GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 254 /KPTS/013/2012 TENTANG KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PROFIL DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2012 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk membangun pola kerja berbasis data dan informasi yaitu dengan menyediakan dukungan data dan informasi bagi pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan baik di Daerah maupun di Pusat, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi data hasil pelaksanaan pembangunan di lingkup Dinas/Instansi Provinsi Jawa Timur serta Kabupaten/Kota di Jawa Timur; b. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan diperlukan ketersediaan data dan informasi yang tepat, cepat, dan mudah dengan membangun Sistem Informasi Profil Daerah secara online berbasis web (SIPD-Online); c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
1
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 6. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/173/KPTS/ 013/2012 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012. MEMUTUSKAN : Menetapkan, PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran. KEDUA
: Menugaskan Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk: a. menyediakan dukungan data dan informasi pengambilan keputusan dan kebijakan baik di daerah maupun di pusat; b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data hasil pelaksanaan pembangunan dengan satuan kerja lingkup Provinsi Jawa Timur maupun satuan kerja vertikal dan instansi swasta; c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data hasil pelaksanaan pembangunan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Timur; d. mendukung/meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk membangun pola kerja berbasis data dan informasi; e. mengembangkan Sistem Informasi Pengelolaan Database Profil Daerah secara Online yang berbasis web (SIPD-Online). f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan SIPD Provinsi Jawa Timur.
KETIGA
: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur (059162), Program Bina Pembangunan Daerah (010.06.06), Penyusunan, Pengkajian dan Pengembangan Data dan Informasi (013), sesuai Rincian Belanja Satuan Kerja dengan kode (521213) honor output kegiatan.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
2
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 1 Mei 2012 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
3
LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/ 254 /KPTS/013/2012 TANGGAL : 1 MEI 2012
SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PROFIL DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2012
NO. 1
JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA 2
KETERANGAN JABATAN / INSTANSI 3
1.
Ketua
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
2.
Sekretaris
Kepala Bidang Statistik dan Pelaporan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
3.
Anggoota-anggota :
a. Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur b. Kepala Sub Bidang Pelaporan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur c. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur d. Wakil dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur e. Wakil dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur f. Wakil dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur g. Wakil dari Dinas Tanaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur h. Wakil dari Dinas Pekerjaan Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur i. Wakil dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur j. Wakil dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur k. Wakil dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur l. Wakil dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur m. Wakil dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur n. Wakil dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Jawa Timur
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
1
1
2
3 o. Wakil dari PT. Pelabuhan Indonesia III Jawa Timur p. 6 (enam) orang staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta. 3. Sdr. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/ Kepala BAPPENAS di Jakarta. 4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 5. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Anggota Kelompok Kerja dimaksud. ____________________________________________
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
2
