KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 11/BC/2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN MONITORING TINDAK LANJUT HASIL AUDIT DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang
:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2012 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukaisebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2012 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai; MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN MONITORING TINDAK LANJUT HASIL AUDIT. Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan: 1. Laporan Hasil Audit yang selanjutnya disingkat LHA adalah laporan pelaksanaan Audit Kepabeanan dan/atau Audit Cukai yang disusun oleh Tim Audit sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Audit Kepabeanan dan Audit Cukai. 2. Pungutan Negara adalah seluruh pungutan di bidang impor, ekspor, dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan kepabeanan, cukai dan perpajakan termasuk bunga dan sanksi administrasi berupa denda. 3. Tindak Lanjut Hasil Audit adalah seluruh surat yang diterbitkan untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan Audit Kepabeanan dan/atau Audit Cukai, berupa rekomendasi: a. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan;
b. Terkait atas sistem dan prosedur pelayanan dan pengawasan; c. Penagihan Pungutan Negara yang terutang; dan/atau d. Pengembalian kelebihan pembayaran Pungutan Negara. 4. Monitoring adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan untuk mengetahui tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit. 5. Pejabat adalah pegawai dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki jabatan struktural pada unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai. Pasal 2 (1) Audit Kepabeanan dan Audit Cukai dilaksanakan oleh Tim Audit. (2) Hasil pelaksanaan audit dituangkan oleh Tim Audit dalam LHA dan disampaikan kepada Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai. (3) Atas LHA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Tindak Lanjut Hasil Audit. Pasal 3 (1) Direktorat Audit, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai melakukan Monitoring atas Tindak Lanjut Hasil Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3). (2) Pejabat yang melaksanakan Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Kepala Seksi Evaluasi Hasil Audit yang ditunjuk oleh Kepala Subdirektorat Evaluasi Audit pada Direktorat Audit; dan b. Kepala Seksi Evaluasi Audit pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: a. pengumpulan data; b. tabulasi data; dan c. pelaporan. (4) Direktorat Audit, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat melakukan konfirmasi kepada pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan Monitoring. Pasal 4 (1) Kegiatan Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menggunakan sumber data yang antara lain dapat berupa: a. Laporan Realisasi Penagihan Hasil Audit;
b. Laporan Pelaksanaan Audit; c. Data Tindak Lanjut Hasil Audit; dan d. Data Kegiatan Audit. (2) Laporan Realisasi Penagihan Hasil Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a: a. dibuat oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai dalam hal terdapat penagihan hasil audit yang harus ditindaklanjuti; b. dikirim kepada pihak yang menerbitkan Tindak Lanjut Hasil Audit dalam bentuk hardcopy dan/atau data elektronik (softcopy) melalui e-mail; c. diterima oleh pihak yang menerbitkan Tindak Lanjut Hasil Audit paling lambat pada tanggal 5 (lima) setiap bulan untuk tingkat penyelesaian penagihan sampai dengan bulan sebelumnya; dan d. menggunakan format sebagaimana ditetapkan Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.
dalam
(3) Laporan Pelaksanaan Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b: a. dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai; b. dikirim kepada Direktur Audit dalam bentuk hardcopy dan/atau data elektronik (softcopy) melalui alamat e-mail
[email protected]; c. diterima oleh Direktur Audit paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk pelaksanaan Audit bulan sebelumnya; dan d. menggunakan format sebagaimana ditetapkan Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.
dalam
(4) Data Tindak Lanjut Hasil Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c: a. dibuat oleh Pejabat pada Unit Pelaksanaan Audit untuk setiap LHA berikut Tindak Lanjut Hasil Audit yang diterbitkan; b. disampaikan kepada Pejabat pada Unit Evaluasi Audit paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerbitan Tindak Lanjut Hasil Audit; dan c. menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini. (5) Data Kegiatan Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d: a. dibuat dalam format file Microsoft Excel oleh Pejabat pada unit Pelaksanaan Audit untuk setiap LHA berikut Tindak Lanjut Hasil Audit yang diterbitkan; b. dikirim kepada Direktur Audit melalui alamat e-mail
[email protected] dan ke Unit Evaluasi Audit paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penerbitan Tindak Lanjut Hasil Audit; dan
c. menggunakan format sebagaimana ditetapkan Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal ini.
dalam
Pasal 5 (1) Kegiatan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan: a. untuk mendapatkan objek data yang digunakan untuk Monitoring; dan b. dengan cara mengkompilasi seluruh data yang terkait dengan Tindak Lanjut Hasil Audit. (2) Tatacara kegiatan pengumpulan data diatur sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal ini. Pasal 6 (1) Kegiatan tabulasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilakukan: a. untuk memudahkan penentuan waktu dan bentuk kegiatan Monitoring yang akan dilakukan; dan b. dengan menggunakan Lembar Kontrol Tindak Lanjut Hasil Audit. (2) Lembar Kontrol Tindak Lanjut Hasil Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal ini. Pasal 7 (1) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dilakukan: a. untuk menyampaikan seluruh hasil pemanfaatan data selama proses kegiatan Monitoring; dan b. dengan penyampaian laporan berupa: 1) Laporan Monitoring Tagihan; 2) Laporan Status Monitoring Non Tagihan; dan 3) Laporan Tingkat Penyelesaian Penagihan. (2) Laporan Monitoring Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan Laporan Status Monitoring Non Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2: a. dibuat oleh Pejabat untuk disampaikan kepada Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; dan b. disampaikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk pelaksanaan Audit sampai dengan bulan sebelumnya pada tahun berjalan. (3) Laporan Monitoring Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dibuat sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal ini.
(4) Laporan Status Monitoring Non Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dibuat sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal ini. (5) Laporan Tingkat Penyelesaian Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3: a. dibuat oleh Pejabat untuk disampaikan kepada Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; b. disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 Januari dan 15 Juli untuk seluruh tagihan hasil Audit yang belum dilunasi dan/atau belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap; dan c. dibuat sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal ini (6) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat juga berupa pembuatan: a. database kegiatan Audit; b. profiling pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan Audit; c. rekomendasi perbaikan kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan/atau d. rekomendasi penyempurnaan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2012. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 9 Maret 2012 DIREKTUR JENDERAL, ttd. AGUNG KUSWANDONO NIP 196703291991031001
