KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA m i l SA N Nomor: 230/V1/K1P-PS-A/2013
ASLI
K O M I S I IN F O R M A S I P I J S A I R I P I B U k IN DON F S I A
I.
IDENTITAS
[1.1 | Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Inl'ormas, Publik Nomor Registrasi
230/VI/KIP-PS/2013 yang diajukan oleh:
Nama
1 SM Jambi Corruption W aleh
Alamat
J k Slamet Riyadi No.Sa Hrom, Kota Jambi. Pro \ ins i Jambi.
Selanjutnya disebut sebagai
Pemohon
Dalam persidangan diwakili oleh Sahudi bread selaku Sekretaris berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Naen 1 mar. Si I. M il selaku Ketua dan M. Amin. S ll selaku Wakil Ketua.
Terhadap Nama
.
Dinas Kesehatan Kabupaten Sarokmgun ProCnsi Jambi
Alamat
:
komplek Perkantoran Cuming kembaiuu Saroiatuuin. Jambi.
Selanjutny a disebut sebagai Termohon. Dalam persidangan diwakili oleh Zainurman. SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 480/DISKES-SRL/20I4 tertanggal 7 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh II. Aduan lis. Sb.. M .Kes seiaktt Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Saroiammn. ! I--I lelah membaca surat permohonan Pemohon: 1elali mendengar keterangan Pemohon: lelah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon: Telah memeriksa surat-surat dari Termohon.
2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan [2.1] bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Pen\elesaian Sengketa Informasi Pnbhk tertanggal 21 Juni 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat dengan registrasi sengketa Nomor
230/VT/K1P-PS/2013
Kronologi [2.21 bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik melalui Surat Nomor: 39/jcw-jbi/IV/2013 tertanggal 24 April 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun dan diterima pada tanggal yang sama. Adapun salinan informasi dokumen yang dimohon Pemohon yaitu: 1. Salinan dokumen Rencana Anggaran Biaya ( R A B ) Rencana Umum Pengadaan (R U P ) barang dan jasa beserta gambar baik pembangiman/rehub/gedung dilingkungan Dinas Kesehatan dan spesifikasi barang yang dibeli untuk tahun 2012 dan 2013 (copy R I 'p 2012-2013 terlampir). 2.
Salinan
dokumen
kontrak/perjanjian
pengadaan
barang
dan
jasa
dari
pro\ek
pembangunan/rehab gedung dengan pihak ketiga, pemenang lelang untuk tahun 2012 dan 2013. 3.
Kwitansi atau bukti pembelian/pembayarau barang atau jasa termasuk dokumen laporan pertanggungjawaban, atau lainnya.
4.
Salinan dokumen laporan hasil pemeriksaan auditor B P K untuk anggaran umg telah selesai diaudit tahun 20] 1-2012, bagi anggaran yang belum diaudit supaya diberikan menyusul kemudian hari.
[2.31 bahwa Surat Permohonan Informasi Pemohon tertanggal 24 April 2013 tidak dijawab oleh
I ermohon,
kemudian
Pemohon
mengajukan
keberatan
\ang
ditujukan
kepada
Termohon, melalui Surat Nomor 61/Jew-jbi/V/2013 tertanggal 9 Mei 2013 dan diterima fermohon pada tangga! 13 Mei 2013.
1
[2.41 bahwa keberatan yang diajukan Pemohon sebagaimana uraian paragraf [2.3| lidak mendapat
tanggapan
dari
Termohon,
kemudian
Pemohon
mengajukan
Permohonan
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat pada tanggai 21 Juni 20L> yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat dengan registrasi sengketa Nomor
230/VI/KIP-PS/2013.
[2.s[ bahwa Sengketa Informasi Publik a quo teiah diadakan sidang pada tanggal 7 Oktober 2014 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [2.6J Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Inlormasi Pusat karena Permohonan Informasi yang yang dimohon lidak ditanggapi.
Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik [2.7]
Pemohon mengajukan
permohonan informasi
sebagai
bahan atau pedoman dan
kajian/penelitian dalam pengawasan yang akan dilaksanakan oleh internal I SM
Jambi
Corruption Watch.
Petit um [2.8] Pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk memulus sengketa Inlormasi Publik a quo.
li. Alat Bukti Keterangan Pemohon L2.4J
Menimbang bahwa di persidangan Pemohon
menyampaikan keterangan sebagai
berikut: 1. bahwa Pemohon menyatakan status hukum Pemohon sebagai badan hukum belum mendapat pengesahan
dari Kemenlerian
llukum dan IIA M sehingga Pemohon
menyatakan status hukum Pemohon adalah kelompok orang: 2.
bahwa Pemohon menyatakan pengaturan mengenai status hukum Pemohon sebagai kelompok orang tidak secara tegas disebutkan dalam Akta Pendirian Pemohon:
3.
bahwa Pemohon menyatakan status hukum yang digunakan Pemohon pada saat pengajuan
permohonan
informasi
publik,
pengajuan
permohonan peny elesaian sengketa inlormasi berbenluk Lembaga Swadaya Masyarakat;
keberatan,
dan
pengajuan
publik sebagai perkumpulan nanu
4.
bahwa Pemohon menyatakan dinas-dinas di kabupaten Sarolangun adalah bagian dan lembaga eksekutif; bahwa Pemohon menyatakan pengajuan keberatan diajukan kepada lemiuhon dan bukan kepada alasan P P ID Termohon karena Pemohon tidak mengetahui keberadaan P P ID maupun atasan P P ID di Kabupaten Sarolangun: dan
6.
bahwa Pemohon mengajukan keberatan kepada
bermohon dengan ditembuskan
kepada beberapa instansi lain sebagai bentuk edukasi Pemohon.
Surat-Surat Pemohon [2.10] Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut: Surat P-l
Salinan Surat Permohonan Informasi Nomor: b'-’ jcu-jni |\ Pul.; tertanggal 2 April
2013
>an8
ditujukan
kepada
Kepala
Dinas
Kesehatan
kabupalei
Sarolangun, Surat P-2 i Salinan tanda terima surat permohonan informasi publik terumeul 24 April 20 11
Salinan Surat Pengajuan Keberatan Nomor: 61 jcu-jhi V 2013 tertanggal 0 Mei -Olo, yang ditujukan kepada Kepala Dinas kesehatankabupateu Sarolangun dan tanda terima surat tertanggal 13 Mei 2013, Surat P-4
Salinan tanda terima surat keberatan tertanggal 13 Mei 2014.
Surat P-5
Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Okluher 201-1 wng ditandatangani oleh Nasri Umar. SI L M H selaku Ketua dan M. Amin. SI I selaku Wakil Ketua.
Surat P-6
Dokumen mengenai Legu! Slam/mg (kedudukan luikum) L SM Jambi Corruption Watch sebagai Pemohon Informasi Publik.
Surat P-7
Dokumen
Rencana
Umum
Pengadaan
ilU P)
Dinas
Kesehatan
kabupalei
Sarolangun
Keterangan Termohon [2. I I ]
Menimbang bahwa di persidangan Termohon me,n ampaikan keterangan sebagai
berikut: !.
bahwa Kuasa Termohon tidak mengetahui secara jelas siapa dan bagian apa >ann menjadi P P ID pada Badan Publiknya: dan
2.
bahwa
Kuasa
Termohon
hanya
ditugaskan
persidangan. -I
untuk
mewakili
lermohon
dalam
Surat-Surat Termohon [2.12| Bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut: Surat T-l
Surat Kuasa Khusus Nomor: 480/DISK1 1S-SKU/'20 I -I tertanggal 7 Oktobci 2014 yang ditandatangani oleh M. Adnan J IS. S I 7. Mdses wlaku Kepala Diiur Kesehatan Kabupaten Sarolangun.
3. PERTIMBANGAN ill M M |a .lj Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhmu adalah menuenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal
I
angka 5. Pasal 35 ayat ( I ) huruf c. dan Pasal 37 ayal (2l i ndang-l 'udang Nomor 14 lalimi 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (U U K IP ) /tnictu Pasal 5 huruf h. Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor ] Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki No. I Tahun 2013).
[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pamd 3(> a\m ( I ) Perki No. I Tahun 2013 Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan o quo, 2. kedudukan
hukum
(legal
standing)
Pemohon
untuk
menuajukan
permohonan
penyelesaian sengketa informasi. 3. kedudukan hukum {legal standing) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi. 4. batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.
1eihadap keempat hal tersebut di atas.
MajelU
mempertiinhaimkan dan memberikan
pendapat sebagai berikut:
A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [3.3J
Menimbang bahwa
Komisi
Informasi
kewenangan absolut dan kewenangan relatif
Pusat mempuinai
dua kewenangan >aitu
Kewenangan Absolut 13.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal I angka -1 UI
K IP dinyatakan:
Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UI K IP dan peraturan pelaksanaannya. menetapkan petunjuk teknis standar lawman informasi publik dan menyelesaikan sengketa inlormasi publik melalui mediasi dan/alau ajudikasi nonlitigasi. [3.51 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU K IP /imcin Pasal I angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan: Sengketa informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara liadan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/alau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:
Pasal 26 ayat (1) huruf a UU K1P Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/alau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Inlormasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.
Pasal 22 UU KIP: Ayat (1) Setiap Pemohon Inlormasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
Ayat (7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan : a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak: b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang
diminta
apabila
informasi
yang
diminta
tidak
berada
di
bawah
penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta: c. penerimaan
atau
penolakan
permintaan
denuan
alasan
y anu
tercantum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17: d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan maten informasi yang akan diberikan: e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikeetmlikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. maka informasi yang Jikeetialikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materimu: f. alat penyampai dan formal informasi yang akan diberikan: dan atau
6
y, bia\a serta caia pembavaran untuk memperoleh mlonimsi \ana diminta.
Ayat (8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7). paling lambai 7 (tujuh) hati kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
Pasal 36 IJIJ K1P: Avat (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paliuu lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan wbauaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (!). "
Ayat (2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat ( ! ) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambai 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimnma keberatan'seeara tertulis. ’
Pasal 37 ayat (2) UU KIP Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu palinti lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimany a tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ay at (2).
Pasal 38 ayat (1) UU KIP Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dnivatau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat M tempat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
[3.7j Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No. ! Tahun 2013 dinyatakan: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan uum diberikan oleh atasan P P112); atau ' " b.
Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan vin e lelah diajukan kepada alasan P P ID dalam jangka waktu 30 (liga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID ,
7
[3.8]
Menimbang
bahwa
berdasarkan
iakla
persidangan
Pemohon
telah
menempuh
mekanisme memperoleh informasi dan mengajukan Permohonan IVmelesuian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut: 1.
Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik melalui Surat Nomor: 39/jcw-jbi/lV/2013 tertanggal 24 April 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun:
2.
Pemohon
telah
mengajukan
keberatan
>ang
ditujukan
kepada
Kepala
Dinas
Kesehatan Kabupaten Sarolangun melalui Surat Nomor: 0 I jen-j bi \ 20 13 tertanggal 9 Mei 2013 dan diterima Termohon pada lan OO' il 13 Mei 2013; 3.
Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 21 Juni 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi informasi Pusat dengan registrasi sengketa Nomor: 230/V1/K1P-PS/2013.
[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf 13.41 sampai dengan paragraf [3.8] Majelis berpendapat Komisi Informasi Pusat mempunyai keuenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.
Kewenangan Relatif [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU K1P dinyalakan: Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.
(3.1 IJ Menimbang berdasarkan Perki No. I Tahun 2013 vuitu:
Pasal 6 ayat(1) Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik \;uw menyangkut Badan Publik Pusat. " ^
Pasal 6 ayat(5) Dalam hal Komisi Informasi Provinsi belum terbentuk, kewenangan men\elesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat.
Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Kcmenieriaii. M PK. DPR." Mahkamah Agung. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi nonpemerintah tingkat pusat. B U M N , atau lembaga negara lain di tingkat pusat. "
8
Penjelasan Pasal 6 ayat (2) lembaga yang hierarkis. Contoh
T ' ™ ’ha^
tingkat
,K n !nM' l‘)l>PIJ h a n |nsi. Pengadilan
banding.
Kepolisian
Daerah V ^ ' '
li;,dr ""^ m
Pub" k n * provinsi dari s„a„,
provinsi. Partai Politik dnrrkat „“ “ 7 a ! i " ’ ’ ^ , i ' |VII) 'mgka, Rumah Sakit Umum Daerah (R S U D ) litmHt „ 2 ■ W>" pul,g lnl.than tingkat provinsi, lainnya. 1 U) tM lg U p,ovmsL aIaa '™ 'baga tingkat prtn illsi
Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Yang dimaksud dengan Badan Pnhlil i-,,u , lingkup kerjanya mencakup k a b u p a t e n U1 "nki ;K ulah Hadan Publik yang kabupalen/kota dari suatuP lembaga Kabupaten/Kota, D P R D kabupaten/kota
vam, 'p. S
^
" m '1 aUlu ,cnibaYa Angkat C onU,h: Dcmerintoh
Distrik Militer. B U M D tingkat kabupateipkola I t i n l V S j i t v K T T ' organisasi non pemerintah tingkat kabupaten kola. R S I 'l) i„lik ,i Tub„n‘ 'j 'U'' lembaga tingkat kabupaten/kota lainma. " ^ kabupaten koui. aum
K a b u l r nrSarolangun. ,7 g tehWa rsaDupaten
............» —
[m l.i] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor M
^
Keseiiaiun
iahtm 2 0 w ...... ....
erne, tnrah Daerah .sehagaitnana telah beberapa kali dinhah terakhir dengan , 'ndane-Undnm,
W
2 r " l,,,n 2008 ‘e" “ 7
’ m7 b7
“
S PCmeri" ‘;" -
« * • * l' '
Pumda) sane manuti,n,■sak,h
'1ak- kCWnan8an- J a " ka" I,iU’a" da- ' h - « « ™
'" .„ 'k meaigatur dan
, ~ din U1US‘in pemenntah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai demam peraturan perundang-undangan. ^
la. U | Men imbang bahwa berdasarkan ketentuan I d Pemda disebutkan:
Pasal 2 ayat(2)
Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud nada -nal i h
,
j
an mengurus
» nd,„ urusan pemerintahan menurut asas otonomi dai, tag’ s pviithiiniuT,.
Pasal 2 ayat (3) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada a\; biasnya, kecuali urusan pemerintahan 'v - m l / U> ' " Clli;llankan olonuini seluasad; meningkatkan kesejahteraan masyarakai. pdawma! ‘ P'''n'Cr" " ;'1’ * " 8 » 'Hiu™ an Linium. dan daya saing daerah.
Pasal 3 ayat(1) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mal ( 2 ,
a.
Pemerintah daerah provinsi yang terdiri alas pemerintah daerah provinsi dan D P R D provinsi;
b.
Pemerintahan daerah kabupaten/kota vang terdiri kabupaten/kota kota dan D P R D kabupaten/kota.
atas
pemerintah
daerah
Pasal 120 ayat(2) D ) I etangkat daeiah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
Pasal 124 ayat (1), (2) dan (3) (1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. (2) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil y ang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. ' (3) Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
[3 .b | Menimbang bahwa Termohon merupakan Dirias Kesehatan Kabupaten Sarolanmm Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 temamu Pembentukan
Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten
lebo.
Kabupaten
Muaro Jambi, dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Pembentukan
Kabupaten
Sarolangun.
Kabupaten
lebo.
Kabupaten
lalum
1999 tenlane
Muaro Jambi, dan
Kabupaten J anjung Jabung Timur, disebutkan bahwa:
Pasal 2 Dengan undang-undang ini dibentuk Kabupaten Samianmm, Kabupaten lebo Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten lanjung JabumT Timur dalam wilayah Propinsi Jambi. '
Pasal 11 ayat (1) Ibukota Kabupaten Sarolangun berkedudukan di Sarolamum.
Pasal 12 ayat(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Sarolangun, Kabupaten lebo. Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kewenangan Daerah sebauai Daerah Otonom mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, termasuk kewenaiman
10
wajib, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang him. sesuai deiman peraturan perundaneundangan. "
Pasal 12 ayat(2) Kewenangan wajib, sebagaimana dimaksud pada a\al d ), terdiri atas pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaau kerja.
Pasal 15 Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kabupaten Sarolangun. Kabupaten 1ebo. Kabupaten Vluaro Jambi, dan Kabupaten lanjung Jabimu, Timur, niasinamasing dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakval Daerah Kabupaten. Sekretariat Kabupaten, dinas-dinas Kabupaten, dan lembaga teknis Kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf j.U I ()| sampai denean puraural 13.1s| fermohon merupakan Perangkat Pemerintahan Kabupaten Sarolangun \ang merupakan Badan Publik tingkat kabupaten.
[n. 17] Menimbang bahwa Komisi Informasi Pru\insi .(umbi belum terbentuk pada saat Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Kepaniteraan Komisi Iniormasi Pusat yakni pada tanggal 2] Juni 2013 sebagaimana telah diuraikan padri paragraf [3.8]. sedangkan Komisi Informasi Provinsi Jambi baru dilantik pada tanggal 10 Januari 2014 dan berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan bahwa Komisi
Informasi
Provinsi Jambi belum dapat menangani atau men\eleviikan sengketa informasi publik wine menjadi kewenanganma dikarenakan belum tcrbentukina sekretariat sehinaea belum dapat secara optimal melaksanakan tugas dan (ungsi peny elesaian sengketa informasi vane dinilai oleh Komisi Informasi Pusat tidak memungkinkan Komisi Informasi Provinsi Jambi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, maka Majelis berpendapat Komisi Iniormasi Pusat mempunyai kewenangan relatif untuk memeuerimu. memeriksa dan memulus seneketa o quo.
[3.18] Menimbang bahwa Majelis berpendapat dalam kaitannya dengan kewenangan relatif Komisi Informasi Provinsi Jambi dalam kurun waktu kurang lebih 1 (satu) tahun sejak
terbentuknya harus dapat membenahi kelembagaannya sehingga tugas dan 1ungsi utama Komisi Informasi yaitu menerima, memeriksa, dan memulus permohonan penselesaian Sengketa Informasi
Publik
melalui
Mediasi dan atau
\judikasi noulitigasi pada masa
mendatang dapat diselesaikan oleh Komisi Informasi Prov insi Jambi.
B. Kedudukan Hukum (Lega! Standing) Pemohon [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:
Pasal 1 angka 12 l l KIP Pemohon Informasi Publik adalah warga negara Jannlau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam l l KIP.
Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sung selanjutmu disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik sang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.
Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No.l Tahun 2013 Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah. yaitu: 1. Fotokopi Kartu 'landa Penduduk. Paspor, atau identitas lain yang sah sang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Ilukum dan Hak Asa H Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu 'landa Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perki Nu.l Tahun 2013 sang menyatakan: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan sang diberikan oleh alasan PP1D: atau ^ " b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan sang telah diajukan kepada atasan P P ID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID .
[’3.21] Menimbang bahwa berdasarkan putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 228/YT K1PPS- \ 2013 sebagaimana sang diuraikan
pada paragraf |3.I3|
sampai
paragraf |3,loj
dipeioleh fakta dan dasar luikuni baru mengenai penyaluran Mains Badan I lakum suaiu perkumpulan diatur dalam Kitab Undang-undang Ilukum IVrdata linku III bab IX leiitaim Perkumpulan yaitu Pasal 1653 - Pasal 1665 dan SnuUshUui ]870 \o. 6-1 serta UndaneUndang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.
[3.22| Menimbang bahwa permohonan yang diajukan selain Warga \ e earn Indonesia, maka berdasarkan uraian paragraf 13.20] Pemohon wajib memerlukan Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan I lukum.
[3.23] Menimbang bahwa dalam hal Pemohon adalah Badan Ilukum berbentuk Perkumpulan maka berdasarkan ketentuan mengenai badan hukum Perkumpulan di Indonesia, diatur dalam Kitab Undang-undang Ilukum Perdata Buku lli bab IX tentang Perkumpulan vaitu Pasal 1653 - Pasal 1665. dan dengan Staatshhui I 870 No. 64.
[3.24] Menimbang bahwa sualu perkumpulan berdasarkan Pasal I Staalsblad 1870 \o. n l slicit u petkumpuian untuk mendapat status badan hukum muka harus mendapat pengesahan dari penguasa, dalam hal ini adalah Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Ilukum dan Hak Asasi Manusia).
[3.25] Menimbang balnva berdasarkan ketentuan pada Pasal 11 ajal (1) huruf'a dan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masvarakut (14 No. 17 Tahun 2013), pada pokoknya menyatakan halnva untuk dapat menjadi sebuah Badan Hukum Perkumpulan harus memenuhi persjaratan dan pengesahan yang dilakukan oieli menteri yang menyelenggrakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
[3.261 Menimbang bahwa terkait legalitas badan Inikum
Pemohon,
berdasarkan Akta
Pendirian Pemohon, disebutkan bahwa Pemohon sebagai Lembaga Swadava Mas\arakai (P S M ) yang tidak menyebutkan bentuk badan hukum. Karena tidak memenuhi sebagai badan hukum, dalam persidangan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon adalah sekelompok orang sebagaimana di maksud dalam
Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 3 Perki No.l Tahun 2013.
[3.27J Menimbang bahwa dalam hal Pemohon memilih sekelompok orang maka penuajuan permohonan informasi publik kepada Badan Publik, keberatan atas permohonan sengketa
13
iniroinusi kepada badan publik dan atau pada saat Permohonan Pen\elesaian Senaketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi harus konsisten,
|j .28] Menimbang bahwa Majelis Komisoner berpendapat adanya perubahan status Pemohon dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dimana berdasarkan seluruh dokumen
(vide
sum! P-l sampai
sebagaimana diuraikan
pada
dengan vide surai P-~j
paragraf [2.9j
status hukum
dan dari
keterangan
Pemohon
perkumpulan
menjadi
sekelompok orang maka Pemohon tidak dapat dikualilikasikan sebagai sekelompok orang.
I-S.29] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragrai ].3.I9| sampai dengan paraural [3.28] Majelis berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum degil standing) sebagai
Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
dalam seneketa a
qua.
C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon [3.30J Menimbang bahwa Termohon adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun \ang berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 14 asai (1) Nomor 11 lahun 2007 tentang Organisasi Perangkai Daerah ( m?Ium juiiu a disebut PP No. 41 lahun 2007). yang diny atakan: Dinas daerah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah. [3.31] Menimbang bahwa tugas dinas daerah berdasarkan Pasal 14 ayal (2) PP No. 41 Tahun 2007, disebutkan;
Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusi n pemerintah uuerali berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantu. [3.32] Menimbang bahwa pertanggungjawaban dinas daerah berdasarkan Pasal i 3 aval t.T PP No. 41 Tahun 2007. disebutkan; Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati walikota melalui sekretaris daerah. [3.33] Menimbang Termohon adalah dinas daerah yang fungsi dan tugas pokokmu berkailan dengan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup lugasnya yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14
[3.34] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.301 sampai dengan paragraf [3.j j ]
Majelis
berpendapat
bahwa
Termohon
mempuiivai
limas
melaksanakan
penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnva dan bertanggung jawab kepada bupati/wa Ii kola melalui sekretaris daerah yang berkedudukan di Kabupaten Sarolangun memenuhi syarat kedudukan hukum (lei/ul siam/in») dalam sengketa a quo.
D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi. [3.33]
Menimbang
bahwa
berdasarkan
fakta hukum
\ang tidak
terbantahkan dalam
persidangan. Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4]
(Kronologi).
[3.36J Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 22 ayat ( I ) dan ayat (7). 36 a\at (1) dan ayat (2), serta 37 ayat (2) UU K I P /undo Pasal 3 dan Pasal 13 Perki No. 1 lakum 2013 yang pada pokoknya mengatur mengenai mekanisme dan batas waktu permohonan informasi disertai pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi,
[o.37] Menimbang bahwa berdasarkan uraian kronologi permohonan penyelesaian senuketa informasi sebagaimana telah diuraikan pada paragraf /2.2/ sampai dengan paratrraf /2.-1/ Majelis menemukan adanva ketidaksesuaian jangka waktu \anu ditempuh oleh Pemohon dengan syarat ketentuan jangka waktu yang diatur dalam UU K IP dan Perki No. I Tahun 2013.
[3.38] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 a\at (2) dan Pasal 37 asal (2) U KU
/unclo Pasal
permohonan
PS I
la Perki ke
Komisi
I
lahun 20la. disebuikan bahwa jamrka waktu peimajuan Informasi dilakukan
paling
lambat
14 hari
kerja sejak
diterimanya tanggapan tertulis atas keberatan atau berakhirma jangka waktu 30 hari kerja bagi atasan P P ID dalam memberikan tanggapan tertulis alas keberatan yang diajukan Pemohon.
[3.j 9| Menimbang bahwa pada faktanya. Pemohon mengajukan permohonan PSI ke Komisi Informasi
Pusat
belum pada jangka waktu
pengajuan
permohonan
PSI
sebagaimana
ditetapkan dalam U U K IP dan Perki I Tahun 2013. Seharusnya Permohonan PSI ke Komisi
In Iormas' Pusat diajukan dalam jangka waktu 14 liari kerja selelah ditemukanma alasan untuk itu. dalam hal ini setelah lewatnya waktu 30 hari kerja bagi Termohon unmk menanggapi keberatan yang diajukan Pemohon. Dengan demikian seharusnya Permohonan PSI diajukan dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak berakhirnya jangka uaklu 30 (liga puluh) hari kerja untuk atasan P P ID dalam memberikan langgapan lerlulis kepada Pemohon, yakni dalam kurun waktu 44 hari kerja setelah tanggal 13 Mei 2013 (tanggal diajukan dan diterimanya keberatan Pemohon oleh Termohon. Berdasarkan perhitungan jumlah hari kena maka Permohonan PSI seharusnya diajukan dalam rentang waktu tanagal 23 Juni 2013. Sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan
PSI
12 Juli
pada tanggal 21 Juni 2013
sehingga jelas belum memasuki jangka waktu yang diperkenankan menurut U
K IP dan
Perki 1/201.3 atau dengan kata lain premature.
[3.40] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf 13.33] sampai paragraf 13.39] Majelis berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan K IP juu e lo I J
Pemohon tidak memenuhi jangka waktu yang ditentukan Pusal 37 aval (2) Perki No. 1 Tahun 2013.
[o.4IJ Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayal (2) Perki No. I Tahun 2UI J mengatur: ' '' Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.
L3.42| Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf 13.4 1J Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan Putusan Sela dan tidak mempertimbangkan pokok perkara a quo.
4. KESIMPULAN |4.l|
Berdasarkan
seluruh
uraian
dan
fakta
hukum
d.
atas.
Majelis
Komisioner
berkesimpulan: 1- Komisi
Informasi
Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus
permohonan a quo. 2.
Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (/ogo/ standing) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa a quo.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (tepai standi,,& sengketa a quo.
16
sebagai
1ermohon dalam
4.
Batas waktu Pengajuan Permohonan Pernelesaian Sengketa Informasi Publik u quo tidak memenuhi jangka waktu yang ditentukan 1 I K IP dan Perki No. i lahun 201.4
5. AMAR PUTL'SAN Memuluskan.
[5.1 j Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhinn.
lleiniy s. Abdulhamid Dipopramuim dan Yliannu
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner saitu
Widyaningsib selaku Ketua merangkap Anggota. Sctyawan masing-masing sebagai Anggota, pada
hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2014 dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di alas, dengan didampingi oieb
Riana sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan
Anggota Majelis
bermohon.
Anggota Majelis
Panitera Pengganti
17
Ilafida
Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan asliina diumumkan kepada mas\arakal beidasarkan Undang-Undang No, 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2013 tentanu Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Jambi, 7 Oktober 2014
's ,:
18
