BUPATI BARITO KUALA KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 188.45/ 13 /KUM/2012 TENTANG SUSUNAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT UNIT PELAKSANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) KABUPATEN BERITO KUALA TAHUN 2012 BUPATI BARITO KUALA, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam rangka menanggulangi kemiskinan maka akan dilaksanakan Program Keluarga Harapan yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, serta percepatan pencapaian Wajib Belajar Sembilan Tahun;
b.
bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran Program Keluarga Harapan dimaksud serta untuk kelancaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan perlu dibentuk Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan (TKPKH) Kabupaten Barito Kuala dan Sekretariat Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten Barito Kuala;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Kuala. 1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undangundang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 11. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02A/HUK/2008 tentang Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17).
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
:
Membentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
KEDUA
:
Tugas Tim Koordinasi dan Sekretariat Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut : a. Melakukan fasilitasi terhadap pelaksanaan koordinasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja Program Keluarga Harapan (PKH); b. Memberikan dukungan/membina administrasi dalam kegiatan koordinasi guna membantu kelancaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH); c. Mendukung ketersediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan; d. Bersama Tim Koordinasi Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten memastikan kesiapan daerah penerima Program Keluarga Harapan (PKH); e. Mensosialisasikan Program Keluarga Harapan (PKH) ditingkat Kabupaten; f. Menjaga komitmen terhadap ketersediaan pelayanan sekolah dan kesehatan; g. Melakukan monitoring pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH);
KETIGA
:
Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala Cq. DPA BAPPEDA Tahun Anggaran 2012.
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Marabahan Pada Tanggal 16 Januari 2012 BUPATI BARITO KUALA, ttd H. HASANUDDIN MURAD
Lampiran I
: Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/ 13/KUM/2012 Tanggal 16 Januari 2012\
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (TKPKH) KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2012
NO
JABATAN DALAM INSTANSI
JABATAN DALAM TIM
1
2
3
1
Bupati Barito Kuala
Pembina
2
Sekretaris Daerah
Pengarah
3
Kepala Bappeda
Ketua Tim Teknis
4
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sekretaris
5
Kepala Dinas Pendidikan
Anggota
6
Kepala Dinas Kesehatan
Anggota
7
Kepala BPS
Anggota
8
Kepala Kementerian Kantor Agama
Anggota
9
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Anggota
10
Kepala Kantor Pos dan Giro
Anggota
11
Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika
Anggota
12
Kepala BKBP3A
Anggota
12
Direktur RSUD Abdul Aziz Marabahan
Anggota
13
Koordinator UPPKH Kabupaten Barito Kuala
Anggota
14
Camat Tabunganen
Anggota
15
Camat Tamban
Anggota
16
Camat Mekarsari
Anggota
17
Camat Anjir Muara
Anggota
18
Camat Anjir Pasar
Anggota
19
Camat Alalak
Anggota
20
Camat Wanaraya
Anggota
21
Camat Belawang
Anggota
22
Camat Mandastana
Anggota
23
Camat Jejangkit
Anggota
24
Kabid Bantuan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial’ Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Anggota
25
Kasi Bantuan dan Kesiagaan Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
Anggota
BUPATI BARITO KUALA, ttd H. HASANUDDIN MURAD
Lampiran II : Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/ 13 /KUM/2012 Tanggal 16 Januari 2012\ SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT UNIT PELAKSANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2012
NO
JABATAN DALAM INSTANSI
JABATAN DALAM TIM
1
2
3
1
Kepala Bidang Kemasyarakatan Bappeda Kabupaten Barito Kuala
Ketua
2
Kasubbid Sosial Budaya Kabupaten Barito Kuala
Bappeda
Sekretaris
3
Kasubbid Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Barito Kuala
Anggota
4
Murniati, S.Pd (Staf Bappeda)
Anggota
5
Aliansyah (Staf Bappeda)
Anggota
6
Muhammad Rasyid Ridha, A.Md (Staf Bappeda)
Anggota
7
Ingsang Nol Padli (Staf Bappeda)
Anggota
Masyarakat
BUPATI BARITO KUALA, ttd H. HASANUDDIN MURAD
