2013, No.1255
29
LAMPIRAN I Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara
Struktur Penyelenggara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik PENGARAH
ATASAN PPID TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI
PPID DAERAH
PPID JAKARTA PPID Pelaksana Bidang Kearsipan PPID Pelaksana Bidang Pelayanan dan Pengelololaan Informasi PPID Pelaksana Bidang Penyelesaian Sengketa Publik Pejabat Verifikasi Informasi
PPID PKP2A I LAN
PPID STIA LAN
PPID PKP2A III LAN
PPID Pelaksana Bidang Kearsipan
PPID Pelaksana Bidang Kearsipan
PPID Pelaksana Bidang Pelayanan dan Pengelololaan Informasi
PPID Pelaksana Bidang Pelayanan dan Pengelololaan Informasi
PPID Pelaksana Bidang Penyelesaian Sengketa Publik
PPID Pelaksana Bidang Penyelesaian Sengketa Publik
Pejabat Verifikasi Informasi
Pejabat Verifikasi Informasi
PPID PKP2A II LAN
PPID PKP2A IV LAN
PPID Pelaksana Bidang Teknis Kearsipan
PPID Pelaksana Bidang Kearsipan
PPID Pelaksana Bidang Pelayanan dan Pengelololaan Informasi
PPID Pelaksana Bidang Pelayanan dan Pengelololaan Informasi
PPID Pelaksana Bidang Penyelesaian Sengketa Publik
PPID Pelaksana Bidang Penyelesaian Sengketa Publik
Pejabat Verifikasi Informasi
Pejabat Verifikasi Informasi
PPID STIA LAN JAKARTA
PPID STIA LAN BANDUNG
PPID Pelaksana Bidang Kearsipan
PPID Pelaksana Bidang Kearsipan
PPID Pelaksana Bidang Pelayanan dan Pengelololaan Informasi
PPID Pelaksana Bidang Pelayanan dan Pengelololaan Informasi
PPID Pelaksana Bidang Penyelesaian Sengketa Publik
PPID Pelaksana Bidang Penyelesaian Sengketa Publik
Pejabat Verifikasi Informasi
Pejabat Verifikasi Informasi
PPID STIA LAN MAKASSAR PPID Pelaksana Bidang Kearsipan PPID Pelaksana Bidang Pelayanan dan Pengelololaan Informasi PPID Pelaksana Bidang Penyelesaian Sengketa Publik Pejabat Verifikasi Informasi
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1255
30
LAMPIRAN II Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara
Format Tabel Pembuatan, Pemutakhiran, dan Pengumuman Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala Lembaga Administrasi Negara Kantor Pusat Jl.Veteran No.10 Jakarta Telp.(021)3868201-5, 3455021 fax.(021)3848792
Tabel Pembuatan, Pemutakhiran, dan Pengumuman Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala Nomor
Informasi dan Dokumen
Kode Klasifikasi
Jumlah
Media
Tingkat Kesulitan
Unit Pengelola
Nama dan Jabatan PPID
Akses Lokasi
Tertutup
Berkala
Serta Merta
Setiap Saat
KETERANGAN Nomor : nomor urut dari setiap informasi dan/atau dokumen Informasi dan Dokumen : uraian/ringkasan informasi dan/atau dokumen yang dihasilkan dari setiap pelaksanaan transaksi/rincian kegiatan Kode Klasifikasi : kode klasifikasi arsip yang diberikan untuk setiap kelompok dokumen dan informasi yang dihasilkan (diisi oleh Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi) Jumlah : satuan berkas yang tersedia Media : bentuk/wujud dari materi informasi yang tersedia (misal : kertas, compact disc, film, foto, flash disc, kaset, dll) Tingkat Kesulitan : menunjukkan informasi dan dokumentasi yang tersedia asli/foto copy/salinan/hasil scan, dll) Unit Pengelola : merupakan asal muasal informasi dan dokumentasi dibuat/dikeluarkan Nama dan Jabatan PPID : Akses : sifat akses atas informasi dalam daftar ini (memilih salah satu) yang terdiri atas Tertutup : informasi yang dikecualikan, tidak untuk publik 1) rekomendasi hasil telaah dari satuan kerja (unit kerja) pemilik dokumen 2) kajian oleh PPID 3) penetapan oleh Pimpinan LAN Berkala : informasi yang harus diumumkan secara berkala Serta Merta : informasi yang harus diumumkan serta merta/segera yang dapat mengancam hidup orang banyak Setiap Saat : informasi yang harus disediakan setiap saat Lokasi : kota/tempat dokumen tersebut tersedia
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1255
31
LAMPIRAN III Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara
Format Daftar Informasi Publik Lembaga Administrasi Negara Kantor Pusat Jl.Veteran No.10 Jakarta Telp.(021)3868201-5, 3455021 fax.(021)3848792
DAFTAR INFORMASI PUBLIK LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA No.
Ringkasan Isi Informasi
Unit Kerja Yang Menyediakan Informasi
Penanggung Jawab Pembuatan Informasi
Waktu Dan Tempat Pembuatan Informasi
Format Informasi Yang Tersedia
Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip
KETERANGAN: Ringkasan Isi Informasi
: Diisi dengan nama dan ringkasan isi informasi. Termasuk keterangan waktu/periode apabila informasi tersebut Disusun berdasarkan periode tertentu. Contoh : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Tahun 2011 Unit Kerja yang Menyediakan Informasi : Diisi dengan unit kerja yang dipinjam pejabat eselon IV yang menyediakan informasi. Contoh : Kasubbag Arsip dan Ekspedisi Penanggungjawab pembuatan informasi : Diisi dengan jabatan pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Contoh: Kasubbag Arsip dan Ekspedisi Waktu dan tempat pembuatan informasi : Diisi dengan waktu dan tempat pembuatan informasi Contoh : 31 Desember 2010 Format informasi yang tersedia : Diisi dengan bentuk informasi yang tersedia. Contoh : Hardcopy atau Softcopy Jangka waktu Penyimpanan/Retensi : Diisi dengan jangka waktu penyimpanan, yang di sesuaikan dengan ketentuan dalam Undang – Undang Arsip Kearsipan dan Peraturan Perundang – Undangan terkait
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1255
32
LAMPIRAN IV Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara
Format Tabel Pembuatan Pembuatan, Pemutakhiran, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pelayanan Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat Lembaga Administrasi Negara Kantor Pusat Jl.Veteran No.10 Jakarta Telp.(021)3868201-5, 3455021 fax.(021)3848792
Tabel Pembuatan Pembuatan, Pemutakhiran, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pelayanan Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat Nom or
Jenis Informasi sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008
Uraian Informasi & Dokumen
Pemutakhiran
Keterangan
KET ERANGAN *) Daftar Informasi dan Dokumentasi, dibuat oleh PPID sesuai dengan Daftar Informasi dan Dokumentasi yang dibuat oleh Satuan Kerja dari pelaksanaan kegiatan tiap tahun anggaran Nomor Jenis Informasi sesuai UU No 14 Tahun 2008 dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 Uraian Informasi dan Dokumen transaksi/rincian kegiatan (item) Pemutakhiran Keterangan dokumen lain
: nomor urut dari setiap urutan informasi : kesesuaian kegiatan dengan informasi yang tertuang : dokumen yang dihasilkan dari setiap pelaksanaan : : keterangan tentang keterkaitan satu dokumen dengan
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1255
33
LAMPIRAN V Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara
Format Formulir Permohonan Informasi Publik
Lembaga Administrasi Negara Kantor Pusat Jl.Veteran No.10 Jakarta Telp.(021)3868201-5, 3455021 fax.(021)3848792
FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK* Nomor Pendafaran : ………………………(disisi petugas)** Nama : ………………………………………………………………… Pekerjaan : …………………………………………………………………. Alamat :………………………………………………………………..... Nomor telepon/e-mail : …………………………………………………………………. Informasi yang dibutuhkan : …………………………………………………………………. Alsan meminta informasi : …………………………………………………………………. Cara memperoleh informasi** Cara mengirimkan informasi**
: 1. 2. : 1. 3. 5.
Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy) diambil langsung 2. kurir pos 4. e-mail faksimili …………., …………………20……
Petugas Pelayanan Informasi
Pemohon Informasi
(……………………………………)
(……………………………………)
Keterangan:
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1255
34
* Dibuat rangkap dua, lembar satu untu kpermohonan, lembar satu untuk PPI ** Diisi berdasarkan nomor registrasi *** Pilih salah satu dengan memberi tanda checklist
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1255
35
LAMPIRAN VI Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara
Format Register Permohonan Lembaga Administrasi Negara Kantor Pusat Jl.Veteran No.10 Jakarta Telp.(021)3868201-5, 3455021 fax.(021)3848792
REGISTER PERMOHONAN No.
Tanggal
Nama
Alamat
Informasi Yang Diminta
Alasan meminta informasi
Keputusan
Alasan Penolakan
Cara memperoleh salinan informasi
Jenis Permohonan Waktu
Keberatan
Melihat dan Mengetahui
Meminta Salinan
Keterangan : Nomor Tanggal
: :
Diisi nomor pendaftaran permohonan informasi Diisi tanggal permohonan diterima
Nama
:
Diisi nama pemohon
Alamat
:
Diisi alamat lengkap dan jelas dari pemohon untuk memudahkan jika informasi yang diminta akan dikirim
Informasi yang diminta
:
Diisi informasi rinci yang diminta
Alasan meminta informasi
:
Diisi alasan pemohon informasi untuk apa meminta informasi tersebut
Keputusan
:
Diisi dengan keterangan apakah informasi yang diminta dikuasai atau tidak, bila tidak sarankan untuk Badan Public lain/satker lain yang dapat dituju untuk mendapatkan informasi publik yang dibutuhkan permohonan Informasi Publik yang diminta dapat diberikan atau tidak.
Alasan Penolakan Cara Memperoleh salinan Informasi
: :
Diisi alasan penolakan bila permohonan informasi ditolak Diisi sebagai mana cara memperoleh informasi yang diminta, misal: a) melihat/membaca/mendengarkan/mencatat; b) mendapat salinan informasi (softcopy/hardcopy)
Waktu
:
Diisi waktu yang dibutuhkan untuk memberikan pemberitahuan tertulis sebagai di maksud dalam Pasal 12 serta waktu sampai dengan informasi dikirim atau diterima oleh Pemohon Informasi Publik. Waktu dikelompokan menjadi (a) 1-3 hari, (b) 4-10 hari (c)11-17 hari, dan (d) ebihdari 17 hari kerja
Keberatan Jenis Informasi
: :
Diisi informasi tentang keberatan serta nomor registrasi keberatan bila Pemohon Informasi Publik mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Diisi tentang jenis permohonan.keinginan pemohon informasi publik, apakah hanya ingin melihat atau meminta salinan informasi publik.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1255
36
LAMPIRAN VII Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara
Format Pemberitahuan Tertulis
Lembaga Administrasi Negara Kantor Pusat Jl.Veteran No.10 Jakarta Telp.(021)3868201-5, 3455021 fax.(021)3848792
PEMBERITAHUAN TERTULIS** …………, ……………20… Berdasarkan Permohonan Informasi Saduara pada Tanggal ....… Bulan .....… Tahun ....… dengan nomor pendaftaran** …... dengan ini kami menyampaikan kepada saudara/i: Nama : ……………………………………………………………………. Pekerjaan : ……………………………………………………………………. Alamat : …………………………………………………………….......... Nomor telepon/e-mail : ……………………………………………………………...........
A. Pemberitahuan sebagai berikut :
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1255
37
No
Hal-hal yang terkait informasi Keterangan publik
1.
Penguasaan informasi publik***
LAN Badan Publik Lainnya…………
2.
Informasi yang di butuhkan : a. …………………………….. b. …………………………….. c. ……………………………..
3.
Bentuk Fisik Yang Tersedia***
Softcopy/salinan elektronik Hardcopy/salinan tertulis
4.
Biaya yang dibutuhkan****
Penyalinan Rp……x(jumlah lembaran) Pengiriman Rp…..
5.
Waktu penyediaan*****
…..… hari
B. Informasi tidak dapat diberikan karena : 1. Informasi yang diminta belum dikuasai 2. Informasi yang diterima belum didokumentasikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
(……………………………………………………..) Keterangan: *
Dibuat rangkap dua, lembar satu untuk permohonan, lembar satu untuk PPI
**
Sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan informasi
***
Pilih salah satu dengan member tanda cheklist
****
Biaya penyalinan (fotokopi/disket) dan /atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos)sesuai dengan standar biaya yang telah di tetapkan
***** Waktu penyediaan 1 0 hari kerja, dan dapat diperpanjang 7 hari kerja
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1255
38
LAMPIRAN VIII Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara
Format Surat Penolakan Permohonan Informasi Publik
Lembaga Administrasi Negara Kantor Pusat Jl.Veteran No.10 Jakarta Telp.(021)3868201-5, 3455021 fax.(021)3848792
SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK* Nama
:……………………………………………………………….
Alamat
:………………………………………………………..........
Pekerjaan
:.……………………………………………………………...
Nomor telepon/e-mail
:…………………………………………………….............
Informasi yang dibutuhkan
:………………………………………………………..........
Informasi publik ini dikecualikan dengan mempertimbangkan bahwa: Alasan
: ……………………………………………………………
(diisi dengan pasal dan undang-undang
………………………………………………….............
Yang mengecualikan)
……………………………………………………………
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1255
39
Dengan mempertimbangkan berbagai konsukuensi berdasarkan alasan pengecualian di atas, memutuskan bahwa: PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK. Pemberian informasi hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan komisi informasi dan /ataupengadilan.
…………………,…………………20……… Pejabat PengelolaInformasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama)
(…………………………………………….) Keterangan: * Dibuat rangkap dua, lembar satu untuk permohonan, lembar dua untuk PPID
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1255
40
LAMPIRAN IX Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara
Format Formulir Keberatan
Lembaga Administrasi Negara Kantor Pusat Jl.Veteran No.10 Jakarta Telp.(021)3868201-5, 3455021 fax.(021)3848792
FORMULIR KEBERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASI* A. FORMULIR PENGAJU KEBERATAN Nama Registrasi Keberatan : ………………………………………………………….. Nama Pemohon Informasi : …………………………………………………............ Tujuan Penggunaan Informasi : …………………………………………………............ Identitas Pemohon Nama Alamat (sesuai KTP) Nomor Telepon Pekerjaan
: : : :
………………………………………………………….. ………………………………………………………..... …………………………………………………........... …………………………………………………………..
Identitas Kuasa Pemohonan Nama Alamat (sesuai KTP) Nomor Telepon Pekerjaan
: : : :
………………………………………………………….. ………………………………………………………….. …………………………………………………............ ……………………………………………………….....
B. ALASAN KEBERATAN 1. Permohonan informasi ditolak 2. Informasi berkala tidak disediakan 3. Permintaan informasi tidak ditanggapi 4. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana diminta 5. Permintaan informasi tidak dipenuhi 6. Biaya yang dikenakan tidak wajar 7. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan 8.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1255
41
C. KASUS POSISI …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………............. D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terima kasih
Jakarta, …./ …./ 2013
Mengetahui: Petugas Pelayanan Informasi (penerima keberatan)
Pengaju Keberatan
(…………………………………………)
(…………………………………………)
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1255
42
LAMPIRAN X Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara
Format Register Keberatan Lembaga Administrasi Negara Kantor Pusat Jl.Veteran No.10 Jakarta Telp.(021)3868201-5, 3455021 fax.(021)3848792
Register Keberatan Nomor Keberatan Registrasi
Tanggal Permohonan Keberatan Diterima
Nomor Permohonan dan Tanggal Permohonan Diterima
Nama
Alamat
Kontak yang Dapat Dihubungi
Alasan keberangkatan
Waktu Pemberian Tanggapan atas Keberatan
Nama dan Jabatan PPID
Biaya
Cara Pembayaran
Nama Petugas
Tanda Tangan Pemohon
Tanda Tangan Petugas
Keterangan : Nomor Keberatan Registrasi Tanggal Permohonan Keberatan Diterima Nomor Permohonan dan Tanggal Permohonan Diterima Nama
: : :
Diisi nomor urut registrasi keberatan Diisi tanggal permohonan keberatan diterima Diisi nomor urut permohonan informasi dan tanggal permohonan informasi diterima
:
Diisi nama Pemohon
Alamat
:
Diisi alamat lengkap dan jelas dari pemohon untuk memudahkan jika informasi yang diminta kan dikirim
Kontak yang Dapat Dihubungi
:
Diisi nomor telepon/HP dan/atau e-mail
Alasan keberangkatan
:
Diisi alasan yang digunakan untuk mengajukan keberatan sebagaimana Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008
Waktu Pemberian Tanggapan atas Keberatan Nama dan Jabatan PPID Biaya Cara Pembayaran Nama Petugas Tanda Tangan Pemohon Tanda Tangan Petugas
: : : : : : :
Diisi kapan batas waktu keberatan harus di jawab oleh pejabat yang berwenang Diisi siapa pejabat yang akan memberikan tanggapan sesuai kewenangan Diisi biaya yang dikenakan terhadapperolehan informasi (diisi setelah pemohon membayar biaya yang dikenakan) Diisi nama petugas yang menerima permohonan keberatan Diisi nama petugas yang menerima permohonan keberatan Diisi tanda tangan pemohon Diisi tanda tangan petugas
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013, No.1255
43
LAMPIRAN XI Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara
Format Formulir Banding atas Penolakan Pemberian Informasi
Lembaga Administrasi Negara Kantor Pusat Jl.Veteran No.10 Jakarta Telp.(021)3868201-5, 3455021 fax.(021)3848792
FORMULIR BANDING ATAS PENOLAKAN PEMBERIAN INFORMASI No. Pendafaran : ………………………(disisi petugas)** Nama : ………………………………………………………………… Pekerjaan : ………………………………………………………………… Alamat : ………………………………………………………………… Nomor telepon/e-mail : ………………………………………………………………… Informasi yang dibutuhkan : ………………………………………………………………… Alasan Banding : ………………………………………………………………... …………., …………………20…… Petugas Pelayanan Informasi
Pemohon Informasi
(……………………………………………)
(……………………………………………)
www.djpp.kemenkumham.go.id