BUPATI KERINCI KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR 800/Kep.
/2012
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2012 BUPATI KERINCI, Menimbang
: a. bahwa untuk sukses dan lancarnya kegiatan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2012 perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan; b. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2012;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6); 15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8); 16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peratuan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2012 Nomor 13); 17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2012 Nomor 1); 18. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2012 Nomor 1); 19. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep.348/2011 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2012; MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2012.
KESATU
:
Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2012.
KEDUA
:
Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut: 1. menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan;
untuk
kelancaran
2. melakukan Pendataan dan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci; dan 3. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan. KETIGA
: Panitia Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kerinci.
KEEMPAT
: Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputuasan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2012, kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil, kode rekening 1.20.1.20.06.14.18.
KELIMA
: Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012. Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 2012 BUPATI KERINCI,
H. MURASMAN Tembusan, disampaikan kepada Yth: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta. Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta. Bapak Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta. Bapak Gubernur Jambi di Jambi. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh. Sdr. Kepala Dinas/Instansi, Badan, Kantor dalam Kabupaten Kerinci. Sdr. Camat, Lurah se Kabupaten Kerinci. Sdr. Para Kabag Setda Kerinci di Sungai Penuh. Sdr. Kabag Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh (7 Eksemplar). Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR 800/Kep. /2012 TANGGAL 2012
SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2012 I.
KETUA
:
SEKRETARIS DAERAH KERINCI.
II.
SEKRETARIS
:
KABID PEMBINAAN DAN DISIPLIN BKD KABUPATEN KERINCI.
III.
PELAKSANA TEKNIS
:
1. KEPALA BKD KABUPATEN KERINCI. 2. INSPEKTUR KABUPATEN KERINCI. 3. SEKRETARIS BKD KABUPATEN KERINCI. 4. KABAG HUKUM SETDA KERINCI. 5. KABAG ORGANISASI SETDA KERINCI. 6. KASUBBID PEMBINAAN DAN PENYULUHAN DISIPLIN BKD KABUPATEN KERINCI. 7. KASUBBAG PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN SETDA KERINCI.
IV.
STAF ADMINISTRASI :
1. ILHAMKA YUSID, SH. 2. MOHD. AFANDI. 3. DEKA POPIANDI.
BUPATI KERINCI,
H. MURASMAN
