2012 TENTANG

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 /SM/Kp/IX/2012 TENTANG TIM EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan Kementerian Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2011, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Evaluasi Sistem Pengendalian Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Riset dan Teknologi; b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Evaluasi Sistem Pengendalian Penyetoran PNBP Kementerian Riset dan Teknologi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi tentang Tim Evaluasi Sistem Pengendalian Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Riset dan Teknologi;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 1997 omor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3687); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tetang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 3760); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4500); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5022); 9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011; 10.Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 11. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 01/M/PER/IV/ 2010 tentang Kriteria, Syarat, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sebesar USD 0,00 (Nol Dollar Amerika) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi yang Berasal dari Perizinan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi; 12.Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 02/M/PER/IV/ 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi yang berasal dari Jasa Sewa Prasarana Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 13.Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi; 14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 375/KMK.02.2009 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Riset dan Teknologi; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG TIM EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI.

PERTAMA

: Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lajur 2 (dua) Lampiran I (satu) Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Sistem Pengendalian Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Riset dan Teknologi, dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran I (satu) Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Evaluasi Sistem Pengendalian Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Riset dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran II (dua) Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Menteri Negara Riset dan Teknologi; 2. Para Deputi di Kementerian Riset dan Teknologi; 3. Para Kepala Biro di Kementerian Riset dan Teknologi; 4. Inspektur; dan 5. Yang Bersangkutan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 06 September 2012 SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, TTD. MULYANTO DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

LAMPIRAN I KEPSESMENRISTEK Nomor : 43 /SM/Kp/IX/2012 Tanggal : 06 September 2012 TIM EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN PENYETORAN PNBP KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI NO.

NAMA

UNIT KERJA

JABATAN DALAM TIM

1

2

3

4

1.

Mujianto

Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi

Pengarah

2.

Marsudi

Inspektorat

3.

Satria El Karimun


Ketua

4.

Rosliadhi Hadi Santoso


Sekretaris

5.

Ana Rohmatul Zulfa


Anggota

6.

Luluk Nurhidayati

Inspektorat

Anggota

7.

Yosef Kristiantoro


Anggota

8.

Prima Septiani

Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Anggota

9.

Lenny Oktaviani


Anggota

10.

Fitra Gustiar

ATP Palembang

Anggota

11.

Radiwan


Anggota

12.

Yudho Baskoro

Deputi Bidang Pendayagunaan Iptek / Insentif PKPP

Anggota

13.

Bambang Priwanto

Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek / Insentif SINAS

Anggota

Penanggung Jawab

Ditetapkan di Jakarta SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, TTD. MULYANTO

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

LAMPIRAN II KEPSESMENRISTEK Nomor : 43 /SM/Kp/IX/2012 Tanggal : 06 September 2012 TUGAS TIM EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN PENYETORAN PNBP KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI NO.

TUGAS

1

2

1.

Menyusun Rencana Tindak Evaluasi Sistem Pengendalian Penyetoran PNBP.

2.

Melakukan Penelitian atas Sistem Pengendalian Penyetoran PNBP.

3.

Melakukan Analisis atas Sistem Pengendalian Penyetoran PNBP.

4.

Memberikan Rekomendasi Perbaikan atas Sistem Pengendalian Penyetoran PNBP.

5.

Melaporkan Hasil Evaluasi Sistem Pengenalian Penyetoran PNBP kepada Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi. Ditetapkan di Jakarta SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, TTD. MULYANTO

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

2012 TENTANG

Recommend Documents