2013 TANGGAL : 11 Februari 2013 PEDOMAN DESA MANDIRI PANGAN BAB I PENDAHULUAN

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 15/Permentan/OT.140/2/2013 TANGGAL : 11 Februari 2013

PEDOMAN DESA MANDIRI PANGAN BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyelenggaraan ketahanan pangan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata dan tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan masyarakat, berdasarkan kedaulatan dan kemandirian pangan. Kemandirian Pangan pada intinya adalah pemenuhan pangan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinnya secara efisien dan kearifan lokal. Upaya perwujudan kemandirian dilakukan secara bertahap melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah, serta mampu untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pemberdayaan dilakukan terhadap masyarakat miskin dan rawan pangan di pedesaan. Strategi yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin dilakukan melalui jalur ganda/twin track strategy, yaitu: (1) membangun ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan; dan (2) memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin di daerah rawan pangan melalui pemberdayaan dan pemberian bantuan langsung. Sejak tahun 2006 Badan Ketahanan Pangan melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat miskin dengan menerapkan kedua strategi tersebut melalui Kegiatan Desa Mandiri Pangan (Desa Mandiri Pangan). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam pengembangan usaha produktif berbasis sumber daya lokal, peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan daya beli dan akses pangan rumah tangga, untuk dapat memenuhi kecukupan gizi rumah tangga. Apabila pelaksanaan ini dilaksanakan secara meluas, maka kegiatan Desa Mandiri Pangan akan berdampak terhadap penurunan tingkat kerawanan pangan dan gizi masyarakat miskin di pedesaan. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan Millenium Development Goals (MDGs), yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan dan kelaparan di dunia sampai setengahnya di tahun 2015. Sampai dengan 2012 kegiatan Desa Mandiri Pangan telah dilaksanakan di 33 (tiga puluh tiga) provinsi, 410 (empat ratus sepuluh) kabupaten/kota pada 3.280 (tiga ribu dua ratus delapan puluh) desa. Pada tahun 2013 tidak lagi dialokasikan desa baru, sehingga total jumlah desa yang dibina tidak mengalami penambahan. Jumlah Desa Mandiri Pangan secara rinci dapat dilihat pada Format 7.

Comment [U1]:

Comment [U2]:

Comment [U3]:

B. Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman Desa Mandiri Pangan terdiri dari: (1) Pendahuluan; (2) Konsep Umum Desa Mandiri Pangan; (3) Pelaksanaan Kegiatan; (4) Organisasi dan Tata Kerja; (5) Pembiayaan; (6) Pemantauan dan Evaluasi, Pengendalian dan Pengawasan, serta Pelaporan; (7) Penutup. Ruang lingkup kegiatan Desa Mapan terdiri dari Desa Mandiri Pangan Reguler dan Kawasan Mandiri Pangan. Pelaksanaan Kegiatan Desa Mandiri Pangan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap selama 4 (empat) tahun: Tahap Persiapan (tahun I) berfokus pada penyiapan database, penguatan kelembagaan masyarakat dan layanan modal, Tahap Penumbuhan (tahun II) berfokus pada pengembangan usaha kelompok, Tahap Pengembangan (tahun III) berfokus pada peningkatan sarana prasarana, dan Tahap Kemandirian (tahun IV) berfokus pada peningkatan kesehatan dan gizi. Sedangkan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahap semalan 5 (lima) tahun: Tahap Persiapan (tahun I) berfokus pada kapasitas individu dan kelembagaan ekonomi, Tahap Penumbuhan (tahun II) berfokus pada penumbuhan usaha-usaha kelompok, Tahap Pengembangan (tahun III) berfokus pada pengembangan sarana dan prasarana, Tahap Kemandirian (tahun IV) berfokus pada peningkatan status gizi dan kesehatan, dan Strategi Keberlanjutan Kegiatan (tahun V) berfokus pada pemantapan kelembagaan dan ekonomi kawasan. C. Pengertian 1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. 2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Wilayah adalah suatu bagian dari permukaan bumi yang teritorialnya ditentukan atas dasar pengertian, batasan dan perwatakan geografis seperti wilayah aliran sungai, wilayah hutan, wilayah pantai, wilayah negara yang secara geografis ditentukan oleh suatu batasan geografis tertentu. 4. Kawasan adalah suatu wilayah yang teritorialnya didasarkan pada pengertian dan batasan fungsional tertentu. 2

5. Mandiri Pangan adalah upaya pemenuhan kebutuhan pangan yang dapat dicukupi oleh kemampuan sumberdaya yang dimiliki, dilihat dari bekerjanya subsistem ketersediaan, subsistem distribusi dan subsistem konsumsi pangan. 6. Desa Mandiri Pangan adalah desa/kelurahan yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan. 7. Kawasan Mandiri Pangan adalah kawasan yang dibangun dengan melibatkan keterwakilan masyarakat yang berasal dari kampungkampung terpilih (3 s.d 5 kampung/desa), untuk menegakkan masyarakat miskin/rawan pangan menjadi kaum mandiri. 8. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat atau mereka yang kurang beruntung dalam perolehan sumberdaya pembangunan didorong untuk mandiri dan mengembangkan kehidupan sendiri. 9. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. 10. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. 11. Desa rawan pangan adalah kondisi suatu daerah yang tingkat ketersediaan, akses, dan/atau keamanan pangan sebagian masyarakat dan rumah tangganya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan atau desa dengan jumlah Kepala Keluarga Miskin > 30% (tiga puluh persen). 12. Kemandirian adalah sikap kesadaran/kemampuan untuk mengembalikan keadaan ke normal setelah terjadinya suatu tekanan, gejolak, atau bencana. 13. Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. 14. Kelompok afinitas adalah kelompok yang tumbuh atas dasar ikatan kebersamaan dan kecocokan antar anggota yang mempunyai kesamaan visi dan misi dengan memperhatikan sosial budaya setempat. 15. Kaum adalah golongan orang yang bekerja, sepaham, sepakat.

3

16. Cluster adalah konsentrasi geografis berbagai kegiatan usaha di kawasan tertentu yang satu sama lain saling melengkapi (komplementer), saling bergantung, dan saling bekerja sama dalam melakukan aktivitas bisnis. 17. Kelompok usaha adalah keanggotaan kelompok yang diikat dengan rasa kesatuan dan kebersamaan oleh jaringan persahabatan, dan memungkinkan mereka mampu untuk melaksanakan kegiatankegiatan tertentu secara bersama-sama. 18. Data Dasar Rumah Tangga (DDRT) adalah kegiatan pendataan lengkap (Sensus) rumah tangga untuk memperoleh gambaran karakteristik rumah tangga yang berada di dalamnya. 19. Rumah Tangga Miskin (RTM) adalah rumah tangga sasaran yang ditetapkan melalui survei DDRT dengan 13 (tiga belas) indikator kemiskinan: tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan, konsumsi pangan, konsumsi non pangan, modal (lahan, tabungan, hewan ternak), sarana transportasi, perabotan rumah tangga, luas tempat tinggal, kondisi tempat tinggal, sumber air minum, sumber penerangan, asupan gizi, dan porsi pangan antar anggota rumah tangga. 20. Lembaga Keuangan Desa (LKD) adalah lembaga yang ditumbuhkan oleh kelompok, yang beranggotakan sub-sub kelompok afinitas untuk mengelola keuangan sebagai modal usaha produktif pedesaan. 21. Lembaga Keuangan Kawasan adalah lembaga yang ditumbuhkan oleh kelompok masyarakat dalam suatu kawasan, yang bertugas untuk mengelola keuangan bersama sebagai modal usaha produktif. 22. Tim Pangan Desa (TPD) adalah lembaga yang ditumbuhkan oleh masyarakat yang terdiri dari perwakilan aparat desa, tokoh masyarakat, penggerak PKK, perwakilan kelompok rumahtangga miskin yang berfungsi sebagai penggerak pembangunan ketahanan pangan di pedesaan. 23. Forum Komunikasi Kawasan (FKK) adalah lembaga yang ditumbuhkan oleh masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat/adat, tokoh agama, perwakilan aparat desa/kelurahan, penggerak PKK, kader kesehatan, penyuluh/koordinator pendampingan tingkat kecamatan yang berfungsi sebagai penggerak pembangunan ketahanan pangan di kawasan. 24. Rencana Usaha Kelompok (RUK) adalah rincian usulan kegiatan kelompok yang berisi komponen bahan/material atau konstruksi yang disusun melalui musyawarah kelompok, yang nantinya dipakai sebagai dasar pencairan dan pembelanjaan dana bantuan sosial. 25. Dana Belanja Bantuan Sosial (Bansos) adalah penyaluran atau transfer uang kepada kelompok/masyarakat pertanian yang mengalami risiko sosial keterbatasan modal sehingga mampu mengakses pada lembaga permodalan secara mandiri.

4

26. Pemberdayaan sosial adalah upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan kelompok sasaran meliputi penguatan modal usaha, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kemampuan sumber daya manusia sehingga secara mandiri mampu mengembangkan diri dan dalam melakukan usahanya secara berkelanjutan. 27. Dana Dekonsentrasi (Dekon) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 28. Dana Tugas Pembantuan (TP) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

BAB II KONSEP UMUM DESA MANDIRI PANGAN

A. Rancangan Kegiatan Kegiatan Desa Mandiri Pangan merupakan salah satu upaya penanggulangan kemiskinan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, (1) penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat dan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat; dan (2) program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Tujuan kegiatan Desa Mandiri Pangan memberdayakan masyarakat miskin/rawan pangan menjadi kaum mandiri untuk mengurangi kemiskinan dan mewujudkan ketahanan pangan dan gizi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan (4 tahun), meliputi Tahap Persiapan, Penumbuhan, Pengembangan, dan Kemandirian. B. Pendekatan Pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Pangan, melalui: (1) pemberdayaan masyarakat miskin, (2) penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah desa, (3) pengembangan sistem ketahanan pangan, dan (4) peningkatan koordinasi lintas sektor untuk mendukung pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pedesaan.

5

Proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui: (1) pelatihan; (2) pendampingan; dan (3) peningkatan akses untuk pengembangan kerja sama partisipasi inklusif, peningkatan kapasitas individu dan kelembagaan masyarakat, perubahan sosial dan ekonomi yang lebih baik, serta serta peningkatan ketahanan pangan. Pemberdayaan ditujukan untuk rumahtangga sasaran (rumahtangga miskin khususnya) dan kelembagaan masyarakat di pedesaan. Melalui upaya ini diharapkan terjadi perubahan dinamika masyarakat dalam perencanaan dan berkelompok untuk menanggulangi kerawanan pangan di desanya yang difasilitasi oleh pendamping, lembaga layanan modal dan lembaga layanan masyarakat secara berkesinambungan dalam rangka. penguatan modal dan sosial. Fasilitasi pemerintah melalui pendampingan dan bantuan sosial (bansos), diharapkan mampu mengoptimalkan input: sumber daya alam, sumber daya manusia, dana, teknologi, dan kearifan lokal untuk menggerakan sistem ketahanan pangan, dari aspek (1) subsistem ketersediaan pangan dalam peningkatan produksi dan cadangan pangan masyarakat; (2) subsistem distribusi yang menjamin kemudahan akses fisik, peningkatan daya beli, serta menjamin stabilisasi pasokan; dan (3) subsistem konsumsi untuk peningkatan kualitas pangan dan pengembangan diversifikasi pangan. Bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat dikelola oleh LKD yang berfungsi sebagai layanan modal; lembaga layanan kesehatan/posyandu bersama kader gizi dan PKK mampu menggerakkan masyarakat dalam merubah mind set atau pola pikir tentang pentingnya ketahanan pangan tingkat rumah tangga. Upaya perwujudan ketahanan pangan perlu didukung oleh berfungsinya sistem ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan, keterjangkauan atau distribusi, dan konsumsi pangan serta koordinasi program lintas sektor dan subsektor untuk pembangunan sarana prasarana pedesaan. Indikator output yang diharapkan, antara lain: (1) terbentuknya kelompokkelompok afinitas yang mengembangkan usaha produktif; (2) terbentuknya LKD; dan (3) tersalurnya dana bantuan sosial untuk menambah permodalan usaha produktif. Diharapkan upaya ini akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan daya beli, gerakan tabungan masyarakat, peningkatan ketahanan pangan rumah tangga, perubahan pola pikir masyarakat tentang pentingnya pangan, serta peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat. Kerangka pikir kegiatan Desa Mandiri Pangan dapat dilihat pada Gambar 1.

6

Identifikasi permasalahan dan pemetaan potensi

Penguatan kelembagaan tingkat desa/kawasan dengan: Pemberdayaan masyarakat (community base development) melalui pelatihan, pendampingan, dan peningkatan akses untuk peningkatan keterampilan dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan ekonomi dan lingkungan sosial budaya. Output

PENGUATAN SISTEM KETAHANAN PANGAN -

Input SDM SDA Dana Teknologi Kearifan Lokal

Ketersediaan Peningkatan Produksi dan ketersediaan pangan

Keterjangkauan/ Distribusi - Cadangan pangan - Akses fisik dan daya beli

Konsumsi - kualitas pangan - diversisifikasi pangan

1.Terbentuknya kelompok usaha 2.Terbentuknya lembaga keuangan 3. Tersalurnya bansos untuk usaha produktif

Outcome

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Integrasi lintas sektor Kementan-Kemenkes-Kemen PU-Kemen Koperasi&UKM

1.Meningkatnya usaha produktif. 2. Meningkatnya permodalan 3. Meningkatnya cadangan pangan dan diversifikasi pangan

Benefit 1. Meningkatnya pendapatan, daya beli dan akses pangan 2. Berkembangnya modal usaha

Impact Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Gizi Masyarakat

Gambar 1. Kerangka Pikir Kegiatan Desa Mandiri Pangan

C. Strategi 1. Strategi pencapaian tujuan: a. mengembangkan kerja sama dan partisipasi inklusif; b. memberikan pelatihan kepada kelompok usaha; c. mendorong terbentuknya kelembagaan layanan permodalan; d. memberikan pemahaman ketahanan pangan;

kepada

masyarakat

tentang

sistem

e. melakukan konsolidasi, integrasi, dan sinkronisasi kepada instansi terkait, baik pusat, provinsi, kabupaten/kota. 2. Strategi keberlanjutan program: a. pemerintah Daerah melanjutkan pembinaan terhadap desa yang sudah selesai tahap kemandirian, melalui: 1) memelihara keberlanjutan pengembangan dan perluasan manfaat Desa Mandiri Pangan; 7

2) menerbitkan regulasi melalui peraturan Gubernur dan Bupati/Walikota agar desa tersebut dibina untuk mengembangkan usaha; 3) penyediaan alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi maupun kabupaten/kota; b. menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga permodalan dalam rangka memperkuat usaha dan meningkatkan skala ekonomi; c. lembaga keuangan menjadi lembaga formal sebagai layanan modal dan investasi tingkat desa; d. TPD menjadi koordinator pembangunan ketahanan pangan desa. D. Tahapan Pengembangan Pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Pangan tahun 2013 dilanjutkan sesuai dengan capaian tahapan masing-masing desa pelaksanaan kegiatan sampai tahap kemandirian. Fokus kegiatan pada Tahap Penumbuhan (tahun kedua) diarahkan untuk pengembangan usaha kelompok, melalui: (1) pelatihan dan pendampingan untuk peningkatan ketrampilan masyarakat dan penguatan kelembagaan masyarakat; (2) penumbuhan usaha melalui peningkatan teknologi pengolahan, penyimpanan, dan pemasaran; (3) pengembangan sistem ketahanan pangan melalui pembangunan sarana cadangan pangan; (4) koordinasi lintas sektor dan subsektor untuk dukungan sarana prasarana pedesaan. Tahap Pengembangan (tahun ketiga) diarahkan untuk pengembangan akses permodalan; (2) pengembangan skala usaha dan jejaring pemasaran; (3) pengembangan sistem ketahanan pangan melalui percepatan diversifikasi dan pemanfaatan sumberdaya pangan lokal; (4) peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan melalui koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam wadah Tim Asistensi dan Advokasi Provinsi dan Tim Koordinator Teknis Kabupaten/Kota. Tahap Kemandirian (tahun keempat) diarahkan untuk peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui: (1) pelatihan dan pendampingan untuk peningkatan layanan kesehatan dan gizi; (2) pengembangan sistem ketahanan pangan melalui diversifikasi, akses, dan jaringan pemasaran; (3) pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pedesaan; (4) peningkatan layanan dan gizi masyarakat melalui koordinasi untuk sinkronisasi dan integrasi program dengan Dinas Kesehatan dalam wadah Tim Asistensi dan Advokasi Provinsi dan Tim Koordinator Teknis Kabupaten/Kota. E. Penajaman Konsepsi Desa Mandiri Pangan Pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Pangan tahun 2006 s.d 2011 memiliki karakteristik yang berbeda-beda antar wilayah. Berdasarkan hasil evaluasi awal tahun 2011 terhadap kegiatan Desa Mandiri Pangan, diketahui bahwa hasil pelaksanaan kegiatan di wilayah Papua-Papua Barat, wilayah perbatasan, dan wilayah kepulauan menunjukkan perkembangan yang 8

kurang efektif jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Permasalahan yang mendasar di wilayah kawasan diantaranya: (1) tingginya angka kemiskinan; (2) masih menonjolnya masalah kesehatan yang dicirikan dengan tingginya angka underweight pada balita, (3) terbatasnya akses pangan masyarakat yang dipengaruhi oleh relatif rendahnya kemampuan SDM, rendahnya daya beli, rendahnya dukungan sarana prasarana: transportasi, akses terhadap air bersih dan kesehatan, serta (4) terbatasnya sarana informasi dan kemampuan berusaha. Sedangkan permasalahan spesifik yang timbul di kawasan Papua-Papua Barat, perbatasan, dan kepulauan diantaranya: (1) karakteristik sosial budaya di Papua-Papua Barat berbeda dengan wilayah lainnya, diantaranya kelembagaan adat lebih diterima masyarakat, dibandingkan dengan kelembagaan formal yang ada di kampung; (2) keterisolasian wilayah perbatasan antar negara, yang disebabkan oleh keterbatasan akses dan sarana prasarana; (3) rendahnya aksesibilitas kecukupan pangan masyarakat wilayah kepulauan, yang disebabkan oleh keterbatasan sarana prasarana, pengaruh perubahan cuaca dan iklim, ketertinggalan akses informasi dan komunikasi; (4) potensi sumber daya lokal belum dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan kawasan sesuai dengan karakter ekologinya. Permasalahan tersebut diantaranya teridentifikasi dari hasil kajian yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Pusat Studi Pembangunan Pertanian Institut Pertanian Bogor (PSP-IPB, 2012). Hasil kajian merekomendasikan perlunya model pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah/kawasan yang terintegrasi di wilayah Papua-Papua Barat, wilayah kepulauan, dan wilayah perbatasan. Implementasi hasil kajian ditindaklanjuti melalui pengembangan Kawasan Mandiri Pangan tahun 2013 di Papua Papua Barat, kepulauan dan perbatasan. Rancangan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan di Papua-Papua Barat, kepulauan, dan perbatasan dilaksanakan selama 5 (lima) tahap (5 tahun), meliputi Tahap Persiapan, Penumbuhan, Pengembangan, Kemandirian, dan Strategi Keberlanjutan Kegiatan. Dalam tiga tahap pertama, pembinaan dan pendampingan dilaksanakan utamanya melalui kegiatan APBN, dua tahun terakhir diharapkan peran pemerintah daerah akan lebih dominan. Berdasarkan disain ini diharapkan akan lebih terjamin keberlanjuran pengembangan dan manfaat dari implementasi kegiatan ini. Pelaksanaan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dilakukan dengan pendekatan wilayah kecamatan, melalui (1) identifikasi permasalahan dan pemetaan potensi sumberdaya, (2) pemberdayaan masyarakat, (3) penguatan kelembagaan untuk mendukung sistem ketahanan pangan di kawasan, dan (4) koordinasi untuk sinkronisasi dan integrasi program lintas sektor dan sub sektor. Identifikasi permasalahan dan potensi dilakukan dengan pendekatan ekologi untuk melihat potensi sumberdaya lokal, karakteristik wilayah dan karakteristik masyarakat adat, agar dapat dilakukan pendekatan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai hasil pemetaan potensi wilayah kawasan. Pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk 9

peningkatan kapasitas individu, masyarakat dan penguatan kelembagaan melalui pelatihan, pendampingan, dan peningkatan akses untuk peningkatan keterampilan, perubahan pola pikir, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan sosial budaya. Pendampingan masyarakat juga diarahkan untuk penguatan forum komunikasi kawasan, lembaga keuangan, serta penguatan sistem ketahanan pangan kawasan. Penguatan sistem ketahanan pangan dilakukan untuk menjamin peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, peningkatan cadangan pangan, akses fisik, daya beli masyarakat, kualitas pangan, dan diversifikasi pangan.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Pangan tahun 2013 terdiri dari 2 (dua) model, yaitu Desa Mandiri Pangan Reguler dan Kawasan Mandiri Pangan (Papua-Papua Barat, kepulauan, dan perbatasan). Pada tahun anggaran 2013, dengan adanya penyesuaian perencanaan kegiatan pada kegiatan Desa Mandiri Pangan, maka untuk Desa Mandiri Pangan Reguler dilakukan moratorium penambahan desa baru, sehingga kegiatan difokuskan pada pembinaan desa-desa lama (desa tahun 2009 s.d. 2012). Sedangkan alokasi desa baru dimasukkan pada kegiatan Kawasan Mandiri Pangan Papua-Papua Barat (24 kawasan), kepulauan (24 kawasan), dan perbatasan (73 kawasan). A. DESA MANDIRI PANGAN REGULER 1. Sasaran Sasaran kegiatan Desa Mandiri Pangan adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) di desa rawan pangan pada 1.516 (seribu lima ratus enam belas) desa, 410 (empat ratus sepuluh) kabupaten/kota, 33 (tiga puluh tiga) provinsi, yang terdiri dari: 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) desa exit strategy, 466 (empat ratus enam puluh enam) desa tahap kemandirian, 262 (dua ratus enam puluh dua) desa tahap pengembangan, dan 429 (empat ratus dua puluh sembilan) desa tahap penumbuhan. 2. Indikator Keberhasilan Indikator keberhasilan Desa Mandiri Pangan Reguler pada Tahap Penumbuhan sampai Kemandirian, sebagai berikut: 1) Output a) terselenggaranya pelatihan dan pendampingan, serta koordinasi lintas sektor; b) terbentuknya cadangan pangan masyarakat; c) terbentuknya lembaga layanan kesehatan dan gizi masyarakat pedesaan. 10

2) Outcome a) perubahan pola pikir masyarakat, peningkatan ketrampilan dan aksesibiltas pangan; b) meningkatnya usaha kelompok, teknologi pengolahan, penyimpanan, dan pemasaran; c) meningkatnya sarana dan prasarana pedesaan; d) meningkatnya layanan kesehatan dan gizi masyarakat pedesaan; e) meningkatnya cadangan pangan masyarakat pedesaan. 3) Benefit a) meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat; b) berkembangnya modal usaha kelompok. 4) Impact Terwujudnya ketahanan pangan dan gizi masyarakat. 3. Pelaksanaan Kegiatan Desa Mandiri Pangan Pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Pangan Reguler disesuaikan dengan capaian tahapan masing-masing desa, dengan rincian kegiatan dan output, serta jadwal palang seperti pada Tabel 1 dan Tabel 2. Tabel 1. Kegiatan dan Output Per Tahapan Kegiatan Desa Mandiri Pangan. Tahapan PENUMBUHAN Fokus: Pengembangan usaha kelompok

Kegiatan  pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan perubahan pola pikir masyarakat, aksesibilitas pangan;  penguatan kelembagaan layanan masyarakat, layanan modal, dan  pengembangan usaha melalui peningkatan teknologi pengolahan, penyimpanan, dan pemasaran;  pengembangan sistem ketahanan pangan melalui pembangunan sarana cadangan pangan masyarakat;  koordinasi lintas sektor untuk dukungan sarana dan prasarana pedesaan.

Output  terselenggaranya pelatihan dan pendampingan kepada kelompok afinitas, TPD, LKD, dan pendamping untuk peningkatan akses pangan dan perubahan pola pikir masyarakat;  berfungsinya kelembagaan sosial kemasyarakatan dan layanan permodalan;  terselenggaranya pelatihan teknis pengolahan atau budidaya, pemanfaatan teknologi dan pemasaran;  terselenggaranya koordinasi lintas sektor untuk dukungan sarana prasarana;  meningkatnya skala usaha dan jejaring pemasaran kelompok.

11

Tahapan PENGEMBANGAN Fokus: Peningkatan Sarana Prasarana









KEMANDIRIAN Fokus: Peningkatan kesehatan dan gizi

Kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan keterampilan, akses permodalan, dan perubahan pola pikir masyarakat; pelatihan teknis untuk peningkatan skala usaha dan jejaring pemasaran usaha melalui akses permodalan dan kerja sama; pengembangan sistem ketahanan pangan melalui penumbuhan cadangan pangan dan pemanfaatan sumberdaya pangan; peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan melalui koordinasi lintas sektor.

 pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kemandirian masyarakat, perubahan pola pikir, dan peningkatan kesehatan dan gizi;  pengembangan sistem ketahanan pangan melalui pengembangan diversifikasi, akses, jaringan pemasaran, dan penganekaragaman konsumsi;  pemanfaatan, pemeliharaan sarana dan prasarana pedesaan;  peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat melalui koordinasi lintas sektor;  pemantapan lembaga permodalan, kelompok, dan tim pangan pedesaan.











Output terselenggaranya pelatihan kepada LKD untuk peningkatan akses modal; meningkatnya perubahan pola pikir masyarakat; meningkatnya skala usaha, modal, dan pasar; terselenggaranya koordinasi lintas sektor; terbentuknya sarana prasana (cadangan pangan, akses jalan, listrik, dan informasi,dll).

 terselenggaranya pelatihan kepada kader gizi dan TPD untuk peningkatan kemandirian pangan dan layanan kesehatan dan gizi masyarakat;  meningkatnya perubahan pola pikir masyarakat menuju kemandirian;  LKD menjadi lembaga formal layanan permodalan pedesaan;  TPD menjadi koordinator dan penggerak ketahanan pangan pedesaan;  kelompok afinitas menjadi gabungan kelompok secara spesifik.

12

Tabel 2. Jadwal Palang Kegiatan Desa Mandiri Pangan Tahap Penumbuhan, Tahap Pengembangan, dan Tahap Kemandirian. No

KEGIATAN

1.

Koordinasi dan kerja sama lintas sektor .

TAHAPAN II III IV V

V

V

KETERANGAN  Tim Asistensi dan Advokasi Pusat dan Provinsi;  Tim Koordinator Teknis Kabupaten/Kota.

2.

Pengembangan modal.

3.

Pengembangan jaringan usaha.

4.

Pengembangan sistem ketahanan pangan.

5.

V

V

V

LKD.

V

V

Kelompok dan LKD.

V

V

V

TPD dan Aparat tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Evaluasi partisipatif .

V

V

V

Kelompok afinitas.

6.

Evaluasi dan Monitoring.

V

V

V

Pusat, Provinsi, kabupaten/kota,pendamping.

7.

Laporan Kegiatan.

V

V

V

Provinsi, kabupaten/kota, pendamping, TPD, LKD.

B. KAWASAN MANDIRI PANGAN 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Keberhasilan a. Tujuan 

tujuan umum kegiatan Kawasan Mandiri Pangan: memberdayakan masyarakat miskin/rawan pangan menjadi kaum mandiri;



tujuan khusus kegiatan Kawasan Mandiri Pangan: (1) mengembangkan perekonomian kawasan adat di PapuaPapua Barat; (2) mengembangkan perekonomian kawasan perbatasan antar negara; dan (3) mengembangkan cadangan pangan masyarakat kawasan kepulauan.

b. Sasaran Sasaran kegiatan adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang mempunyai potensi pengembangan komoditas unggulan spesifik lokal dan potensi pengembangan titik tumbuh sebagai pusat ekonomi di 121 (seratus dua puluh satu) kawasan, 60 (enam puluh) kabupaten/kota, 18 (delapan belas) provinsi. c. Indikator Keberhasilan Indikator keberhasilan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan terdiri dari output dan outcome seperti Tabel 3.

13

Tabel 3. Indikator Keberhasilan Kawasan Mandiri Pangan. Indikator

Output

Outcome

Kawasan Mandiri Pangan Papua-Papua Barat Perbatasan Kepulauan  terbentuknya kelompok usaha;  terbentuknya Lembaga Keuangan (LK);  tersalurnya dana bantuan sosial untuk pengembangan pangan lokal, teknologi pengolahan dan pemasaran. Terbentuknya ekonomi Terbentuknya titik Terbentuknya kawasan Papua-Papua Barat tumbuh ekonomi ketersediaan yang berbasis sosial budaya pada kawasan dan cadangan perbatasan antar pangan negara kawasan kepulauan  meningkatnya usaha-usaha produktif masyarakat;  meningkatnya peran LK sebagai lembaga layanan permodalan kawasan;  meningkatnya perekonomian kawasan dan peningkatan nilai tambah dari sumber pangan local;  meningkatnya cadangan pangan masyarakat;  meningkatnya pengembangan diversifikasi pangan yang bersumber dari bahan baku lokal.

2. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan pengambangan kawasan terdiri dari: persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Persiapan Kegiatan Pada tahap persiapan, ditekankan pada bentuk-bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). 1) Pemerintah Pusat. Pemerintah pusat, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian membentuk Tim Asistensi dan Advokasi pusat, yang terdiri dari Kementerian Pertanian (Badan Ketahanan Pangan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat (TNI-AD), dan perguruan tinggi setempat. Tim ini bertugas melakukan koordinasi, merumuskan Grand Strategy, integrasi kegiatan, dan pendanaan antar kementerian atau lembaga dan eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian. 2) Pemerintah Provinsi. Pada level provinsi dibentuk Tim Advokasi Provinsi, yang terdiri dari; Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan 14

Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat (TNI-AD), dan Perguruan tinggi setempat. Tugas Tim Asistensi dan Advokasi Provinsi antara lain: melakukan pendampingan bagi tim teknis di tingkat kabupaten/kota, melakukan pendampingan pendanaan, integrasi dan sharing dana pembangunan di lokasi kawasan, memberikan usulan lokasi kabupaten/kota, dan melakukan replikasi kegiatan. 3) Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada level kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinator Teknis yang terdiri dari: Badan/Dinas/Kantor/unit kerja Ketahanan Pangan dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat (TNI-AD), dan Perguruan tinggi setempat. Tugas dari Tim Koordinator Teknis kabupaten/kota antara lain: melakukan koordinasi dan integrasi pembangunan di lokasi kawasan, replikasi kegiatan, pemilihan lokasi prioritas penyiapan pelaksanaan. b. Perencanaan Kegiatan Perencanaan pengembangan kawasan dilakukan secara berjenjang dari: kawasan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. 1) Perencanaan di Kawasan, dilakukan secara parsitipatif oleh masyarakat bersama FKK, aparat kabupaten/kota, dan dinasdinas terkait. 2) Perencanaan di Kabupaten/Kota, dilakukan dengan melibatkan dinas-dinas terkait di tingkat kabupaten/kota, dengan cara mengintegrasikan program/kegiatan sub sektor dan lintas sektor dengan mengakomodir hasil perencanaan tingkat kawasan dalam mendukung kegiatan pengembangan ketahanan pangan kawasan. Koordinasi pelaksanaan program/kegiatan dilakukan dalam wadah Tim Koordinator Teknis kabupaten/kota, yang diketuai oleh kepala unit kerja ketahanan pangan kabupaten/kota. 3) Perencanaan di Provinsi, dilakukan dengan melibatkan dinasdinas terkait tingkat provinsi, dengan cara mengintegrasikan hasil perencanaan kabupaten/kota dan program/kegiatan pembangunan lintas subsektor dan sektor di provinsi. Koordinasi pelaksanaan program/kegiatan dilakukan dalam wadah Tim Asistensi dan Advokasi Provinsi, yang diketuai oleh Badan/Dinas/unit kerja ketahanan pangan provinsi. 4) Perencanaan di Pusat, dilakukan dengan melibatkan lembaga/kementerian di pusat dengan stake holder terkait, dengan memperhatikan hasil perencanaan tingkat wilayah (kawasan, kabupaten/kota, dan provinsi) untuk mendukung percepatan pengembangan kawasan pangan terpadu. Koordinasi pelaksanaan program/kegiatan dilakukan dalam wadah Tim Asistensi dan Advokasi Pusat, yang diketuai oleh BKP Kementerian Pertanian. 15

c. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan di rencanakan selama 5 tahap (5 tahun) (Tabel 4), meliputi: Tahap Persiapan (tahun I) berfokus peningkatan kapasitas individu dan kelembagaan ekonomi, Tahap Penumbuhan (tahun II) berfokus pada penumbuhan usaha-usaha kelompok, Tahap Pengembangan (tahun III) berfokus pada pengembangan sarana dan prasarana, Tahap Kemandirian (tahun IV) berfokus pada peningkatan status gizi dan kesehatan, dan Strategi Keberlanjutan Kegiatan (tahun V) berfokus pada pemantapan kelembagaan dan ekonomi kawasan. Tabel 4. Tahapan Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan. Tahapan

Kegiatan

Persiapan Fokus: peningkatan kapasitas individu dan kelembagaan ekonomi.

(1)Seleksi Lokasi melalui: Indeks Potensi Kawasan (IPK) untuk menentukan Distrik/Kecamatan dan survey DDRT untuk menentukan kelompok penerima manfaat; (2) Penentuan titik Tumbuh Kawasan; (3) Sosialisasi kegiatan; (4) Penetapan Kawasan; Tim Asistensi dan Advokasi pusat dan provinsi, Tim Koordinator Teknis Kabupaten/Kota, Penetapan Pendamping dan Koordinator Pendamping; (5) Apresiasi Peningkatan Kapasitas pelaksana tingkat kawasan dan pendampingan; (6) Penetapan FKK; (7) Penumbuhan Lembaga Keuangan; (8) Penumbuhan Kelompok; (9) Pelatihan dan Pendampingan; (10) Penyusunan Rencana Pembangunan Wilayah Kawasan untuk pencairan dana bantuan sosial tahap I;

Penumbuhan Fokus: Penumbuhan usaha-usaha kelompok

(1)Pelatihan dan Pendampingan; (2) Penumbuhan Usaha Produktif Kelompok; (3) Penguatan Sistem Ketahanan Pangan; (4) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Integrasi Lintas Sektor; (5) Pencairan Dana Bantuan Sosial tahap II; (6) FGD untuk sinkronisasi dan integrasi program lintas sektor; (7) Pengembangan teknologi pengolahan dan Penyimpanan; (8) Pengembangan keuangan mikro tingkat kawasan.

Pengembangan Fokus: Pengembangan sarana dan prasarana Kemandirian Fokus: Peningkatan status gizi dan kesehatan masyarakat

(1)Pelatihan dan pendampingan; (2) Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan; (3) Pemasaran dan Penguatan Titik Tumbuh Ekonomi; (4) Pencairan dana bantuan sosial tahap III; (5) Dukungan pengembangan sarana prasarana.

Strategi Keberlanjutan Kegiatan

(1) pelatihan teknis dan pendampingan (FKK menjadi koordinator pembangunan ketahanan pangan kawasan); (2) Kelompok usaha membentuk cluster sesuai dengan pengembangan kawasan; (3) LK menjadi lembaga perbankan/investasi tingkat kawasan; (4) Kader pangan bersama FKK berfungsi sebagai lembaga koordinasi pangan tingkat kawasan.

Fokus: pemantapan kelembagaan dan ekonomi kawasan

(1) Pelatihan teknis dan pendampingan; (2) Pengembangan layanan gizi dan kesehatan masyarakat; (3) Lembaga layanan modal menjadi lembaga keuangan formal; (4) Pemantapan Sistem Ketahanan Pangan; (5) Pengembangan pusat ekonomi kawasan; (6)Dukungan pengembangan sarana prasarana.

16

Pelaksanaan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan tahun 2013 baru memasuki tahap persiapan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut: 1. Seleksi Lokasi Seleksi lokasi sasaran dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu seleksi kabupaten/kota pelaksana, seleksi lokasi pengembangan kawasan/kecamatan, dan seleksi desa dan kelompok penerima. a. seleksi Kabupaten/Kota, didasarkan pada hasil peta FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas). b. seleksi Kecamatan, didasarkan pada hasil Indeks Potensi Kawasan (IPK) dan koordinasi, sinkronisasi serta integrasi program lintas sektor terkait. c. seleksi Desa/Kampung dan kelompok penerima, didasarkan pada hasil survei Data Dasar Rumah Tangga (DDRT) untuk kawasan perbatasan dan kawasan kepulauan, dan Indeks Potensi Desa (IPD) untuk kawasan Papua-Papua Barat. Survei DDRT atau IPD digunakan untuk menentukan desa-desa yang terpilih (3 (tiga) s.d 5 (lima) desa) dan sekaligus untuk menentukan kelompok penerima. 2. Penentuan Titik Tumbuh Kawasan Tujuan titik tumbuh kawasan: untuk menentukan pusat/sentra pengembangan ekonomi kawasan, yang didasarkan pada: (a) adanya komoditas unggulan spesifik lokal; (b) akses sarana prasarana dan akses pasar memadai; (c) adanya kelembagaan masyarakat yang sudah terbentuk; (d) kemudahan dalam akses permodalan; (e) bukan lokasi yang sedang berkonflik (khusus Papua-Papua Barat); (f) memiliki potensi yang cukup besar sebagai penyangga ekonomi kawasan. Penentuan titik tumbuh kawasan dilakukan melalui FGD oleh BKP provinsi dan kabupaten dengan melibatkan tokoh masyarakat. 3. Sosialisasi kegiatan Sosialisasi kegiatan diselenggarakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dengan melibatkan aparat dinas/instansi terkait tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Tujuan sosialisasi untuk menyamakan konsep dan kebijakan pengembangan kawasan pangan terpadu. Materi sosialisasi: Pedoman Pelaksanaan Kawasan Mandiri Pangan. Sedangkan waktu pelaksanaan untuk: bulan Februari-Maret. 4. Penetapan Perangkat Kelembagaan a. Penetapan Kawasan Kawasan merupakan suatu wilayah yang teritorialnya didasarkan pada pengertian dan batasan fungsional tertentu. Kawasan pengembangan ketahanan pangan terdiri dari beberapa desa yang berasal dari desa/kampung-kampung terpilih. Lokasi kawasan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan/Dinas/Kantor/unit kerja Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.

17

b. Penetapan Tim Asistensi dan Advokasi Pusat Tim Asistensi dan Advokasi merupakan Tim yang anggotanya terdiri dari beberapa instansi yang berada di tingkat pusat. Tim ini bertugas dalam (1) bersama provinsi memberikan asistensi kepada koordinator teknis kabupaten/kota; (2) melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi kegiatan antar lintas sektor terkait untuk peningkatan permodalan masyarakat, sarana dan prasarana kawasan serta gizi dan kesehatan masyarakat; (3) merencanakan usulan kegiatan dan anggaran pengembangan kawasan; dan (4) melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan. Tim Asistensi dan Advokasi di tetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. c. Penetapan Tim Asistensi dan Advokasi Provinsi Tim Asistensi dan Advokasi merupakan Tim yang anggotanya terdiri dari beberapa instansi yang berada di tingkat provinsi. Tim ini bertugas dalam (1) memberikan asistensi kepada koordinator teknis kabupaten/kota; (2) memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan; (3) melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi kegiatan antar lintas sektor terkait untuk peningkatan permodalan masyarakat, sarana dan prasarana kawasan serta gizi dan kesehatan masyarakat; (4) merencanakan usulan kegiatan dan anggaran pengembangan kawasan; (5) melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan. Tim Asistensi dan Advokasi di tetapkan melalui Keputusan Kepala Badan/Dinas/Kantor/unit kerja Ketahanan Pangan Provinsi. d. Penetapan Tim Koordinator Teknis Tim Koordinator Teknis merupakan Tim yang anggotanya terdiri dari beberapa instansi yang berada di tingkat kabupaten/kota. Tim ini bertugas (1) memberikan bimbingan teknis (termasuk demonstrasi plot, antara lain: teknik budidaya, pemanfaatan teknologi dan sumberdaya, teknik pengolahan pangan dan pemasaran, dll) terhadap pemberdayaan masyarakat di kawasan; (2) menumbuhkan kelembagaan-kelembagaan masyarakat (FKK, LK, dll); (3) memberikan pemahaman tentang gizi dan kesehatan masayarakat; (4) melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi kegiatan antar lintas sektor terkait untuk peningkatan sarana dan prasarana kawasan; (5) melakukan pengembangan permodalan dan kelembagaan tingkat kawasan; (6) merencanakan usulan kegiatan dan anggaran pengembangan kawasan; dan (7) melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan; Tim Koordinator Teknis di tetapkan melalui Keputusan Kepala Badan/Dinas/Kantor/unit kerja Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota. 18

e. Penetapan Pendamping Komunitas Pendampingan dilakukan oleh petugas penyuluh untuk meningkatkan kemampuan kelompok dalam pengembangan usaha. Tugas pendamping komunitas dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat/Penyuluh Pendamping Swakarsa (PPS) dari masing-masing kampung. Pendamping komunitas dan pembantu pendamping dari masing-masing kampung ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan/Dinas/Kantor/unit kerja Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota. f. Penetapan Koordinator Pendamping

Koordinator Pendamping adalah aparat yang ditunjuk oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor/unit kerja Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota. 5. Apresiasi Peningkatan Kapasistas Apresiasi peningkatan kapasitas dilaksanakan dengan tujuan: (1) memberikan pemahanan kepada pelaksana kegiatan tentang pengembangan Kawasan Mandiri Pangan; (2) mengetahui karakteristik dan potensi sumberdaya yang dimiliki di kawasan; (3) melakukan inisiasi penumbuhan kelembagaan (forum kelembagaan kawasan dan lembaga keuangan); dan (4) menyusun rencana tindak lanjut kawasan. Materi yang disampaikan dalam apresiasi diantaranya: (1) pedoman pelaksanaan Kawasan Mandiri Pangan; (2) participatory rural appraisal (PRA); dan (3) penumbuhan dan dinamika kelompok. Peserta: tokoh adat, agama, pemuda/karang taruna, kepala kampung, dan kepala distrik. 6. Penetapan Forum Komunikasi Kawasan (FKK) Penumbuhan FKK diinisiasi melalui pertemuan apresiasi peningkatan kapasitas. Pengurus FKK merupakan perwakilan dari beberapa unsur: tokoh suku adat, aparat kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kader penggerak kesehatan, perwakilan kelompok. FKK ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan/Dinas/Kantor/unit kerja Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota. 7. Penumbuhan Lembaga Keuangan (LK) LK merupakan lembaga permodalan yang ditumbuhkan di tingkat kawasan, yang berfungsi sebagai layanan permodalan bagi kelompok suku adat. LK ditumbuhkan oleh FKK bersama dengan masyarakat adat. LK ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota. 8. Penumbuhan Kelompok Kelompok usaha adalah masyakarat yang mengembangkan usaha secara bersama-sama dan memiliki komoditas sejenis, yang mengarah pada pembentukan cluster. Kelompok usaha ditumbuhkan oleh FKK, LK, dan masyarakat. Kelompok ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan/Dinas/Kantor/unit kerja Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota. 19

9. Pelatihan dan Pendampingan Pelatihan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat diselenggarakan oleh: (a) Badan/Dinas/Kantor/unit kerja Ketahanan Pangan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; (b) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP); (c) dinas-dinas pertanian terkait tingkat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; (d) lembaga swadaya masyarakat. Tujuan pelatihan antara lain adalah : (1) identifikasi potensi dan permasalahan; (2) menentukan matriks program kegiatan per kabupaten/kota; dan (3) menentukan rencana aksi kegiatan pengembangan kawasan pangan. 10. Penyusunan Rencana Pembangunan Wilayah Kawasan (RPWK) Penyusunan RPWK dimasudkan untuk menuangkan berbagai keinginan kelompok sasaran kedalam perencanaan dan pelaksanaan. Jadwal Palang Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dapat dilihat pada Tabel 5. Tabel 5. Jadwal Palang Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan Tahap Persiapan. No

KEGIATAN

WAKTU

KETERANGAN

1.

Indeks Potensi Kawasan (IPK)

JanuariFebruari

Badan/Dinas/Kantor/unit kerja Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.

2.

Survei DDRT/ IPD

Februari


3.

Penetapan Desa dan Kawasan

Februari

Badan/Dinas/Kantor/unit kerja Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota atau Bupati/Walikota.

4.

Penetapan Pendamping

Februari


5.

Penetapan Koordinator Pendamping

Februari

Badan/Dinas/unit kerja ketahanan pangan provinsi dan Badan/Dinas/Kantor/unit kerja Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.

6.

Penyusunan data dasar kawasan

Februari

Pendamping dan FKK.

7.

Apresiasi dan FGD

Maret


8.

Penetapan Kelompok

Maret


9.

Penetapan FKK

Maret


10. Sosialisasi Kegiatan

JanuariMaret

Badan/Dinas/unit kerja ketahanan pangan provinsi dan Badan/Dinas/ Kantor/unit kerja Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.

11. Penumbuhan dan penetapan LK

Maret


12. Penyusunan RPWK

April

FKK, Pendamping, Aparat Kecamatan.

20

No

KEGIATAN

WAKTU

KETERANGAN

13. Pelatihan

April-Mei

Pendamping, Pembina provinsi, kabupaten/kota.

14. Penyusunan RUK

April-Mei

Kelompok.

15. Pembuatan Rekening dan Pengajuan RUK

Juni

Kelompok.

16. Kontrak Kerja antara PPK dengan LK

Juni

PPK kabupaten/kota.

17. Transfer Dana

Juni-Juli


Juni-Juli

KPPN Badan/Dinas/unit kerja ketahanan pangan provinsi dan Badan/Dinas/Kantor/unit kerja Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.

19. Pengajuan RUK dari Kelompok ke LK

JuliAgustus

Kelompok, Pendamping, dan FKK.

20. Pemanfaatan Dana bantuan sosial oleh kelompok

SeptemberDesember (sesuai kesiapan kelompok)

Kelompok.

21. Koordinasi dan kerja sama lintas sektor

SeptemberNovember

Tim Koordinator Teknis kabupaten/kota.

22. Evaluasi dan Monitoring

November

Pusat, Provinsi, kabupaten/kota,pendamping.

23. Laporan Kegiatan

Desember

Provinsi, kabupaten/kota, pendamping, FKK, dan LK.

bantuan sosial ke Rekening Kelompok 18. Pencairan Dana

bantuan sosial Ke Kelompok /LK

BAB IV ORGANISASI DAN TATA KERJA A. Organisasi Mengingat keberhasilan Kegiatan Desa Mandiri Pangan sangat ditentukan oleh keterpaduan program/kegiatan dari berbagai instansi, maka sistem pengorganisasi kegiatan Desa Mandiri Pangan melibatkan lintas subsektor dan sektor terkait, baik di tingkat pusat, provinsi, dan maupun kabupaten dibawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP). Fungsi dan peran masing-masing lembaga (seperti tercantum Gambar 2) sebagai berikut: 1. Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian sebagai penanggungjawab kegiatan nasional. 2. Badan/Dinas/Kantor/unit kerja Ketahanan Pangan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab kegiatan pada masingmasing tingkatan. 3. Dewan Ketahanan Pangan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota diperankan sebagai wadah koordinasi pelaksana kegiatan. 21

4. Tim Asistensi dan Advokasi yang berada di Pusat dan Provinsi sebagai asisten dan advokan Tim Koordinator Teknis kabupaten/kota. 5. Tim Koordinator Teknis Kabupaten sebagai pelaksana pendampingan kegiatan pengembangan kegiatan tingkat kabupaten/kota. 6. Koordinator Pendamping merupakan aparat kabupaten/provinsi yang melakukan fungsi sebagai koordinator pendamping di tingkat lapangan. Koordinator Pendamping ditunjuk oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor/unit kerja Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota. 7. Camat/Kepala Distrik sebagai koordinator desa pelaksana kegiatan di wilayah kerjanya. 8. Kepala Desa sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di tingkat desa wilayah kerjanya. 9. FKK sebagai koordinator pembangunan ketahanan pangan tingkat kawasan. 10. TPD sebagai penggerak pembangunan ketahanan pangan di desa. PELAKSANA KEGIATAN

Tim Asistensi dan Advokasi

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

PENGARAH

Kepala BKP

Menteri Pertanian

Tim Asistensi dan Advokasi

Kepala Badan/Kantor/ Dinas/unit kerja ketahanan pangan provinsi

Gubernur

Tim Koordinator Teknis

Kepala Badan/Kantor/ Dinas/unit kerja ketahanan pangan kabupaten/kota

Bupati/ Walikota

Koordinator Pendamping Provinsi dan Kabupaten/Kota

Camat/Kepala Distrik melakukan Koordinasi Tk. Kecamatan

FKK/Tim Pangan Desa

Pendamping Penerima Manfaat

Gambar 2. Pengorganisasian Desa Mandiri. Pangan Keterangan : : Hubungan koordinasi. : Hubungan integrasi dari instansi terkait. : Hubungan Pengarah. : Hubungan Pembinaan. 22

B. Tata Kerja Kegiatan Desa Mandiri Pangan Reguler dan Kawasan Mandiri Pangan dirumuskan oleh kelompok kerja yang berfungsi sebagai simpul koordinasi untuk memperlancar pelaksanaan program secara berjenjang di tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. 1. Tingkat Desa/Kampung Kepala Desa sebagai penanggung jawab kegiatan di desa, bertugas untuk mengkoordinasikan TPD, kelompok masyarakat, dan pendamping di desa, serta berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan aparat pemerintah. 2. Tingkat Kecamatan Pokja Kecamatan diketuai oleh Camat/Kepala koordinator pelaksana kegiatan di wilayah kerjanya.

Distrik

sebagai

3. Tingkat Kabupaten/Kota a. Bupati/Walikota; merupakan pembina kegiatan dan bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten/kota. Tim Koordinator Teknis; merupakan tim yang memiliki kemampuan profesional (berdasarkan rekomendasi Badan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota), yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan/Dinas/Kantor/unit kerja Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota. Tugas Tim Koordinator Teknis adalah melakukan advokasi, sinkronisasi dan integrasi kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dengan kegiatan-kegiatan yang berada dibawah tanggungjawabnya dan/atau kegiatan yang berada di instansi/unit lain atau organisasi kemasyarakatan lainnya pada tingkat kabupaten/kota. b. Koordinator Pendamping Kabupaten/Kota Koordinator Pendamping Kabupaten/Kota adalah aparat yang ditunjuk oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor/unit kerja yang menangani ketahanan pangan kabupaten/kota untuk mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian kegiatan para pendamping di tingkat desa/kampung. 4. Tingkat Provinsi a. Gubernur: merupakan pembina kegiatan, dan bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan ditingkat provinsi. Tim Asistensi dan Advokasi Provinsi; merupakan tim yang memiliki kemampuan profesional (berdasarkan rekomendasi BKP provinsi), yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan/Dinas/unit kerja ketahanan pangan provinsi. Tugas Tim Asistensi dan Advokasi adalah melakukan advokasi, sinkronisasi dan integrasi kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dengan kegiatan-kegiatan yang berada dibawah tanggungjawabnya dan/atau kegiatan yang berada di instansi/unit lain atau organisasi kemasyarakatan lainnya pada tingkat provinsi.

23

b. Koordinator Pendamping Provinsi Koordinator Pendamping Provinsi adalah aparat yang ditunjuk oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor/unit kerja yang menangani ketahanan pangan provinsi untuk mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian kegiatan para koordinator pendamping di tingkat kabupaten/kota. 5. Tingkat Pusat Di tingkat pusat dibentuk Tim Asistensi dan Advokasi Pusat. Tugas Tim ini secara rinci sebagai berikut: a. melakukan proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengembangan Desa Mandiri Pangan. b. melakukan kegiatan.

supervisi,

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

c. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi kegiatan dengan pemangku kebijakan terkait. d. memberikan rekomenadasi pelaksanaan kegiatan.

dalam

perumusan

kebijakan

dan

BAB V PEMBIAYAAN

A. Pengelolaan Dana APBN Dana APBN untuk Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, dialokasikan di pusat, provinsi berupa dana Dekonsentrasi (Dekon), dan kabupaten/kota berupa dana Tugas Pembantuan (TP). Salah satu komponen kegiatan pengembangan Kawasan Mandiri Pangan adalah penyaluran dana bantuan sosial (bansos) untuk pengembangan usaha produktif. Dana bansos tersebut dikelola oleh Lembaga Keuangan tingkat kawasan yang ditumbuhkan dari dan oleh masyarakat. Proses pencairan dana mengikuti Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2013. Pencairan dana bantuan sosial ke rekening kelompok/LK kawasan diharapkan dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Juli 2013. Alur penyaluran dana bantuan sosial untuk pengembangan usaha produktif dapat dilihat pada Gambar 3.

24

Menteri Pertanian 1 Gubernur/ Bupati/Walikota 2 Kepala Badan/ Kantor/ Dinas/unit kerja yang menangani ketahanan pangan kabupaten/kota selaku KPA

10

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Bendaharawan Pengeluaran

KPPN Kabupaten

9 8

6

Pejabat Penguji Perintah Pembayaran (P4) Subkelompok

3

14

11 4

4

13 5

Pendamping 12

Kelompok 14 LKD

7 12

Rekening Bank

TPD/FKK

Gambar 3. Alur Penyaluran Dana Bansos Usaha Produktif

Keterangan: 1. Pelimpahan wewenang Menteri Pertanian kepada Gubernur berupa dana dekonsentrasi dan kepada Bupati/Walikota berupa tugas pembantuan. 2. Atas usulan Gubernur/Bupati/Walikota, Menteri Pertanian menetapkan Badan/Kantor/Dinas/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan provinsi/kabupaten/kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan ditetapkan oleh Menteri Pertanian. 3. Pendamping memfasilitasi penumbuhan subkelompok. 4. Pendamping bersama subkelompok yang tergabung dalam kelompok menumbuhkan lembaga keuangan yang pengurusnya terdiri dari perwakilan kelompok-kelompok. 5. Pendamping memfasilitasi subkelompok yang tergabung dalam kelompok afinitas untuk menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK). 6. RUK subkelompok yang dihimpun kelompok (Format 1), diajukan ke Tim Teknis Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi dari pendamping, FKK/TPD, dan Kepala Distrik/Kepala Desa. 25

7. Setelah mendapat persetujuan Tim Teknis Kabupaten/Kota, kelompok membuat rekening bank. 8. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/PPK Badan/Dinas/Kantor/unit kerja yang menangani ketahanan pangan provinsi atau kabupaten/kota: 1) Membuat Surat Perjanjian Kerja sama dengan lembaga keuangan mikro dan kelompok penerima manfaat (Format 4); 2) Membuat Surat Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Sosial Usaha Produktif dengan kelompok penerima manfaat dan lembaga keuangan (Format 5); 3) Membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), dan diajukan ke Kepala Badan/Dinas/Kantor/unit kerja yang menangani ketahanan pangan provinsi atau kabupaten/kota untuk mendapat persetujuan, dengan melampirkan: a) Surat Keputusan Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/Unit kerja atau Pejabat yang ditunjuk tentang Penetapan Kelompok Sasaran; b) rekapitulasi RUK/RUB (Format 2); c) kuitansi harus ditandatangani oleh ketua kelompok/gabungan kelompok, diketahui/disetujui oleh KPA Kabupaten/Kota dan Bendaharawan yang bersangkutan (Format 3); d) Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Lembaga Keuangan dan kelompok sasaran tentang pemanfaatan dana bantuan sosial. e) Surat Pernyataan Ketua Kelompok/LK tentang pemanfaatan dana bantuan sosial (Format 6). 4) Mengajukan SPP-LS yang disetujui KPA provinsi atau kabupaten/kota kepada Pejabat Penguji Perintah Pembayaran (P4). 9. P4 Provinsi atau Kabupaten/Kota: a. menguji SPP-LS dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) provinsi atau kabupaten/kota, dan ; b. memberikan rekomendasi kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dekon di provinsi atau Satker TP di kabupaten. 10. Bendahara Pengeluaran Satker Dekon di provinsi atau Satker TP di kabupaten mengajukan SPM-LS kepada Kantor Penerimaan Pengeluaran Negara (KPPN) provinsi atau kabupaten/kota. 11. KPPN provinsi atau kabupaten/kota menerbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dan mentransfer dana bantuan sosial ke rekening kelompok /lembaga keuangan mikro. 12. Dana bantuan sosial yang telah ditransfer ke bank, dapat dicairkan oleh kelompok setelah mendapat rekomendasi dari pendamping dan FKK/TPD. 13. Kelompok mendistribusikan dana bantuan sosial kepada masingmasing subkelompok sesuai dengan RUK yang diajukan dan sudah diverifikasi oleh pendamping dan FKK/TPD. 14. Kelompok bersama FKK/LKD menyampaikan laporan penyaluran dana bantuan sosial kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/unit kerja yang menangani ketahanan pangan kabupaten/kota selaku KPA.

26

B. Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Pemanfaatan dana Bantuan Sosial yang diperuntukkan kepada kelompok mengacu pada hasil Rencana Pembangunan Wilayah Kawasan (RPWK) dan RUK/RUB yang disusun oleh kelompok bersama masyarakat dan digunakan untuk: pembangunan fisik untuk usaha produktif sebanyak 50% (lima puluh persen) dan modal usaha produktif 50% (lima puluh persen). Dana bantuan sosial untuk pengembangan kawasan diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 3 (tiga) tahun kepada 3 (tiga) s.d 5 (lima) desa/kampung dengan penerima manfaat yang berbeda-beda, namun pengelolaan dana dari masing-masing desa/kampung dilakukan bersama-sama dalam wadah lembaga keuangan kawasan. Fokus pemanfaatan dana bantuan sosial pada tahun pertama diarahkan pada budidaya, tahun kedua diarahkan pada teknologi pengolahan, penyimpanan, dan kebun koleksi jenis pangan lokal yang produktif serta pada tahun ketiga diarahkan pada pemasaran dan penguatan titik tumbuh ekonomi kawasan. C. Pertanggunggungjawaban Pertanggungjawaban pengelolaan dana APBN dilakukan oleh KPA provinsi atau KPA kabupaten/kota dalam laporan keuangan secara rutin, dan berpedoman pada peraturan-peraturan berikut: a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Kewajiban Melaporkan Laporan Keuangan Bagi Lembaga Negara dan Kementerian. b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat. c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 51 Tahun 2008 tentang Penyusunan Laporan Keuangan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN, SERTA PELAPORAN

Kegiatan pemantauan dan evaluasi, pengendalian dan pengawasan serta pelaporan pada kegiatan ini mengacu pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang menyatakan bahwa: “Pimpinan instansi bertanggung jawab terhadap efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungannya”. Pelaksanaan SPIP di lingkungan Kementerian Pertanian juga mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Uraian secara rinci pelaksanaan SPIP sebagai berikut: A. Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan dalam kerangka SPI dilakukan secara berkelanjutan sejak perencanaan hingga tahap akhir kegiatan, pada aspek yang mendukung 27

kelancaran pelaksanaan program/kegiatan, ketertiban laporan keuangan, dan pengamanan aset. Tanggungjawab Pemantauan dan Evaluasi melekat pada masing-masing Satker tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Evaluasi kegiatan dilakukan pada awal, pertengahan, dan akhir tahun kegiatan, guna mengetahui perkembangan dan keberhasilan pencapaian indikator kegiatan setiap tahapan dan kemandirian. Evaluasi per tahapan dimaksudkan untuk mengetahui capaian hasil pelaksanaan kegiatan, sedangkan evaluasi kemandirian untuk mengetahui capaian tingkat kemandirian dengan klasifikasi rendah, sedang, dan tinggi. B. Pengendalian dan Pengawasan Pengendalian dan Pengawasan kegiatan Desa Mandiri Pangan mencangkup: (1) lingkungan pengendalian; (2) penilaian risiko; (3) kegiatan pengendalian; (4) informasi dan komunikasi; dan (5) pemantauan pengendalian intern. 1. Lingkungan Pengendalian Lingkungan Pengendalian adalah kondisi yang dibangun untuk mendorong keberhasilan penerapan dan pelaksanaan program/kegiatan. Untuk mendorong keberhasilan penerapan dan pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Pangan, diperlukan lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian kegiatan Desa Mandiri Pangan meliputi; (a) organisasi; (b) kebijakan; (c) sumber daya manusia; dan (d) prosedur. a. Organisasi Tabel 6. Lingkungan Pengendalian (Organisasi). No

Organisasi yang dibentuk

Uraian Pelaksanaan

Output

1

Tim Asistensi dan Advokasi Pusat

Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan selaku KPA mengajukan usulan Surat Keputusan tentang Tim Asistensi dan Advokasi Pusat kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan, dilengkapi dengan uraian Tugas.

Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

2

Tim Asistensi dan Advokasi Provinsi

KPA provinsi mengajukan usulan Surat Keputusan tentang Tim Asistensi dan Advokasi Provinsi kepada Kepala Badan/Dinas/unit kerja Ketahanan Pangan Provinsi, dilengkapi dengan uraian Tugas.

Keputusan Kepala Badan/Dinas/unit kerja ketahanan pangan provinsi

28

No

Organisasi yang dibentuk

Uraian Pelaksanaan

Output

3

Tim Koordinator Teknis Kabupaten/Kota

KPA kabupaten/kota mengajukan usulan Surat Keputusan tentang Tim Koordinator Teknis kepada Kepala Badan/ Dinas/Kantor/unit kerja Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota, dilengkapi dengan uraian Tugas.

Keputusan Kepala Badan/ Dinas/Kantor/ unit kerja Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.

4

FKK

Kepala Badan/Dinas/Kantor/unit kerja Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota menetapkan FKK/TPD berdasarkan usulan aparat kebupaten dan masyarakat, dilengkapi dengan susunan organisasai dan uraian tugas.

Keputusan Kepala Badan/ Dinas/Kantor/ unit kerja Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.

5

Lembaga Keuangan Kawasan

Kepala Badan/ Keputusan Kepala Dinas/Kantor/unit kerja Badan/ Ketahanan Pangan Dinas/Kantor/ Kabupaten/Kota menetapkan LK unit kerja berdasarkan usulan FKK dan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota. masyarakat, dilengkapi dengan susunan organisasai dan uraian tugas.

6

Kelompok Usaha

Kepala Badan/Dinas/Kantor/ unit kerja Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota menetapkan kelompok penerima manfaat berdasarkan hasil survei DDRT

Keputusan Kepala Badan/Dinas/ Kantor/unit kerja Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.

b. Kebijakan Tabel 7. Lingkungan Pengendalian (Kebijakan). No 1

2

Kebijakan yang dilaksanakan Pusat:  Penyusunan Pedum dan Pedop Desa Mandiri Pangan Reguler.  Penyusunan Pedop Kawasan Mandiri Pangan. Provinsi:  Penyusunan Juklak Desa Mandiri Pangan.

Uraian Pelaksanaan  Menyusun Pedoman Umum dan Pelaksanaan  Menjabarkan kegiatan secara rinci dan jelas, dan dilengkapi dengan jadwal palang.  Melakukan sosialisasi kepada provinsi.  Menyusun Petunjuk Pelaksanaan.  Menjabarkan Kegiatan secara rinci dan jelas,

Output  Buku Pedoman Umum.  Buku Pedoman Pelaksanaan.  Sosialisasi kegiatan kepada Provinsi.

 Buku Juklak.  Sosialisasi kegiatan kepada Kabupaten/Kota. 29

No

3

Kebijakan yang dilaksanakan  Penyusunan Juklak Kawasan.

Uraian Pelaksanaan

Output

dan dilengkapi dengan jadwal palang.  Melakukan Sosialisasi kepada Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota:  Menyusun Pedoman  Buku Juknis  Penyusunan Juknis Pelaksanaan  Sosialisasi kepada Desa Mandiri  Menjabarkan Kegiatan kelompok peneriman Pangan. secara rinci dan jelas, dan masyarakat.  Penyusunan Juknis dan dilengkapi dengan Kawasan. jadwal palang.  Melakukan Sosialisasi kepada kelompok penerima dan masyarakat. c. Sumber Daya Manusia (SDM) Tabel 8. Lingkungan Pengendalian (SDM).

No

SDM yang

Uraian Pelaksanaan

Output

diperlukan 1

-

-

-

2

3

-

Tim Asistensi dan Advokasi Pusat. Tim Asistensi dan Advokasi Provinsi. Tim Koordinator Teknis Kabupaten/ Kota.

FKK

Pendamping (PPL)

Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota menetapkan tim, yang terdiri dari lintas sektor terkait, minimal beranggotakan dari: Badan Ketahanan Pangan, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian , Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi.

-

-

-

SK Kepala Badan Ketahanan Pangan Pusat. SK Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi. SK Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten/ Kota.

 Kabupaten/Kota menetapkan FKK.  Anggota FKK: kader penggerak kesehatan, aparat kecamatan, tokoh masyarakat, agama, pemuda, perwakilan kelompok.

SK Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.

 Masing-masing desa ditetapkan satu pendamping yang berasal dari PPL.


 Masing-masing kawasan ditetapkan 1 PPL dan pendamping dari tokoh masyarakat.

30

No

SDM yang

Uraian Pelaksanaan

Output

diperlukan 4

-

5

Kelompok

LK

Kabupaten/Kota menetapkan: LK setiap kawasan.


Kabupaten/Kota menetapkan kelompok sebagai kelompok penerima manfaat.


d. Prosedur Tabel 9. Lingkungan Pengendalian (Prosedur). No

Standard Orating Procedure (SOP) yang harus dibuat

Uraian Pelaksanaan

1

Sosialisasi kegiatan.

 Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan.  Menyusun SOP sosialisasi.

2

Penetapan pendamping.

 Menyeleksi pendamping yang sesuai dengan kriteria di buku pedoman, satu pendamping untuk satu kawasa.  Menyusun SOP penetapan pendamping.

3

Survey DDRT atau IPD.

Menyusun SOP pelatihan DDRT atau IPD kepada petugas.

4

Penyaluran dan Pemanfaatan bantuan sosial.

Menyusun SOP Penyaluran bantuan sosial.

5

Monitoring dan Evaluasi.

Menyusun SOP Monitoring dan Evaluasi.

Output

SOP dari masingmasing kegiatan.

2. Penilaian Risiko Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran program/kegiatan Instansi Pemerintah. Penilaian risiko dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam Term of Reference/Pokok Acuan Tugas (TOR/PAT) dan unit kerja pelaksananya, yang memuat uraian langkahlangkah penanganan risiko kemudian dilanjutkan dengan identifikasi risiko kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Penilaian Risiko kegiatan Desa Mandiri Pangan dapat dilihat pada Tabel 10.

31

Tabel 10. Penilaian Risiko Kegiatan Desa Mandiri Pangan Reguler dan Kawasan Kegiatan

Deskripsi

Penyebab a. Pelaksana kurang memahami pelaksanaan pengumpulan data; b. Kurangnya aparat pelaksana ; c. DIPA belum siap.

Akibat

Penanganan

Seleksi lokasi sasaran.

Survey DDRT atau Pengumpulan Data IPK.

Penetapan Kawasan.

Kawasan belum ditetapkan .

Penetapan Pendamping, Koordinator Pendamping, FKK.

Pendamping Mutasi pejabat yang ,Koordinator bersangkutan. Pendamping, FKK belum ditetapkan.

Kegiatan pemberdayaan dan pendampingan terhambat.

Sosialisasi Kegiatan .

Sosialisasi tidak dilaksanakan disemua tingkatan

Mutasi pejabat penanggungjawab kegiatan .

Kegiatan tidak berjalan Surat dari pusat agar melakukan sesuai dengan tujuan dan sosialisasi kegiatan sampai level sasaran. desa.

Penetapan Kelompok .

Kelompok belum ditetapkan.

Mutasi pejabat yang bersangkutan.

Kegiatan usaha produktif terhambat.

Mutasi pejabat yang bersangkutan dan Bupati/Walikota.

Jumlah KK Miskin dan Rumah Tangga Miskin (RTM) tidak dapat diketahui .

a. Melatih petugas untuk melakukan pengumpulan data IPK sesuai kuesioner dan mekanisme yang telah ditetapkan ; b. Inisiatif daerah dari penyediaan dana APBD.

Sasaran pelaksana kegiatan (kelompok suku adat) tidak sesuai dengan kriteria .

a. Surat dari pusat untuk segera menetapkan dan proses pembinaan ; b. Penetapan dilakukan segera melalui SK Kepala Badan dan dikuatkan oleh SK Bupati/Walikota.

Penanggung jawab Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan kabupaten/kota

Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan kabupaten/kota.

Surat dari pusat untuk segera Badan/Dinas/Kantor/unit menetapkan dan melakukan proses kerja ketahanan pangan pembinaan. provinsi dan kabupaten/kota. BKP Kementerian Pertanian, Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan provinsi kabupaten/kota.

Surat dari pusat untuk segera Badan/Dinas/Kantor/unit menetapkan dan melakukan proses kerja ketahanan pangan pembinaan dan pendampingan. kabupaten/kota.

32

Kegiatan

Deskripsi

Penyebab

Akibat

Penumbuhan LK.

LK belum ditumbuhkan.

Mutasi pejabat yang bersangkutan.

Pelatihan dan pendamping -an.

Pelatihan dan penadmpingan belum dilaksanakan.

Kelengkapan administrasi Kegiatan pemberdayaan belum siap tidak terlaksana SDM lemah. Persamaan persepsi kegiatan masih kurang .

Kontrak kerja PPK dengan Kelompok/ LK.

PPK belum Kelengkapan adm. yang membuat kontrak minim kerja dengan Lokasi KPN yang jauh. Kelompok/LK.

Kegiatan usaha produktif terhambat.

Pencairan bantuan sosial tidak bisa dilaksanakan sesuai target.

Penanganan Surat dari pusat untuk segera menetapkan dan melakukan proses pembinaan dan pendampingan. a. Surat dari pusat agar dilakukan pelatihan dan pendampingan; b. Prov,Kab/Kota segera menindaklanjuti dengan memberikan pelatihan, pendampingan dan pembinaan intensif. Surat dari pusat untuk segera membuat kontrak kerja dan pencairan bantuan sosial.

Penanggung jawab BKP Kementerian Pertanian.

BKP Kementerian Pertanian, Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan provinsi kabupaten/kota, Pendamping. BKP Kementerian Pertanian, Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan provinsi kabupaten/kota.

Pemanfaat- bantuan sosial an bantuan belum dimanfaatkan. sosial.

Kelompok belum siap Administrasi kurang.

Kegiatan usaha produktif tidak berjalan.

Surat dari pusat untuk segera memanfaatkan bantuan sosial dan pembinaan dari BKP prov atau Kabupaten/Kota.

BKP Kementerian Pertanian, Badan/Dinas/Kantor/ unit kerja ketahanan pangan provinsi kabupaten/kota.

Evaluasi dan Pelaksanaan Pelaporan. evaluasi dan Pelaporan tidak rutin.

Rendahnya kualitas SDM Provinsi,Kabupaten/Kota kurang memahami instrument evaluasi dan pelaporan.

Perkembangan dinamika kegiatan kawasan tidak diketahui secara baik dan benar.

Surat dari pusat agar tetap melaksanakan evaluasi Pendampingan, pembinaan dan pemantauan secara rutin.

BKP Kementerian Pertanian, Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan provinsi kabupaten/kota.

33

3. Kegiatan Pengendalian Kegiatan pengendalian adalah kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang memberikan arah bagi pimpinan untuk mencapai tujuan. Aktivitas pengendalian membantu untuk kepastian tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi dan menangani risiko. Pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa kebijaksanaan dan prosedur yang ditetapkan telah diikuti dan dipatuhi, serta dilaksanakan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan terhadap potensi atau titik kritis kegiatan hasil analisa risiko untuk mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan. Tabel 11. Kegiatan pengendalian dalam kegiatan Desa Mandiri Pangan dan Kawasan. Kegiatan

Kegiatan Pengendalian Desa Mandiri Pangan Reguler dan Kawasan

Seleksi lokasi sasaran

a. Lokasi sasaran harus sesuai dengan hasil peta FSVA dan survei DDRT atau IPD; b. Jika dana APBN terbatas, maka pendamping dilatih DDRT dengan menggunakan dana APBD I/II; c. Lokasi kawasan harus sesuai dengan IPK dan hasil integrasi program lintas sektor.

Penetapan Pendamping

Bersedia tinggal di lokasi/di sekitar lokasi binaan Jika ada pendamping yang mutasi atau pensiun, maka segera dilakukan penetapan pendamping baru.

Sosialisasi Kegiatan

Sosialisasi kegiatan kampung/desa.

Kontrak kerja PPK dengan lembaga keuangan/ kelompok

a. PPK dan lembaga keuangan segera melakukan koordinasi sebelum proses pencairan dana bantuan sosial untuk merumuskan kontrak kerja; b. dana yang sudah di transfer ke rekening kelompok langsung dikelola oleh lembaga keuangan.

Pencairan dan Pemanfaatan bantuan sosial

a. kabupaten/kota mengawal ketat proses pencairan, agar dana bisa segera cair ke rekening kelompok; b. satuan kerja segera berkoordinasi dengan pihak terkait, untuk percepatan pencairan dana; c. pemanfaatan dana bantuan sosial harus sesuai dengan RUK yang diserahkan kelompok kepada lembaga keuangan.

Evaluasi dan Pelaporan

a. pelaksana kegiatan (desa,kecamatan,kabupaten/kota, provinsi) membuat laporan hasil evaluasi kegiatan; b. mengirimkan laporan secara berjenjang, dari kelompok kepada kecamatan-kabupaten/kota-provinsi-pusat.

harus

dilakukan

sampai

tingkat

34

4. Informasi dan Komunikasi Informasi dan komunikasi yang disampaikan meliputi pencatatan, pelaporan, dan sarana. Tabel 12. Informasi dan komunikasi yang disampaikan dalam kegiatan Desa Mandiri Pangan. No

Kegiatan

Uraian

1

Pencatatan

Setiap aktivitas dilakukan pencatatan oleh petugas yang ditunjuk.

2

Pelaporan

Setiap kegiatan dibuat laporan tertulis Menyusun laporan bulanan.

3

Sarana

Provinsi,kabupaten/ kota menyediakan sarana komunikasi seperti: Telepon, Fax. Internet.

Dokumen pendukung SK Pelaksana Kegiatan dari Ka.Badan.

Output

Perkembangan kegiatan Desa Mandiri Pangan dapat diketahui. Buku laporan,  Arsip laporan; DIPA, POK,  Laporan PEDUM, Juklak, bulanan Juknis. Simonev lancar;  Laporan triwulan;  Laporan tahunan;  Laporan SAI. Laporan masing-masing kegiatan dapat dilaksanakan.

5. Pemantauan Tabel 13. Pemantauan Kegiatan Desa Mandiri Pangan. No 1

Kegiatan Pencatatan

Output

Uraian pelaksanaan Setiap aktivitas

Dokumen Pendukung SK Pelaksana

Perkembangan

dilakukan

Kegiatan dari

kegiatan Desa Mandiri

pencatatan oleh

Ka. Badan.

Pangan dapat

petugas yang

diketahui.

ditunjuk. 2

3

Pelaporan

Setiap kegiatan

Buku laporan

Arsip laporan,Laporan

dibuat laporan

DIPA, POK,

bulanan Simonev

tertulis dan

PEDUM,

lancar, Laporan

menyusun

Juklak,

triwulan, Laporan

laporan bulanan.

Juknis.

tahunan,Laporan SAI.

Tindak

Menindaklanjuti

Hasil audit

Laporan Hasil Tindak

Lanjut LHA

hasil audit APIP

dan evaluasi.

Lanjut (LHA) dan

dan hasil evaluasi.

evaluasi. 35

C. Pelaporan Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala, tepat waktu, berkelanjutan, dan berjenjang dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat. Desa menyampaikan formulir laporan yang disepakati kepada kecamatan dan kabupaten/kota tentang situasi pangan dan cadangan pangan desa serta perkembangan pelaksanaan Kegiatan Desa Mandiri Pangan. Kecamatan yang berfungsi sebagai pemantau, pendamping, dan penghubung ke kabupaten/kota, dengan menggunakan format yang disepakati menyampaikan ke kabupaten/kota tentang upayaupaya yang telah dilakukan dan meneruskan hal-hal yang tidak dapat dilakukan. Kabupaten/kota memantau kegiatan lapang secara berkala (satu bulan sekali), mengevaluasi hasil pemantauan, serta menyampaikan laporan desa dan kecamatan ke provinsi sesuai dengan format yang disepakati. Kabupaten memberikan feedback kepada desa dan kecamatan, serta menindaklanjuti berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan di kabupaten/kota. Provinsi memantau kegiatan lapang secara berkala (semesteran), mengevaluasi hasil pemantauan, melaporkan ke pusat sesuai format yang disepakati, memberikan feedback kepada kabupaten/kota, serta menindaklanjuti berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan di provinsi. Pusat sebagai penanggung jawab program melakukan: pemantauan kegiatan lapang secara berkala, mengevaluasi hasil pemantauan provinsi, memberikan feedback kepada provinsi terhadap, serta menindaklanjuti berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan di pusat. Pelaporan terpaut dengan SPI, merupakan Informasi dan Komunikasi yang dilakukan melalui: (1) Pencatatan hasil pelaksanaan kegiatan oleh Pelaksana pada setiap tahap kegiatan secara tepat, cepat, dan akurat; (2) Pelaporan hasil kegiatan oleh Pelaksana pada setiap tahap kegiatan, dapat dimengerti, relevan, dipercaya, dan tepat waktu.

BAB VII PENUTUP

Pedoman Desa Mandiri Pangan dan Kawasan Mandiri Pangan diharapkan dapat menjadi acuan bagi aparat dan pihak-pihak yang melaksanakan pengembangan kawasan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Pedoman ini untuk selanjutnya dapat disesuaikan dengan kondisi daerah dan dapat dijabarkan dengan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) dari provinsi maupun kabupaten. MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO 36

Kelompok Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi

Format-1

:................................. :................................. :................................. :................................. :.................................

RENCANA USAHA KELOMPOK/RENCANA USAHA BERSAMA ........................,....................... Kepada Yth : Ketua LK....................., Kecamatan………., Kabupaten/Kota …………… Sesuai dengan Surat Keputusan *).....No.....tanggal..........tentang penetapan kelompok sasaran kegiatan......dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan Sosial Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan, sebesar Rp..........(terbilang........) sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK)/Rencana Usaha Bersama (RUB) terlampir dengan Rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Rincian Kegiatan 2

Jumlah Biaya (Rupiah) 3

Nama Peminjam

Tanda Tangan

4

5

Jumlah Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja sama Nomor......tanggal......, Dana Bantuan Sosial tersebut akan digunakan untuk usaha produktif sesuai RUK yang diajukan.

FKK,

MENYETUJUI Ketua kelompok,

Pendamping,

.............................

.............................

.............................

MENGETAHUI/MENYETUJUI, Ketua LK..............................................

Format-2 Kelompok :................................. Desa/Kelurahan :................................. Kecamatan :................................. Kabupaten/Kota :................................. Provinsi :................................. REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK/ RENCANA USAHA BERSAMA ........................,............................ Kepada Yth : Pejabat Pembuat Komitmen........... Kab/Kota...................... Sesuai dengan Surat Keputusan *)........No...........tanggal..........tentang penetapan kelompok sasaran kegiatan...............dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan Sosial Usaha Produktif Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan, sebesar Rp..................(terbilang........) sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK)/Rencana Usaha Bersama (RUB) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut: No 1 1. 2. Dst.

Kegiatan 2

Jumlah Biaya (Rupiah) 3

Jumlah Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja sama Nomor..............tanggal..................., Dana Bantuan Sosial Usaha Produktif kelompok tersebut agar dipindahbukukan ke rekening kelompok............................... No. Rekening.......... pada cabang/unit Bank.....................di.........................................

Ketua kelompok, ..........................

MENYETUJUI Ketua Tim teknis,

Petugas Pendamping/PPL, ..................................

MENGETAHUI/MENYETUJUI Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten/Kota........

NIP...................... NIP....................................... *) Bupati/Walikota atau Kepala Dinas lingkup Pertanian atau pejabat yang ditunjuk.

Format-3 NPWP MAK T.A

:............................... :............................... :............................... KUITANSI No :.............

Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran...................................... Kabupaten/Kota....................................................................................... Uang sebanyak

:

Untuk pembayaran : Dana Bantuan Sosial Usaha Produktif Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan di Kecamatan....................................... Kabupaten/Kota........................................................... Sesuai Surat Perjanjian Kerja sama No.........tanggal....... Terbilang Rp.

: ......................,...................2013

Setuju dibayar, an.Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten/Kota..................... ........................................... NIP.

Yang menerima, Petani/Ketua Kelompok, Meterai Rp. 6.000 ......................................

Tgl................................... Bendaharawan, ....................................... NIP. *) Format kuitansi ini dapat disesuaikan untuk kegiatan pada DIPA Pusat dan DIPA Provinsi.

Format-4 PERJANJIAN KERJA SAMA Nomor Antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.............KABUPATEN/KOTA.......... DENGAN KELOMPOK/LKD........................................ Tentang PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK KEGIATAN KAWASAN MANDIRI PANGAN

Pada hari ini,........tanggal...........bulan.......tahun dua ribu tiga belas bertempat di Kantor...........Jalan.........., kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. .................: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)..........................., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)...........DIPA Tahun Anggaran 2013 No..............tanggal........yang berkedudukan di jalan................yang untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU. 2. ...................: Ketua Kelompok..........................., dalam hal ini bertindak sebagai pengurus LK dan atas nama kelompok ..........................................yang berkedudukan di Desa/ kampung...............Kecamatan....................Kabupaten/Kota.........yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja sama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan Dana Bantuan Sosial untuk Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan, dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 DASAR PELAKSANAAN 1. Keputusan Presiden No.....Tahun....., tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 2. Pedoman/Petunjuk Teknis tentang Kegiatan............ Tahun Anggaran 2013 yang diterbitkan oleh Dirjen/Kepala Badan.................., Kementerian Pertanian; 3. DIPA.........., Nomor :.............tanggal ........2013; 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor :.......tanggal........, tentang Penyaluran Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2013; 5. Surat Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk....., Nomor......tanggal..........tentang Penetapan Kelompok.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud kerja sama adalah untuk memperkuat permodalan usaha produktif kelompok Kawasan Mandiri Pangan. 2. Tujuan kerja sama adalah meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin di Kawasan Mandiri Pangan. Pasal 3 RUANG LINGKUP Ruang Lingkup Kerja sama : 1. Menyalurkan dana bantuan pengembangan usaha produktif.

sosial

kepada

Kelompok/LK

untuk

2. Melakukan pembinaan untuk peningkatan kemampuan Kelompok/LK. Pasal 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1. PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. Menyalurkan dana bantuan sosial kepada kelompok/Lembaga Keuangan (LK) sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK); b. Memberikan bimbingan teknis peningkatan kemampuan Kelompok /LK. 2. PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab : a. Menyusun RUK sesuai dengan kebutuhan kelompok; b. Memanfaatkan dana bansos sesuai dengan RUK/RUB; c. Mengembangkan tabungan anggota kelompok di LK minimal 5% dari dana bantuan sosial yang diterima; d. Membuat administrasi keuangan pengelolaan dana bantuan sosial; e. Membuat laporan bulanan tentang perkembangan dana bantuan sosial. Pasal 5 PENDANAAN Sumber dan jumlah Dana Bantuan Sosial untuk Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah : 1. Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).........Nomor :............tanggal......... 2. Jumlah dana yang disepakati Rp...................(dengan huruf).

kedua

belah

pihak

sebesar

Pasal 6 PEMBAYARAN 1. Pembayaran Dana Bantuan Sosial Usaha Produktif Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dimaksud pada pasal 3 ayat (2) Surat Perjanjian Kerja sama ini akan dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjian kerja sama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh KPA kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara................, dengan cara pembayaran langsung ke rekening kelompok.........Desa/Kampung.............. Kecamatan...................................Kabupaten/Kota...................................... ....pada Bank....................No. Rek :......................... 2. PIHAK KEDUA menyalurkan dana Bansos sebagaiamana ayat (1) sesuai dengan RUK yang telah disusun dan diusulkan kepada PIHAK KESATU. 3. Dalam penyaluran dana Bansos sebagaimana ayat (2), PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan menarik “jasa” atau “fee” kepada kelompok. Pasal 7 PEMANFAATAN Ketentuan pemanfaatan meliputi : 1. Keanggotaan Kelompok afinitas berasal dari perwakilan kelompok, yang terdiri dari Rumah Tangga Miskin (RTM). 2. Dana yang ada di rekening kelompok afinitas selanjutnya dikelola LK. 3. Pengurus LK berasal dari perwakilan sub-subkelompok afinitas yang dikukuhkan oleh FKK dan tokoh masyarakat. Pengurus mempunyai kemampuan untuk mengelola keuangan dan dipercaya oleh masyarakat. Pengurus LK mengelola keuangan dari dana Bansos, tabungan, dan bentuk bantuan lainnya yang akan dimanfaatkan untuk usaha produktif. 4. LK menyalurkan dana bantuan sosial kepada kelompok sesuai RUK yang diusulkan dan telah direkomendasi oleh FKK dan Pendamping. Pasal 8 JANGKA WAKTU Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK. Pasal 9 MONITORING DAN EVALUASI 1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya tiga (3) bulan sekali; 2. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini menjadi bahan pertimbangan PARA PIHAK untuk perbaikan/penyempurnaan hal-hal yang belum atau tidak sesuai dengan tujuan kerja sama ini.

Pasal 10 SANKSI Apabila kelompok/LK tidak dapat mengelola dan memanfaatkan dana bantuan sosial sesuai dengan pasal 2 dan pasal 4 ayat 2, maka PIHAK KESATU berhak secara sepihak mencabut seluruh dana Bansos yang diterima kelompok yang mengakibatkan surat perjanjian kerja sama batal. Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN 1. Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK; 2. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka PARA PIHAK sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di kantor Pengadilan Negeri setempat. Pasal 12 AKIBAT HUKUM Apabila PIHAK KEDUA tidak memanfaatkan dana bansos sesuai dengan RUK/RUB yang diusulkan kepada PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA bersedia mengembalikan seluruh dana yang diperoleh kepada PIHAK KESATU dan menerima tanggung jawab hukum atas kesalahan atau kelalaian, sesuai dengan proses hukum dari kantor Pengadilan Negeri setempat. Pasal 13 FORCE MAJEURE 1. Jika timbul keadaan memaksa (force majeure) yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PPK/KPA dengan tembusan kepada Tim Teknis dalam waktu 4 X 24 jam kepada PIHAK KESATU; 2. Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud Pasal 13 ayat 1 adalah : a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA; b. Peperangan; c. Perubahan kebijakan moneter berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pasal 14 KETENTUAN LAIN 1. Bea meterai yang timbul karena pembuatan surat perjanjian kerja sama ini menjadi beban PIHAK KEDUA. 2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerja sama ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 3. Perubahan atas surat perjanjian kerja sama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu harus dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 15 PENUTUP Surat perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat rangkap 2 (dua) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA Ketua Kelompok/LK

PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten/Kota.............

Meterai Rp. 6.000 .......................................

NIP......................................

Format-5

BERITA ACARA Paket Bansos Usaha Produktif SERAH TERIMA PENGELOLAAN PAKET BANTUAN SOSIAL USAHA PRODUKTIF …………………….. Nomor : ………………………….. ……………………. Tanggal : ………………………….. Pada hari ini……tanggal…….bulan…..tahun……kami yang bertandatangan dibawah ini: Nama Jabatan Alamat

Nama

: ………………… : Pejabat Pembuat Komitmen…………………………...pada Badan/Kantor/Dinas…………………Kabupaten/Kota………………. : …………………………, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU atau yang Menyerahkan Paket Bantuan Sosial Usaha Produktif. : ………………….., untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA atau yang Menerima dan Mengelola Paket Bantuan Sosial Usaha Produktif.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah menyerahkan Paket Bantuan Sosial Usaha Produktif dengan baik berupa: Paket Bansos Usaha Produktif : Rp.……………(dalam tulisan) Lokasi berada di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi

: : : :

…………………… …………………… …………………… ……………………

Selanjutnya PIHAK KESATU menyerahkan Paket Bantuan Sosial Usaha Produktif untuk dilakukan pengelolaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima paket bantuan tersebut di atas dalam keadaan baik dan lengkap untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya serta menyatakan sanggup melakukan pengembangan paket bantuan sosial untuk usaha produktif tersebut. Demikian Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Paket Bantuan Sosial Usaha Produktif ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KESATU Yang Menyerahkan,

_______________ Pejabat Pembuat Komitmen

PIHAK KEDUA Yang Menerima dan Mengelola, Meterai Rp. 6.000 ______________ Kelompok/LK

Format-6

SURAT PERNYATAAN Pada hari ini……tanggal…….bulan…..tahun…… yang bertandatangan dibawah ini: Nama

: .....................................................…………………... atau selaku ketua kelompok/LK..........desa/kampung.................kecamatan.................. ......kabupaten/kota................................. Alamat : ..................................................................................................... Dengan ini menyatakan bahwa Saya akan memanfaatkan Paket Bantuan Sosial untuk Usaha Produktif Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan sesuai dengan RUK/RUB yang telah Saya diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten/Kota.................... Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari Surat Pernyataan ini terbukti tidak benar, maka Saya bersedia mengembalikan seluruh dana yang diterima dan dimintai pertanggungjawaban di muka pengadilan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. ............................. , ..........2013 Yang Membuat Pernyataan, Meterai Rp. 6.000 _______________ Ketua Kelompok/LK

LOKASI PELAKSANA KEGIATAN DESA MANDIRI PANGAN TAHUN 2006 S/D 2013 TAHUN 2006

TAHAP PERSIAPAN 250 Ds, 122 kab

Tota, 250 Desa, 122 kab 32 prov

TAHUN 2007

TAHAP PENUMBUHAN 250 ds.lama, 122 kab

TAHUN 2008

TAHUN 2009

TAHAP PENGEMBANGAN TAHAP KEMANDIRIAN 250 ds lama, 122 kab 250 ds lama, 122 kab

TAHAP PERSIAPAN TAHAP PENUMBUHAN TAHAP PENGEMBANGAN - 116 Ds baru, 58 kab baru 354 ds lama, 180 kab 354 ds lama, 180 kab - 238 Ds baru, 122 kab lama T : 354 desa, 180 kab Total : 604 desa, TAHAP PERSIAPAN TAHAP PENUMBUHAN 180 kab, 32 41 ds baru,21 kab baru 221 desa lama,201 kab prov 180 ds baru,180 kab lama T : 221 desa, 201 kab Total : 825 desa, TAHAP PERSIAPAN 201 kab, 32 prov 148 ds baru, 74 kab baru 211 ds baru, 201 kab lama T : 359 desa, 275 kab Total : 1184 desa, 275 kab, 33 prov

TAHUN 2010

TAHUN 2011

GKP : 122 Ds Inti, GKP : 363 Ds replikasi, 123 Ds Inti 369 replikasi 128 Ds proses kemandirian 5 ds proses Kemandirian TAHAP KEMANDIRIAN GKP 69 inti 207 replikasi 354 ds lama, 180 kab 285 proses kemandirian TAHAP PENGEMBANGAN 221ds lama,201 kab

TAHAP PENUMBUHAN 359 ds lama,275 kab

TAHAP PERSIAPAN 214 ds baru, 106 kab baru 252 ds baru, 205 kab lama 363 ds replikasi ,110 kab lama T : 829 desa, 381 kab Total : 1.885 desa, 381 kab, 33 prov T: 2.013 desa

TAHUN 2012

Format-7 TAHUN 2013

GKP III: 122 Ds Inti, 363 Ds Replikasi GKP II: 192 Ds Inti, 576 ds Replikasi

TAHAP KEMANDIRIAN 221ds lama, 201 kab

GKP I: 55 Ds Inti, 165 Ds Replikasi

EXIT STRATEGY 359 ds lama, 275 kab

TAHAP PENGEMBANGAN 359 ds lama,275 kab

TAHAP KEMANDIRIAN 359 ds lama, 275 kab

TAHAP KEMANDIRIAN 466 desa reguler

TAHAP PENUMBUHAN 363 desa replikasi 466 desa reguler

TAHAP PENGEMBANGAN 363 desa replikasi 466 desa reguler

TAHAP PENGEMBANGAN 262 ds baru, 225 kab lama

T: 829 desa, 381 kab, T: 829 desa, 381 kab TAHAP PERSIAPAN TAHAP PENUMBUHAN TAHAP PENUMBUHAN 36 ds baru, 18 kab baru 36 ds baru, 18 kab baru 429 desa, 243 kab 226 ds baru, 225 kab lama 226 ds baru, 225 kab lama 576 Ds replikasi 110 576 Ds replikasi 110 kab kab T: 838 ds, 399 kab T: 838 ds, 399 kab Total : 2.439 TAHAP PERSIAPAN 0 desa, 22 ds baru, 11 kab baru 399 Kab, 33 prov 407 ds baru, kab lama T: 429 ds, kab T: 2.851 desa Total : 2.958 desa, 410 Kab, 33 prov T: 3.280 desa

Total: 1.516 desa, 410 kab 33 provinsi

2013 TANGGAL : 11 Februari 2013 PEDOMAN DESA MANDIRI PANGAN BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents