PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN NOMOR : 16644/UN4/KP.49/2012 TENTANG KODE ETIK DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN Menimbang
Mengingat
Memperh atikan
bahwa berdasarkan pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 T a h u n 2 0 1 2 , . dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode E t i k Dosen d i lingkungan Universitas Hasanuddin. 1. Undang-Undang Nomor 8 T a h u n 1974 tentang Pokok-: Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 T a h u n 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 T a h u n 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); i 2. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 T a h u n 2004 tentang Pembinaan J i w a Korps dan Kode E t i k Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); • 4. Keputusan Presiden Nomor 20/M T a h u n 2010 Tanggal 5 Maret 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin; 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0206/0/1995 Tanggal 18 J u l i 1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hasanuddin; 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 192/O/2003 Tanggal 16 Desember 2003 Tentang Statuta Universitas Hasanuddin; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 16 T a h u n 2012 Tanggal 16 April 2012 Tentang Kode E t i k Pegawai d i lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 1. Hasil keputusan rapat Badan Pekerja Harian Senat Universitas Hasanuddin tanggal 15 Oktober 2012; 2. Keputusan Rektor Nomor 141/H4/P/2008 tanggal 18 J a n u a r i 2008 tentang Kode Perilalcu Akademik.
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TENTANG KODE ETIK DOSEN DI UNIVERSITAS HASANUDDIN .
HASANUDDIN LINGKUNGAN
BAB I PENGERTIAN Pasal 1 Dalam Peraturan i n i yang dimaksud dengan : 1. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 2. Rektor adalah Rektor Universitas Hasanuddin; 3. Dosen adalah pendidik professional dan i l m u w a n dengan tugas u t a m a mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan I l m u Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; 4. Kode E t i k Dosen adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dosen dalam melaksanakan tugasnya serta pergaulan h i d u p sehari-hari; 5. Majelis Kehormatan Kode E t i k Dosen adalah lembaga n o n s t r u k t u r a l d i lingkungan Universitas Hasanuddin yang bertugas m e l a k u k a n penegakan terhadap pelanggaran kode etik yang dilalcukan oleh dosen; 6. Pelanggaran Kode Etik Dosen adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan dosen yang bertentangan dengan Kode E t i k Dosen d a n pegawai negeri sipil; 7. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian, pejabat yang berwenang m e n g h u k u m atau pejabat lain yang d i t u n j u k ; 8. Sanksi moral yang: selanjutnya disebut sanksi adalah pemyataan pejabat yang berwenang tentang adanya pelanggaran Kode E t i k Dosen; dan 9. U n i t Kerja adalah Fakultas/Unit kerja yang dipimpin oleh pejabat tugas tambahan, pejabat s t m k t u r a l d a n pejabat non s t m k t u r a l . BAB I I ETIKA PROFESSIONALISME Bagian Pertama Tingkah L a k u Pasal2 1
2
2
Menjunjung tinggi integritas k e i l m u a n dan keahliannya dalam menjalankan kegiatan t r i d h a r m a termasuk kebebasan akademik serta m e n u n j u k k a n d i r i sebagai individu yang dapat diteladani; Memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap sesama dosen, staf administrasi, mahasiswa d a n masyarakat demi kebaikan d a n kemajuan bersama; Memperlakukan mahasiswa, staf dan anggota masyarakat lainnya secara t u l u s dan dengan pehuh sopan s a n t u n sesuai dengan nilai-nilai harkat kemanusiaan.
Bagian Kedua Konflik Kepentingan Pasal 3 Menghindarkan diri dari konflik kepentingan baik yang nyata m a u p u n yang berpotensi dipersepsikan demikian terkait dengan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai staf Universitas Hasanuddin. Bagian Ketiga Hak Intelektual Pasal4 Menjunjung tinggi dan menghargai hasil karya orang lain dan menghindarkan d i r i dari tindakan plagiat atau t i n d a k a n lainnya yang dapat dipersepsikan demikian sehingga mencederai integritas Universitas Hasanuddin.
Bagian Keempat Pekerjaan Di Luar Institusi Pasal5 Menolak terlibat pada pekerjaan d i l u a r institusi yang bertentangan dengan Peraturan Universitas Hasanuddin dan/atau Pemerintah yang berpotensi membawa dampak negatif terhadap kinerja Universitas Hasanuddin.
Bagian K e l i m a Penerimaan Hadiah Pasal6 Menolak pemberian mahasiswa dan/atau p i h a k lainnya dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya sebagai dosen.
Bagian K e e n a m Pemyataan di depan Umum Pasal7 Arif dan bertanggungjawab dalam membuat pemyataan yang bersifat p u b l i k sehingga tidak mencederai reputasi dan kepentingan Universitas Hasanuddin.
Bagian Ketujuh Data dan Informasi Universitas Pasal 8 Menjaga data dan informasi Universitas Hasanuddin dari t i n d a k a n pengrusakan dan/atau penyalahgunaan oleh siapapun yang berdampak negatif terhadap reputasi institusi. Bagian Kedelapan Penggunaan Asset Universitas Pasal9 Memanfaatkan asset dan fasilitas termasuk sarana dan prasarana Universitas Hasanuddin seefisien dan seefektif m u n g k i n , semata-mata u n t u k kepentingan i n s t i t u s i , kecuali u n t u k suatu kepentingan lain yang telah diijinkan oleh pihak yang berwenang d i Universitas Hasanuddin. Bagian Kesembilan Loyalitas Pasal 10 Loyal dan menjaga reputasi, kepentingan dan kehormatan Universitas Hasanuddin serta menghindarkan d i r i dari tindakan penyalahgunaan segala sesuatu yang berassosiasi dengan Universitas Hasanuddin u n t u k kepentingan pribadi. Bagian Kesepuluh Kesamaan Gender dan Pelecehan Pasal 11 Menjunjung tinggi sikap dan perilaku obyektif, n o n diskriminatif dan apresiatif.
Bagian Kesebelas Kepedulian Terhadap Lingkungan Pasal 12 Menggunakan siimber daya alam secara arif dan bertanggungjawab kelestarian lingkungan yang aman, sehat dan menyenangkan.
demi
Bagian Kedua Belas Nasionalisme Pasal 13 Menjunjung tinggi harkat serta martabat bangsa d a n negara. BAB I I I E T I K A PENDIDIKAN Bagian Pertama Pembelajaran di Kelas Pasal 14
1
Menjalankan tugas pengajaran secara professional, tepat w a k t u dan sesuai jadwal serta ditunjang dengan bahan ajar yang terperbaharui sesuai dengan t u n t u t a n k u r i k u l u m dan perkembangan IPTEKS; |
2
Menjalankan proses pembelajaran yang dapat menginspirasi dan memotivasi mahasiswa u n t u k belajar lebih dalam; |
3
Melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa secara objektif d a n transparan serta tidak diskriminatif, tanpa berharap imbalan dalam b e n t u k apapun dari mahasiswa. | Bagian Kedua Penasehat/Pendamping Akademik
i
Pasal 15 1
2
Melaksanakan tugas Penasehat/Pendamping Akademik secara professional khususnya dalam membimbing dan mengarahkan mahasiswa sehingga kegiatan akademik mahasiswa terkait menjadi efektif dan efisien; '• Menjaga sikap professionalisme selama pelaksanaan tugasnya sebagai Penasehat/Pendamping Akademik sehingga tidak dipersepsikan l a i n selain h u b u n g a n antara dosen dan mahasiswa. Bagian Ketiga Pembelajaran di Luar Kelas Pasal 16 Pembelajaran di luar kelas dan/atau d i luar k a m p u s dengan menjamin proses pembelajaran hanya u n t u k t u j u a n pengayaan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari d i dalam kelas dan/atau d i kampus.
-5-
Bagian Keempat Pembimbingan Tugas Akhir Pasal 17 1 2
Mengarahkan mahasiswa bimbingannya m u l a i dari penentuan topik tugas akliir, penyusunan proposal, pelaksanaan tugas akhir, sampai pada persiapan seminar dan ujian tugas akhir; Menjaga sikap professionalisme selama proses pembimbingan sehingga tidak dipersepsikan lain selain h u b u n g a n antara dosen dan mahasiswa.
BAB IV E T I K A P E N E L I T I A N DAN PUBLIKASI Bagian Pertama Penelitian Pasal 18 1 2
Melakukan penelitian secara professional dengan selalu menjunjung tinggi etika penelitian ilmiah dan menghindarkan d i r i dari penelitian yang m e m i l i k i atau berpotensi m e m i l i k i konflik kepentingan atau dapat dipersepsikan demikian; Menghormati ide dan pandangan dosen dan/atau i l m u w a n lainnya serta menghargai objek penelitian, terutama yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari m a h l u k h i d u p . Bagian Kedua Publikasi K a r y a Ilmiah Pasal 19
1
2
Berhati-hati dan sebijak m u n g k i n dalam melaporkan hasil penelitian ke p u b l i k terutama hasil penelitian yang berpotensi mempengaruhi k e h i d u p a n orang banyak; Mempublikasikan karya i l m i a h melalui j u r n a l dan/atau forum i l m i a h yang m e m i l i k i reputasi nasional dan/atau internasional dengan m e n j u n j u n g tinggi etika penulisan dan publikasi karya i l m i a h . Bagian Ketiga Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 2 0
1 2
Melalcukan kegitan pengabdian masyasarakat secara professional, semata-mata d i m a k s u d k a n u n t u k kemaslahatan masyarakat; Menjamin teknologi dan atau konsep pemikiran yang didesiminasikan dan atau diterapkan d i masyarakat telah melewati telaah i l m i a h yang dapat dipertanggung-jawabkan keabsahannya, tidak mengandung u n s u r plagiat dan pelanggaran hak paten atau h a k kekayaan intelektual serta sesuai dengan nilainilai budaya masyarakat setempat.
-6-
BAB V MAJELIS K O D E E T I K DOSEN Bagian Pertama Pembentukan dan Keanggotaan Majelis Kode E t i k Dosen Pasal 21 1 2
3
Rektor membentuk Majelis Kode E t i k Dosen u n t u k memeriksa dugaan adanya pelanggaran Kode E t i k Dosen; Keanggotaan Majelis Kode E t i k dosen berjumlah ganjil yang terdiri atas: a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan 0. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota; Anggota Majelis Kode Etik Dosen sebagainiana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rektor. Bagian Kedua Tanggung Jawab Majelis Kode E t i k Dosen Pasal 2 2
1
2
3
Ketua Majelis bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan Dosen yang dilaporkan diduga m e l a k u k a n pelanggaran Kode E t i k Dosen d a n m e m i m p i n pelaksanaan pemeriksaaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode E t i k Dosen; Sekretaris bertanggungjawab dalam m e l a k u k a n surat-menyurat d a n pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode E t i k Dosen; Anggota bertanggungjawab dalam m e m b a n t u Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode E t i k Dosen. Bagian Ketiga Persyaratan dan Masa Tugas Majelis Kode E t i k Dosen Pasal 2 3
1
2
Jabatan atau pangkat anggota Majelis Kode E t i k Dosen tidak boleh lebih rendah dari j a b a t a n atau pangkat dosen yang diperiksa karena disangka melanggar Kode E t i k Dosen; Masa tugas Majelis Kode E t i k Dosen berakhir pada saat selesai d i l a k u k a n pelaporan pemeriksaan pelanggaran Kode E t i k Dosen. Bagian Keempat Tugas Majelis Kode E t i k Dosen Pasal 2 4
1
Memeriksa Dosen yang disangka m e l a k u k a n pelanggaran Kode E t i k Dosen yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Rektor i n i ; -7-
2 3 4 5
Meminta keteraiigan dari p i h a k lain atau pejabat lain yang dipaiidang perlu; Mendengarkan pembelaan d i r i dari dosen yang diduga melalcukan pelanggaran Kode Etik Dosen; Memberikan rekomendasi kepada Rektor mengenai pemberian sanksi; Menyusun laporaii hasil pemeriksaan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Dosen yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam l a m p i r a n peraturan Rektor i n i . BAB V I PELANGGARAN K O D E E T I K DOSEN Bagian Pertama Pelaporan Pelanggaran Kode E t i k Dosen Pasal 2 5
1 2
3
4
5 6
7
Dugaan terjadinya pelanggaran Kode E t i k Dosen diperoleh dari pengaduan tertrxlis aLau temuan atasan Dosen; Setiap dosen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode E t i k Dosen menyampaikan pengaduan kepada atasan dosen yang diduga m e l a k u k a n pelanggaran; Penyampaian pengaduan sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (2) d i l a k u k a n secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang d i l a k u k a n , b u k t i - b u k t i , dan identitas pelapor; Sctiap atasan dosen yang menerima pengaduan sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor; Atasan dosen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode E t i k Dosen wajib meneliti pelanggaran tersebut; Dalam melalcukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode E t i k Dosen, atasan dosen yang diduga m e l a k u k a n pelanggaran secara h i r a r k i wajib meneruskan kepada Pejabat yang lebih tinggi; Atasan dosen yang tidak m e m e n u h i kewajiban sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode E t i k Dosen dan dikenakan sanksi moral.
Bagian Kedua Sanksi Pelanggaran Kode E t i k Dosen Pasal 26 1 2
Setiap dosen yang terbukti m e l a k u k a n pelanggaran Kode E t i k Dosen dikenakan sanksi; • Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) meliputi: a. Permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pemyataan Permohonan Maaf sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam l a m p i r a n peraturan Rektor i n i ;
-8-
3 4
5
b. Pemyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pemyataan Penyesalan sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam l a m p i r a n peraturan Rektor i n i ; dan/atau c. Pemyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulangi perbuatannya atau melalcukan pelanggaran Kode E t i k lainnya yang dituangkan dalam Surat Pemyataan Sikap sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam l a m p i r a n Peraturan Rektor i n i ; Sanksi sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada pejabat yang berwenang; Pejabat yang berwenang sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (3) m e n g u m u m k a n sanksi secara terbuka melalui f o m m pertemuan resmi upacara bendera, papaii pengumunian, media massa, dan/atau f o m m lain yang dipandang perlu u n t u k i t u a l a u secara tertutup yang dilalcukan d i dalam ruangan t e r t u t u p dan hanya diketahui oleh dosen bersangkutan dan pejabat terkait yang d i t u a n g k a n dalam Pengumunian dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam l a m p i r a n peraturan Rektor i n i ; Apabila dosen yang t e r b u k t i m e l a k u k a n pelanggaran Kode E t i k Dosen sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada dosen yang bersangkutan, maka d i u s u l k a n kepada pejabat yang berwenang u n t u k dijatuhi hulcuman disiplin berdasarkan peraturan pemndang-undangan.
Bagian Ketiga Pemeriksaan Pelanggaran Kode E t i k Dosen Pasal 2 7 1 2
3
4
5
Dosen yang diduga m e l a k u k a n pelanggaran kode etik wajib m e m e n u h i panggilan Majelis Kode E t i k Dosen; Dosen yang diperiksa oleh Majelis Kode E t i k Dosen berhak mendapatkan kesempatan u n t u k memberikan pembelaan d i r i atas pelanggaran Kode E t i k yang diduga dilakukannya; Apabila dosen tidak m e m e n u h i panggilan Majelis Kode E t i k Dosen tanpa alasan yang sah, maka d i l a k u k a n pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Rektor i n i ; Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Majelis Kode E t i k Dosen; Dosen sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (4) dapat dijatuhi h u k u m a n disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.
-9-
Bagian K e e m p a t " Pejabat F e m b e r i S a n k s i Pelanggaran Kode E t i k Dosen Pasal 2 8 Pejabat yang berwenang menjatnhkan sanksi adalah Pejabat yang m e u d u d u k i Tugas Tanibahan dan Pejabat S t r u k t u r a l ; . Pejabat sebagainiana d i m a k s u d pada ayat (1) dapat iiieiidelegasikan kewenangannya kejiada pejabat lain d i liiiglcungan u n i t kerjaiiya paling rendah pejabat s t r u k t u r a l Eselon IV.
BAB V K PELAKSAMAiiN PERATURAM R E K T O R TEMTANG K O D E E T I K DOSEM Pasal 2 9
Kebijakan Akademik, Standar Akademik, dan Peraturan Akademik d i l i n g k u n g a n Universitas Hasanuddin yang ditetaplcaii sebelum Peraturan Rektor i n i , dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor i n i . Pasal 3 0 Peraturan i n i m u l a i berlaku pada tanggal ditetapkan.
:
Ditetapkan d i Makassar Pada tanggal 16 Oktober 2012 REKTOR,
IDRUS A. PATURUSI ^ NIP. 19500831 197803 1 004
-10-
