2013

POKJA PENGADAAN BAHAN MAKANAN NARAPIDANA DAN TAHANAN ULP KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA MUARA BELITI Jalan Lintas Sumatera Km.19 Muara Beliti Kab. Musi Rawas

BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN / KEGIATAN (AANWIJZING) Nomor : 09/POKJA ULP LP-Narkotika/XII/2013 Pada hari ini Jum’at tanggal Tiga belas Bulan Desember tahun Dua ribu tiga belas ( 13-12-2013 ) Pokja Pengadaan Bahan Makanan Narapidana dan Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti Tahun Anggaran 2014, telah mengadakan Rapat Penjelasan Pekerjaan / Kegiatan (Aanwijzing) yang dibuka oleh Ketua Pokja pada jam 10.00 WIB dan dihadiri oleh Sekretaris dan Anggota Pokja ULP. Adapun pokok-pokok penjelasan dan pembahasan yang disampaikan oleh Ketua Panitia / Pokja ULP, Kepala Satuan Kerja beserta Pejabat Pembuat Komitmen adalah sebagai berikut: A. Penjelasan Umum 1. Pekerjaan yang dilelangkan adalah: Unit Kerja : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Satuan Kerja : Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti Paket : Pengadaan Bahan Makanan Narapidana dan Tahanan Sumber Dana / Tahun Anggaran : APBN Tahun Anggaran 2014 Nilai HPS : Rp. 700.000.488,- (Tujuh Ratus Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) 2. Dasar-dasar Pelelangan Penyedia Jasa: 1). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, jo Nomor 70 tahun 2012, tentang Pengadaan Barang/Jasa, beserta Perka LKPP No. 15 Tahun 2012, tentang SBD Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. 2). Dokumen Lelang 3. Metode Pemilihan Penyedia Jasa : Pelelangan Umum dengan cara Pasca Kualifikasi (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) : 1). Peminat harus menyampaikan formulir isian kualifikasi jasa pemborongan yang telah diisi dan data administrasi perusahaan yang dilengkapi data pendukung yang terdiri dari: a. Surat Pernyataan Minat untuk Mengikuti Pelelangan b. Formulir isian kualifikasi yang terdiri dari : 1. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak 2. Tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan 3. Tidak pernah dihukum 4. Data Administrasi 5. Ijin Usaha 6. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan 7. Pengurus Perusahaan 8. Data Keuangan Perusahaan 9. Data Personalia 10. Data Peralatan

11. Data Pengalaman Perusahaan 12. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan 13. Dukungan Bank minimal 10% dari HPS 14. Kebenaran Data yang disampaikan dan kesanggupan dikenakan sanksi administrasi, perdata, pidana sesuai ketentuan peraturan perunadang-undangan yang berlaku. c. Data Administrasi dan Data Pendukung yang harus disampaikan: 1. Foto copy SITU yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang dan masih berlaku 2. Foto copy SIUP yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang dan masih berlaku 3. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahannya 4. Foto copy NPWP yang masih berlaku 5. Foto copy TDP yang masih berlaku 6. Pengukuhan PKP yang masih berlaku 7. Memiliki pengalaman sejenis sebagai pemasok bahan makanan minimal 4 tahun, kecuali perusahaan baru 8. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu SPT PPH/PPN Tahun 2012, Laporan Bulanan PPH/PPN bulan September, Oktober, November Tahun 2013 9. Surat Keterangan tidak sedang berperkara Pidana dan Perdata dari Pengadilan Negeri 10. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam 2) Persyaratan Kualifikasi Penyedia Jasa: a. Memiliki SIUP b. Memiliki SITU c. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani Kontrak d. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/ atau tidak sedang menjalani sanksi pidana e. Dalam hal penyedia jasa akan melaksanakan kemitraan, wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi/ kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan f. Telah melunasi kewajiban pajak tahun 2009 (SPT/ PPH) serta memiliki laporan bulanan PPH Pasal 25 atau Pasal 21 / Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu g. Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman menyediakan jasa pelaksanaan konstruksi baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/ jasa yang baru berdiri kurang 3 (tiga) tahun dalam bidang dan sub bidang yang sama dengan pekerjaan yang dilelangkan. h. Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam disuatu instansi j. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil k. Termasuk dalam penyedia jasa yang sesuai dengan nilai paket pekerjaan yang dilelangkan l. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan m. Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimiliki

4.

Proses Pemilihan Penyedia Jasa Peserta yang dapat mengikuti Pelelangan Sederhana adalah seluruh Penyedia Jasa yang telah mendaftarkan Perusahaannya (melalui internet dan panitia), menandatangani Pakta Integritas dan telah mengambil/mendownload Dokumen Lelang dan Dokumen Pasca Kualifikasi pada paket yang diminati.

5.

Jadwal Pelaksanaan Lelang : Dapat dilihat pada website LPSE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI : www.lpse.kemenkumham.go.id

B. Penjelasan Dokumen Pengadaan Panitia tidak menjelaskan kembali ketentuan – ketentuan dalam Dokumen Pengadaan, tetapi hanya menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta. C. Metode Evaluasi 1. Metoda Evaluasi dengan menggunakan sistem gugur dengan urutan proses sebagai berikut: 1. Koreksi aritmatik adalah dengan melakukan koreksi terhadap kesalahan kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen lelang. 2. Harga Satuan yang ditulis dalam daftar kuantitas dan harga tidak dikoreksi 3. Mata pembayaran yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan mata pembayaran yang lain, dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong 4. Apabila terdapat perbedaan antara harga satuan pada daftar kuantitas dan harga dengan harga satuan pada analisa harga satuan yang bersangkutan maka yang mengikat adalah harga satuan pada daftar kuantitas dan harga 5. Hasil koreksi aritmatik pada daftar kuantitas dan harga digunakan untuk menyusun rangking penawaran untuk selanjutnya dilakukan evaluasi administrasi. Harga penawaran setelah dikoreksi aritmatik yang nilai di atas pagu anggaran tidak dievaluasi. 2. Evaluasi Administrasi 1). Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran. 2). Evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat adminstrasi, unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam dokumen lelang 3). Evaluasi administrasi menghasilkan kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi. 3. Evaluasi Teknis: 1). Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat/ lulus administrasi 2). Faktor-faktor yang dievaluasi pada tahap ini sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen lelang, meliputi: a. Jadwal waktu pelaksanaan d. Spesifikasi teknis/Brosur dan Gambar

3). Hasil evaluasi teknis adalah memenuhi syarat teknis (lulus) atau tidak memenuhi syarat teknis (gugur) 4. Evaluasi Harga/ Kewajaran Harga: Evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus/ memenuhi persyaratan adminstrasi dan teknis 5. Evaluasi Kualifikasi: Evaluasi Kualifikasi dilakukan terhadap 3 (tiga) penawaran terendah yang lolos Evaluasi Administrasi, Teknis dan harga responsive. Terhadap Penyedia Jasa yang akan diusulkan sebagai Calon Pemenang dan Pemenang Cadangan dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam berkas kualifikasi dengan memperlihatkan aslinya kepada Panitia. Bila diperlukan akan dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait. Terhadap hal-hal yang tidak diklarifikasi, bukan berarti hal-hal tersebut sudah sesuai dengan dokumen lelang 6. Hal-hal yang Menggugurkan Penawaran: 1). Evaluasi administrasi: 1. Surat penawaran tidak ditanda tangani oleh yang berhak menandatanganinya 2. Masa berlakunya surat penawaran kurang dari waktu yang ditetapkan dalam dokumen lelang 3. Masa pelaksanaan dan pemeliharaan tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen lelang 4. Surat Penawaran tidak bertanggal 5. Tidak bermaterai cukup dan tidak bertanggal pada materai 6. Ternyata tidak benar keabsahan dari Dokumen/ sebagian Dokumen yang dilampirkan dalam syarat-syarat administrasi 7. Surat Jaminan Penawaran tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan 8. Isi Surat Penawaran tidak sesuai dengan dokumen lelang 2)

Evaluasi Teknis: 1. Tidak dipenuhinya persyaratan teknis dalam spesifikasi 2. Menyimpang dari kriteria yang ditentukan dalam Persyaratan Teknis, seperti jadwal pelaksanaan, dan spesifikasi brosur/gambar barang. 3. Merubah substansi barang yang ditawarkan

3).

Evaluasi Harga 1. Adanya penawaran yang bersyarat yang bertentangan dengan ketentuan Dokumen Lelang 2. Harga di atas HPS 3. Adanya unsur-unsur yang mempengaruhi substansi/ lingkup/ kualitas barang sehingga mempengaruhi substansi/ kualitas barang yang ditawarkan.

4).

Evaluasi Kualifikasi: 1. Tidak dipenuhinya persyaratan yang diminta dalam dokumen pasca kualifikasi 2. Ternyata tidak benar keabsahan dari Dokumen/ keterangan yang disampaikan dalam Dokumen Pasca Kualifikasi 3. Tidak memenuhi batas ambang lulus Q (nilai total kualifikasi < 65).

5).

Pengumuman pemenang dan Sanggahan/ Sanggahan banding ; 1. Sanggahan disampaikan kepada Panitia Pengadaan / Pokja ULP.

2. Hal hal yang dapat disanggah, hanya yang berkenaan dengan kriteria sanggahan. 3. Lama masa sanggah, Sanggahan yang tidak memenuhi kritetia sanggah akan di tindak lanjuti sebagai pengaduan. D. Penjelasan Dokumen Pengadaan Dokumen Pengadaan terdiri dari: Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII Bab VIII Bab IX ADDENDUM

: : : : : : : : :

Instruksi kepada Peserta Lelang Data Lelang Bentuk-bentuk Surat yang diperlukan dalam Dokumen Lelang Syarat-syarat Umum Kontrak Syarat-syarat Khusus Kontrak Spesifikasi Teknis Gambar-gambar/brosur Daftar Kuantitas, Harga Satuan barang dan Jadwal Pelaksanaan, Bentuk-bentuk Jaminan.

Yang isinya antara lain secara garis besar dijelaskan sebagai berikut : Bab I : Instruksi Kepada Peserta Lelang 1) Informasi kepada Peserta Lelang untuk menyiapkan penawaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh ULP. Informasi tersebut berkaitan dengan penyusunan, penyampaian, pembukaan, evaluasi penawaran dan penunjukan penyedia jasa.

Bab II

:

Bab III

:

Bab IV

:

Bab V

:

Bab VI

:

Bab VII

:

Bab VIII

:

Bab IX

:

2) Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak oleh penyedia jasa, termasuk hak, kewajiban, dan resiko dimuat dalam syaratsyarat umum kontrak. Apabila terjadi perbedaan penafsiran/ pengaturan pada Dokumen Lelang, Penyedia Jasa harus mempelajari dengan seksama untuk menghindari pertentangan pengertian. Data Lelang (Cukup jelas) Bentuk-bentuk surat yang diperlukan dalam dokumen lelang (Cukup jelas) Syarat-syarat Umum Kontrak (Cukup jelas) Syarat-syarat Khusus Kontrak (Cukup jelas) Spesifikasi Teknis/gambar dan brosur (Cukup jelas) Jadwal pelaksanaan, daftar kuantitas dan harga dan daftar harga satuan barang (Cukup jelas) Gambar-gambar/brosur (Cukup jelas) Bentuk-bentuk Jaminan (Cukup jelas)