KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 16/Kep-Pimp/2012 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Menimbang : a. bahwa dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 24 Mei 2012, Gubernur telah menyampaikan Nota Pengantar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat; b. bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 58 Peraturan Dewan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Peraturan Dewan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Tertib, dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 21 Mei 2012, pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan oleh Komisi I sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi I; c. bahwa untuk kelancaran pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dirasa perlu menetapkan pimpinan dan anggota pembahasan dari komisi terkait; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Ranperda tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor : 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1546);
1
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13.537 Tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13.714 Tahun 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13.365 Tahun 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2009-2014; 11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 1 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat; 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012; Memperhatikan :
Usulan dari Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, tanggal 4 Juni 2012. MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2
DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.
KESATU
:
Menetapkan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini ;
KEDUA
:
Pimpinan dan Anggota Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama, akan berakhir dengan sendirinya apabila telah selesai melaksanakan tugasnya ;
KETIGA
:
Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012 ;
KEEMPAT
:
Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Padang Pada tanggal : 5 Juni 2012
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT KETUA
Ir. H. YULTEKHNIL, MM
WAKIL KETUA
WAKIL KETUA
H.LEONARDY HARMAINY,SIP,MH
H. M. ASLI CHAIDIR
WAKIL KETUA
H. TRINDA FARHAN SATRIA, ST, MT
Dt. BANDARO BASA
3
LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 16/Kep -Pimp/2012 TANGGAL : 5 Juni 2012 SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.
NO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
NAMA
FRAKSI
JABATAN
Ir. H. ARKADIUS Dt. INTAN BANO, MM, MBA
DEMOKRAT HANURA GOLKAR P.REFORMASI DEMOKRAT DEMOKRAT GOLKAR PAN PKS GERINDRA PPP
KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
H. SUNARNO GANI, SH MUSMAIZER, S.IP Dt. GAMUAK H. SYAHRIAL, B.Sc Drs. H. SYAMSUL BAHRI YAHYA H. NOVRIL ANAS H. ZAILIS USMAN, S.IP MUZLI M NUR, S.Pd RAFDINAL, SH ISMARNI SYAFRIL ILYAS, BA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT KETUA
Ir. H. YULTEKHNIL, MM WAKIL KETUA
H.LEONARDY HARMAINY,SIP,MH
WAKIL KETUA
H. M. ASLI CHAIDIR
WAKIL KETUA
H. TRINDA FARHAN SATRIA, ST, MT
Dt. BANDARO BASA
4
5
