggal 10 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II (Unit Layanan Pengadaan/ Kelompok Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Barat- Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Makassar Tahun Anggaran 2012), yang dihadiri oleh Sdri. Badriana Djamaluddin, Sdr. Anrianto, Sdr. Suji Prayitno,S.T., dan Sdri. Herawaty Hidayat, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (vide B34); --------------------------------------------------------------------------------------------63.1.

Bahwa yang menjadi dasar Terlapor II memberikan persyaratan bahwa AMP hanya dapat digunakan dalam satu paket pekerjaan adalah dokumen yang didapatkan dari PPK dimana sesuai dengan HPS yang disusun oleh PPK bahwa kemampuan penggunaan AMP hanya untuk satu paket pekerjaan; -----------------

63.2.

Bahwa tidak menjadi masalah jika satu perusahaan mendaftar untuk beberapa paket pekerjaan; ----------------------------------------------------------------------------

63.3.

Bahwa terkait pelaksanaan pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran yang dijadwalkan pada tanggal 12 Januari 2012 namun dilakukan pada tanggal 2 Februari 2012 dan tidak terdapat pemberitahuan perubahan jadwal dalam rapat penjelasan, Terlapor I menyatakan bahwa rapat penjelasan memang hanya dilakukan satu kali tetapi dalam Paket Pekerjaan Kalukku-Salubatu II terjadi 3 (tiga) kali addendum. Perubahan tersebut dilakukan karena adanya halaman 106 dari 289

SALINAN surat edaran dari Dirjen Binamarga terkait layanan pemeliharaan yang semula hanya 6 (enam) bulan menjadi 2 (dua) tahun;-----------------------------------------63.4.

Bahwa terkait dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan koreksi aritmatika dibandingkan dengan melakukan evaluasi yaitu selama 20 (dua puluh) hari, Terlapor I menyatakan bahwa rentang waktu antara koreksi aritmatika dengan evaluasi cukup lama karena Terlapor II melakukan pengecekan satu per satu terhadap harga satuan; --------------------------------------

63.5.

Bahwa Terlapor II menyatakan tidak ada dokumen yang dapat menunjukkan kapan koreksi aritmatika dilakukan; -----------------------------------------------------

63.6.

Bahwa evaluasi dalam paket pekerjaan tender perkara a quo menggunaka sistem gugur; --------------------------------------------------------------------------------

63.7.

Bahwa terhadap peserta tender yang gugur dalam satu tahap evaluasi maka akan digugurkan dan tidak akan dilanjutkan ke dalam tahap evaluasi selanjutnya; ---------------------------------------------------------------------------------

63.8.

Bahwa dalam Paket Pekerjaan Kalukku-Salubatu pada tahap evaluasi teknis, Terlapor II hanya melakukan klarifikasi terhadap PT Widya Satria walaupun terdapat beberapa peserta tender lainnya yang digugurkan dalam tahap evaluasi teknis; ----------------------------------------------------------------------------------------

63.9.

Bahwa alasan Terlapor II hanya melakukan klarifikasi terhadap PT Widya Satria adalah karena PT Widya Satria memasukkan spek teknis tentang pemeliharaan jalan tetapi sebelumnya tidak dimasukkan dalam dokumen penawaran, sehingga dianggap terdapat pertentangan antara dokumen penawaran dengan dokumen spek teknis terkait pemeliharaan jalan; --------------

63.10.

Bahwa Terlapor II mengirimkan surat undangan tertanggal 1 Maret 2012 kepada PT Widya Satria untuk datang melakukan klarifikasi pada tanggal 6 Maret 2012; ---------------------------------------------------------------------------------

63.11.

Bahwa PT Widya Satria mengirimkan surat tanggapan kepada Terlapor II terkait surat undangan klarifikasi tertanggal 1 Maret 2012; -------------------------

63.12.

Bahwa Terlapor II tidak memberikan tanggapan terhadap surat yang dikirimkan oleh PT Widya Satria karena Terlapor II menganggap surat tersebut tidak berhubungan dengan tender perkara a quo; -------------------------------------

63.13.

Bahwa alasan Terlapor II tidak memberikan tanggapan terhadap surat yang dikirimkan oleh PT Widya Satria adalah bahwa dalam Perpres 54/2010 tidak terdapat aturan bagi Terlapor II untuk mengevaluasi paket tender lain di luar tender a quo; --------------------------------------------------------------------------------

63.14.

Bahwa PT Widya Satria tidak pernah menghadiri undangan klarifikasi yang dikirimkan oleh Terlapor II sebanyak 2 (dua) kali; ----------------------------------halaman 107 dari 289

SALINAN 63.15.

Bahwa Terlapor II menganggap ketika pemenang sudah diumumkan maka otomatis masuk dalam masa sanggah, sehingga Terlapor II tidak memberikan penjelasan alasan digugurkan kepada peserta tender yang digugurkan karena dapat ditanyakan melalui sanggahan; ---------------------------------------------------

63.16.

Bahwa tidak terdapat komunikasi antara Terlapor II dengan Terlapor III; --------

63.17.

Bahwa Terlapor II tidak mengetahui bahwa terdapat hubungan dalam bentuk perjanjian atau kerjasama dalam tender lain antara Terlapor III dengan PT Widya Satria; -------------------------------------------------------------------------------

63.18.

Bahwa klarifikasi yang dimaksudkan oleh Terlapor II adalah klarifikasi terhadap dokumen penawaran tender; ---------------------------------------------------

63.19.

Bahwa PT Widya Satria tidak melakukan sanggah dan sanggah banding dan/atau mengajukan laporan kepada LKPP; ------------------------------------------

63.20.

Bahwa tidak terdapat surat atau komunikasi dalam bentuk apapun dari APIP maupun LKPP terkait adanya laporan persekongkolan dalam paket tender a quo; -------------------------------------------------------------------------------------------

63.21.

Bahwa peserta tender yang mengajukan sanggahan adalah PT Anugerah Karya Agra Sentosa; -------------------------------------------------------------------------------

63.22.

Bahwa Terlapor II memberikan jawaban sanggah kepada PT Anugerah Karya Agra Sentosa; -------------------------------------------------------------------------------

63.23.

Bahwa tidak ada peserta tender yang digugurkan karena koreksi aritmatika; -----

63.24.

Bahwa dalam Perpres 54/2010 tidak ada aturan yang mengatur batasan waktu pelaksanaan koreksi aritmatika; ----------------------------------------------------------

63.25.

Bahwa Terlapor II tidak melakukan pemeriksaan terkait status kepemilikan perusahaan karena Terlapor II tidak melakukan pemeriksaan di luar informasi yang ada dalam dokumen yang diserahkan kepada Terlapor II; --------------------

63.26.

Bahwa Terlapor II tidak memberikan persyaratan yang melarang perusahaan A untuk membeli bahan dari perusahaan B yang memiliki hubungan darah dalam perusahaan yang sama; --------------------------------------------------------------------

63.27.

Bahwa tahapan yang dilakukan sebelum menentukan dan mengumumkan pemenang tender adalah melakukan tahap evaluasi dokumen kualifikasi, validasi terhadap dokumen, kemudian dilakukan klarifikasi; -----------------------

63.28.

Bahwa berdasarkan aturan Perpres 54/2010 jumlah peserta minimal yang memasukkan dokumen penawaran adalah 3 (tiga) peserta; --------------------------

63.29.

Bahwa komunikasi antara Terlapor II dengan PPK hanya dilakukan pada saat penyerahan dokumen yang akan dilelangkan, sedangkan selama proses lelang tidak ada komunikasi. Setelah pengumuman pemenang tender dan tidak ada


SALINAN yang mengajukan sanggah kemudian Terlapor II menyerahkan hasil akhir lelang kepada PPK; -----------------------------------------------------------------------63.30.

Bahwa yang bertanggungjawab dalam pelelangan a quo adalah secara kolektif antara ketua dan anggota Pokja; ---------------------------------------------------------

63.31.

Bahwa PPK merupakan jabatan fungsional dan tidak menjabat posisi lain dalam Satker; -------------------------------------------------------------------------------

63.32.

Bahwa tidak terdapat hubungan “atasan-bawahan” antara Terlapor II dengan PPK. ------------------------------------------------------------------------------------------

64.

Menimbang bahwa pada tanggal 10 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III (Direktur Utama PT Passokorang), namun yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan sidang karena ada kepentingan yang lain dan memohon kepada Majelis Komisi untuk dilakukan penjadwalan ulang (vide B35); ----------------------------------------------------------------------

65.

Menimbang bahwa pada tanggal 11 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV (Direktur Utama PT Aphasko Utamajaya), namun yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan sidang karena ada kepentingan yang lain dan memohon kepada Majelis Komisi untuk dilakukan penjadwalan ulang (vide B36); ----------------------------------------------------------------------

66.

Menimbang bahwa pada tanggal 11 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor V (Direktur Utama PT Usaha Subur Sejahtera), namun yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan sidang karena ada kepentingan yang lain dan memohon kepada Majelis Komisi untuk dilakukan penjadwalan ulang (vide B37); ----------------------------------------------------------------------

67.

Menimbang bahwa pada tanggal 11 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor VI (Direktur Utama PT Sabar Jaya Pratama), yang dihadiri oleh Sdri. Dra. Mulyawan Rauf, sebagai Direktur Utama, didampingi oleh Sdr. Raymond Ardan Arfandi, sebagai Direktur, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (vide B38); ------------------------67.1.

Bahwa PT Sabar Jaya mengikuti banyak tender dan pernah menang tender di Sulbar pada tahun 2012, namun Terlapor VI lupa menang pada paket apa; ------

67.2.

Bahwa Terlapor VI dengan pesaingnya sering ikut tender secara bersamaan dan saling membantu dalam hal jika ada analisa dokumen penawaran yang kurang. Selain itu Terlapor VI dan pesaingnya pernah ikut pelatihan bersama yang diadakan pusdiknas dimana mereka mendapatkan softcopy pelatihan; ------------

67.3.

Bahwa tender pada tahun 2012 menggunakan semi eproc, dimana setelah Terlapor VI mendaftar dari internet, Terlapor VI mempelajari print out


SALINAN dokumen kemudian disampaikan kepada staf Terlapor VI untuk diikutkan tender. Keikutsertaan dalam tender diputuskan oleh Pak Raymond; --------------67.4.

Bahwa Terlapor VI sering menitipkan dokumen penawaran ke orang lain, kadang sopir, atau orang yang kami percaya untuk memasukkan dokumen.; ----

67.5.

Bahwa Terlapor VI tidak ingat dimana lokasi/alamat alat AMP yang dimiliki, lokasi/alamat kantor cabangnya, dan basecamp; --------------------------------------

67.6.

Bahwa struktur perusahaan Terlapor VI terdiri atas Jusuf Kadir Tahar dan Jeni Tahar selaku komisaris, Mulyawan Rauf selaku direktur utama, dan Raymond Afandi selaku direktur; --------------------------------------------------------------------

67.7.

Bahwa Terlapor VI menyewa alat dari perusahaan lain dan mencantumkan dalam dokumen status milik pada alat yang disewa tersebut; ----------------------

67.8.

Bahwa ada keterkaitan antara Terlapor VI dengan Terlapor V, yakni isteri dari Sdr. Raymond (direktur Terlapor VI) adalah pimpinan di perusahaan Terlapor V. Baik Terlapor V dan Terlapor VI merupakan milik orang tua dari isteri Pak Raymond. ------------------------------------------------------------------------------------

12.1.

Bahwa terkait ketiadaan perjanjian sewa-menyewa alat dari perusahaan lain dikarenakan kesalahan adminstrasi; -----------------------------------------------------

12.2.

Bahwa dalam tender a quo, Terlapor VI mengambil campuran aspal dari Terlapor III karena lokasi alat AMP yang jauh dan harga yang sesuai; ------------

12.3.

Bahwa personil Terlapor VI yang pernah dipekerjakan saat tender terdiri dari Zul Maarif (quantity), Mahmud, dan Arjus;--------------------------------------------

12.4.

Bahwa Terlapor VI tidak tahu alasan digugurkan pada paket Baras Karossa dan tidak melakukan sanggahan; --------------------------------------------------------------

68.

Menimbang bahwa pada tanggal 17 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli dari Investigator (Sdr. Raden Ari Widianto, Ahli LKPP), yang dihadiri oleh Sdr. Raden Ari Widianto, namun yang bersangkutan datang tanpa membawa Surat Tugas, sehingga Majelis Komisi menunda sidang dan memanggil kembali Ahli pada sidang yang akan datang dengan membawa Surat Tugas (vide B39); ------------------------------------------------------------------------------

69.

Menimbang bahwa pada tanggal 17 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli 1 dari Terlapor I dan Terlapor II (Ir. Purnomo), namun yang bersangkutan tidak datang memenuhi panggilan Sidang Majelis Komisi (vide B39.1); ---------------------------------------------------------------------------------

70.

Menimbang bahwa pada tanggal 17 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli dari Majelis Komisi (Sdr. Setya Budi Arianta, Ahli LKPP), namun yang bersangkutan tidak datang memenuhi panggilan


SALINAN Sidang Majelis Komisi dan meminta kepada Majelis Komisi untuk dilakukan penjadwalan ulang (vide B40); ---------------------------------------------------------------------71.

Menimbang bahwa pada tanggal 17 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli 2 dari Terlapor I dan Terlapor II (Ir. Harry Purwantara,M.Eng.Sc.), yang dihadiri oleh Ir. Harry Purwantara,M.Eng.Sc., dibawah sumpah yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide B41); -----------------------------------------------------------------------------------71.1.

Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang teknik jalan dan penilai ahli di LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi); -------------------------------------------

71.2.

Bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa dalam perkara a quo, harus mengacu pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 ; ---------------------------------------

71.3.

Bahwa yang dimaksud ”menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak terkait.......”, sebagaimana ketentuan Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010, adalah hubungan afiliasi para pihak pada paket yang sama; -----------------------------------------------------------------------------------------

71.4.

Bahwa upaya penghindaran konflik kepentingan sudah diatur dalam Perpres Nomor 54 jo. Keppres Nomor 70 dan tertulis dalam dokumen lelang; ------------

71.5.

Bahwa metode pelaksanaan memuat mengenai kemampuan dari penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan, yakni kemampuan dalam mengurutkan urutan pekerjaan secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan. Sehingga dengan membaca dokumen tersebut membuat Pokja ULP yakin bahwa pekerja dapat melaksanaakan pekerjaan dimaksud.; ---------------------------------------------------

71.6.

Bahwa format metode pelaksanaan tidak dinilai oleh panitia (format bebas). Hal yang dinilai panitia adalah substansi dari urutan pekerjaan; --------------------

71.7.

Bahwa pembekalan/ pelatihan yang diberikan kepada peserta pelatihan bersifat implementatif dan praktik di lapangan; -------------------------------------------------

71.8.

Bahwa koreksi aritmatik wajib dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan evaluasi. Dalam koreksi aritmatik Pokja memeriksa apakah penjumlahan dan perkalian dari item pembayaran dan volume sudah sesuai dengan dok lelang. Mengenai harga satuan tidak boleh ada perubahan;-----------------------------------

71.9.

Bahwa dalam sistem kontrak harga satuan dapat mengubah harga penawaran, sedangkan dalam sistem kontrak lumpsum tidak dapat mengubah harga; ---------

71.10.

Bahwa koreksi aritmatik tidak hanya mengubah harga namun juga mengubah pemeringkatan penawaran yang diajukan peserta tender, yang didasarkan pada harga penawaran terkoreksi; ---------------------------------------------------------------

71.11.

Bahwa tidak ada batasan dalam koreksi, bisa terkoreksi naik atau bisa turun; ----


SALINAN 71.12.

Bahwa hasil koreksi aritmatik tidak wajib untuk diklarifikasikan, kecuali jika terjadi pada pekerjaan utama dan jika terjadi penyimpangan pokok dan penting maka wajib dilakukan klarifikasi, karena hasil klarifikasi tersebut bisa dinyatakan tidak dilanjutkan evaluasi; --------------------------------------------------

71.13.

Bahwa metode evaluasi dengan sistem gugur dilakukan secara bertahap dimana setiap tahap jika tidak lulus, maka tidak dilakukan evalusi lebih lanjut; -----------

71.14.

Bahwa pada saat evaluasi teknis, harga belum dipertimbangkan. Harga baru dipertimbangkan jika administrasi dan teknis lolos; ----------------------------------

71.15.

Bahwa

penyampaian

terhadap

hasil

koreksi

aritmatik

disampaikan/

diberitahukan melalui website. ----------------------------------------------------------71.16.

Bahwa pemenang tender didasarkan pada harga terendah terevaluasi, yakni harga yang sudah didapatkan dari evaluasi administrasi, teknis dan harga, tanpa ada penyimpangan pokok dan penting; -------------------------------------------------

71.17.

Bahwa penawaran dilakukan terhadap penawaran yang masuk Pokja, bukan orang yang memasukkan penawaran; ---------------------------------------------------

71.18.

Bahwa prinsip transparan dalam tender, Pokja harus memberikan informasi yang diminta semua peserta tender. Alasan gugur termuat dalam Berita Acara dan sebaiknya diberitahukan kepada peserta; ------------------------------------------

71.19.

Bahwa transparan dari segi jadwal adalah Pokja harus memuat kegiatan yang penting dan melibatkan peserta tender. Pengumuman lelang, pengambilan dokumen lelang, penjelasan lelang, penerbitan addendum pengadaan dokumen lelang, akhir penerbitan addendum dokumen lelang, pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, wajib disampaikan kepada penyedia jasa; -----------------

71.20.

Bahwa yang dimaksud personil inti adalah tenaga ahli yang ditunjuk untuk mengerjakan pekerjaan pokok; -----------------------------------------------------------

71.21. 72.

Bahwa dalam dalam koreksi perhitungan dilakukan secara aritmatik benar; -----

Menimbang bahwa pada tanggal 16 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III (Direktur Utama PT Passokorang), namun yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan Sidang Majelis Komisi dan memohon kepada Majelis untuk dilakukan penjadwalan ulang (vide B42); --

73.

Menimbang bahwa pada tanggal 16 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV (Direktur Utama PT Aphasko Utamajaya), namun yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan Sidang Majelis Komisi dan memohon kepada Majelis untuk dilakukan penjadwalan ulang (vide B43); --

74.

Menimbang bahwa pada tanggal 16 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor V (Direktur Utama PT Usaha


SALINAN Subur Sejahtera), namun yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan Sidang Majelis Komisi dan memohon kepada Majelis untuk dilakukan penjadwalan ulang (vide B44); -75.

Menimbang bahwa pada tanggal 23 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli dari Investigator (Raden Ari Widianto, LKPP), yang dihadiri oleh Sdr. Raden Ari Widianto, dibawah sumpah yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide B45); ------75.1.

Bahwa perbedaan pengadaan secara manual dengan pengadaan secara e proc, pada pengadaan manual, hubungan para pihak dilakukan secara tatap muka dan dokumen dilakukan secara hadrcopy, sedangkan pada pengadaan elektronik, hubungan para pihak dilakukan melalui website tidak tatap muka dan dokumennya berupa softcopy.; -----------------------------------------------------------

75.2.

Bahwa perbedaan pengantaran pos dengan mengantar langsung hanya pada masalah efektivitas kemudahan peserta memasukkan dokumen penawaran, apabila peserta berasal dari luar kota lebih irit dengan pos daripada datang langsung menggunakan sarana transportasi. Hal itu adalah tata cara pemasukan dok penawaran yang ditetapkan oleh ULP. Namun jika peserta tidak sepakat kemudian mengusulkan perubahan dalam pemberian penjelasan (aanwidjing) dan disetujui oleh POKJA ULP maka dapat dilakukan perubahan dari melalui pos atau datang langsung atau secara elektronik;--------------------------------------

75.3.

Bahwa tidak diperbolehkan jika ada satu peserta yang memasukkan dokumen penawaran selain perusahaannya. Sejak pendaftaran, satu peserta yang mendaftar untuk satu perusahaan dengan menunjukkan surat tugas/ surat kuasa dan identitas pendaftar. Jadi tidak boleh jika ada satu peserta mendaftar untuk dua perusahaan. Demikian juga pada saat pemasukkan penawaran, satu peserta memasukkan untuk satu perusahaan. Seharusnya sejak awal pendaftaran secara manual, ULP melakukan cek terhadap peserta yang mendaftar; --------------------

75.4.

Bahwa jadwal yang disampaikan dalam pengumuman adalah kegiatan yang melibatkan peserta tender. Jadwal secara detail dimasukkan pada dokumen pengadaan; ----------------------------------------------------------------------------------

75.5.

Bahwa semua tahapan wajib diinformasikan. Peserta atau penyedia jika sudah membaca dokumen pengadaan maka tidak wajib ikut rapat penjelasan, namun dia bisa langsung memasukkan dok penawaran. Namun jika terjadi addendum, maka Pokja harus menyampaikan perubahan tersebut kepada peserta tender agar peserta tender bisa menyesuaikan dengan perubahan tersebut ; ---------------

75.6.

Bahwa Pokja harus mengevaluasi dari awal karena kriteria sewa berbeda dengan kriteria milik dan hal itu disampaikan kepada PPK agar tidak menjadi masalah; ------------------------------------------------------------------------------------halaman 113 dari 289

SALINAN 75.7.

Bahwa koreksi adalah pengecekan berkaitan dengan perhitungan yang bersifat matematik terhadap dokumen penawaran peserta tender.; ---------------------------

75.8.

Bahwa evaluasi dilakukan menurut dokumen pengadaan; ---------------------------

75.9.

Bahwa ketentuan Pasal 6 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang “menghindari pertentangan kepentingan dalam tender,” adalah berlaku pada paket pelelangan yang sama; -------------------------------------------------------------

76.

Menimbang bahwa pada tanggal 23 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli dari Majelis Komisi (Setya Budi Arianta, LKPP), yang dihadiri oleh Sdr. Setya Budi Arianta, dibawah sumpah yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide B46); ------------76.1.

Bahwa LKPP menganut sistem tender secara full e proc. Adapun terkait tender semi e proc, hanya diterapkan pada Kementerian PU dan Kominfo; --------------

76.2.

Bahwa Secara sistem, satu perusahaan hanya punya satu ID password dan tidak dipakai oleh perusahaan yang lain; ------------------------------------------------------

76.3.

Bahwa pada saat tahap aanwidjing, peserta tender tidak wajib untuk datang; ----

76.4.

Bahwa dalam pengalaman Ahli, indikasi persaingan tidak sehat antara lain: adanya Typo eror (kesalahan pengetikan) yang sama, jaminan penawaran sama, template metode pelaksanaan, gugur tidak logis, dan nilai penawaran yang tidak logis diantara peserta tender; ------------------------------------------------

76.5.

Bahwa hal-hal yang dapat dilakukan sanggah adalah hal-hal yang diatur dalam perpres. Diluar dari hal tersebut maka termasuk dalam pengaduan dan tidak dibatasi jangka waktu; ---------------------------------------------------------------------

76.6.

Bahwa ketiadaan pencantuman perjanjian sewa alat pada dokumen tender bisa menjadi indikasi persekongkolan; -------------------------------------------------------

77.

Menimbang bahwa pada tanggal 24 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor VII (Direktur Utama PT Bukit Bahari Indah), yang dihadiri oleh Sdr. Alri, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide B47); ---------------------------------------------77.1.

Bahwa Sdr. Alri menjabat direktur utama PT Bukit Bahari Indah (PT BBI) sejak tahun 2008 dan menjadi pemegang saham PT BBI, dengan Abdul Hafid selaku direktur, Ibu Merna dan Rocky selaku komisaris; ----------------------------

77.2.

Bahwa benar Sdr. Alri pernah diperiksa pada tahap penyelidikan dan membenarkan BAP dan dokumen penawaran PT BBI pada paket Topoyo Barakang dan paket Baras Karosa; ------------------------------------------------------

77.3.

Bahwa Sdr. Alri menjelaskan terkait adanya perbedaan tandatangan Terlapor VII dikarenakan penggunaan tanda tangan pada kepentingan yang berbeda; -----


SALINAN 77.4.

Bahwa Sdr. Alri tidak tahu alamat lengkap dan nomor telepon perusahaannya dan hanya tahu alamat di Jalan Masjid Jami Tanro, Polewali; ----------------------

77.5.

Bahwa Sdr. Alri tidak tahu mengenai metode pelaksanaan, strategi penyusunan penawaran dan keikutsertaan Terlapor VII dalam tender; ---------------------------

77.6.

Bahwa PT BBI tidak tahu alasan gugur dari panitia dan tidak melakukan sanggahan; ----------------------------------------------------------------------------------

77.7.

Bahwa PT BBI tidak yakin menang dalam tender, karena alat dan tenaga yang digunakan sama pada tender yang berbeda; --------------------------------------------

77.8.

Bahwa penyusunan dokumen penawaran Terlapor VII dilakukan oleh Sdr. Alri bersama staf yang diketahui bernama Arjus, kemudian dokumen penawaran tersebut dimasukkan oleh Arjus alias Arjun alias Arjunis;---------------------------

77.9.

Bahwa berdasarkan berita acara, Sdr. Arjus mewakili PT BBI pada paket Kalukku Salubatu I, Kaluku Salubatu II, dan Baras Karosa serta Sdr. Arjus mewakili PT Usaha Subur Sejahtera pada paket Kalukku Salubatu I, Kalukku Salubatu II, dan Baras Karosa; -----------------------------------------------------------

78.

Menimbang bahwa pada tanggal 24 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor VIII (Direktur Utama PT Putra Jaya), yang dihadiri oleh Sdr. Amin Musakkar selaku Direktur Utama dan didampingi oleh Sdr. Wahab Anwar selaku Kepala Personalia PT Putra Jaya, dibawah sumpah yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide B48); ------78.1.

Bahwa struktur kepengurusan Terlapor VIII adalah Sdri. Chang Chiung Yao atau Cintya Chandra Dewi sebagai Komisaris, Sdr. Petrus Yalim dan Sdri. Cintya Chandra Dewi sebagai pemegang saham, Sdr. Amin Muzakkar sebagai Direktur Utama, dan Sdr. Petrus Yalim sebagai Direktur; ---------------------------

78.2.

Bahwa Terlapor VIII pernah mengikuti tender dan menjadi pemenang tender di Bantaeng, Maros, Proyek Jalan Universitas Hasanuddin Makassar; ---------------

78.3.

Bahwa Sdr. Amin Muzakkar menjadi Direktur Utama sejak tahun 1991; ---------

78.4.

Bahwa tugas dan wewenang Sdr. Amin Muzakkar adalah menjalankan perusahaan tetapi yang lebih banyak mengurus perusahaan adalah Sdr. Wahab;

78.5.

Bahwa tender yang pernah dikerjakan oleh Terlapor VIII adalah proyek APBN antara lain RS Bantaeng tahun 20113, Pekerjaan Jalan Pesisir Bantaeng, Pekerjaan Jalan Marros Batas Bone, dan RS Janeponto Tahun 2011; -------------

78.6.

Bahwa yang bertugas menandatangi seluruh dokumen tender adalah Direktur Utama; ---------------------------------------------------------------------------------------

78.7.

Bahwa Sdr. Amin Muzakkar tidak mengingat tender apa saja yang berada di Sulawesi Barat dan dilaksanakan tahun 2012 yang dokumennya ditandatangani oleh Sdr. Amin Muzakkar; ---------------------------------------------------------------halaman 115 dari 289

SALINAN 78.8.

Bahwa Sdr. Amin Muzakkar menyatakan alamat PT Putra Jaya (Terlapor VIII) di Jalan AP. Pettarani namun tidak mengingat nomor telepon; ---------------------

78.9.

Bahwa PT Putra Jaya (Terlapor VIII) berdiri pertama kali di Kandea kemudian pindah ke Jalan Banda dan pada tahun 2011 sampai sekarang pindah ke Jalan AP. Pettarani; -------------------------------------------------------------------------------

78.10.

Bahwa dalam dokumen tender alamat PT Putra Jaya (Terlapor VIII) masih beralamat di Kandea karena saat itu SIUP, TDP, dan SITU masih menggunakan alamat yang lama, Terlapor VIII sudah mengajukan perubahan alamat tetapi oleh pihak perijinan belum dilakukan perubahan; --------------------

78.11.

Bahwa Panitia dapat menghubungi Terlapor VIII karena dalam dokumen tender dicantumkan nomor yang dapat dihubungi; ------------------------------------

78.12.

Bahwa noor yang dapat dihubungi adalah (0411) 438877 (alamat kantor di Jalan AP. Pettarani) dan (0411) 327925 (alamat kantor di Kandea); ---------------

78.13.

Bahwa nomor telepon di Kandea sudah tidak dipakai sejak tahun 2010 karena gedung tersebut sudah kosong; -----------------------------------------------------------

78.14.

Bahwa kompetitor Teerlapor VIII antara lain PT Bumi Karsa, PT Nindya Karya, PP, PT Widya Karya, dan PT Waskita Karya, sedangkan untuk pesaing lokal adalah Tristan Mandiri dan Makassar Indah;------------------------------------

78.15.

Bahwa Terlapor VIII mengetahui Terlapor III tetapi tidak mengetahui siapa Direktur Utamanya; ------------------------------------------------------------------------

78.16.

Bahwa yang berwenang untuk menentukan mengikuti tender adalaah Direktur dan dikomunikasikan kepada Komisaris dan Pemegang Saham; -------------------

78.17.

Bahwa peralatan yang dimiliki oleh Terlapor VIII antara lain AMP di Marros dan Kendari, Stonechruser di Maros dan Janeponto, dan Batchingplan di Parangloe; -----------------------------------------------------------------------------------

78.18.

Bahwa peralatan tersebut disimpan didekat lokasi material batu; ------------------

78.19.

Bhwa Terlapor VIII pernah melakukan mobilisasi dari Maros ke Kendari, untuk surat perijinan di Kendari dilakukan oleh Sdr. Haris, sedangkan untuk perijinan di Makassar diurus oleh Sdr. Syamsul; --------------------------------------

78.20.

Bahwa Terlapor VIII tidak pernah memenangkan tender di luar Sulawesi Barat;

78.21.

Bahwa pertimbangan Terlapor VIII hanya mengikuti tender di Sulawesi Barat adalah dapat melakukan mobilisasi alat dengan jarak yang tidak terlalu jauh; ---

78.22.

Bahwa yang melakukan penyusunan BOQ adalah Staf Terlapor VIII yaitu Sdr. Bambang Gunadi, Sdr. H. Mursalim selaku Kepala Proyek, Sdr. Imran, Sdr. Baharuddin (estimator); -------------------------------------------------------------------

78.23.

Bahwa Sdr. Iman Muzakkar tidak mengetahui sistem yang dipakai dalam tender a quo; -------------------------------------------------------------------------------halaman 116 dari 289

SALINAN 78.24.

Bahwa Terlapor VIII hanya mengikuti Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan BarasKarossa;--------------------------------------------------------------------------------------

78.25.

Bahwa Sdr. Amin Muzakkar tidak mengetahui siapa yang melakukan pendaftaran Terlapor VIII dalam tender a quo; ----------------------------------------

78.26.

Bahwa Sdr. Amin Muzakkar tidak mengenal Sdri. Dian Asih; ---------------------

78.27.

Bahwa yang memasukkan dokumen penawaran Terlapor VIII adalah Sdri. Dian Asih namun Sdr. Amin Muzakkar mengaku tidak mengenal Sdri. Dian Asih;------------------------------------------------------------------------------------------

78.28.

Bahwa hasil pembukaan dokumen tidak dilaporkan secara langsung kepada Sdr. Amin Muzakkar tetapi dilaporkan di Kantor; ------------------------------------

78.29.

Bahwa tidak ada paket yang dimenangkan oleh Terlapor VIII dalam tender a quo; -------------------------------------------------------------------------------------------

78.30.

Bahwa Sdr. Amin Muzakkar tidak mengetahui kalau alasan Terlapor VIII digugurkan adalah terdapat perbedaan jangka waktu pekerjaan yang dicantumkan dalam dokumen penawaran Terlapor VIII dimana dicantumkan selama 301 (tiga ratus satu) hari sedangkan dalam RKS selama 240 (dua ratus empat puluh) hari dan layanan pemeliharaan dicantumkan dalam dokumen penawaran selama 620 (enam ratus dua puluh) hari sedangkan dalam RKS selama 720 (tujuh ratus dua puluh) hari; ------------------------------------------------

78.31.

Bahwa Sdr. Amin Muzakkar tidak mengetahui terkait kesamaan nama penyimpanan dalam file word atas nama Puma karena yang ada orang khusus yang membuat dokumen penawaran dan di PT Putra Jaya (Terlapor VIII) tidak ada staf yang bernama Puma; ------------------------------------------------------------

78.32.

Bahwa dalam Berita Acara Penyelidikan Sdr. Amin Muzakkar menyatakan bahwa yang membuat dokumen penawaran adalah Sdr. Wahab sedangkan nama Sdr. Wahab tidak termasuk dalam personil inti;--------------------------------

78.33.

Bahwa dalam struktur tidak personil inti ada nama yang tidak dimasukkan, staf yang dimasukkan dalam personil inti adalah Sdr. Baharuddin, Sdr. Liberti Suyuti, dan Sdri. Austina Suyuti; --------------------------------------------------------

78.34.

Bahwa pegawai tetap Terlapor VIII adalah Liberti, Baharuddin, dan M. Syafaat; --------------------------------------------------------------------------------------

78.35.

Bahwa tidak ada komunikasi yang dilakukan antara Terlapor VIII dengan Panitia selama proses tender berlangsung; ---------------------------------------------

78.36.

Bahwa yang membuat dokumen tender adalah Sdr. M. Syafaat; -------------------

78.37.

Bahwa CD yang diserahkan Sdr. Wahab kepada KPPU didapatkan dari ruangan teknik PT Putra Jaya (Terlapor VIII) yang khusus digunakan untuk membuat dokumen penawaran; ---------------------------------------------------------halaman 117 dari 289

SALINAN 78.38.

Bahwa Sdr. Wahab tidak memeriksa apakah CD tersebut dalam keadaan kosong atau terisi; --------------------------------------------------------------------------

78.39.

Bahwa Majelis Komisi memerintahkan agar Terlapor VIII menyerahkan bukti berupa Pph dan slip gaji selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dalam tahun terakhir yang dapat membuktikan bahwa Sdr. Wahab memang benar merupakan pegawai tetap Terlapor VIII, waktu penyerahan paling lambat tanggal 30 April 2014, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan Terlapor VIII tidak menyerahkan bukti tersebut. --------------------------------------

79.

Menimbang bahwa pada tanggal 24 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IX (Direktur Utama PT Latanindo Graha Persada), yang dihadiri oleh Sdr. Ichsan Abbas, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide B49); -----------------------------------79.1.

Bahwa Sdr. Ichsan Abbas pernah diperiksa sebelumnya pada tahap penyelidikan dan membenarkan dokumen penawaran Terlapor IX;----------------

79.2.

Bahwa Sdr. Ichsan Abbas menjabat direktur Latanindo Graha Persada (PT LGP) pada tahun 2008 dengan komisaris utama yang terdiri dari Ir. Rendi Juari (83 persen), Rosalinda (16 persen), mempunyai hubungan saudara; ---------------

79.3.

Bahwa PT LGP memiliki alat AMP dan pernah dimobilisasi; ----------------------

79.4.

Bahwa petimbangan pemasukan dokumen penawaran dilakukan oleh pegawai tidak tetap yang bernama Mahmud karena keterbatasan personil ; -----------------

79.5.

Bahwa Terlapor IX tidak ingat paket tender apa saja yang diikuti; -----------------

79.6.

Bahwa Terlapor IX tidak mengetahui alasan gugur tender dan tidak melakukan sanggahan/sanggahan banding karena kendala uang jaminan; ----------------------

79.7.

Bahwa Terlapor IX membuat sendiri metode pelaksanaan dan tidak meminjamkan metode pelaksanaan; -----------------------------------------------------

79.8.

Bahwa Terlapor IX pernah menang tender saat melakukan JO dengan Karya Pare Sejahtera dan Usaha Subur Sejahtera; --------------------------------------------

79.9.

Bahwa Terlapor IX tidak bisa menunjukkan soft file asli yang dipergunakan dalam mengikuti tender a quo; -----------------------------------------------------------

80.

Menimbang bahwa pada tanggal 24 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor X (Direktur Utama PT Duta Indah Pratama Mamuju), yang dihadiri oleh Sdr. Hendra Pradana, dibawah sumpah yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide B50); 80.1.

Bahwa akta yang ada pada Tim Investigator adalah Akta Perusahaan tahun 2003 sedangkan nama Sdr. Hendra Pradana selaku Direktur Utama PT Duta Indah Pratama Mamuju (Terlapor X) ada dalam Akta Perusahaan tahun 2005; --


SALINAN 80.2.

Bahwa Sdr. Hendra Pradana akan menyerahkan akta tahun 2005 tanggal 30 April 2014, namun tidak diserahkan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan; ----------------------------------------------------------------------------------

80.3.

Bahwa PT Latanindo Graha Persada (Terlapor IX) berdiri sejak tahun 2003 dan bergerak dibidang developer dengan susunan pengurus Pieter David Wijaya sebagai Direktur Utama pada tahun 2003, Hendra Pradana sebagai wakil direktur. Untuk kepengurusan sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini Hendra Pradana sebagai Direktur Utama dan Andi Baluarwawo sebagai Wakil Direktur; -------------------------------------------------------------------------------------

80.4.

Bahwa susunan pemegang saham di PT Latanindo Graha Persada (Terlapor IX) adalah Pieter David Wijaya sebesar 50% (lima puluh persen), Willianto Tanta sebesar 25% (dua puluh lima persen), Lintje Thomas sebesar 20% (dua puluh persen), dan Hendra Pradana sebesar 5% (lima persen); -----------------------------

80.5.

Bahwa kewenangan Direktur Utama adalah memonitoring kegiatan yang dilakukan oleh Wakil Direktur bersama tenaga staf yang terdaftar di PT Latanindo Graha Persada (Terlapor IX); -----------------------------------------------

80.6.

Bahwa pegawai tetap di PT Latanindo Graha Persada (Terlapor IX) adalah Ali Muhtar, Diah Ayu, dan Arjus; ------------------------------------------------------------

80.7.

Bahwa Sdr. Mahmud sudah berhenti bekerja di PT Latanindo Graha Persada (Terlapor IX) sejak 3 (tiga) tahun lalu; -------------------------------------------------

80.8.

Bahwa posisi atau jabatan Sdri. Diah Ayu adalah sebagai staf keuangan; ---------

80.9.

Bahwa Sdr. Hendra Pradana jarang beraktifitas di kantor dan diwakili oleh Sdr. Andi Baluarwawo; -------------------------------------------------------------------------

80.10.

Bahwa yangut Sdr. Ali Muhtar adalah Sdr. Pieter; ------------------------------------

80.11.

Bahwa sebelum bekerja di PT Latanindo Graha Persada (Terlapor IX) Sdri. Diah Ayu bekerja di PT Passokorang (Terlapor III); ---------------------------------

80.12.

Bahwa hubungan antara PT Latanindo Graha Persada (Terlapor IX) dengan PT Passokorang (Terlapor III) adalah hubungan pemilik saham yaitu antara Willianta Tanta dan Lintje Thomas; -----------------------------------------------------

80.13.

Bahwa sejak 5 (lima) tahun lalu sampai dengan saat ini kegiatan lain Sdr. Hendra Pradana adalah sebagai Kepala Cabang PT Passokorang (Terlapor III); -

80.14.

Bahwa alasan Sdr. Hendra Pradana lebih banyak melakukan kegiatan di PT Passokorang (Terlapor III) adalah karena di PT Latanindo Graha Persada (Terlapor IX) bergerak hanya sebatas developer pembangunan ruko, ketika pembangunan ruko selesai maka hanya tinggal dipasarkan; -------------------------

80.15.

Bahwa sistem perekrutan pegawai PT Latanindo Graha Persada (Terlapor IX) dilakukan oleh Sdr. Andi Baluarwawo selaku Wakil Direktur; --------------------halaman 119 dari 289

SALINAN 80.16.

Bahwa Sdr. Hendra Pradana hanya mengetahui aktifitas pegawai PT Latanindo Graha Persada (Terlapor IX) yang menyangkut pembangunan ruko; --------------

80.17.

Bahwa Sdr. Hendra Pradana tidak mengetahui terkait adanya 3 (tiga) staf PT Latanindo Graha Persada (Terlapor IX) yaitu Arjus, Mahmud, dan Ali Muhtar yang mengantarkan dokumen penawaran beberapa peserta tender; ----------------

80.18.

Bahwa Sdr. Hendra Pradana tidak mengetahui proses pembuatan dokumen lelang karena bukan merupakan bidang pekerjaannya; -------------------------------

80.19.

Bahwa Sdr. Hendra Pradana tidak mengetahui adanya pengumuman tender dan tiddak pernah mengikuti tender a quo; --------------------------------------------------

80.20.

Bahwa terkait adanya nama Sdri. Diah Ayu dalam semua dokumen kualifikasi PT Passokorang (Terlapor III), Sdr. Hendra Pradana menyatakan bahwa hal tersebut dikarenakan sebelumnya Sdri. Diah Ayu bekerja di PT Passokorang (Terlapor III); -------------------------------------------------------------------------------

80.21.

Bahwa terkait hasil pengamatan Tim Investigator yang masih melihat Sdr. Mahmud di PT Latanindo Graha Persada (Terlapor IX), Sdr. Hendra Pradana menyatakan bahwa Sdr. Mahmud bekerja freelance, hanya ditugaskan untuk mencari orang lain jika diperlukan untuk melakukan perbaikan di lapangan; ----

80.22.

Bahwa Sdr. Hendra Pradana tidak pernah memerintahkan staf PT Latanindo Graha Persada (Terlapor IX) untuk mengurus proses tender a quo; ----------------

80.23.

Bahwa Sdr. Hendra Pradana menyatakan bahwa PT Aphasko Utamajaya (Terlapor IV) merupakan anak perusahaan PT Passokorang (Terlapor III); ------

80.24.

Bahwa dalam proses tender biasanya dicantumkan golongan (kualifikasi perusahaan),berdasarkan golongan tersebut maka PT Passokorang (Terlapor III) dan PT Aphasko Utamajaya (Terlapor IV) sebagai group; ----------------------

80.25.

Bahwa perusahaan lain yang merupakan group Terlapor III selain Terlapor IV adalah PT Sinar Matallo yang bergerak dalam bidang konstruksi tetapi sudah jarang melakukan aktifitas; ---------------------------------------------------------------

80.26.

Bahwa Terlapor X tidak pernah mengikuti tender pengadaan pemerintah; -------

80.27.

Bahwa Terlapor X tidk mengetahui dan tidak mengenal Terlapor I dan Terlapor II; ----------------------------------------------------------------------------------

80.28.

Bahwa terkait pernyataan Sdr. Hendra Pradana dimana Terlapor IV merupakan group Terlapor III merupakan pendapat pribadi dan tidak tertuang dalam akta, namun walaupun tidak disebutkan, orang lain sudah mengetahui bahwa Terlapor IV memiliki hubungan dengan Terlapor III; --------------------------------

80.29.

Bahwa perbedaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Sdr. Hendra Pradana di PT Latanindo Graha Persada (Terlapor IX) dan di PT Passokorang (Terlapor III) adalah Terlapor IX bergerak dibidang developer sedangkan Terlapor IX halaman 120 dari 289

SALINAN dibidang jasa konstruksi dan tugas Sdr. Hendra Pradana adalah untuk mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh staf pelaksana; --------------------------80.30.

Bahwa Terlapor IX bukan anak perusahaan dari Terlpaor III karena PT Passokorang hanya memiliki 50% (lima puluh persen) saham sedangkan 50% (lima puluh persen) saham lainnya merupakan milik oleh orang lain yaitu Sdr. Pieter Wijaya; -------------------------------------------------------------------------------

80.31.

Bahwa dalam kedudukan Sdr. Hendra Pradana selaku Direktur Utama PT Latanindo Graha Persada (Terlapor IX) dan sekaligus sebagai Kepala Cabang PT

Passokorang

(Terlapor

III)

dalam

pelaksanaan

instruksi

untuk

melaksanakan suatu hal tertentu dari PT Passokorang (Terlapor III) yang tidak sesuai dengan aturan perusahaan maka Sdr. Hendra Pradana dapat menolak untuk melakukannya; ---------------------------------------------------------------------80.32.

Bahwa tanggapan Sdr. Hendra Pradana terkait adanya 4 (empat) staf Terlapor IX yang melakukan organisir dalam proses pemasukan dokumen tender a quo adalah seluruh kegiatan atau pekerjaan yang berasal dari arahan Terlapor IX berada dalam pengendalian Terlapor IX namun untuk kegiatan atau pekerjaan yang bukan berasal dari arahan Terlapor IX bukan merupakan tangggungjawab dari Terlapor IX.----------------------------------------------------------------------------

81.

Menimbang bahwa pada tanggal 24 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III (Direktur Utama PT Passokorang), yang dihadiri oleh Sdr. H. Muhammad Idrus T, IR., yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide B51); -------------------------81.1.

Bahwa PT Passokorang (Terlapor III) berdiri tahun 2007, bergerak di bidang konstruksi jalan, pembuatan bandara, pambangunan gedung dan irigasi. Perubahan Akta terakhir komisaris utama Wilianto Tanta, dan isterinya Ibu Lintje dengan Direktur Utama M. Idrus Terban dan Arifin Arsyad selaku direktur; --------------------------------------------------------------------------------------

81.2.

Bahwa PT Passokorang mempunyai dua alat Asphalt Mixing Plant, stonecruiser, finisher dan Batching plant yang terletak di Karossa dan Gentungan. Selain digunakan sendiri untuk tender, alat tersebut juga dijual kepada kontraktor lain yang ingin membeli produk AMP Terlapor III sesuai dengan harga yang ditentukan. Terlapor III tidak mensyaratkan ada tidaknya perjanjian atau akta jual beli terkait dengan penjualan tersebut; --------------------

81.3.

Bahwa untuk menerima permintaan pekerjaan aspal dari kontraktor lain, Terlapor III menghitung kecukupan sisa kemampuan terlebih dahulu dari pekerjaan yang digarap lalu selebihnya aspal dijual ke kontraktor lain asalkan sesuai dengan harga; ----------------------------------------------------------------------halaman 121 dari 289

SALINAN 81.4.

Bahwa

keikutsertaan Terlapor III dalam tender ditentukan oleh Harianto

Tanta, M. Idrus Terban, Arifin Arsyad, setelah rapat dengan tim, kemudian layak tidaknya dokumen penawaran disampaikan kepada komisaris, selaku pemilik modal; -----------------------------------------------------------------------------81.5.

Bahwa Terlapor III mendirikan basecamp pada setiap proyek yang diikuti dan biasa dipergunakan sebagai tempat singgah; -------------------------------------------

81.6.

Bahwa Terlapor VI menyewa alat dari Terlapor III karena tidak mempunyai semua alat yang dibutuhkan. Di lain hal, Panitia tidak melakukan klarifikasi terkait pembelian aspal dari Terlapor VI kepada Terlapor III; ----------------------

81.7.

Bahwa Terlapor III mengikuti tender pada paket Kalukku Salubatu II dan tidak ikut pada paket Baras Karosa, Topoyo Barakang, dan Kalukku Salubatu I karena pada saat menawar Terlapor III ada pekerjaan yang lain, sehingga personil inti Terlapor III tidak memenuhi untuk mengerjakan proyek; ------------

81.8.

Bahwa setelah menang pada Paket Kalukku Salubatu II, Terlapor III menjual campuran aspal kepada Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI karena ada permintaan pembelian aspal; -------------------------------------------------------------

81.9.

Bahwa Terlapor III pernah mengeluarkan surat mutasi Sdr. Hidayat selaku general superitendent pada paket Kaluku Salubatu II yang masih dalam proses tender berjalan namun kemudian surat mutasi dibatalkan karena operator di lapangan telah mencukupi; ---------------------------------------------------------------

81.10.

Bahwa Terlapor III tidak dapat menunjukkan softcopy daftar kuantitas harga terkait perubahan hasil koreksi aritmatik pada tender a quo ; -----------------------

81.11.

Bahwa terdapat hubungan keluarga antara Wilianto Tanta (komisaris Terlapor III) dengan Arifin Tanto (komisaris Terlapor IV) sebagai anak dan ayah; --------

81.12.

Bahwa Terlapor III tergabung dalam Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Sulawesi Barat dan pernah membicarakan hal yang berkaitan dengan tender; ------------------------------------------------------------------------------

81.13.

Bahwa metode pelaksanaan dibuat menurut baku dan standar. Format metode pelaksanaan didapat dari pemberi kerja yang didapatkan secara turun temurun. Adapun terkait kesamaan format metode pelaksanaan Terlapor III dengan Terlapor VI, Terlapor VIII, Terlapor IX karena secara substansi pekerjaan sama; -----------------------------------------------------------------------------------------

81.14.

Bahwa Sdr. M. Idrus Terban tidak tahu menahu terkait kesamaan komputer, IP Addres yang digunakan, dan metode pelaksanaan pada tender a quo; -------------

82.

Menimbang bahwa pada tanggal 25 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli dari Investigator (Ahli IT dari STMIK


SALINAN Dipanegara), yang dihadiri oleh Sdr. Jufri,S.Kom.,M.T., yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide B52); -----------------------------------82.1.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (vide B52) komputer terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu yang bersifat fixed (desktop) dan mobile (laptop), yang identitasnya dapat diberikan pertama kali pada saat melakukan instalasi. -------------------------------------------------------------------------------------

82.2.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (vide B52) pemasukan identitas yang dilakukan pada saat instalasi awal (Operating System) akan berpengaruh pada identitas yang akan muncul pada tiap aplikasi seperti microsoft office yang di-install dalam komputer. -------------------------------------

82.3.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (vide B52) setiap file yang dihasilkan oleh aplikasi akan memiliki identitas yang sama dengan identitas yang telah dimasukkan pada saat instalasi awal sepanjang tidak dilakukan perubahan identitas secara manual. ------------------------------------------------------

82.4.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (vide B52) identitas yang dapat dilihat dari file yang dihasilkan oleh aplikasi terdiri dari author dan last saved by. -------------------------------------------------------------------------------------

82.5.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (vide B52) author menunjukkan identitas komputer yang pertama kali menghasilkan file aplikasi yang dapat dirubah secara manual. ------------------------------------------------------

82.6.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (B52) last saved by menunjukkan identitas komputer yang terakhir kali menyimpan ulang (save as) file aplikasi dan tidak bisa dirubah secara manual. -----------------------------------

82.7.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (vide B52) company menunjukkan identitas komputer yang pertama kali menghasilkan file aplikasi.

82.8.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (vide B52) selain identitas komputer juga terdapat informasi terkait dengan waktu pembuatan file aplikasi pertama kali (content created), tanggal terakhir file aplikasi disimpan (date last saved) dan tanggal terakhir kali file aplikasi dicetak (last printed). ----------------

83.

Menimbang bahwa pada tanggal 25 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV (Direktur Utama PT Aphasko Utamajaya), yang dihadiri oleh Sdr. Muhammad Syaifullah, dibawah sumpah yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide B53); ------------83.1.

Bahwa Sdr. Muhammad Syaifullah bekerja di PT Aphasko Utamajaya (Terlapor IV) sejak tahun 2008 dan pada tahun 2011 diangkat menjadi Direktur Marketing PT Aphasko Utamajaya (Terlapor IV); ------------------------------------


SALINAN 83.2.

Bahwa PT Aphasko Utamajaya (Terlapor IV) berdiri sejak tahun 1984 dengan nama CV Hasrat dan melakukan perubahan pada tahun 1994 menjadi PT Aphasko Utamajaya (Terlapor IV); -----------------------------------------------------

83.3.

Bahwa struktur kepengurusan Terlapor IV adalah Tommy Thomas, Melina, Heriyanto Tanta (Heriyanto Tan), dan Arifin Tanta sebagai Pemegang Saham, Tommy Thomas dan Mellina Wisan sebagai Komisaris, Heriyanto Tanta (Heriyanto Tan) sebagai Direktur Utama, Arifin Tan sebagai Direktur I, dan Muhammad Syaifullah sebagai Direktur II; --------------------------------------------

83.4.

Bahwa yang memiliki kewenangan untuk memutuskan mengikuti suatu tender adalah Sdr. Heriyanto Tanta, Sdr. Muhammad Syaifullah hanya bertugas untuk mendaftarkan perusahaan, memberikan laporan dan menunggu perintah dan arahan dari Sdr. Heriyanto Tanta; -------------------------------------------------------

83.5.

Bahwa total pegawai tetap Terlapor IV berjumlah 4 (empat) orang yaitu Herlin, Erik Thomas, Rustam Manam, dan Ansarullah; ---------------------------------------

83.6.

Bahwa Terlapor IV beralamat di Jalan Bulu Dua sedangkan untuk kantor cabang Terlapor IV beralamat di Jalan Trans Sulawesi Pasang Kayu, sedangkan untuk lokasi basecamp berada disetiap daerah proyek; -----------------

83.7.

Bahwa yang menyiapkan dokumen penawaran adalah Sdr. Muhammad Syaifullah sekaligus sebagai estimator dan Sdri. Herlin; -----------------------------

83.8.

Bahwa tender di tahun 2012 yang pernah diikuti oleh Terlapor IV antara lain Topoyo Barakang, Baras-Karossa, Kalukku-Salubatu I, APBN-P, dan Salubatu-Aralle II; -------------------------------------------------------------------------

83.9.

Bahwa Terlapor IV memenangkan paket tender Salubatu-Aralle II dan BarasKarossa;--------------------------------------------------------------------------------------

83.10.

Bahwa peralatan yang dimiliki oleh Terlapor IV antara lain AMP berlokasi di Desa Rondomayang Kabupaten Mamuju, stonechruser, eskavator, dan doser dan semuanya berada di Sulawesi Barat; -----------------------------------------------

83.11.

Bahwa Terlapor IV tidak pernah mengikuti tender pekerjaan jalan di luar Sulawesi Barat; -----------------------------------------------------------------------------

83.12.

Bahwa Terlapor IV tidak pernah menyewakan AMP kepada perusahaan lain; ---

83.13.

Bahwa Terlapor IV tidak pernah menerima pekerjaan dari perusahaan lain; -----

83.14.

Bahwa hubungan antara Heriyanto Tanta dengan Arifin Tanta adalah hubungan keluarga, dimana Arifin Tanta merupakan ayah dari Heriyanto Tanta; ------------

83.15.

Bahwa hubungan antara Heriyanto Tanta dengan Lintje Thomas adalah hubungan suami-isteri; --------------------------------------------------------------------


SALINAN 83.16.

Bahwa hubungan antara Lintje Thomas dengan Tommy Thomas adalah hubungan keluarga, dimana Tommy Thomas merupakan adik dari Lintje Thomas;--------------------------------------------------------------------------------------

83.17.

Bahwa Terlapor IV bukan merupakan perusahaan group Terlapor III, hanya terdapat hubungan keluarga antara pemilik perusahaan tersebut; -------------------

83.18.

Bahwa pemegang saham berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan; ----------------------------------------------------------------------------------

83.19.

Bahwa terdapat banyak paket tender pada tahun 2012 di Sulawesi Barat, namun Terlapor IV hanya mengikuti beberapa paket, terkait hal tersebut Sdr. Muhammad Syaifullah menyatakan tidak mengetahui kebijakan tersebut karena keputusan untuk mengikuti tender tersebut berada di tangan Sdr. Heriyanto Tanta;----------------------------------------------------------------------------

83.20.

Bahwa Sdr. Muhammad Syaifullah menyampaikan kepada Sdr. Heriyanto Tanta bahwa selain paket Kalukku-Salubatu I terdapat paket Kalukku-Salubatu II; ---------------------------------------------------------------------------------------------

83.21.

Bahwa yang bertugas untuk mendaftarkan Terlapor IV untuk mengikuti tender adalah Sdr. Muhammad Syaifullah ------------------------------------------------------;

83.22.

Bahwa dokumen penawaran dikirimkan dari Makassar ke Mamuju dengan menggunakan travel dan ditujukan kepada Pokja; ------------------------------------

83.23.

Bahwa Sdr. Muhammad Syaifullah tidak mengingat nama travel tersebut; -------

83.24.

Bahwa pengiriman dokumen penawaran melalui travel merupakan hal yang biasa dilakukan oleh Terlapor IV; -------------------------------------------------------

83.25.

Bahwa setelah dokumen penawaran sampai di Mamuju, Sdr. Dian mengambil dokumen tersebut dari Terminal kemudian diantarkan dan diserahkan ke Pokja;

83.26.

Bahwa Sdr. Muhammad Syaifullah tidak mengingat siapa yang mengantarkan dan memasukkan dokumen penawaran pada paket Topoyo-Barakang; ------------

83.27.

Bahwa Sdr. Muhammad Syaifullah tidak mengingat siapa yang mengantarkan dan memasukkan dokumen penawaran pada paket Baras-Karossa; ----------------

83.28.

Bahwa Sdr. Muhammad Syaifullah belum pernah bertemu dengan Sdr. Dian dan hanya melakukan komunikasi melalui telepon; ----------------------------------

83.29.

Bahwa Sdr. Muhammad Syaifullah dapat menyatakan bahwa Sdr. Dian merupakan laki-laki melalui penilaian terhadap suara Sdr. Dian di telepon; ------

83.30.

Bahwa dalam daftar hadir pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran paket pelebaran jalan baras-karossa tanggal 2 Februari 2012, yang memasukkan dokumen Terlapor IV adalah atas nama Dian Setyadi; --------------

83.31.

Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Majelis Komisi meminta Sdr. Muhammad

Syaifullah

untuk

menghubungi


nomor

telepon

seluler

SALINAN 085255551764 atas nama Dian Setyadi namun nomor tersebut tidak dapat dihubungi; ----------------------------------------------------------------------------------83.32.

Bahwa Terlapor IV tidak mengenal Sdr. Mahmud; -----------------------------------

83.33.

Bahwa Sdr. Muhammad Syaifullah tidak mengetahui alasan mengapa Terlapor IV meminta orang di luar perusahaan untuk memasukkan dokumen penawaran Terlapor IV padahal Terlapor IV memiliki kantor cabang di Pasang Kayu; ------

83.34.

Bahwa setelah dokumen penawaran diserahkan kepada Panitia, tidak ada yang memberikan laporan perkembangan, Terlapor IV hanya mendapatkan pemberitahuan dari Panitia bahwa Terlapor IV digugurkan tanpa diberikan penjelasan mengenai alasan digugurkan; -----------------------------------------------

83.35.

Bahwa pemberitahuan terkait gugurnya Terlapor IV didapatkan Terlapor IV dari Panitia melalui telepon seluler; -----------------------------------------------------

83.36.

Bahwa Sdr. Dian tidak memberikan laporan dan penjelasan mengenai alasan Terlapor IV digugurkan; ------------------------------------------------------------------

83.37.

Bahwa pemberitahuan terkait Terlapor IV memenangkan beberapa tender diberitahukan oleh Panitia kepada Terlapor IV melalui klarifikasi; ----------------

83.38.

Bahwa pada awalnya Sdr. Muhammad Syaifullah menyatakan bahwa dia sendiri yang menghadiri klarifikasi padahal dalam daftar hadir klarifikasi tertulis bahwa yang mewakili Terlapor IV dalam klarifikasi adalah Sdri. Herlin, terkait hal tersebut Sdr. Muhammad Syaifullah mengaku salah mengingat; ------

83.39.

Bahwa dalam daftar kuantitas harga pada paket Baras-Karossa (Tim Investigator menunjukkan slide dalam bentuk Excel) terdapat dua metode penghitungan yang digunakan oleh Terlapor IV yaitu secara otomatis (“SUM”) dan penghitungan secara manual (ketik total dengan cara mengetik angka satu per satu); -------------------------------------------------------------------------------------

83.40.

Bahwa metode penghitungan otomatis digunakan pada kolom “Divisi 1. Umum”, “Divisi 8. Pengembalian dan Pekerjaan Minor”, “Divisi 9. Pekerjaan Harian”,

dan

“Divisi

10.1.

Pekerjaan

Layanan

Pemeliharaan

Jalan

(Lumsump)”; -------------------------------------------------------------------------------83.41.

Bahwa metode penghitungan manual digunakan pada kolom “Divisi 2. Drainase”, “Divisi 3. Pekerjaan Tanah”, “Divisi 4. Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan”, “Divisi 5. Perkerasan Berbutir”, “Divisi 6. Perkerasan Aspal”, dan “Divisi 7. Struktur”; ------------------------------------------------------------------

83.42.

Bahwa yang membuat daftar kuantitas dan harga adalah Sdr. Muhammad Syaifullah; -----------------------------------------------------------------------------------

83.43.

Bahwa terkait dengan penggunaan metode penghitungan yang berbeda dalam daftar kuantitas dan harga, hasil penghitungan dengan menggunakan cara halaman 126 dari 289

SALINAN manual menghasilkan kesalahan penghitungan dengan selisih yang cukup besar, Sdr. Muhammad Syaifullah menyatakan bahwa hal tersebut terjadi karena Sdr. Muhammad Syaifullah merasa lelah dan tidak konsentrasi dan hal tersebut merupakan kesalahannya secara pribadi atau personal; -------------------83.44.

Bahwa Sdr. Muhammad Syaifullah menyatakan inisial komputer atau laptopnya tiak menggunakan nama “puma” atau “purna”; ---------------------------

83.45.

Bahwa Sdr. Muhammad Syaifullah tidak pernah meminjamkan atau meminjam dekstop dan/atau laptop kepada atau dari perusahaan lain; --------------------------

83.46.

Bahwa Terlapor IV tidak pernah meminjam atau meminjamkan PC kepada Terlapor III, Terlapor V, dan Terlapor VI; ---------------------------------------------

83.47.

Bahwa terkait adanya kesamaan format dokumen pada Paket Baras-Karossa dan kesamaan pada dokumen softfile dimana disimpan dengan last saved by di komputer yang sama, Sdr. Muhammad Syaifullah menyatakan bahwa dia sendiri yang membuat dokumen tersebut berdasarkan item-item yang terdapat dokumen lelang, sehingga jika terdapat kesamaan maka Sdr. Muhammad Syaifullah mengaku tidak mengetahui hal tersebut; ----------------------------------

83.48.

Bahwa soft file tersebut merupakan milik Sdr. Muhammad Syaifullah, dan berdasarkan keterangan Ahli Jufri, last saved by hanya dapat berubah jika dilakukan save as terhadap file tersebut, sedangkan file tersebut merupakan milik pribadi dan Sdr. Muhammad Syaifullah mengaku tidak pernah melakukan save as dalam file tersebut. -------------------------------------------------

84.

Menimbang bahwa pada tanggal 25 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor V (Direktur Utama PT Usaha Subur Sejahtera), yang dihadiri oleh Sdr. Nuryedi Abbas, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide B54); -----------------------------------84.1.

Bahwa benar Terlapor V mengikuti tender di Sulawesi Barat pada paket Kalukku Salubatu II, Salubatu Arale III, Lingkar Bandara Tampapadang, Mambi Malabo, dan Malabo Mamasa; --------------------------------------------------

84.2.

Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa tanda tangan Terlapor V di atas kertas untuk menilai kesesuaian tanda tangan Terlapor V antara dokumen yang satu dengan yang lain; ---------------------------------------------------------------------------

84.3.

Bahwa susunan pengurus Terlapor V terdiri dari Jusuf Kadir Tahar selaku Direktur Utama (saham 64,1 persen), Jefri Tahar selaku pemegang saham (saham 35,9 persen), dan Nuryedi Abbas selaku Direktur; --------------------------

84.4.

Bahwa keikutsertaan Terlapor V dalam tender ditentukan secara penuh oleh Jusuf Kadir Tahar dan Jefri Tahar; ------------------------------------------------------


SALINAN 84.5.

Bahwa Terlapor V menang pada Paket Bandara Tampapadang JO dengan Karya Pare Sejahtera; ----------------------------------------------------------------------

84.6.

Bahwa alat AMP Terlapor V terletak di Pinrang. Namun pada saat menang pada paket Topoyo Barakang menggunakan alat yang disewa dari Terlapor III ;

84.7.

Bahwa dalam Dokumen Terlapor V tidak ditemukan adanya perjanjian sewa dengan Terlapor III terkait sewa alat. Akan tetapi dalam dokumen tersebut ditemukan perjanjian sewa dengan CV Jaya Lestari, bukan dengan Terlapor III sebagaimana diuraikan diatas; ------------------------------------------------------------

84.8.

Bahwa dokumen sewa alat CV Jaya Lestari tersebut ditandatangani oleh Jefri Tahar yang tidak lain adalah pemegang saham Terlapor V; -------------------------

84.9.

Bahwa Nuryedi Abbas tidak ingat terkait proses penyewaan alat AMP dari Terlapor III dan tidak ingat terkait klarifikasi terhadap status alat yang disewa tersebut; --------------------------------------------------------------------------------------

84.10.

Bahwa dalam Tender, Terlapor V hanya memantau saja sedangkan pengawasan tender dilakukan oleh staf yang bernama Nurhadi dan Laela; -------

84.11.

Bahwa semua dokumen penawaran Terlapor V ditandatangani oleh Nuryedi Abbas;----------------------------------------------------------------------------------------

84.12.

Bahwa Terlapor menerangkan adanya perbedaan tanda tangan antara satu dokumen dengan dokumen yang lain adalah hal yang biasa; ------------------------

84.13.

Bahwa terdapat hubungan antara Terlapor V dengan Terlapor VI yakni Terlapor V dan Terlapor VI berkantor di tempat yang sama di lantai 3 dengan nomor telepon yang sama pula (317792), namun manajemen keduanya berbeda; --------------------------------------------------------------------------------------

84.14.

Bahwa Jusuf Kadir Tahar, selaku pemegang saham Terlapor V adalah orang tua dari Jeni Tahar dan Jefri Tahar;------------------------------------------------------

84.15.

Bahwa tugas Nuryedi Abbas adalah melakukan koordinasi proyek yang berjalan dan tidak ikut mengawasi pelaksanaan di lapangan; -----------------------

84.16.

Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Terlapor V tidak dapat menyerahkan bukti surat perjanjian sewa alat dengan Terlapor III kepada Majelis Komisi terkait tender aquo; -----------------------------------------------------

84.17.

Bahwa alat yang disewa Terlapor V dari Terlapor III berada di daerah Topoyo, namun berdasarkan pemeriksaan Terlapor III tidak berada di Topoyo; ------------

84.18.

Bahwa alat Terlapor III yang tidak digunakan di suatu daerah, maka akan digunakan oleh Terlapor V. Adapun Terlapor V mengetahui keberadaan alat tersebut setelah mendapatkan informasi dari teman sesama kontraktor; -----------

84.19.

Bahwa panitia melakukan klarifkasi terhadap alat yang digunakan oleh Terlapor V; ---------------------------------------------------------------------------------halaman 128 dari 289

SALINAN 84.20.

Bahwa Terlapor V tidak melaporkan dokumen lampiran terkait persewaan alat kepada PPK dan tidak melaporkan perubahan alat tanpa sepengetahuan panitia;

84.21.

Bahwa Nuryedi Abbas tidak mengenal staf bernama Markus, namun pada kenyataannya yang bersangkutan pernah memberikan Surat Kuasa kepada Markus; --------------------------------------------------------------------------------------

84.22.

Bahwa pemasukan dokumen penawaran Terlapor V untuk tender di dalam kota dilakukan oleh staf khusus bernama Juliardi, Nurlela, dan Ana. Sedangkan Terlapor V tidak ingat nama orang yang memasukkan dokumen penawaran untuk tender di luar kota karena biasa mempercayakan kepada orang lain ; ------

84.23.

Bahwa Nuryedi Abbas tidak mengenal Arjus/ Arjunis/Arjun; ----------------------

84.24.

Bahwa baik saat menjadi cadangan pemenang maupun gugur tender, Terlapor V tidak melakukan sanggahan karena tidak yakin menang; -------------------------

84.25.

Bahwa format metode pelaksanaan Terlapor V didapatkan oleh staf, yang dengan kemampuan dan tekniknya memperoleh format metode pelaksanaan dari perusahaan lain; -----------------------------------------------------------------------

84.26. 85.

Bahwa Terlapor V tidak pernah melakukan komunikasi dengan Panitia; ---------

Menimbang bahwa pada tanggal 30 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan atau Dokumen (vide bukti B55); --------------------------------------------------------------------------------------

86.

Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Investigator sebagai berikut: ------------------------------NO

I. C 1

I. C 3A

NAMA DOKUMEN Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar tentang Pembentukan ULP/Pokja Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pasca Kualifikasi Metode satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan (termasuk Gambar)

I. C 3B

Addendum Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pasca Kualifikasi Metode satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan (termasuk Gambar)

I. C 4A

Owner's Estimate (OE) Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Baras-Karossa

I. C 4B

Addendum Owner's Estimate (OE) Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Baras-Karossa

I. C 5

Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Baras-Karossa PT. Sabar Jaya Pratama


SUMBER

KETERANGA N

ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar

Copy


Copy

ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI

Copy

Copy

SALINAN Makassar

I. C 6

Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Baras-Karossa PT. Latanindo Graha Perkasa

I. C 7

Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket Pekerjaan Pelebaran Jalamn Baras-Karossa PT. Aphasko Utamajaya

I. C 8

Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Baras-Karossa PT. Putra Jaya

I. C 9

Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Baras-Karossa PT. Anugerah Karya Agra Sentosa

I. C 10

Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Baras-Karossa PT. Bukit Bahari Indah

I. C 11

Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Baras-Karossa PT. PT. Waskita Jaya

I. C 12

Dokumen Kualifikasi Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Baras-Karossa PT. Widya Satria

I. C 13

Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Baras-Karossa PT. Widya Satria

I. C 14

Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pelebaran Jalan Baras-KarossA

ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

I. C 15A

Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/ Pemilihan Langsung) Pasca Kualifikasi Metode satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan


Copy

I. C 15B

Addendum Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/ Pemilihan Langsung) Pasca Kualifikasi Metode satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan


Copy

I. C 16

Addendum OE, Paket Pelebaran Jalan Kalukku - Salubatu I

I. C 17

Dokumen Penawaran Paket Pelebaran Jalan Kalukku - Salubatu I PT. Bukit Bahari Indah

I. C 18

Dokumen Penawaran Paket Pelebaran Jalan Kalukku - Salubatu I PT. Putra Jaya


ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar

Copy

Copy

Asli

SALINAN ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar

I. C 19

Dokumen Penawaran Paket Pelebaran Jalan Kalukku - Salubatu I PT. Latanindo Graha Persada

I. C 20

Dokumen Penawaran Paket Pelebaran Jalan Kalukku - Salubatu I PT. aphasko Utamajaya

I. C 21

Dokumen Penawaran Paket Pelebaran Jalan Kalukku - Salubatu I PT. Widya Satria

I. C 22

Dokumen Kualifikasi Paket Pelebaran Jalan Kalukku - Salubatu I PT. Widya Satria

I. C 23

Dokumen Penawaran Paket Pelebaran Jalan Kalukku - Salubatu I PT. Sabar Jaya Pratama

I. C 24

Dokumen Penawaran Paket Pelebaran Jalan Kalukku - Salubatu I PT. Anugrah Karya Arga Sentosa

I. C 25

Dokumen Paket Pelebaran Jalan Kalukku Salubatu I PT. Nugroho Lestari

I. C 28A

Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pasca Kualifikasi Metode satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan (termasuk Gambar)


Copy

I. C 28B

Addendum Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pasca Kualifikasi Metode satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan (termasuk Gambar)


Copy

I. C 29A

Owner's Estimate (OE) Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Baras-Karossa

I. C 29B

Addendum Owner's Estimate (OE) Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Baras-Karossa

I. C 30

Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu II PT. Latanindo Graha Perkasa

I. C 31

Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu II PT. Usaha Subur Sejahtera

I. C 32

Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu II PT. Putra Jaya

I. C 33

Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu II PT. Passokorang

I. C 34

Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu II PT. Widya Satria


ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

SALINAN Makassar

I. C 35

Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu II PT. Bukit Bahari Indah

I. C 36

Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu II PT. Nindya Karya

I. C 37

Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu II PT. Nugroho Lestari

I. C 38

Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu PT. Waskita Karya

I. C 39

Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu II

I. C 40

Dokumen Pengadaan Konstruksi, Paket Pelebaran Jalan Topoyo - Barakang (Standar Dokumen RKS, Gambar, Addendum Lelang)

I. C 41

Owner's Estimate (OE) Paket Pekerjaan Pelebaran JalanTopoyo – Barakang

I. C 44

Dokumen Paket Pelebaran Jalan Topoyo Barakang PT. Usaha Subur Sejahtera

I. C 45

Dokumen penawaran Paket Pelebaran Jalan Topoyo - Barakang PT. Anugrah Karya Arga Sentosa

I. C 46

Dokumen Kualifikasi Paket Pelebaran Jalan Topoyo - Barakang PT. Anugrah Karya Arga Sentosa

I. C 47

Dokumen Penawaran Paket Pelebaran Jalan Topoyo - Barakang PT. Aphasko Utamajaya

I. C 48

Dokumen Kualifikasi Paket Pelebaran Jalan Topoyo - Barakang PT. Aphasko Utamajaya

I. C 53

Dokumen Paket Pelebaran Jalan Topoyo Barakang PT. Karya Mandala Putra

I. C 54

Dokumen Penawaran Paket Pelebaran Jalan Topoyo - Barakang PT. Bukit Bahari Indah

I. C 55

Dokumen Kualifikasi Paket Pelebaran Jalan Topoyo - Barakang PT. Bukit Bahari Indah

I. C 56

Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pelebaran Jalan Topoyo – Barakang


ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI

Copy

Copy

Copy

Copy

Asli

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

SALINAN Makassar

I. C 57

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan untuk Kontrak Tahun Tunggal

I. C 58

Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Mambi-Malabo I PT. Bumi Karsa

I. C 59

Dokumen Kualifikasi Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Mambi-Malabo I PT. Bumi Karsa

I. C 60

Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Mambi-Malabo I PT. Tuju Wali Wali

I. C 61

Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Mambi-Malabo I PT. Widya Satria

I. C 62

Dokumen Kualifikasi Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Mambi-Malabo I PT. Widya Satria (Tanpa Cover)

I. C 63

Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Mambi-Malabo I PT. Nindya Karya

I. C 64

Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Mambi-Malabo I PT. Anugerah Karya Agra Sentosa

I. C 65

Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Mambi-Malabo I PT. Passokorang

I. C 66

Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Mambi Malabo I

I. C 67


I. C 69

Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Mambi-Malabo II PT. Anugerah Karya Agra Sentosa

I. C 70

Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Mambi-Malabo II PT. Widya Satria

I. C 71

Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Mambi-Malabo II PT. Bumi Karsa

I. C 72

Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Mambi-Malabo II PT. Waskita Karya

I. C 73

Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Mambi-Malabo I PT. Usaha Subur Sejahtera



Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

SALINAN Makassar

I. C 74

Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Mambi Malabo II

I. C 75


I. C 76

Owner's Estimate (OE) Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Salubatu - Aralle II

I. C 77

Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Salubatu Aralle II PT. Nindya Karya PT Aphasko Utamajaya PT. Hutama Surya Perdana

I. C 80

Dokumen Kualifikasi Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Salubatu Aralle II PT. Aphasko Utamajaya

I. C 81

Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Salubatu Aralle II PT. Bumi Karsa

I. C 82

Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Salubatu Aralle II PT. Anugerah Karya Agra Sentosa

I. C 83

Dokumen Kualifikasi Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Salubatu Aralle II PT. Anugerah Karya Agra Sentosa

I. C 84

Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Salubatu Aralle II PT. Tuju Wali Wali

I. C 86

Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Salubatu Aralle II PT. Widya Satria JO PT. Kenanga Jaya

I. C 89

Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Salubatu Aralle II PT. Usaha Subur Sejahtera

I. C 90

Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Baru Salubatu Aralle II

I. C 91


I. C 92

Owner's Estimate (OE) Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Salubatu - Aralle III

I. C 93

Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Salubatu Aralle III PT. Waskita Karya JO PT. Passokorang

I. C 94

Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Salubatu Aralle III PT. Tuju Wali Wali



Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Asli

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

SALINAN Makassar

I. C 95

Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Salubatu Aralle III PT. Bumi Karsa

I. C 96

Dokumen Kualifikasi Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Salubatu Aralle III PT. Bumi Karsa

I. C 97

Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Salubatu Aralle III PT. Usaha Subur Sejahtera

I. C 98

Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Salubatu Aralle III PT. Nugroho Lestari

I. C 99

Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Baru Salubatu Aralle III

I. C 100A

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan Untuk Kontrak Tahun Tunggal

I. C 100B

gambar-Gambar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi

I. C 101

Owner Estimate (OE) Pembangunan Jalan Malabo-Mamasa-

I. C 102

Dokumen Penawaran Pembangunan Jalan Malabo-Mamasa PT. Usaha Subur Sejahtera

I. C 103

Dokumen Penawaran Pembangunan Jalan Malabo-Mamasa PT. Nugroho Lestari

I. C 104

Dokumen Penawaran Pembangunan Jalan Malabo-Mamasa PT. Bumi Karsa

I. C 105

Dokumen Kualifikasi Pembangunan Jalan Malabo-Mamasa PT. Bumi Karsa

I. C 106

Dokumen Penawaran Pembangunan Jalan Malabo-Mamasa PT. Brantas Adipraya

I. C 107

Dokumen Kualifikasi Pembangunan Jalan Malabo-Mamasa PT. Brantas Adipraya

I. C 108

Dokumen Penawaran Pembangunan Jalan Malabo-Mamasa PT. Lima Tujuh Tujuh

I. C 110

Dokumen Kualifikasi Pembangunan Jalan Malabo-Mamasa PT. Tuju Wali Wali


ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

SALINAN

I. C 111

Dokumen Penawaran Pembangunan Jalan Malabo-Mamasa PT. Passokorang

I. C 112

Dokumen Penawaran Pembangunan Jalan Malabo-Mamasa PT. Guna Karya Nusantara

I. C 113

Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)Pembangunan Jalan Malabo-Mamasa

I. C 114

Dokumen Pelelangan Pelebaran Jalan Batas Kota Kab. Mamuju - Tameroddo (KM. 350) I

I. C 115

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pelebaran Jalan Batas Kota Kab. Mamuju - Tameroddo (KM. 350) I

I. C 116

Dokumen Penawaran Pelebaran Jalan Batas Kota Kab. Mamuju - Tameroddo (KM. 350) I PT. bukit Bahari Indah

I. C 119

Dokumen Penawaran Pelebaran Jalan Batas Kota Kab. Mamuju - Tameroddo (KM. 350) I PT. Latanindo Graha Persada

I. C 122

Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pelebaran Jalan Batas Kota Kab. Mamuju Tameroddo (KM. 350) I

I. C 123

Dokumen Lelang, Paket Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkar Bandara Tampapadang (Lanjutan)

I. C 124

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peningkatan Jalan Lingkar Bandara Tampapadang (Lanjutan)

I. C 126

Dokumen Penawaran Peningkatan Jalan Lingkar Bandara Tampapadang (Lanjutan) PT. Passokorang

I. C 127

Dokumen Penawaran Peningkatan Jalan Lingkar Bandara Tampapadang (Lanjutan) PT. Anugrah Karya Arga Sentosa

I. C 128

Dokumen Penawaran Peningkatan Jalan Lingkar Bandara Tampapadang (Lanjutan) PT. Latanindo Graha Persada

I. C 129

Dokumen Penawaran Peningkatan Jalan Lingkar Bandara Tampapadang (Lanjutan) PT. Nindya Karya

I. C 130

Dokumen Penawaran Peningkatan Jalan Lingkar Bandara Tampapadang (Lanjutan) PT. Usaha Subur Sejahtera

I. C 131

Dokumen Penawaran Peningkatan Jalan Lingkar Bandara Tampapadang (Lanjutan) PT. Bukit Bahari Indah


Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar

Copy

ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

Copy

SALINAN ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar

I. C 132

Dokumen Penawaran Peningkatan Jalan Lingkar Bandara Tampapadang (Lanjutan) PT. Tuju Wali Wali

I. C 133

Dokumen Penawaran Peningkatan Jalan Lingkar Bandara Tampapadang (Lanjutan) PT. Haka Utama

I. C 134

Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Peningkatan Jalan Lingkar Bandara Tampapadang (Lanjutan)

I. C 135

Bukti Setor Pajak Penghasilan PT. Duta Indah Pratama Mamuju

PT. Duta Indah Pratama Mamuju

Copy

I. C 136

Akta Notaris PT. Duta Indah Pratama Mamuju

PT. Duta Indah Pratama Mamuju

Copy

I. C 137

Daftar Nama Karyawan PT. Aphasko Utamajaya Tahun 2012

I. C 138

Akta Notaris PT. Aphasko Utamajaya

I. C 139

Daftar Nama Karyawan PT. Passokorang Tahun 2012

PT. Passokorang

Asli

I. C 140

Akta Notaris PT. Passokorang

PT. Passokorang

Copy

I. C 141

Print Out Paket Tender Wilayah I pada website LPSE

website LPSE

Copy

I. C 142

Print Out Paket Tender Wilayah II pada website LPSE

website LPSE

Copy

I. C 143

Print Out Paket Tender APBN-P pada website LPSE

website LPSE

Copy

I. C 146

Print Out Foto Daftar Hadir Peserta Pemasukan dan pembukaan Dokumen Penawaran Paket Pembangunan Jalan Baru Aralle-Mambi

I. C 149

Print Out Properties dari Softcopy Dokumen Metode Pelaksanaan PT. Aphasko Utamajaya pada Paket Baras-Karossa

I. C 150

Print Out Properties dari Softcopy Dokumen Metode Pelaksanaan PT. Latanindo Graha Persada pada Paket Baras-Karossa

I. C 151

Print Out Properties dari Softcopy Dokumen Metode Pelaksanaan PT. Putra Jaya pada Paket Baras-Karossa

I. C 152

Print Out Properties dari Softcopy Dokumen Metode Pelaksanaan PT. Passokorang pada Paket Kalukku-Salubatu II

I. C 153

Print Out Properties dari Softcopy Dokumen Metode Pelaksanaan PT. Latanindo Graha Persada pada Paket Kalukku-Salubatu II

I. C 154

Print Out Properties dari Softcopy Dokumen Metode Pelaksanaan PT. Putra Jaya pada Paket Kalukku-Salubatu II

I. C 155

Print Out Properties dari Softcopy Dokumen Metode Pelaksanaan PT. Usaha Subur Sejahtera pada Paket Kalukku-Salubatu II

I. C 156

Print Out Properties dari Softcopy Dokumen Metode Pelaksanaan PT. Aphasko Utamajaya pada Paket Kalukku-Salubatu I


PT. Aphasko Utamajaya PT. Aphasko Utamajaya

Copy

Copy

Copy

Asli Copy

SALINAN

87.

I. C 157

Print Out Properties dari Softcopy Dokumen Metode Pelaksanaan PT. Latanindo Graha Persada pada Paket Kalukku-Salubatu I

I. C 158

Print Out Properties dari Softcopy Dokumen Metode Pelaksanaan PT. Putra Jaya pada Paket Kalukku-Salubatu I

I. C 159

Print Out Properties dari Softcopy Dokumen Metode Pelaksanaan PT. Aphasko Utamajaya pada Paket Topoyo-Barakang

I. C 160

Print Out Properties dari Softcopy Dokumen Metode Pelaksanaan PT. Usaha Subur Sejahtera pada Paket Topoyo-Barakang

I. C 161

Print Out Properties dari Softcopy Dokumen Metode Pelaksanaan PT. Passokorang pada Paket Lingkar Bandara Tampa Padang

I. C 162

Print Out Properties dari Softcopy Dokumen Metode Pelaksanaan PT. Latanindo Graha Persada pada Paket Lingkar Bandara Tampa Padang

I. C 163

Print Out Properties dari Softcopy Dokumen Metode Pelaksanaan PT. Usaha Subur Sejahtera pada Paket Lingkar Bandara Tampa Padang

I. C 164

Print Out Properties dari Softcopy Dokumen Metode Pelaksanaan PT. Passokorang pada Paket Malabo-Mamasa

I. C 165

Print Out Properties dari Softcopy Dokumen Metode Pelaksanaan PT. Usaha Subur Sejahtera pada Paket Malabo-Mamasa

Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor I dan Terlapor II sebagai berikut: -------------87.1.

Tanggapan Terlapor I dan II atas Laporan Dugaan Pelanggaran (vide T.I); ------

87.2.

Tanggapan Terlapor I dan II atas Laporan Dugaan Pelanggaran (vide T.II); -----

87.3.

Daftar Bukti Terlapor I dan Terlapor II (vide T.I&T.II); -----------------------------

87.4.

Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (vide T.I&T.II-1); ------------------------------------------------------

87.5.

Lampiran III Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang PEngadaan Barang/Jasa Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi (vide T.I&T.II-2); ---------------------------------------------------------------------------------

87.6.

Peraturan Menteri PU Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi (vide T.I&T.II-3); ---------

87.7.

Lampiran Peraturan Menteri PU Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi (vide T.I&T.II4); ---------------------------------------------------------------------------------------------

87.8.

Formulir isian kualifikasi PT Passokorang (bagian dok penawaran) (vide T.I&T.II-5.a); ------------------------------------------------------------------------------halaman 138 dari 289

SALINAN 87.9.

Formulir Isian Kualifikasi PT Usaha Subur Sejahtera (bagian dok penawaran) (vide T.I&T.II-5.b); ------------------------------------------------------------------------

87.10.

Formulir Isian Kualifikasi Sabar Jaya Pratama (bagian dokumen penawaran) (vide T.I&T.II-5.c); ------------------------------------------------------------------------

87.11.

Formulir Isian Kualifikasi PT Aphasko Utamajaya (bagian dok penawaran) (vide T.I&T.II-5.d); ------------------------------------------------------------------------

87.12.

Daftar personil Inti PT Latanindo Graha Persada (bagian dok penawaran) (vide T.I&T.II-6.a); -------------------------------------------------------------------------------

87.13.

Daftar personil Inti PT Aphasko Utamaja (bagian dok penawaran) (vide T.I&T.II-6.b); -------------------------------------------------------------------------------

87.14.

Daftar personil Inti PT Putra jaya (bagian dok penawaran) (vide T.I&T.II-6.c); -

87.15.

Daftar Personil Inti PT Bukit Bahari Indah (bagian dok penawaran) (vide T.I&T.II-6.d); -------------------------------------------------------------------------------

87.16.

Daftar Personil Inti PT Usaha Subur Sejahtera (bagian dok Penawaran) (vide T.I&T.II-6.e); -------------------------------------------------------------------------------

87.17.

Daftar Personil Inti PT Sabar Jaya Pratama (bagian dok penawaran) (vide T.I&T.II-6.f); -------------------------------------------------------------------------------

87.18.

Koreksi Aritmatik Paket Pelebaran Jalan Topoyo-Barakang (vide T.I&T.II-7); -

87.19.

Koreksi Aritmatik Paket Pelebaran Jalan Baras-Karosa (vide T.I&T.II-8); -------

87.20.

Koreksi Aritmatik Paket Pelebaran Jalan Kalukku Salubatu I (vide T.I&T.II-9);

87.21.

Koreksi Aritmatik Paket Pelebaran Jalan Kalukku Salubatu II (vide T.I&T.II10); -------------------------------------------------------------------------------------------

87.22.

Koreksi Aritmatik Peningkatan Jalan Lingkar Bandara Tampapadang (vide T.I&T.II-11); --------------------------------------------------------------------------------

88.

Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor III sebagai berikut: -------------------------------

89.

88.1.

Tanggapan Terlapor III atas Laporan Dugaan Pelanggaran (vide T.III); ----------

88.2.

Daftar Ahli Terlapor III (vide T.III-1); -------------------------------------------------

88.3.

Daftar Alat Bukti Surat Terlapor III (vide T.III-2); -----------------------------------

Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor IV sebagai berikut: ------------------------------89.1.

90.

Tanggapan Terlapor IVatas Laporan Dugaan Pelanggaran (vide T.IV); -----------

Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor V sebagai berikut: -------------------------------90.1.

91.

Tanggapan Terlapor V atas Laporan Dugaan Pelanggaran (vide T.V); ------------

Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor VI sebagai berikut: ------------------------------halaman 139 dari 289

SALINAN 91.1. 92.

Tanggapan Terlapor VI atas Laporan Dugaan Pelanggaran (vide T.VI); ----------

Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor VII sebagai berikut: -----------------------------92.1.

93.

Tanggapan Terlapor VII atas Laporan Dugaan Pelanggaran (vide T.VII); --------

Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor VIII sebagai berikut: ----------------------------93.1.

94.

Tanggapan Terlapor VIII atas Laporan Dugaan Pelanggaran (vide T.VIII); ------

Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor IX sebagai berikut: ------------------------------94.1.

Tanggapan Terlapor IX atas Laporan Dugaan Pelanggaran (vide T.IX); ----------

94.2.

Bukti Surat Perjanjian paket Pembangunan Jalan Baru Mambi-Malabo III (vide T.IX-1); --------------------------------------------------------------------------------------

95.

Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor X sebagai berikut: -------------------------------95.1.

96.

Tanggapan Terlapor X (vide T.X); ------------------------------------------------------

Menimbang bahwa pada tanggal 6 Mei 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (vide B56); ------------------

97.

Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide I4); -------------------------------------------97.1. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dugaan pelanggaran terkait dengan Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012 adalah: ---------------------------------------------------Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

97.2. Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu: --------------------------------------a. persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. ----------------------------------------------b. persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Pokja


SALINAN Pengadaan atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.---------------------------------------------------------------c. gabungan

dari

persekongkolan

horizontal

dan

vertikal

adalah

persekongkolan antara Pokja Pengadaan atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa------------------------------------------------97.3. Bahwa unsur – unsur ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut: ----------------------------------------1. Pelaku Usaha ---------------------------------------------------------------------------Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebut adalah: (vide B38, B51, B53, B54, I.C5, I.C7, I.20, I.C23,I.C31, I.C33, I.C44, I.48, I.C126, I.C130, I.C138, I.C140);------------------------------------------------------------------------(1) Bahwa PT. Passokorang adalah pelaku usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas, beralamat di Jl. Landak Baru No. 11 A Makassar, yang didirikan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 7 tanggal 2 Februari 2012 dihadapan Sri Hartini Widjaja S.H., Notaris di Makassar, dan kegiatan usahanya antara lain menjalankan usaha dalam bidang pembangunan pemborongan (kontraktor);---------------------------(2) Bahwa PT. Aphasko Utamajaya, beralamat di Jl. Cendrawasih No. 234 D Makassar, yang didirikan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 21 tanggal 16 Februari 2011 dihadapan Sri Hartini Widjaja S.H., Notaris di Makassar, dan kegiatan usahanya antara lain menjalankan

usaha

dalam

bidang

pembangunan

pemborongan

(kontraktor); -----------------------------------------------------------------------(3) Bahwa PT. Usaha Subur Sejahtera, beralamat di Jl. Dr. W. Sudirohusodo No. 272 Makassar, yang didirikan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 119 tanggal 30 Desember 2010 dihadapan Michiko Sodikim S.H., Notaris di Makassar, dan kegiatan usahanya antara

lain

menjalankan

usaha

dalam

bidang

pembangunan

pemborongan (kontraktor); -----------------------------------------------------(4) Bahwa PT. Sabar Jaya Pratama, beralamat di Jl. Dr. W. Sudirohusodo No. 272 B Makassar, yang didirikan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 24 tanggal 22 Januari 2009 dihadapan Michiko Sodikim S.H., Notaris di Makassar, dan kegiatan usahanya antara lain menjalankan

usaha

dalam

bidang

pembangunan

pemborongan

(kontraktor); -----------------------------------------------------------------------halaman 141 dari 289

SALINAN 2. Bersekongkol --------------------------------------------------------------------------Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender adalah “kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu”; --------------------------------------------------------------Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: ----------------------------------------------------------------------------------a. kerjasama antara dua pihak atau lebih; b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; d. menciptakan persaingan semu; e. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum. 2.1.

Persekongkolan vertikal ----------------------------------------------------------Bahwa bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam proses tender ini terindikasi berdasarkan upaya Pokja Pengadaan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan memfasilitasi peserta tender tertentu untuk menjadi pemenang tender. Hal tersebut didasarkan pada fakta dan analisis berikut: ---------------------------------------------------------------------1) Bahwa Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II Memfasilitasi Kerjasama Antar Perusahaan dalam mengikuti proses tender; --------------------------------------------a.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan (vide I.B.1.3, I.B.2.20) dan Berita Acara Pemeriksaan (vide B33, B34) Tender Wilayah I dan Tender Wilayah II menggunakan sistem semi eproc yaitu proses pendaftaran dilakukan secara on-line sedangkan proses tender selanjutnya seperti pengambilan dokumen tender, rapat penjelasan/aanwijzing, dan pemasukan penawaran dilakukan secara manual/konvensional;-----------------


SALINAN b.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide B33, B34) pada pendaftaran secara on-line Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II tidak bisa memastikan apakah keikutsertaan 1 (satu) perusahaan diwakili oleh orang lain atau tidak sebagaimana yang bisa dilakukan apabila menggunakan sistem konvensional; -------------

c.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide B33, B34) pada proses pengambilan dokumen tender, Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II hanya meminta bukti pendaftaran perusahaan melalui web site LPSE PU kepada pihak yang mewakili peserta tender tanpa melakukan verifikasi apakah pihak tersebut merupakan direktur perusahaan atau staf yang mendapatkan Surat Kuasa untuk mewakili direksi; ---------------------------------------------------------

d.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide B33, B34) pada proses Rapat Penjelasan/Aanwijzing Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II hanya menyediakan formulir absensi tanpa melakukan verifikasi apakah pihak tersebut merupakan direktur perusahaan atau staf yang mendapatkan Surat Kuasa untuk mewakili direksi; ---------------------------------------------------------------------

e.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide B33, B34, I.C14, I.C27, I.C39, I.C56) pada proses Pemasukan Dokumen Penawaran, Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II hanya menyediakan formulir absensi tanpa melakukan verifikasi apakah pihak yang mewakili peserta tender merupakan direktur perusahaan atau staf yang mendapatkan Surat Kuasa untuk mewakili direksi; -----------------

f.

Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil Pelelangan (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C56), Mahmud mewakili: -----------------------------------------------------------------i.

Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada pada paket Kalukku-Salubatu I, Kalukku-Salubatu II dan BarasKarossa untuk proses Pemasukan dan Pembukaan Penawaran; ---------------------------------------------------------


SALINAN ii.

Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya pada paket TopoyoBarakang untuk proses Pemasukan dan Pembukaan Penawaran; ---------------------------------------------------------

g.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan (vide I.B.2.37) dan Berita Acara Pemeriksaan (vide B53, B49) Mahmud bukan merupakan staf dari Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada maupun Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya melainkan dulu pernah bekerja sebagai staf Terlapor X/PT. Duta Indah Pratama Mamuju; -------------------------------------------------------------------

h.

Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil Pelelangan (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C113), Dian Asih mewakili: -----------------------------------------------------------------i.

Terlapor VIII/PT. Putra Jaya pada paket Kalukku-Salubatu I, Kalukku-Salubatu II dan Baras-Karossa untuk proses Pemasukan dan Pembukaan Penawaran; ----------------------

ii.

PT. Brantas Abipraya pada paket Malabo-Mamasa untuk proses Pemasukan dan Pembukaan Penawaran. --------------

i.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan (vide I.B.2.35) dan Berita Acara Pemeriksaan (vide B28) Dian Asih merupakan adik kandung Diah Ayu Nurcahyaningsih yang merupakan staf Terlapor X/PT. Duta Indah Pratama Mamuju; -----------------------

j.

Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil Pelelangan (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C90, I.C99, I.C146) Arjus alias Arjun mewakili : -------------------------------------------i.

Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera pada paket Salubatu-Aralle II, Salubatu-Aralle III dan Aralle-Mambi untuk proses Pemasukan dan Pembukaan Penawaran; ------

ii.

Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah pada paket KalukkuSalubatu I, Kalukku-Salubatu II, dan Baras-Karossa untuk proses Pemasukan dan Pembukaan Penawaran.

k.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan (vide I.B.2.36) Arjus alias Arjun bukan merupakan staf dari Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera maupun Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah melainkan sekarang bekerja sebagai staf Terlapor X/PT. Duta Indah Pratama Mamuju; ------------------------------------------


SALINAN l.

Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil Pelelangan (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C134) Dian Setiadi mewakili: -----------------------------------------------------------------i.

Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya pada paket KalukkuSalubatu I dan Baras-Karossa untuk proses Pemasukan dan Pembukaan Penawaran serta pada paket KalukkuSalubatu II dan Baras-Karossa untuk proses Rapat Penjelasan; ---------------------------------------------------------

ii.

Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada pada paket Lingkar Bandara Tampa Padang untuk proses Pemasukan dan Pembukaan Penawaran. -------------------------------------

m. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide B.49, B.53) Dian Setiadi bukan merupakan staf dari Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya maupun Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah;----------------------------------------------------------------------n.

Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil Pelelangan (vide I.C14, I.C113) I Made Suandyana mewakili : i.

Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada pada paket Baras-Karossa untuk proses klarifikasi dan verifikasi berkas; --------------------------------------------------------------

ii.

PT. Guna Karya Nusantara pada paket Malabo-Mamasa untuk proses Pemasukan dan Pembukaan Penawaran. ------

o.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide B.49) I Made Suandyana bukan merupakan staf dari Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada; -----------------------------------------------

p.

Bahwa berdasarkan fakta dan bukti Berita Acara Hasil Pelelangan (vide I.C134), Berita Acara Penyelidikan (vide I.B.35, I.B.36, I.B.37) dan Berita Acara Pemeriksaan (Vide B15, B28, B29) Ali Mukhtar mewakili : -----------------------------------i.

PT. Tuju Wali Wali pada paket Lingkar Bandara Tampa Padang

untuk

proses

Pemasukan

dan

Pembukaan

Penawaran; --------------------------------------------------------ii.

PT. Karya Pare Sejahtera pada paket Mambi-Malabo III untuk proses Pemasukan dan Pembukaan Penawaran.

q.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan (vide I.B.35, I.B.36, I.B.37) dan Berita Acara Pemeriksaan (vide B15, B29, B28) Ali Mukhtar bukan merupakan staf dari PT. Tuju Wali halaman 145 dari 289

SALINAN Wali maupun PT. Karya Pare Sejahtera melainkan bekerja sebagai staf Terlapor X/PT. Duta Indah Pratama Mamuju; -------r.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (vide B45, B46) :----------------------------------------------------------------------i.

Pada tender a quo penerapan sistem elektronik hanya berlaku pada tahap pendaftaran dan proses selanjutnya menggunakan sistem manual sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----------------------------------------

ii.

Sejak awal proses tender, satu peserta yang mendaftar untuk satu perusahaan wajib menunjukkan identitas yang berhak mewakili perusahaan dengan kata lain tidak boleh satu peserta mewakili dua atau lebih perusahaan; ------------

iii.

Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II wajib memverifikasi identitas dan/atau Surat Tugas dan/atau Surat Kuasa para perwakilan perusahaan pada tiap tahap proses tender;

s.

Bahwa dapat disimpulkan tindakan Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II yang tidak melakukan verifikasi keabsahan pihak yang mewakili perusahaan pada proses pengambilan dokumen tender, Rapat Penjelasan dan Pemasukan Dokumen Penawaran mempermudah dan memfasilitasi terjadinya kerjasama diantara Terlapor III/PT. Passokorang, Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT. Putra Jaya dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada dalam mengikuti proses tender a quo; ----------------------

2) Adanya

ketidaktransparansian

proses

tender

terkait

jadwal

pelaksanaan tender; -----------------------------------------------------------a.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide B33, B34) penyusunan dokumen tender mengacu pada Standar Dokumen Pengadaan yang di-download dari web site LKPP dengan melakukan perubahan sesuai paket yang akan ditenderkan pada tender a quo; --------------------------------------------------------------

b.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide B33, B34) serta fakta dan alat bukti Dokumen Tender (vide I.C3A, I.C3B, halaman 146 dari 289

SALINAN I.C15A, I.C15B, I.C28A, I.C28B, I.C40, I.C123) Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II menyusun jadwal pelaksanaan pengadaan dimulai dari tahap Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen sampai dengan tahap Pembukaan Dokumen Penawaran; -------------------c.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (vide B45, B46) jadwal pelaksaan tender harus dicantumkan secara rinci mulai dari pengumuman sampai dengan masa sanggah; -----------

d.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (vide B45) jadwal pelaksanaan tender harus diinformasikan kepada peserta tender dan menjadi kunci penting bagi peserta tender. Adanya perubahan jadwal akan mempengaruhi jadwal tahapan-tahapan tender berikutnya; --------------------------------------------------------

e.

Bahwa Lampiran III. A. 10. b. b) (5) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan “Dalam pengumuman pasca kualifikasi atau surat undangan pada Peserta yang lulus pra-kualifikasi dicantumkan secara jelas jadwal pelaksanaan pengadaan sampai dengan penetapan penyedia”; ----------------------------------------------------

f.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide B7, B13, B16, B17, B21, B22, B38, B47, B48, B49, B51, B53, B54) para Peserta Tender tidak mengetahui jadwal pelaksanaan tender setelah Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran sehingga Peserta Tender yang gugur tidak mengajukan Sanggahan karena tidak mengetahui jadwal pengumuman pemenang tender dan jadwal pengajuan Sanggahan;

g.

Bahwa tindakan Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor

II/Pokja

Pengadaan

Wilayah

II

yang

tidak

mencantumkan secara lengkap jadwal pelaksanaan tender dimaksudkan untuk mempercepat pelaksanaan penunjukan pemenang pada tender a quo terbukti dengan tidak adanya surat sanggahan yang diterima; ----------------------------------------------h.

Bahwa dapat disimpulkan tindakan ketidaktransparanan proses tender yang dilakukan Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II terkait jadwal pelaksanaan tender yang tidak lengkap dimaksudkan sebagai upaya memfasilitasi Terlapor III/PT. Passokorang, Terlapor halaman 147 dari 289

SALINAN IV/PT. Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama sebagai pemenang pada tender a quo;------------------------------------------i.

Bahwa terdapat pengumuman hasil evaluasi tender yang tidak lengkap; --------------------------------------------------------------------

j.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide B33, B34) dan Berita Acara Hasil Pelelangan (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C56, I.C134) Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II tidak mencantumkan alasan gugurnya para peserta tender a quo dalam Pengumuman Pemenang Tender; -------------------------------------------------------

k.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (vide B45, B46) dan Lampiran III. B. 1. k. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan “Pokja Pengadaan mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi yang memuat sekurang-kurangnya nama paket pekerjaan dan nilai total HPS, nama dan alamat penyedia serta harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga”; --------------------------

l.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide B7, B13, B16, B17, B21, B22, B38, B47, B48, B49, B53, B54) para Peserta Tender yang gugur tidak mengetahui secara jelas alasan gugurnya mereka pada paket-paket tender yang diikuti; -----------

m. Bahwa tindakan Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor

II/Pokja

mencantumkan

Pengadaan

alasan

Wilayah

gugurnya

para

II

yang

peserta

tidak tender

dimaksudkan agar pada proses sanggah materi pertanyaan yang diajukan hanya sebatas alasan gugurnya perusahaan;--------------n.

Bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan “Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 2‰ (dua per seribu) dari nilai total HPS atau paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)” sehingga menjadi salah satu kendala bagi para peserta tender dalam mengajukan Sanggahan Banding; ------------------------------------halaman 148 dari 289

SALINAN o.

Bahwa dapat disimpulkan tindakan Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II yang tidak mengumumkan hasil evaluasi tentang gugurnya peserta tender

dimaksudkan sebagai upaya memfasilitasi Terlapor

III/PT. Passokorang, Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama sebagai pemenang tender a quo; ---------------------3)

Bahwa Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II memfasilitasi hasil koreksi aritmatik yang signifikan; -----------------------------------------------------------------------a.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide B33, B34) serta fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil Pelelangan (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C56, I.C134) Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II melakukan koreksi aritmatik berdasarkan Dokumen Penawaran (Daftar Kuantitas Harga) masing-masing Peserta Tender a quo; -

b.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide B33, B34) dan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II melakukan koreksi aritmatik terhadap volume pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan, dan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan; ----------------------------------------

c.

Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti dokumen penawaran Terlapor III/PT. Passokorang (vide I.C126) dan Berita Acara Hasil Pelelangan (vide I.C134), penawaran Terlapor III/ PT. Passokorang pada Paket Lingkar Bandara Tampa Padang dikoreksi dari Rp. 23.541.764.706,94 (dua puluh tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam rupiah sembilan puluh empat sen) menjadi Rp. 23.278.955.503,06 (dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga rupiah

enam

sen)

dengan

selisih

turun

sebesar

Rp.

238.917.458,12 (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah dua belas sen) yang mampu menaikkan peringkat halaman 149 dari 289

harga penawaran

SALINAN Terlapor III/PT. Passokorang menjadi lebih rendah dari harga penawaran PT. Anugerah Karya Agra Sentosa sebesar Rp. 23.330.336.392,86 (dua puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh enam sen) sehingga menjadikan Terlapor III/PT. Passokorang pemenang dalam paket tersebut; --d.

Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti dokumen penawaran Terlapor III/PT. Passokorang (vide I.C33) dan Berita Acara Hasil Pelelangan (vide I.C39), penawaran Terlapor III/PT. Passokorang pada Paket Kalukku-Salubatu II dikoreksi dari Rp. 27.398.423.138,98 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah sembilan puluh delapan sen) menjadi Rp. 29.884.824.663,91 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah sembilan puluh satu sen) dengan selisih naik sebesar Rp. 2.486.401.525,- (dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus satu ribu lima ratus

dua

puluh

lima

rupiah)

tetapi

masih

mampu

mempertahankan posisi peringkat harga penawaran Terlapor III/PT. Passokorang dengan tidak melampaui harga penawaran PT. Nugroho Lestari sebesar Rp. 29.993.504.993,24 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah dua puluh empat sen) sehingga menjadikan Terlapor III/PT. Passokorang pemenang dalam paket tersebut; ----------------------e.

Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti dokumen penawaran Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya (vide I.C7) dan Berita Acara Hasil Pelelangan (vide I.C14), penawaran Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya pada Paket Baras-Karossa dikoreksi dari Rp. 16.607.868.243,95 (enam belas miliar enam ratus tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah sembilan puluh lima sen) menjadi Rp. 18.272.629.244,66 (delapan belas miliar dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah enam puluh enam sen) dengan selisih naik sebesar Rp. 1.664.761.000,- (satu miliar enam ratus enam puluh halaman 150 dari 289

SALINAN empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) tetapi masih mampu mempertahankan posisi peringkat harga penawaran Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya dengan tidak melampaui harga penawaran PT. Anugerah Karya Agra Sentosa sebesar Rp. 18.392.734.770,30 (delapan belas miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh rtus tujuh puluh rupiah tiga puluh sen) sehingga menjadikan Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya pemenang dalam paket tersebut; ----f.

Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti dokumen penawaran Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama (vide I.C23) dan Berita Acara Hasil Pelelangan (vide I.C27), penawaran Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama pada Paket Kalukku-Salubatu I dikoreksi dari Rp. 12.760.263.947,00 (dua belas miliar tujuh ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) menjadi Rp. 13.478.107.647,96 (tiga belas miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah sembilan puluh enam sen) dengan selisih naik sebesar Rp. 823.653.154,72 (delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh empat rupiah tujuh puluh dua sen) tetapi masih

mampu

mempertahankan

posisi

peringkat

harga

penawaran Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama dengan tidak melampaui harga penawaran PT. Anugerah Karya Agra Sentosa sebesar Rp. 13.861.236.958,78 (tiga belas miliar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah tujuh puluh delapan sen) sehingga menjadikan Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama pemenang dalam paket tersebut; --------------------------------------g.

Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil Pelelangan (vide I.C134) pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran pada paket Lingkar Bandara Tampa Padang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2011 selanjutnya koreksi aritmatik disampaikan kepada peserta tender pada tanggal 3 Januari 2012; --------------------------------------------------

h.

Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil Pelelangan

(vide

I.C14,

I.C27,

I.C39)

pemasukan

dan

pembukaan dokumen penawaran pada paket Kalukku-Salubatu halaman 151 dari 289

SALINAN I, Kalukku-Salubatu II dan Baras-Karossa dilaksanakan pada tanggal

2

Februari

2012

selanjutnya

koreksi

aritmatik

disampaikan kepada peserta tender pada tanggal 21 Februari 2012; ----------------------------------------------------------------------i.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide B7, B13, B16, B17, B21, B22, B38, B47, B48, B49, B51, B53, B54) penyusunan Daftar Kuantitas Harga dibuat melalui aplikasi Excel yang bisa melakukan perkalian antara volume dengan harga satuan dan penjumlahan hasil perkalian volume dengan harga satuan dengan menggunakan formulasi;-----------------------

j.

Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Penawaran pada paket Lingkar Bandara Tampa Padang (vide I.C126) Terlapor III/PT. Passokorang memasukkan angka secara manual pada total sub bagian Pekerjaan Perkerasan Berbutir dengan kata lain penjumlahan tidak menggunakan formulasi;--------------------

k.

Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Penawaran pada paket Kalukku-Salubatu II (vide I.C33) Terlapor III/PT. Passokorang memasukkan angka secara manual pada total sub bagian Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Perkerasan Berbutir, dan Pekerjaan Perkerasan Aspal dengan kata lain penjumlahan tidak menggunakan formulasi; ------------------------------------------------

l.

Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Penawaran dan Softcopy Dokumen Penawaran pada paket Baras-Karossa (vide I.C7, I.C167) Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya memasukkan angka secara manual pada total sub bagian Pekerjaan Drainase, Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan, Pekerjaan Perkerasan Berbutir, Pekerjaan Perkerasan Aspal, dan Pekerjaan Struktur dengan kata lain penjumlahan tidak menggunakan formulasi;--------------------

m.

Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Penawaran pada paket Kalukku-Salubatu I (vide I.C23) Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama memasukkan angka secara manual pada total sub bagian Pekerjaan Drainase, Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Perkerasan Berbutir, dan Pekerjaan Perkerasan Aspal dengan kata lain penjumlahan tidak menggunakan formulasi; --------------

n.

Bahwa dapat disimpulkan kesalahan penjumlahan pada total sub bagian Pekerjaan Perkerasan Berbutir yang dilakukan oleh halaman 152 dari 289

SALINAN Terlapor III/PT. Passokorang pada Paket Lingkar Bandara Tampapadang dimaksudkan untuk menurunkan nilai penawaran setelah koreksi aritmatik karena adanya penawaran PT. Anugerah Karya Agra Sentosa yang nilainya lebih rendah dari Terlapor III/PT. Passokorang sebelum proses koreksi aritmatik; o.

Bahwa dapat disimpulkan kesalahan penjumlahan pada total sub bagian Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Perkerasan Berbutir, dan Pekerjaan Perkerasan Aspal yang dilakukan oleh Terlapor III/PT.

Passokorang

pada

Paket

Kalukku-Salubatu

II

dimaksudkan untuk menaikkan nilai penawaran setelah koreksi aritmatik dilakukan karena penawaran yang nilainya lebih rendah dari Terlapor III/PT. Passokorang ternyata diajukan oleh Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT. Putra Jaya, dan Terlapor IX/PT. Latanindo

Graha

Persada

yang

merupakan

perusahaan

pendamping Terlapor III/PT. Passokorang dan dinyatakan gugur pada tahap evaluasi sebelum koreksi aritmatik dilakukan; --------p.

Bahwa dapat disimpulkan koreksi aritmatik terhadap penawaran Terlapor III/PT. Passokorang dilakukan dengan tidak melampaui harga penawaran PT. Nugroho Lestari yang bukan merupakan perusahaan pendamping Terlapor III/PT. Passokorang dan lulus pada tahap evaluasi; ------------------------------------------------------

q.

Bahwa dapat disimpulkan kesalahan penjumlahan pada total sub bagian Pekerjaan Drainase, Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan, Pekerjaan Perkerasan Berbutir, Pekerjaan Perkerasan Aspal, dan Pekerjaan Struktur yang dilakukan oleh Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya pada Paket Baras-Karossa dimaksudkan untuk menaikkan nilai penawaran

setelah

koreksi

aritmatik

dilakukan

karena

penawaran yang nilainya lebih rendah dari Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya ternyata diajukan oleh Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT. Putra Jaya dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada yang merupakan perusahaan pendamping Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya dan dinyatakan gugur pada tahap evaluasi sebelum koreksi aritmatik dilakukan; ---------------


SALINAN r.

Bahwa dapat disimpulkan koreksi aritmatik terhadap penawaran Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya dilakukan dengan tidak melampaui harga penawaran PT. Nugroho Lestari yang bukan merupakan perusahaan pendamping Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya dan lulus pada tahap evaluasi; ----------------------------

s.

Bahwa dapat disimpulkan kesalahan penjumlahan pada total sub bagian Pekerjaan Drainase, Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Perkerasan Berbutir, dan Pekerjaan Perkerasan Aspal yang dilakukan oleh Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama pada Paket Kalukku-Salubatu I dimaksudkan untuk menaikkan nilai penawaran

setelah

koreksi

aritmatik

dilakukan

karena

penawaran yang nilainya lebih rendah dari Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama ternyata diajukan oleh Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya, Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT. Putra Jaya dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada yang merupakan perusahaan pendamping Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama dan dinyatakan gugur pada tahap evaluasi sebelum koreksi aritmatik dilakukan; --------------t.

Bahwa dapat disimpulkan koreksi aritmatik terhadap penawaran Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama dilakukan dengan tidak melampaui harga penawaran PT. Anugerah Karya Agra Sentosa yang bukan merupakan perusahaan pendamping Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama dan lulus pada tahap evaluasi; -----------------

u.

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan penurunan harga penawaran

Terlapor

III/PT.

Passokorang

aritmatik ditujukan untuk memfasilitasi

akibat

koreksi

Terlapor III/PT.

Passokorang sebagai pemenang tender pada Paket Lingkar Bandara Tampa Padang; -----------------------------------------------v.

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan kenaikan harga penawaran

Terlapor

III/PT.

Passokorang

aritmatik ditujukan untuk memfasilitasi

akibat

koreksi

Terlapor III/PT.

Passokorang sebagai pemenang tender pada Paket KalukkuSalubatu II; ---------------------------------------------------------------w.

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan kenaikan harga penawaran Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya akibat koreksi aritmatik ditujukan untuk memfasilitasi Terlapor IV/PT.


SALINAN Aphasko Utamajaya sebagai pemenang tender pada Paket BarasKarossa; -------------------------------------------------------------------x.

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan kenaikan harga penawaran Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama akibat koreksi aritmatik ditujukan untuk memfasilitasi Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama sebagai pemenang tender pada Paket KalukkuSalubatu I; -----------------------------------------------------------------

4)

Bahwa adanya upaya pengaturan pemenang tender pada proses evaluasi; --------------------------------------------------------------------------a.

Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil Pelelangan (vide I.C39) Terlapor III/PT. Passokorang sudah memutuskan untuk melakukan penempatan personilnya yaitu Hidayat ST sebagai General Superintendent pada Paket Kalukku-Salubatu

II

berdasarkan

Surat

No.

036/PS-

SMP/II/2012 tanggal 29 Februari 2012 padahal proses tender masih berjalan; -----------------------------------------------------------b.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (B.24), serta fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil Pelelangan (vide I.C39) surat informasi persekongkolan terkait penempatan personil Terlapor III/PT. Passokorang pada Paket Kalukku-Salubatu II hanya ditujukan kepada Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II dengan ditembuskan ke ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar; --------------------------------------------------

c.

Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil Pelelangan (vide I.C39) Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II mengundang PT. Widya Satria dalam proses klarifikasi padahal PT. Widya Satria telah dinyatakan gugur pada tahap evaluasi teknis; ----------------------------------------------------------------------

d.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan (vide I.B.2.33), Berita Acara Pemeriksaan (vide B51) serta fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil Pelelangan (vide I.C39) Terlapor III/PT. Passokorang membatalkan surat No. 036/PS-SMP/II/2012; -------

e.

Bahwa dapat disimpulkan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II menginformasikan adanya Surat dugaan persekongkolan yang disampaikan oleh PT. Widya Satria kepada Terlapor III/PT. Passokorang; --------------------------------------------------------------


SALINAN f.

Bahwa

dapat disimpulkan berdasarkan Surat No. 036/PS-

SMP/II/2012, Terlapor III/PT. Passokorang sudah yakin memenangkan paket Kalukku-Salubatu II dengan bantuan proses evaluasi yang dilakukan oleh Terlapor II/ Pokja Pengadaan Wilayah II; -------------------------------------------------g.

Bahwa

dengan

demikian,

Tindakan

Terlapor

III/PT.

Passokorang melakukan penempatan personil pada paket Kalukku-Salubatu II yang masih dalam proses tender dan tindakan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II yang menginformasikan adanya surat dugaan persekongkolan kepada Terlapor III/PT. Passokorang menunjukkan adanya komunikasi dan kerjasama antara Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II dan Terlapor III/PT. Passokorang untuk memenangkan Terlapor III/PT. Passokorang sebagai pemenang tender; 5)

Bahwa berdasarkan analisis tentang persekongkolan vertikal telah terbukti memenuhi unsur persekongkolan dengan cara Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II memfasilitasi kerjasama antar perusahaan dalam mengikuti proses tender, tidak transparan dalam melakukan proses tender, memfasilitasi hasil koreksi aritmatik yang signifikan, dan melakukan upaya pengaturan pemenang tender pada proses evaluasi adalah tindakan melawan hukum untuk memenangkan peserta tender tertentu; ---------------------------------------------------------------------------

2.2.

Persekongkolan horizontal -------------------------------------------------------1) Adanya persaingan semu diantara peserta tender; -------------------------a. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil Pelelangan (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C56, I.C134) Terlapor III/PT. Passokorang tidak mengikuti paket tender yang diikuti oleh Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya dan demikian juga sebaliknya Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya tidak mengikuti tender yang diikuti oleh Terlapor III/PT. Passokorang; -----------b. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil Pelelangan (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C56, I.C134) Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera tidak mengikuti paket tender yang diikuti oleh Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama dan demikian juga sebaliknya Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama tidak


SALINAN mengikuti tender yang diikuti oleh Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera; -----------------------------------------------------------------c. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Penawaran (vide I.C7, I.C20, I.C33, I.C47, I.C126) dan Berita Acara Pemeriksaan (vide B51, B53) terdapat hubungan keluarga antara pemegang saham dan komisaris Terlapor III/PT. Passokorang dengan pemegang saham dan komisaris Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya; ----------------------------------------------------d. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Penawaran (vide I.C5, I.C23, I.C31, I.C130) dan Berita Acara Pemeriksaan (vide B38, B54) terdapat hubungan keluarga antara pemegang saham dan komisaris Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera dengan pemegang saham dan komisaris Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama; ------------------------------------------------------------e. Paket Kalukku-Salubatu II: --------------------------------------------i.

Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil Pelelangan

paket Kalukku-Salubatu II (vide C39) yang

dimenangkan oleh Terlapor III/PT. Passokorang dengan nilai penawaran Rp 29.884.824.663,91 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah sembilan puluh satu sen) terdapat beberapa peserta tender yang

mengajukan

dibandingkan

harga

harga

penawaran

penawaran

lebih

rendah

Terlapor

III/PT.

Passokorang tapi gugur dengan alasan sebagai berikut: (1) Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah dengan nilai penawaran Rp 22.939.636.111,98 (dua puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus sebelas rupiah sembilan puluh delapan sen) gugur karena peralatan utama tidak sesuai dengan dokumen pelelangan dan tidak memasukkan peralatan, unit personil inti tidak sesuai persyaratan minimal;--------------------------------------------------------(2) Terlapor VIII/PT. Putra Jaya dengan nilai penawaran Rp 25.181.071.007,48 (dua puluh lima miliar seratus delapan puluh satu juta tujuh puluh satu ribu tujuh rupiah empat puluh delapan sen) gugur karena Jangka halaman 157 dari 289

SALINAN Waktu Pelaksanaan Konstruksi yang tercantum dalam Surat Penawaran selama 340 hari sedangkan dalam Dokumen Tender hanya 240 hari, dan mencantumkan Masa Pelayanan Pemeliharaan Jalan adalah 620 hari sedangkan dalam Dokumen Tender sampai 720 hari; (3) Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada dengan nilai penawaran Rp 26.106.041.215,99 (dua puluh enam miliar seratus enam juta empat puluh satu ribu dua ratus lima belas rupiah sembilan puluh sembilan sen) gugur karena Jadwal pelaksanaan selama 9 (sembilan) bulan, yang berarti 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, peralatan utama tidak sesuai dengan dokumen pelelangan dan tidak memasukkan peralatan, unit personil inti tidak sesuai persyaratan minimal; ---------------------------------(4) Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera dengan nilai penawaran Rp 26.752.171.248,92 (dua puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah sembilan puluh dua sen) gugur karena jadwal pelaksanaan selama 9 (sembilan) bulan, yang berarti 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, peralatan utama tidak sesuai

dengan

dokumen

pelelangan

dan

tidak

memasukkan peralatan unit; --------------------------------ii. Bahwa dalam fakta dan alat bukti Dokumen Tender serta Addendum Perubahan (vide I.C28A, I.C28B) sudah jelas dicantumkan tentang jadwal pelaksanaan pekerjaan, masa berlaku penawaran, daftar peralatan utama dan daftar personil inti; --------------------------------------------------------iii. Bahwa tujuan perusahaan mengikuti tender adalah bersaing untuk memenangkan paket tender sehingga perusahaan yang memasukkan Dokumen Penawaran adalah perusahaan yang siap dengan semua persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Tender; --------------------------------------------------iv. Bahwa dapat disimpulkan tindakan Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT. Putra Jaya dan Terlapor XI/PT. Latanindo Graha Persada yang mengajukan penawaran lebih rendah halaman 158 dari 289

SALINAN dari Terlapor III/PT. Passokorang tetapi tidak melengkapi Dokumen Penawaran sebagaimana yang dipersyaratkan merupakan tindakan persaingan semu yang bertujuan sebagai perusahaan pendamping untuk mengatur Terlapor III/PT. Passokorang sebagai pemenang dalam tender Paket Kalukku-Salubatu II; ----------------------------------------------f. Bahwa terdapat persaingan semu pada Paket Baras-Karossa: i. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil Pelelangan

paket Baras-Karossa (vide I.C14) yang

dimenangkan oleh Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya dengan nilai penawaran Rp. 18.272.629.244,66 (delapan belas miliar dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah enam puluh enam sen) terdapat beberapa peserta tender yang mengajukan harga penawaran lebih rendah dibandingkan harga penawaran terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya tapi gugur dengan alasan sebagai berikut: -----------------------------(1) Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah dengan nilai penawaran Rp 13.877.711.460,43 (tiga belas miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu empat ratus enam puluh rupiah empat puluh tiga sen) gugur karena peralatan utama tidak sesuai dengan dokumen pelelangan dan tidak memasukkan peralatan unit dan Personil inti tidak sesuai persyaratan minimal;--(2) Terlapor VIII/PT. Putra Jaya dengan nilai penawaran Rp 15.268.244.845,49 (lima belas miliar dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah empat puluh sembilan sen) gugur karena Jangka Waktu Pelaksanaan Konstruksi yang tercantum dalam Surat Penawaran selama 340 (tiga ratus empat puluh) hari sedangkan dalam Dokumen Tender hanya 240 (dua ratus empat puluh) hari, dan mencantumkan Masa Pelayanan Pemeliharaan Jalan adalah 620 (enam ratus dua puluh) hari sedangkan dalam Dokumen Tender sampai 720 (tujuh ratus dua puluh) hari; -----------------------------------


SALINAN (3) Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada dengan nilai penawaran Rp 15.814.217.958,01 (lima belas miliar delapan ratus empat belas juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus lima piluh delapan rupiah satu sen) gugur karena Jadwal pelaksanaan selama 9 (sembilan) bulan, yang berarti 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, peralatan utama tidak sesuai dengan dokumen pelelangan dan tidak memasukkan peralatan unit dan Personil inti tidak sesuai persyaratan minimal; -------------------------------------------(4) Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama dengan nilai penawaran Rp 16.216.228.777,78 (enam belas miliar dua ratus enam belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh puluh delapan sen) gugur karena tidak membuat Pakta Integritas; -------ii. Bahwa dalam fakta dan alat bukti Dokumen Tender dan Addendum Perubahan (vide I.C3A, I.C3B) sudah jelas dicantumkan tentang jadwal pelaksanaan pekerjaan, masa berlaku penawaran, daftar peralatan utama dan daftar personil inti; ---------------------------------------------------------------------iii. Bahwa tujuan perusahaan mengikuti tender adalah bersaing untuk memenangkan paket tender sehingga perusahaan yang memasukkan Dokumen Penawaran adalah perusahaan yang siap dengan semua persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Tender;----------------------------------------------------iv. Bahwa tindakan Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT. Putra Jaya dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada yang mengajukan penawaran lebih rendah dari Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya tetapi tidak melengkapi Dokumen Penawaran sebagaimana yang dipersyaratkan merupakan tindakan persaingan semu yang bertujuan sebagai perusahaan pendamping untuk mengatur IV/PT. Aphasko Utamajaya sebagai pemenang dalam tender Paket Baras-Karossa; --------g. Bahwa terdapat persaingan semu pada Paket Kalukku-Salubatu I; i. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil Pelelangan

paket Kalukku-Salubatu I (vide I.C27) yang

dimenangkan oleh Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama halaman 160 dari 289

SALINAN dengan nilai penawaran Rp 13.478.107.647,96 (tiga belas miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah sembilan puluh enam sen) terdapat beberapa peserta tender yang mengajukan harga penawaran lebih rendah dibandingkan harga penawaran Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama tapi gugur dengan alasan sebagai berikut: ------------------------------------------------------(1) Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah dengan nilai penawaran Rp 10.700.229.076,90 (sepuluh miliar tujuh ratus juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh puluh enam rupiah sembilan puluh sen) gugur karena tidak membuat pakta integritas; --------------------------------------(2) Terlapor VIII/PT. Putra Jaya dengan nilai penawaran Rp 11.737.054.346,92 (sebelas miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah sembilan puluh dua sen) gugur karena Surat penawaran masa pelaksanaannya 340 (tiga ratus empat puluh) hari lebih lama dari yang ditetapkan di dokumen tender yaitu 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender, dan mencantumkan Masa Pelayanan Pemeliharaan Jalan adalah 620 (enam ratus dua puluh) hari sedangkan dalam Dokumen Tender sampai 720 (tujuh ratus dua puluh) hari;----------------------------------------------------------------(3) Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada dengan nilai penawaran Rp 12.158.367.036,28 (dua belas miliar seratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah dua puluh delapan sen) gugur karena Jadwal pelaksanaan selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari yang seharusnya 240 (dua ratus empat puluh) hari dan tidak dapat membuktikan sewa peralatan utama; -------------------------------------------------------------(4) Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya dengan nilai penawaran Rp 12.459.435.648,56 (dua belas miliar empat ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah lima puluh enam sen) gugur karena Peralatan Utama tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan; ----------------------------------halaman 161 dari 289

SALINAN ii. Bahwa dalam fakta dan alat bukti Dokumen Tender dan Addendum Perubahan (vide I.C15A, I.C15B) sudah jelas dicantumkan tentang jadwal pelaksanaan pekerjaan, masa berlaku penawaran, daftar peralatan utama dan daftar personil inti; ---------------------------------------------------------------------iii. Bahwa tujuan perusahaan mengikuti tender adalah bersaing untuk memenangkan paket tender sehingga perusahaan yang memasukkan Dokumen Penawaran adalah perusahaan yang siap dengan semua persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Tender;----------------------------------------------------iv. Bahwa tindakan Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya, Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT. Putra Jaya dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada yang mengajukan penawaran lebih rendah dari Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama tetapi tidak melengkapi Dokumen Penawaran sebagaimana yang dipersyaratkan merupakan tindakan persaingan semu yang bertujuan untuk mengatur Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama sebagai pemenang dalam tender Kalukku-Salubatu I; --------------------------------h. Bahwa terdapat persaingan semu pada Paket Topoyo-Barakang; i. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil Pelelangan

paket Topoyo-Barakang (vide I.C56) yang

dimenangkan oleh Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera dengan nilai penawaran Rp 10.521.073.810,67 (sepuluh miliar lima ratus dua puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah enam puluh tujuh sen) yang nilainya lebih rendah dari penawaran TerlaporIV/PT. Aphasko Utama Jaya sebesar Rp 10.744.434.841,48 (sepuluh miliar tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah empat puluh delapan sen) dan Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah sebesar Rp 11.057.025.367,63 (sebelas miliar lima puluh tujuh juta dua puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah enam puluh tiga sen); --------------ii. Bahwa dapat disimpulkan pada Paket Topoyo-Barakang TerlaporIV/PT. Aphasko Utama Jaya, Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor VII/PT. Bukit Bahari halaman 162 dari 289

SALINAN Indah merupakan peserta tender yang diatur untuk memenangkan tender sebagaimana pengaturan yang terjadi pada Paket Kalukku-Salubatu II, Paket BarasKarossa, dan Paket Kalukku-Salubatu I; --------------------iii. Bahwa dapat disimpulkan pengaturan dilakukan dengan cara mengatur harga penawaran yang berjenjang dengan maksud mengantisipasi penawaran yang lebih rendah dari peserta tender lain yang bukan merupakan kelompok TerlaporIV/PT. Aphasko Utama Jaya, Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah; -------------------------------------------------------------iv. Bahwa dapat disimpulkan pengaturan pemenang melalui cara penawaran yang berjenjang tersebut berhasil dilakukan dengan Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera sebagai pemenang diantara perusahaan yang bersaing secara semu, karena terdapat 2 (dua) peserta tender lain yang mengajukan harga penawaran lebih rendah tetapi bukan merupakan kelompok dari peserta tender yang bersaing secara semu, yaitu PT. Karya Jasa yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 9.614.999.854,89 (sembilan miliar enam ratus empat belas juta sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah delapan puluh sembilan sen) dan PT. Hutama Surya

Perdana

dengan

penawaran

sebesar

Rp.

10.181.913.447,66 (sepuluh miliar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah enam puluh enam sen); ------------------v. Bahwa dapat disimpulkan tindakan pengaturan Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah dan Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya melalui

penyusunan

harga

berjenjang

dan

ketidaklengkapan dokumen penawaran tidak serta merta berhasil karena adanya penawaran dari PT. Karya Jasa dan PT. Hutama Surya Perdana yang penawarannya lebih rendah dari kelompok Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah dan


SALINAN Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya sehingga diperlukan peran fasilitasi Pokja Pengadaan dalam proses evaluasi; -vi. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan tindakan pengaturan harga penawaran oleh Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya dan ketidaklengkapan dokumen penawaran

Terlapor

VII/PT.

Bukit

Bahari

Indah

sebagaimana yang dipersyaratkan tetap merupakan tindakan memfasilitasi Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera sebagai pemenang tender pada Paket TopoyoBarakang; --------------------------------------------------------2) Tindakan sebagai pendamping -----------------------------------------------Bahwa terdapat penggunaan personil perusahaan lain dalam proses tender melalui fakta dan alat bukti sebagai berikut: -----------------------a.

Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Print Out Paket Tender pada LPSE (vide I.C141, I.C142, I.C143) Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya mengikuti 4 (empat) paket pada Tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan Tender APBN-P tetapi hanya memenangkan 1 (satu) paket pada Tender Wilayah II yaitu Paket Baras-Karossa dan 1 (satu) paket Tender APBN-P yaitu Paket Salubatu-Aralle II (Joint Operation PT. Nindya Karya dan PT. Hutama Surya Perdana); ---------------------------------------------------------------

b.

Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Print Out Paket Tender pada LPSE (vide I.C141, I.C142, I.C143) Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera mengikuti 8 (delapan) paket pada Tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan Tender APBN-P tetapi hanya memenangkan 1 (satu) paket pada Tender Wilayah II yaitu Paket Topoyo-Barakang dan 1 (satu) paket pada Tender APBN-P yaitu Paket Mambi-Malabo III (Joint Operation PT. Karya Pare dan PT. Latanindo Graha Persada); ---------------------------------------------------------------

c.

Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Print Out Paket Tender pada LPSE (vide I.C141, I.C142, I.C143) Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama mengikuti 2 (dua) paket pada Tender Wilayah I dan Tender Wilayah II tetapi hanya memenangkan 1 (satu) paket pada Tender Wilayah II yaitu Paket Kalukku-Salubatu I; -----------------------------------------halaman 164 dari 289

SALINAN d.

Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Print Out Paket Tender pada LPSE (vide I.C141, I.C142, I.C143) Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah mengikuti 11 (sebelas) paket pada Tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan Tender APBN-P dan hanya memenangkan 1 (satu) paket pada Tender Wilayah I yaitu Paket Pelebaran Jalan Batas Kabupaten Mamuju-Tameroddo I; ---------------------------------

e.

Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Print Out Paket Tender pada LPSE (vide I.C141, I.C142, I.C143) Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada mengikuti 9 (sembilan) paket pada Tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan Tender APBN-P tetapi hanya memenangkan 1 (satu) paket pada Tender APBN-P yaitu Paket Mambi-Malabo III (Joint Operation PT. Karya Pare dan PT. Usaha Subur Sejahtera); --

f.

Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Print Out Paket Tender pada LPSE (vide I.C141, I.C142, I.C143) Terlapor VIII/PT. Putra Jaya mengikuti 8 (delapan) paket pada Tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan Tender APBN-P tetapi tidak memenangkan satu paket pun; -------------------------------

g.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan (vide I.B.1.12, I.B.2.5, I.B.2.9) dan Berita Acara Pemeriksaan (vide B48, B49) Direktur Utama Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada dan Terlapor VIII/PT. Putra Jaya tidak mengetahui secara persis jumlah dan nama paket yang diikuti pada Tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan Tender APBN-P;---

h.

Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti dokumen penawaran (Vide I.C5, I.C6, I.C8, I.C10, I.C17, I.C18, I. C19, I.C23, I.C30, I.C31, I.C32, I.C35, I.C44, I.C54, I.C128, I.C130, I.C131

terdapat

perbedaan

spesimen

tanda

tangan

Direktur/Direktur Utama pada dokumen penawaran Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT. Putra Jaya dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada dengan spesimen tanda tangan Direktur/Direktur Utama yang diperlihatkan pada Persidangan Majelis Komisi (Vide C8, C9, C10, C11); --------------------------------------------


SALINAN i.

Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil Pelelangan (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C56, I.C66, I.C74, I.C90, I.C99, I.C113, I.C122, I.C134, I.C146) dalam proses Tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan Tender APBN-P terdapat nama personil Mahmud yang mewakili Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada, Dian Asih yang mewakili Terlapor VIII/PT. Putra Jaya dan Arjus alias Arjun yang mewakili Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah; ----------------------------------------------------------

j.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan (vide I.B.2.36, I.B.2.37) dan Berita Acara Pemeriksaan (vide B26) Mahmud tidak pernah menjadi staf Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada serta Arjus alias Arjun tidak pernah menjadi staf Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah; ----------------------------------------------------------

k.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan (vide I.B.2.35) dan Berita Acara Pemeriksaan (vide B28) Diah Ayu Nurcahyaningsih mengakui Dian Asih adalah saudara kandungnya dan tidak pernah menjadi staf Terlapor VIII/PT. Putra Jaya; -------------------------------------------------------------

l.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan (vide I.B.2.35, I.B.2.36, I.B.2.37) dan Berita Acara Pemeriksaan (vide B26, B28) Mahmud pernah bekerja sebagai staf Terlapor X/PT. Duta Indah Pratama Mamuju, Dian Asih sering beraktivitas mengunjungi Diah Ayu Nurcahyaningsih di Kantor Terlapor X/PT. Duta Indah Pratama Mamuju, dan Arjus alias Arjun bekerja sebagai staf Terlapor X/PT. Duta Indah Pratama Mamuju;----------------------------------------------------------------

m. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil Pelelangan (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C56, I.C134) dan Berita Acara Pemeriksaan (vide B50) Terlapor X/PT. Duta Indah Pratama Mamuju merupakan perusahaan developer dan tidak mengikuti Paket Tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan Tender APBN-P;-------------------------------------------------


SALINAN n.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide B50) Hendra Pradhana Tan selaku Direktur Utama Terlapor X/PT. Duta Indah Pratama Mamuju juga merupakan Kepala Cabang Terlapor III/PT. Passokorang di Mamuju; ------------------------

o.

Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil Pelelangan (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C56, I.C66, I.C74, I.C90, I.C99, I.C113, I.C122, I.C134, I.C146) selain staf Terlapor X/PT. Duta Indah Pratama Mamuju terdapat personil yang mewakili beberapa perusahaan yang berbeda seperti Dian Setiadi mewakili Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya dan TerlaporIX/PT. Latanindo Graha Persada, I Made Suandyana yang mewakili Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada; --------------------------------------------------------

p.

Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil Pelelangan (vide I.C14, I.C39) dan Berita Acara Penyelidikan (vide I.B.2.9) Terlapor VIII/PT. Putra Jaya juga diwakili oleh Fajri dalam proses aanwijzing tetapi dinyatakan tidak bekerja lagi pada Terlapor VIII/PT. Putra Jaya pada pemeriksaan perkara a quo; ---------------------------------------------------------

q.

Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil Pelelangan (vide I.C4, I.C27) dan Berita Acara Penyelidikan (vide I.B.1.18) Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama juga diwakili oleh Jeremia dalam proses pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran tetapi dinyatakan tidak bekerja lagi pada Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama pada pemeriksaan a quo; ---------------------------------------------------

r.

Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil Pelelangan (vide I.C39) dan Berita Acara Penyelidikan (vide I.B.2.27) Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera juga diwakili oleh Jemmiyanus dalam tahap pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran tetapi dinyatakan tidak bekerja lagi pada Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera pada pemeriksaan a quo; ---------------------------------------------------------------------

s.

Bahwa Ahli menyatakan (vide B45, B46) sejak awal proses tender, satu peserta yang mendaftar untuk satu perusahaan wajib menunjukkan identitas untuk mewakili perusahaan


SALINAN dengan kata lain tidak boleh satu peserta mewakili dua atau lebih perusahaan; ----------------------------------------------------t.

Bahwa perusahaan yang serius dalam mengikuti tender bertujuan

untuk

mendapatkan

proyek/pekerjaan

akan

menggunakan dan memberdayakan sumber daya yang dimilikinya termasuk menggunakan pegawainya sendiri untuk mewakili seluruh rangkaian proses tender; ---------------u.

Bahwa ketidaktahuan Direktur Utama Terlapor VIII/PT. Putra Jaya dan Terlapor XI/PT. Latanindo Graha Persada tentang jumlah paket yang diikuti oleh masing-masing perusahaan pada Tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan Tender APBN-P serta didukung adanya fakta penggunaan personil Terlapor X/PT. Duta Indah Pratama Mamuju yang mempunyai hubungan dengan Terlapor III/PT. Passokorang menunjukan Terlapor VIII/PT. Putra Jaya dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada dan perbedaan spesimen tanda tangan pada Dokumen Penawaran Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT. Putra Jaya dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada dengan spesimen tanda tangan Direktur/Direktur Utama yang diperlihatkan pada Persidangan Majelis Komisi menunjukan bahwa Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT. Putra Jaya dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada tidak membuat dan menyusun dokumen penawaran pada perkara a quo; -------------------------

v.

Bahwa dapat disimpulkan Terlapor VIII/PT. Putra Jaya dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada sebagai perusahaan pendamping Terlapor III/PT. Passokorang, Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera, dan Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama dilihat dari jumlah paket tender yang diikuti, penggunaan personil perusahaan lain serta perbedaan spesimen tanda tangan; ---------------------

w. Bahwa adanya kesamaan personil yang mewakili Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama, Terlapor halaman 168 dari 289

SALINAN VII/PT. Bukit Bahari Indah, serta didukung adanya keterangan personil tersebut sudah tidak bekerja lagi pada masing-masing perusahaan menunjukkan Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah bekerja sama dalam mengikuti tender a quo; ---x.

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan penggunaan personil perusahaan lain dalam mengikuti proses tender perkara a quo, perbedaan spesimen tanda tangan, dan ketidaktahuan Direktur Utama tentang jumlah paket yang diikuti

oleh

masing-masing

perusahaan

pada

Tender

menunjukan adanya kerjasama dalam pengaturan pemenang tender a quo; ----------------------------------------------------------3) Penyusunan Dokumen Penawaran oleh Pihak yang Sama ----------3.1) Bahwa terdapat kesamaan format metode pelaksanaan yang dapat dilihat melalui fakta dan alat bukti sebagai berikut: -----a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide BB33, B34, B41) dan fakta serta alat bukti dokumen tender (vide I.C3A, I.C3B, I.C15A, I.C15B, I.C28A, I.C28B, I.C40, I.C123) metode pelaksanaan adalah persyaratan teknis yang memuat cara atau metode kerja yang disusun perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan merujuk kepada Bill of Quantity; ---------------------b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan (vide I.B.2.31) Berita Acara Pemeriksaan (vide B41, B45, B46) metode pelaksanaan menunjukkan cara kerja perusahaan yang disusun berdasarkan sumber daya (alat, personil, keuangan) masing-masing perusahaan sehingga antara satu perusahaan dengan perusahaan lain memiliki metode pelaksanaan yang berbeda; ---------------------------------------------------------------c. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Penawaran (vide I.C.30, I.C31, I.C32, I.C33, I.C35) isi dari metode pelaksanaan Terlapor III/PT. Passokorang, Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT. Putra Jaya dan TerlaporIX/PT. Latanindo Graha Persada berbeda pada Paket Kalukku-Salubatu II, tetapi mempunyai format metode pelaksanaan yang sama halaman 169 dari 289

SALINAN sebagaimana diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran pada Duduk Perkara halaman 26 di atas: ------------------------d. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Penawaran (vide I.C.30, I.C31, I.C32, I.C33, I.C34, I.C35, I.C38, I.C37, I.C36) format metode pelaksanaan yang dilampirkan Terlapor III/PT. Passokorang, Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT. Putra Jaya, Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada pada Paket Kalukku-Salubatu

II

berbeda

dengan

format

yang

dilampirkan oleh PT. Waskita Karya, PT. Nindya Karya, PT. Widya Satria dan PT. Nugroho Lestari; --------------------------e. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Penawaran (vide I.C.5, I.C6, I.C7, I.C8, I.C10) isi dari metode pelaksanaan Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT. Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT. Putra Jaya dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada berbeda pada Paket Baras-Karossa, tetapi format metode pelaksanaannya sama sebagaimana diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran pada Duduk Perkara halaman 27 diatas : ---------------------------------------f. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Penawaran (vide I.C.5, I.C6, I.C7, I.C8, I.C10, I.C11, I.C12, I.C13) format metode pelaksanaan yang dilampirkan Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya, Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT. Putra Jaya, Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada pada Paket Baras-Karossa berbeda dengan format yang dilampirkan oleh PT. Waskita Karya, PT. Widya Satria dan PT. Anugerah Karya Arga Sentosa; -------------------------g. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Penawaran (vide I.C.17, I.C18, I.C19, I.C20, I.C23) isi dari metode pelaksanaan Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya, Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT. Putra Jaya dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada berbeda pada Paket KalukkuSalubatu I, tetapi format metode pelaksanaannya sama


SALINAN sebagaimana diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran pada Duduk Perkara halaman 28 diatas: -------------------------h. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Penawaran (vide I.C.17, I.C18, I.C19, I.C20, I.C21, I.C22, I.C23, I.C24, I.C25) format metode pelaksanaan yang dilampirkan Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya, Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT. Putra Jaya dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada pada Paket Kalukku-Salubatu I berbeda dengan format yang dilampirkan oleh PT. Anugerah Karya Arga Sentosa, PT. Waskita Karya, PT. Widya Satria dan PT. Nugroho Lestari; -----------------------------------------------------i. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Penawaran (vide I.C.44, I.C48, I.C55) isi dari metode pelaksanaan Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah berbeda pada Paket Topoyo-Barakang, tetapi format metode pelaksanaannya sama sebagaimana diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran pada Duduk Perkara halaman 29 diatas: j. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Penawaran (vide I.C.44, I.C45, I.C46, I.C48, I.C53, I.C54, I.C55) format metode pelaksanaan yang dilampirkan Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah pada Paket TopoyoBarakang berbeda dengan format yang dilampirkan oleh PT. Hutama Surya Perdana, PT. Anugerah Karya Agra Sentosa, PT. Lili Indah Prima Karya dan PT. Wiratama Karya Nugraha; --------------------------------------------------------------k. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Penawaran (vide I.C.126, I.C130, I.C131) isi dari metode pelaksanaan Terlapor III/PT. Passokorang, Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada berbeda pada Paket Lingkar Bandara Tampa Padang, tetapi format metode pelaksanaannya sama sebagaimana diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran pada Duduk Perkara halaman 30 diatas : ---------------------------------------------------


SALINAN l. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Penawaran (vide I.C.126, I.C127, I.C129, I.C130, I.C131, I.C132, I.C133) format metode pelaksanaan yang dilampirkan Terlapor III/PT. Passokorang, Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada pada Paket Lingkar Bandara Tampa Padang berbeda dengan format yang dilampirkan oleh PT. Tuju Wali Wali, PT. Nindya Karya, PT. Anugerah Karya Agra Sentosa, PT. Tunas Teknik Sejati dan PT. Wiratama Karya Nugraha; --------------m. Bahwa

dapat

disimpulkan

kesamaan

format

metode

pelaksanaan antara Terlapor III/PT. Passokorang, Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT. Putra Jaya dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada menunjukkan adanya koordinasi dan kerjasama pada Paket Kalukku-Salubatu II; ----------------n. Bahwa

dapat

disimpulkan

kesamaan

format

metode

pelaksanaan antara Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT. Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT. Putra Jaya dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada menunjukkan adanya kordinasi dan kerjasama pada Paket Baras-Karossa; -----------o. Bahwa

dapat

disimpulkan

kesamaan

format

metode

pelaksanaan antara Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya, Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT. Putra Jaya dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada menunjukkan adanya kordinasi dan kerjasama pada Paket Kalukku-Salubatu I; -----p. Bahwa

dapat

disimpulkan

kesamaan

format

metode

pelaksanaan antara Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah menunjukkan adanya kordinasi dan kerjasama pada Paket Topoyo-Barakang; ------------------------q. Bahwa

dapat

disimpulkan

kesamaan

format

metode

pelaksanaan antara Terlapor III/PT. Passokorang, Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada menunjukkan adanya kordinasi dan kerjasama pada Paket Lingkar Bandara Tampa Padang;--------------------halaman 172 dari 289

SALINAN 3.2) Bahwa terdapat kesamaan informasi softcopy Dokumen Penawaran;------------------------------------------------------------a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (vide B52) komputer terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu yang bersifat

fixed

(desktop)

dan

mobile

(laptop),

yang

identitasnya dapat diberikan pertama kali pada saat melakukan instalasi; -------------------------------------------------b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (vide B52) pemasukan identitas yang dilakukan pada saat instalasi awal (Operating System) akan berpengaruh pada identitas yang akan muncul pada tiap aplikasi seperti microsoft office yang di-install dalam computer; -----------------------------------c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (vide B52) setiap file yang dihasilkan oleh aplikasi akan memiliki identitas yang sama dengan identitas yang telah dimasukkan pada saat instalasi awal sepanjang tidak dilakukan perubahan identitas secara manual;---------------------------------------------d. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (vide B52) identitas yang dapat dilihat dari file yang dihasilkan oleh aplikasi terdiri dari author dan last saved by; -------------e. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (B52) last saved by menunjukkan identitas komputer yang terakhir kali menyimpan ulang (save as) file aplikasi dan tidak bisa dirubah secara manual;----------------------------------------------f. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (vide B52) company menunjukkan identitas komputer yang pertama kali menghasilkan file aplikasi; -------------------------g. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (vide B52) selain identitas komputer juga terdapat informasi terkait dengan waktu pembuatan file aplikasi pertama kali (content created), tanggal terakhir file aplikasi disimpan (date last saved) dan tanggal terakhir kali file aplikasi dicetak (last printed); ---------------------------------------------------------------h. Bahwa

terkait

dengan

kesamaan

softcopy

Dokumen

Penawaran pada Paket Kalukku-Salubatu II; --------------------i.

Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Tender (vide I.C28A, I.C28B) Paket Kalukku-Salubatu II halaman 173 dari 289

SALINAN termasuk Tender Wilayah II yang periode pendaftaran dimulai tanggal 30 Desember 2011 s/d 1 Februari 2012 dan pemasukan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 2 Februari 2012; --------------------------------------ii.

Bahwa sebelum tanggal 2 Februari 2012, peserta tender mempersiapkan dan mencetak dokumen-dokumen yang akan dimasukan dalam dokumen penawaran; ---------------

iii.

Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti data softcopy Surat Penawaran (vide I.C151, I.C152, C166, I.C168) file Terlapor III/PT. Passokorang dan Terlapor VIII/PT. Putra Jaya disimpan terakhir kali (last saved by) dengan nama yang sama yaitu “Purna”, sedangkan file Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera

dan Terlapor IX/ PT.

Latanindo Graha Persada disimpan terakhir kali (last saved

by)

dengan

nama

yang

sama

yaitu

“Administrator”; ------------------------------------------------iv.

Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti data softcopy Surat Penawaran (vide I.C154, I.C155, I.C157, I.C168, I.C169, I.C170) file Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VIII/PT. Putra Jaya dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada terakhir kali dicetak (last printed) pada tanggal yang sama yaitu 31 Januari 2012; --------------------------------------------------------------

v.

Bahwa Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah sejak tahap Penyelidikan sampai dengan berakhirnya Sidang Majelis tidak

dapat

menunjukkan

file

softcopy

dokumen

penawarannya; --------------------------------------------------vi.

Bahwa dapat disimpulkan terdapat kesamaan komputer yang terakhir kali menyimpan file Terlapor III/PT. Passokorang

dan

Terlapor

VIII/PT.

Putra

Jaya

ditunjukkan dari kesamaan last saved by dengan nama “Purna”; ----------------------------------------------------------vii.

Bahwa dapat disimpulkan terdapat kesamaan pihak yang mencetak dokumen penawaran Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VII/PT. Putra Jaya, dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada ditunjukkan dari tanggal yang sama pada last printed; ------------------halaman 174 dari 289

SALINAN viii.

Bahwa dapat disimpulkan Dokumen Penawaran Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor IX/ PT. Latanindo Graha Persada disusun oleh pihak yang sama dengan Terlapor III/PT. Passokorang dan Terlapor VIII/PT. Putra Jaya walaupun terdapat perbedaan dalam last saved by karena Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada melakukan penyimpanan ulang (save as) pada komputer yang berbeda; ----------------------------------------------------

ix.

Bahwa dapat disimpulkan dengan tidak disampaikannya file

softcopy

Dokumen

Penawaran

menunjukkan

Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah tidak menyusun Dokumen Penawaran pada paket Kalukku-Salubatu II; j. Bahwa

terkait

dengan

kesamaan

softcopy

Dokumen

Penawaran pada Paket Baras-Karossa; ---------------------------i.

Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Tender (vide I.C3A, I.C3B) Paket Baras-Karossa termasuk Tender Wilayah II yang periode pendaftaran dimulai tanggal 30 Desember 2011 s/d 1 Februari 2012 dan pemasukan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 2 Februari 2012; ---------------------------------------

ii.


iii.

Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti data softcopy Surat Penawaran (vide I.C149, I.C150, I.C151, I.C167, I.C168) file Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya dan Terlapor VIII/PT. Putra Jaya disimpan terakhir kali (last saved by) dengan nama yang sama yaitu “Purna” dan disimpan ulang (date last saved) terakhir kali pada tanggal yang sama yaitu 31 Januari 2012, sedangkan file Terlapor IX/ PT. Latanindo Graha Persada disimpan terakhir kali (last saved by) dengan nama yaitu “Administrator”; -------------------------------------------------

iv.

Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti data softcopy Surat Penawaran (vide I.C149, I.C150, I.C51) file Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada, Terlapor halaman 175 dari 289

SALINAN VIII/PT. Putra Jaya terakhir kali dicetak (last printed) pada tanggal yang sama yaitu 31 Januari 2012; -----------v.

Bahwa Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama dan Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah sejak tahap Penyelidikan sampai dengan berakhirnya Sidang Majelis tidak dapat menunjukkan file softcopy dokumen penawarannya; ------

vi.

Bahwa dapat disimpulkan terdapat kesamaan komputer yang terakhir kali menyimpan file Terlapor IV/PT. Aphasko Utamjaya dan Terlapor VIII/PT. Putra Jaya ditunjukkan dari kesamaan last saved by dengan nama “Purna”; -----------------------------------------------------------

vii.

Bahwa dapat disimpulkan terdapat kesamaan pihak yang mencetak dokumen penawaran Terlapor VII/PT. Putra Jaya, dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada ditunjukkan dari tanggal yang sama pada last printed; ----

viii.

Bahwa dapat disimpulkan Dokumen Penawaran Terlapor IX/ PT. Latanindo Graha Persada disusun oleh pihak yang sama dengan Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya dan Terlapor VIII/PT. Putra Jaya walaupun terdapat perbedaan dalam last saved by karena Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada melakukan penyimpanan ulang (save as) pada komputer yang berbeda; ----------------------

ix.


softcopy

Dokumen

Penawaran

menunjukkan

Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama dan Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah tidak menyusun Dokumen Penawaran pada paket Baras-Karossa; ----------------------k. Bahwa terkait dengan kesamaan softcopy Dokumen Penawaran pada Kalukku-Salubatu I; --------------------------------------------i.

Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Tender (vide I.C15A, I.C15B) Paket Kaluku-Salubatu I termasuk Tender Wilayah II yang periode pendaftaran dimulai tanggal 30 Desember 2011 s/d 1 Februari 2012 dan pemasukan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 2 Februari 2012; ---------------------------------------


SALINAN ii.


iii.

Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti data softcopy Surat Penawaran (vide I.C156, I.C157, I.C158, I.C167, I.C168, I.C170) file Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya dan Terlapor VIII/PT. Putra Jaya disimpan terakhir kali (last saved by) dengan nama yang sama yaitu “Purna” dan disimpan ulang (date last saved) terakhir kali pada tanggal yang sama yaitu 31 Januari 2012, sedangkan file Terlapor IX/ PT. Latanindo Graha Persada disimpan terakhir

kali

(last

saved

by)

dengan

nama

“Administrator”; ------------------------------------------------iv.

Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti data softcopy Surat Penawaran (vide I.C156, I.C157, I.C158) file Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada, Terlapor VIII/PT. Putra Jaya terakhir kali dicetak (last printed) pada tanggal yang sama yaitu 31 Januari 2012; ------------

v.

Bahwa Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama dan Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah sejak tahap Penyelidikan sampai dengan berakhirnya Sidang Majelis tidak dapat menunjukkan file softcopy dokumen penawarannya; ------

vi.

Bahwa dapat disimpulkan terdapat kesamaan komputer yang terakhir kali menyimpan file Terlapor IV/PT. Aphasko Utamjaya dan Terlapor VIII/PT. Putra Jaya ditunjukkan dari kesamaan last saved by dengan nama “Purna”; -----------------------------------------------------------

vii.

Bahwa dapat disimpulkan terdapat kesamaan pihak yang mencetak dokumen penawaran Terlapor VIII/PT. Putra Jaya, dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada ditunjukkan dari tanggal yang sama pada last printed; ----

viii.

Bahwa dapat disimpulkan Dokumen Penawaran Terlapor IX/ PT. Latanindo Graha Persada disusun oleh pihak yang sama dengan Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya dan Terlapor VIII/PT. Putra Jaya walaupun terdapat perbedaan dalam last saved by karena Terlapor IX/PT.


SALINAN Latanindo Graha Persada melakukan penyimpanan ulang (save as) pada komputer yang berbeda; ---------------------ix.


softcopy

Dokumen

Penawaran

menunjukkan

Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama dan Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah tidak menyusun Dokumen Penawaran pada paket Baras-Karossa; ----------------------l. Bahwa

terkait

dengan

kesamaan

softcopy

Dokumen

Penawaran Paket Topoyo Barakang; -----------------------------i. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Tender (vide I.C40) Paket Topoyo-Barakang termasuk Tender Wilayah II yang periode pendaftaran dimulai 13 Desember 2011 s/d 29 Desember 2011 dan pemasukan dokumen

penawaran

dilakukan

pada

tanggal

30

Desember 2011; ------------------------------------------------ii. Bahwa sebelum tanggal 30 Desember 2011, peserta tender mempersiapkan dan mencetak dokumen-dokumen yang akan dimasukan dalam dokumen penawaran; -------iii. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti data softcopy Surat Penawaran (vide I.C159, I.C160, I.C167, I.C168) file Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya dan Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera disimpan terakhir kali (last saved by) dengan nama yang sama yaitu “Purna” dan disimpan ulang (date last saved) terakhir kali pada tanggal yang sama yaitu 29 Desember 2011; --------------iv. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti data softcopy Surat Penawaran (vide I.C156, I.C157, I.C158) file Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya dan Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera terakhir kali dicetak (last printed) pada tanggal yang sama yaitu 29 Desember 2011; --------v. Bahwa Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah sejak tahap Penyelidikan sampai dengan berakhirnya Sidang Majelis tidak

dapat

menunjukkan

file

softcopy

dokumen

penawarannya; --------------------------------------------------vi. Bahwa dapat disimpulkan terdapat kesamaan komputer yang terakhir kali menyimpan file Terlapor IV/PT. Aphasko Utamjaya dan Terlapor V/PT. Usaha Subur halaman 178 dari 289

SALINAN Sejahtera ditunjukkan dari kesamaan last saved by dengan nama “Purna”; -----------------------------------------vii. Bahwa dapat disimpulkan terdapat kesamaan pihak yang mencetak dokumen penawaran Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya, dan Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera ditunjukkan dari tanggal yang sama pada last printed; ---viii. Bahwa dapat disimpulkan dengan tidak disampaikannya file

softcopy

Dokumen

Penawaran

menunjukkan

Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah tidak menyusun Dokumen Penawaran pada paket Baras-Karossa; ---------m. Bahwa

terkait

dengan

kesamaan

softcopy

Dokumen

Penawaran Paket Tender Lingkar Bandara Tampa Padang; ---i.

Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Tender (vide I.C28A, I.C28B) Paket Lingkar Bandara Tampa Padang termasuk Tender Wilayah I yang periode pendaftaran dimulai tanggal 13 Desember 2011 s/d 29 Desember 2011 dan pemasukan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 30 Desember 2011; -----------------

ii.

Bahwa sebelum tanggal 30 Desember 2011, peserta tender mempersiapkan dan mencetak dokumen-dokumen yang akan dimasukan dalam dokumen penawaran; --------

iii.

Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti data softcopy Surat Penawaran (vide I.C161, I.C162,I. C163, I.C166, I.C169, I.C170) file Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada disimpan terakhir kali (last saved by) dengan nama yang sama yaitu “Administrator”, sedangkan file Terlapor III/PT. Passokorang disimpan terakhir kali (last saved by) dengan nama “Purna”; -------------------------------------

iv.

Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti data softcopy Surat Penawaran (vide I.C161, I.C162,I. C163, I.C166, I.C169, I.C170) file Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejatera dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada terakhir kali dicetak (last printed) pada tanggal yang sama yaitu 27 Desember 2011; --------------------------------

v.

Bahwa Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah sejak tahap Penyelidikan sampai dengan berakhirnya Sidang Majelis halaman 179 dari 289

SALINAN tidak

dapat

menunjukkan

file

softcopy

dokumen

penawarannya; --------------------------------------------------vi.

Bahwa dapat disimpulkan terdapat kesamaan komputer yang terakhir kali menyimpan file Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada ditunjukkan dari kesamaan last saved by dengan nama “Administrator”; -----------------------------------------

vii.

Bahwa dapat disimpulkan terdapat kesamaan pihak yang mencetak dokumen penawaran Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada ditunjukkan dari tanggal yang sama pada last printed; ------------------------------------------------------------

viii.

Bahwa dapat disimpulkan Dokumen Penawaran Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor IX/ PT. Latanindo Graha Persada disusun oleh pihak yang sama dengan Terlapor III/PT. Passokorang walaupun terdapat perbedaan dalam last saved by karena Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada melakukan penyimpanan ulang (save as) pada komputer yang berbeda; ---------------------------------

ix.


softcopy

Dokumen

Penawaran

menunjukkan

Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah tidak menyusun Dokumen Penawaran pada paket Lingkar Bandara Tampapadang; --------------------------------------------------2. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan adanya kesamaan format metode pelaksanaan serta didukung kesamaan identitas dalam softcopy Dokumen Penawaran menunjukkan Dokumen Penawaran Terlapor III/PT. Passokorang, Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT Putra Jaya, Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada disusun oleh pihak yang sama; ------------------------------------------------------------4) Hubungan Antar Perusahaan yang Melakukan Kerjasama ---------a. Bahwa terkait hubungan antar perusahaan yang melakukan kerjasama, berdasarkan fakta dan alat bukti dokumen halaman 180 dari 289

SALINAN penawaran

(vide

I.C33,

I.C126)

dan

Berita

Acara

Pemeriksaan (vide B51) pemegang saham dan komisaris Terlapor III /PT. Passokorang bernama Wilianto Tanta dan Linjte Thomas; -------------------------------------------------------b. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti dokumen penawaran (vide I.C7, I.C20, I.C47) dan Berita Acara Pemeriksaan (vide B53) pemegang saham Terlapor IV/ PT. Aphasko Utamajaya bernama Tommy Thomas, Heryanto Tang, Arifin Tanto dan Melina Wisan dan komisaris bernama Tommy Thomas dan Melina Wisan; --------------------------------------------------------c. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti dokumen penawaran (vide I.C31, I.C44, I.C130) dan Berita Acara Pemeriksaan (vide B54) pemegang saham Terlapor V/ Usaha Subur bernama Jusuf Kadir Tahar, Jeffri Tahar dan direktur bernama Jusuf Kadir Tahar; ----------------------------------------d. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti dokumen penawaran (vide I.C5, I.C23, I.130) dan Berita Acara Pemeriksaan (vide B38) komisaris Terlapor VI/ Sabar Jaya Pratama bernama Jusuf Kadir Tahar, Jenny Tahar dan direktur bernama Raymond A. Arfandy; ----------------------------------------------e. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor III /PT. Passokorang dan Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya (vide B51, B53), Willianto Tanta selaku Pemegang Saham dan Komisaris Terlapor III/PT. Passokorang merupakan anak dari Arifin Tanto dan saudara kandung Heryanto Tang yang merupakan pemegang saham Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya; ------------------------------------------------------------f. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor III /PT. Passokorang dan Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya (vide B51, B53), Linjte Thomas selaku pemegang saham dan komisaris Terlapor III/PT. Passokorang merupakan saudara perempuan dari Tommy Thomas yang merupakan pemegang saham dan komisaris utama Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya; ------------------------------------------------------------g. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor V /PT. Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama (vide B38, B54), Jusuf Kadir Tahar selaku halaman 181 dari 289

SALINAN pemegang saham pada Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama merupakan orang tua dari Jenny Tahar selaku pemegang saham dan komisaris serta mertua dari Raymond A. Arfandy selaku pemegang saham dan direktur Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama; -----h. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor III/PT. Passokorang dan Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama (vide B38, B51), Willianto Tanta selaku pemegang saham dan komisaris Terlapor III/PT. Passokorang dan Raymond A Arfandy selaku pemegang saham dan direktur Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama sama-sama merupakan pemegang saham Hotel Clarion di Makassar; --------------------------------i. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Akta Pendirian Terlapor X/PT. Duta Indah Pratama Mamuju (vide I.C135) dan Berita Acara Pemeriksaan (vide B50), pemegang saham bernama Pieter David Wijaya, Willianto Tanta, Linjte Thomas dan Hendra Pradhana Tan serta komisaris bernama Pieter David Wijaya, Willianto Tanta dan Linjte Thomas; ----j. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Akta Pendirian Terlapor X/PT. Duta Indah Pratama Mamuju (vide I.C135) dan Berita Acara Pemeriksaan (vide B50), Hendra Pradhana Tan selaku pemegang saham dan direktur utama Terlapor X/PT. Duta Indah Pratama Mamuju juga merupakan Kepala Cabang Terlapor III/PT. Passokorang di Mamuju; -------------k. Bahwa dapat disimpulkan adanya hubungan keluarga antara pemegang saham dan komisaris Terlapor III/PT. Passokorang dan Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya mempermudah terjadinya komunikasi dan kerjasama dalam mengikuti tender a quo; ------------------------------------------------------------------l. Bahwa dapat disimpulkan adanya hubungan keluarga antara pemegang saham dan komisaris Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama serta didukung adanya kesamaan pemegang saham mayoritas dari Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama mempermudah terjadinya komunikasi dan kerjasama dalam mengikuti tender a quo; -------------------


SALINAN m. Bahwa dapat disimpulkan adanya kepemilikan saham pada Hotel Clarion di Makassar antara pemegang saham Terlapor III/PT. Passokorang dan pemegang saham serta direktur Terlapor

VI/PT.

Sabar

Jaya

Pratama

mempermudah

terjadinya komunikasi dan kerjasama dalam mengikuti tender a quo; ------------------------------------------------------------------n. Bahwa dapat disimpulkan kesamaan antara pemegang saham dan direktur utama Terlapor X/PT. Duta Indah Pratama Mamuju dengan kepala cabang Terlapor III/PT. Passokorang di Mamuju mempermudah terjadinya komunikasi dan kerjasama dalam memfasilitasi Terlapor III/PT. Passokorang, Terlapor IV/PT.Aphasko Utama Jaya, Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera, dan Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama untuk mengikuti tender a quo; -------------------------------------o. Bahwa dapat disimpulkan penggunaan staf, mantan staf dan keluarga staf Terlapor X/PT. Duta Indah Pratama Mamuju dalam mewakili Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera, dan Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama bersama dengan Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT. Putra Jaya dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada dapat dilakukan karena adanya instruksi dari direktur utama Terlapor X/ PT. Duta Indah Pratama Mamuju yang juga bertindak sebagai kepala cabang Terlapor III/PT. Passokorang; ----------------------------p. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan adanya hubungan keluarga antara pemegang saham dan komisaris, kesamaan pemegang saham antara perusahaan dan kepemilikan saham pada perusahaan yang sama, mempermudah Terlapor III/PT. Passokorang, Terlapor IV/PT.Aphasko Utama Jaya, Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera, dan Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dalam menentukan pemenang tender dengan menggunakan Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT. Putra Jaya dan Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada sebagai perusahaan pendamping yang difasilitasi dengan penggunaan staf, mantan staf dan keluarga staf Terlapor X/PT. Duta Indah Pratama Mamuju dalam mewakili proses tender a quo; -------halaman 183 dari 289

SALINAN 5) Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal telah terbukti Terlapor III/PT. Passokorang, Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT. Bukut Bahari Indah, Terlapor VIII/PT. Putra Jaya, Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada dan Terlapor X/PT. Duta Indah Pratama Mamuju

memenuhi

unsur

persekongkolan

dengan

cara

menciptakan persaingan semu diantara peserta tender, melakukan tindakan sebagai perusahaan pendamping, penyusunan dokumen penawaran oleh pihak yang sama berupa adanya kesamaan format metode pelaksanaan dan adanya kesamaan informasi softcopy dokumen penawaran, adanya keterkaitan hubungan keluarga antara pemegang saham dan komisaris, kesamaan pemegang saham antara perusahaan dan kepemilikan saham pada perusahaan yang sama mempermudah koordinasi dan kerjasama dalam menentukan pemenang tender; -------------------------------------------3. Pihak Lain --------------------------------------------------------------------------Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah: “para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”; (vide B33, B34, B47, B48, B49, B50, I.C1, I.C6, I.C8, I.C10, I.C17, I.C18, I.C19, I.C30, I.C32, I.C35, I.C55, I.C128, I.C131, I.C136); ---------------------------------------------------------1) Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah para pihak secara horizontal yang merupakan pelaku usaha sebagai peserta

tender,

maupun

pihak

lain

secara

vertikal

yaitu

penyelenggara tender yang merupakan subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender; --------------------------------------------------------2) Bahwa yang menjadi pihak lain secara horizontal adalah perusahaan yang mengikuti tender tetapi tidak memenangkan paket pekerjaan dan perusahaan yang tidak mengikuti tender tetapi terlibat dalam kerjasama dalam mengatur pemenang pada paket Paket KalukkuSalubatu II, Paket Baras-Karossa, Paket Kalukku-Salubatu I, Paket Topoyo-Barakang, dan Paket Lingkar Bandara Tampa Padang, yaitu: a. PT Bukit Bahari Indah adalah pelaku usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas, beralamat di Jl. Masjid Jami Polewali, halaman 184 dari 289

SALINAN Kabupaten Polman, yang didirikan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 19 tanggal 9 Agustus 2008 dihadapan Notaris Monika Melanny S.H. dan kegiatan usahanya antara lain menjalankan usaha dalam bidang pembangunan pemborongan (kontraktor); --------------------------------------------------------------b. PT. Putra Jaya adalah pelaku usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas, beralamat di Jl. Kandea No. 3 Makassar, yang didirikan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 95 tanggal 21 Mei 2008 dihadapan Notaris Widartiningsih S.H. dan kegiatan usahanya antara lain menjalankan usaha dalam bidang pembangunan pemborongan (kontraktor); ---------------------------c. PT. Latanindo Graha Persada adalah pelaku usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas, beralamat di Jl Sungai Saddang Komplex Latanette Plaza Blok C8 Makassar, yang didirikan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 20 tanggal 10 Oktober 2008 dihadapan Notaris Niny Savitry S.H., dan kegiatan usahanya antara lain menjalankan usaha dalam bidang pembangunan pemborongan (kontraktor); ---------------------------d. PT. Duta Indah Pratama Mamuju adalah pelaku usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas, beralamat di Jalan H. Abd. Syakur No. 9 Komplek Ruko Pasar Baru, Mamuju, yang didirikan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 23 tanggal 9 Desember 2008 dihadapan Notaris Michiko Sodikim S.H., dan kegiatan usahanya bergerak dibidang pembangunan dan perdagangan; -------------------------------------------------------------3) Bahwa yang menjadi pihak lain secara vertikal di Paket KalukkuSalubatu II, Paket Baras-Karossa, Paket Kalukku-Salubatu I, dan Paket Topoyo-Barakang adalah Kelompok Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II (POKJA Pengadaan Wilayah II); -----------------4) Bahwa yang menjadi pihak lain secara vertikal di Paket Lingkar Bandara Tampa Padang adalah Kelompok Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I (POKJA Pengadaan Wilayah I) dan Kelompok Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II (POKJA Pengadaan Wilayah II), yaitu : (vide, Surat Keputusan Nomor: 93/KPTS/BBPJN VI/2011 Tentang Pembentukan ULP/POKJA Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar untuk Tahun Anggaran 2012); -----------------------------halaman 185 dari 289

SALINAN No 1

2

Pokja Pengadaan / Nama

Penugasan

Kelompok Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I  Ir. Badriana Djamaluddin, MT  Andrianto, ST  Irvan Asmara AS, ST  Suji Prayitno, ST  Herawaty, A.Md

Ketua/Anggota Sekretaris/Anggota Anggota Anggota Anggota

Kelompok Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II  Ir. Badriana Djamaluddin, MT  Andi Ramlah, ST  Herawaty, A.Md  Suji Prayitno, ST  Irvan Asmara AS, ST

Ketua/Anggota Sekretaris/Anggota Anggota Anggota Anggota

4.

Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah “suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyarataan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.”; ----------------------------------a. Bahwa penentuan pemenang tender dilakukan dengan cara Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II memfasilitasi kerjasama antar perusahaan dalam mengikuti proses tender, tidak transparan dalam melakukan proses tender, memfasilitasi hasil koreksi aritmatik yang signifikan, dan melakukan upaya pengaturan pemenang tender pada proses evaluasi serta Terlapor III/PT. Passokorang, Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT. Bukut Bahari Indah, Terlapor VIII/PT. Putra Jaya, Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada dan Terlapor X/PT. Duta Indah Pratama Mamuju dalam menciptakan persaingan semu diantara peserta tender dengan cara melakukan tindakan sebagai perusahaan pendamping, penyusunan dokumen penawaran oleh pihak yang sama berupa adanya kesamaan format metode pelaksanaan dan adanya kesamaan informasi softcopy dokumen penawaran, adanya keterkaitan hubungan keluarga antara pemegang saham dan halaman 186 dari 289

SALINAN komisaris, kesamaan pemegang saham antara perusahaan dan kepemilikan saham pada perusahaan yang sama memepermudah koordinasi dan kerjasama dalam menentukan pemenang tender; ----b. Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan menentukan pemenang tender terpenuhi; -----------------------------------------------5.

Bahwa terkait dengan pemenuhan unsur Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat; --------------------------------------------------a. Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah “persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”; -------------------------b. Bahwa tindakan Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II memfasilitasi kerjasama antar perusahaan dalam mengikuti proses tender, tidak transparan dalam melakukan proses tender, memfasilitasi hasil koreksi aritmatik yang signifikan, dan melakukan upaya pengaturan pemenang tender pada proses evaluasi adalah tindakan melawan hukum untuk memenangkan peserta tender tertentu; ------------------c. Bahwa tindakan Terlapor III/PT. Passokorang, Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT. Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VI/PT. Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT. Bukut Bahari Indah, Terlapor VIII/PT. Putra Jaya, Terlapor IX/PT. Latanindo Graha Persada dan Terlapor X/PT. Duta Indah Pratama Mamuju

memenuhi

unsur

persekongkolan

dengan

cara

menciptakan persaingan semu diantara peserta tender, melakukan tindakan sebagai perusahaan pendamping, penyusunan dokumen penawaran oleh pihak yang sama berupa adanya kesamaan format metode pelaksanaan dan adanya kesamaan informasi softcopy dokumen penawaran, adanya keterkaitan hubungan keluarga antara pemegang saham dan komisaris, kesamaan pemegang saham antara perusahaan dan kepemilikan saham pada perusahaan yang sama memepermudah koordinasi dan kerjasama dalam menentukan pemenang tender dimana tindakan tersebut adalah tindakan yang dilakukan dengan cara tidak jujur dalam mengikuti proses tender sehingga menghambat persaingan usaha; --------------------------------


SALINAN d. Bahwa dengan demikian unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat telah terpenuhi; ----------------------------------------Berdasarkan fakta-fakta selama pemeriksaan, alat-alat bukti, dan analisa terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka Tim Investigator menyimpulkan dan menyatakan Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait Tender Paket Pekerjaan Jalan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional, Propinsi Sulawesi Barat, Tahun Anggaran 2012. -----------------------------------------------98.

Menimbang bahwa Terlapor I dan Terlapor II menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:--------------------------I. Bahwa Dalam Eksepsi A. Eksepsi Premature LDP Tim Investigator Premature (belum saatnya karena tidak terpenuhinya prasyarat laporan/aduan) 1.

Bahwa proses lelang paket-paket dalam perkara a quo dilaksanakan pada tahun 2011, maka secara hukum berpedoman pada Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a (vide Bukti T.I & T.II - 1).

2.

Bahwa Pasal 81 ayat (1) huruf b dan ayat (2) jo. Pasal 82 ayat (1)Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 (vide Bukti T.I & T.II - 1) menyatakan bila ada penyedia jasa yang merasa dirugikan akibat adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat - quod non - dapat mengajukan sanggahan secara tertulis kepada ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA dan APIP Kementerian PU paling lambat 5 hari kerja setelah pengumuman pemenang. Bahwa selanjutnya penyedia jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri PU paling lambat 5 hari setelah diterimanya jawaban sanggahan.

3.

Bahwa Pasal 117 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 (vide Bukti T.I & T.II - 1) menyatakan apabila penyedia jasa menemukan indikasi pelanggaran persaingan yang sehat - quod non - dapat mengajukan pengaduan kepada APIP Kementerian PU dan/atau LKPP atas proses pemilihan penyedia jasa disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan. halaman 188 dari 289

SALINAN 4.

Bahwa upaya hukum bilamana terdapat dugaan terjadinya persaingan tidak sehat - quod non - telah diatur secara limitatif-prosedural sebagaimana Pasal 81, 82 dan Pasal 117 Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010. Dengan demikian setiap penyedia jasa maupun masyarakat yang menemukan adanya dugaan terjadinya persaingan tidak sehat harus melalui sanggahan dan sanggahan banding dan/atau pengaduan kepada APIP Kementerian PU sebelum mengajukan laporan kepada KPPU atau Instansi lainnya.

5.

Bahwa Ahli Ir. Harry Purwantara M.Eng.Sc pada forum persidangan tanggal 17 April 2014 di bawah sumpah menerangkan pada intinya sebagai berikut :

-

Peserta lelang yang menemukan adanya indikasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat dapat mengajukan sanggahan dan sanggahan banding atau mengajukan pengaduan kepada APIP dan/atau LKPP..

-

Masyarakat yang menemukan adanya indikasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat dapat mengajukan pengaduan kepada APIP dan/atau LKPP.

6.

Bahwa Saksi Sdr. Riyanto Darmaputra, SE. ST. ex Direktur PT. Widya Satria dalam forum persidangan tanggal 7 Maret 2014 dibawah sumpah menyatakan dialah yang membuat laporan kepada KPPU dengan hanya berdasarkan adanya surat PT. Passokorang terkait perubahan personil pada paket pekerjaan yang tidak terkait dengan paket-paket objek perkara a quo. Bahwa Saksi Sdr. Riyanto Darmaputra, SE. ST. Juga menyatakan tidak mengajukan sanggahan dan sanggahan banding kepada ULP dan Menteri PU, serta tidak pula mengajukan pengaduan kepada APIP Kementerian PU dan/atau LKPP.

7.

Bahwa telah menjadi fakta hukum, sebelum LDP ini diajukan ke Majelis Komisi untuk diperiksa dan disidangkan ada tahapan prosedural yang diatur secara limitatif dan wajib dilalui terlebih dahulu yang ternyata tidak dilakukan, yaitu tidak dilakukannya sanggahan dan sanggahan banding dan/atau pengaduan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa ada tahapan prosedural (prasyarat) yang wajib dilalui terlebih dahulu namun ternyata tidak dilakukan/dilalui. Maka cukup beralasan hukum kiranya Terlapor I dan Terlapor II mohon perkenan Majelis Komisi yang memeriksa perkara a quo untuk menerima eksepsi Terlapor I dan Terlapor II yang menyatakan bahwa “LDP Tim Investigator Premature” dan menolak LDP Tim


SALINAN Investigator atau setidak-tidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankeleijke Verklaard). B. Eksepsi Daluarsa Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 09/KPPUL/2013 telah lewat waktu (daluarsa) Pemeriksaan Pendahuluan telah daluarsa 1.

Bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah dimintai klarifikasi oleh Tim Investigator KPPU sejak tanggal 18 April 2012 untuk paket Pelebaran Jalan Kaluku Salubatu II dan paket Pelebaran Jalan Baras - Karosa.

2.

Bahwa dengan adanya pemeriksaan/klarifikasi terhadap Terlapor I dan Terlapor II oleh Tim Investigator sejak tanggal 18 April 2012, dapat disimpulkan telah ada laporan mengenai dugaan mengenai Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat - quod non - sebelum tanggal 18 April 2012.

3.

Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan : “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.”

4.

Bahwa telah menjadi fakta hukum, Pemeriksaan Pendahuluan baru dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Panggilan No. 421/KPPU/MK-PP/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 09/KPPUL/2013.

5.

Bahwa terdapat rentang waktu selama ± 18 bulan (18 April 2012 s/d 18 Oktober

2013)

sejak

laporan

sampai

dimulainya

Pemeriksaan

Pendahuluan. Dengan demikian, terbukti Pemeriksaan Pendahuluan telah lewat waktu/daluarsa karena melebihi batas waktu 30 hari sebagaimana diatur oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Pemeriksaan Lanjutan telah daluarsa 6.

Bahwa mengacu pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diuraikanan pada angka 1 sd. 5 diatas, maka seharusnya Pemeriksaan Lanjutan sudah dimulai sejak 30 hari setelah adanya laporan ke KPPU yaitu sekitar bulan April-Mei 2012. halaman 190 dari 289

SALINAN 7.

Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan : “(1) Komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambatlambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1). (2) Bilamana

diperlukan,

jangka

waktu

pemeriksaan

lanjutan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.” 8.

Bahwa terhadap ketentuan Pasal 39 ayat (1) jo. Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 bila dilakukan interpretasi secara sistematik, yaitu dengan melihat dan menghubungkan pasal-pasal sebelum atau sesudahnya maka pelaksanaannya harus diartikan sebagai berikut : - Laporan kepada KPPU sebelum tanggal 18 April 2012. - Pemeriksaan Pendahuluan adalah 30 hari sejak laporan (vide Pasal 39 ayat (1)) , yaitu seharusnya selesai pada sekitar bulan Mei 2012. - Pemeriksaan Lanjutan adalah 60 hari + 30 hari (vide Pasal 43 ayat (1) dan (2)), maka seharusnya telah selesai pada sekitar bulan Agustus 2012.

9.

Bahwa telah menjadi fakta hukum, Pemeriksaan Lanjutan perkara a quo baru dimulai pada sekitar bulan Desember 2013 atau Januari 2014 dan baru selesai pada saat Kesimpulan ini diajukan kepada Majelis Komisi (dijadwalkan pada tanggal 6 Mei 2014).

10. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 6 sd. 9 di atas terbukti Pemeriksaan Lanjutan perkara a quo telah lewat waktu/daluarsa sehingga proses pemeriksaan perkara a quo mengandung cacat formil yang demi hukum, proses pemeriksaan perkara a quo harus dinyatakan tidak sah. Berdasarkan

uraian

tersebut

diatas,

terbukti

bahwa

Pemeriksaan

Pendahulan dan Pemeriksaan Lanjutan telah lewat waktu/daluarsa. Maka cukup beralasan hukum kiranya Terlapor I dan Terlapor II mohon perkenan Majelis Komisi yang memeriksa perkara a quo untuk menerima eksepsi Terlapor I dan Terlapor II yang menyatakan bahwa “Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan telah daluarsa” dan atau menyatakan “Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan adalah cacat formil” C. Eksepsi Error In Persona LDP Tim Investigator salah pihak karena Pokja (Pemerintah) bukan pelaku usaha halaman 191 dari 289

SALINAN 1.

Bahwa Terlapor I dan Terlapor II dibentuk berdasarkan SK Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar sebagai ULP untuk membantu tugas-tugas ULP dalam proses pengadaan barang/jasa di Provinsi Sulawesi Barat.

2.

Bahwa Pasal 1 angka 8 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadan Barang/Jasa Pemerintah (videBukti T.I & T.II - 1)menyatakan : “Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi

pemerintah

yang

berfungsi

melaksanakan

pengadaan

barang/jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dan dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.” 3.

Bahwa Tim Investigator yang menarik Terlapor I dan Terapor II sebagai pihak dalam perkara a quo adalah tindakan yang tidak berdasarkan hukum karena tidak sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan : “Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”

4.

Bahwa berdasarkan uraian angka 2 s/d 4 tersebut di atas, jelas Terlapor I dan Terlapor

II adalah merupakan organisasi

pemerintah

yang

melaksanakan fungsi pemerintahan dalam bidang pengadaan barang/jasa bukan pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Dengan demikian terbuktiTerlapor I dan Terlapor II tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha. 5.

Bahwa Terlapor I dan Terlapor II menolak dalil Tim Investigator dalam LDP nya yang pada intinya menyatakan Terlapor I dan Terlapor II melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 - quod non sebagaimana LDP nya pada halaman 48, 49, 50, 51 dan 54.

6.

Bahwa Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” Selanjutnya, Pasal 1 angka 8 UndangUndang No. 5 Tahun 1999 menyatakan : “Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud halaman 192 dari 289

SALINAN untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.” 7.

Bahwa frase “pihak lain”dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang persekongkolan harus diinterpretasikan berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang mendefinisikan persekongkolan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain.

8.

Bahwa berdasarkan uraian angka 5 sd. 7 di atas, terbukti Terlapor I dan Terlapor II tidak dapat dikategorikan sebagai “pihak lain” sebagaimana Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 karena Terlapor I dan Terlapor II bukan merupakan pelaku usaha.

9.

Bahwa dalil angka 18 halaman 49 dan 50 LDP Tim Investigator harus ditolak dan dikesampingkan karena “Pedoman Pasal 22” yang dijadikan rujukan Tim Investigator yaitu Peraturan KPPU No. 2 tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender bukan merupakan peraturan perundangundangan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undangan No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

10. Bahwa seandainya pun Majelis Komisi mengakui/menyatakan Peraturan KPPU No. 2 tahun 2010 sebagai bagian dari peraturan perundangundangan - quod non - namun berdasarkan azas Lex Superiori Derogat Lex Inferiori, keberlakuannya tidak dapat mengenyampingkan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 khususnya Pasal 1 angka 5 jo. angka 8 sebagaimana telah diuraikan pada angka 5 sd. 8 di atas. Berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa Terlapor I dan Terlapor II bukan merupakan pelaku usaha dan tidak dapat dikategorikan sebagai “pihak lain” sebagaimana Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.Maka cukup beralasan hukum kiranya Terlapor I dan Terlapor II mohon perkenan Majelis Komisi yang memeriksa perkara a quo untuk menerima eksepsi Terlapor I dan Terlapor II yang menyatakan bahwa “LDP Tim Investigator Error in Persona” dan menolak LDP Tim Investigator atau setidak-tidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankeleijke Verklaard). D. Eksepsi Obscuur Libel LDP Tim Investigator Kabur/Tidak Jelas Karena Dalil Posita Saling Bertentangan Satu Sama Lain


SALINAN 1.

Bahwa dalil LDP Tim Investigator angka 8. 1) halaman 26 menyatakan pada intinya terjadi koreksi aritmatik terhadap penawaran PT. Passokorang pada paket Kalukku - Salubatu I sebesar Rp. 2.261.148.874,26

2.

Bahwa kemudian dalil LDP Tim Investigator angka 8. 1) halaman 26 tersebut bertentangan dengan tabel perinciannya pada huruf a), b), dan c), karena pada tabel dimaksud tidak terdapat perbedaan nilai pada kolom “jumlah harga” dengan kolom “koreksi aritmatik”. Selain itu adanya perbedaan penjumlahan pada baris “Jumlah harga pekerjaan…” dan pada baris “Selisih Nilai Penawaran…” menyebabkan LDP Tim Investigator semakin tidak jelas.

3.

Bahwa dalil LDP Tim Investigator angka 8. 2) halaman 27 menyatakan pada intinya terjadi koreksi aritmatik terhadap penawaran PT. Aphasko Utamajaya pada paket Baras Karossa sebesar Rp. 1.513.418.431,91

4.

Bahwa kemudian dalil LDP Tim Investigator angka 8. 2) halaman 26 tersebut bertentangan dengan tabel perinciannya pada huruf a), b), c), d), e) dan f), karena pada tabel dimaksud tidak terdapat perbedaan nilai pada kolom “jumlah harga” dengan kolom “koreksi aritmatik”. Selain itu adanya perbedaan penjumlahan pada baris “Jumlah harga pekerjaan…” dan pada baris “Selisih Nilai Penawaran…” menyebabkan LDP Tim Investigator semakin tidak jelas.

5.

Bahwa adanya beberapa dalil posita yang saling bertentangan dan tidak konsisten satu sama lain menyebabkan LDP Tim Investigator menjadi tidak jelas/kabur. Berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa dalil posita LDP Tim Investigator saling bertentangan dan tidak konsisten satu sama lain menyebabkan LDP Tim Investigator menjadi kabur dan tidak jelas. Maka cukup beralasan hukum kiranya Terlapor I dan Terlapor II mohon perkenan Majelis Komisi yang memeriksa perkara a quo untuk menerima eksepsi Terlapor I dan Terlapor II yang menyatakan bahwa “LDP Tim Investigator Obscuur Libel” dan menolak LDP Tim Investigator atau setidak-tidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankeleijke Verklaard).

II.

Dalam Pokok Perkara 1. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II tetap pada dalil Tanggapan semula serta pernyataan-pernyataan Terlapor I dan Terlapor II dalam persidangan yang pernah disampaikan, selanjutnya apa yang dikemukakan serta yang dinyatakan


SALINAN dalam Eksepsi mohon dinyatakan dan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini; 2. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II menolak seluruh dalil-dalil LDP Tim Investigator, Bukti-Bukti dan Keterangan Saksi/Ahli yang diajukan Tim Investigator kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terlapor I dan Terlapor II serta demi hukum menguntungkan kepentingan hukum Terlapor I dan Terlapor II dalam pemeriksaan perkara a quo; A. Tentang Fakta-Fakta Hukum Yang Terungkap di Persidangan : Dugaan Persekongkolan Vertikal Tidak Terbukti 1) Bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 maupun Perpres No. 54 Tahun 2010. Tuduhan Tim Investigator terhadap Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana dalil LDP angka 19 (2) halaman 50 dan 51 terbukti tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Tuduhan Terkait Hubungan Antar Peserta Tender 2) Bahwa terhadap tuduhan yang pada intinya menyatakan adanya hubungan antar peserta tender dimana Terlapor I dan Terlapor II telah mengabaikannya sehingga berpotensi hilangnya atau berkurangnya persaingan dalam proses tender adalah tidak berdasar hukum dan patut ditolak berdasarkan fakta-fakta hukum berikut : a.

Pasal 6 huruf e jo. Penjelasan Pasal 6 huruf e poin a) menyatakan pada

intinya

Para

Pihak

harus

menghindari

terjadinya

pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak boleh memiliki peran ganda/terafiliasi pada pelelangan yang sama (vide Bukti T.I & T.II - 1). b.

Ahli dari BPKP (Sdr. Roni dan Sdr. Agus Rianto) dalam forum persidangan tanggal 27 Maret 2014 di bawah sumpah menerangkan pada intinya bahwa “sepanjang telah sesuai dengan dokumen pengadaan dan prosedurnya telah benar, maka benar proses lelang”. Ahli dari BPKP (Sdr. Roni dan Sdr. Agus Rianto) juga menerangkan bahwa evaluasi dilakukan per paket pekerjaan.

c.

Pada forum persidangan tanggal 17 April 2014, Terlapor I dan Terlapor II bertanya kepada Ahli Sdr. Ir. Harry Purwantara, M.Eng.Sc. : “Dalam sebuah contoh kasus, dimisalkan perusahaan A dan B memiliki hubungan, namun perusahaan A hanya mengikuti tender paket “X” sedangkan perusahaan B hanya mengikuti tender paket “Y”. Dalam contoh kasus ini apakah halaman 195 dari 289

SALINAN termasuk kategori “…peran ganda/afiliasi pada pelelangan yang sama”? Terhadap pertanyaan tersebut, Ahli Sdr. Ir. Harry Purwantara, M.Eng.Sc di bawah sumpah menerangkan pada intinya contoh kasus tersebut tidak termasuk kategori “peran ganda/afiliasi pada pelelangan yang sama”. Yang dimaksud dengan pelelangan yang sama adalah pelelangan untuk paket pekerjaan yang sama. Tuduhan Tim Investigator tentang pengabaian (kelalaian) Terlapor I dan Terlapor II terkait adanya peran ganda/afilisasi – quod non – telah terbantahkan dan gugugr demi hukum. d.

Telah menjadi fakta hukum bahwa PT. Passokorang dan PT. Aphasko Utamajaya tidak menjadi peserta lelang pada paket yang sama, begitu pun dengan PT.Usaha Subur Sejahtera dan PT. Sabar Jaya Pratama juga tidak menjadi peserta lelang pada paket yang sama. Bahwa dengan demikian, dalil LDP angka 9. 1) halaman 29 dan angka 9. 3) halaman 30 telah terbantahkan dan gugur demi hukum.

e.

Ahli Sdr. Ir. Harry Purwantara, M.Eng.Sc. dalam forum persidangan di bawah sumpah menerangkan pada intinya Pokja ULP (Terlapor I dan Terlapor II) tidak perlu melakukan evaluasi terhadap perusahaan atau pihak lain yang bukan menjadi peserta tender kecuali terhadap sub-kontraktor yang diusulkan dan disebutkan dalam dokumen pemilihan. Keterangan Terlapor X (Sdr. Hendra Pradana) pada persidangan 24 April 2014 yang mana juga ternyata sesuai dengan pernyataan dan keterangan Saksi Sdri.Diah Ayu dan Sdr. Ali Muktar pada forum persidangan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa PT. Duta Indah Mamuju tidak pernah mengikuti lelang-lelang pekerjaan Pemerintah. Perbuatan hukum Terlapor I dan Terlapor II yang tidak mengevaluasi Hotel Clarion dan PT. Duta Indah Pratama Mamuju karena bukan peserta tender paket objek perkara a quo adalah telah benar dan berdasar hukum. Hubungan peserta tender dalam perkara a quo dengan Hotel Clarion atau dengan PT. Duta Indah Pratama Mamuju tidak dapat dikategorikan persekongkolan tender. halaman 196 dari 289

SALINAN Dengan demikian, dalil LDP angka 9. 2) dan angka 9. 4) halaman 30 telah terbantahkan dan gugur demi hukum. f.

Ahli Sdr. Ir. Harry Purwantara, M.Eng.Sc. dalam forum persidangan di bawah sumpah menerangkan pada intinya kewenangan Pokja hanya sampai pada tahap penetapan pemenang tender. Tugas Pokja selesai setelah menjawab sanggahan (bila ada), sedangkan pelaksanaan adalah kewenangan PPK. Dengan demikian, dalil LDP angka 9. 5) sd. 7) halaman 30 telah terbantahkan dan gugur demi hukum.

3) Bahwa berdasarkan uraian angka 2) huruf a sd. f tersebut di atas dan berdasarkan bukti T.I & T.II - 1, T.I & T.II - 5a, T.I & T.II - 5b, T.I & T.II - 5c dan bukti T.I & T.II - 5d tuduhan dan dugaan persekongkolan vertikal terkait hubungan antar perusahaan tidak terbukti, terbantahkan dan gugur demi hukum serta patut dikesampingkan. Tuduhan Terkait Kesamaan Format Metode Pelaksanaan 4) Bahwa terhadap tuduhan yang pada intinya menyatakan adanya kesamaan format metode pelaksanaan dimana Terlapor I dan Terlapor II telah mengabaikannya adalah tidak berdasar hukum dan patut ditolak berdasarkan fakta-fakta hukum berikut : a.

Ketentuan B. 1. F. 9). C). 2). (a). Lampiran III Perpres No. 54 Tahun 2010 (vide Bukti T.I & T.II - 2) menyatakan “Metode Pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif yang diterapkan dalam Dokumen Pemilihan diyakini

menggambarkan

penguasaan

dalam

dan

penyelesaian

pekerjaan”. b.

Ketentuan BAB III angka 30.12 huruf b. 2). a) Lampiran Permen PU No. 07/PRT/M/2011 (vide Bukti T.I & T.II - 4) tidak diatur tentang format metode pelaksanaan, sehingga tidak menjadi bahan evaluasi serta tidak juga memberikan kewenangan kepada Terlapor I dan terlapor II untuk mengevaluasi format.

c.

Ahli dari BPKP (Sdr. Roni dan Sdr. Agus Rianto) dalam forum persidangan tanggal 27 Maret 2014 di bawah sumpah menerangkan pada intinya bahwa yang dievaluasi dari metode kerja/metode pelaksanaan adalah substansinya, bukan formatnya.

d.

Ahli Sdr. Harry Purwantara M.Eng.Sc dalam forum persidangan tanggal 17 April 2014 di bawah sumpah menerangkan pada intinya terhadap Metode Pelaksanaan yang dilakukan evaluasi halaman 197 dari 289

SALINAN adalah substansinya. Perpres 54 Tahun 2010 hanyalah mengatur persyaratan

substantif

yang

diterapkan

dalam

dokumen

pengadaan. e.

Dalil angka 15 huruf b) halaman 35 dalam LDP Tim Investigator harus dikesampingkan karena tidak mencantumkan identitas dari ahli LKPP yang dimaksud dalam LDP tersebut sehingga patut diragukan kebenaran, keabsahan dan nilai pembuktiannya.

f.

Telah menjadi fakta hukum pengakuan Tim Investigator pada dalil LDP angka 15 huruf c) halaman 35 bahwa isi (substansi) metode pelaksanaan PT. Passokorang, PT. Latanindo Graha Persada, PT. Putra Jaya, PT. Bukit Bahari Indah, PT. Usaha Subur Sejahtera berbeda pada paket Kaluku - Salubatu II.

g.

Telah menjadi fakta hukum pengakuan Tim Investigator pada dalil LDP angka 15 huruf e) halaman 37 bahwa isi (substansi) metode pelaksanaan PT. Aphasko Utamajaya, PT. Latanindo Graha Persada, PT. Putra Jaya, PT. Bukit Bahari Indah, PT. Sabar Jaya Pratama berbeda pada paket Baras -Karossa.

h.

Telah menjadi fakta hukum pengakuan Tim Investigator pada dalil LDP angka 15 huruf g) halaman 40 bahwa isi (substansi) metode pelaksanaan PT. Sabar Jaya Pratama, PT. Latanindo Graha Persada, PT. Aphasko Utamajaya, PT. Putra Jaya, PT. Bukit Bahari Indah berbeda pada paket Kalukku - Salubatu I.

i.

Telah menjadi fakta hukum pengakuan Tim Investigator pada dalil LDP angka 15 huruf i) bahwa isi (substansi) metode pelaksanaan PT. Usaha Subur Sejahtera, PT. Aphasko UTamajaya berbeda pada paket Topoyo – Barakang.

j.

Telah menjadi fakta hukum pengakuan Tim Investigator pada dalil LDP angka 15 huruf k) halaman 44 bahwa isi (substansi) metode pelaksanaan PT. Passokorang, PT. Usaha Subur Sejahtera, PT. Latanindo Graha Persada berbeda pada paket Lingkar Bandara Tampa Padang.

k.

Terhadap dalil-dalil LDP angka 15 halaman 35 sd. 46 selain pengakuan yang telah diuraikan pada huruf f sd. j di atas dan yang terkait dengan format metode pelaksanaan patut ditolak dan dikesampingkan.

5) Bahwa perbuatan hukum Terlapor I dan Terlapor II yang tidak mengevaluasi format metode pelaksanaan telah benar dan sesuai halaman 198 dari 289

SALINAN hukum. Maka berdasarkan uraian angka 4) huruf a sd. k tersebut di atas dan berdasarkan bukti T.I & T.II - 2 dan T.I & T.II - 4 serta keterangan Ahli dari BPKP juga Ahli Sdr. Harry Purwantara M.Eng.Sc., tuduhan adanya pengabaian atau kelalaian Terlapor I dan Terlapor II terkait kesamaan format metode pelaksanaan tidak terbukti,

terbantahkan

dan

gugur

demi

hukum

serta

patut

dikesampingkan. Tuduhan Terkait Hasil Koreksi Aritmatik 6) Bahwa terhadap tuduhan yang pada intinya menyatakan adanya hasil koreksi aritmatik akibat kesalahan hitung dimana Terlapor I dan Terlapor II telah mengabaikannya dengan tidak dilakukan klarifikasi adalah tidak berdasar hukum dan patut ditolak berdasarkan fakta-fakta hukum berikut : a.

Ketentuan BAB III. E angka 30.2 dan 30.3 Lampiran Permen PU No. 7/PRT/M/ 2011 (vide Bukti T.I & T.II - 4) dapat disimpulkan Koreksi Aritmatik wajib dilakukan terhadap kesalahan perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan. Hasil Koreksi Aritmatik dapat mengubah nilai penawaran sehingga merubah urutan peringkat peserta. Klarifikasi dilakukan hanya terhadap pekerjaan utama yang penawarannya dibawah spesifikasi atau tidak menawar sama sekali, bukan terhadap nilai hasil koreksi aritmatik. Sesuai Ketentuan angka 30 BAB III, Buku 01A Permen PU No. 7/PRT/M/ 2011 tidak ada ketentuan hasil korekasi aritmatik wajib dilakukan klarifikasi kepada peserta lelang.

b.

Ketentuan B. 1. f. Lampiran III Perpres No. 54 Tahun 2010 (vide Bukti T.I & T.II - 2) tidak mengatur mengenai adanya kewajiban klarifikasi terhadap hasil koreksi aritmatik.

c.

Ahli dari BPKP (Sdr. Roni dan Sdr. Agus Rianto) dalam forum persidangan tanggal 27 Maret 2014 di bawah sumpah menerangkan pada intinya bahwa “terhadap hasil koreksi aritmatik tidak perlu diklarifikasi, bahwa tidak harus/wajib diinformasikan” Ahli dari BPKP (Sdr. Roni dan Sdr. Agus Rianto) juga menerangkan pada intinya tidak ada nilai patokan/range ataupun nilai rata-rata prosentase deviasi hasil koreksi aritmatik. Ahli


SALINAN tidak bisa menyimpulkan nilai patokan/range ataupun nilai ratarata karena tidak konstan. d.

Ahli Sdr. Harry Purwantara M.Eng.Sc. dalam forum persidangan tanggal 17 April 2014 di bawah sumpah menerangkan pada intinya, antara lain : -

Koreksi Aritmatik wajib dilakukan.

-

Pokja (Terlapor I dan Terlapor II) berwenang melakukan koreksi aritmatik.

-

Apabila ada perbedaan volumen di dokumen penawaran, maka disesuaikan dengan dokumen pemilihan.

-

Hasil koreksi aritmatik dapat merubah harga dan peringkat peserta lelang sebelum evaluasi.

-

Tidak ada ketentuan yang mengatur kewajiban untuk mengklarifikasi hasil nilai koreksi aritmatik.

e.

Pada forum persidangan tanggal 10 April 2014 dengan agenda pemeriksaan Terlapor I dan Terlapor II, Ketua Majelis Komisi meminta dan men-challengeTerlapor I dan Terlapor II untuk menyerahkan bahan/hasil koreksi aritmatik terhadap paket-paket objek perkara a quo, dan menyatakan ”apabila Terlapor I dan Terlapor II dapat menyerahkannya kita tidak perlu sidang lagi besok”. Secara tersirat, dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan terkait Terlapor I dan Terlapor II dalam perkara a quo adalah koreksi aritmatik tersebut, dan bilamana Terlapor I dan Terlapor II dapat menyerahkan/ mengajukan/memenuhi ”tantangan” Ketua Majelis Komisi dimaksud maka terbukti Terlapor I dan Terlapor II tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Selanjutnya, pada forum persidangan tanggal 25 April 2014 Terlapor I dan Terlapor II telah menyerahkan /mengajukan/ memenuhi ”tantangan” Ketua Majelis Komisi dimaksud dengan mengajukan

bahan/hasil

koreksi

aritmatik

sebagai

bukti

tambahan. Maka dengan ini kami minta agar majelis memenuhi pernyataannya dalam forum persidangan tanggal 10 April 2014 dan menyatakan Terlapor I dan Terlapor II tidak melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.


SALINAN f.

Telah menjadi fakta hukum, pada forum persidangan tanggal 25 April 2014 dengan agenda pemeriksaan Terlapor IV dimana Tim Investigator memperlihatkan/menayangkan dokumen penawaran PT. Aphasko Utamajaya dan senyatanya memang terjadi salah hitung antara volume dan harga satuan. Kesalahan hitung pada PT. Aphasko Utamajaya merupakan salah satu contoh sebab terjadinya perubahan nilai hasil koreksi aritmatik, ini membuktikan Terlapor I dan Terlapor II telah benar dalam melakukan koreksi aritmatik.

7) Bahwa perbuatan hukum Terlapor I dan Terlapor II yang tidak melakukan klarifikasi terhadap nilai hasil koreksi aritmatik kepada peserta lelang telah benar dan sesuai hukum. Maka berdasarkan uraian angka 6) huruf a sd. f tersebut di atas dan berdasarkan bukti T.I & T.II - 2 dan T.I & T.II - 4 serta keterangan Ahli dari BPKP juga Ahli Sdr. Harry Purwantara M.Eng.Sc., tuduhan adanya pengabaian atau kelalaian Terlapor I dan Terlapor II terkait klarifikasi nilai hasil koreksi aritmatik tidak terbukti, terbantahkan dan gugur demi hukum serta patut dikesampingkan. Tuduhan Lainnya 8) Bahwa Terlapor I dan Terlapor II menolak dalil angka 10 halaman 30 dan 31 LDP Tim Investigator karena tidak berdasar hukum dan patut dikesampingkan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut : a.

Ketentuan Lampiran III, B. 1. F. 9). c). (2). (e) Perpres No. 54 Tahun 2010 (vide Bukti T.I & T.II - 1) menyatakan : ”personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan”.

b.

Ahli Sdr. Harry Purwantara M.Eng.Sc. dalam forum persidangan tanggal 17 April 2014 di bawah sumpah menerangkan pada intinya, antara lain : -

Yang dimaksud Personil Inti adalah tenaga ahli dalam manajemen

pelaksanaan

untuk

pekerjaan

utama

sebagaimana disebutkan dalam Dokumen Pemilihan. -

Contoh Personil Inti adalah personil pada posisi General Superintendent,

Quality

Control

Engineer dan Bridge Engineer. halaman 201 dari 289

Engineer,

Highway

SALINAN -

Kualifikasi

personil

inti

yang

dievaluasi

misalnya

persyaratan pendididkan, klasifikasi, pengalaman kerja dan kepemilikan sertfikat keahlian. c.

Ahli dari LKPP (Sdr. Drs. Raden Ari Widianto) dalam forum persidangan tanggal 23 April 2014 di bawah sumpah menyatakan pada intinya nama-nama personil yang memasukan dan menghadiri pembukaan penawaran tidak menjadi bahan evaluasi karena bukan merupakan personil inti.

d.

Saksi Sdr. Arjus/Arjun dan Sdr. Ali Muktar pada forum persidangan tanggal 14 Maret 2014 di bawah sumpah menerangkan masing-masing bekerja sebagai supir dan staf teknik pada PT. Duta Indah Mamuju. Terbukti Sdr. Arjus/Arjun dan Sdr. Ali Muktar bukan merupakan personil inti dari peserta lelang paket-paket objek perkara a quo dan tidak menjadi bahan evaluasi oleh Terlapor I dan Terlapor II, lagipula PT. Duta Indah Mamuju bukan peserta lelang paket-paket objek perkara sebagaimana keterangan Sdr. Ali Muktar.

e.

Berdasarkan bukti-bukti T.I & T.II - 6a, T.I & T.II - 6b, T.I & T.II - 6c, T.I & T.II - 6d, T.I & T.II - 6e dan bukti T.I & T.II - 6f tidak ditemukan nama-nama Mahmud, Dian Asih dan Arjun/Arjus, Dian Setiadi, I Made Suandyana, Fajri, Jeremia dan Jemmiyanus pada Daftar Personil Inti PT. Latanindo Graha Persada, PT. Aphasko Utamajaya, PT. Pura Jaya, PT. Bukit Bahari Indah, PT. Usaha Subur Sejahtera dan PT. Sabar Jaya Pratama. Nama-nama Mahmud, Dian Asih dan Arjun/Arjus, Dian Setiadi, I Made Suandyana, Fajri, Jeremia dan Jemmiyanus tidak menjadi bahan evaluasi oleh Terlapor I dan Terlapor II karena tidak termasuk personil inti peserta lelang paket objek perkara aquo. Bahwa perbuatan hukum Terlapor I dan Terlapor II yang tidak mengevaluasi nama-nama Mahmud, Dian Asih dan Arjun/Arjus, Dian Setiadi, I Made Suandyana, Fajri, Jeremia dan Jemmiyanus telah benar dan berdasar hukum. Maka berdasarkan uraian angka 8) huruf a sd. e tersebut di atas dan berdasarkan bukti T.I & T.II 1,bukti T.I & T.II - 6a, T.I & T.II - 6b, T.I & T.II - 6c, T.I & T.II - 6d, T.I & T.II - 6e dan bukti T.I & T.II - 6f serta keterangan Ahli dari LKPP juga Ahli Sdr. Harry Purwantara M.Eng.Sc.,dalil angka 10 halaman 30 dan 31 LDP Tim halaman 202 dari 289

SALINAN Investigatorterbukti tidak benar, terbantahkan dan gugur demi hukum serta patut dikesampingkan. 9) Bahwa dalil angka 11 huruf a) dan b) halaman 32 LDP Tim Investigator yang menyatakan pada intinya peserta tender seolah-olah menghindari konflik kepentingan patut dikesampingkan karena senyatanya

menghindari

terjadinya

pertentangan

kepentingan

merupakan suatu kewajibanPara Pihak sebagagaimana ketentuan Pasal 6 huruf e jo. Penjelasan hururf e poin a (vide Bukti T.I & T.II - 1). Bahwa Telah menjadi fakta hukum keterangan Ahli Sdr. Harry Purwantara M.Eng.Sc. dalam forum persidangan tanggal 17 April 2014 yang pada intinya “para pihak wajib menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa” Bahwa sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010, Terlapor I dan Terlapor II tidak dapat mengatur dan memaksa sebuah perusahaan untuk memilih mengikuti suatu tender paket tertentu. 10) Bahwa dalil angka 11 huruf c) dan angka 12, 13 dan 14 halaman 32 sd. 35 LDP Tim Investigator terbantahkan dan harus dikesampingkan berdasarkan ketentuan B.1. f. 9). C). (2). Poin (a), (b) dan (c) Lampiran III Perpres No. 54 Tahun 2010 (vide Bukti T.I & T.II - 2). Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi administrasi, evaluasi teknik dan evaluasi harga dinyatakan gugur. Bahwa penetapan pemenang lelang dilakukan bukan semata-mata terhadap penawaran harga terendah, melainkan terhadap penawaran memenuhi syarat dengan harga terendah (the lowest evaluated bid). 11) Bahwa dalil angka 16 halaman 46 sd. 48 tidak membuktikan adanya persekongkolan vertikal berdasarkan argumen dan fakta-fakta hukum sebagai berikut : a.

Proses pelelangan paket-paket objek perkara a quo dilaksanakan pada tahun 2011 sehingga masih mengacu dan berpedoman pada Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana dinyatakan oleh Ahli dari LKPP (Sdr. Drs. Raden Ari Widianto) lelang sebelum tahun 2012 masih menggunakan Perpres No. 54 Tahun 2010.

b.

Proses pelelangan paket-paket objek perkara a quo masih menggunakan sistem semi e-proc sebagaimana keterangan Terlapor I dan Terlapor II dan dibenarkan oleh Ahli dari LKPP (Sdr. Drs. Raden Ari Widianto), dimana walaupun pengumuman halaman 203 dari 289

SALINAN lelang dan pendaftaran dapat dilakukan secara elektronik namun pemasukan dokumen masih dilakukan secara fisik/manual. Dokumen penawaran yang diterima dan dievaluasi oleh terlapor I dan Terlapor II adalah dokumen penawaran fisik bukan soft copy, sehingga seandainya Terlapor I dan Terlapor II berkehendak untuk mengevaluasi soft copy pun tidak dapat dilakukan karena ketiadaan dokumen soft copy. c.

Ketentuan B.1. f. 9). C). (2). Poin (a), (b) dan (c) Lampiran III Perpres No. 54 Tahun 2010 (vide Bukti T.I & T.II - 2) tidak mengatur tentang format metode pelaksanaan dan evaluasi metadata soft copy sehingga Terlapor I dan Terlapor II tidak berwenang/bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap metadata soft copy.

d.

Ahli IT dari STMIK Dipanegara (Sdr. Jufri) dalam forum persidangan

tanggal

25

April

2014

di

bawah

sumpah

menerangkan pada intinya meta-data dari soft copy berupa keterangan ”last date saved”, ”last print”, ”author” dan ”compay” secara default tidak akan ikut tercetak bila dokumen tersebut diprint. e.

Berdasarkan uraian huruf a sd. e tersebut di atas, jelas Terlapor I dan Terlapor II tidak memiliki dokumen berupa soft copy, tidak berwenang mengevaluasi soft copy dan meta-data dari soft copy secara default tidak ikut tercetak pada hasil print out (dokumen fisik). Bahwa terbukti dalil angka 16 halaman 46 s/d 48 secara hukum tidak terkait dengan Terlapor I dan terlapor II dan yang lebih penting lagi Tim Investigator tidak dapat membuktikan adanya persekongkolan vertikal. Dengan demikian dalil angka 16 halaman 46 s/d 48 patut ditolak dan dikesampingkan.

Tuduhan Lainnya Diluar Posita LDP 12) Bahwa telah menjadi kaedah/prinsip hukum yang umum Penuntut Umum/Penggugat/Tim Investigator dalam melakukan/mengajukan tuntutannya (petitum) harus berdasarkan posita. Merupakan azas hukum, Petitum yang tidak didasari Posita menyebabkan LDP kabur/tidak jelas dan harus dinyatakan ditolak atau dinyatakan setidak-tidaknya tidak dapat diterima.


SALINAN Bahwa walaupun demikian, dengan itikad baik Terlapor I dan terlapor II akan menerangkan hal-hal sebagai berikut : a.

Berdasarkan ketentuan Lampiran Permen PU No. 7/PRT/M/2011 BAB III. D angka 25 menyatakan peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran secara langsung maupun melalui pos/jasa pengiriman. Surat kuasa bukanlah persyaratan penyampaian dokumen penawaran

melainkan

persyaratan

penandatanganan

surat

penawaran sebagaimana diatur Lampiran Permen PU No. 7/PRT/M/2011 BAB III. D angka 16 huruf a butir 5. b.

Ahli LKPP (Sdr. Drs. Raden Ari Widianto)dalam forum persidangan tanggal 23 April 2014 di bawah sumpah menyatakan pada intinya setelah pembukaan dokumen penawaran, peserta lelang tidak dapat

menambah atau mengurangi maupun

memperbaiki isi Dokumen Penawaran meskipun hanya ”salah ketik” karena merupakan Post Bidding. PT. Sabar Jaya Pratama digugurkan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam lelang Paket Barass Karosa karena Pakta Integritas yang dilampirkan oleh PT. Sabar Jaya Pratama tidak sesuai dengan nama paket yang diikuti. Maka dikaitkan dengan keterangan Ahli LKPP, PT. Sabar Jaya Pratama tidak dapat memperbaiki ”salah ketik” tersebut, yang berarti tindakan Terlapor I dan terlapor II yang menggugurkan PT. Sabar Jaya Pratama telah benar dan tepat. c.

Pengumuman lelang dan pengumuman pemenang lelang yang diterbitkan oleh Terlapor I dan Terlapor II telah tepat dan tidak melanggar Perpres No. 54 Tahun 2010 maupun ketetuan tentang pengadaan barag/jasa pemerintah lainnya. Ahli Ir. Harry Purwantara M.Eng.Sc. dalam forum persidangan tanggal 23 April 2014 dibawah sumpah menyatakan pada intinya: - Dalam Pengumuman Lelang, cukup dilampirkan tanggaltanggal penting saja yang terkait dengan penyedia jasa, misalnya pembukaan dokumen dan aanwijzing. - Dalam Pengumuman Pemenang, tidak ada kewajiban Pokja untuk mencantumkan alasan dan ditahap mana penyedia jasa digugurkan.


SALINAN Ahli LKPP (Sdr. Drs. Raden Ari Widianto)dalam forum persidangan tanggal 23 April 2014 ketika ditunjukan copy dokumen Pengumuman Lelang oleh Tim Investigator dihadapan Majelis Komisi, menyatakan bahwa bentuk Pengumuman Lelang yang ditunjukan tersebut telah sesuai dan benar. 13) Bahwa berdasarkan azas larangan ultra petita Majelis Hakim/Majelis Arbiter/Majelis Komisi tidak boleh memutus lebih dari apa yang diminta/dituntut. Tuduhan/dugaan persekongkolan pada angka 12) huruf a, b dan c tidak terdapat dalam posita LDP Tim Investigator maka Terlapor I dan Terlapor II secara hukum tidak dapat dituntut/dinyatakan yang melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 berdasarkan tuduhan-tuduhan tersebut. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti tidak terjadi persekongkolan vertikal dan dalil angka 19 (1) patut dikesampingkan dan ditolak. Dengan demikian Terlapor I dan Terlapor II berdasarkan hokum meminta kepada Majelis Komisi untuk menyatakan Terlapor I dan Terlapor II tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan menolak seluruh LDP Tim Investigator B. Tentang Alat-Alat Bukti 1) Bahwa ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan yang termasuk alat bukti adalah Keterangan Saksi. Keterangan Ahli, Surat dan/atau Dokumen, Petunjuk dan Keterangan Pelaku Usaha. 2) Bahwa Terlapor I dan Terlapor II menolak saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Investigator yang tidak memiliki keterkaitan dengan objek perkara a quo yaitu : -

Sdr. Kamaludin dari PT. Bumi Karsa, karena tidak ikut dan tidak mengetahui proses lelang paket-paket objek perkara a quo.

-

Sdr. Syarif dari PT. Karya Pare Sejahtera, karena tidak ikut dan tidak mengetahui proses lelang paket-paket objek perkara a quo.

-

Sdr. Hardi dari PT. Kenanga Jaya, karena tidak ikut dan tidak mengetahui proses lelang paket-paket objek perkara a quo.

-

Sdr. R. Herman Dwiharyanto dari PT. Brantas Abipraya (persero), karena tidak ikut dan tidak mengetahui proses lelang paket-paket objek perkara a quo.

-

Sdr. Arjus/Arjun dari PT. Duta Indah Mamuju, karena tidak ikut dan tidak mengetahui proses lelang paket-paket objek perkara a quo.


SALINAN -

Sdri. Diah Ayudari PT. Duta Indah Mamuju, karena tidak ikut dan tidak mengetahui proses lelang paket-paket objek perkara a quo.

-

Sdr. Ali Muktar dari PT. Duta Indah Mamuju karena tidak ikut dan tidak mengetahui proses lelang paket-paket objek perkara a quo.

3) Bahwa seluruh saksi yang dihadirkan dalam forum persidangan, dibawah sumpah menyatakan tidak ada komunikasi apapun dengan Terlapor I dan Terlapor II terkait upaya pemenangan tender yang tidak sesuai prosedur. 4) Bahwa Terlapor I dan Terlapor II menyatakan benar keterangan-keterangan Ahli-Ahli yang telah dihadirkan di forum persidangan dibawah sumpah, sebagaimana keterangannya telah terlapor I dan terlapor II kutip/sadur dalam Kesimpulan ini. 5) Bahwa Terlapor I dan Terlapor II menyatakan tetap pada dalil Tanggapan, Bukti-Bukti dan Kesimpulan ini sebagaimana dikuatkan oleh keteranganketerangan Ahli yang telah Terlapor I dan Terlapor II akui. 6) Bahwa seluruh Terlapor lainnya dalam forum persidangan menyatakan tidak ada komunikasi apapun dengan Terlapor I dan Terlapor II terkait upaya pemenangan tender yang tidak sesuai prosedur. 7) Bahwa Terlapor I dan Terlapor II menyatakan menolak bukti-bukti yang diajukan oleh Tim Investigator yang tidak terkait langsung dengan paketpaket objek perkara a quo. 8) Bahwa Keseluruhan alat bukti dokumen yang diajukan Terlapor I dan Terlapor II adalah alat bukti yang sah dan meyakinkan berdasarkan hukum, alat bukti yang tidak terbantahkan serta alat bukti yang sempurna kekuatan hukumnya. C. Keterangan Atas Bukti-Bukti Koreksi Aritmatik 1) Bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah mengajukan bukti-bukti berupa bahan/hasil koreksi aritmatik dalam forum persidangan tanggal 25 April 2014. Terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis meminta adanya uraian singkat yang menerangkan tentang bukti-bukti dimaksud. 2) Bahwa pada bukti-bukti tersebut terdapat beberapa bagian yang diberi tanda (highlight). Tanda-tanda tersebut adalah bagian-bagian dimana terdapat perbedaan/kesalahan pada dokumen penawaran. 3) Bahwa terhadap perbedaan/kesalahan itulah terlapor I dan Terlapor II melakukan koreksi aritmatik. 4) Bahwa jika dicermati, maka dapat disimpulkan perbuatan hukum Terlapor I dan Terlapor II yang melakukan koreksi aritmatik telah benar,


SALINAN tepat dan sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Permen PU No. 7/PRT/M/2011. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan dasar-dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, adalah beralasan hukum jika Terlapor I dan Terlapor II mohon kepada Majelis Komisi Pemeriksa Perkara Persaingan Usaha No. 09/KPPU-L/2012 untuk kiranya berkenan memutus perkara a quo dalam sebuah Putusan, hal-hal sebagai berikut: Dalam Eksepsi 1. Menerima Eksepsi Terlapor I dan terlapor IIuntuk seluruhnya; 2. Menyatakan menolak LDP Tim Investigator atau setidak-tidaknya menyatakan LDP Tim Investigator tidak dapat diterima (Niet Ontvankeleijke Verklaard); 3. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada KPPU. Dalam Pokok Perkara 1. Menolak LDP Tim Investigator untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II tidak melanggar Pasal 22 Undang-

Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 3. Menyatakan tidak terjadi persekongkolan vertikal yang melibatkan Terlapor I

dan Terlapor II; 4. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada KPPU.

Atau : jika Majelis Komisi berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 99.

Menimbang bahwa Terlapor III menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut: ------------------------------------------------------a. Bahwa dalih jawaban Terlapor III yang menyatakan bahwa Laporan Investigator mengenai adanya dugaan Pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 telah diajukan secara premateur, kiranya telah terbukti secara sah dan meyakinkan.; -------------------------------------------------------------------------------b. Dimana dari seluruh rangkaian pemeriksaan, serta dari alat bukti yang telah diajukan, maka ternyata tidak satupun pihak yang terlibat dalam pelelangan tersebut yang merasa dirugikan dan mengajukan sanggahan/keberatan. Bahkan sanggahan/keberatan tidak pula diajukan oleh saksi Pelapor.; ---------------------c. Sedangkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah memberikan kesempatan halaman 208 dari 289

SALINAN bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan atas rangkaian, proses, tata cara dan/atau seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa tersebut. Dimana salah satu bagian yang utuh dan harus dilalui dalam proses tersebut adalah Pengajuan Sanggahan Lelang jika ada pihak yang merasa dirugikan, atau berdasarkan Pasal 81 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia No.70 tahun 2012, yaitu

jika terdapat “rekayasa yang mengakibatkan

terjadinya persaingan yang tidak sehat…”.; ---------------------------------------d. Dengan demikian, Laporan yang sudah diajukan oleh Investigator sedangkan proses Sanggahan Lelang belum pernah diperiksa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia No.70 tahun 2012 untuk menemukan adanya “rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat”, kiranya telah dapat pula dibuktikan sebagai Laporan yang masih teramat premateur untuk dikatakan telah timbul akibat “terjadinya persaingan -e. Dalih jawaban Terlapor III yang menyatakan bahwa Laporan Tim Investigator yang berkesimpulan bahwa terdapat dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, baik merupakan persekongkolan vertikal maupun persekongkolan horizontal, kiranya tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.; ------------------------------------------------------------f. Oleh karena, tidak satupun alat bukti yang diajukan di depan persidangan, bahkan keterangan saksi Pelapor sekalipun, yang telah menerangkan adanya persekongkolan tersebut, baik rencana, pelaksanaan perbuatan maupun dampak akibat dari persekongkolan tersebut. Sebab, untuk menentukan adanya medeplechting (persekongkolan) maka terlebih dahulu mutlak harus terbukti adanya peristiwa hukum mengenai : i.

adanya motif atau maksud diantara para pelaku (intellectual daader).;

ii.

siapa pihak yang membantu (medeplechen).;

iii.

siapa yang dibantu (mededaader).;

iv.

siapa pihak yang melakukan (doen-plechen).;

v.

dengan cara apa dilakukan (straafbarfeit).;

vi.

apa akibat yang ditimbulkan.;

g. Sehingga jika sudah berkeyakinan bahwa telah terjadi persekongkolan, maka Tim Investigator seharusnya telah menemukan adanya serangkaian peristiwa melanggar hukum di atas yang secara nyata dan jelas, bukan hanya berasal dari adanya “kesamaan-kesamaan” dan “kemiripan-kemiripan” pada dokumen penawaran, yang notabene tidak dilarang oleh undang-undang.; ------------------h. Bahkan Tim Investigator sama sekali tidak dapat membuktikan hubungan sebab-akibatnya

dari

adanya

“kesamaan-kesamaan”


dan

“kemiripan-

SALINAN kemiripan” pada dokumen penawaran sehingga dapat menjadi faktor penentu menang atau tidaknya suatu perusahaan terhadap perusahaan peserta tender lainnya (yang jumlahnya melebihi jumlah para terlapor).; --------------------------i. Bahkan, darimana asalnya hingga Tim Investigator menduga adanya “persekongkolan” untuk memenangkan tender, jika yang bersekongkol (quodnon) hanyalah 8 (delapan) perusahaan. Sedangkan peserta tender terbukti setidak-tidaknya berjumlah sebagai berikut : i.

Paket Jalan Lingkar Tampa Padang diikuti oleh 56 perusahaan.;

ii.

Paket pelebaran Jalan Topoyo-Barakang diikuti oleh 46 perusahaan.;

iii.

Paket pelebaran Jalan baras-Karossa diikuti oleh 59 perusahaan.;

iv.

Paket pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu I diikuti oleh 60 perusahaan.;

v.

Paket pelebaran Jalan Kalukku-Salubatu II diikuti oleh 60 perusahaan.;

j. Sehingga jika PT. Passokorang diduga bersekongkol untuk memenangkan tender Paket Jalan Lingkar Tampa Padang yang semula diminati oleh 56 Perusahaan, mengapa Tim Investigator tidak menguraikan cara bagaimana yang dilakukan oleh PT. Passokorang sehingga 55 perusahaan lainnya tidak mendaftar atau tidak lulus atau tidak menang ? Apakah hanya karena dokumen yang mirip atau pemegang saham yang punya hubungan kekeluargaan sampai 55 perusahaan bisa mengalah ? MUSTAHIL !!! -------------------------------------k. Bahwa yang pertama ; jika terdapat kesamaan format dokumen penawaran, namun isi (content) dari komponen harga / nilai pekerjaan tidak ada yang sama. Terlebih lagi bahwa untuk pekerjaan tersebut, maka tentu urutannya sama pula. Sehingga jika format disusun berdasarkan urutan pekerjaan, maka bukan hal yang aneh jika formatnya memiliki kesamaan antara perusahaan yang satu dengan lainnya. Yang perlu diperiksa oleh Majelis Komisi apakah benar dan terbukti bahwa kesamaan format tersebut terjadi karena nyata-nyata terdapat fakta bahwa diatur oleh orang-orang yang sama (intellectual daader) ? Sebab jika tidak, maka dimana letak persekongkolan itu ? ---------------------------------l. Yang kedua ; adanya kesamaan format bisa saja terjadi karena personil dari perusahaan-perusahaan Terlapor pernah mengikuti pelatihan-pelatihan jasa konstruksi yang diadakan instansi terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum R.I. atau organisasi pengusaha jasa konstruksi. Sehingga pelatihan yang tujuannya mendorong penyeragaman format penyusunan dokumen penawaran diantara perusahaan sejenis, tentu outputnya berupa “kesamaan-kesamaan” atau “kemiripan-kemiripan” sebagaimana dinyatakan oleh Tim Investigator. Namun lagi-lagi bukan berarti “sama atau mirip” berarti “telah


SALINAN bersekongkol”.Oleh karenanya, dugaan Tim Investigator tersebut sama sekali tidak beralasan dan tidak didasari oleh adanya fakta-fakta hukum yang nyata.; m. Mengingat jarak antara tempat kedudukan para Terlapor yaitu di Kota Makassar, dengan Kota Mamuju tempat dilakukannya proses pengadaan barang/jasa, maka tentu kita harus memeriksa dengan cermat terlebih dahulu, apakah terlarang oleh undang-undang jika perangkat komputer yang digunakan kebetulan komputer yang sama (saling meminjam peralatan pengetikan atau menggunakan komputer yang direntalkan) ? -----------------------------------------n. Sebab kesamaan unit komputer dan kesamaan tanggal pencetakan terakhir kali, tentu tidak serta merta membuktikan adanya persekongkolan tersebut. Apalagi Tim Investigator nyata-nyata tidak dapat pula membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa dokumen penawaran dibuat oleh orang yang sama dan memiliki maksud untuk mengatur dokumen penawaran itu. Selain daripada itu, maka sama saja mengatakan seorang mahasiswa telah melakukan plagiat hanya karena alat yang digunakan sama. Padahal kesamaan itu bisa saja terjadi oleh berbagai sebab yang tidak terlarang oleh undang-undang.; -------------------------o. Amat naif kiranya kesimpulan Tim Investigator, bahwa telah terjadi “persekongkolan” akibat adanya keterkaitan orang-orang yang duduk selaku pemegang saham atau komisaris (naturlijke persoon) antara satu perusahaan (recht persoon) dengan perusahaan lainnya.Sebab amat jelas dalam hukum perdata, pembedaan antara orang dan badan hukum tersebut. Dimana tidak dapat diidentikkan sama sekali antara perbuatan orang dengan perbuatan badan hukum.; -------------------------------------------------------------------------------------p. Dalam perkara ini, Tim Investigator seakan berangkat dari keyakinan bahwa adanya persekongkolan jika terdapat hubungan kekeluargaan antara pemegang saham yang satu dengan lainnya. Setiap orang tidak dapat didentikkan telah melakukan perbuatan yang sama, walaupun itu dilakukan oleh orang lain, hanya karena kebetulan ia bersaudara. Sebab dalam penegakan hukum dimanapun juga, termasuk penegakan hukum yang ditegakkan oleh KPPU ini, semuanya tunduk pada asas hukum Nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua proporia (tak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain).; ----------------------------------------------------------------------------------------q. Begitupun dalil laporan tentang Koreksi Aritmatika, ternyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Koreksi Aritmatika tidak lain adalah pembetulan, perbaikan atau pemeriksaan atas perhitungan komponen harga halaman 211 dari 289

SALINAN yang ditawarkan. Sebagai pembanding koreksi adalah komponen harga perkiraan sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh PPK. Sehingga jikalaupun ada koreksi atas perhitungan antara dokumen penawaran dengan dokumen pemilihan/lelang,

namun

tidaklah

serta

merta

membuktikan

adanya

persekongkolan horizontal diantara Para Terlapor. ----------------------------------100. Menimbang bahwa Terlapor IV menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut: ------------------------------------------------------a. Bahwa Terlapor IV meminta kepada Majelis Komisi menolak keterangan saksi-saksi yang tidak relevan karena tidak ikut/bukan peserta tender pada 5 paket pekerjaan yang menjadi objek pemeriksaan, yaitu: ---------------------------i.

Saksi Kamaluddin dari PT Bumi Karsa;-------------------------------------------

ii.

Saksi Syarifuddin dari PT Karya Pare Sejahtera ---------------------------------

iii.

Saksi Hardi Hasan dari PT Kenanga Jaya; ----------------------------------------

iv.

Saksi R. Herman Dwi Haryanto dari PT Brantas Abipraya; -------------------

v.

Saksi Arjus dari PT Duta Indah Pratama Mamuju; ------------------------------

vi.

Saksi Diah Ayu dari PT Duta Indah Pratama Mamuju; -------------------------

vii.

Saksi Ali Muhtar mantan pegawai PT PT Duta Indah Pratama Mamuju; ----

viii.

Terlapor X atas nama Hendra Pradana dari PT Duta Indah Pratama Mamuju; --------------------------------------------------------------------------------

b. Bahwa Terlapor IV meminta Majelis Komisi keterangan Saksi karena tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki kapasitas untuk memberikan keterangan, yaitu: -------------------------------------------------------------------------i. Saksi Reynaldo M. Tandalinting dari PT Widya Satria karena saat tender a quo berlangsung, yang bersangkutan belum menjabat Direktur Cabang; ---ii. Saksi Ir Sudarli dari PT Tuju Waliwali karena yang bersangkutan tidak lagi bekerja di PT Tuju Waliwali; -------------------------------------------------c. Bahwa Koreksi Aritmatik tidaklah menentukan menang tidaknya peserta lelang dan semata-mata hanyalah pembetulan atas perhitungan antara dokumen penawaran dengan dokumen lelang. Sebagaimana keterangan Ahli Agus dan Ahli Rony dari BPKP yang menyatakan: ----------------------------------------------i. Koreksi aritmatik semata hanyalah suatu pemeriksaan secara matematik soal apakah harga penawaran telah sesuai dengan pemilik pekerjaan; ii. Koreksi aritmatik tidak wajib jika dokumen penawaran sudah sesuai dengan apa yang diinginkan pemilik pekerjaan dalam dokumen penawaran; ----------------------------------------------------------------------------iii. Koreksi aritmatik tidak wajib dilakukan klarifikasi;----------------------------iv. Koreksi aritmatik beda dengan evaluasi penawaran; halaman 212 dari 289

SALINAN v. Koreksi arimatik dilakukan sebelum evaluasi; ----------------------------------d. Bahwa tidak satupun saksi maupun AD ART yang dapat tegas menerangkan bahwa Terlapor III merupakan induk dari anak perusahaan yang pada paket tertentu ikut secara bersamaan dalam menawar pelelangan; ------------------------e. Bahwa penggunaan jasa kurir untuk memasukkan dokumen penawaran adalah hal yang biasa dilakukan dalam dunia lelang, sebagaimana keterangan Saksi R. Herman Dwi Haryanto dari PT Brantas Abipraya, Saksi Syarifuddin dari PT Karya Pare Sejahtera, Saksi Ali Muhtar dari PT Tuju Waliwali, yang pada pokoknya kesemua Saksi menyatakan menggunakan jasa kurir untuk memasukkan dokumen penawaran; ----------------------------------------------------f. Bahwa kesamaan format metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran bukan merupakan indikasi persekongkolan, sebagaimana yang disampaikan Saksi Khaeruddin dari PT Tuju Waliwali dan Saksi Kamaluddin dari PT Bumi Karsa, yang pada pokoknya kedua Saksi menyatakan bahwa sering mengikuti pelatihan tentang tata cara menyusun format penawaran; ---------------------------g. Bahwa kesamaan softcopy dokumen terjadi karena adanya pelatihan dalam menyusun format dokumen penawan yang diikuti oleh para kontraktor dan dalam pelatihan tersebut dibagikan softcopy materi pelatihan; --------------------h. Bahwa tidak satupun saksi yang pernah mendengar atau mengalami langsung adanya pengaturan atau diajak untuk melakukan pengaturan, baik antara sesama peserta lelang maupun dengan panitia; ---------------------------------------i. Bahwa praktek membeli material tertentu dari perusahaan lain bukanlah perbuatan persekongkolan apalagi Terlapor IV tidak pernah membeli aspal dari Terlapor III sebagaimana dugaan investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran; -------------------------------------------------------------------------------j. Bahwa praktek menyewa peralatan dari perusahaan lain semata-mata karena alasan efisiensi biaya untuk melakukan mobilisasi dari suatu tempat tertentu; --k. Bahwa Ahli Hasbir pada pokoknya menerangkan bahwa suatu perusahaan berbadan hukum memiliki organ-organ yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terpisah-pisah dan tersendiri. Kehendak perseroan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sehingga tidak ada kehendak pribadipribadi; --------------------------------------------------------------------------------------l. Bahwa Terlapor IV memohon kepada Majelis Komisi menyatakan tidak terbukti adanya persekongkolan vertikal dan horizontal dan membebaskan Terlapor IV dari segala bentuk sanksi maupun denda; ------------------------------101. Menimbang bahwa Terlapor V menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut: ------------------------------------------------------halaman 213 dari 289

SALINAN a.

Bahwa selama mengikuti proses lelang paket-paket dalam perkara a quo sampai dengan pemenangan tender, PT. Usaha Subur Sejahtera (Terlapor V) telah mentaati dan melaksanakan semua prosedur tender yang dipersyaratkan oleh Unit Layanan Pengadaan/Kelompok Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I dan Wilayah II Provinsi Sulawesi Barat dan telah sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; ---------------------------------------------------------------------------------

b.

Bahwa Pelaksanaan pekerjaan paket Pelebaran Jalan Topoyo – Barokang yang tendernya dimenangkan oleh Terlapor V, telah dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu; ----------------------------------------------------------------------------

c.

Bahwa tuduhan persekongkolan antara Terlapor V dengan PT. Passokorang sebagaimana dalil Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dengan alasan adanya keterkaitan antara keduanya dalam kepemilikan saham yang sama di Hotel Clarion Makassar dan juga dikarenakan Terlapor V membeli material aspal dari PT. Passokorang adalah sangat tidak berdasar hukum; --------

d.

Bahwa Hotel Clarion bukanlah peserta lelang dalam perkara a quo; --------------

e.

Bahwa Terlapor tidak mempunyai hubungan kepemilikan saham dan bukan afiliasi PT. Passokorang; ------------------------------------------------------------------

f.

Bahwa dalam Dokumen Lelang tidak dilarang ataupun disyaratkan untuk membeli material dari perusahaan/badan hukum tertentu. Tidak juga ada keterangan saksi maupun ahli, serta bukti surat dihadapan sidang Majelis Komisi yang menerangkan adanya larangan/mewajibkan untuk membeli material aspal dari perusahaan tertentu. Sehingga tuduhan persekongkolan tender tersebut tidak berdasar hukum dan patut dikesampingkan; ------------------

g.

Bahwa adanya keterkaitan kedua perusahaan antara Terlapor V dengan PT. Sabar Jaya Pratama, tidaklah berarti bahwa kedua perusahaan tersebut telah melakukan persekongkolan. Sebab tidak terdapat bukti selama proses Pemeriksaan Lanjutan dalam Sidang Majelis Komisii yang menyatakan ataupun

mendukung

tentang

adanya

dugaan

persekongkolan

dalam

pelaksanaan lelang paket-paket dalam perkara a quo; ------------------------------h.

Bahwa ternyata tidak ada satupun paket dalam perkara a quo yang diikuti oleh Terlapor V juga diikuti oleh PT. Sabar Jaya Pratama (tidak menjadi peserta lelang yang sama). Sehingga tidaklah benar bahwa Terlapor V

telah

melakukan persekongkolan horizontal dengan PT. Sabar Jaya Pratama; ---------i.

Bahwa

Para

Pihak

yang

menjadi

peserta

lelang

tidak

boleh

memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi pada pelelangan/seleksi yang


SALINAN sama. (vide Pasal 6 huruf e jo. Penjelasan Pasal 6 huruf e poin a, Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010); -------------------------------------------------------j.

Bahwa keterangan Ahli dari Terlapor I dan Terlapor II Ir. Hary Purwantara (Hary) dihadapan Sidang Majelis Komisi tanggal 17 April 2014, yang pada pokoknya adalah: ---------------------------------------------------------------------------

Bahwa peran ganda/terafiliasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf e Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, tidak termasuk bila paket yang diikuti oleh perusahaan tersebut berbeda; ----------------------------------

-

Bahwa Koreksi Aritmatik wajib dilakukan terhadap kesalahan perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan. Koreksi Aritmatik bukanlah penentu menang atau tidaknya peserta lelang, karena dilakukan sebelum proses evaluasi Harga. Koreksi Aritmatik merupakan pembetulan atas perhitungan antara dokumen penawaran dengan dokumen lelang, namun tidaklah serta merta membuktikan adanya persekongkolan; -------------------

k.

Bahwa fakta persidangan, dimana keterangan Ahli dari Investigator dihadapan Sidang Majelis Komisi pada tanggal 27 Maret 2014 yang bernama Agus Riyanto dan RONY Medison dari BPKP, pada pokoknya menjelaskan bahwa : -

Proses Koreksi Aritmatik wajib dilakukan oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan); ----------------------------------------------------------------------------

-

Koreksi Aritmatik semata-mata hanyalah suatu pemeriksaan secara matematik soal apakah harga penawaran telah sesuai dengan pemilik pekerjaan; ------------------------------------------------------------------------------

-

Koreksi Aritmatik tidak wajib jika dokumen penawaran sudah sesuai dengan apa yang diinginkan pemilik pekerjaan dalam dokumen penawaran; -----------------------------------------------------------------------------

l.

-

Koreksi Aritmatik tidak wajib dilakukan klarifikasi; ----------------------------

-

Koreksi Aritmatik beda dengan evaluasi penawaran; ---------------------------

-

Koreksi Aritmatik dilakukan sebelum evaluasi;----------------------------------

Bahwa fakta persidangan, keterangan tersebut telah sejalan dengan keterangan Ahli dari Terlapor I dan Terlapor II Ir. Hary Purwantara (Hary) dihadapan Sidang Majelis Komisi tanggal 17 April 2014, yang pada pokoknya adalah: -

Hasil Koreksi Aritmatik dapat merubah harga dan peringkat Harga Penawaran; -----------------------------------------------------------------------------

-

Tidak ada batasan hasil terkoreksi, bisa naik atau turun; -----------------------

-

Hasil

Koreksi

Aritmatik

tidak

wajib

dikalrifikasi,

kecuali

ada

penyimpangan pokok dan penting; -------------------------------------------------


SALINAN -

Perubahan dalam Koreksi Aritmatik lazim ada; ----------------------------------

-

Koreksi Aritmatik berpedoman pada Permen PU No. 07/PRT/M/2011 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan dan Jasa Konsultasi;

-

Berdasarkan keterangan Ahli tersebut di atas, maka dalil Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran angka 1) halaman 51 tentang persekongkolan vertikal terkait dengan Hasil Koreksi Aritmatik yang tidak dilakukan klarifikasi adalah terbantahkan dan wajib dikesampingkan;

m.

Bahwa adanya penggunaan personil perusahaan lain dalam proses tender sebagaimana didalilkan Investigator sebagai upaya membagi-bagi paket-paket untuk dimenangkan oleh pihak tertentu dengan melakukan koordinasi secara bersama-sama, adalah alasan yang tidak berdasarkan fakta;-------------------------

n.

Bahwa fakta persidangan, saksi Investigator atas nama Ir. R. Herman DH. selaku Direktur PT. Brantas, memberikan keterangan di hadapan Sidang Majelis Komisi tanggal 07 Maret 2014, yang pada pokoknya adalah: -------------

Pernah menggunakan jasa Dian Asih untuk memasukkan dokumen;

-

Dian Asih bukan karyawan PT. Brantas;

-

Yang penting adalah keabsahan dokumen terjaga dan sampai tepat waktu di Panitia Lelang

o.

Bahwa saksi Investigator atas nama Ali Muchtar memberikan keterangan di hadapan Sidang Majelis Komisi tanggal 14 Maret 2014 di Mamuju, yang pada pokoknya adalah: ---------------------------------------------------------------------------

Pernah memasukkan dokumen penawaran PT. Karya Pare Sejahtera untuk paket Mambi Malabo I dan Mambi Malabo II;

-

Pernah juga sebagai saksi pada pembukaan dokumen untuk paket Lingkar Bandara – Tampa Padang mewakili PT. Tuju Wali-wali;

p.

Saksi mendapat honor atas jasanya tersebut;

Bahwa dengan adanya keterangan saksi-saksi yang bahkan diajukan oleh Investigator dalam persidangan Majelis Komisi tersebut, maka penggunaan personil/jasa kurir untuk memasukkan dokumen atau mewakili perusahaan lain dalam proses tender adalah hal yang lazim dilakukan oleh perusahaan peserta tender. ------------------------------------------------------------------------------

q.

Bahwa penggunaan personil perusahaan lain dalam proses tender hanya sebatas kurir (bukan sebagai personil inti) tidak dilarang. Dengan demikian, maka dalil Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran angka 2) halaman 51 tentang persekongkolan horizontal terkait dengan penggunaan personil perusahaan lain adalah tidak berdasar hukum dan wajib dikesampingkan; --------------------------


SALINAN r.

Bahwa tidak benar dalil investigator yang menyatakan bahwa oleh karena terdapat kesamaan Format Metode Pelaksanaan, maka telah terjadi persekongkolan horizontal; ---------------------------------------------------------------

s.

Bahwa fakta persidangan, saksi Investigator atas nama Kamaluddin selaku Direktur Utama PT. Bumi Karsa, memberikan keterangan di hadapan Sidang Majelis Komisi tanggal 24 Januari 2014, yang pada pokoknya adalah: -----------

Perusahaan selalu mengikutkan pelatihan bagi staff dan karyawan;

-

Menyesuaikan metode pelaksanaan di RKS;

-

Dokumen pelaksanaan dalam penyusunannya sudah menggunakan software;

t.

Bahwa fakta persidangan, keterangan tersebut telah sejalan dengan keterangan Ahli dari Terlapor I dan Terlapor II Ir. Hary Purwantara (Hary) dihadapan Sidang Majelis Komisi tanggal 17 April 2014, yang pada pokoknya adalah: -----

Ahli sering memberikan pelatihan/pembekalan sebagai nara sumber untuk sertifikat Tenaga Ahli;

-

Modul-modul standard disediakan dalam pelatihan/pembekalan dan dibagikan kepada setiap peserta;

-

Bentuk format tidak penting, yang penting adalah substansinya;

-

Peserta

pelatihan/pembekalan

terdiri

dari

perwakilan

perusahaan

kontraktor dan perusahaan konsultan; u.

Bahwa adanya kesamaan tersebut adalah secara kebetulan saja tanpa adanya kerjasama. Maka dengan demikian sangat jelas tidak terjadi kerjasama antar peserta tender dalam menyusun metode pelaksanaan dan tidak terjadi tukarmenukar informasi metode pelaksanaan dalam proses tender perkara a quo; ----

v.

Bahwa kesamaan format metode pelaksanaan oleh karena dari pelatihanpelatihan pelelangan jasa konstruksi yang diikuti oleh karyawan Terlapor V. Sehingga apa yang diajarkan, itulah yang diikuti oleh karyawan tersebut. --------

w.

Bahwa tidak satupun saksi yang menerangkan bahwa Terlapor V secara bersama-sama dengan Terlapor lain menyusun dokumen penawaran, sehingga dalil dugaan persekongkolan horizontal dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Investigator tidak beralasan dan wajib dikesampingkan; -----------------------------

x.

Bahwa Investigator tidak dapat membuktikan dalam persidangan Majelis Komisi tentang adanya dugaan persekongkolan terkait dengan kesamaan nama computer penyimpanan, kesamaan tanggal pencetakan, dan kesamaan tanggal penyimpanan dari softcopy dokumen metode pelaksanaan; -------------------------

y.

Bahwa fakta persidangan, tidak satupun saksi yang mampu memberikan keterangan siapa pemilik computer atas nama “Purna” atau bahkan atas nama halaman 217 dari 289

SALINAN “Administrator” sekalipun, sebagaimana dalil Investigator (rincian paket) dalam Laporan Dugaan Pelanggaran angka 2) halaman 52 - 54; ------------------z.

Dengan demikian, dalil/kesimpulan Ivestigator bahwa adanya persekongkolan koordinasi dan kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor V dengan Terlapor lainnya, adalah tidak benar dan wajib dikesampingkan; -----------------------------

aa.

Berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut di atas, dimana dalil-dalil Investigator nyata-nyata tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, serta tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di depan persidangan Majelis Komisi, sehingga karenanya harus ditolak. --------------------------------------------

102. Menimbang bahwa Terlapor VI sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan kepada Majelis Komisi; ----------------------103. Menimbang bahwa Terlapor VII sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan kepada Majelis Komisi; ---------------104. Menimbang bahwa Terlapor VIII sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan kepada Majelis Komisi; ---------------105. Menimbang bahwa Terlapor IX sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan kepada Majelis Komisi; ----------------------106. Menimbang bahwa Terlapor X sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan kepada Majelis Komisi; ----------------------107. Menimbang setelah berakhirnya Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 23/KPPU/Pen/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 09/KPPU-L/2013 (vide A237); -------------108. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 60/KPPU/Kep/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 09/KPPU-L/2013 (vide bukti A238); --------------------------------109. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan dan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis Komisi kepada para Terlapor (vide bukti A241, A242, A243, A244, A245, A246, A247, A248, A249, A250);----------------------------------------110. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan;--------


SALINAN TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, dan Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor, selanjutnya disebut fakta persidangan, Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 09/KPPU-L/2013. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -------------1.

Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran; -----------------------------------------------

2.

Tentang Identitas para Terlapor; --------------------------------------------------------------------

3.

Tentang Aspek Hukum Formil ----------------------------------------------------------------------

4.

Tentang Persekongkolan Horizontal ---------------------------------------------------------------

5.

Tentang Persekongkolan Vertikal ------------------------------------------------------------------

6.

Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ---------------

7.

Tentang Pertimbangan Majelis Komisi sebelum Memutus; ------------------------------------

8.

Tentang Rekomendasi; -------------------------------------------------------------------------------

9.

Tentang Perhitungan Denda; ------------------------------------------------------------------------

10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----------------------------------------------------------Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; ---------------------------1. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran; -------------------------------------------1.1 Bahwa objek perkara ini adalah Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012 dengan rincian paket sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------------------1) Paket Pekerjaan Jalan Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 Nama Paket

:


Nilai Total HPS

:

Rp. 26.232.000.000,-(dua puluh enam miliar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah)

Sumber Pendanaan

:


2) Paket Pekerjaan Jalan Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012


SALINAN a

b

c

d

Nama Paket

:


Nilai Total HPS

:

Rp. 32.327.800.000,(Tiga Puluh Dua Milyar Tiga Satus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

Sumber Pendanaan

:


Nama Paket

:


Nilai Total HPS

:

Rp. 19.584.804.100,(sembilan belas miliar lima ratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat ribu seratus rupiah)

Sumber Pendanaan

:


Nama Paket

:


Nilai Total HPS

:


Sumber Pendanaan

:


Nama Paket

:


Nilai Total HPS

:


Sumber Pendanaan

:


1.2 Bahwa para Terlapor diduga melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-------------------------------------------------------------------------1.2.1 Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X dengan cara menciptakan persaingan semu diantara peserta tender, melakukan tindakan sebagai perusahaan pendamping, penyusunan dokumen penawaran oleh pihak yang sama berupa adanya kesamaan format metode pelaksanaan dan adanya kesamaan informasi softcopy dokumen penawaran, adanya keterkaitan hubungan keluarga antara pemegang saham dan komisaris, kesamaan pemegang saham antara perusahaan dan kepemilikan saham pada perusahaan yang sama mempermudah koordinasi dan kerjasama dalam menentukan pemenang tender; ---------------------------------------------------------------------------------1.2.2 Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dengan cara memfasilitasi kerja sama antar perusahaan dalam mengikuti proses tender, tidak transparan dalam melakukan proses tender, halaman 220 dari 289

SALINAN memfasilitasi hasil koreksi aritmatik yang signifikan, dan melakukan upaya pengaturan pemenang tender pada proses evaluasi tender; -------------

2. Tentang Identitas Para Terlapor; -----------------------------------------------------------------Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut:--------------2.1

Terlapor I, Unit Layanan Pengadaan/Kelompok Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sulawesi Barat – Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar Tahun Anggaran 2012, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 1 Mamuju, Sulawesi Barat; (vide Surat Keputusan Nomor: 93/KPTS/BBPJN VI/2011 Tentang Pembentukan ULP/POKJA Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar untuk Tahun Anggaran 2012), selanjutnya disebut Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I; -----------------------------------------------------------------------No 1 2 3 4 5

2.2

POKJA / Nama Kelompok Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I  Ir. Badriana Djamaluddin, MT  Andrianto, ST  Irvan Asmara AS, ST  Suji Prayitno, ST  Herawaty, A.Md

Penugasan Ketua/Anggota Sekretaris/ Anggota Anggota Anggota Anggota

Terlapor II, Unit Layanan Pengadaan/Kelompok Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Barat – Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar Tahun Anggaran 2012, yaitu : (vide, Surat Keputusan Nomor: 93/KPTS/BBPJN VI/2011 Tentang Pembentukan ULP/POKJA Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar untuk Tahun Anggaran 2012), Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II; ----------------------------------------------------------------------------------------No

2.3

POKJA / Nama

1 2

Kelompok Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II  Ir. Badriana Djamaluddin, MT  Andi Ramlah, ST

3 4 5

  

Herawaty, A.Md Suji Prayitno, ST Irvan Asmara AS, ST

Penugasan Ketua/Anggota Sekretaris/ Anggota Anggota Anggota Anggota

Terlapor III, PT Passokorang adalah pelaku berdasarkan pelaku usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas, beralamat di Jalan Landak Baru Nomor 11 A Makassar, yang didirikan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 7 tanggal 2 Februari 2012 dihadapan Sri Hartini Widjaja S.H., Notaris di Makassar, dan halaman 221 dari 289

SALINAN kegiatan usahanya antara lain menjalankan usaha dalam bidang pembangunan pemborongan (kontraktor); -------------------------------------------------------------------2.4

Terlapor IV, PT Aphasko Utamajaya, beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 234 D Makassar, yang didirikan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 21 tanggal 16 Februari 2011 dihadapan Sri Hartini Widjaja S.H., Notaris di Makassar, dan dengan kegiatan usaha menjalankan usaha dalam bidang pembangunan pemborongan (kontraktor); --------------------------------------------------------------------

2.5

Terlapor V, PT Usaha Subur Sejahtera, beralamat di Jalan Dr. W. Sudirohusodo Nomor 272 Makassar, yang didirikan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 119 tanggal 30 Desember 2010 dihadapan Michiko Sodikim S.H., Notaris di Makassar, dan dengan kegiatan usaha menjalankan usaha dalam bidang pembangunan pemborongan (kontraktor); --------------------------------------------------

2.6

Terlapor VI, PT Sabar Jaya Pratama, beralamat di Jalan Dr. W. Sudirohusodo Nomor 272 B Makassar, yang didirikan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 24 tanggal 22 Januari 2009 dihadapan Michiko Sodikim S.H., Notaris di Makassar, dan dengan kegiatan usaha menjalankan usaha dalam bidang pembangunan pemborongan (kontraktor); --------------------------------------------------

2.7

Terlapor VII, PT Bukit Bahari Indah, beralamat di Jalan Masjid Jami Tanro kode pos 91311 Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 06 tanggal 5 Mei 2004 di hadapan Monika Melannny,S.H., Notaris di Makassar, dan dengan kegiatan usaha pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, jasa dan pertanian;

2.8

Terlapor VIII, PT Putra Jaya, beralamat di Jalan A.P. Pettarani Nomor 42 E Makassar, Sulawesi Selatan, yang didirikan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 95 tanggal 21 Mei 2008, di hadapan Widartiningsih, S.H., Notaris di Makassar, dan dengan kegiatan usaha menjalankan usaha dalam bidang pembangunan; -----------------------------------------------------------------------------------

2.9

Terlapor IX, PT Latanindo Graha Persada, beralamat di Jalan Sungai Saddang Komplek Latanete Plaza Blok C 8 Makassar, Sulawesi Selatan, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perubahan Terakhir Nomor 20 tanggal 10 Oktober 2008 dihadapan Niny Savitry, SH., Notaris di Makassar, dan dengan kegiatan usaha dalam bidang pembangunan (kontraktor); -------------------------------------------

2.10

Terlapor X, PT Duta Indah Pratama Mamuju, yang beralamat di Jalan H. Abd. Syakur Nomor 9 Komplek Ruko Pasar Baru, Mamuju, Sulawesi Barat; yang didirikan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 23 tanggal 9 Desember 2008 dihadapan Notaris Michiko Sodikim S.H., dan dengan kegiatan usaha bergerak dibidang pembangunan dan perdagangan. --------------------------------------halaman 222 dari 289

SALINAN 3. Tentang Aspek Hukum Formal; -------------------------------------------------------------------3.1

Bahwa dalam Tanggapan atau Kesimpulannya, Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/ Pokja Pengadaan Wilayah II pada pokoknya menyatakan bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator yang ditujukan kepada Terlapor I dan Terlapor II adalah Premature atau belum saatnya, karena tidak terpenuhinya prasyarat laporan/aduan, telah lewat waktu/daluwarsa, salah pihak karena Pokja (Pemerintah) bukan pelaku usaha, dan Laporan Dugaan Pelanggaran Investigator kabur/tidak jelas karena dalil posita saling bertentangan satu sama lain;

3.2

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------------------------------3.2.1 Bahwa terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Premature, bukti yang disampaikan Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/ Pokja Pengadaan Wilayah II adalah : --------------------------------------------------------3.2.1.1 Bahwa

upaya

hukum

bilamana

terdapat

dugaan

terjadinya

persaingan tidak sehat quod non telah diatur secara limitatifprosedural sebagaimana Pasal 81, 82 dan Pasal 117 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 (selanjutnya disebut Perpres 54/2010), dimana diatur bahwa setiap penyedia jasa maupun masyarakat yang menemukan adanya dugaan terjadinya persaingan tidak sehat harus melalui sanggahan dan sanggahan banding dan/atau pengaduan kepada APIP Kementerian PU sebelum mengajukan laporan kepada KPPU atau Instansi lainnya (vide bukti T.I & T.II-1); ------------------------------------------------------------------3.2.1.2 Bahwa bukti keterangan Ahli IR Harry Purwantara, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Peserta lelang atau masyarakat yang menemukan adanya indikasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat dapat mengajukan sanggahan dan sanggahan banding atau mengajukan pengaduan kepada APIP dan/atau LKPP; -----------------3.2.1.3 Bahwa bukti keterangan Saksi Riyanto, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Saksi tidak mengajukan sanggahan kepada ULP dan Menteri PU (vide B24); -------------------------------------------------3.2.1.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, tugas KPPU bukan dalam rangka menguji ketentuan di dalam Perpres Nomor 54/2010, melainkan bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, in casu dalam perkara a quo terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 tentang persekongkolan tender.; ------------------


SALINAN 3.2.1.5 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi tidak mempertimbangkan prosedur yang diatur dalam Perpres Nomor 54/2010, melainkan tunduk kepada hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara; -----------------------------------3.2.1.6 Bahwa dalam pandangan Majelis Komisi, sesuai dengan tugas dan kewenangannya, Majelis Komisi memeriksa isu tentang apakah laporan ini memang benar terdapat perilaku bersekongkol dan bukan pada apakah laporan itu sudah melalui proses pengaduan sebagaimana diatur di dalam Perpres Nomor 54/2010; -----------------3.2.1.7 Bahwa dengan demikian maka proses penanganan perkara ini bukanlah perkara yang premature, melainkan telah memenuhi persyaratan formal/substansi (due proces of law) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Perkom Nomor 1 Tahun 2010. -------------------------------------------------------------------3.2.2. Bahwa terkait Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 09/KPPU-L/2013 telah lewat waktu, bukti yang disampaikan Terlapor I/ Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/ Pokja Pengadaan Wilayah II adalah: --------3.2.2.1. Bahwa Pemeriksaan Pendahuluan baru dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Panggilan Nomor 421/KPPU/MK-PP/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013, dimana terdapat rentang waktu selama lebih kurang selama 18 bulan (18 April 2012-18 Oktober 2013) sejak laporan sampai dimulainya Pemeriksaan Pendahuluan, maka Pemeriksaan Pendahuluan telah lewat waktu atau daluarsa karena melebihi batas waktu 30 hari sebagaimana diatur oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Seharusnya Pemeriksaan Lanjutan sudah dimulai sejak 30 hari setelah adanya laporan ke KPPU yaitu sekitar bulan AprilMei 2012. Faktanya, Pemeriksaan Lanjutan perkara a quo baru dimulai pada sekitar bulan Desember 2013 atau Januari 2014 dan baru selesai pada saat Kesimpulan ini diajukan kepada Majelis Komisi; --------------------------------------------------------------------------


SALINAN 3.2.2.2. Bahwa Majelis Komisi berpandangan, penanganan perkara a quo dilakukan dalam jangka waktu yang dibenarkan dalam undangundang, dengan pertimbangan : --------------------------------------------1. Bahwa tata cara laporan dalam rangka penanganan perkara di KPPU diatur dalam Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyebutkan: “Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Komisi”. ------------------------------------2. Bahwa Komisi mengatur lebih lanjut mengenai tata cara laporan ini dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara yang telah menjadi dasar hukum penanganan

perkara

dari

Putusan

KPPU

yang

sudah

berkekuatan hukum tetap dalam yurisprudensi Mahkamah Agung. Bahkan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 336 K/Pdt.Sus/2010 dalam hal uji materi Perkom Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 28 April 2010, Mahkamah Agung menegaskan bahwa Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 adalah peraturan yang sah sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999; ---------------------------------------3. Bahwa Majelis Komisi, berdasarkan pada peraturan Komisi ini, berpandangan bahwa laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) yang menjadi titik awal perhitungan dimulainya Pemeriksaan Pendahuluan yang dengan sendirinya menjadi dasar perhitungan dalam pemeriksaan Lanjutan adalah pada saat penyampaian Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Komisi dalam Gelar Laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010

yang

mengatur ”Unit Kerja yang menangani Pemberkasan dan Penanganan Perkara menyampaikan Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran dalam Rapat Komisi untuk dilakukan Gelar Laporan” dan Pasal 40 ayat (2) yang mengatur “Rapat Komisi

sebagaimana

dimaksud

dalam

ayat

(1)

menyempurnakan atau menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran”: ----------4. Bahwa dengan demikian frase “Komisi menerima laporan” dalam Pasal 39 ayat (1) “...Komisi wajib melakukan halaman 225 dari 289

SALINAN pemeriksaan pendahuluan, dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima laporan...“ adalah pada saat Komisi dalam forum Gelar Laporan Rapat Komisi menerima Laporan berupa Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran. -----------------5. Bahwa fakta persidangan menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan adalah pada tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan 9 Desember 2013 atau dalam rentang waktu 30 (tiga puluh) hari dan pemeriksaan lanjutan adalah pada tanggal 19 Desember 2013 sampai 19 Maret 2014 atau 60 (enam puluh) hari dan perpanjangan pemeriksaan lanjutan pada tanggal 20 Maret 2014 sampai 05 Mei 2014 atau 30 (tiga puluh) hari yang berarti sesuai dengan rentang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 39 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Perkom Nomor 1 Tahun 2010 (vide A1); ---------------------------6. Bahwa

dengan

demikian,

permulaan

dan

pelaksanaan

Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan adalah dalam rentang waktu yang sesuai dengan rentang waktu yang diatur dalam undang-undang; ------------------------------------------

3.2.3. Bahwa terkait Laporan Dugaan Pelanggaran salah pihak karena Terlapor I/ Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/ Pokja Pengadaan Wilayah II adalah pemerintah bukan pelaku usaha, bukti yang disampaikan Terlapor I/ Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/ Pokja Pengadaan Wilayah II adalah: --------3.2.3.1. Bahwa Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/ Pokja Pengadaan Wilayah II adalah merupakan organisasi pemerintah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar sebagai ULP untuk membantu tugas-tugas ULP dalam proses pengadaan barang/jasa di Provinsi Sulawesi Barat dan bukan pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Dengan demikian, terbukti bahwa Terlapor I/ Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/ Pokja Pengadaan Wilayah II tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha; ---------------------------------------------------------------------------3.2.3.2. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur 2 (dua) subjek hukum yaitu Pelaku Usaha dan Pihak Lain. Hal ini disebabkan terdapat dua rumusan subjek hukum dalam pasal-pasalnya. Salah satu pasal yang mengatur subjek hukum halaman 226 dari 289

SALINAN pelaku usaha adalah Pasal 5 : “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”, sementara salah satu Pasal yang mengatur subjek hukum yang melibatkan pelaku usaha dan pihak lain adalah Pasal 22 : ”Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”; --------------------------------3.2.3.3. Bahwa Pelaku usaha didefinisi dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai “setiap perseorangan atau badan hukum, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”. Dengan diaturnya subjek hukum berupa pihak lain dalam Pasal-pasal substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 termasuk dalam Pasal 22 menunjukkan bahwa undang-undang menegaskan bahwa daya laku pasal ini tidak terbatas pada pelaku usaha saja tetapi juga subjek hukum diluar pelaku usaha. -------------------------------------------------3.2.3.4. Bahwa sebagaimana diketahui, kedudukan sebagai Terlapor dalam hukum acara KPPU sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tidak ditentukan pada apakah subjek hukum itu pelaku usaha atau tidak, namun pada apakah subjek hukum itu adalah pihak yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini dipertegas dengan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 1 angka 13 yang menyatakan “Terlapor adalah pelaku usaha dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran”; ----------------------------------------------------------------3.2.3.5. Bahwa selain itu, Panitia selain sebagai subjek hukum yang diatur dalam undang-undang, dengan sendirinya secara mutatis mutandis dapat menjadi pihak yang menjadi Terlapor. Posisi Panitia sebagai Terlapor telah dikuatkan dalam beberapa yurisprudensi salah satunya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 390K/PDT.SUS/2012 tanggal 30 Juli 2012, sehingga dengan demikian Panitia sebagai


SALINAN pihak lain dapat diperiksa sebagai Terlapor dalam penanganan perkara di KPPU; --------------------------------------------------------------

4. Tentang Persekongkolan Horizontal;-------------------------------------------------------------4.1

Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; ---------------------------------------------------------------------------------------

4.2

Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Pokja Pengadaan atau panitia lelang atau pengguna barang dan/atau jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara Pokja Pengadaan atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;

4.3

Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut; ------------------4.3.1 Tentang Adanya Hubungan Antar Perusahaan;--------------------------------4.3.1.1 Bahwa dalam Laporan Dugaan Investigator dan kesimpulannya, Investigator

menyatakan

adanya

hubungan

keluarga

antara

pemegang saham dan komisaris, kesamaan pemegang saham antara perusahaan dan kepemilikan saham pada perusahaan yang sama, mempermudah Terlapor III/PT Passokorang, Terlapor IV/PT Aphasko Utama Jaya, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera, dan Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama untuk melakukan koordinasi dan kerjasama

dalam

menentukan

pemenang

tender

dengan

menggunakan Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT Putra Jaya dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada sebagai perusahaan pendamping yang difasilitasi dengan penggunaan staf, mantan staf dan keluarga staf Terlapor X/PT Duta Indah Pratama Mamuju dalam mewakili proses tender a quo (vide I4); ----------------4.3.1.2 Bahwa terkait dengan hubungan antar perusahaan yang melakukan kerjasama dalam kesimpulan Investigator tersebut didasarkan pada bukti sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara halaman 183 angka 4 huruf a sampai dengan p: ------------------------------------------halaman 228 dari 289

SALINAN 4.3.1.3 Bahwa Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/ Pokja Pengadaan Wilayah II dalam tanggapan dan kesimpulannya, menyatakan bahwa tuduhan yang pada intinya menyatakan adanya hubungan antar peserta tender dimana Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/ Pokja Pengadaan Wilayah II telah mengabaikannya sehingga berpotensi hilangnya atau berkurangnya persaingan dalam proses tender adalah tidak berdasar hukum dan patut ditolak berdasarkan bukti berikut : ---------------------------------a. Bahwa Pasal 6 huruf e jo. Penjelasan Pasal 6 huruf e poin a) menyatakan pada intinya Para Pihak harus menghindari terjadinya pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun

tidak

langsung,

tidak

boleh

memiliki

peran

ganda/terafiliasi pada pelelangan yang sama (vide Bukti T.I & T.II - 1). ------------------------------------------------------------------b. Bahwa Ahli dari BPKP Sdr. Roni dan Sdr. Agus Rianto, menerangkan pada intinya bahwa “sepanjang telah sesuai dengan dokumen pengadaan dan prosedurnya telah benar, maka proses lelangnya telah dijalankan dengan benar”. Ahli juga menerangkan bahwa evaluasi dilakukan per paket pekerjaan; ---c. Bahwa Ahli Sdr. Ir. Hary Purwantara menerangkan pada intinya bahwa

“dua

perusahaan

atau

lebih

yang

memiliki

afiliasi/hubungan dan masing-masing dari perusahaan tersebut mengikuti tender yang berbeda maka tidak termasuk kategori peran ganda/afiliasi pada paket pelelangan yang sama”. Ahli juga menerangkan “tidak perlu melakukan evaluasi terhadap perusahaan atau pihak lain yang bukan menjadi peserta tender, kecuali terhadap subkontraktor yang diusulkan dan disebutkan dalam dokumen pemilihan”; ------------------------------------------d. Bahwa telah menjadi fakta persidangan bahwa Terlapor III/PT Passokorang dan Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya tidak menjadi peserta lelang pada paket yang sama, begitu pun dengan Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama juga tidak menjadi peserta lelang pada paket yang sama; -------------------------------------------------e. Bahwa Ahli Sdr. Ir. Harry Purwantara dalam forum persidangan di bawah sumpah menerangkan pada intinya kewenangan Pokja hanya sampai pada tahap penetapan pemenang tender. Tugas halaman 229 dari 289

SALINAN Pokja

selesai

setelah

menjawab

sanggahan,

sedangkan

pelaksanaan adalah kewenangan PPK; ------------------------------f. Bahwa bukti dokumen Formulir Isian Kualifikasi dari Terlapor III/PT Passokorang (vide T.I&TII-5a), Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera (vide T.I&TII-5b), Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama (vide T.I&T.II-5c), dan Terlapor VI (vide T.I&T.II-5d), telah membantah dugaan adanya persekongkolan vertikal; ------4.3.1.4

Bahwa Terlapor III/PT Passokorang dalam tanggapan dan kesimpulannya, menyatakan bahwa pada pokoknya menolak dikatakan bersekongkol, karena secara hukum perdata terdapat pembedaan antara perbuatan orang dengan perbuatan hukum. Setiap orang tidak dapat diidentikkan telah melakukan perbuatan yang sama walaupun dilakukan oleh orang lain, hanya karena kebetulan memiliki hubungan keluarga. Apalagi dalam LDP Investigator menyatakan Terlapor III/PT Passokorang dan Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya menghindari konfilk kepentingan dengan tidak mengikuti tender yang sama.; -----------------------------

4.3.1.5

Bahwa Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya dalam tanggapan dan kesimpulannya, menyatakan pada pokoknya tidak satupun saksi yang dapat menerangkan bahwa dalam Akta Pendirian, AD/ART perusahaan Terlapor III/PT Passokorang terdapat anak perusahaan yang berada dalam satu grup;----------------------------------------------

4.3.1.6

Bahwa Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera dalam tanggapan dan kesimpulannya, menyatakan pada pokoknya adanya keterkaitan Terlapor IV/PT Aphasko dengan Terlapor III/PT Passokorang dalam kepemilikan saham yang sama di Hotel Clarion Makassar dan pembelian material dari Terlapor III/PT Passokorang, sebagaimana disebutkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, tidak berdasar hukum, karena Hotel Clarion bukanlah peserta lelang, dan dalam dokumen lelang tidak ada larangan membeli aspal dari perusahaan tertentu. Adapun mengenai keterkaitan Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera dengan Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama dalam hal persekongkolan paket tender a quo tidak dapat dibuktikan, karena baik Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera maupun Terlapor VI/ PT Sabar Jaya Pratama tidak menjadi peserta lelang pada paket yang sama; ------------------------


SALINAN 4.3.1.7

Bahwa Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama tidak menyerahkan kesimpulan dan dalam tanggapannya menyatakan pada pokoknya, menolak dikatakan bersekongkol sebagaimana diuraikan dalam tanggapan Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama pada bagian Duduk Perkara angka 19; -----------------------------------------------------------

4.3.1.8

Bahwa Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah tidak menyerahkan kesimpulan dan dalam tanggapannya menyatakan pada pokoknya, menolak dikatakan bersekongkol sebagaimana diuraikan dalam tanggapan Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah pada bagian Duduk Perkara angka 20; -----------------------------------------------------------

4.3.1.9

Bahwa Terlapor VIII/PT Putra Jaya tidak menyerahkan kesimpulan dan dalam tanggapannya menyatakan pada pokoknya, menolak dikatakan bersekongkol sebagaimana diuraikan dalam tanggapan Terlapor VIII/PT Putra Jaya pada bagian Duduk Perkara angka 21;

4.3.1.10 Bahwa

Terlapor

IX/PT

Latanindo

Graha

Persada

tidak

menyerahkan kesimpulan dan dalam tanggapannya menyatakan pada pokoknya, menolak dikatakan bersekongkol sebagaimana diuraikan dalam tanggapan Terlapor IX pada bagian Duduk Perkara angka 22; ----------------------------------------------------------4.3.1.11 Bahwa Terlapor X/PT Duta Indah Pratama Mamuju tidak menyerahkan kesimpulan dan dalam tanggapannya menyatakan pada pokoknya, menolak dikatakan bersekongkol sebagaimana diuraikan dalam tanggapan Terlapor X pada bagian Duduk Perkara angka 23; --------------------------------------------------------------------4.3.1.12 Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hubungan Antar Perusahaan yang digambarkan sebagai berikut: ------------------------


SALINAN

a. Bahwa Willianto Tanta selaku Pemegang Saham dan Komisaris Terlapor III/PT Passokorang dan Heryanto Tang selaku Pemegang Saham Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya merupakan anak dari Arifin Tanta yang juga selaku Pemegang Saham Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya (vide B51, B53); -----------------------------------b. Bahwa Linjte Thomas selaku Pemegang Saham Terlapor III/PT Passokorang merupakan isteri dari Willianto Tanta yang juga selaku

Pemegang

Saham

dan

Komisaris

Terlapor

III/PT

Passokorang (vide B51, B53); --------------------------------------------c. Bahwa Linjte Thomas selaku Pemegang Saham Terlapor III/PT Passokorang merupakan saudara perempuan dari Tommy Thomas yang juga selaku Pemegang Saham dan Komisaris Utama Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya (vide B51, B53); ---------------------------d. Bahwa Hendra Pradhana Tan selaku Pemegang Saham dan Direktur Utama Terlapor X/PT Duta Indah Pratama Mamuju dan juga merupakan Kepala Cabang Terlapor III/PT Passokorang di Mamuju (vide I.C135 dan vide B50); ------------------------------------e. Bahwa Willianto Tanta selaku Pemegang Saham dan Komisaris Terlapor III/PT Passokorang dan Raymond A. Arfandy selaku pemegang saham dan direktur Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama,


SALINAN merupakan pemegang saham Hotel Clarion di Makassar (vide B38, B51); --------------------------------------------------------------------------f. Bahwa Raymond A. Arfandy selaku Pemegang Saham dan Direktur Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama merupakan suami dari Jenny Tahar yang juga selaku Pemegang Saham dan Komisaris T.VI/PT Sabar Jaya Pratama (vide B38, B54); -------------------------g. Bahwa Jenny Tahar selaku Pemegang Saham dan Komisaris T.VI/PT Sabar Jaya Pratama merupakan anak dari Jusuf Kadir Tahar yang juga selaku Pemegang Saham pada Terlapor V/PT Usaha Subur dan saudara perempuan Jefri Tahar yang juga selaku Pemegang Saham Terlapor V/ PT Usaha Subur (vide B38, B54);---h. Bahwa keikutsertaan Terlapor III/PT Passokorang, Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera, dan Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama dalam mengikuti suatu tender diputuskan oleh Komisaris (vide B38, B51, B53); ---------------------4.3.1.13

Bahwa Majelis Komisi berpendapat, untuk menentukan unsur bersekongkol terlebih dahulu Majelis Komisi menilai apakah terdapat komunikasi dan atau kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; -----------------------

4.3.1.14

Bahwa Majelis Komisi berpendapat: ----------------------------------------a. Bahwa hubungan keluarga antara Pemegang Saham dan Komisaris Terlapor III/PT Passokorang yaitu Willianto Tanta dengan Pemegang Saham Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya yaitu Arifin Tanto dan Heryanto Tang (sebagaimana ternyata dalam

bukti

vide

B51,

B53),

mempermudah

terjadinya

komunikasi dan kerjasama dalam mengikuti tender a quo. ---------b. Bahwa hubungan keluarga antara Jusuf Kadir Tahar selaku Pemegang Saham dan Komisaris Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera dan juga merupakan Komisaris sekaligus sebagai pemegang saham mayoritas Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama, dengan Jenny Tahar dan Raymond A. Arfandy selaku Pemegang Saham dan Komisaris Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama, (sebagaimana ternyata dalam bukti vide B38, B54) mempermudah terjadinya komunikasi dan kerjasama dalam mengikuti tender a quo; ---------------------------------------------------------------------------


SALINAN c. Bahwa kepemilikan saham pada Hotel Clarion di Makassar antara Willianto Tanta selaku Pemegang Saham Terlapor III/PT Passokorang dengan Raymond A. Arfandy selaku Pemegang Saham serta Direktur Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama, mempermudah terjadinya komunikasi dan kerjasama dalam mengikuti tender a quo; --------------------------------------------------d. Bahwa kesamaan antara Pemegang Saham dan Direktur Utama Terlapor X/PT Duta Indah Pratama Mamuju dengan Kepala Cabang Terlapor III/PT Passokorang di Mamuju, dimana kedua posisi tersebut dijabat oleh orang yang sama yaitu Hendra Pradana (sebagaimana terbukti dalam bukti vide I.C135 dan vide B50), mempermudah terjadinya komunikasi dan kerjasama dalam memfasilitasi Terlapor III/PT Passokorang, Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera, dan Terlapor VI/ PT Sabar Jaya Pratama untuk mengikuti tender a quo; ---------------------------------------------------------------------------

4.3.2. Tentang Adanya Penggunaan Personil Lain dalam Proses Tender ----------4.3.2.1. Bahwa

dalam

Kesimpulannya,

Investigator

menyatakan

pada

pokoknya, bahwa adanya kesamaan personil yang mewakili Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama, dan Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah, serta didukung adanya keterangan Saksi dan Terlapor yang menyatakan personil tersebut sudah tidak bekerja lagi pada masing-masing perusahaan menunjukkan bahwa Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama, dan Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah bekerja sama dalam mengikuti tender a quo; ------------------------------4.3.2.2. Bahwa kesimpulan Investigator tersebut didasarkan atas bukti yang diajukan Investigator sebagaimana diuraikan dalam butir angka 2.(1) huruf a sampai dengan x pada bagian Duduk Perkara halaman 166: ---4.3.2.3. Bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II menyatakan pada pokoknya, LDP Investigator tidak berdasarkan hukum dan patut dikesampingkan berdasarkan bukti-bukti: ----------------------------------4.3.2.3.1. Bahwa Ketentuan Lampiran III, B.1.F.9).c)(2).e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan: ----------------------------halaman 234 dari 289

SALINAN “personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan” (vide bukti T.I & T.II-1) -------------------------------4.3.2.3.2. Bahwa Ahli dari LKPP Sdr. Drs. Raden Ari Widianto dalam forum persidangan tanggal 23 April 2014 di bawah sumpah, menyatakan

pada

intinya

nama-nama

personil

yang

memasukan dan menghadiri pembukaan penawaran tidak menjadi bahan evaluasi karena bukan merupakan personil inti. --------------------------------------------------------------------4.3.2.3.3. Bahwa Bukti dokumen T.I & T.II - 6a, T.I & T.II - 6b, T.I & T.II - 6c,

T.I & T.II - 6d, T.I & T.II - 6e dan bukti T.I &

T.II - 6f tidak ditemukan nama-nama Mahmud, Dian Asih dan Arjun/Arjus, Dian Setiadi, I Made Suandyana, Fajri, Jeremia dan Jemmiyanus pada Daftar Personil Inti PT. Latanindo Graha Persada, PT. Aphasko Utamajaya, PT. Pura Jaya, PT. Bukit Bahari Indah, PT. Usaha Subur Sejahtera dan PT. Sabar Jaya Pratama. Nama-nama Mahmud, Dian Asih dan Arjun/Arjus, Dian Setiadi, I Made Suandyana, Fajri, Jeremia dan Jemmiyanus tidak menjadi bahan evaluasi oleh Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II karena tidak termasuk personil inti peserta lelang paket objek perkara a quo; ------------------------4.3.2.4.Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor III/PT Passokorang tidak memberikan tanggapan terkait penggunaan personil perusahaan lain; --4.3.2.5.Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya menyatakan penggunaan jasa kurir untuk memasukkan dokumen penawaran adalah hal yang biasa dilakukan dalam dunia lelang jasa konstruksi. Hal ini sebagaimana diuraikan oleh Saksi Sdr. R. Herman Dwi Haryanto dari PT Brantas Abipraya dan Saksi Sdr. Syarifuddin dari PT Karya Pare Sejahtera, yang pada intinya, perusahaannya pernah menggunakan jasa orang lain untuk memasukkan dokumen penawaran. Serta keterangan Saksi Sdr. Ali Muchtar yang menerangkan bahwa dirinya pernah menjadi kurir untuk memasukkan dokumen penawaran PT Tuju Wali Wali, sedangkan Saksi bukan karyawan tetap maupun


SALINAN kontrak dari PT Tuju Wali Wali namun mendapatkan honor atas jasanya memasukkan dokumen tersebut; -------------------------------------4.3.2.6.Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera menyatakan adanya penggunaan personil perusahaan lain dalam proses tender sebagaimana didalilkan Tim Investigator sebagai upaya membagi paket-paket untuk dimenangkan oleh pihak tertentu dengan melakukan koordinasi secara bersama-sama, adalah alasan yang tidak berdasarkan fakta. Hal ini didasarkan pada fakta : --------------------------4.3.2.6.1. Bahwa Saksi Tim Investigator Sdr. Ir. R. Herman DH. selaku Direktur

PT

Brantas

Abipraya

menyatakan

pernah

menggunakan jasa Dian Asih yang bukan merupakan stafnya untuk memasukkan dokumen PT Brantas Abipraya. -------------4.3.2.6.2. Bahwa Saksi Tim Investigator Sdr. Ali Muchtar, pernah memasukkan dokumen penawaran PT Karya Pare Sejahtera untuk paket Mambi Malabo I dan Mambi Malabo II dan pernah menjadi saksi pada pembukaan dokumen untuk paket Lingkar Bandara – Tampa Padang mewakili PT Tuju Wali Wali kemudian mendapat honor atas jasanya tersebut; ---------4.3.2.6.3. Bahwa dengan adanya keterangan saksi-saksi yang bahkan diajukan oleh Tim Investigator dalam persidangan Majelis Komisi, maka penggunaan personil/jasa kurir

untuk

memasukkan dokumen atau mewakili perusahaan lain dalam proses tender adalah hal yang lazim dilakukan oleh perusahaan peserta tender; ----------------------------------------------------------4.3.2.6.4. Bahwa penggunaan personil perusahaan lain dalam proses tender hanya sebatas kurir, bukan sebagai personil inti, tidak dilarang; -----------------------------------------------------------------4.3.2.6.5. Bahwa dengan demikian, maka dalil Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran angka 2 halaman 51 tentang persekongkolan horizontal terkait dengan penggunaan personil perusahaan lain adalah tidak berdasar hukum dan wajib dikesampingkan; -------------------------------------------------------4.3.2.7. Bahwa Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama tidak menyerahkan Kesimpulan dan tidak memberikan tanggapan terkait penggunaan personil perusahaan lain dalam Tanggapan LDP; ------------------------4.3.2.8. Bahwa Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah tidak menyerahkan Kesimpulan namun dalam Tanggapan LDP menyatakan, adapun halaman 236 dari 289

SALINAN dalam proses tender yang diikuti oleh Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah murni dari Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah dan jika Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah dapat memenangkan satu paket maka itu sudah sesuai dengan kemampuan peralatan dan personil yang dimiliki oleh Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah; -----------------------4.3.2.9. Bahwa Terlapor VIII/PT Putra Jaya tidak menyerahkan kesimpulan dan tidak memberikan tanggapan terkait penggunaan personil perusahaan lain dalam tanggapan LDP; -------------------------------------4.3.2.10. Bahwa Terlapor IX/ PT Latanindo Graha Persada tidak menyerahkan kesimpulan namun Tanggapan LDP menyatakan, dalam hal pengiriman dokumen penawaran, diperbolehkan menggunakan jasa kurir untuk membawakan dokumen lelang, personil yang melakukan pemasukan dokumen yang mewakili Terlapor IX/ PT Latanindo Graha Persada adalah tenaga kerja kontrak yang telah resign atau keluar dari perusahaan Terlapor IX/ PT Latanindo Graha Persada; ------------------4.3.2.11. Bahwa

Terlapor

X/PT

Duta

Indah

Pratama

Mamuju

tidak

menyerahkan kesimpulan namun Tanggapan LDP, menyatakan Mahmud adalah benar mantan karyawan Terlapor X/PT Duta Indah Pratama Mamuju, sedangkan Dian Asih tidak pernah menjadi karyawan selama Terlapor X/PT Duta Indah Pratama Mamuju berdiri. Bahwa Sdr. Arjus/Arjun adalah benar karyawan PT Duta Indah Pratama Mamuju yang baru diterima menjadi karyawan beberapa bulan yang lalu dengan tugas pokok sebagai sopir. Terlapor X/PT Duta Indah Pratama Mamuju tidak pernah sekalipun memerintahkan karyawan Terlapor X/PT Duta Indah Pratama Mamuju untuk melakukan pemasukan dokumen/penawaran lelang; ----------------------4.3.2.12. Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut: -------------a. Bahwa dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) proses Tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan Tender APBN-P diperoleh informasi nama staf/pegawai/orang yang mewakili beberapa perusahaan sebagai berikut (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C56, I.C113, I.C134): ------------------------------------------------No 1

Nama Mahmud

Perusahaan yang diwakili PT. Latanindo Graha Persada PT. Latanindo Graha Persada PT. Latanindo Graha

Paket Tender

Proses Tender

Kalukku-Salubatu II Pemasukan dan pembukaan Penawaran Baras-Karossa Pemasukan dan pembukaan Penawaran Kalukku-Salubatu I Pemasukan dan


SALINAN

2

3

Dian Asih

Arjus/Arjun

4

Jemmiyanus

5

Dian Setiadi

6

Fajri

7

Jeremia

8

I Made Suandyana

9

Ali Mukhtar

Persada PT. Aphasko Utamajaya PT. Putra Jaya

Kalukku-Salubatu II

PT. Putra Jaya

Baras-Karossa

PT. Putra Jaya

Kalukku-Salubatu I

PT. Brantas Abipraya PT. Bukit Bahari Indah PT. Bukit Bahari Indah PT. Bukit Bahari Indah PT. Usaha Subur Sejahtera PT. Usaha Subur Sejahtera PT. Usaha Subur Sejahtera PT. Usaha Subur Sejahtera PT. Aphasko Utamajaya PT. Aphasko Utamajaya PT. Aphasko Utamajaya PT. Aphasko Utamajaya PT. Latanindo Graha Persada PT. Putra jaya PT. Putra jaya PT. Sabar Jaya Pratama PT. Sabar Jaya Pratama PT. Latanindo Graha Persada PT. Guna Karya Nusantara PT. Tuju Wali Wali PT. Karya Pare Sejahtera

Topoyo-Barakang

Malabo-Mamasa Kalukku-Salubatu II Baras-Karossa Kalukku-Salubatu I Salubatu-Aralle II Salubatu-Aralle III Aralle-Mambi Kalukku-Salubatu II Kalukku-Salubatu II Baras-Karossa Baras-Karossa

pembukaan Penawaran Pemasukan dan pembukaan penawaran Pemasukan dan pembukaan Penawaran Pemasukan dan pembukaan Penawaran Pemasukan dan pembukaan Penawaran Pemasukan dan Pembukaan Penawaran Pemasukan dan pembukaan Penawaran Pemasukan dan pembukaan Penawaran Pemasukan dan pembukaan Penawaran Pemasukan dan pembukaan Penawaran Pemasukan dan pembukaan Penawaran Pemasukan dan pembukaan Penawaran Pemasukan dan pembukaan Penawaran Rapat Penjelasan Pemasukan dan pembukaan Penawaran Rapat penjelasan

Kalukku-Salubatu I

Pemasukan dan pembukaan Penawaran Lingkar Bandara Pemasukan dan Tampa Padang Pembukaan Penawaran Kalukku-Salubatu II Rapat penjelasan Baras-Karossa Rapat penjelasan Baras-Karossa Pemasukan dan pembukaan Penawaran Kalukku-Salubatu I Pemasukan dan pembukaan Penawaran Baras-Karossa Klarifikasi dan Verifikasi Berkas Malabo-Mamasa Pemasukan dan Pembukaan Penawaran Lingkar Bandara Pemasukan dan Tampa Padang Pembukaan Penawaran Mambi-Malabo III Pemasukan dan Pembukaan Penawaran

b. Bahwa berdasarkan bukti Print Out Paket Tender pada LPSE Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya mengikuti 4 (empat) paket pada Tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan Tender APBN-P tetapi hanya memenangkan 1 (satu) paket pada Tender Wilayah II yaitu Paket Baras-Karossa dan 1 (satu) paket Tender APBN-P halaman 238 dari 289

SALINAN yaitu Paket Salubatu-Aralle II (Joint Operation dengan PT Nindya Karya dan PT Hutama Surya Perdana) (vide I.C141, I.C142, I.C143); ---------------------------------------------------------c. Bahwa berdasarkan bukti Print Out Paket Tender pada LPSE Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera mengikuti 8 (delapan) paket pada Tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan Tender APBN-P tetapi hanya memenangkan 1 (satu) paket pada Tender Wilayah II yaitu Paket Topoyo-Barakang dan 1 (satu) paket pada Tender APBN-P yaitu Paket Mambi-Malabo III (Joint Operation dengan PT. Karya Pare Sejahtera dan PT. Latanindo Graha Persada) (vide I.C141, I.C142, I.C143); ---------------------d. Bahwa berdasarkan bukti Print Out Paket Tender pada LPSE Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama mengikuti 2 (dua) paket pada Tender Wilayah I dan Tender Wilayah II tetapi hanya memenangkan 1 (satu) paket pada Tender Wilayah II yaitu Paket Kalukku-Salubatu I (vide I.C141, I.C142, I.C143); --------e. Bahwa berdasarkan bukti Print Out Paket Tender pada LPSE Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah mengikuti 11 (sebelas) paket pada Tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan Tender APBN-P dan hanya memenangkan 1 (satu) paket pada Tender Wilayah I yaitu Paket Pelebaran Jalan Batas Kabupaten Mamuju-Tameroddo I (vide I.C141, I.C142, I.C143); ------------f. Bahwa berdasarkan bukti Print Out Paket Tender pada LPSE Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada mengikuti 9 (sembilan) paket pada Tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan Tender APBN-P tetapi hanya memenangkan 1 (satu) paket pada Tender APBN-P yaitu Paket Mambi-Malabo III (Joint Operation dengan PT Karya Pare Sejahtera dan PT Usaha Subur Sejahtera) (vide I.C141, I.C142, I.C143); -------------------g. Bahwa berdasarkan bukti Print Out Paket Tender pada LPSE Terlapor VIII/PT Putra Jaya mengikuti 8 (delapan) paket pada Tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan Tender APBN-P tetapi tidak memenangkan satu paket pun (vide I.C141, I.C142, I.C143); ------------------------------------------------------------------h. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan

dan Berita

Acara Pemeriksaan Direktur Utama Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada dan Direktur Utama Terlapor VIII/ PT Putra Jaya halaman 239 dari 289

SALINAN tidak mengetahui secara persis jumlah dan nama paket yang diikuti pada Tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan Tender APBN-P (vide I.B.1.12, I.B.2.5, I.B.2.9, B48, B49); --------------i. Bahwa berdasarkan bukti dokumen penawaran (vide I.C5, I.C6, I.C8, I.C10, I.C17, I.C18, I. C19, I.C23, I.C30, I.C31, I.C32, I.C35, I.C44, I.C54, I.C128, I.C130, I.C131) terdapat perbedaan spesimen tanda tangan Direktur/Direktur Utama pada dokumen penawaran Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/ PT Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/ PT Putra Jaya dan Terlapor IX/ PT Latanindo Graha Persada dengan spesimen tanda tangan Direktur/Direktur Utama yang diperlihatkan pada Persidangan Majelis Komisi (vide C8, C9, C10, C11). ---------------------------j. Bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Hasil Pelelangan (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C56, I.C66, I.C74, I.C90, I.C99, I.C113, I.C122, I.C134, I.C146) dalam proses Tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan Tender APBN-P terdapat nama personil Mahmud yang mewakili Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada, padahal berdasarkan Berita Acara Penyelidikan (vide I.B.2.36, I.B.2.37) dan Berita Acara Pemeriksaan (vide B26) Mahmud tidak pernah menjadi staf Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada; -------------------------------------k. Bahwa terdapat nama personil Dian Asih yang mewakili Terlapor VIII/PT Putra Jaya, padahal berdasarkan Berita Acara Penyelidikan (vide I.B.2.35) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide B28), Diah Ayu Nurcahyaningsih mengakui bahwa Dian Asih adalah saudara kandungnya dan tidak pernah menjadi staf Terlapor VIII/PT Putra Jaya; --------------------------l. Bahwa terdapat nama personil Arjus alias Arjun yang mewakili Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah, padahal berdasarkan Berita Acara Penyelidikan (vide I.B.2.36, I.B.2.37) dan Berita Acara Pemeriksaan (vide B26), Arjus alias Arjun tidak pernah menjadi staf Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah; ------------------------------------------------------


SALINAN m. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan (vide I.B.2.35, I.B.2.36, I.B.2.37) dan Berita Acara Pemeriksaan (vide B26, B28, dan B29) didapatkan keterangan Mahmud tidak lagi menjadi staf Terlapor X/PT Duta Indah Pratama Mamuju, Diah Ayu Nurcahyaningsih, Arjus alias Arjun, dan Ali Muhtar masih merupakan staf Terlapor X/PT Duta Indah Pratama Mamuju, sedangkan Dian Asih bukan merupakan staf Terlapor X/PT Duta Indah Pratama Mamuju namun sering beraktivitas mengunjungi Diah Ayu Nurcahyaningsih di Kantor Terlapor X/PT Duta Indah Pratama Mamuju; ---------------------------------n. Bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Hasil Pelelangan (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C56, I.C134) dan Berita Acara Pemeriksaan (vide B50), Terlapor X/PT Duta Indah Pratama Mamuju merupakan perusahaan developer dan tidak mengikuti Paket Tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan Tender APBNP; --------------------------------------------------------------------------o. Bahwa

berdasarkan

Berita

Acara

Pemeriksaan,

Hendra

Pradhana Tan selaku Direktur Utama Terlapor X/ PT Duta Indah juga merupakan Kepala Cabang Terlapor III/ PT Passokorang di Mamuju (vide B50); ---------------------------------p. Bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Hasil Pelelangan, selain staf Terlapor X/ PT Duta Indah terdapat personil yang mewakili beberapa perusahaan yang berbeda, seperti Dian Setiadi yang mewakili Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada dan I Made Suandyana yang mewakili Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C56, I.C66, I.C74, I.C90, I.C99, I.C113, I.C122, I.C134, I.C146); ---------------------------------------------------------q. Bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Hasil Pelelangan (vide I.C14, I.C39) dan Berita Acara Penyelidikan (vide I.B.2.9) Terlapor VIII/PT Putra Jaya diwakili oleh Fajri dalam proses aanwijzing, tetapi pada saat pemeriksaan menyatakan bahwa Fajri sudah tidak bekerja lagi pada Terlapor VIII/PT Putra Jaya; r. Bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Hasil Pelelangan (vide I.C4, I.C27) dan Berita Acara Penyelidikan (vide I.B.1.18), Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama diwakili oleh Jeremia dalam proses pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran, halaman 241 dari 289

SALINAN tetapi pada saat pemeriksaan menyatakan bahwa Jeremia sudah tidak bekerja lagi pada Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama; ----s. Bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Hasil Pelelangan (vide I.C39) dan Berita Acara Penyelidikan (vide I.B.2.27), Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera diwakili oleh Jemmiyanus dalam tahap pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran tetapi pada saat pemeriksaan menyatakan bahwa Jemmiyanus sudah tidak bekerja lagi pada Terlapor V/ PT Usaha Subur Sejahtera; t. Bahwa adanya kesamaan personil yang mewakili Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah, serta didukung adanya keterangan bahwa personil tersebut sudah tidak bekerja lagi pada masing-masing perusahaan, menunjukkan bahwa Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama, dan Terlapor VII/PT Putra Jaya bekerja sama dalam mengikuti tender a quo; -----------------------u. Bahwa Ahli LKPP Sdr. Raden Ari Widianto dan Sdr. Setiabudi Arijanta menyatakan, sejak awal proses tender satu peserta yang mendaftar untuk satu perusahaan wajib menunjukkan identitas untuk mewakili perusahaan, dengan kata lain satu peserta tidak diperbolehkan untuk mewakili dua perusahaan atau lebih (vide B45, B46); ---------------------------------------------------------------v. Bahwa Ahli LKPP Sdr. Raden Ari Widianto dan Sdr. Setiabudi Arijanta menyatakan, bahwa perusahaan yang serius dalam mengikuti

tender

dan

bertujuan

untuk

mendapatkan

proyek/pekerjaan, akan menggunakan dan memberdayakan sumber

daya

yang

dimilikinya

termasuk

menggunakan

pegawainya sendiri untuk mewakili seluruh rangkaian proses tender; ---------------------------------------------------------------------

4.3.1.15 Majelis Komisi berpendapat, argumen Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera, Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada, yang menyatakan bahwa penggunaan orang/personil yang sama dalam penyampaian dokumen tender adalah hal yang biasa dalam tender tidak dapat diterima, karena kebenaran hukum bukan terletak pada apa yang menjadi kebiasaan, namun pada halaman 242 dari 289

SALINAN apakah tindakan itu merupakan bagian dari tindakan kerjasama dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; --------------------------4.3.1.16 Dalam kaitan ini Majelis Komisi memandang bahwa penggunaan orang/personil yang sama dalam penyampaian dokumen tender yang dilakukan oleh bukan personil perusahaan yang bersangkutan, padahal nyata-nyata personil dimaksud adalah personil perusahaan pesaing, merupakan tindakan saling memfasilitasi; -----------------------------------

4.3.1.17 Bahwa Majelis Komisi berpendapat: ----------------------------------------a. Bahwa ketidaktahuan Direktur Utama Terlapor VIII/PT Putra Jaya dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada tentang jumlah paket yang diikutinya pada Tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan Tender APBN-P (vide bukti B38, B47, B48, B49) sebagaimana diuraikan dalam butir 2) huruf u halaman 168 Duduk Perkara diatas dan didukung adanya fakta penggunaan personil Terlapor X/PT Duta Indah Pratama Mamuju yang mempunyai hubungan dengan Terlapor III/PT Passokorang

(vide

bukti

vide

I.C135

dan

vide

B50)

sebagaimana diuraikan dalam butir 4.3.1.14 diatas menunjukan bahwa Terlapor VIII/PT Putra Jaya dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada merupakan perusahaan pendamping bagi Terlapor III/PT Passokorang, Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera, dan Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama; --------------------------------------------b. Bahwa perbedaan spesimen tanda tangan pada Dokumen Penawaran Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT Putra Jaya dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada dengan spesimen tanda tangan Direktur/Direktur Utama yang diperlihatkan pada Persidangan Majelis Komisi sebagaimana bukti C8, C9, C10, C11 dan diuraikan pada butir 2) huruf h halaman 165 Duduk Perkara diatas menunjukan bahwa Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT Putra Jaya dan Terlapor IX/PT Latanindo


SALINAN Graha Persada tidak membuat dan menyusun dokumen penawaran pada perkara a quo; ---------------------------------------c. Bahwa adanya kesamaan personil yang mewakili Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah (vide bukti vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C56, I.C66, I.C74, I.C90, I.C99, I.C113, I.C122, I.C134, I.C146), serta didukung adanya keterangan personil tersebut yang sudah tidak bekerja lagi pada masing-masing perusahaan (vide bukti vide I.B.2.27), menunjukkan bahwa Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama, dan Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah bekerja sama dalam pengaturan tender a quo; ---------------

4.3.2

Tentang

Kesamaan

Format

Metode

Pelaksanaan

dalam

Dokumen

Penawaran; -----------------------------------------------------------------------------------4.3.2.1 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulannya, Investigator menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ---------------a. Bahwa kesamaan format metode pelaksanaan antara Terlapor III/PT Passokorang, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT Putra Jaya dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada menunjukkan adanya koordinasi dan kerjasama pada Paket Kalukku-Salubatu II. ---------b. Bahwa kesamaan format metode pelaksanaan antara Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT Putra Jaya dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada menunjukkan adanya kordinasi dan kerjasama pada Paket Baras-Karossa. -----------------c. Bahwa Kesamaan format metode pelaksanaan antara Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya, Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT Putra Jaya dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada menunjukkan adanya kordinasi dan kerjasama pada Paket Kalukku-Salubatu I. ------------d. Bahwa Kesamaan format metode pelaksanaan antara Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah menunjukkan adanya kordinasi dan kerjasama pada Paket Topoyo-Barakang. --------------halaman 244 dari 289

SALINAN e. Bahwa kesamaan format metode pelaksanaan antara Terlapor III/PT Passokorang, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada menunjukkan adanya kordinasi dan kerjasama pada Paket Lingkar Bandara Tampa Padang; -----------------------------------------------------------------------f. Bahwa kesimpulan Investigator diatas didasarkan pada bukti sebagaimana diuraikan pada bagian

Duduk perkara angka 3

Halaman 163 Huruf a sampai dengan huruf q; ------------------------4.3.2.2 Bahwa Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II dalam tanggapan dan kesimpulannya pada pokoknya menyatakan bahwa tuduhan tidak berdasar hukum dan patut ditolak karena :------------------------------------------------------------------a. Bahwa Ketentuan B. 1. F. 9). C). 2). (a). Lampiran III Perpres No. 54/2010 menyatakan “Metode Pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif yang diterapkan dalam Dokumen Pemilihan

dan diyakini menggambarkan

penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan” (vide Bukti T.I & T.II - 2); ----------------------------------------------------------------------------b. Bahwa Ketentuan BAB III angka 30.12 huruf b. 2). a) Lampiran Permen PU No. 07/PRT/M/2011

tidak diatur tentang format

metode pelaksanaan, sehingga tidak menjadi bahan evaluasi serta tidak juga memberikan kewenangan kepada Terlapor I dan terlapor II untuk mengevaluasi format (vide Bukti T.I & T.II - 4) -------------c. Bahwa Ahli dari BPKP Sdr. Roni dan Sdr. Agus Rianto dalam forum persidangan tanggal 27 Maret 2014 di bawah sumpah menerangkan pada intinya bahwa yang dievaluasi dari metode kerja/metode pelaksanaan adalah substansinya, bukan formatnya; d. Bahwa Ahli Sdr. Harry Purwantara dalam forum persidangan tanggal 17 April 2014 di bawah sumpah menerangkan pada intinya terhadap Metode Pelaksanaan yang dilakukan evaluasi adalah substansinya. Perpres 54/2010 hanyalah mengatur persyaratan substantif yang diterapkan dalam dokumen pengadaan; --------------e. Bahwa dalil angka 15 huruf b halaman 35 dalam LDP Tim Investigator harus dikesampingkan karena tidak mencantumkan identitas dari ahli LKPP yang dimaksud dalam LDP tersebut, sehingga patut diragukan kebenaran, keabsahan dan nilai pembuktiannya. -------------------------------------------------------------halaman 245 dari 289

SALINAN f. Bahwa telah menjadi fakta hukum pengakuan Tim Investigator pada dalil LDP angka 15 huruf c halaman 35, bahwa isi (substansi) metode pelaksanaan Terlapor III/PT Passokorang, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT. Putra Jaya dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada, berbeda pada paket Kaluku - Salubatu II. --------------------g. Bahwa telah menjadi fakta hokum, pengakuan Tim Investigator pada dalil LDP angka 15 huruf e halaman 37, bahwa isi (substansi) metode pelaksanaan Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya, Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT Putra Jaya dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada berbeda pada paket Baras -Karossa. ---------------------------h. Bahwa telah menjadi fakta hukum pengakuan Tim Investigator pada dalil LDP angka 15 huruf g halaman 40, bahwa isi (substansi) metode pelaksanaan Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya, Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT Putra Jaya dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada berbeda pada paket Kalukku - Salubatu I. --------------------i. Bahwa telah menjadi fakta hukum pengakuan Tim Investigator pada dalil LDP angka 15 huruf i, bahwa isi (substansi) metode pelaksanaan Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya dan Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera berbeda pada paket Topoyo – Barakang. --------------------------------------------------------------------j. Bahwa telah menjadi fakta hukum pengakuan Tim Investigator pada dalil LDP angka 15 huruf k halaman 44, bahwa isi (substansi) metode pelaksanaan Terlapor III/PT Passokorang, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada berbeda pada paket Lingkar Bandara Tampa Padang. ------4.3.2.3 Bahwa

Terlapor

III/PT

Passokorang

dalam

tanggapan

dan

kesimpulannya pada pokoknya menyatakan, bahwa kesamaan format dokumen penawaran pada suatu pekerjaan dengan urutan pekerjaan yang sama bukanlah hal aneh dan bisa saja terjadi karena personil perusahaan pernah mengikuti pelatihan jasa konstruksi; -----------------4.3.2.4 Bahwa Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya dalam tanggapan dan kesimpulannya pada pokoknya menyatakan bahwa, kesamaan metode pelaksanaan disebabkan oleh adanya pelatihan yang diadakan oleh


SALINAN asosiasi jasa konstruksi sebagaimana disampaikan Saksi Khaerudin dari PT Tuju Waliwali dan Saksi Kamaluddin dari PT Bumi Karsa; ---4.3.2.5 Bahwa Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera dalam tanggapan dan kesimpulannya pada pokoknya menyatakan bahwa adanya kesamaan tersebut adalah kebetulan dan terjadi karena pelatihan yang didapatkan dari asosiasi jasa konstruksi, serta tidak satupun saksi yang menerangkan bahwa Terlapor V menyusun dokumen penawaran secara bersama-sama dengan Terlapor lain; --------------------------------4.3.2.6 Bahwa Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama tidak menyerahkan kesimpulan

namun

dalam

Tanggapan

LDP

pada

pokoknya

menyatakan, bahwa isi metode pelaksanaan sudah ditegaskan oleh tim pemeriksa adalah berbeda, terkait dengan format kemungkinan besar dapat sama, karena rata-rata rekanan mengacu pada spesifikasi dari bahan-bahan materi pelatihan yang diberikan oleh Kementrian PU dan buku-buku dan materi pelatihan itu bersifat umum bukan rahasia, selain itu urutan metode pekerjaan mungkin sama karena mengacu pada RAB, Bill of Quantity dan spesifikasi, namun isi harga penawarannya berbeda satu dengan lain, karena masing-masing perusahaan mempunyai kapasitas peralatan/jenis peralatan yang beda;4.3.2.7 Bahwa Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah tidak menyerahkan kesimpulan

namun

dalam

Tanggapan

LDP

pada

pokoknya

menyatakan, jika dalam dokumen yang dimasukkan oleh Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah terdapat kesamaan format maka hal tersebut adalah sesuai dengan BOQ yang terdapat dalam dokumen tender, kesamaan format pada metode pelaksanaan tidak bisa dijadikan penilaian bahwa Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah melakukan persekongkolan, karena apa yang dilakukan oleh Terlapor VII sudah sesuai dengan format dan urutan kerja yang dilaksanakan di lapangan; -------------------------------------------------------------------------4.3.2.8 Bahwa Terlapor VIII/PT Putra Jaya tidak menyerahkan kesimpulan namun dalam Tanggapan LDP pada pokoknya menyatakan, bahwa kesamaan format metode pelaksanaan tidak dapat dijadikan sebagai adanya koordinasi antara perusahaan lain dengan Terlapor VIII/PT Putra Jaya, dimana dalam penawaran Terlapor VIII/PT Putra Jaya mengacu pada RAB, Spesifikasi teknik serta bahan dan alat, dengan sendiri pembuatan metode pelaksanaan dan jelas mengacu kepada hal tersebut; --------------------------------------------------------------------------halaman 247 dari 289

SALINAN 4.3.2.9 Bahwa Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada tidak menyerahkan kesimpulan

namun

dalam

Tanggapan

LDP

pada

pokoknya

menyatakan, bahwa penyusunan metode pekerjaan dimana format tersebut mengikuti BOQ (bill of quantity) yang terdapat pada dokumen lelang dimana penyusunan tersebut sesuai dengan penjelasan alur pekerjaan; -----------------------------------------------------4.3.2.10 Bahwa Terlapor X tidak menyerahkan kesimpulan namun dalam Tanggapan LDP pada pokoknya menyatakan, menolak dikatakan bersekongkol sebagaimana diuraikan dalam tanggapan Terlapor X pada butir 23 duduk perkara di atas; -----------------------------------------4.3.2.11 Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta : -------------------------------a. Bahwa kesamaan Format Metode Pelaksanaan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, dan Terlapor IX pada masing-masing paket yang diikuti adalah sebagai berikut:---------------------------------------------------------------

b. Bahwa berdasarkan bukti Dokumen Penawaran (vide I.C.30, I.C31, I.C32, I.C33, I.C35) isi dari metode pelaksanaan Terlapor III/PT Passokorang, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT Putra Jaya dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada berbeda pada Paket Kalukku-Salubatu II, tetapi mempunyai format metode pelaksanaan yang sama; -------------------------------------------------------------------c. Bahwa berdasarkan bukti Dokumen Penawaran (vide I.C.30, I.C31, I.C32, I.C33, I.C34, I.C35, I.C38, I.C37, I.C36) format metode pelaksanaan yang dilampirkan Terlapor III/PT Passokorang, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT Putra Jaya, Terlapor IX/PT halaman 248 dari 289

SALINAN Latanindo Graha Persada pada Paket Kalukku-Salubatu II berbeda dengan format yang dilampirkan oleh PT Waskita Karya, PT Nindya Karya, PT Widya Satria dan PT Nugroho Lestari. -----------d. Bahwa berdasarkan bukti Dokumen Penawaran (vide I.C.5, I.C6, I.C7, I.C8, I.C10) isi dari metode pelaksanaan Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya, Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT. Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT Putra Jaya dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada berbeda pada Paket Baras-Karossa, tetapi format metode pelaksanaannya sama; ---------e. Bahwa berdasarkan bukti Dokumen Penawaran (vide I.C.5, I.C6, I.C7, I.C8, I.C10, I.C11, I.C12, I.C13) format metode pelaksanaan yang dilampirkan Terlapor IV/PT. Aphasko Utamajaya, Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT Putra Jaya, Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada pada Paket Baras-Karossa berbeda dengan format yang dilampirkan oleh PT Waskita Karya, PT Widya Satria dan PT Anugerah Karya Arga Sentosa. -------------------------------------------f. Bahwa berdasarkan bukti Dokumen Penawaran (vide I.C.17, I.C18, I.C19, I.C20, I.C23) isi dari metode pelaksanaan Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya, Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT Putra Jaya dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada berbeda pada Paket Kalukku-Salubatu I, tetapi format metode pelaksanaannya sama; --g. Bahwa berdasarkan bukti Dokumen Penawaran (vide I.C.17, I.C18, I.C19, I.C20, I.C21, I.C22, I.C23, I.C24, I.C25) format metode pelaksanaan

yang

dilampirkan

Terlapor

IV/PT

Aphasko

Utamajaya, Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT Putra Jaya dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada pada Paket Kalukku-Salubatu I berbeda dengan format yang dilampirkan oleh PT Anugerah Karya Arga Sentosa, PT Waskita Karya, PT Widya Satria dan PT Nugroho Lestari. ------------------------------------------------------------h. Bahwa berdasarkan bukti Dokumen Penawaran (vide I.C.44, I.C48, I.C55) isi dari metode pelaksanaan Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah berbeda pada Paket Topoyo-Barakang, tetapi format metode pelaksanaannya sama; ----------------------------halaman 249 dari 289

SALINAN i. Bahwa berdasarkan bukti Dokumen Penawaran (vide I.C.44, I.C45, I.C46, I.C48, I.C53, I.C54, I.C55) format metode pelaksanaan yang dilampirkan Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah pada Paket Topoyo-Barakang berbeda dengan format yang dilampirkan oleh PT Bukit Bahari Indah, PT Hutama Surya Perdana, PT Anugerah Karya Agra Sentosa, PT Lili Indah Prima Karya dan PT Wiratama Karya Nugraha. -------------------------------j. Bahwa berdasarkan bukti Dokumen Penawaran (vide I.C.126, I.C130, I.C131) isi dari metode pelaksanaan Terlapor III/PT Passokorang, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada berbeda pada Paket Lingkar Bandara Tampa Padang, tetapi format metode pelaksanaannya sama; --------------------------------------------------------------------------k. Bahwa berdasarkan bukti Dokumen Penawaran (vide I.C.126, I.C127, I.C129, I.C130, I.C131, I.C132, I.C133) format metode pelaksanaan yang dilampirkan Terlapor III/PT Passokorang, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada pada Paket Lingkar Bandara Tampa Padang berbeda dengan format yang dilampirkan oleh PT Tuju Wali Wali, PT Nindya Karya, PT Anugerah Karya Agra Sentosa, PT. Tunas Teknik Sejati dan PT Wiratama Karya Nugraha. ---------l. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide BB33, B34, B41) dan fakta serta alat bukti dokumen tender (vide I.C3A, I.C3B, I.C15A, I.C15B, I.C28A, I.C28B, I.C40, I.C123) metode pelaksanaan adalah persyaratan teknis yang memuat cara atau metode kerja yang disusun perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan merujuk kepada Bill of Quantity. ------------------------------------------------------------------m. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan (vide I.B.2.31) Berita Acara Pemeriksaan Ahli (vide B41, B45, B46) metode pelaksanaan menunjukkan cara kerja perusahaan yang disusun berdasarkan sumber daya (alat, personil, keuangan) masing-masing perusahaan sehingga antara satu perusahaan dengan perusahaan lain memiliki metode pelaksanaan yang berbeda ----------------------4.3.2.12 Bahwa Majelis Komisi berpendapat : ----------------------------------------


SALINAN a. Bahwa berdasarkan bukti dokumen terdapat kesamaan format metode pelaksanaan pada dokumen penawaran para Terlapor (vide bukti vide I.C.5, I.C6, I.C7, I.C8, I.C10, I.C.17, I.C18, I.C19, I.C20, I.C23, I.C24, I.C25,I.C.30, I.C31, I.C32, I.C33, I.C35, I.C.44, I.C48, I.C55, I.C.126, I.C130, I.C131); ------------------------b. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sdr. Raden Ari Widianto dan Sdr. Setiabudi Arijanta, metode pelaksanaan cara kerja perusahaan yang disusun berdasarkan sumber daya (alat, personil, keuangan) masing-masing perusahaan sehingga antara satu perusahaan dengan perusahaan lain memiliki metode pelaksanaan yang berbeda dan tidak mungkin sama (vide bukti B45); -----------------------------------c. Bahwa kesamaan format metode pelaksanaan antara Terlapor III/PT Passokorang, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT Putra Jaya dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada menunjukkan adanya koordinasi dan kerjasama pada Paket Kalukku-Salubatu II (vide bukti I.C.30, I.C31, I.C32, I.C33, I.C34, I.C35, I.C38, I.C37, I.C36); ------------------------------------------------------------------------d. Bahwa kesamaan format metode pelaksanaan antara Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT Putra Jaya dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada menunjukkan adanya kordinasi dan kerjasama pada Paket Baras-Karossa (vide I.C.5, I.C6, I.C7, I.C8, I.C10); ----------------------------------------------------e. Bahwa kesamaan format metode pelaksanaan antara IV/PT Aphasko Utamajaya, Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT Putra Jaya dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada menunjukkan adanya kordinasi dan kerjasama pada Paket Kalukku-Salubatu I (vide I.C.17, I.C18, I.C19, I.C20, I.C23); --------------------------------------f. Bahwa kesamaan format metode pelaksanaan antara IV/PT Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah menunjukkan adanya kordinasi dan kerjasama pada Paket Topoyo-Barakang (vide I.C.44, I.C48, I.C55); ----------------------------------------------------------------g. Bahwa kesamaan format metode pelaksanaan antara Terlapor III/PT Passokorang, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera dan halaman 251 dari 289

SALINAN Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada menunjukkan adanya kordinasi dan kerjasama pada Paket Lingkar Bandara Tampa Padang (vide I.C.126, I.C130, I.C131). -----------------------------------

4.3.3

Tentang Adanya Kesamaan Informasi Softcopy Dokumen Penawaran; 4.3.3.1 Bahwa dalam kesimpulannya Tim Investigator menyatakan pada pokoknya bahwa adanya kesamaan format metode pelaksanaan serta didukung kesamaan identitas dalam softcopy Dokumen Penawaran menunjukkan Dokumen Penawaran Terlapor III/PT Passokorang, Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT Putra Jaya, Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada disusun oleh pihak yang sama; -----------------------------4.3.3.2 Bahwa kesimpulan Tim Investigator tersebut ditunjukkan dengan bukti sebagai berikut: ----------------------------------------------------------a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli Sdr. Jufri, pemasukan identitas yang dilakukan pada saat instalasi awal (Operating System) akan berpengaruh pada identitas yang akan muncul pada tiap aplikasi seperti microsoft office yang diinstall dalam computer (vide B52); ---------------------------------b. Bahwa setiap file yang dihasilkan oleh aplikasi akan memiliki identitas yang sama dengan identitas yang telah dimasukkan pada saat instalasi awal sepanjang tidak dilakukan perubahan identitas secara manual (vide B52); ---------------------------------c. Bahwa identitas yang dapat dilihat dari file yang dihasilkan oleh aplikasi terdiri dari author dan last saved by (vide B52) --d. Bahwa author menunjukkan identitas komputer yang pertama kali menghasilkan file aplikasi yang dapat dirubah secara manual (vide B52); ----------------------------------------------------e. Bahwa last saved by menunjukkan identitas komputer yang terakhir kali menyimpan ulang (save as) file aplikasi dan tidak bisa dirubah secara manual (vide B52); ----------------------------f. Bahwa company menunjukkan identitas komputer yang pertama kali menghasilkan file aplikasi (vide B52); -------------g. Bahwa selain identitas komputer juga terdapat informasi terkait dengan waktu pembuatan file aplikasi pertama kali (content created), tanggal terakhir file aplikasi disimpan (date halaman 252 dari 289

SALINAN last saved) dan tanggal terakhir kali file aplikasi dicetak (last printed) (vide B52); ----------------------------------------------------------4.3.3.2.1. Pada paket Kalukku Salubatu II--------------------------------a) Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Tender Paket Kalukku-Salubatu II yang termasuk dalam Tender Wilayah II, dimana periode pendaftaran dimulai tanggal 30 Desember 2011-1 Februari 2012 dan pemasukan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 2 Februari 2012 (vide I.C28A, I.C28B); -----------------------------------b) Bahwa sebelum tanggal 2 Februari 2012, peserta tender mempersiapkan dan mencetak dokumen-dokumen yang akan dimasukan dalam dokumen penawaran. ----------------c) Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti data softcopy Surat Penawaran, file Terlapor III/PT Passokorang dan Terlapor VIII/PT Putra Jaya disimpan terakhir kali (last saved by) dengan nama yang sama yaitu “Purna”, sedangkan file Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor IX/ PT Latanindo Graha Persada disimpan terakhir kali (last saved by) dengan nama yang sama yaitu “Administrator” (vide I.C151, I.C152, C166, I.C168); -----d) Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti data softcopy Surat Penawaran, file Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VIII/PT Putra Jaya dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada terakhir kali dicetak (last printed) pada tanggal yang sama yaitu 31 Januari 2012 (vide I.C154, I.C155, I.C157, I.C168, I.C169, I.C170); ----e) Bahwa Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah sejak tahap Penyelidikan sampai dengan berakhirnya Sidang Majelis Komisi tidak dapat menunjukkan file softcopy dokumen penawarannya. ----------------------------------------------------4.3.3.2.2. Pada paket Baras Karossa-------------------------- ------------a) Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Tender Paket Baras-Karossa termasuk Tender Wilayah II yang periode pendaftaran dimulai tanggal 30 Desember 2011 - 1 Februari 2012 dan pemasukan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 2 Februari 2012 (vide I.C3A, I.C3B); -------------------------------------------------------------halaman 253 dari 289

SALINAN b) Bahwa sebelum tanggal 2 Februari 2012, peserta tender mempersiapkan dan mencetak dokumen-dokumen yang akan dimasukan dalam dokumen penawaran. ----------------c) Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti data softcopy Surat Penawaran, file Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya dan Terlapor VIII/PT Putra Jaya disimpan terakhir kali (last saved by) dengan nama yang sama yaitu “Purna” dan disimpan ulang (date last saved) terakhir kali pada tanggal yang sama yaitu 31 Januari 2012, sedangkan file Terlapor IX/ PT Latanindo Graha Persada disimpan terakhir kali (last saved by) dengan nama yaitu “Administrator” (vide I.C149, I.C150, I.C151, I.C167, I.C168); --------------------d) Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti data softcopy Surat Penawaran, file Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada dan Terlapor VIII/PT. Putra Jaya terakhir kali dicetak (last printed) pada tanggal yang sama yaitu 31 Januari 2012 (vide I.C149, I.C150, I.C51);-------------------e) Bahwa Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama dan Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah sejak tahap Penyelidikan sampai dengan berakhirnya Sidang Majelis tidak dapat menunjukkan file softcopy dokumen penawarannya. -------4.3.3.2.3. Pada Paket Kalukku Salubatu I------------------- -------------a) Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Tender Paket Kaluku-Salubatu I termasuk Tender Wilayah II yang periode pendaftaran dimulai tanggal 30 Desember 2011 - 1 Februari 2012 dan pemasukan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 2 Februari 2012 (vide I.C15A, I.C15B); -----------------------------------------------------------b) Bahwa sebelum tanggal 2 Februari 2012, peserta tender mempersiapkan dan mencetak dokumen-dokumen yang akan dimasukan dalam dokumen penawaran;----------------c) Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti data softcopy Surat Penawaran, file Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya dan Terlapor VIII/PT Putra Jaya disimpan terakhir kali (last saved by) dengan nama yang sama yaitu “Purna” dan disimpan ulang (date last saved) terakhir kali pada tanggal yang sama yaitu 31 Januari 2012, sedangkan file Terlapor halaman 254 dari 289

SALINAN IX/ PT Latanindo Graha Persada disimpan terakhir kali (last saved by) dengan nama “Administrator” (vide I.C156, I.C157, I.C158, I.C167, I.C168, I.C170); -----------d) Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti data softcopy Surat Penawaran, file Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada, Terlapor VIII/PT Putra Jaya terakhir kali dicetak (last printed) pada tanggal yang sama yaitu 31 Januari 2012 (vide I.C156, I.C157, I.C158);---------------------------e) Bahwa Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama dan Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah sejak tahap Penyelidikan sampai dengan berakhirnya Sidang Majelis tidak dapat menunjukkan file softcopy dokumen penawarannya. ------4.3.3.2.4. Pada Paket Topoyo Barakang---------------- ---------------------a) Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Tender Paket Topoyo-Barakang termasuk Tender Wilayah II yang periode pendaftaran dimulai 13 Desember 2011 - 29 Desember 2011 dan pemasukan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 30 Desember 2011 (vide I.C40); --b) Bahwa sebelum tanggal 30 Desember 2011, peserta tender mempersiapkan dan mencetak dokumen-dokumen yang akan dimasukan dalam dokumen penawaran. ----------------c) Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti data softcopy Surat Penawaran, file Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya dan Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera disimpan terakhir kali (last saved by) dengan nama yang sama yaitu “Purna” dan disimpan ulang (date last saved) terakhir kali pada tanggal yang sama yaitu 29 Desember 2011 (vide I.C159, I.C160, I.C167, I.C168); ------------------------------d) Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti data softcopy Surat Penawaran file Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya dan Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera terakhir kali dicetak (last printed) pada tanggal yang sama yaitu 29 Desember 2011 (vide I.C156, I.C157, I.C158);--------------e) Bahwa Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah sejak tahap Penyelidikan sampai dengan berakhirnya Sidang Majelis tidak

dapat

menunjukkan

file

softcopy

dokumen

penawarannya. --------------------------------------------------halaman 255 dari 289

SALINAN 4.3.3.2.5. Pada Paket Lingkar Bandara Tampa Padang-----------------a) Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Dokumen Tender Paket Lingkar Bandara Tampa Padang termasuk Tender Wilayah I yang periode pendaftaran dimulai tanggal 13 Desember 2011 - 29 Desember 2011 dan pemasukan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 30 Desember 2011 (vide I.C28A, I.C28B); -----------------------------------b) Bahwa sebelum tanggal 30 Desember 2011, peserta tender mempersiapkan dan mencetak dokumen-dokumen yang akan dimasukan dalam dokumen penawaran. ----------------c) Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti data softcopy Surat Penawaran,

file Terlapor V/PT Usaha Subur

Sejahtera dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada disimpan terakhir kali (last saved by) dengan nama yang sama yaitu “Administrator”, sedangkan file Terlapor III/PT Passokorang disimpan terakhir kali (last saved by) dengan nama “Purna” (vide I.C161, I.C162,I. C163, I.C166, I.C169, I.C170); ----------------------------------------d) Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti data softcopy Surat Penawaran,

file Terlapor V/PT Usaha Subur

Sejatera dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada terakhir kali dicetak (last printed) pada tanggal yang sama yaitu 27 Desember 2011 (vide I.C161, I.C162,I. C163, I.C166, I.C169, I.C170); ----------------------------------------e) Bahwa Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah sejak tahap Penyelidikan sampai dengan berakhirnya Sidang Majelis tidak

dapat

menunjukkan

file

softcopy

dokumen

penawarannya. --------------------------------------------------4.3.4.2. Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor I/Pokja Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Wilayah II pada pokoknya menyatakan, Terlapor I/Pokja Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Wilayah II tidak memiliki dokumen berupa soft copy, tidak berwenang mengevaluasi soft copy dan meta-data dari soft copy secara default tidak ikut tercetak pada hasil print out (dokumen fisik). Hal ini didasarkan pada bukti: ----------------------------------------------------------------4.3.4.2.1. Bahwa proses pelelangan paket-paket objek perkara a quo dilaksanakan pada tahun 2011 sehingga masih mengacu dan berpedoman pada Perpres 54/2010 sebagaimana dinyatakan oleh halaman 256 dari 289

SALINAN Ahli dari LKPP Sdr. Drs. Raden Ari Widianto lelang sebelum tahun 2012 masih menggunakan Perpres 54/2010;-----------------4.3.4.2.2. Bahwa proses pelelangan paket-paket objek perkara a quo masih menggunakan sistem semi e-proc sebagaimana keterangan Terlapor I/Pokja Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Wilayah II dan dibenarkan oleh Ahli dari LKPP Sdr. Drs. Raden Ari Widianto, dimana walaupun pengumuman lelang dan pendaftaran dapat dilakukan secara elektronik namun pemasukan dokumen masih dilakukan secara fisik/manual; ----------------------------------------4.3.4.2.3. Bahwa dokumen penawaran yang diterima dan dievaluasi oleh terlapor I dan Terlapor II Terlapor I/Pokja Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Wilayah II adalah dokumen penawaran fisik bukan soft copy, sehingga seandainya Terlapor I/Pokja Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Wilayah II berkehendak untuk mengevaluasi soft copy pun tidak dapat dilakukan karena ketiadaan dokumen soft copy; -----------------------------------------4.3.4.2.4. Bahwa berdasarkan ketentuan B.1. f. 9). C). (2). Poin (a), (b) dan (c) Lampiran III Perpres

No. 54 Tahun 2010

tidak

mengatur tentang format metode pelaksanaan dan evaluasi metadata soft copy sehingga Terlapor I dan Terlapor II Terlapor I/Pokja Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Wilayah II tidak berwenang/bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap metadata soft copy (vide Bukti T.I & T.II - 2); ---------------------------4.3.4.2.5. Bahwa Ahli IT Sdr. Jufri dalam forum persidangan tanggal 25 April 2014 di bawah sumpah menerangkan pada intinya, metadata dari soft copy berupa keterangan ”last date saved”, ”last print”, ”author” dan ”company” secara default tidak akan ikut tercetak bila dokumen tersebut di-print. -----------------------------4.3.4.3. Bahwa dalam Kesimpulannya Terlapor III/PT Passokorang menyatakan pada pokoknya, bahwa kesamaan unit komputer dan kesamaan tanggal pencetakan

terakhir

kali

persekongkolan, apalagi

tidak Tim

serta

merta

membuktikan

adanya

Investigator nyata-nyata tidak dapat

membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa dokumen penawaran dibuat oleh orang yang sama dan memiliki maksud untuk mengatur dokumen penawaran tersebut.; -------------------------------------------------------


SALINAN 4.3.4.4. Bahwa dalam Kesimpulannya Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya menyatakan pada pokoknya bahwa Tim Investigator tidak dapat membuktikan adanya dugaan pesekongkolan; ------------------------------------4.3.4.5. Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera menyatakan pada pokoknya, bahwa Tim Investigator tidak dapat membuktikan dalam persidangan tentang adanya dugaan persekongkolan terkait

kesamaan

nama

komputer

penyimpanan,

kesamaan

tangal

pencetakan, dan kesamaan tanggal penyimpanan karena tidak satupun saksi yang mampu memberikan keterangan siapa pemilik computer atas nama “Purna” atau “Administrator” sebagaimana dalil Tim Investigator; -----------4.3.4.6. Bahwa Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama tidak menyerahkan kesimpulan namun dalam Tanggapan LDP menyatakan pada pokoknya, menolak dikatakan bersekongkol sebagaimana diuraikan dalam tanggapan Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama pada bagian Duduk Perkara angka 19;-------------4.3.4.7. Bahwa Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah tidak menyerahkan kesimpulan namun dalam Tanggapan LDP menyatakan pada pokoknya, menolak dikatakan bersekongkol sebagaimana diuraikan dalam tanggapan Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah pada bagian Duduk Perkara angka 20; ------------4.3.4.8. Bahwa Terlapor VIII/PT Putra Jaya tidak menyerahkan kesimpulan namun dalam Tanggapan LDP menyatakan pada pokoknya, menolak dikatakan bersekongkol sebagaimana diuraikan dalam tanggapan Terlapor VIII/PT Putra Jaya pada bagian Duduk Perkara angka 21; --------------------------------4.3.4.9. Bahwa Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada tidak menyerahkan kesimpulan namun dalam Tanggapan LDP menyatakan pada pokoknya, menolak dikatakan bersekongkol sebagaimana diuraikan dalam tanggapan Terlapor IX/ PT Latanindo Graha Persada pada bagian Duduk Perkara angka 22; -------------------------------------------------------------------------------4.3.4.10. Bahwa Terlapor X/PT Duta Indah Pratama Mamuju tidak menyerahkan kesimpulan namun dalam Tanggapan LDP menyatakan pada pokoknya, menolak dikatakan bersekongkol sebagaimana diuraikan dalam tanggapan Terlapor X/PT Duta Indah Pratama Mamuju pada bagian Duduk Perkara angka 23; --------------------------------------------------------------------------------4.3.4.11. Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut: --------------------4.3.4.11.1. Berdasarkan data softcopy Dokumen Penawaran beberapa peserta tender pada paket Tender Wilayah I, Tender Wilayah II dan Tender APBN-P diperoleh informasi sebagai berikut : -------1) Paket Baras-Karossa (vide I.C149-I.C151, I.C66-I.C170); halaman 258 dari 289

SALINAN Nama Perusahaan Keterangan



PT. Putra Jaya

Authors Last Saved By Company Content Created

Purna Computer 17/01/2012 9:17

Date Last Saved

31/01/2012 13:38 22/01/2012 17:33

Administrator Computer 25/06/2013 13:57 25/06/2013 13:57 31/01/2012 17:11

Purna Computer 10/01/2011 11:38 31/01/2012 22:26 31/01/2012 22:26

Last Printed

-


-

-

-

-


2) Paket Kalukku-Salubatu II (vide I.C152-I.C155, I.C66-I.C170) Nama Perusahaan Keterangan Authors Last Saved By Company Content Created Date Last Saved Last Printed

PT. Passokorang


PT. Putra Jaya


Administrator Computer 25/06/2013 14:08 25/06/2013 14:08 31/01/2012 17:10

Purna Computer 10/01/2011 11:38 28/12/2012 17:40 31/01/2012 22:31



3) Paket Kalukku-Salubatu I (vide I.C156-I.C158, I.C66-I.C170) Nama Perusahaan Keterangan Authors Last Saved By Company Content Created Date Last Saved Last Printed


PT. Latanindo Graha Persada Administrator Computer 25/06/2013 14:03 25/06/2013 14:03 31/01/2012 17:10

PT. Putra Jaya Purna Computer 10/01/2011 11:38 31/01/2012 22:31 31/01/2012 22:29



-

-

-

-

4) Paket Topoyo-Barakang (vide I.C159-I.C160, , I.C66-I.C170) Keterangan Authors Last Saved By Company Content Created Date Last Saved Last Printed


Nama Perusahaan PT. Bukit Bahari Indah -

PT. Usaha Subur Sejahtera Purna Computer 29/12/2011 2:14 29/12/2011 7:48 29/12/2011 7:17

5) Lingkar Bandara Tampa Padang (vide I.C161-I.C163,I.C66I.C170) Keterangan

PT. Passokorang

Nama Perusahaan PT. Latanindo Graha PT. Usaha Subur


PT. Bukit Bahari

SALINAN Authors Last Saved By Company Content Created Date Last Saved Last Printed


Persada Administrator Computer 25/06/2013 14:11 25/06/2013 14:11 27/12/2011 22:09

Sejahtera Administrator Computer 26/06/2013 11:10 26/06/2013 11:10 27/12/2011 22:35

Indah -

4.3.4.11.2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli Sdr. Jufri, setiap file yang dihasilkan oleh aplikasi akan memiliki identitas yang sama dengan identitas yang telah dimasukkan pada saat instalasi awal sepanjang tidak dilakukan perubahan identitas secara manual (vide B52);----------------------------------------------4.3.4.11.3. Bahwa identitas yang dapat dilihat dari file yang dihasilkan oleh aplikasi terdiri dari author dan last saved by (vide B52); ---------4.3.4.11.4. Bahwa author menunjukkan identitas komputer yang pertama kali menghasilkan file aplikasi yang dapat dirubah secara manual (vide B52); ------------------------------------------------------4.3.4.11.5. Bahwa last saved by menunjukkan identitas komputer yang terakhir kali menyimpan ulang (save as) file aplikasi dan tidak bisa dirubah secara manual (B52); ------------------------------------4.3.4.11.6. Bahwa company menunjukkan identitas komputer yang pertama kali menghasilkan file aplikasi (vide B52); --------------------------4.3.4.11.7. Bahwa selain identitas komputer juga terdapat informasi terkait dengan waktu pembuatan file aplikasi pertama kali (content created), tanggal terakhir file aplikasi disimpan (date last saved) dan tanggal terakhir kali file aplikasi dicetak (last printed) (vide B52); ----------------------------------------------------------------------4.3.4.11.8. Bahwa Proses pelelangan paket-paket objek perkara a quo dilaksanakan pada tahun 2011 sehingga masih mengacu dan berpedoman pada Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana dinyatakan oleh Ahli dari LKPP (Sdr. Drs. Raden Ari Widianto) lelang sebelum tahun 2012 masih menggunakan Perpres No. 54 Tahun 2010; --------------------------------------------------------------4.3.4.11.9. Bahwa proses pelelangan paket-paket objek perkara a quo masih menggunakan sistem semi e-proc sebagaimana keterangan Terlapor I dan Terlapor II dan dibenarkan oleh Ahli dari LKPP Sdr. Raden Ari Widianto, dimana walaupun pengumuman lelang dan pendaftaran dapat dilakukan secara elektronik namun pemasukan dokumen masih dilakukan secara fisik/manual; ------halaman 260 dari 289

SALINAN 4.3.4.11.10. Bahwa dokumen penawaran yang diterima dan dievaluasi oleh Terlapor I/Pokja Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Wilayah II adalah dokumen penawaran fisik bukan softcopy, sehingga seandainya Terlapor I dan Terlapor II berkehendak untuk mengevaluasi softcopy pun tidak dapat dilakukan karena ketiadaan dokumen softcopy; ------------------------------------------4.3.4.11.11. Bahwa Ketentuan B.1. f. 9). C). (2). Poin (a), (b) dan (c) Lampiran III Perpres No. 54 Tahun 2010

tidak mengatur

tentang format metode pelaksanaan dan evaluasi meta-data soft copy

sehingga

Terlapor

I

dan

Terlapor

II

tidak

berwenang/bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap metadata soft copy (vide Bukti T.I & T.II - 2); ---------------------------4.3.4.11.12. Bahwa Ahli IT Sdr. Jufri dalam forum persidangan tanggal 25 April 2014 di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, meta-data dari softcopy berupa keterangan ”last date saved”, ”last print”, ”author” dan ”company” secara default tidak akan ikut tercetak bila dokumen tersebut di-print. ------------------------4.3.4.11.13. Bahwa Terlapor I/Pokja Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Wilayah II tidak memiliki dokumen berupa softcopy, tidak berwenang mengevaluasi softcopy dan meta-data dari softcopy secara default tidak ikut tercetak pada hasil print out (dokumen fisik); ----------------------------------------------------------------------4.3.4.11.14. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, pada Paket KalukkuSalubatu II, dokumen Penawaran Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada disusun oleh pihak yang sama dengan Terlapor III/PT Passokorang dan Terlapor VIII/PT Putra Jaya, walaupun terdapat perbedaan dalam last saved by (vide I.C152-I.C155, I.C66-I.C170) ; --------4.3.4.11.15. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, pada Paket KalukkuSalubatu II, dengan tidak disampaikannya file softcopy Dokumen Penawaran menunjukkan Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah tidak menyusun Dokumen Penawaran pada paket Kalukku-Salubatu II ; ---------------------------------------------------4.3.4.11.16. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, pada Paket Baras Karossa, dokumen Penawaran Terlapor IX/ PT Latanindo Graha Persada disusun oleh pihak yang sama dengan Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya dan Terlapor VIII/PT Putra Jaya walaupun terdapat halaman 261 dari 289

SALINAN perbedaan dalam last saved by (vide I.C149-I.C151, I.C66I.C170); -------------------------------------------------------------------4.3.4.11.17. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, pada Paket Baras Karossa, dengan tidak disampaikannya file softcopy Dokumen Penawaran menunjukkan Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama dan Terlapor VII/PT Bukit Bahari

Indah tidak menyusun Dokumen

Penawaran pada paket Baras-Karossa; -------------------------------4.3.4.11.18. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, pada Paket KalukkuSalubatu I, terdapat kesamaan komputer yang terakhir kali menyimpan file Terlapor IV/PT Aphasko Utamjaya dan Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera ditunjukkan dari kesamaan last saved by dengan nama “Purna” dan terdapat kesamaan pihak yang mencetak dokumen penawaran Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya, dan Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera ditunjukkan dari tanggal yang sama pada last printed (vide I.C156-I.C158, I.C66-I.C170); ---------------------------------4.3.4.11.19. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, pada Paket KalukkuSalubatu I, dengan tidak disampaikannya file softcopy Dokumen Penawaran menunjukkan Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah tidak menyusun Dokumen Penawaran pada paket BarasKarossa; -------------------------------------------------------------------4.3.4.11.20. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, pada Paket Lingkar Bandara Tampa Padang, dokumen Penawaran Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera dan Terlapor IX/ PT Latanindo Graha Persada disusun oleh pihak yang sama dengan Terlapor III/PT Passokorang walaupun terdapat perbedaan dalam last saved by (vide I.C161-I.C163,I.C66-I.C170); ----------------------------------4.3.4.11.21. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, pada Paket Lingkar Bandara Tampa Padang, dengan tidak disampaikannya file softcopy Dokumen Penawaran menunjukkan Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah tidak menyusun Dokumen Penawaran pada paket Lingkar Bandara Tampapadang; -------------------------------4.3.4.11.22. Bahwa Majelis Komisi menilai, adanya kesamaan format metode pelaksanaan serta didukung kesamaan identitas dalam softcopy

Dokumen

Penawaran

menunjukkan

Dokumen

Penawaran Terlapor III/PT Passokorang, Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera, halaman 262 dari 289

SALINAN Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT Putra Jaya, Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada disusun oleh pihak yang sama. ----------

5. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----------------------------------------------------5.1 Bahwa

berdasarkan

Pedoman

Pasal

22,

persekongkolan

vertikal

adalah

persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Pokja Pengadaan atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; ----------------------------------5.2 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut; -------------------------------5.2.1 Tentang Transparansi Proses Tender; ---------------------------------------------5.2.1.1 Bahwa dalam dalam persidangan Majelis Komisi memperoleh fakta sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide B33, B34) penyusunan dokumen tender mengacu pada Standar Dokumen Pengadaan yang di-download dari website LKPP dengan melakukan perubahan sesuai paket yang akan ditenderkan pada tender a quo; -------------------------------------------------------------b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (vide B45, B46) jadwal pelaksaan tender harus dicantumkan secara rinci mulai dari pengumuman sampai dengan masa sanggah, padahal pada kenyataanya, Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II menyusun jadwal pelaksanaan pengadaan dimulai dari tahap Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen sampai dengan tahap Pembukaan Dokumen

Penawaran

sebagaimana

dalam

Berita

Acara

Pemeriksaan (vide B33, B34) serta bukti Dokumen Tender (vide I.C3A, I.C3B, I.C15A, I.C15B, I.C28A, I.C28B, I.C40, I.C123); c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (vide B45) jadwal pelaksanaan tender harus diinformasikan kepada peserta tender dan menjadi kunci penting bagi peserta tender. Adanya perubahan jadwal akan mempengaruhi jadwal tahapan-tahapan tender berikutnya; -------------------------------------------------------d. Bahwa Lampiran III. A. 10. b. b) (5) Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan “Dalam pengumuman pasca kualifikasi atau surat undangan pada halaman 263 dari 289

SALINAN Peserta yang lulus pra-kualifikasi dicantumkan secara jelas jadwal pelaksanaan pengadaan sampai dengan penetapan penyedia”; ----------------------------------------------------------------e. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan,

para Peserta

Tender tidak mengetahui jadwal pelaksanaan tender setelah Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran sehingga Peserta Tender yang gugur tidak mengajukan Sanggahan karena tidak mengetahui jadwal pengumuman pemenang tender dan jadwal pengajuan Sanggahan (vide B7, B13, B16, B17, B21, B22, B38, B47, B48, B49, B51, B53, B54); ------------------------f. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide B33, B34) dan Berita Acara Hasil Pelelangan (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C56, I.C134) Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II tidak mencantumkan alasan gugurnya para peserta tender a quo dalam Pengumuman Pemenang Tender; ------------------------------------------------------g. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide B45, B46) dan Lampiran III. B. 1. k. Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan “Pokja Pengadaan mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi yang memuat sekurang-kurangnya nama paket pekerjaan dan nilai total HPS, nama dan alamat penyedia serta harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga”; --------------------------------------------------------------h. Bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (3) Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan “Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 2‰ (dua per seribu) dari nilai total HPS atau paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah)” sehingga menjadi salah satu kendala bagi para peserta tender dalam mengajukan Sanggahan Banding; i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide B7, B13, B16, B17, B21, B22, B38, B47, B48, B49, B53, B54), para Peserta Tender yang gugur tidak mengetahui secara jelas alasan mereka gugur pada paket-paket tender yang diikuti. ----------------


SALINAN j. Bahwa Ahli Sdr. Hary Purwantara (vide B41) menyatakan, transparan dari segi jadwal adalah Pokja harus memuat kegiatan yang penting dan melibatkan peserta tender. Pengumuman lelang, pengambilan dokumen lelang, penjelasan lelang, penerbitan addendum pengadaan dokumen lelang, akhir penerbitan addendum dokumen lelang, pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, wajib disampaikan kepada penyedia jasa; ------------------------------------------------------------------------5.2.1.2 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, tindakan Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II yang tidak mencantumkan alasan gugurnya para peserta tender dimaksudkan agar pada proses sanggah materi pertanyaan yang diajukan hanya sebatas alasan gugurnya perusahaan. ---------------------5.2.1.3 Bahwa tindakan Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II yang tidak mencantumkan secara lengkap jadwal pelaksanaan tender dimaksudkan untuk mempercepat pelaksanaan penunjukan pemenang pada tender a quo terbukti dengan tidak adanya surat sanggahan yang diterima; ------------------------------5.2.1.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat bahwa tindakan Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II yang tidak mencantumkan jadwal tender secara lengkap dan tidak mengumumkan hasil evaluasi terkait dengan gugurnya peserta tender adalah bentuk proses tender yang tidak transparan (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C56, I.C134, dan vide B7, B13, B16, B17, B21, B22, B38, B47, B48, B49, B51, B53, B54,); --------------------------------------------5.2.1.5 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II yang tidak transparan terkait jadwal pelaksanaan tender yang tidak lengkap dimaksudkan

sebagai

upaya

memfasilitasi

Terlapor

III/PT

Passokorang, Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama sebagai pemenang pada tender a quo (vide B33, B34, B45 dan vide I.C3A, I.C3B, I.C15A, I.C15B, I.C28A, I.C28B, I.C40, I.C123). ----------------

5.2.2 Tentang Koreksi Aritmatika; ---------------------------------------------------------5.2.2.1 Bahwa dalam Kesimpulan Tim Investigator, menyatakan Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Pengadaan halaman 265 dari 289

SALINAN Wilayah II memfasilitasi hasil koreksi aritmatik yang signifikan. Hal ini didasarkan pada bukti berikut; ------------------------------------------a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide B33, B34) serta bukti Berita Acara Hasil Pelelangan (vide I.C14, I.C27, I.C39, I.C56, I.C134) Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II melakukan koreksi aritmatik berdasarkan Dokumen Penawaran (Daftar Kuantitas Harga) masing-masing Peserta Tender a quo sebagaimana diuraikan pada Duduk Perkara angka 12.1.3 halaman 35 diatas; b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide B33, B34) dan Perpres 54/2010, Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II melakukan koreksi aritmatik terhadap volume pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan, dan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan;---------------------------------------c. Bahwa berdasarkan bukti dokumen penawaran Terlapor III (vide I.C126) dan Berita Acara Hasil Pelelangan (vide I.C134), penawaran Terlapor III/PT Passokorang pada Paket Lingkar Bandara Tampa Padang dikoreksi dari Rp. 23.541.764.706,94 (dua puluh tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam rupiah sembilan puluh empat sen) menjadi Rp. 23.278.955.503,06 (dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga rupiah enam sen) dengan selisih turun sebesar Rp. 238.917.458,12 (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah dua belas sen) yang mampu menaikkan peringkat

harga penawaran Terlapor III/PT Passokorang

menjadi lebih rendah dari harga penawaran PT Anugerah Karya Agra Sentosa sebesar Rp. 23.330.336.392,86 (dua puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh enam sen) sehingga menjadikan Terlapor III/PT Passokorang pemenang dalam paket tersebut; ---------------------------------------------------d. Bahwa berdasarkan bukti dokumen penawaran Terlapor III/PT Passokorang (vide I.C33) dan Berita Acara Hasil Pelelangan halaman 266 dari 289

SALINAN (vide I.C39), penawaran Terlapor III/PT Passokorang pada Paket

Kalukku-Salubatu

II

dikoreksi

dari

Rp.

27.398.423.138,98 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah sembilan puluh delapan sen) menjadi Rp. 29.884.824.663,91 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah sembilan puluh satu sen) dengan selisih naik sebesar Rp. 2.486.401.525,- (dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus satu ribu lima ratus

dua

puluh

lima

rupiah)

tetapi

masih

mampu

mempertahankan posisi peringkat harga penawaran Terlapor III/PT Passokorang dengan tidak melampaui harga penawaran PT Nugroho Lestari sebesar Rp. 29.993.504.993,24 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah dua puluh empat sen) sehingga menjadikan Terlapor III/PT Passokorang pemenang dalam paket tersebut; ---------------------e. Bahwa berdasarkan bukti dokumen penawaran Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya (vide I.C7) dan Berita Acara Hasil Pelelangan (vide I.C14), penawaran Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya pada Paket Baras-Karossa dikoreksi dari Rp. 16.607.868.243,95 (enam belas miliar enam ratus tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tiga

rupiah

sembilan

puluh

lima

sen)

menjadi

Rp.

18.272.629.244,66 (delapan belas miliar dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah enam puluh enam sen) dengan selisih naik sebesar Rp. 1.664.761.000,- (satu miliar enam ratus enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) tetapi masih mampu mempertahankan posisi peringkat harga penawaran Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya dengan tidak melampaui harga penawaran PT Anugerah Karya Agra Sentosa sebesar Rp. 18.392.734.770,30 (delapan belas miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh rtus tujuh puluh rupiah tiga puluh sen) sehingga menjadikan Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya pemenang dalam paket tersebut; ----halaman 267 dari 289

SALINAN f. Bahwa berdasarkan bukti dokumen penawaran Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama (vide I.C23) dan Berita Acara Hasil Pelelangan (vide I.C27), penawaran Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama pada Paket Kalukku-Salubatu I dikoreksi dari Rp. 12.760.263.947,00 (dua belas miliar tujuh ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) menjadi Rp. 13.478.107.647,96 (tiga belas miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah sembilan puluh enam sen) dengan selisih naik sebesar Rp. 823.653.154,72 (delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh empat rupiah tujuh puluh dua sen) tetapi masih mampu mempertahankan posisi peringkat harga penawaran Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama dengan tidak melampaui harga penawaran PT Anugerah Karya Agra Sentosa sebesar Rp. 13.861.236.958,78 (tiga belas miliar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah tujuh puluh delapan sen) sehingga menjadikan Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama pemenang dalam paket tersebut; ---------------------------------------------------g. Bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Hasil Pelelangan, pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran pada paket Lingkar Bandara Tampa Padang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2011 selanjutnya koreksi aritmatik disampaikan kepada peserta tender pada tanggal 3 Januari 2012 (vide I.C134); ------------------------------------------------------------------h. Bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Hasil Pelelangan, pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran pada paket Kalukku-Salubatu I, Kalukku-Salubatu II dan Baras-Karossa dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2012 selanjutnya koreksi aritmatik disampaikan kepada peserta tender pada tanggal 21 Februari 2012 (vide I.C14, I.C27, I.C39); ---------------------------i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan,

penyusunan

Daftar Kuantitas Harga dibuat melalui aplikasi Excel yang bisa melakukan perkalian antara volume dengan harga satuan dan penjumlahan hasil perkalian volume dengan harga satuan


SALINAN dengan menggunakan formulasi (vide B7, B13, B16, B17, B21, B22, B38, B47, B48, B49, B51, B53, B54); ------------------------j. Bahwa berdasarkan bukti Dokumen Penawaran pada paket Lingkar Bandara Tampa Padang, Terlapor III/PT Passokorang memasukkan angka secara manual pada total sub bagian Pekerjaan Perkerasan Berbutir dengan kata lain penjumlahan tidak menggunakan formulasi (vide I.C126); -----------------------k. Bahwa berdasarkan bukti Dokumen Penawaran pada paket Kalukku-Salubatu I, Terlapor III/PT Passokorang memasukkan angka secara manual pada total sub bagian Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Perkerasan Berbutir, dan Pekerjaan Perkerasan Aspal dengan kata lain penjumlahan tidak menggunakan formulasi (vide I.C33); -------------------------------------------------------------l. Bahwa berdasarkan bukti Dokumen Penawaran dan Softcopy Dokumen Penawaran pada paket Baras-Karossa, Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya memasukkan angka secara manual pada total sub bagian Pekerjaan Drainase, Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan, Pekerjaan Perkerasan Berbutir, Pekerjaan Perkerasan Aspal, dan Pekerjaan Struktur dengan kata lain penjumlahan tidak menggunakan formulasi (vide I.C7, I.C167); ----------------------------------------m. Bahwa berdasarkan bukti Dokumen Penawaran pada paket Kalukku-Salubatu I, Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama memasukkan angka secara manual pada total sub bagian Pekerjaan Drainase, Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Perkerasan Berbutir, dan Pekerjaan Perkerasan Aspal dengan kata lain penjumlahan tidak menggunakan formulasi (vide I.C23); --------n. Bahwa dapat disimpulkan kesalahan penjumlahan pada total sub bagian Pekerjaan Perkerasan Berbutir yang dilakukan oleh Terlapor III/PT Passokorang pada Paket Lingkar Bandara Tampapadang dimaksudkan untuk menurunkan nilai penawaran setelah koreksi aritmatik karena adanya penawaran PT Anugerah Karya Agra Sentosa yang nilainya lebih rendah dari Terlapor III/PT Passokorang sebelum proses koreksi aritmatik; o. Bahwa dapat disimpulkan kesalahan penjumlahan pada total sub bagian Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Perkerasan Berbutir, dan Pekerjaan Perkerasan Aspal yang dilakukan oleh Terlapor halaman 269 dari 289

SALINAN III/PT

Passokorang

pada

Paket

Kalukku-Salubatu

II

dimaksudkan untuk menaikkan nilai penawaran setelah koreksi aritmatik dilakukan karena penawaran yang nilainya lebih rendah dari Terlapor III/PT Passokorang ternyata diajukan oleh Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera, Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT Putra Jaya, dan Terlapor IX/PT Latanindo

Graha

Persada

yang

merupakan

perusahaan

pendamping Terlapor III/PT Passokorang dan dinyatakan gugur pada tahap evaluasi sebelum koreksi aritmatik dilakukan; -------p. Bahwa dapat disimpulkan koreksi aritmatik terhadap penawaran Terlapor III/PT Passokorang dilakukan dengan tidak melampaui harga penawaran PT Nugroho Lestari yang bukan merupakan perusahaan pendamping Terlapor III/PT Passokorang dan lulus pada tahap evaluasi; ----------------------------------------------------q. Bahwa dapat disimpulkan kesalahan penjumlahan pada total sub bagian Pekerjaan Drainase, Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan, Pekerjaan Perkerasan Berbutir, Pekerjaan Perkerasan Aspal, dan Pekerjaan Struktur yang dilakukan oleh Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya pada Paket Baras-Karossa dimaksudkan untuk menaikkan nilai penawaran

setelah

koreksi

aritmatik

dilakukan

karena

penawaran yang nilainya lebih rendah dari Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya ternyata diajukan oleh Terlapor VI/Sabar Jaya Pratama, Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT Putra Jaya dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada yang merupakan perusahaan pendamping Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya dan dinyatakan gugur pada tahap evaluasi sebelum koreksi aritmatik dilakukan; ---------------------r. Bahwa dapat disimpulkan koreksi aritmatik terhadap penawaran Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya dilakukan dengan tidak melampaui harga penawaran PT Nugroho Lestari yang bukan merupakan perusahaan pendamping Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya dan lulus pada tahap evaluasi; --------------------------s. Bahwa dapat disimpulkan kesalahan penjumlahan pada total sub bagian Pekerjaan Drainase, Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Perkerasan Berbutir, dan Pekerjaan Perkerasan Aspal yang dilakukan oleh Terlapor VI/Sabar Jaya Pratama pada Paket halaman 270 dari 289

SALINAN Kalukku-Salubatu I dimaksudkan untuk menaikkan nilai penawaran

setelah

koreksi

aritmatik

dilakukan

karena

penawaran yang nilainya lebih rendah dari Terlapor VI/Sabar Jaya Pratama ternyata diajukan oleh Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya, VII/PT Bukit Bahari Indah, Terlapor VIII/PT Putra Jaya dan Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada yang merupakan perusahaan pendamping Terlapor VI/Sabar Jaya Pratama dan dinyatakan gugur pada tahap evaluasi sebelum koreksi aritmatik dilakukan;-------------------------------------------t. Bahwa dapat disimpulkan koreksi aritmatik terhadap penawaran Terlapor VI/Sabar Jaya Pratama dilakukan dengan tidak melampaui harga penawaran PT Anugerah Karya Agra Sentosa yang bukan merupakan perusahaan pendamping Terlapor VI/Sabar Jaya Pratama dan lulus pada tahap evaluasi; ------------u. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan penurunan harga penawaran Terlapor III/PT Passokorang akibat koreksi aritmatik ditujukan untuk memfasilitasi

Terlapor III/PT Passokorang

sebagai pemenang tender pada Paket Lingkar Bandara Tampa Padang; -------------------------------------------------------------------v. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan kenaikan harga penawaran Terlapor III/PT Passokorang akibat koreksi aritmatik ditujukan untuk memfasilitasi

Terlapor III/PT Passokorang

sebagai pemenang tender pada Paket Kalukku-Salubatu II; ------w. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan kenaikan harga penawaran Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya akibat koreksi aritmatik ditujukan untuk memfasilitasi Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya sebagai pemenang tender pada Paket Baras-Karossa; ----------------------------------------------------------x. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan kenaikan harga penawaran Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama akibat koreksi aritmatik ditujukan untuk memfasilitasi Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama sebagai pemenang tender pada Paket KalukkuSalubatu I; ---------------------------------------------------------------5.2.2.2 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/ Pokja Pengadaan Wilayah II menyatakan Bahwa terhadap tuduhan yang pada intinya menyatakan adanya hasil koreksi aritmatik akibat kesalahan hitung dimana Terlapor I/Pokja halaman 271 dari 289

SALINAN Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/ Pokja Pengadaan Wilayah II telah mengabaikannya dengan tidak dilakukan klarifikasi adalah tidak berdasar hukum dan patut ditolak berdasarkan fakta-fakta hukum berikut : ---------------------------------------------------------------a. Bahwa berdasarkan ketentuan BAB III. E angka 30.2 dan 30.3 Lampiran

Permen

PU

Nomor

7/PRT/M/

2011

dapat

disimpulkan bahwa Koreksi Aritmatik wajib dilakukan terhadap kesalahan perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan. Hasil Koreksi Aritmatik dapat mengubah nilai penawaran sehingga merubah urutan peringkat peserta (vide Bukti T.I & T.II - 4); ---------------------------------------------------b. Bahwa klarifikasi dilakukan hanya terhadap pekerjaan utama yang penawarannya dibawah spesifikasi atau tidak menawar sama sekali, bukan terhadap nilai hasil koreksi aritmatik; --------c. Bahwa sesuai ketentuan angka 30 BAB III, Buku 01A Permen PU Nomor 7/PRT/M/ 2011, tidak ada ketentuan hasil korekasi aritmatik wajib dilakukan klarifikasi kepada peserta lelang; -----d. Bahwa ketentuan B. 1. f. Lampiran III Perpres 54/2010 tidak mengatur mengenai adanya kewajiban klarifikasi terhadap hasil koreksi aritmatik (vide Bukti T.I & T.II - 2); -----------------------e. Bahwa Ahli Sdr. Roni dan Sdr. Agus Rianto dari BPKP dalam forum persidangan tanggal 27 Maret 2014 di bawah sumpah menyatakan, pada intinya bahwa terhadap hasil koreksi aritmatik tidak perlu diklarifikasi dan bahwa tidak harus/wajib diinformasikan; ---------------------------------------------------------f. Bahwa Ahli Sdr. Roni dan Sdr. Agus Rianto dari BPKP menyatakan, pada intinya tidak ada nilai patokan/range ataupun nilai rata-rata prosentase deviasi hasil koreksi aritmatik; ---------g. Bahwa Ahli Sdr. Roni dan Sdr. Agus Rianto dari BPKP tidak dapat menyimpulkan nilai patokan/range ataupun nilai rata-rata karena tidak konstan; ---------------------------------------------------h. Bahwa Ahli Sdr. Harry Purwantara M.Eng.Sc. dalam forum persidangan tanggal 17 April 2014 di bawah sumpah menyatakan, Koreksi Aritmatik wajib dilakukan dan Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/ Pokja Pengadaan Wilayah II berwenang melakukan koreksi aritmatik, apabila


SALINAN terdapat perbedaan volumen di dokumen penawaran, maka disesuaikan dengan dokumen pemilihan; i. Bahwa

Hasil koreksi aritmatik dapat merubah harga dan

peringkat peserta lelang sebelum evaluasidan tidak ada ketentuan yang mengatur kewajiban untuk mengklarifikasi hasil nilai koreksi aritmatik; -------------------------------------------------j. Bahwa pada persidangan tanggal 10 April 2014 dengan agenda pemeriksaan Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/ Pokja Pengadaan Wilayah II, Ketua Majelis Komisi meminta dan men-challenge Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/ Pokja Pengadaan Wilayah II untuk menyerahkan bahan/hasil koreksi aritmatik terhadap paketpaket objek perkara a quo, kemudian pada forum persidangan tanggal 25 April 2014 dengan agenda pemeriksaan Terlapor IV/PT

Aphasko

Utamajaya

dimana

Tim

Investigator

memperlihatkan/menayangkan dokumen penawaran Terlapor IV/PT Aphasko Utamaja dan senyatanya memang terjadi salah hitung antara volume dan harga satuan ------------------------------k. Bahwa kesalahan hitung pada Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya merupakan salah satu contoh sebab terjadinya perubahan nilai hasil koreksi aritmatik, ini membuktikan Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/ Pokja Pengadaan Wilayah II telah benar dalam melakukan koreksi aritmatik ------------------------------------------------------------------l. Bahwa perbuatan hukum Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/ Pokja Pengadaan Wilayah II yang tidak melakukan klarifikasi terhadap nilai hasil koreksi aritmatik kepada peserta lelang telah benar dan sesuai hukum; -------------m. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan berdasarkan bukti T.I & T.II - 2 dan T.I & T.II - 4 serta keterangan Ahli dari BPKP juga Ahli Sdr. Harry Purwantara M.Eng.Sc., tuduhan adanya pengabaian atau kelalaian Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/ Pokja Pengadaan Wilayah II terkait klarifikasi

nilai

terbantahkan

hasil

dan

koreksi

gugur

aritmatik

demi

hukum

tidak serta

terbukti, patut

dikesampingkan ----------------------------------------------------------


SALINAN n. Bahwa Terlapor Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/ Pokja Pengadaan Wilayah II telah mengajukan bukti-bukti berupa bahan/hasil koreksi aritmatik dalam forum persidangan tanggal 25 April 2014. Dimana pada bukti-bukti tersebut terdapat beberapa bagian yang diberi tanda (highlight), tanda-tanda tersebut adalah bagian-bagian dimana terdapat perbedaan/kesalahan pada dokumen penawaran. Terhadap perbedaan/kesalahan

itulah

Terlapor

I/Pokja

Pengadaan

Wilayah I dan Terlapor II/ Pokja Pengadaan Wilayah II melakukan koreksi aritmatik; -----------------------------------------5.2.2.3 Bahwa

dalam

Kesimpulannya,

Terlapor

III/PT

Passokorang

menyatakan dalil laporan tentang Koreksi Aritmatika, ternyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Koreksi Aritmatika tidak lain

adalah

pembetulan,

perbaikan

atau

pemeriksaan

atas

perhitungan komponen harga yang ditawarkan. -------------------------a. Bahwa sebagai pembanding koreksi adalah komponen harga perkiraan sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh PPK. Sehingga jikalaupun ada koreksi atas perhitungan antara dokumen penawaran dengan dokumen pemilihan/lelang, namun tidaklah serta merta membuktikan adanya persekongkolan horizontal diantara Para Terlapor; -------------------------------------------------5.2.2.4 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya menyatakan Koreksi Aritmatika dilakukan sebelum evaluasi, Koreksi Aritmatika tidaklah menentukan menang tidaknya peserta lelang; --------------------------------------------------------------------------a. Bahwa terungkap dan terbukti tidak ada hubungan antara koreksi aritmatika dengan dugaan pelanggaran

Pasal 22

Undang-Undang

mengenai

Nomor

5

Tahun

1999

persekongkolan horizontal; --------------------------------------------b. Bahwa Koreksi Aritmatika semata-mata hanyalah pembetulan atas perhitungan antara dokumen penawaran dengan dokumen lelang, namun tidaklah serta merta membuktikan adanya persekongkolan horizontal diantara Para Terlapor; ----------------c. Bahwa keterangan Ahli Investigator Sdr. Agus dan Sdr. Ronny dari BPKP menyatakan, Koreksi Aritmatik semata-mata hanyalah suatu pemeriksaan secara matematik soal apakah harga penawaran telah sesuai dengan pemilik pekerjaan; --------halaman 274 dari 289

SALINAN d. Bahwa keterangan Ahli Investigator Sdr. Agus dan Sdr. Ronny dari BPKP menyatakan, Koreksi Aritmatik tidak wajib jika dokumen penawaran sudah sesuai dengan apa yang diinginkan pemilik pekerjaan dalam dokumen penawaran; --------------------e. Bahwa Koreksi Aritmatik dilakukan sebelum evaluasi dan tidak wajib dilakukan klarifikasi terhadap hasil Koreksi Aritmatik; ---5.2.2.5 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor V/PT Usaha Subur Sejahtera menyatakan keterangan Ahli dari Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/ Pokja Pengadaan Wilayah II Sdr. Hary Purwantara dihadapan Sidang Majelis Komisi tanggal 17 April 2014 yaitu Koreksi Aritmatik wajib dilakukan terhadap kesalahan perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan; --------------a. Bahwa Ahli dari Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/ Pokja Pengadaan Wilayah II Sdr. Hary Purwantara menyatakan, Koreksi Aritmatik bukanlah penentu menang atau tidaknya peserta lelang, karena dilakukan sebelum proses evaluasi Harga, Koreksi Aritmatik merupakan pembetulan atas perhitungan antara dokumen penawaran dengan dokumen lelang, namun tidaklah serta merta membuktikan adanya persekongkolan; ---------------------------------------------------------b. Bahwa keterangan Ahli Sdr. Agus Riyanto dan Sdr. Rony Medison dari BPKP dihadapan Sidang Majelis Komisi pada tanggal 27 Maret 2014 menyatakan, Proses Koreksi Aritmatik wajib dilakukan oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan); -----------c. Bahwa

Koreksi

Aritmatik

semata-mata

hanyalah

suatu

pemeriksaan secara matematik soal apakah harga penawaran telah sesuai dengan pemilik pekerjaan; ------------------------------d. Bahwa Koreksi Aritmatik tidak wajib jika dokumen penawaran sudah sesuai dengan apa yang diinginkan pemilik pekerjaan dalam dokumen penawaran;-------------------------------------------e. Bahwa

Koreksi Aritmatik dilakukan sebelum evaluasi dan

tidak wajib dilakukan klarifikasi terhadap hasil Koreksi Aritmatik; ----------------------------------------------------------------f. Bahwa keterangan tersebut di atas sesuai dengan keterangan Ahli Sdr. Hary Purwantara dihadapan Sidang Majelis Komisi tanggal 17 April 2014 yang menyatakan, hasil Koreksi


SALINAN Aritmatik dapat merubah harga dan peringkat Harga Penawaran dan tidak ada batasan hasil terkoreksi, dapat naik atau turun; ---g. Bahwa hasil Koreksi Aritmatik tidak wajib diklarifikasi, kecuali ada penyimpangan pokok dan penting, perubahan dalam Koreksi Aritmatik lazim ada; -----------------------------------------h. Bahwa Koreksi Aritmatik berpedoman pada Permen PU Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan dan Jasa Konsultasi; ---------------------------------------i. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut di atas, maka dalil Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran angka 1) halaman 51 tentang persekongkolan vertikal terkait dengan Hasil Koreksi Aritmatik yang tidak dilakukan klarifikasi adalah terbantahkan dan wajib dikesampingkan; ---------------------------5.2.2.6 Bahwa dalam Tanggapan LDP, Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama tidak memberikan tanggapan terkait dengan koreksi aritmatika; ------5.2.2.7 Bahwa dalam Tanggapan LDP, Terlapor VII/PT Bukit Bahari Indah tidak memberikan tanggapan terkait dengan koreksi aritmatika; ------5.2.2.8 Bahwa dalam Tanggapan LDP, Terlapor VIII/PT Putra Jaya tidak memberikan tanggapan terkait dengan koreksi aritmatika; -------------5.2.2.9 Bahwa dalam Tanggapan LDP, Terlapor IX/PT Latanindo Graha Persada tidak memberikan tanggapan terkait dengan koreksi aritmatika; ---------------------------------------------------------------------5.2.2.10 Bahwa dalam Tanggapan LDP, Terlapor X/PT Duta Indah Pratama Mamuju tidak memberikan tanggapan terkait dengan koreksi aritmatika; ---------------------------------------------------------------------5.2.2.11 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, telah terjadi penggunaan perhitungan secara manual yang dilakukan para Terlapor untuk membuka peluang bagi Terlapor I/Pokja Pengadaan Wilayah I dan Terlapor II/ Pokja Pengadaan Wilayah II untuk menaikkan atau menurunkan koreksi aritmatik; ---------------------------------------------5.2.2.12 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, penurunan harga penawaran Terlapor III/PT Passokorang akibat koreksi aritmatik ditujukan untuk memfasilitasi Terlapor III/PT Passokorang sebagai pemenang tender pada Paket Lingkar Bandara Tampa Padang dengan cara melakukan koreksi

aritmatik

yang

menurunkan

selisih

sebesar

Rp.

238.917.458,12 (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah dua belas sen) halaman 276 dari 289

SALINAN yang mampu menaikkan peringkat harga penawaran Terlapor III/PT. Passokorang menjadi lebih rendah dari harga penawaran PT. Anugerah Karya Agra Sentosa sebesar Rp. 23.330.336.392,86 (dua puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh enam sen), sebagaimana diuraikan pada angka 5.2.2.1 huruf c Tentang Hukum diatas (vide I.C7, I.C14); ----------------------------------------------------5.2.2.13 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, kenaikan harga penawaran Terlapor III/PT Passokorang akibat koreksi aritmatik sebesar Rp. 2.486.401.525,- (dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) ditujukan untuk menaikkan harga penawaran Terlapor III/PT Passokorang pada Paket Kalukku-Salubatu II dan masih mampu mempertahankan posisi peringkat harga penawaran Terlapor III/PT Passokorang sekaligus menjadi pemenang tender dengan tidak melampaui harga penawaran PT Nugroho Lestari sebesar Rp. 29.993.504.993,24 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah dua puluh empat sen) ), sebagaimana diuraikan pada angka 5.2.2.1 huruf d Tentang Hukum diatas (vide I.C33, I.C.39); ------------------------------5.2.2.14 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, kenaikan harga penawaran Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya akibat koreksi aritmatik sebesar Rp. 1.664.761.000,- (satu miliar enam ratus enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) ditujukan untuk menaikkan harga penawaran Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya pada Paket Baras-Karossa dan masih mampu mempertahankan posisi peringkat harga penawaran Terlapor IV/PT Aphasko Utamajaya sekaligus menjadi pemenang tender dengan tidak melampaui harga penawaran PT Anugerah Karya Agra Sentosa sebesar Rp. 18.392.734.770,30 (delapan belas miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah tiga puluh sen), sebagaimana diuraikan pada angka 5.2.2.1 huruf e Tentang Hukum diatas (vide I.C7, I.C.14); ------------------------------------------------5.2.2.15 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, kenaikan harga penawaran Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama akibat koreksi aritmatik sebesar Rp. 823.653.154,72 (delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh empat rupiah tujuh puluh dua halaman 277 dari 289

SALINAN sen) ditujukan untuk menaikkan harga penawaran Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama pada Paket Kalukku-Salubatu I dan masih mampu mempertahankan posisi peringkat harga penawaran Terlapor VI/PT Sabar Jaya Pratama sekaligus menjadi pemenang tender dengan tidak melampaui harga penawaran PT Anugerah Karya Agra Sentosa sebesar Rp. 13.861.236.958,78 (tiga belas miliar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah tujuh puluh delapan sen), sebagaimana diuraikan pada angka 5.2.2.1 huruf f Tentang Hukum diatas (vide I.C23, I.C27). ----------------------------------------------------; 5.4.2

Tentang Adanya Komunikasi di Luar Prosedur Tender; -------------------5.4.2.1

Bahwa dalam persidangan, Majelis Komisi menemukan fakta sebagai berikut: -------------------------------------------------------------a. Bahwa pada tanggal

29 Februari 2012

Direktur PT.

Passokorang yang bernama Ir. Arifin Arsyad sekaligus sebagai Ketua II BOM mengirimkan Surat No. 036/PS-SMP/II/2012 kepada Ketua BOM Proyek P.24 Tommo Irrigation, yang isi suratnya menyampaikan pergantian Hidayat ST dengan La Ode Ali Kasim ST sebagai Site Manager pada proyek P.24 Tommo Irrigation karena Hidayat ST mendapat tugas baru sebagai General Superintendent pada Paket Pelebaran Jalan KalukkuSalubatu II (vide I.C39); -----------------------------------------------b. Terlapor III/PT. Passokorang sudah memutuskan untuk melakukan penempatan personilnya yaitu Hidayat ST sebagai General Superintendent pada Paket Kalukku-Salubatu II berdasarkan Surat Nomor 036/PS-SMP/II/2012 tanggal 29 Februari 2012 padahal proses tender masih berjalan; -------------c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide B.24), serta fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil Pelelangan (vide I.C39) surat informasi persekongkolan terkait penempatan personil Terlapor III/PT. Passokorang pada Paket Kalukku-Salubatu II hanya ditujukan kepada Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II dengan ditembuskan ke ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar; -------------------------------------------------d. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil Pelelangan (vide I.C39) Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II mengundang PT Widya Satria dalam proses klarifikasi padahal halaman 278 dari 289

SALINAN PT Widya Satria telah dinyatakan gugur pada tahap evaluasi teknis;---------------------------------------------------------------------e. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan (vide I.B.2.33) yang diperiksa dalam persidangan, Berita Acara Pemeriksaan (vide B51) serta fakta dan alat bukti Berita Acara Hasil Pelelangan

(vide

I.C39)

Terlapor

III/PT.

Passokorang

membatalkan surat Nomor 036/PS-SMP/II/2012; -----------------f. Bahwa dapat disimpulkan Terlapor II/Pokja Pengadaan Wilayah II telah menginformasikan adanya Surat dugaan persekongkolan yang disampaikan oleh PT Widya Satria kepada Terlapor III/PT Passokorang;-------------------------------------------------------------g. Bahwa dapat disimpulkan pula penempatan staf Sdr. Hidayat melalui

Surat Nomor 036/PS-SMP/II/2012 padahal saat itu

tender berjalan oleh Terlapor III/PT Passokorang menunjukkan bahwa Terlapor III ini sudah yakin memenangkan paket Kalukku-Salubatu II dengan bantuan proses evaluasi yang dilakukan oleh Terlapor II/ Pokja Pengadaan Wilayah II; -------5.4.2.2

Bahwa Majelis Komisi berpendapat, tindakan Terlapor III/PT. Passokorang melakukan penempatan personil Sdr. Hidayat pada paket Kalukku-Salubatu II yang masih dalam proses tender dan tindakan

Terlapor

II/Pokja

Pengadaan

Wilayah

II

yang

menginformasikan adanya surat dugaan persekongkolan oleh PT Widya Satria kepada Terlapor III/PT Passokorang yang berakibat pada pembatalan Surat Nomor 036/PS-SMP/II/2012 menunjukkan adanya komunikasi dan kerjasama

antara Terlapor II/Pokja

Pengadaan dengan Terlapor III/ PT Passokorang; ---------------------5.4.2.3

Wilayah II dan Terlapor III/PT Passokorang sebelum tender dan di luar prosedur tender untuk memenangkan Terlapor III/PT Passokorang sebagai pemenang tender -----------------------------------.

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999; --------------------------6.1 Menimbang bahwa Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: -----“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan

pemenang

tender

sehingga

dapat

mengakibatkan

terjadinya

persaingan usaha tidak sehat” ----------------------------------------------------------------


SALINAN 6.2

Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: ------------------------------------------

6.3 Unsur Pelaku Usaha; -----------------------------------------------------------------------------6.3.1

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; ----------

6.3.2

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Hukum butir 2.1. sampai dengan 2.10 di atas; -----------------------------------------------

6.3.3

Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi; ------------------------

6.4 Unsur Bersekongkol; -----------------------------------------------------------------------------6.4.1

Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 22”) adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; ------------

6.4.2

Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: ---------------------------------------------------------------------------a. kerjasama antara dua pihak atau lebih; --------------------------------b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; -----------------------c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; -------------d. menciptakan persaingan semu; ------------------------------------------e. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; ----f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; ---g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum; ----------------


SALINAN 6.4.3

Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 4, Majelis Komisi memperoleh fakta sebagaimana berikut: ------------------------------------------------------------6.4.3.1

Bahwa telah terjadi komunikasi dan kerjasama baik secara terangterangan maupun diam-diam yang dilakukan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dibuktikan dengan adanya keterkaitan hubungan keluarga dan hubungan kerja antara pemegang saham dan komisaris, kesamaan pemegang saham antara perusahaan dan kepemilikan saham pada Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dalam mengikuti tender a quo sebagaimana diuraikan dalam butir 4.3.1. diatas; -----------------------

6.4.3.2

Bahwa penyusunan dokumen penawaran para Terlapor dilakukan oleh pihak yang sama yang dibuktikan dengan adanya kesamaan format metode pelaksanaan dan informasi softcopy dokumen penawaran sebagaimana diuraikan dalam butir 4..2.2 dan 4.3.3.; ----

6.4.3.3

Bahwa telah terjadi pengaturan dan penentuan pemenang tender yang dilakukan para Terlapor dengan cara menggunakan pihak lain sebagai perusahaan pendamping untuk memenangkan perusahaan tertentu melalui aritmatika penawaran dan penggunaan personil Terlapor X sebagaimana diuraikan dalam butir 4.3.3 dan 5.2.2.; -----

6.4.4

Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 5, Majelis Komisi memperoleh fakta: 6.4.4.1 Bahwa tindakan Terlapor I dan Terlapor II yang tidak transparan terkait jadwal pelaksanaan tender yang tidak lengkap dimaksudkan untuk memfasilitasi Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI sebagai pemenang pada tender a quo; -------------------------------6.4.4.2 Bahwa tindakan Terlapor I dan Terlapor II dengan menggunakan metode koreksi aritmatika adalah merupakan bentuk memfasilitasi Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI Pratama sebagai pemenang pada tender a quo sebagaimana dalam butir 5.2.2.; ------6.4.4.3 Bahwa tindakan Terlapor II yang menginformasikan adanya surat dugaan persekongkolan kepada Terlapor III merupakan bentuk komunikasi dan kerjasama antara Terlapor II dan Terlapor III untuk memenangkan Terlapor III sebagai pemenang tender dalam perkara a quo. ----------------------------------------------------------------

6.4.5

Bahwa persekongkolan yang dilakukan oleh para Terlapor memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti terjadi unsur persekongkolan dengan cara halaman 281 dari 289

SALINAN menciptakan persaingan semu diantara peserta tender, melakukan tindakan sebagai perusahaan pendamping, penyusunan dokumen penawaran oleh pihak yang sama berupa adanya kesamaan format metode pelaksanaan dan adanya kesamaan informasi

softcopy dokumen penawaran, adanya

keterkaitan hubungan keluarga antara pemegang saham dan komisaris, kesamaan pemegang saham antara perusahaan dan kepemilikan saham pada perusahaan yang sama mempermudah koordinasi dan kerjasama dalam menentukan pemenang tender serta dengan adanya tindakan memfasilitasi yang dilakukan oleh Panitia dengan cara tidak adanya transparansi terkait jadwal pelaksanaan tender, melakukan komunikasi dengan peserta tender, dan menggunakan metode koreksi aritmatik untuk menentukan pemenang tender; ------------------------------------------------------------------------------------6.4.6

Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol terpenuhi; -------------------------

6.5 Unsur Pihak Lain; ---------------------------------------------------------------------------------6.5.1

Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah: ----------------------------------------------------------------------------“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”

6.5.2

Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah para pihak secara horizontal yang merupakan pelaku usaha sebagai peserta tender, maupun pihak lain secara horizontal dan pihak lain secara vertikal yaitu penyelenggara tender yang merupakan subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender; ------------------------------------------------------------------

6.5.3

Bahwa yang menjadi pihak lain secara horizontal adalah perusahaan yang mengikuti tender tetapi tidak memenangkan paket pekerjaan dan perusahaan yang tidak mengikuti tender tetapi terlibat dalam kerjasama dalam mengatur pemenang pada paket Paket Kalukku-Salubatu II, Paket Baras-Karossa, Paket Kalukku-Salubatu I, Paket Topoyo-Barakang, dan Paket Lingkar Bandara Tampa Padang, yaitu Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X; ------------------------------------------------------------------------------

6.5.4

Bahwa yang menjadi pihak lain secara vertikal di Paket Lingkar Bandara Tampa Padang adalah Terlapor I (Pokja Pengadaan Wilayah I) sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Hukum butir 2.1; ---------------------------------

6.5.5

Bahwa yang menjadi pihak lain secara vertikal di Paket Kalukku-Salubatu II, Paket Baras-Karossa, Paket Kalukku-Salubatu I, dan Paket Topoyo-


SALINAN Barakang adalah Terlapor II sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Hukum butir 2.2;-----------------------------------------------------------------------6.5.6

Bahwa dengan demikian unsur pihak lain terpenuhi; ----------------------------

6.6 Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender;-----------------------------------6.6.1

Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: -------------------------------------------------------------“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyarataan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.”

6.6.2

Bahwa penentuan pemenang tender dilakukan dengan cara Terlapor I dan Terlapor II memfasilitasi kerjasama antar perusahaan dalam mengikuti proses

tender,

tidak

transparan

dalam

melakukan

proses

tender,

memfasilitasi hasil koreksi aritmatik yang signifikan, dan melakukan upaya pengaturan pemenang tender pada proses evaluasi serta Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X dalam menciptakan persaingan semu diantara peserta tender dengan cara melakukan tindakan sebagai perusahaan pendamping, penyusunan dokumen penawaran oleh pihak yang sama berupa adanya kesamaan format metode pelaksanaan dan adanya kesamaan informasi softcopy dokumen penawaran, adanya keterkaitan hubungan keluarga antara pemegang saham dan komisaris, kesamaan pemegang saham antara perusahaan dan kepemilikan saham pada perusahaan

yang sama

mempermudah koordinasi dan kerjasama dalam menentukan pemenang tender; ----------------------------------------------------------------------------------- . 6.6.3

Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan menentukan pemenang tender terpenuhi sebagaimana diuraikan dalam Analisis Persekongkolan Horizontal dan Analisis Persekongkolan vertikal sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 4 dan butir 5; -------------------------------------------------

6.6.4

Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender terpenuhi; -----------------------------------------------------------------------

6.7 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; --------------------6.7.1

Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah; ----------------------------------------------------------------------


SALINAN “persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -------------6.7.2

Bahwa tindakan Tindakan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, dan Terlapor IX dalam menciptakan persaingan semu diantara peserta tender, melakukan tindakan sebagai perusahaan pendamping, penyusunan dokumen penawaran oleh pihak yang sama berupa adanya kesamaan format metode pelaksanaan dan adanya kesamaan informasi softcopy dokumen penawaran, adanya keterkaitan hubungan keluarga antara pemegang saham dan komisaris, kesamaan pemegang saham antara perusahaan dan kepemilikan saham pada perusahaan yang sama mempermudah koordinasi dan kerjasama dalam menentukan pemenang tender merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha; -----------------------------------------------------------------------

6.7.3

Bahwa Tindakan Terlapor I dan Terlapor II yang memfasilitasi terjadinya persekongkolah horizontal oleh Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, dan Terlapor X merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha; -------------------------------------

6.7.4

Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat terpenuhi; ---------------------------------------------------------

7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -------------------------------Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----------------------------------------------------------------------------------------7.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terlapor sebagai berikut; -----------------------------------------------------------------------------------7.1.1

Bahwa

Majelis

Komisi

menilai

pemimpin

atau

penggagas

dari

persekongkolan tender adalah Terlapor III (Paket Lingkar Bandara Tampapadang dan Paket Kalukku-Salubatu II), Terlapor IV, Terlapor V (Paket Topoyo Barakang), dan Terlapor VI (Paket Kalukku-Salubatu I); ----7.1.2

Bahwa Majelis Komisi menilai beberapa Terlapor tidak kooperatif selama proses Sidang Majelis Komisi dengan tidak menyerahkan Kesimpulan Sidang Majelis Komisi yaitu Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X; ---------------------------------------------------------

7.1.3

Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor yaitu: Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V yang telah bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan; ---------------------------------------------------------------------------halaman 284 dari 289

SALINAN 8. Tentang Rekomendasi -------------------------------------------------------------------------------Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------------8.1. Bahwa Majelis Komisi memahami bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam Perpres 54/2010, dimana dalam proses penentuan pemenang termasuik dalam perkara a quo, terdapat kewenangan Panitia untuk menentukan pemenang dengan melakukan koreksi aritmatik; -------------------------------------------------------8.2. Bahwa fakta persidangan menunjukkan bahwa koreksi aritmatika ini merupakan cara penilaian yang dapat disalahgunakan jika metode dan dasar perhitungan tidak sama, yang membuka peluang bagi Panitia untuk menaikkan dan/atau menurunkan nilai harga penawaran tidak secara objektif; ------------------------------------------------8.3. Bahwa ketidakobjektifan ini dapat berakibat, salah satunya adalah dugaan mark up diatas harga penawaran yang kompetitif yang berpotensi menyebabkan kerugian negara; --------------------------------------------------------------------------------------------8.4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan ditemukan adanya dugaan mark up pada Paket Tender Kalukku-Salubatu II sebesar Rp. 2.486.401.525,- (dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), Paket Tender Baras Karossa sebesar Rp. 1.664.761.000,- (satu miliar enam ratus enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah), Paket Kalukku-Salubatu I sebesar Rp. 823.653.154,72 (delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh empat rupiah tujuh puluh dua sen); -----------------------------------------------------------------------------------------------8.5. Bahwa total dugaan mark up yang dilakukan pada 3 (tiga) paket tender tersebut adalah adalah sebesar Rp. 4.974.815.679, 72 (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan tujuh puluh dua sen); ---------------------------------------------------------------------------8.6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti dugaan kerugian negara dimaksud dalam perkara a quo.-------------------------------------------------------

9. Tentang Perhitungan Denda; -----------------------------------------------------------------------Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: ---------------------------------------------------------9.1

Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ----------------------------------------------------------------------------------------------halaman 285 dari 289

SALINAN 9.2

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.0000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); -------

9.3

Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 47”) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya; ------------------------------------------------------------------------

9.4

Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar, dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut; --------------------------------------------------------------------

9.5

Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, proporsi harga penawaran tender yang diperhitungkan menjadi besaran nilai dasar adalah sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari harga penawaran pemenang tender; --------------------------------------------

9.6

Bahwa dalam menentukan proporsi harga penawaran tender yang diperhitungkan menjadi besaran nilai dasar, Majelis Komisi mempertimbangkan berbagai macam faktor, yaitu skala perusahaan, aset dan omset perusahaan, jenis pelanggaran, cakupan wilayah geografis pelanggaran, dan telah atau belum dilaksanakannya pelanggaran tersebut, serta ROK (Risk, Overhead dan Keuntungan) (disesuaikan) yang diperoleh pemenang tender yang menjadi Terlapor dalam perkara a quo; -------

9.7

Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha; ------------------

9.8

Bahwa berdasarkan cakupan wilayah geografis pelanggaran, pelanggaran terjadi di Sulawesi Barat; ------------------------------------------------------------------------------------

9.9

Bahwa berdasarkan pertimbangan telah atau belum dilaksanakannya pelanggaran tersebut, maka pelanggaran tersebut telah terjadi atau telah terlaksana; ------------------

9.10 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga penawaran masing-masing pemenang tender dan dikalikan 100% (seratus persen) bagi pemenang tender, 30% bagi perserta tender dalam perkara a quo; -----------------------9.11 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengenakan tambahan denda karena hal-hal yang memberatkan dengan perhitungan nilai dasar akan ditambah sampai dengan 100% (seratus persen); ---------------------------------------------


SALINAN 9.12 Bahwa untuk Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI yang merupakan penggagas pelanggaran, Majelis Komisi mengenakan tambahan denda masingmasing sebesar 100% (seratus persen); -------------------------------------------------------9.13 Bahwa untuk Terlapor VII, Terlapor VIII, dan Terlapor IX yang merupakan perusahaan pendamping, Majelis Komisi mengenakan tambahan denda masingmasing sebesar 10% (sepuluh persen); --------------------------------------------------------9.14 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat menambahkan dan/atau mengurangi denda karena hal-hal yang meringankan; ---------------------------9.14.1 Bahwa untuk Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan, Majelis Komisi mengurangi denda masing-masing sebesar 5% (lima persen); -----------------------------------------9.14.2 Bahwa untuk Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X tidak bersikap kooperatif, Majelis Komisi menambahkan denda masing-masing sebesar 5% (lima persen); ------------------------------------------

10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; ---------------------------------------------------------Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----------------------------------------------------------------------------------------------------2. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp 10.108.000.000,00 (Sepuluh Milyar Seratur Delapan Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 3. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp 4.234.575.000,00 (Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); --------------------------------------------halaman 287 dari 289

SALINAN 4. Menghukum Terlapor V, membayar denda sebesar Rp 3.680.300.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -------------------------------------------------------------------------5. Menghukum Terlapor VI, membayar denda sebesar Rp 3.438.900.000,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ----------------------------------------------------------------------6. Menghukum Terlapor VII, membayar denda sebesar Rp 3.296.475.000,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); --------------------------------------------7. Menghukum Terlapor VIII, membayar denda sebesar Rp 2.128.650.000,00 (Dua Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ----------------------------------------------------------------------8. Menghukum Terlapor IX, membayar denda sebesar Rp 2.932.500.000,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -------------------------------------------------------------------------9. Menghukum Terlapor X, membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); --------------------------10. Memerintahkan Terlapor

bahwa setelah melakukan pembayaran denda, maka

salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU. -----halaman 288 dari 289

SALINAN

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. M. Nawir Messi,M.Sc. sebagai Ketua Majelis Komisi; Saidah Sakwan,M.A. dan Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi; dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. M Nawir Messi, M.Sc. sebagai Ketua Majelis Komisi; Saidah Sakwan M.A. sebagai Anggota Majelis Komisi, dan Dr. Sukarmi, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Komisi Pengganti, dengan dibantu oleh Rumondang Nainggolan, S.H. dan Luqman Nurdhiansyah, S.H., masing-masing sebagai Panitera. Ketua Majelis Komisi, (Ttd.) Ir. M Nawir Messi, M.Sc. Anggota Majelis Komisi,

Anggota Majelis Komisi,

(Ttd.)

( Ttd.)

Saidah Sakwan, M.A.

Dr. Syarkawi Rauf, S.E.,M.E. Panitera,

(Ttd.)

(Ttd.)

Rumondang Nainggolan, S.H.

Luqman Nurdhiansyah, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya, SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Direktur Persidangan,

A. Junaidi, S.H., M.H., LL.M., M.Kn.


2013

Recommend Documents