Lanjutan Asas Hukum Acara Pidana dalam
KUHAP 5. Asas unifikasi 6. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. 7. Asas oportunitas. 8. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum.
9. Asas equality before the law.
9/6/2013
suwarnatha.webs.com
1
Ad. 5. Asas unifikasi
Mengganti pluralisme hukum kolonial (utk wil Jawa & Madura HIR, sdk utk luar Jawa&Madura RBG)
Unifikasi : penyatuan / penyeragaman HIR dan RBG, sehingga menghasilkan KUHAP yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
9/6/2013
suwarnatha.webs.com
2
Ad. 6. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya
ringan Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak. Jika telah lewat waktu penahanan seorang tersangka / terdakwa, maka penyidik, penuntut umum dan hakim harus mengeluarkan tersangka / terdakwa dari tahanan demi hukum. (Psl 24 ayat (4), 25 ayat (4), 26 ayat (4), 27 ayat (4) dan 28 ayat (4). Dengan sendirinya medorong penyidik, penuntut umum dan hakim u/ mempercepat penyelesaian perkaranya. 9/6/2013
suwarnatha.webs.com
3
Psl 50 KUHAP, tersangka / terdakwa berhak Segera mendapat pemeriksaan dari penyidik Segera diajukan kpd penuntut umum oleh penyidik
Segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum Segera diadili oleh pengadilan Penyelidik segera melakukan tindakan penyelidikan setelah mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. (Psl 102 ayat (1)). 9/6/2013
suwarnatha.webs.com
4
Penyidik segera melakukan tindakan penyidikan setelah mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan
tindak pidana. (Psl 106) Penyidik segera menyerahkan hasil penyidikan yang telah selesai dilakukan kepada penuntut umum. (Psl 107 ayat (3)) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. (Psl 140 ayat (1)) 9/6/2013
suwarnatha.webs.com
5
Ad. 7. Asas Oportunitas / Deponering
Kewenangan untuk melakukan penuntutan dipegang o/ penuntut umum sebagai monopoli, artinya Tiada badan lain yang boleh melakukan penuntutan Ini disebut Dominus litis di tangan penuntut umum / jaksa. Dominus berasal dari bahasa latin, yang artinya pemilik. Hakim tidak dapat meminta supaya suatu delik diajukan kepadanya 9/6/2013
suwarnatha.webs.com
6
Jadi hakim hanya menunggu penuntutan diajukan o/
penuntut umum. Asas Oportunitas, artinya
Penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik, jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jaksa Agung dapat mengenyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum. Demi kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas, adalah didasarkan u/ kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi. 9/6/2013
suwarnatha.webs.com
7
Ad. 8. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk
umum Pasal 153 (3) Untuk
memenuhi
transparansi
tuntutan
prinsip
demokrasi
dan
tdk boleh ada yg dirahasiakan sgl sesuatu yg menyangkut pemeriksaan tersangka / terdakwa.
Tdp perkecualian thd sidang kasus kesusilaan serta kasus dg terdakwa anak-anak. 9/6/2013
suwarnatha.webs.com
Apabila asas ini dilanggar
konsekuensi putusan
8
Apabila asas ini dilanggar
konsekuensi putusan pangadilan “batal demi hukum” (Psl 153 (ayat) 4).
9/6/2013
suwarnatha.webs.com
9
Ad. 9. Asas equality before the law
Asas equality before the law, adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan perlakuan. (penjelasan butir 3a)
Pengadilan mengadili menurut membeda-bedakan orang.
9/6/2013
suwarnatha.webs.com
hukum
dengan
tidak
10
Pihak yang Terlibat Dalam Hukum Acara Pidana
1. Setiap orang: Tersangka/terdakwa; Saksi; Ahli; 2. Pejabat
Kepolisian
dan
PPNS
(pemeriksaan
pendahuluan/voorenderzoek): Penyelidik (Polri); Penyidik (Polri dan PPNS); Penyidik Pembantu (Polri); 9/6/2013
suwarnatha.webs.com
11
3. Pejabat
Kejaksaan
(melakukan
penuntutan
dan
pelaksanaan putusan pengadilan): Jaksa; Penuntut Umum (JPU); 4. Pejabat
Pengadilan
memeriksa,
dan
(memeriksa memutus
dan
perkara
membantu di
sidang
pengadilan): Hakim; Panitera, Wa Panitera, Pan Muda, Pan Pengganti; 5. Penasihat Hukum; 9/6/2013
suwarnatha.webs.com
12
6. Pejabat eksekutor (pelaksana) putusan pengadilan
(menjalankan UU pelaksanakan pidana/penitentiaire
recht): Jaksa, Pejabat LAPAS, Polri;
9/6/2013
suwarnatha.webs.com
13
Berlakunya KUHAP
KUHAP (UU No. 8 Th 81) hadir menggantikan HIR dg tujuan utk memperbaiki kelemahan-kelemahan yg ada dlm HIR, antara lain: a) Lbh memberikan jaminan pengakuan HAM pd tersangka / terdakwa mll penjaminan kepastian hukum (ex: adanya pembatasan masa penahanan pd tiap-tiap jenjang pemeriksaan.) b) Adanya pembatasan kewenangan petugas penegak hukum dlm masing-masing jenjang pemeriksaan (diferensiasi fungsional). c) Pemeriksaan tersangka dg menggunakan metode scientific crime detection. 9/6/2013 suwarnatha.webs.com 14
