2013 0:36:29

2013_NLKPI_Juli_Agustusi.indd 1

23/09/2013 0:36:29

DAFTAR ISI

EDISI Juli - Agustus 2013

Laporan Utama

04 11

Menjaga KPI Yang Berintegritas

15 16

Jaga Integritas Anggota KPI

18

Layar Kaca dan Getar Radio Harus Bermartabat Bagi Bangsa

Komisi I DPR-RI: KPI Harus Profesional dan Tunjukkan Integritas Keberagaman Harus Menginspirasi Penyiaran Negeri Ini

04

MENJAGA KPI YANG BERINTEGRITAS

11

KPI Harus Profesional dan Tunjukkan Integritas

16

Serah Terima Jabatan KPI Pusat

18


Anggota KPI Pusat 20 Profil 2013-2016 KPI Pusat

29

Delapan Program Siaran Ramadhan Dapat Teguran KPI

31

Optimalisasi Radio Mampu Angkat Angka Partisipasi Pemilih

33

KPI Kebut Finalisasi Peraturan Penyiaran Pemilu 2014

36

Audiensi Komisioner KPI Pusat dan KPI Daerah ke Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur

KPI Daerah

37

Koordinasi Aturan Penyiaran Pemilukada: KPID Sambangi KPU Lombok Barat

39

KPID Bali Berharap Radio “SWiB” Terus Angkat Nilai Lokal

40 Imbauan, Peringatan, dan Sanksi


Galeri Komisi Penyiaran Indonesia

41

23/09/2013 0:36:36

DARI REDAKSI

M

enghadapi hajatan besar demokrasi di tahun 2014, dunia penyiaran Indonesia tengah diuji untuk menunjukkan dirinya sebagai demokrat sejati. Karenanya yang berada di KPI haruslah mereka yang memegang tinggi nilai-nilai demokrasi, demikianlah harapan baru yang disematkan pada anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat yang dipilih Komisi I DPR RI. Mereka adalah Bekti Nugroho, Judhariksawan, Agatha Lily, Azimah Subagijo, Idy Muzayyad, Amiruddin, Sujarwanto Rahmat Muhammad Arifin, Danang Sangga Buwana dan Fajar Arifianto Isnugroho. Integritas KPI dalam menegakkan regulasi penyiaran juga merupakan sebuah amanah besar dari masyarakat. Apalagi, menghadapi tahun politik dan Pemilu 2014, sangat wajar jika KPI diharapkan dapat menjadi regulator yang adil dalam mengawasi penyiaran pemilu, bersama lembaga-lembaga negara lainnya. Hal tersebut dilandasi upaya melindungi kepentingan dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan sesuai kebutuhan mereka melalui media penyiaran. Kehadiran informasi yang akurat dan berimbang tahun politik seperti saat ini sangat penting, agar masyarakat dapat menentukan pilihan politiknya pada Pemilu 2014. Sehingga, kepemimpinan nasional yang terpilih sesuai dengan harapan masyarakat, yakni pemimpin bangsa yang berkualitas. Selamat Bekerja!

PENYIARAN KITA | Juli -Agustus 2013


Laporan Utama

PENANGGUNG JAWAB Ketua KPI Pusat DEWAN REDAKSI Fajar Arifianto Isnugroho, Bekti Nugroho, Danang Sangga Buwana, Azimah Subagijo, Judhariksawan, Agatha Lily, Idy Muzayyad, Amirudin, S. Rahmat M. Arifin PEMIMPIN REDAKSI Fajar Arifianto Isnugroho REDAKSI Ira Naulita, Rianzi Gautama, Aditya Nur Fahmi, Subagus Indra, Muhammad Yusuf, Intantri Kusmawarni DESAIN GRAFIS DAN ARTISTIK Aditya Nur Fahmi (anurf) FOTOGRAFI Supriyo Hambodo, Eva Navisya Lila. PRODUKSI Budi Taruna, Wijanarko, Rivai Nursetyo ALAMAT REDAKSI Gedung BAPETEN Lt. 6 Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120 Telepon : 021 6340713, Fax: 021 6340679 WEBSITE www.kpi.go.id

Laporan Utama | 3

23/09/2013 0:36:37

Laporan Utama

Laporan Utama

MENJAGA KPI YANG BERINTEGRITAS K omisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat merupakan salah satu regulator dalam dunia penyiaran di Indonesia. Kehadirannya sebagai salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam mengelola dunia penyiaran menjadi sangat strategis karena diharapkan mampu menghadirkan wajah penyiaran di Indonesia yang berkualitas. Bagaimanapun juga, apa yang tampil dalam layar frekuensi di penyiaran merupakan refleksi atau cerminan dari keadaan masyarakatnya. Untuk itu kehadiran anggota KPI yang berkualitas serta berintegritas merupakan sebuah keharusan. Keberadaan KPI merupakan amanat yang 4 | Laporan Utama


dituliskan dalam Undang-Undang no 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Dalam pasal 8 undang-undang tersebut menyebutkan, KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Seiring berakhirnya masa jabatan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 20102013, lembaga ini telah memiliki komisioner baru yang akan menjalani masa bakti tiga tahun berikutnya, 2013-2016. Komisioner baru tersebut dipilih oleh anggota Komisi I DPR-RI setelah melewati uji kelayakan dan kepatutan serta seleksi administratif dan ujian tertulis.


23/09/2013 0:36:39

Laporan Utama

Dalam proses rekruitmen anggota KPI Pusat periode 2013-2016, awalnya ada 120 pelamar yang mengajukan diri untuk menjadi regulator penyiaran di negeri ini. Para pelamar berasal dari beragam latar belakang, diantaranya praktisi penyiaran, jurnalis, akademisi, LSM, serta dari KPI Daerah. Dari 120 nama ini, panitia seleksi melakukan seleksi administrasi dan ujian tertulis, sehingga diperoleh 27 nama yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di depan anggota Komisi I DPR-RI, termasuk 7 orang komisioner KPI Pusat periode 2010-2013 yang kembali mencalonkan diri. Rekruitmen yang dimulai dengan pengumuman penerimaan calon anggota KPI pada 17 April 2013 tersebut, berakhir pada 3 Juli 2013, saat Komisi I DPR-RI menetapkan 9 nama yang terpilih menjadi anggota KPI Pusat periode 2013-2016. Di sela proses seleksi yang dilakukan panitia,

berbagai elemen masyarakat yang memiliki perhatian terhadap dunia penyiaran banyak memberikan masukan pada panitia seleksi. Diantara masukan yang diterima adalah dari Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP), serta Masyarakat Televisi Sehat Indonesia. Selain itu, untuk menguji kualitas serta integritas dari calon anggota KPI, ada pula uji publik serta penandatanganan pakta integritas dari masyarakat. Uji publik misalnya, dilakukan oleh Masyarakat Televisi Sehat Indonesia yang menghadirkan 5 orang calon anggota KPI untuk menyampaikan visi-misinya. Sedangkan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mengajukan penandatanganan pakta integritas pada calon anggota KPI, sehari sebelum dilakukannya uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPRRI. Menurut Ketua IJTI, Yadi Hendriana, pakta integritas tersebut merupakan bentukan



Laporan Utama | 5

23/09/2013 0:36:42

Laporan Utama

kawalan bagi komisioner KPI periode 2013- 2016, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, menurut Yadi, KPI merupakan mitra strategis IJTI untuk mewujudkan dunia penyiaran yang sehat, karenanya mau tidak mau harus melakukan koalisi yang positif khususnya di dunia penyiaran.

TEGAKKAN UNDANG-UNDANG PENYIARAN

..Saya berharap KPI memiliki perangkat untuk melakukan content analysis atas program-program jurnalistik, untuk dapat diketahui keberimbangan dan kenetralan programnya. -- Helmy Fauzi Anggota Komisi I DPR RI --

Dalam uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Komisi I DPR-RI selama dua hari (2-3/ 7), ke-27 kandidat KPI Pusat diberikan kesempatan menyampaikan visi misi serta program yang akan dijalani jika terpilih sebagai anggota KPI. Pada kesempatan tersebut, berbagai masukan disampaikan anggota dewan untuk eksistensi KPI Pusat ke depan. Adalah Chandra Tirta, anggota Komisi I DPR-RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional, yang meminta KPI harus bisa tegas pada lembaga-lembaga penyiaran yang melanggar regulasi dengan memberikan sanksi berefek jera. Posisi KPI ini seharusnya bisa seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang powerfull dan berwibawa. Sebagai sebuah lembaga ad hoc, KPK yang diberikan kewenangan melakukan pencegahan, justru mampu lakukan penindakan yang tegas. “Harusnya KPI dapat bersikap sama, sekalipun berakibatkan sepinya pemberitaan di media televise”, ujar Chandra. Dalam kesempatan hari pertama itu, sebanyak sepuluh orang calon anggota KPI Pusat menyampaikan visi dan misinya yang dibagi dalam dua sesi. Mereka adalah, Agatha Lily, Anom Surya Putra, Amiruddin, Azimah Subagijo dan Bekti Nugroho pada sesi pertama. Selanjutnya, Dadang Rahmat Hidayat, Danang Sangga Buwana, Effy Zalfiana Rusfian, Ezki Tri Rezeki, Fajar Arifianto Isnugroho di sesi kedua. Secara umum pada hari pertama, anggota Komisi I meminta komitmen anggota KPI terpilih nanti, untuk tegas atas segala bentuk pelanggaran aturan.

6 | Laporan Utama



23/09/2013 0:36:42

Laporan Utama

Baik itu berupa pelanggaran atas isi siaran, perpindahan kepemilikan ataupun pemanfaatan penyiaran untuk kepentingan politik pemiliknya. Selain itu, Tantowi Yahya dari Fraksi Golkar menyampaikan realitas dari lembaga negara bernama ini. Di mata Tantowi, KPI adalah lembaga dengan otoritas yang minim, namun yang diatur oleh KPI, yakni lembaga penyiaran, adalah institusi yang sangat powerfull baik secara finansial, kekuasaan ataupun politik. Kenyataan inilah yang menjadikan anggota KPI terpilih nanti harus berjuang mengangkat marwah lembaga

ini, dan untuk itu dibutuhkan komisioner yang berintegritas tinggi. Diamputasinya otoritas KPI juga menjadi bahasan yang ditanyakan oleh anggota Komisi I DPR. Secara umum, calon anggota KPI meminta kewenangan pemberian izin siaran pada lembaga penyiaran diberikan pada KPI. Sedangkan penyediaan frekuensi tetap menjadi kewenangan negara. Pengembalian kewenangan KPI ini menjadi penting, agar wibawa KPI di hadapan lembaga penyiaran tetap terjaga.



Laporan Utama | 7

23/09/2013 0:36:47

Laporan Utama

Ketua Komisi I DPR-RI, Mahfudz Siddiq memberikan pertanyaan singkat tentang wajah penyiaran di Indonesia saat ini. Menurut calon anggota KPI, wajah penyiaran saat ini masih mengkhawatirkan, karena eksploitasi seksual, kekerasan, intimidasi dan hiburan yang tidak sehat masih mendominasi. Hal ini berdampak pada buruknya wajah Indonesia di mata negara-negara lain di dunia.

Dari Konglomerasi Media Hingga Digitalisasi Pada hari kedua ini, sebanyak 17 orang calon anggota KPI Pusat menyampaikan visi dan misi mereka di hadapan anggota Komisi I DPR RI. Ke-17 orang tersebut dibagi dalam tiga sesi yang dimulai pada pukul 10.00. Sesi pertama di hari kedua ini, diikuti oleh Fakhri Wardani, Freddy Melmambessy, Idy Muzayyad, Irvan Senjaya dan Iswandi Syahputra. Sesi kedua diikuti oleh: Iwan Kesumajaya, Judhariksawan, Komang Suarsana, Nina Muthmainah, Muhammad Zein Al Faqih, dan Muhibbudin. Sedangkan untuk sesi ketiga diikuti oleh Mutiara Dara Utama Mauboi, Ririt Yuniar, Rommy Fibri, Rusdin Tompo, Syamsul Rani dan Sujarwanto Rahmat Arifin. Di hari terakhir ini muncul banyak pertanyaan soal konglomerasi media pada calon anggota KPI Pusat. Menurut Iswandi Syahputra yang juga komisioner KPI Pusat periode 20102013 bidang perizinan dan infrastruktur, konglomerasi media penyiaran adalah sebuah pelanggaran atas undang-undang dasar 1945 pasal 33 yang menyebutkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Karenanya, frekuensi sebagai kekayaan alam 8 | Laporan Utama


yang ada di wilayah udara Indonesia, tidak boleh dimonopoli oleh siapapun. Anggota Komisi I DPR juga menyoroti pelaksanaan digitalisasi penyiaran. Hal ini dijawab oleh Judhariksawan bahwa pelaksanaan digitalisasi penyiaran adalah sebuah keniscayaan yang akan dijalani oleh masyarakat. Namun demikian pelaksanaannya harus menunggu undang-undang penyiaran yang baru. Mengingat dalam undang-undang saat ini tidak dikenal Lembaga Penyiaran Penyelenggaran Program Siaran (LP3S) dan Lembaga Penyiaran Penyelenggaran Penyiaran Multiplexing (LP3M). Bahkan menurutnya, pelaksanaan digitalisasi penyiaran saat ini berpotensi menumbuhkan pemusatan kepemilikan. Dalam catatan Judha, syarat yang diajukan pemerintah dalam tender penyiaran digital adalah harus memiliki Izin Penyiaran Prinsip (IPP). Menurutnya, hal ini justru membatasi masyarakat untuk ikut serta dalam keberagaman kepemilikan. Apalagi kenyataan saat ini, dalam beberapa zona yang sudah dilaksanakan tender digitalisasi, sebagian besar dikuasai oleh lembaga penyiaran yang telah exist. Pertanyaan lain datang dari Evita Nursanti, anggota Komisi I DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan tentang kewenangan yang seharusnya diberikan kepada KPI. Menurut pendapat yang masuk padanya, perizinan penyiaran seharusnya tetap di tangan negara, dalam hal ini pemerintah. Mengingat anggota komisi bersifat sementara, sedangkan pengelolaan negara permanen. Jawaban dari beberapa calon anggota KPI Pusat masih sepakat bahwa KPI tetap harus diberikan kewenangan dalam hal perizinan. Sementara ada pula yang mengusulkan pembagian kewenangan berupa izin siaran di tangan KPI,


23/09/2013 0:36:47

Laporan Utama

sementara izin alokasi frekuensi di tangan negara. Hal lain yang mengemuka pada hari kedua ini adalah mekanisme penjatuhan sanksi yang diusulkan secara berjenjang. Sanksi pada lembaga penyiaran hanya dikeluarkan oleh KPI Daerah, sedangkan KPI Pusat hanya memberikan sanksi bila ada banding dari lembaga penyiaran. Hal ini dianggap memberikan ruang mendapatkan keadilan bagi lembaga penyiaran untuk menyampaikan keberatannya atas sanksi yang dijatuhkan. Secara umum, komisi I DPR-RI menekankan kembali soal pemanfaatan media penyiaran oleh pemilik. Hal tersebut disampaikan Max Sopacua dari Fraksi Partai Demokrat sambil menunjukkan artikel di surat kabar yang menyebutkan, “Televisi Ditunggangi”, dengan gambar tiga pemilik media penyiaran.

Sekali lagi, KPI diminta bersikap tegas atas pemanfaatan media penyiaran ini. Bahkan Helmy Fauzi, dari Fraksi PDI-Perjuangan meminta KPI memiliki perangkat untuk melakukan content analysis atas programprogram jurnalistik, untuk dapat diketahui keberimbangan dan kenetralan programnya. Sebelum keputusan untuk menentukan sembilan nama anggota KPI Pusat periode 2013-2016, Komisi I DPR-RI meminta komitmen dari anggota yang akan terpilih untuk tidak melakukan rangkap jabatan, bahkan diminta berhenti dari kewajiban mengajar sebagai dosen. Evita mengatakan, tugas sebagai komisioner KPI dalam mengurus dunia penyiaran sangat berat, tidak mungkin dilakukan optimal jika membagi perhatian dengan tanggung jawab yang lain. Sebelum menutup sesi penyampaian visi



Laporan Utama | 9

23/09/2013 0:36:50

Laporan Utama

misi, Ketua Komisi I DPR-RI, Mahfudz Siddiq, meminta anggota Komisi I mempertimbangkan komposisi anggota KPI periode 2013-2016. Mahfudz mengingatkan kesepakatan Komisi I untuk memasukkan unsur petahana minimal tiga orang demi menjaga kesimbungan kerja KPI serta keberimbangan gender. Setelah mengupayakan mekanisme musyawarah untuk mufakat, pemilihan anggota KPI Pusat oleh Komisi I DPR RI dilakukan lewat mekanisme pemungutan suara. Setiap anggota Komisi I berhak memilih 9 dari 27 nama untuk menjadi anggota KPI Pusat. Hasil yang diperoleh adalah:

1. Bekti Nugroho 47 suara

2. Judhariksawan 46 suara 3. Agatha Lily 44 suara

4. Azimah Subagij0 39 suara 5. Idy Muzayyad 31 suara 10 | Laporan Utama


6. Amiruddin 29 suara

7. Sujarwanto Rahmat Arifin 29 suara 8. Danang Sangga Buwana 27 suara 9. Fajar Arifianto Isnugroho 27 suara

Komisi I DPR RI juga memutuskan ada 4 nama sebagai cadangan yang akan menggantikan anggota terpilih bila berhalangan tetap. 1. Iswandi Syahputra 2. Ezki Tri Rezeki 3. Muhammad Zein Al Faqih 4. Nina Mutmainnah Armando Sebagai pesan penutup usai pemungutan suara tersebut, Komisi I meminta anggota KPI Pusat yang terpilih bekerja dengan optimal dalam menjaga dunia penyiaran untuk tetap searah dengan amanat Undang-Undang Penyiaran.


23/09/2013 0:36:56

Laporan Utama

Komisi I DPR-RI: KPI Harus Profesional dan Tunjukkan Integritas

S

etelah Komisi I DPR-RI memilih 9 orang angggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 20132016 usai uji kelayakan dan kepatutan (3/7), DPR-RI menetapkan 9 anggota KPI tersebut dalam rapat paripurna DPR-RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR-RI Priyo Budi Santoso (11/7). Sebelum ditetapkan, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menyampaikan secara langsung kepada seluruh anggota DPR

terkait hasil uji kepatutan dan kelayakan yang selama ini dilakukan. Pemilihan, dilakukan dengan mekanisme voting. “Pemilihan dan penetapan sembilan calon anggota KPI Pusat dilaksanakan secara voting terbuka, setelah terlebih dahulu melakukan upaya musyawarah mufakat,” jelas Mahfudz. Setelah melakukan pemungutan suara, Komisi I DPR berhasil memilih dan menetapkan sembilan calon anggota KPI pusat periode



Laporan Utama | 11

23/09/2013 0:36:58

Laporan Utama

Aspek edukasi media harus ditingkatkan, karena media saat ini belum mencerminkan wujud yang ideal seperti yang diharapkan

-- Muhammad Najib Anggota Komisi I DPR RI --

2013-2016 berdasarkan suara terbanyak untuk selanjutnya ditetapkan oleh presiden. “Komisi I DPR meminta komitmen anggota KPI terpilih untuk dapat bekerja secara profesional dan penuh waktu,” tegas Mahfudz. Segera setelah ditetapkan, anggota KPI Pusat terpilih mengikuti rapat dengan Komisi I DPRRI setelah rapat paripurna usai. Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi yang ada di komisi I menyampaikan arahan untuk kerja KPI Pusat periode mendatang. Menurut Ramadhan Pohan, Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, sekalipun banyak masukan mengenai kualitas anggota KPI yang terpilih sekarang, bagi Komisi I tetaplah yang terpilih merupakan pilihan yang terbaik. Karenanya, KPI Pusat harus membuktikan kepada masyarakat dengan kerja-kerja yang baik dan penuh integritas. Hal serupa juga disampaikan oleh Tantowi Yahya dari Fraksi Golkar tentang unjuk kinerja yang harus dilakukan anggota KPI terpilih. 12 | Laporan Utama


Ramadhan Pohan Anggota Komisi I DPR RI

KPI Pusat harus membuktikan kepada masyarakat dengan kerja-kerja yang baik dan penuh integritas


23/09/2013 0:36:58

Laporan Utama

Selain itu, Tantowi menegaskan tentang komitmen dan menunjukkan diri sebagai komisioner yang independen, non partisan dan tidak rangkap jabatan. Secara khusus Tantowi mengapresiasi kinerja KPI yang baik, terutama dalam menjaga hubungan dengan Komisi I DPR-RI. “Tempat mengadu bagi KPI adalah ke Komisi I, dan jangan mengumbar masalah di luar”, tegasnya. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Susaningtyas dari Fraksi Hanura. Dirinya berharap hubungan yang baik antar komisioner KPI harus dijaga, selain tentu saja hubungan kerjasama antara KPI dan Komisi I DPR yang selama ini berlangsung baik, harus dipertahankan. Sementara itu Fraksi PDI Perjuangan melalui TB Hasanudin mengingatkan tentang

kerja penuh waktu serta komitmen untuk menjalankan semua pernyataan yang sudah ditandatangani saat mendaftar menjadi anggota KPI, termasuk bersikap independen . Dari sudut yang berbeda, Mardani Ali Sera selaku pewakilan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengingatkan bahwa saat ini terjadi “darurat penyiaran” di Indonesia. Untuk itu, beban para komisioner menjadi sangat berat untuk menciptakan penyiaran yang bermartabat. Mardani berpesan agar anggota terpilih menjaga integritas dan meningkatkan loyalitas pada KPI. Bahkan, kalau anggota KPI Pusat merasa perlu meningkatkan kapasitas dan kualitas, Komisi I DPR-RI akan mendukung sepenuhnya.



Laporan Utama | 13

23/09/2013 0:37:00

Laporan Utama

Dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Muhammad Najib mengharapkan komisioner KPI yang terpilih ini harus menjaga idealism dengan baik. “Aspek edukasi media harus ditingkatkan, karena media saat ini belum mencerminkan wujud yang ideal seperti yang diharapkan”, ujar Najib. Untuk itu, Komisi I DPR RI siap membantu dan bekerjasama dengan KPI untuk jalankan tugas tersebut. Sedangkan dari Fraksi Gerindra, Dahlia, berharap anggota KPI terpilih dapat memenuhi janji sesuai yang disampaikan pada waktu Fit and Proper Test serta menjalankan visi dan misi yang disampaikannya. Kehadiran penyiaran yang berwibawa dan bermartabat disampaikan oleh Husnan Bey, dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Sementara itu, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Hamid mengingatkan bahwa ideologi bangsa tetap harus dijaga dengan baik, melalui media penyiaran. Menurut Hamid, catatan yang masuk dari masyarakat ke Komisi I DPR-RI mengenai anggota KPI terpilih ini, sebenarnya merupakan harapan dari masyarakat, karena memang ekspektasi masyarakat sangat tinggi terhadap dunia penyiaran.

14 | Laporan Utama


Ideologi bangsa tetap harus dijaga dengan baik, melalui media penyiaran -- Abdul Hamid Anggota Komisi I DPR RI --


23/09/2013 0:37:02

Laporan Utama

Jaga Integritas Anggota KPI

K

epengurusan baru Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat harus menjaga integritas di Pemilu 2014. Tugas mereka mengawasi penggunaan lembaga penyiaran sebagai saluran kampanye pemilik media yang berafiliasi dengan partai politik. Koordinator Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) Eko Maryadi, seperti dimuat di Harian Kompas (22/8) mengatakan, dalam Pemilu 2014 pengurus baru harus bisa menunjukkan KPI Pusat sebagai lembaga independen dan tidak melayani kepentingan parpol tertentu. KIDP melihat munculnya kekhawatiran masyarakat terkait konten siaran televisi yang partisan karena cenderung menitikberatkan konten pada kepentingan parpol tempat pemiliknya berpolitik. Eko mencontohkan, seringnya muncul iklan politik di stasiun televisi, seperti TV One dan ANTV yang dimiliki Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Media Group milik Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh, dan Media Nusantara Citra (MNC) milik Ketua Dewan Pertimbangan Partai Hanura Hary Tanoesoedibjo. Menurut Eko, pemanfaatan media penyiaran sebagai saluran kampanye tidak menjadi masalah selama prinsip keadilan dijalankan.

Sementara itu menurut Ketua KPID Sulawesi Barat, Andi Fahriadi, komisioner baru KPI Pusat diharapkan dapat memperjuangkan penguatan kewenangan KPI dalam UndangUndang Penyiaran yang sedang dibahas oleh Komisi I DPR-RI. Bahkan dirinya berharap, untuk pengawasan isi siaran, KPI diberikan kewenangan memberikan sanksi yang lebih tegas agar tidak terjadi pengulangan pelanggaran seperti yang terjadi saat ini. Hal serupa disampaikan pula oleh Ketua KPID Lampung, Muhammad Iqbal Rasyid. Menurutnya, selain memperjuangkan penguatan kewenangan KPI, Iqbal juga mengharapkan kerjasama antara KPI Pusat dan KPID yang selama ini sudah terbangun dapat diintensifkan lagi. Bahkan, ujar Iqbal, setiap kebijakan KPI Pusat kalau memang membutuhkan dukungan dari KPID, sangat baik untuk dikoordinasikan, untuk mendapatkan kekuatan kelembagaan yang lebih besar. Selain itu, dirinya juga mengusulkan agar proses perizinan untuk radio komunitas cukup dilakukan oleh KPID saja, hingga memudahkan pelaku penyiaran komunitas bersiaran secara legal.



Laporan Utama | 15

23/09/2013 0:37:03

Laporan Utama

Serah Terima Jabatan KPI Pusat:

Keberagaman Harus Menginspirasi Penyiaran Negeri Ini

T

erpilihnya anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2013-2016 oleh Komisi I DPRRI, ditindaklanjuti dengan turunnya Surat Keputusan dari Presiden Republik Indonesia tentang pemberhentian anggota KPI Pusat periode 2010-2013 dan pengangkatan anggota KPI Pusat periode 2013-2016. Untuk itu, serah terima jabatan anggota KPI Pusat periode 2010-2013 kepada anggota KPI Pusat periode 2013-2016 dilangsungkan pada 22 Agustus 2013 di Gedung Bapeten, Jakarta Pusat. Ketua KPI Pusat periode 2010-2013, Mochamad Riyanto menyampaikan pentingnya mengutamakan kepentingan

16 | Laporan Utama


nasional dan bangsa Indonesia di atas segalanya. Sehingga penyiaran yang hadir di tengah masyarakat memberikan manfaat optimal. Selain itu Riyanto menyampaikan apresiasi terhadap komisi I DPR-RI yang membantu KPI atas ketersediaan alat pemantauan untuk KPID di seluruh provinsi. Hal tersebut, ujar Riyanto, menjadi modal yang sangat penting untuk KPID menjalankan tugasnya mengawasi program siaran. Lebih jauh ia mengamanatkan agar KPI periode selanjutnya ini menjalankan amanah publik dengan baik dan selalu menjaga integritas. “Lindungi masyarakat, pahami dengan baik perkembangan industri yang ada, dan lakukan langkah strategis untuk kemaslahatan orang banyak”, ujarnya.


23/09/2013 0:37:04

Laporan Utama

Sementara itu dalam sambutannya, Ketua KPI Pusat periode 2013-2016, Judhariksawan menyampaikan, keberagaman di Indonesia dengan aneka suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat, harus menginspirasi dunia penyiaran negeri ini. “Membangun Indonesia tidak boleh ada sekat-sekat”, ujarnya. Karenanya penyiaran sebagai media yang sangat vital dan strategis, harus mampu menyambungkan rakyat Indonesia dan menjadikan sinergi semua potensi anak bangsa yang ada. Secara tegas Judha juga mengingatkan bahwa penyiaran harus dimanfaatkan untuk menjadikan Indonesia berjaya. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang penyiaran, bahwa salah satu tujuan terselenggaranya penyiaran adalah untuk memperkukuh integrasi bangsa.

Dalam kesempatan serah terima jabatan, Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq turut menyampaikan sambutan. Diharapkan oleh Mahfudz, KPI yang baru terpilih ini fokus menghadapi tantangan dunia teknologi. Mengingat teknologi memiliki dampak langsung terhadap perkembangan dunia penyiaran. Sedangkan mengenai rancangan undang-undang penyiaran, Mahfudz mengakui banyak rentang kepentingan dalam dunia penyiaran terkait regulasi tersebut. Yang pasti, tegas Mahfudz, sudah ada kesadaran dan komitmen bersama bahwa bangsa ini butuh dunia penyiaran yang demokratis. Untuk itu, DPR tetap membuka ruang konsultasi publik untuk setiap pemangku kepentingan penyiaran untuk penyempurnaan regulasi ini.



Laporan Utama | 17

23/09/2013 0:37:05

Laporan Utama

Ketua KPI Pusat, DR Judhariksawan:


K

omisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2013-2016 akan memulai masa tugasnya dalam mengawal dunia penyiaran ke arah yang lebih baik. Ada beberapa agenda besar yang menjadi perhatian KPI Pusat pada kerjanya ke depan. Yakni pengawasan siaran pemilu 2014, pembahasan revisi undang-undang penyiaran, digitalisasi penyiaran, literasi media, penyiaran perbatasan, dan pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang penyiaran. Hal tersebut disampaikan Ketua KPI Pusat, Judhariksawan, dalam acara serah terima jabatan anggota KPI Pusat periode 2010-2013

18 | Laporan Utama


kepada anggota KPI Pusat periode 20132016, di Gedung Bapeten, Jakarta (22/8). Menurut Judha, agenda politik nasional pada tahun 2014 menuntut KPI membuat aturan yang tegas atas pemanfaatan lembaga penyiaran untuk kepentingan politik. Hal tersebut dimaksudkan agar pilihan yang ditetapkan oleh masyarakat dalam kontestasi politik 2014 nanti, didasarkan informasi yang akurat, berimbang dan terpercaya. Sedangkan untuk revisi undang-undang penyiaran, KPI berharap regulasi baru tersebut dapat segera disahkan oleh DPR, dengan memberikan penguatan kepada kewenangan KPI. Dalam


23/09/2013 0:37:05

Laporan Utama

acara yang turut dihadiri Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq dan anggota Komisi I dari Fraksi Partai Demokrat, Max Sopacua, Judha menyampaikan pula aspirasi dari KPI Daerah se-Indonesia yang mengharapkan rancangan undang-undang penyiaran dalam disahkan sebelum masa bakti komisi I DPR-RI periode 2009-2014 berakhir. Terkait dengan kualitas program siaran, target KPI ke depan bukan sedar banyaknya jumlah sanksi yang diberikan pada pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. Namun yang lebih penting adalah memberikan upaya pre emptive dalam meningkatkan kualitas tayangan program siaran di televisi yang dimulai dari pra produksi hingga pasca produksi, ujarnya. Untuk itu, ke depannya, KPI akan melakukan dialog dengan semua awak produksi media penyiaran radio dan televisi untuk mendiskusikan persoalan aturan pembuatan dan penayangan program siaran. Dialog ini menjadi bentuk edukasi KPI kepada lembaga penyiaran sehingga berbagai pelanggaran isi siaran baik berupa kekerasan, pornografi, mistik, dan lainlain dapat diminimalisir dari layar kaca. Judha menyampaikan pentingnya sinergi antara KPI dan seluruh pemangku kepentingan di dunia penyiaran untuk menjalankan amanah bangsa demi terwujudnya penyiaran Indonesia yang sehat dan bermartabat. “Indikator keberhasilan kerja KPI bukanlah diukur dari banyaknya sanksi yang dijatuhkan pada lembaga penyiaran. Tapi bagaimana layar kaca dan getar radio di ranah penyiaran ini bermartabat bagi bangsa!”, pungkasnya.

Indikator keberhasilan kerja KPI bukanlah diukur dari banyaknya sanksi yang dijatuhkan pada lembaga penyiaran. Tapi bagaimana layar kaca dan getar radio di ranah penyiaran ini bermartabat bagi bangsa! -- Judhariksawan Ketua KPI Pusat --



Laporan Utama | 19

23/09/2013 0:37:06

Profil

Profil

Profil Komisoner KPI Pusat 2013-2016 DR. JUDHARIKSAWAN

L

KETUA KPI PUSAT

ahir di Makassar, 29 Juli 1969 adalah mantan Koordinator Bidang Perizinan KPI Daerah Sulawesi Selatan yang hijrah dan berkiprah secara nasional.

Mengaku sebagai orang yang terlahir dan dibesarkan untuk penyiaran ini, telah mengenal radio siaran sejak duduk di bangku sekolah dasar. Bakat yang dititiskan dari orang tua yang juga mantan penyiar radio pada masa awal kemerdekaan ini, telah mengenyam pengalaman diberbagai jenjang karir penyiaran, baik sebagai penyiar, program director, general manager maupun direktur. Sebelum akhirnya meninggalkan dunia praktisi ketika terangkat sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sejak 1999. Doktor ilmu hukum ini juga memperoleh kesempatan berharga melakukan studi banding ke Federal Communications Commision (FCC), Voice of America (VOA) di Washington, dan beberapa televisi publik (PBS) di beberapa negara bagian Amerika Serikat, atas undangan pemerintah USA melalui program International Visitor Leadership Program (IVLP). Selain itu juga bisa mengamati secara langsung keredaksian Radio Netherlands Siaran Indonesia di Hilversum, ketika sedang melakukan studi program sandwich di Utrecht University. Ayah tiga orang anak, memiliki visi sebagai regulator yang berinisiasi memperkokoh integritas pluralisme budaya bangsa berbasis pada supremasi hukum penyiaran dan demokratisasi menuju implementasi digitalisasi penyiaran Indonesia. Judha sekarang dipilih rekan-rekan sesama komisioner KPI Pusat sebagai Ketua KPI Pusat periode 2013-2016 dan menjadi anggota bidang kelembagaan. Dalam kacamata Judha, tolak ukur keberhasilan kerja KPI Pusat bukanlah dari banyaknya teguran dan sanksi yang dijatuhkan pada lembaga penyiaran. Melainkan, bagaimana layar kaca dan getar radio membawa martabat bagi bangsa ini.

20 | Laporan Utama



23/09/2013 0:37:07

Profil

IDY MUZAYYAD, M.Si

WAKIL KETUA KPI PUSAT

I

dy Muzayyad mengawali karir di dunia pers dan mulai bersentuhan dengan dunia komunikasi saat menjadi aktifis pers kampus, dilanjutkan menjadi wartawan

Harian Bernas Yogyakarta (2000-2003). Lelaki kelahiran Kaliangkrik, Magelang – Jawa Tengah 36 tahun lalu, aktif berorganisasi sejak mahasiswa, baik ekstra kampus melalui Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), maupun intra kampus. Bahkan dirinya menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta saat bergulir reformasi 1998. Menapaki karir organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) dari bawah sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama/IPNU Kecamatan Kaliangkrik, Magelang (1995), sebelum akhirnya menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat IPNU (2006-2009). Sempat aktif menggerakkan Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia (FKPI) bersama aktifis PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, IMM, HIKMAHBUDHI, KMHDI (2005-2008). Untuk menyuarakan semangat persatuan dan kebhinekaan Indonesia, bersama aktifis muda lintas agama mendirikan dan mengetuai Dewan Muda Lintas Agama/DMLA pada tahun 2009. Idy melakukan pendalaman ilmu komunikasinya dengan menyelesaikan program S2 pada Program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (2004-2007), sembari menjadi pengajar pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta (2009-sekarang). Idy sekarang terpilih menjadi Wakil Ketua KPI Pusat dan masuk dalam bidang Isi Siaran untuk periode 2013-2016.



Laporan Utama | 21

23/09/2013 0:37:07

Profil

BEKTI NUGROHO

ANGGOTA KPI PUSAT

P

ria kelahiranSalatiga, Jawa Tengah, 50 tahun lalu ini, menamatkan pendidikan formalnya di jurusan Ilmu Komunikasi Massa FISIP Undip, Semarang tahun

1991. Di kampus Diponegoro inilah, ia aktif di pers kampus “ Manunggal” yang kemudian mengantarkan ke dunia pers profesional, sebagai koresponden majalah mingguan berita “ Editor ”tahun 1988. Setelah lulus penggemar film true story dan fiksi politik ini, kemudian diangkat menjadi reporter majalah Editor yang mengantarnya ke posisi redaktur polkam dibredel pemerintah tahun 1994. Selanjutnya, Bekti diajak bergabung sebagai jurnalis televisi di RCTI yang memungkinkan menjelajahi semua propinsi di Indonesia. “Pengalaman jurnalistik ini yang membuat saya sangat mencintai tanah air Indonesia”, kata Bekti. Di stasiun tv swasta terbesar inilah yang membawanya punya pengalaman berkesan, seperti liputan tahunan “Arus Mudik”, “Bencana Tsunami” di Aceh dan “ Latihan Gabungan TNI ” di kepulauan Natuna. Karier profesional di RCTI dimulai dari reporter spesialis, redaktur Polkam, project officer beberapa siaran live, Koordinator Liputan, Koordinator Daerah dan Senior Government Relations PT Sun TV Network. Langkah panjangnya di dunia jurnalistik cetak dan televisi, mengantar Bekti menjadi Sekjen Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), anggota DewanPers (2007-2010 & 2010-2013) sebagai (Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri dan Wakil Ketua Komisi Pengaduan). Saat ini, Bekti juga sedang mengikuti Pendidikan Program Singkat Angkatan (PPSA) XIX Lemhannas RI. Lulusan Diploma I Matematika Universitas Kristen SatyaWacana, Salatiga, juga sempat menjadi guru matematika SMP. Pendidikan ini menambah daftar pengalaman kursus seperti training of trainers PJTV UI, penulisan skenario di P2FTV, training for regional conflict reporting in Dili East Timor di Dili, “ TV Current Affairs ” Indonesia Australia Specialist Training Programme (IASTP) di Sydney. “ Profesi Bermartabat, Layar Sehat dan Masyarakat Cermat”, adalah visi Bekt iNugroho saat menjalani fit and proper test di Komisi I DPR yang kemudian terpilih sebagai anggota KomisiPenyiaran Indonesia (KPI) Pusat dengan suara terbanyak. Peningkatankualitas SDM penyiaran adalah solusi pembenahan di sector hulu penyiaran guna menciptakan tayangan sehat dan mencerdaskan publik. “ Untuk mewujudkan itu, kita akan segera membuat standard kompetensi profesi dan korporasi ”, ujar Bekti Nugroho.

22 | Laporan Utama



23/09/2013 0:37:08

Profil

AMIRUDIN

ANGGOTA KPI PUSAT

A

mirudin lahir di Purwokerto 1967 adalah dosen Fakultas Ilmu Budaya Undip Semarang sejak 2010, dan sebelumya dosen di Jurusan Ilmu

Komunikasi FISIP Undip (1992 - 2010). Ia memiliki pengalaman menangani dunia penyiaran sejak ia tercatat menjadi dosen di Jurusan S1 dan S2 Ilmu Komunikasi FISIP Undip; Peneliti Budaya Media di Puslit Sosial Budaya Lemlit Undip, Peneliti Sosial Budaya di Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Jateng; aktivis di Jaringan Jurnalis untuk Transformasi Edukasi dan Demokrasi (J-TREND), Wakil Ketua KPID Jateng (2004 - 2007); Ketua KPID Jateng (2007-2009); Komisioner di Komisi Informasi (KI) Pusat 2009 - 2013; dan salah satu pendiri Presscode (Press Committee for Progressive Press and Democracy Empowerment). Sejak 1992 banyak meneliti dan menulis isu media, politik, dan budaya baik di jurnal ilmiah maupun di media cetak lokal dan nasional. Tulisan di Jurnal ilmiah antara lain: Civil Society, Potensi Kajian Teori Komunikasi (Jurnal ISKI, Rosda Karya 2004); Industri Media dan Budaya Kekerasan (Jurnal ISKI, Rosda Karya 2004); Konflik Jurnalisme dan Resolusinya (Jurnal Humaniora, 2004), Mengatur Media Penyiaran (Buku Bunga Rampai, 2007); Jurnalisme Warga (Jurnal FORUM, 2008); Budaya Mahasiswa Generasi Digital (Jurnal Humaniora Sabda, 2010). Belakangan ia juga tengah meneliti “The Religion Performance as Cultural Production Field (Tayangan Religi sebagai Ranah Produksi Budaya) untuk karya ilmiah dia. Sebagai akademisi ia mendapatkan pendidikan formal maupun tambahan, antara lain: di S-1 Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Undip (1992); Graduate Diploma Bidang Komunikasi Kebudayaan Copenhagen University Denmark (1996); S2 Antropologi FISIP UI Jakarta (2002) dan menempuh S3 Antropologi FISIP UI Jakarta (sejak 2009) dengan Konsentrasi studi Antropologi Media. Selain itu ia mendapatkan pendidikan tambahan yang relevan dengan tugas menjadi Komisioner KPI-Pusat antara lain: International Certificate for Mediation Training at the Arizona State University USA (2006); Journalism and Mass Communication Training at the Walter Conkrite School of Mass Communication and Journalism Arizona State University USA (2006); dan Certificate for Improving Mediaton Skill Trainning at the Management System International, Washington DC (2011). Di KPI Pusat ia mendapatkan tugas menangani bidang infrastruktur penyiaran.



Laporan Utama | 23

23/09/2013 0:37:08

Profil

DANANG SANGGA BUWANA

ANGGOTA KPI PUSAT

S

ebelum terpilih menjadi komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) periode 2013 – 2016, pria kelahiran Jember 20 Mei 1974

ini aktif sebagai jurnalis selama belasan tahun. Semenjak 1999 hingga 2004, Danang aktif di Detik.com, sebuah icon media online terbesar di Indonesia. Danang tergolong sebagai salah seorang pemrakarsa situs berita online ini, mengingat ia dan beberapa kawannya menjadi wartawan generasi pertama pemancang kekhasan pemberitaan Detik yang cepat, akurat dan jernih. Kemampuan jurnalisme Danang kian terasah, ketika ia ditugaskan sebagai wartawan Istana Kepresidenan pada masa Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Berbekal keseriusan dan intensitasnya meliput berita berangle momentum khusus Gus Dur ini, Danang dianggap seperti keluarga istana. Relasi istimewa ini tentu menjadi keuntungan, karena ia dapat dengan mudah mengakses peristiwa khusus yang kerap tidak diperoleh wartawan lain. Terlebih, waktu itu Gus Dur adalah pusat pemberitaan (news maker) dengan segala kontroversinya. Danang bahkan kerap dipercaya turut pada kunjungan presiden ke berbagai Negara, seperti pada saat KTT APEC Venezuela dan kunjungan kerja ke Brazil, Argentina, Chile, Kanada, Korea Selatan, Hawai dan Arab Saudi. Pengalaman dan kepiawaian jurnalisme yang ia miliki, menarik minat berbagai kantor berita asing menjadikannya sebagai kontributor dan stringer mereka. Diantara kantor berita yang pernah mendapat pelayanan jurnalismenya adalah Jiji Press Jepang, Associated Press Amerika Serikat, dan kantor berita Bloomberg . Seusai mengasah insting jurnalisme tulis, Danang mulai belajar jurnalisme televisi dengan masuk menjadi wartawan di salah satu televisi swasta di Jakarta. Profesi sebagai praktisi media televisi ini ia jalani selama delapan tahun. Selain kemampuan di belakang meja redaksi, ia juga piawai menjadi presenter di berbagai talkshow berskala nasional, baik di televisi maupun radio. Kini, setelah sekian lama menjadi praktisi dan akademisi dunia penyiaran, Danang memantapkan nawaitunya mengabdi kepada masyarakat dan bangsa untuk menyehatkan penyiaran nasional di domain regulasi, dalam posisinya sebagai komisioner KPI Pusat 2013-2016. (Zel)

24 | Laporan Utama



23/09/2013 0:37:09

Profil

AGATHA LILY

ANGGOTA KPI PUSAT

W

anita kelahiran Jakarta, 32 tahun lalu, tepatnya pada 19 Desember 1980, merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Lily, begitu

panggilan akrabnya memperoleh gelar Sarjana Sosial dari Universitas Atma Jaya Jakarta dan Magister Science ilmu Komunikasi dari Universitas Indonesia (UI) dengan predikat cum laude. Sejak tahun 2005-2013 Lily merupakan Asisten Ahli Komisioner bidang Pengawasan Isi Siaran dan bidang Infrastruktur dan Sistem Penyiaran. Di samping sebagai asisten ahli, Lily merupakan dosen paruh waktu untuk program S1 ekstensi Komunikasi UI (2006—2012). Di tengah kesibukannya, Lily juga aktif dalam kegiatan pecinta lingkungan hidup sebagai Ketua Umum Perkumpulan Green Smile. Berbagai kegiatan pelestarian lingkungan seperti menanam mangrove di pesisir pantai merupakan wujud kecintaanya pada lingkungan. Saat ini, Agatha Lily menjabat sebagai Anggota KPI Pusat Bidang Isi Siaran untuk masa bakti 2013-2016. Sejumlah agenda dan ide untuk perkembangan dan kemajuan dunia penyiaran Indonesia telah disiapkan beliau untuk mengawal Televisi dan Radio sebagai Jendela Peradaban Bangsa.



Laporan Utama | 25

23/09/2013 0:37:10

Profil

S. RAHMAT M. ARIFIN

ANGGOTA KPI PUSAT

T

ersesat ke jalan yang benar. Mungkin ini adalah idiom yang tepat untuk menggambarkan jalan hidup pria kelahiran Sragen, 20 Januari 1974

ini. Setelah merampungkan pendidikan strata satu (S1) di Fakultas Geografi UGM, ayah satu putra ini justru “terdampar” di dunia jurnalistik, mulai dari menjadi wartawan di Harian Solopos, Produser Talkshow hingga Station Manager (SM) di Radio Trijaya FM Jogjakarta dan sempat “hinggap” 3 tahun menjadi host talkshow di Jogja TV. Tak hanya sampai disitu, pada medio 2007, Rahmat Arifin terpilih menjadi anggota KPID DIY dan diberi amanah menjadi ketuanya. Amanah itu berlanjut pada periode berikutnya, 2011-2014. Tugas sebagai ketua KPID DIY itulah yang membuatnya mantap untuk mengundurkan diri secara total dari aktivitasnya di radio dan televisi demi ikhtiar menjadi “wasit” yang adil. Selain di KPID DIY, mantan jurnalis radio ini aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta sebagai dosen tamu untuk mata kuliah jurnalistik radio, produksi talkshow radio dan tv, apresiasi televisi dan film serta regulasi penyiaran. Anak bontot dari sepuluh bersaudara ini mempunyai hobby yang terbilang unik untuk spesies manusia modern, yaitu menjadi kolektor batu akik/batu mulia. Hoby mengoleksi batu akik itu tentu bukan dimaksudkan untuk klenik tapi upaya untuk menjaga akar sejarah studinya di bidang ilmu kebumian, yakni geografi.

26 | Laporan Utama



23/09/2013 0:37:10

Profil

AZIMAH SUBAGIJO

ANGGOTA KPI PUSAT

A

zimah Subagijo lahir di Jakarta dari pasangan Subagijo Sutedjo dan Thohiroh Abdul Razaq, pada tanggal 28 Februari 1975. Lulus dari

SMA 28 Jakarta, ia melanjutkan studi di Jurusan Ilmu Komunikasi Massa FISIP Universitas Indonesia (UI). Gelar master diperolehnya usai menyelesaikan studi Ilmu Politik di FISIP Universitas Nasional pada tahun 2012. Azimah mengawali profesinya sebagai analis media. Awalnya ia aktif di LSM Media Ramah Keluarga (MARKA) dari tahun 2000-2004, kemudian sejak tahun 2002-2004 aktif di Media Watch and Consumer Center The Habibie Centre (MWCC), menjadi tim kajian isi siaran KPI periode pertama (2006), serta menjadi anggota majelis konsultan isi siaran saluran Islami pada sebuah lembaga penyiaran berlangganan (2007-2008). Anak kelima dari delapan bersaudara ini juga dikenal aktif dalam berbagai aliansi yang didirikannya bersama dengan beberapa LSM serta tokoh masyarakat untuk melindungi masyarakat dan anak-anak Indonesia, khususnya dari bahaya pornografi. Ia juga pendiri dan Ketua Perhimpunan Masyarakat Tolak Pornografi (2005-sekarang). Bersama aliansi ini, Azimah mendorong lahirnya UU No.44 tahun 2008 tentang pornografi. Ia bahkan juga dipercaya menjadi tim teknis pemerintah dalam pembahasan RUU Pornografi (2006-2008). Selain itu, ia juga penanggungjawab Jurnal MTP dan juga penulis buku, antaralain: Porno ! A – Z About Pornography (2006), Pornografi Dilarang Tapi Dicari (2008), Ayo Ajak Teman-Teman Kita Sadari Bahaya Pornografi (2009). Azimah juga ikut menghadiri beberapa pertemuan internasional, diantaranya pelatihan media literasi oleh JFF (Institut fur Medienpadagogik) di Munich, Jerman (2011), studi media literasi dengan Conseil Superieur de l’audiovisuel (CSA) di Paris, Prancis (2011), pertemuan regulator penyiaran ASIA yang diselenggarakan oleh Cable and Satellite Broadcasting Association of Asia (CASBAA), Hongkong (2012), studi kelembagaaan dengan Komisi Penyiaran (RUTUK), lembaga penyiaran publik (TRT) dan lembaga penyiaran swasta di Turki (2012). Terkait dengan perhatian Azimah terhadap masalah Pornografi,dirinya juga dipilih menjadi delegasi Indonesia dalam 2nd ASEAN Conference on Working Toward a Cyber Pornography and Cyber Prostitution-Free Southeast Asia di Bohol, Filipina (2013). Saat ini Azimah menjabat sebagai ketua bidang perizinan dan infrastruktur KPI Pusat periode 2013-2016.



Laporan Utama | 27

23/09/2013 0:37:11

Profil

FAJAR ARIFIANTO ISNUGROHO

L

ANGGOTA KPI PUSAT

ahir di Surabaya, 4 Oktober 1974, Fajar pertama kali bersentuhan dengan dunia penyiaran saat mengawali karirnya sebagai reporter radio pada

1993 untuk program acara Siaran Dunia Mahasiswa (Siduma) RRI Surabaya. Passionnya di bidang jurnalistik radio semakin kentara saat ia menjadi reporter Radio Pro FM Surabaya (1997–1998) dan Radio Suara Surabaya FM (1998-2001). Tahun 2001, Bapak dua anak ini beralih menjadi reporter dan koresponden Indosiar di Jawa Timur. Selama lebih kurang enam tahun, ia mendapat banyak pengalaman liputan peristiwa-peristiwa besar. Seperti Bom Bali 1 di Legian, penangkapan Amrozi CS di Lamongan, tertembaknya gembong teroris Dr. Azhari di Batu, hingga musibah lumpur panas di Porong, Sidoarjo. Andilnya di Komisi Penyiaran Indonesia dimulai saat ia menjadi ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur selama dua periode berturut-turut, 2007-2010 dan 2010-2013. Selama kurun waktu tersebut, dirinya berkesempatan tergabung dalam tim perumus beberapa kebijakan penyiaran. Antara lain, menjadi anggota tim perumus KPI Pusat untuk membahas revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) (2007), anggota tim perumus KPI Pusat untuk membahas draft Peraturan KPI tentang Perizinan Lembaga Penyiaran (2008), anggota tim perumus SKDI Depkominfo RI untuk merumuskan dan membahas draft Peraturan Menteri Komianfo RI tentang Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) dan Digitalisasi (2009), dan anggota tim perumus KPI Pusat untuk membahas draft usulan materi revisi Undang-Undang Penyiaran Nomer 32 tahun 2002 ke DPR RI (2011). Kini ia dipilih menjadi Komisioner KPI Pusat periode 2013-2016. Berada di bidang Kelembagaan, ia mengusung visi memberdayakan media penyiaran lokal sebagai basis pembangunan penyiaran nasional yang sehat. Tujuan tersebut hendak direalisasikan dengan beberapa cara, antara lain membangun media penyiaran lokal yang kuat, memberdayakan masyarakat untuk peduli media sehat, membangun sinergi media nasional dan lokal yang kuat, dan membangun KPI dan KPID yang kredibel.

28 | Laporan Utama



23/09/2013 0:37:11

KPI Pusat

KPI Pusat

Delapan Program Siaran Ramadhan Dapat Teguran KPI

M

emasuki minggu ketiga Ramadhan, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat telah menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada delapan program siaran Ramadhan di televisi. Kedelapan acara yang mendapatkan sanksi teguran adalah “Sahurnya Pesbukers” (ANTV), “Yuk Kita Sahur” (TransTV), “Sahurnya OVJ” (Trans 7), “Karnaval Ramadan” (Trans TV), “Hafidz Indonesia” (RCTI), “Mengetuk Pintu Hati” (SCTV), “Promo Siaran Karnaval Ramadan” (Trans TV), dan iklan “PT Djarum edisi Ramadhan versi merawat orangtua”. Di antara program-program siaran tersebut, “Sahurnya Pesbukers” (ANTV) dan “Yuk Kita Sahur” (TransTV) telah mendapatkan dua kali sanksi teguran tertulis. Berdasarkan hasil pemantauan KPI Pusat,

secara umum sejumlah stasiun TV telah menampilkan acara dengan semangat Ramadhan, melalui acara-acara ceramah, talkshow, features, pencarian bakat, sinetron tertentu, dan film serial. Namun, ditemukan pelanggaran isi siaran yang sama dengan pelanggaran yang dilakukan pada tahuntahun lalu, yang dilakukan oleh beberapa acara komedi yang bersiaran langsung, terutama pada saat sahur. Berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) 2012, terdapat empat bentuk pelanggaran yang banyak dilakukan oleh acara-acara komedi. Pertama, pelanggaran atas perlindungan kepada orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu (melecehkan orang dengan kondisi fisik tertentu atau orang dengan orientasi seks dan identitas gender tertentu atau pekerjaan



KPI Pusat | 29

23/09/2013 0:37:12

KPI Pusat

tertentu atau yang memiliki cacat fisik dan/ atau mental). Kedua, pelanggaran atas perlindungan anak. Ketiga, melanggar norma kesopanan (dan kesusilaan). Keempat, melanggar ketentuan penggolongan program siaran (program klasifikasi R/Remaja). Dalam berbagai acara komedi, beberapa adegan yang tidak pantas ditampilkan di ruang publik muncul secara hampir merata. Beberapa di antaranya: aksi pelemparan tepung atau bedak ke wajah atau ke kepala, mendorong tanpa alasan jelas, menoyor kepala, menjejalkan sesuatu ke dalam mulut, memukul dengan benda tertentu (yang dikatakan sebagai benda lunak), bahkan juga menampilkan adegan cium ketiak. Acara komedi juga banyak menampilkan pemain laki-laki berpakaian perempuan dan berlagak sebagai laki-laki yang keperempuanperempuanan. Acara-acara komedi Ramadhan ini menampilkan kuis dengan hadiah ratusan ribu rupiah, namun pertanyaan yang diajukan banyak yang tidak terkait dengan Ramadhan atau agama Islam. Banyak yang diajukan dalam kuis adalah pertanyaan sepele yang cenderung meremehkan kecerdasan publik. KPI Pusat menilai secara umum tidak ada niat dari penyelenggara televisi yang menampilkan acara komedi untuk menghormati bulan Ramadhan, karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan merupakan pengulangan dari tahun-tahun sebelumnya. Penyelenggara televisi juga mengabaikan keluhan masyarakat terutama saat sahur dan berbuka, saat anakanak dan remaja banyak yang memilih televisi sebagai teman santap buka dan sahur.

30 | KPI Pusat


KPI Pusat juga memberikan sanksi kepada acara menjelang buka puasa yang disponsori oleh produsen rokok, yakni “Mengetuk Pintu Hati” (SCTV), dan iklan perusahaan rokok. Sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) 2012, program siaran yang berisi segala bentuk dan strategi promosi yang dibuat oleh produsen rokok wajib dikategorikan sebagai iklan rokok dan karenanya hanya boleh disiarkan pada pukul 21.30 – 05.00 waktu setempat. Tayangan ramadhan di televisi juga mendapat perhatian serius dari Majelis Ulama Indonesia. Catatan serius diberikan MUI Pusat terhadap tiga tayangan stasiun televisi, yakni Trans 7, Trans TV dan ANTV yang dinilai menyajikan tayangan tidak mendidik dan tidak sejalan dengan semangat Ramadhan. Menurut UsmanYatim, anggota Komisi Infokom MUI, program Ramadhan yang mendapat catatan serius yaitu “Yuk Kita Sahur” dan “Karnaval Ramadhan” (Trans TV), “Sahurnya OVJ” (Trans 7), “Sahurnya Pesbukers” (ANTV). Namun demikian, Tim pemantau MUI juga mencatat beberapa stasiun televisi yang mengalami perubahan signifikan yakni RCTI dan Indosiar. RCTI dan Indosiar, pada tahun ini, sudah tidak lagi menayangkan komedi sarkastik seperti tahun lalu, tambah Usman. MUI juga mengapresiasi empat televisi yang menampilkan program berkualitas dan sarat nilai yakni Metro TV, TV One, TVRI, dan Jak TV.


23/09/2013 0:37:12

KPI Pusat

Optimalisasi Radio Mampu Angkat Angka Partisipasi Pemilih

O

ptimalisasi radio dalam Pemilihan Umum tahun 2014 dinilai banyak pihak mampu mendongkrak tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut dalam pesta demokrasi lima tahun sekali tersebut. Namun demikian, pengoptimalan radio harus disertai dengan informasi yang baik, mendidik, berimbang, adil dan proposonal terutama dalam menyosialisasikan prosesi Pemilu 2014. Anggota KPI Pusat, Idy Muzayyad, salah satu narasumber acara Bincang Ramadhan yang diselenggarakan PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia) di Hotel Ambhara, Rabu sore, 17 Juli 2013

menyatakan, peran radio dalam Pemilu mendatang sangat penting karena ini bagian dari hak dan juga kewajiban. Hak artinya radio memang berhak mendapatkan dan menyiarkan segala informasi mengenai Pemilu, begitu pula dengan kewajiban karena memang setiap media wajib menyiarkannya. “Hak ini juga milik publik. Mereka juga berhak mendapatkan informasi mengenai Pemilu dengan informasi yang adil dan berimbang,” katanya. Menurut Idy, upaya optimalisasi media khususnya radio ada kaitan dengan tingkat elektabilitas atau angka keikutsertaan pemilih



KPI Pusat | 31

23/09/2013 0:37:13

KPI Pusat

dalam pemilihan umum mendatang. Pasal, tren yang terjadi sekarang, dibeberapa Pilkada, angka keikutsertaan pemilihan kepala daerah mengalami gejala penurunan alias golput (istilah bagi yang tidak ikut Pemilu di Orba). “Posisi media dalam hal ini sangat penting untuk mendongkrak angka partisipasi. Apalagi jumlah radio yang ada dalam naungan PRSSNI kurang lebih 750 radio,” katanya yang juga disaksikan Komisioner KPI Pusat 2013-2016, Judhariksawan, Agatha Lily, dan Amirudin. Dalam kaitan siaran Pemilu, Idy berpesan agar setiap radio menaati aturan yang berlaku seperti memberikan kesempatan yang sama bagi peserta Pemilu untuk beriklan dan dalam menggunakan media tersebut. “Jangan ada diskriminasi meskipun pemilik lembaga penyiaran tersebut berafiliasi dengan partai politik tertentu,” jelasnya. Ferry Kurnia Rizkiansyah, Anggota KPU, salah satu narasumber acara bincang tersebut mengatakan, media dalam hal ini radio berperan penting dalam proses meningkatkan angka pemilih dalam Pemilu mendatang. Dirinya tidak menampik jika angka keikutsertaan pemilih di beberapa Pilkada mengalami penurunanmeskipun di sejumlah daerah angkanya stabil. “Saat

ini,

KPU

32 | KPI Pusat


sedang

Upaya optimalisasi media khususnya radio ada kaitan dengan tingkat elektabilitas atau angka keikutsertaan pemilih dalam pemilihan umum mendatang -- Idy Muzayyad Wakil Ketua KPI Pusat --

data pemilih sementara dan kita sudah mendapatkan angka yang masuk yaitu 110 juta pemilih. Tapi itu baru data pemilih sementara. Dalam kaitan itulah kita butuh dukungan radio untuk memberikan dan mengoptimalikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Pemilu mendatang, ”kata mantan Ketua KPU Daerah Jawa Barat tersebut. Sementara itu, Ketua PRSSNI, Rohmad Hadiwijoyo menyatakan, optimalisasi fungsi dan peran radio sangat mungkin mengangkat angka pemilih dalam Pemilu mendatang. Saat ini, jumlah radio swasta yang tergabung dalam PRSSNI berjumlah 758 stasiun radio yang tersebar di 29 provinsi, menjangkau 329 kabupaten serta 446 kota di seluruh Indonesia. “Ini sarana yang cukup strategis dan potensial untuk menyukseskan Pemilu di Indonesia. Salah satu kuncinya, media radio sangat lokal dan punya kedekatan personal dengan masyarakat atau audiensnya.” Katanya dalam siaran pers yang dikeluarkan PP PRSSNI.

mengumpulkan PENYIARAN KITA | Juli -Agustus 2013

23/09/2013 0:37:13

KPI Pusat

KPI Kebut Finalisasi Peraturan Penyiaran Pemilu 2014

P

emilihan umum 2014 memang masih beberapa bulan lagi. Tapi persiapan menuju pesta demokrasi lima tahunan tersebut mulai galak-galaknya dilakukan berbagai pihak termasuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Salah satu upaya yang disedang dikerjakan KPI adalah merumuskan pengaturan penyiaran Pemilu 2014 bersamasama lembaga terkait dalam kegiatan Fokus Grup Diskusi (FGD), Jumat, 27 Juli 2013. Dalam FGD lanjutan yang berlangsung usai sholat Jumat yang dipimpin langsung PIC Penyiaran Pemilu 2014 KPI, Idy Muzayyad, dibahas persoalan-persoalan yang harus segera dituntaskan seperti ketentuan iklan kampanye, ketentuan pemberitaannya, iklan layanan masyarakat serta fokus pengaturan penyiaran Pemilu.

Diawal acara FGD, berlangsung pemaparan dari beberapa narasumber yakni Komisioner KPI Pusat, Ferry Kurni Rizkiyansyah, Perwakilan ATVSI, Uni Lubis, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), M. Afifuddin, dan Ketua Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media), Amir Effedi Siregar. Acara pemaparan ini dimoderatori Komisioner KPI Pusat, Azimah Soebagyo. Feri dalam pemaparannya menjelaskan permasalahan sosialisasi dan pendidikan Pemilu bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan partisipasi angka pemilih dalam Pemilu 2014. KPU menargetkan partisipasi masyarakat menembus angka 75%. Angka ini setidaknya lebih tinggi dari partisipasi pemilih dalam Pemilu 2009 lalu yang hanya mencapai 72%.



KPI Pusat | 33

23/09/2013 0:37:13

KPI Pusat

Kemudian, Uni Lubis, menyampaikan masukan dari ATVSI terkait peraturan Pemilu bagi media penyiaran khususnya televisi. Masukan dari pihaknya sudah dikirimkan ke Dewan Pers dan KPI. Uni juga menceritakan pengalaman di sejumlah Negara mengenai keterlibatan media di negara tersebut ketika berlangsungnya prosesi demokrasi seperti ini.

netralitas harus ditegakkan. Bila tidak, media akan ditinggalkan audiens, bisa mendapatkan sanksi etik dan atau hukum,” paparnya di depan peserta FGD yang juga dihadiri sejumlah perwakilan dari stasiun TV dan radio.

Sementara itu, Amir Effendi Siregar, pada saat pemaparan, menyoroti soal independensi dan netralitas media dan jurnalis dalam Pemilu mendatang. Menurutnya, ditulis dalam materi presentasinya, media tidak akan bisa 100 persen independen. Namun, semakin tinggi derajat independensi dan netralitasnya, semakin tinggi kredebilitasnya, semakin disukai dan semakin mampu membentuk opini publik.

Afifuddin menyampaikan pentingnya pendidikan politik bagi pemilih. Dan, pendidikan tersebut wajib juga dilakukan oleh media penyiaran. Hal-hal yang media mesti lakukan antara lain memberikan informasi kepada masyarakat terkait Pemilu secara umum, misalnya himbauan ke masyarakat untuk cek DPS dan lainnya. Kemudian, memberi informasi pada masyarakat atas program-program peserta Pemilu serta melakukanpendidikan pemilih kepada masyarakat secara umum.

“Akhirnya, jika ingin menjadi media jurnalis dan media yang baik, independensi dan

“Media juga berfungsi sebagai pemantau sekaligus dipantau. Media itu berfungsi

34 | KPI Pusat



23/09/2013 0:37:13

KPI Daerah

Media juga berfungsi sebagai pemantau sekaligus dipantau. Media itu berfungsi memantau peserta Pemilu, penyelenggara Pemilu, memberitakan aktifitas peserta Pemilu. Selain itu, siaran media menjadi obyek yang harus dipantau oleh publik -- M. Afifuddin Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat --

memantau peserta Pemilu, penyelenggara Pemilu, memberitakan aktifitas peserta Pemilu. Selain itu, siaran media menjadi obyek yang harus dipantau oleh publik, misalanya iklan capres yang sudah marak,” kata Afifuddin.

lembaga penyiaran komunitas. Pasalnya, lembaga penyiaran komunitas memiliki peran strategis untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat. Hal ini tidak lepas dari fungsi dan kedekatan media ini dengan komunitasnya

Pada saat sesi tanyajawab, beberapa peserta menanyakan fungsi beberapa media seperti PENYIARAN KITA | Juli -Agustus 2013


KPI Daerah | 35

23/09/2013 0:37:13

KPI Daerah

K

Audiensi Komisioner KPI Pusat dan KPI Daerah ke Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur

omisioner KPI Pusat, Amirudin beserta Komisioner KPI Daerah Kupang mengunjungi Wakil Gubernur di Kantor Gubernur di Jalan Basuki Rahmat, Kota Kupang, Rabu pagi, (21/8). Kunjungan yang baru pertama kali dilakukan setelah pelantikan KPID NTT tanggal 30 Juli 2013 itu mendapat sambutan baik dari Wakil Gubernur NTT, Benny A. Litelnoni.

meringankan kinerja KPID NTT yang saat ini bekerja pada jangkauan wilayah di 22 Kabupaten Kota. Terutama untuk meringankan tugas, kewajiban dan kewenangan komisioner KPID, perangkat kesekretariatan daerah ini nantinya akan mendukung KPID, baik dalam pembuatan rancangan anggaran, perizinan, kelembagaan KPID dan yang lainnya (Permendagri 19 tahun 2008).

Dalam pertemuan itu Ketua KPID NTT, Monika Wutun menjelaskandan melaporkan kinerja dan tugas KPID, serta gambaran kondisi penyiaran di NTT. Ia juga berharap Pemerintah Provinsi NTT memberikan dukungan penuh kepada kepengurusan KPID dalam menjalankan tugas-tugasmemberikan pelayanan penyiaran kepada masyarakat. Salah satunya adalah keberadaan kesekretariatan yang sampai saat ini belum terbentuk, serta lokasi kerja agar KPID dapat memenuhi fungsi pengawasan isi siaran secara maksimal.

Benny pun memberikan apresiasi dan mendorong terbentuknya kesekretariatan. Ia segera akan memproses kelengkapan apa saja yang dibutuhkan oleh KPID NTT dalam waktu dekat, dan nanti akan dibicarakan khusus dalam suatu wadah. Dia juga berpesan agar lembaga KPID menjadi lebih eksis sesuai Tupoksi untuk mengontrol lembaga penyiaran yang ada di NTT. KPID juga harus bekerjasama dengan Balai Monitoring agar ada saling sinergi bertukar informasi sehingga nantinya seluruh wilayah di Kupang dapat tercover dengan informasi yang terpancar dari frekuensi lembaga penyiaran.

Amirudin pun menegaskan betapa penting peran kesekretariatan untuk mendukung dan

36 | KPI Daerah



23/09/2013 0:37:14

KPI Daerah

KPI Daerah

Koordinasi Aturan Penyiaran Pemilukada: KPID Sambangi KPU Lombok Barat

M

ataram - Akhir-akhir ini Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB menerima sejumlah aduan terkait maraknya penyiaran iklan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat melalui TV lokal. ”Tentu saja, penting bagi kami untuk mengetahui tahapan Pemilukada di Kabupaten Lombok Barat guna memudahkan tugas pengawasan terhadap perilaku lembaga penyiaran dalam memproduksi dan menyiarkan program siaran Pemilu termasuk Pemilukada di Lombok Barat,” kata Badrun AM, Ketua KPID NTB usai acara silaturahmi jajaran Komisioner KPID NTB dengan Komisioner dan sekretariat KPUD Lombok Barat di Giri Menang Gerung, Senin, 22 Juli 2013. Menurut Badrun, pihaknya secara khusus mengagendakan kegiatan silaturahmi dan kunjungan kerja ke KPUD Lombok Barat untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat terkait seluruh tahapan Pemilukada di kabupaten yang berjuluk Bumi Patut Patuh Patju itu. ”Memang ada aduan yang masuk terkait penyiaran iklan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok

Barat yang disiarkan beberapa TV lokal di Mataram. Sejauh ini, kami sedang mendalami dan mengkaji aduan tersebut termasuk penting bagi kami mengumpulkan informasi tahapan pemilukada tersebut,” ungkapnya. Dikatakan Badrun, pihaknya ingin membangun kesepahaman dengan berbagai pihak khususnya KPUD Lombok Barat selaku penyelenggara Pemilukada tentang bagaimana peran dan tugas masing-masing. ”Kita menyadari ruang lingkup tugas masingmasing, tapi koordinasi dan bertukar informasi tentu semakin penting agar tidak terjadi miskomunikasi di kemudian hari,” paparnya seraya menambahkan KPID NTB tengah gencar dan proaktif melakukan sosialisasi peraturan penyiaran pemilu ke seluruh lembaga penyiaran di Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, salah seorang komisioner KPUD Lombok Barat Suhardie menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kunjungan silaturahmi jajaran komisioner KPID Nusa Tenggara Barat.” Kami sangat terbuka dan siap bekerjasama dengan KPID dalam kita bersama-sama mengkawal proses Pemilukada



KPI Daerah | 37

23/09/2013 0:37:14

KPI Daerah

Lombok

Barat

agar

lebih

baik,”ujarnya.

Suhardi menuturkan, KPUD Lombok Barat saat ini tengah disibukkan dengan sejumlah agenda persiapan Pemilukada yang akan dilaksanakan pada September 2013. Kaitannya dengan aktivitas sosialiasi maupun kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon ataupun calon legislatif, pihaknya sejauh ini tetap mengacu pada aturan yang sudah ada. ”Kami sebenarnya masih melakukan verifikasi faktual dan belum menetapkan pasangan calon yang akan bertarung dalam Pemilukada Lombok Barat maupun memutuskan calon tetap legislatif, jadi kami tidak bisa menganggap itu sebagai kampanye karena belum ada penetapan peserta pemilukada maupun pemilu legislatif,”paparnya. Namun pihaknya tetap berharap, apapun yang terkait dengan pengawasan aktivitas sosialisasi dan kampanye peserta pemilukada dan pemilu melalui media massa khususnya elektronik, tentu hal tersebut menjadi kewenangan penuh KPID NTB. ”Kami tidak punya kewenangan dan tidak bisa berbuat banyak untuk mengawasi hal tersebut, kami ikut apa kata KPID terkait penyiaran pemilu melalui media elektronik,”cetusnya dan menegaskan kalau KPUD Lombok Barat menghendaki terciptanya Pemilukada yang murah dan efektif.”Selama ini kesan di masyarakat selalu mengidentikkan Pemilukada dan Pemilu Legislatif hanya milik orang-orang berduit, itu yang ingin kita hapuskan,”urainya.

38 | KPI Daerah


Sosialisasi Aturan Penyiaran Pemilu Hingga saat ini, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat sedang gencar mensosialisasikan aturan penyiaran program Pemilu melalui radio dan televisi sebagaimana kesepakatan antara KPI dengan KPU. ”Secara rutin dan berkala kami turun langsung mengunjungi kawan-kawan radio dan TV lokal, memberikan supervisi dan pencerahan tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar program siaran termasuk peraturan KPI lainnya terkait aturan penyiaran pemilu,” kata Sukri Aruman, Ketua Desk Pemilu KPID Nusa Tenggara Barat. Menurutnya, belajar dari pengalaman Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB belum lama ini, KPID NTB berharap angka partisipasi aktif lembaga penyiaran untuk mensukseskan Pemilu akan lebih baik. ”Sekalipun tidak ada lagi pembatasan durasi dan frekuensi siaran kampanye melalui media elektronik, tetapi persentase dan kuota penyiaran iklan untuk lembaga penyiaran swasta juga dibatasi tidak lebih dari 20% dari total jam siaran dalam sehari,” jelasnya. Untuk saat ini, katanya, KPID NTB masih mentolerir iklan layanan masyarakat yang disampaikan calon peserta Pemilukada maupun Pemilu legislatif.”Sepanjang iklannya tidak berisi seruan dan ajakan untuk memilih, ya silahkan saja, kan KPU selaku penyelenggara saja membolehkan,” imbuhnya.


23/09/2013 0:37:14

KPI Daerah

KPID Bali Berharap Radio “SWiB” Terus Angkat Nilai Lokal

D

enpasar – Radio SWiB agar terus mengangkat potensi lokal Karangasem, bahkan potensi Bali secara keseluruhan. Apalagi selama ini Radio SWiB dikenal konsisten fokus mengangkat nilai-nilai lokal dan kebudayaan Bali. Harapan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali Ni Nyoman Sri Mudani dan Komisioner Nyoman Mardika, Selasa (30/7) kemarin di kantor KPID Bali di Denpasar saat penyerahan IPP tetap Radio SWiB FM, IPP prinsip, serta sejumlah rekomendasi kelayakan (RK) kepada radio atau TV lokal. Mardika mengatakan, komisioner KPID Bali beberapa waktu lalu juga sudah sempat beraudiensi kepada Bupati Karangasem I Wayan Geredeg. Saat itu, Bupati Karangasem juga menyampaikan keinginan yang sama dengan KPI. Melalui radio di Karangasem itu, Bupati Geredeg berharap mengangkat potensi masyarakat, sehingga pada akhirnya tingkat pendidikan, wawasan dan kesejahteraan masyarakat Karangasem lebih cepat terangkat. Dari catatan, Radio SWiB sudah bersiaran sejak 1981 dan selama itu tetap konsisten mengangkat potensi lokal, budaya dan adat istiadat Bali. Radio SWiB sejak 32 tahun lalu, menjadi media masyarakat mendengarkan hiburan, serta mendapatkan berbagai informasi serta pendidikan baik melalui kesenian tradisional seperti wayang kulit, drama gong, arja atau gaguritan, di samping berbagai informasi nusantara dan mancanegara.

A n g g o t a komisioner lainnya Wayan Yasa Adnyana juga sependapat. A p a l a g i ada ruang corporate social re s p o n s i b i l i t y (CSR) atau kepedulian Ni Nyoman Sri Mudani Ketua KPID Bali sosial. “CSR itu tak selalu dalam bentuk sumbangan uang atau materi, tetapi lebih penting dan bernilai tinggi seperti sumbangan ide, gagasan dan opini dalam rangka mencerdaskan bangsa. Diakui media massa khususnya radio memiliki peran sebagai mediator dalam curah ide, gagasan untuk mempercepat mencerdaskan bangsa.” Sementara Mardika menambahkan, visi dan misi awal terkait mengangkat potensi lokal, budaya dan adat istiadat Bali secara keseluruhan sudah dikenal menjadi spirit dari Radio SWiB sejak dulu. Di lain pihak, Sri Mudani dan komisioner Made Nurbawa mengatakan pentingnya menjaga konsistensi dari media massa. ‘’Boleh ada perubahan, sepanjang tidak lepas dari visi dan misi dan jika ada perubahan isi siaran hendaknya disampaikan kepada KPI,’’ tandas Sri Mudani dikutip Bali Post.



KPI Daerah | 39

23/09/2013 0:37:15

Imbauan, Peringatan, dan Sanksi

KPI Pusat

Imbauan, Peringatan, dan Sanksi KPI Periode Juli - Agustus 2013 Program: Sahurnya OVJ Tanggal: 12 Juli 2013 Stasiun: Trans 7 Status: Teguran Tertulis Komisi Penyiaran Indonesia (“KPI”) Pusat berdasarkan kewenangan menurut Undang-Undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran (“UU Penyiaran”), pengaduan masyarakat, pemantauan, dan hasil analisis telah menemukan pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (“P3 dan SPS”) Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 pada Program Siaran “Sahurnya OVJ” (selanjutnya disebut program) yang ditayangkan oleh stasiun Trans7 pada 12 Juli 2013 mulai pukul 02.55 WIB. Pelanggaran yang dilakukan adalah penayangan adegan yang melecehkan orang dan/atau masyarakat dengan kondisi fisik tertentu serta pelanggaran terhadap norma kesopanan. Penayangan adegan yang dimaksud berupa adegan Desta yang mengolok-olok pria berbaju kuning dengan kondisi fisik tertentu (memiliki gigi tonggos) dengan sebutan “saringan pasir”. Selanjutnya, Andre berkata, “Ini bukan saringan pasir, ini bukaan botol”. Selain itu, ditampilkan adegan Andre yang berkata tentang Nunung, “No, there is no my future wife, there is balon gas”. Program juga menampilkan adegan Parto yang memperlihatkan foto wanita dengan kondisi fisik tertentu (gigi tonggos) dan kemudian Andre menarik seorang penonton berbaju kuning (yang juga memiliki gigi tonggos) sambil berkata, “Ini anaknya”. Jenis pelanggaran ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap perlindungan kepada orang dan/ atau masyarakat tertentu, norma kesopanan, perlindungan anak, dan penggolongan program siaran. KPI Pusat memutuskan bahwa tindakan menayangkan adegan tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran tahun 2012 Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (1) huruf c dan ayat (2), dan Pasal 21 ayat (1) serta Standar Program Siaran Pasal 9, Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf d, dan Pasal 37 ayat (4) huruf a.

Program: Yuk Kita Sahur Tanggal: 12 Juli 2013 Stasiun: Trans TV Status: Teguran Tertulis Komisi Penyiaran Indonesia (“KPI”) Pusat berdasarkan kewenangan menurut Undang-Undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran (“UU Penyiaran”), pengaduan masyarakat, pemantauan, dan hasil analisis telah menemukan pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (“P3 dan SPS”) Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 pada Program Siaran “Yuk Kita Sahur” (selanjutnya disebut program) yang ditayangkan oleh stasiun Trans TV pada tanggal 12 Juli 2013 mulai pukul 01.57 WIB. Pelanggaran yang dilakukan adalah penayangan adegan yang melecehkan orang dan/atau masyarakat dengan kondisi fisik tertentu, pekerjaan tertentu serta orientasi seks dan indentitas gender tertentu, dan pelanggaran terhadap norma kesopanan. Adegan-adegan tersebut adalah: 1. Wendi menari dan menyanyi dengan pakaian perempuan sambil memainkan lidah. Deni kemudian berkata kepada Wendi, “Lu jangan sok cantik ye. Dandanan lu kaya biduan pantura.” Wendi menjawab, “… kalau saya kayak biduan pantura, abang godain saya berarti abang supir truk.” 2. Deni berkata kepada Olga, “Lu ngeliat burung malah demen…, ajak ngobrol, lu piara”. 3. Olga menyebut Adul “burung cebol”. Jenis pelanggaran ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap perlindungan kepada orang dan/ atau masyarakat tertentu, norma kesopanan, perlindungan anak, dan penggolongan program siaran. KPI Pusat memutuskan bahwa tindakan menayangkan adegan tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran tahun 2012 Pasal 9, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) huruf a, b dan c, Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 21 ayat (1) serta Standar Program Siaran Pasal 9, Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b dan d, dan Pasal 37 ayat (4) huruf a.

40 | KPI Pusat



23/09/2013 0:37:15


Uji Psikotes Para calon anggota KPI Pusat periode 2013-2016 saat diskusi kelompok pada tahap uji psikotes yang diselenggarakan di Kampus UI Salemba



Galeri KPI | 41

23/09/2013 0:37:23


Fit and Proper Test Para calon anggota KPI Pusat periode 2013-2016 saat melakukan fit and proper test dengan DPR RI

42 | Galeri KPI



23/09/2013 0:37:35


Pengukuhan Anggota KPI Periode 2013-2016 Anggota KPI Pusat periode 2013-2016 yang terpilih saat pengukuhan oleh DPR RI



Galeri KPI | 43

23/09/2013 0:37:44

nter Call Ce 626 40 021-63


duan SMS A 000 070 081213

te Websi .id kpi.go www.

Mari jadikan penyiaran Indonesia lebih sehat, bermartabat, dan membawa maslahat untuk bangsa dan negara 23/09/2013 0:37:56

2013 0:36:29

Recommend Documents