BUPATI BARITO KUALA KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 188.45/ 231 /KUM/2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN BUKU LAPORAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA BUPATI BARITO KUALA, Menimbang
: a. bahwa untuk memperoleh informasi tentang profil lingkungan hidup kabupaten meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat serta membantu pengambilan keputusan menentukan tindakan dalam rangka memperbaiki pengelolaan lingkungan diperlukan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD); b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Barito Kuala tahun 2012, perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Penyusunan Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Barito Kuala; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Penyusunan Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Kuala;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undangundang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 13. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Negara lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 16); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pembangunan Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17).
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
: Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Penyusun Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2012 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
KEDUA
: Tim Pembina dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Menyusun rencana buku laporan status lingkungan hidup daerah (SLHD) Kabupatebn Barito Kuala Tahun Anggaran 2012; 2. Memberikan masukan dan memfasilitasi Tim Teknis dalam melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD); 3. Tim Pembina melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD); 4. Dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tim Teknis dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Mengumpulkan dan menganalisa data sekunder berkaitan dengan lingkungan hidup (hutan, keanekaragaman hayati, pertanian, pesisir dan laut, serta lingkungan pemukiman) beserta faktor-faktor yang mempengaruhi dan respon yang akan dan telah dilakukan; 2. Membahas dan menentukan isu-isu lingkungan pada semua media lingkungan dalam satu tahun terakhir; 3. Membahas agenda pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki kondisi lingkungan di Kabupaten Barito Kuala; 4. Menyusun buku Laporan Mengenai Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Barito Kuala; 5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim teknis sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2,3 dan 4 kepada Bupati Barito Kuala; 6. Menyampaikan buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah kepada Deputi Pembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan Kapasitas Cq. Asdep Data dan Informasi.
KETIGA
: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Barito Kuala, sedangkan Tim Teknis bertanggung jawab kepada Tim Pembina.
KEEMPAT
: Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Cq.DPA Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala.
KELIMA
: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut
KEENAM
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Marabahan pada tanggal 29 Juni 2012 BUPATI BARITO KUALA, ttd
H. HASANUDDIN MURAD
Lampiran I : Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/ 231 /KUM/2012 Tanggal 29 Juni 2012 SUSUNAN TIM PEMBINA PENYUSUNAN BUKU LAPORAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD) KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2012 No
Jabatan
Jabatan Dalam Tim
1
Bupati Barito Kuala
Pembina
2
Wakil Bupati Barito Kuala
Pengarah
3
Sekretaris Daerah
4
Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Batola
5
Kepala Bappeda Kab. Batola
6
Kabid APDL Badan Lingkungan Hidup Kab. Batola
Sekretaris
7
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Batola
Anggota
8
Kepala Dinas Pertanian dan Holtikultura Kab. Batola
Anggota
9
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Batola
Anggota
10
Kepala Dinas Peternakan Kab. Batola
Anggota
11
Kepala Dinas Perikanan Kab. Batola
Anggota
12
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Batola
Anggota
13
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kab. Batola
Anggota
14
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Batola
Anggota
15
Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kab. Batola
Anggota
16
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batola
Anggota
17
Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Batola
Anggota
Penanggung jawab Ketua Wakil Ketua
BUPATI BARITO KUALA, ttd H. HASANUDDIN MURAD
Lampiran II : Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/ 231/KUM/2012 Tanggal 29 Juni 2012 SUSUNAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN BUKU LAPORAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD) KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2012 No
Jabatan
Jabatan Dalam Tim
Ketua
1
Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kab. Batola
2
Kabid Konservasi Lingkungan Kab. Batola
3
Kabid Hukum Lingkungan BLH Kab. Batola
Sekretaris
4
Kasubbag Program dan Keuangan BLH Kab.Batola
Anggota
5
Kasubbag Umum dan Kepegawaian BLH Kab.Batola
Anggota
6
Kasubid Konservasi Dan Penataan Lingkungan BLH Kab. Batola
Anggota
7
Kasubid Pemulihan Lingkungan BLH Kab. Batola
Anggota
8
Kasubid Penegakan Hukum BLH Kab. Batola
Anggota
9
Kasubid Pengawasan Lingkungan BLH Kab. Batola
Anggota
10
Kasubid Pengkajian BLH Kab. Batola
Anggota
11
Kasubid Pemantauan & Analisis Lab. BLH Kab. Batola
Anggota
12
Pelaksana pada Sub Bagian Program Dinas PU Kab. Batola
Anggota
13
Pelaksana pada Sub Bagian Program dan Keuangan Dinas Pertanian
Anggota
Wakil Ketua
dan Holtikultura Kab. Batola 14
Anggota
Pelaksana pada Sub Bidang Data dan Informasi Bappeda Kab. Batola
15
Anggota
Pelaksana pada Bidang Konservasi Lahan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Batola
16
Anggota
Pelaksana pada Bidang Pengendalian dan Pemanfaatan Dinas Perikanan Kab. Batola
17
Pelaksana pada Kantor Statistik Kab. Batola
Anggota
18
Pelaksana pada Bidang Konservasi Dan Penataan Lingkungan BLH
Anggota
Kab. Batola 19
Pelaksana pada Bidang Pemulihan Lingkungan BLH Kab. Batola
Anggota
20
Pelaksana pada Bidang Pemantauan & Analisis Lab. BLH Kab.
Anggota
Batola 21
Anggota
Pelaksana pada Bidang Pelaksanaan Pengkajian Dampak Lingkungan BLH Kab. Batola
22
Anggota
Pelaksana pada Bagian Umum dan Kepegawaian BLH Kab. Batola
BUPATI BARITO KUALA ttd H. HASANUDDIN MURAD
