7/18/2013
BKN
Rakor Pengadaan CPNS 2013 Jakarta, 18 Juli 2013 Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN
Agenda BKN
1
7/18/2013
DASAR HUKUM BKN
1. PP NO. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil 2. PP NO. 43 Tahun 2007 tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil 3. PP NO. 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil 4. SE Menpan No:05 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah 5. SE Menpan no : 03 Tahun 2012 tentang Tenaga Honorer Kategori I dan Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II 6. Perka BKN NO. 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer
Persyaratan Pengangkatan Tenaga Honorer KII BKN
PP NO. 56/2012 Pasal 6a : (1) Pengangkatan TH sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dan lulus seleksi ujian tertulis kompetensi dasar dan dan kompetensi bidang sesama honorer. (2) Seleksi S l k i ujian ji tertulis t t li kompetensi k t i dasar d sesama TH sebagaimana b i dimaksud di k d ayatt (1) dilaksanakan satu kali dengan materi tes kompetensi dasar (TKD) berdasarkan kisi-kisi yang ditetapkan pemerintah. (3) Pembuatan soal dan pengolahan hasil ujian kompetensi dasar dilakukan oleh Konsorsium PTN yang dibentuk oleh Menteri urusan bidang pendayagunaan aparatur negara bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan. (4) Pelaksanaan ujian tertulis di lingkungan Instansi Pemerintah dan provinsi dilaksanakan oleh PPK masing-masing. Sedangkan kabupaten/kota dikoordinasikan oleh gubernur selaku wakil pemerintah di wilayah provinsi. (5) Kelulusan berdasarkan passing grade yang ditetapkan menpan atas pertimbangan Kemendikbud dengan memperhatikan pendapat dari Konsorsium PTN. (6) Pengumuman kelulusan dilakukan oleh Menpan dan RB. (7) TH yang lulus ujian TKD (Tes Kompetensi Dasar) dilakukan TKB (Tes Kompetensi Bidang) dengan mempertimbangkan dedikasi oleh masing-masing instansi.
2
7/18/2013
Tantangan
BKN
Kerasnya tuntutan keterbukaan dan akuntabilitas Peningkatan kualitas proses bisnis dan hasil test penerimaan Biaya penyelenggaraan yang efisien.
Prinsip Pengadaan CPNS BKN
1.
Objektif
: proses pelaksanaan pengadaan CPNS sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya
2.
Transparan
: proses pelaksanaan pengadaan CPNS dilaksanakan secara terbuka
3.
Kompetitif p
:p penentuan hasil seleksi didasarkan p pada nilai ambang g batas tertentu (passing grade) dan atau nilai terbaik seluruh peserta
4.
Akuntabel
: seluruh proses pengadaan CPNS dapat dipertanggung jawabkan kepada
5.
Bebas KKN
: seluruh proses pengadaan CPNS harus terhindar dari unsur korupsi, kolusi
stakeholders maupun masyarakat
dan nepotisme. 6.
Non diskriminatif : dalam arti dalam proses pengadaan tidak boleh membedakan pelamar
7.
Tidak dipungut biaya : pelamar tidak dibebankan biaya apapun dalam pengadaan CPNS
berdasarkan suku, suku agama, agama ras, ras jenis kelamin dan golongan
8.
Efektif
: pengadaan CPNS disesuaikan dengan kebutuhan organisasi
9.
Efisien
: penyelenggaraan pengadaan CPNS dilakukan dengan biaya seminimal mungkin.
3
7/18/2013
BKN
• Pendataan yang benar • Uji Publik Data TH KII • Penetapan final peserta test
BKN
• Pendaftaran peserta test • Penentuan lokasi test • Pengamanan soal • Distribusi soal & LJK • Pengawasan pelaksanaan test • Pengumpulan hasil Ujian
• Pengolahan LJK • Penetapan kelulusan • Pengumuman melalui web
Mekanisme Penetapan Daftar Peserta Test TH KII Pendataan sesuai SE.PAN 05 31-12-2010
Pendataan sesuai SE.PAN 03/2012
Penyampaian listing ke Instansi
BKN Mengumumkan listing TH KII
Timnas menyampaikan TMK Verval
Uji Publik selama 21 hari
Instansi meneliti keberatan/sang gahan selama 45 hari
Instansi menyampaikan hasil Uji Publik
TMK pemberkasan NIP
Menpan menyampaikan hasil QA ke BKN
Database TH KII
Instansi menyampaikan usul tambahan
Penyampaian daftar P i d ft TH KII definitif ke Instansi
Menpan menyampaikan hasil ATT I ke BKN
Menpan menyampaikan hasil ATT II ke BKN
Hasil keberatan QA & ATT
4
7/18/2013
BKN
Penyusunan Soal dan format LJK (Konsorsium P Panselnas) l )
Daftar Tetap TH K-II
Pencetakan Soal LJK Pendistribusi an ke Instansi
Penyerahan Hasil Test ke Instansi ditandatanga ni oleh Konsorsium dan Pansenal
Persiapan Test oleh Instansi
Pelaksanaan TKD,TKB (September 2013)
Pengumuman Pelaksanaan Test
Pengumuman Hasil Test oleh Instansi dan melalui Web, koran dan media lainnya
Pengolahan Hasil Test oleh Konsorsium
BKN
Alternatif 1. Lokasi Testing
Scanner
Proses Pengolahan
Pusat Pengolahan
Server
Pengumuman/ publish
Alternatif 2. Lokasi Testing
Packing LJK
Pusat Pengolahan
Un-packing LJK
5
7/18/2013
BKN Data Awal 152.310
ATT II 20.810
MK 51.700
QA BPKP 71 467 71.467
Validasi Si t Sistem 140.410
TMK 19.667
Lanny Jaya 667
Verval MK : 71.467 TMK : 68.943
Uji Publik (Maret 2012) 71.467
Keberatan 32.023 MK : 810
PERTEK FORMASI QA = 50.620 ATT = 1.091 Jmlh : 51.711
MK 1.091
Meluncur ke TH KII 26.394
ATT 32 Daerah 8.645
FORMAS I DISERA HKAN 29.454
Penetapa n NIP 26.637
ATT MK Diatas 500 20.810
Otorisasi 27 Inst 3.521 TMK 1.679 TH K II 1.189
Profile Tenaga Honorer Kategori II BKN
1.
2. 2
Sebaran TH K-II : • Instansi Pusat • Pemprop/Kot/Kab
= =
Jumlah TH K-II K II : • Instansi Pusat • Pemprop/Kab/Kota
= 72.054 (12%) = 541.865 (88%)
32. 508
3.
Pendidikan : • 77% TH K-II memiliki tingkat pendidikan maksimal SLTA
4.
Jenis Tugas : • 54% Tenaga Teknis/Administratif lainnya lainnya, • 42% bertugas sebagai Tenaga Pendidik • 4% Tenaga Penyuluh atau Kesehatan
5.
Usia : • 65% usia TH K-II dibawah 35 tahun (per Januari 2005)
6
7/18/2013
Tabel 1 : Jumlah TH K-II Dirinci Menurut Sumber Data Keadaan : 16 Juli 2013
BKN
Instansi
JUMLAH TH II BKN ( SE 05 MENPAN Tambah Data Awal 2010 ) an VerVal 31‐12‐ 2010
Luncuran TH Kategori I
(1)
(2)
Pusat
80.628
54.504
15 10.538
Daerah
575.694
485.019
1.975 15.851
Pusat + Daerah
656.322
(3)
(4)
ATT.I
ATT.II
QA
(6)
(7)
(8)
(5)
(9)
(10)
(11)
Usul Tambahan
Total kol.3+4+ 11+12+1 Sdh.Proses 3
Belum Proses
(12)
(13)
(14)
1.532*
622
25.773
678*
4.161
85.131
4.331
6.141*
‐
31.605
7.896*
33.505
560.000
7.167 7.673*
622
57.378
8.574*
37.666
645.131
4.098*
539.523 1.990 26.389 1.184 14.343*
Jumlah TMS Keberatan Penetapan Luncura QA n K-I NIP
2.836
- 10.245*
1.184
Paska Uji Publik
-Yang sudah proses di database 613.919 * Belum ada data perseorangan
BKN
Tabel 2.1 : Jumlah TH K-II Dirinci Menurut Tingkat Pendidikan di Instansi Pusat/Daerah Keadaan Tanggal 16 Juli 2013 Tingkat Pendidikan
Instansi SD
Pusat
2.571
SLTP
SLTA
5.616
DI
42.158
DII
511
DIII
3.275
2.834
DIV
S1
18
14.969
S2
S3
99
Jumlah
3
72.054
Daerah
14.721
47.612
362.778
5.220
21.717
24.929
98
64.724
65
1
541.865
Pusat + Daerah
17.292
53.228
404.936
5.731
24.992
27.763
116
79.693
164
4
613.919
Tabel 2.2 : Jumlah TH K-II Dirinci Menurut Kelompok Tingkat Pendidikan di Instansi Pusat/Daerah Keadaan Tanggal 16 Juli 2013
Dipl.II-Dipl.III 9%
Instansi Pendidikan Pusat
Daerah
Fig.1: Sebaran TH K-II Menurut Kelompok Tingkat Pendidikan Keadaan Tanggal 16 Juli 2013 Str.I-Str.III 13%
SD-SLTP 11%
Pusat + Daerah
SD-SLTP
8.187
62.333
70.520
SLTA-Dip.I
42.669
367.998
410.667
Dipl.II-Dipl.III
6.127
46.744
52.871
Str.I-Str.III
15.071
64.790
79.861
Jumlah
72.054
541.865
613.919
SLTA-Dip.I 67%
7
7/18/2013
BKN
Fig.2 : Sebaran TH K-II Dirinci Menurut Kelompok Tugas di Instansi Pusat/Daerah Keadaan Tanggal 16 Juli 2013
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Daerah Pusat
Pendidik 235,288 23,314
Kesehatan 15,536 1,674
Penyuluh 5,085 251
Tek/Adm. 285,956 46,815
Jumlah 541,865 72,054
RINCIAN TH K II PASCA UJI PUBLIK PER 16 JULI 2013 BKN
Instansi yang Mempunyai TH K II
528
Instansi sudah melapor hasil uji publik
507
Instansi belum/tidak melapor hasil uji publik
21
Instansi yang mengusulkan Penambahan TH K II
268
Instansi yang usul penambahannya sesuai aplikasi
217
Instansi yang usul penambahannya tidak sesuai aplikasi dan tidak ada formulir
41
Instansi yang selesai update
397
Jumlah usul tambahan TH K II seluruh Instansi
46 240 46.240
Jumlah usul tambahan TH K II seluruh Instansi sesuai Aplikasi
37.666
Jumlah usul tambahan TH K II seluruh Instansi yang belum sesuai aplikasi
8.574
Jumlah usul dihapus seluruh Instansi
8.182
Instansi yang sudah menyampaikan Update Bidang Studi Guru
388
8
7/18/2013
DAFTAR INSTANSI YANG MENGUSULKAN PENAMBAHAN TH K2 TIDAK SESUAI APLIKASI Keadaan 17 Juli 2013 BKN
NO
INSTANSI
1
Kementerian Perhubungan
2
Pemerintah Propinsi Aceh
3
Pemerintah Kab. Aceh Barat
4
Pemerintah Kab. Aceh Jaya
5
Pemerintah Kota Langsa
6
Pemerintah Kota Lhokseumawe
7
Pemerintah Kab. Serdang Bedagai
8
Pemerintah Kab. Labuan Batu Utara
9
Pemerintah Kota Medan
10
Pemerintah Kab. Siak
11
Pemerintah Kab. Solok
12
Pemerintah Kab. Padang Pariaman
13
Pemerintah Kab. Dharmasraya y
14
Pemerintah Kab. Musi Banyuasin
15
Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu
16
Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir
17
Pemerintah Kab. Banyuasin
18
Pemerintah Kab. Empat Lawang
19
Pemerintah Kab. Rejang Lebong
20
Pemerintah Kab. Lampung Tengah
BKN 21
Pemerintah Kab. Pekalongan
22
Pemerintah Kab. Karanganyar
23
Pemerintah Kab. Wonogiri
24
Pemerintah Kab. Mojokerto
25
g Pemerintah Kab. Bangkalan
26
Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah
27
Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
28
Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara
29
Pemerintah Kab. Minahasa
30
Pemerintah Kab. Boalemo
31
Pemerintah Kab. Pohuwato
32
Pemerintah Kab. Gorontalo Utara
33
Pemerintah Kab. Soppeng
34
Pemerintah Kab. Bombana
35
Pemerintah Kota Bima
36
Pemerintah Propinsi NTT
37
Pemerintah Kab. Ende
38
Pemerintah Kab. Maluku Tengah
39
Pemerintah Kab. Puncak Jaya
40
Pemerintah Kab. Sarmi
41
Pemerintah Kab. Manokwari
9
7/18/2013
BKN
DAFTAR INSTANSI BELUM MELAPORKAN HASIL UJI PUBLIK TH K II Keadaan 17 Juli 2013 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
INSTANSI Kementerian Perdagangan Badan Standardisasi Nasional Pemerintah Kab. Aceh Timur Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya Pemerintah Kota Subulussalam Pemerintah Kota Tanjung Balai Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan Pemerintah Kota Bekasi Pemerintah Kab. Wonosobo Pemerintah Kab. Kebumen Pemerintah Kab. Katingan Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara Pemerintah Kab. Bolmon Timur Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur Pemerintah Kab. Merauke Pemerintah Kab. Jayawijaya Pemerintah Kab. Paniai Pemerintah Kab. Lanny Jaya Pemerintah Kab. Teluk Bintuni Pemerintah Kab. Kaimana Pemerintah Kab. Majene
BKN
10
