2012 TENTANG

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

SALINAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : SK - 164/MBU/2012 TENTANG PENETAPAN SEBAGIAN KEWENANGAN MENTERI NEGARA BUMN SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH SELAKU RUPS PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) MENJADI KEWENANGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA, Menimbang

: a. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara memiliki kedudukan, tugas dan kewenangan sebagai wakil Pemerintah selaku RUPS pada Perusahaan Perseroan (Persero); b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengurusan BUMN, perlu menetapkan sebagian kewenangan Menteri Negara BUMN sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi kewenangan Dewan Komisaris dan Direksi; c. bahwa penetapan sebagian kewenangan Menteri Negara BUMN menjadi kewenangan Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan dengan tetap mempertimbangkan bahwa hal-hal yang dianggap "sangat strategis", tetap menjadi kewenangan Menteri Negara BUMN selaku RUPS; d. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor . KEP236/MBU/2011 tanggal 15 November 2011, telah ditetapkan pendelegasian sebagian kewenangan dan/atau pemberian kuasa Menteri Negara BUMN sebagai Wakil Pemerintah selaku Pemegang Saham/RUPS pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas serta Pemilik Modal pada Perusahaan Umum (Perum) kepada Dewan Komisaris dan Direksi; e. bahwa untuk Iebih memperjelas dan menghindari adanya perbedaan penafsiran terhadap pendelegasian kewenangan dan/atau pemberian kuasa yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : KEP-236/MBU/2011 tanggal 15 November 2011 tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk melakukan pengaturan kembali penetapan sebagian kewenangan Menteri Negara BUMN menjadi kewenangan Dewan Komisaris dan Direksi; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara BUMN tentang Penetapan Sebagian Kewenangan Menteri Negara BUMN Sebagai Wakil Pemerintah Selaku RUPS Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Menjadi Kewenangan Dewan Komisaris Dan Direksi;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

k

2. Peraturan.../2

MENTERI NEGARA BADAN USAHA M I1ETK NEGARA

-22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4528) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4554); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556); 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011; 9. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BUMN TENTANG PENETAPAN SEBAGIAN KEWENANGAN MENTERI NEGARA BUMN SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH SELAKU RUPS PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) MENJADI KEWENANGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI.

: Menteri Negara BUMN, yang selanjutnya disebut Menteri, menetapkan sebagian kewenangannya sebagai wakil Pemerintah selaku RUPS pada Perusahaan Perseroan (Persero), yang selanjutnya disebut Persero, menjadi kewenangan : Persero sebagaimana tercantum dalam 1. Dewan Komisaris Lampiran I Keputusan Menteri ini; atau 2. Direksi Persero sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini. KEDUA.../3A

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MIL1K NEGARA -3-

KEDUA

Dewan Komisaris dan Direksi, dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib berpedoman pada ketentuan yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KETIGA

: Dewan Komisaris dan Direksi yang melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib memberikan laporan berkala kepada Menteri setiap bulan Juli tahun berjalan dan bulan Jarman tahun berikutnya, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT

: Dengan penetapan sebagian kewenangan Menteri menjadi kewenangan Dewan Komisaris dan Direksi dalam Keputusan Menteri ini, maka : 1. ketentuan Anggaran Dasar Persero segera disesuaikan dengan Keputusan Menteri ini, termasuk Anggaran Dasar Persero yang tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara; 2. penetapan sebagian kewenangan Menteri menjadi kewenangan Dewan Komisaris dan Direksi, mulai berlaku sejak perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada angka I disetujui dan/atau diberitahukan kepada pihak berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

KEENAM

Bagi perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara, ketentuan Anggaran Dasarnya dapat pula disesuaikan dengan Keputusan Menteri ini. : 1. Keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi yang telah diambil berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : KEP236/MBU/2011 tanggal 15 November 2011, disetujui dan dinyatakan sah sepanjang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 2. Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP-236/MBU/2011 tanggal 15 November 2011 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan dan/atau Pemberian Kuasa Menteri Negara BUMN Sebagai Wakil Pemerintah Selaku Pemegang Saham/RUPS pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas serta Pemilik Modal pada Perusahaan Umum (PERUM) Kepada Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian BUMN, sepanjang yang berkaitan dengan pendelegasian dan/atau pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi Persero, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 3. Surat Menteri Negara BUMN Nomor : S-332/MBU.S/2011 tanggal 27 Oktober 2011 hal Pengentian Sementara Usulan Penghapusan Aktiva Tetap BUMN, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH.../4/

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MUIR NEGARA

-4KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Presiden Republik Indonesia; 2. Wakil Presiden Republik Indonesia; 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; 5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 6. Menteri Keuangan; 7. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian BUMN; 8. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian BUMN; 9. Direksi dan Dewan Komisaris Persero. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal : 13 April 2012 MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA,

ttd. Sal'

sesuai dengan aslinya iro Hukum,

9681010 199603 1 001

DAHLAN ISKAN

Lampiran I (1/3) Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : SK-164/MBU/2012 Tanggal : 13 April 2012

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

PENETAPAN SEBAGIAN KEWENANGAN MENTERI NEGARA BUMN SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH SELAKU RUPS PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) MENJADI KEWENANGAN DEWAN KOMISARIS NO 1.

KEWENANGAN MENTERI YANG PEDOMAN PELAKSANAAN MENJADI KEWENANGAN DEWAN KOMISARIS Pengesahan Rencana Kerja dan 1) Bagi Persero yang penilaian tingkat kesehatannya masih Anggaran Perusahaan (RKAP) Persero menggunakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : yang tingkat kesehatanya 2 (dua) tahun 826/KMK.013/1992, maka yang dimaksud Sehat adalah "Sehat" (tanpa kategori minimal AA). berturut-turut dikategorikan sehat 2) RKAP disusun berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh (minimal AA). Menteri dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam aspirasi pemegang saham (shareholder aspiration) oleh Menteri.

2.

Pengesahan Rencana Kerja dan 1) Bagi Persero yang penilaian tingkat kesehatannya masih menggunakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Anggaran (RKA) PKBL Persero yang 826/KMK.013/1992, maka yang dimaksud Sehat adalah tingkat kesehatannya 2 (dua) tahun "Sehat" (tanpa kategori minimal AA). berturut-turut sehat (minimal AA). 2) RKA PKBL disusun berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam aspirasi pemegang saham (shareholder aspiration) oleh Menteri.

3.

Persetujuan pengalihan atau menjadikan 1) Pengalihan atau menjadikan jaminan hutang dengan nilai sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar jaminan utang aktiva tetap Persero yang rupiah) tersebut, tidak menjadi kewenangan Dewan nilainya : Komisaris apabila : dengan a. sampai a. Jumlah tersebut melebihi 20% (dua puluh persen) dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus kekayaan bersih Persero, dan miliar rupiah); atau b. ekuitas Perusahaan negatif b. sampai dengan 20% (dua puluh 2) Persetujuan pengalihan atau menjadikan jaminan utang aktiva tetap Persero sebagaimana dimaksud pada angka 1), persen) dari jumlah kekayaan menjadi kewenangan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. bersih Persero; dalam 1 (satu) transaksi atau lebih mana 3) Pengalihan aktiva tetap dilakukan dengan ketentuan: a. memenuhi salah satu syarat sebagai berikut : yang lebih kecil, baik yang berkaitan (1) secara teknis dan/atau ekonomis sudah tidak satu sama lain maupun tidak {khusus menguntungkan; terhadap pengalihan aktiva tetap, nilai (2) diperuntukkan bagi Kepentingan Umum; (3) diperlukan oleh kementerian atau lembaga sebagaimana tersebut di atas merupakan Negara/Pemerintah; nilai akumulatif dalam 1 (satu) tahun}. (4) bagian dari program restrukturisasi dan penyehatan Persero; atau satu-satunya alternatif sumber dana bagi Persero (5) untuk kebutuhan yang sangat mendesak. b. tidak dipergunakan dalam operasional perusahaan, baik scat ini maupun sesuai dengan rencana pengembangan perusahaan ke depan; c. berdasarkan kajian, sudah tidak dapat dioptimalisasi; dan d. tidak dalam bentuk hibah atau pengalihan tanpa kompensasi apapun.

Lampiran I (2/3) Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : SK-164/MBU/2012 Tanggal : 13 April 2012

MENTERI NEGARA BA DA N USAHA MUIR NEGARA

NO 4.

5.

KEWENANGAN MENTERI YANG MENJADI KEWENANGAN DEWAN KOMISARIS Persetujuan penghapusbukuan aktiva tetap karena kondisi tertentu (hilang, musnah, total lost, biaya pemindahtanganannya lebih besar daripada nilai ekonomis yang diperoleh dari pemindahtanganan tersebut, dibongkar, tidak lagi menjadi milik atau dikuasai oleh perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap). untuk melakukan Persetujuan penyertaan modal pada perusahaan lain (termasuk penambahan penyertaan modal) dan penyertaan modal untuk mendirikan anak perusahaan/perusahaan patungan, dengan nilai : sampai dengan a. penyertaan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); atau b. sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Persero; (mana yang lebih kecil).

6.

Persetujuan untuk mengikat perusahaan sebagai penjamin (borg atau avalist), dengan nilai pinjaman yang dijamin: dengan a. sampai Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); atau b. sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Persero; (mana yang lebih kecil).

7.

Persetujuan untuk mengadakan kerja sama dengan jangka waktu di atas 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) {berupa kerja sama lisensi, tahun kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Operate (Build Serah Guna Serah Milik Transfer/BOT), Bangun (Build Own Transfer/BOwT), Bangun Transfer (Build Guna Serah Operate/BTO)}.

PEDOMAN PELAKSANAAN 1) pelaksanaannya harus berdasarkan kajian atau bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. 2) dilaporkan secara khusus dalam laporan tahunan.

1) penyertaan modal dengan nilai sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) tersebut, tidak menjadi kewenangan Dewan Komisaris apabila : a. Jumlah tersebut melebihi 20% (dua puluh persen) dari kekayaan bersih Persero, dan b. ekuitas perusahaan negatif 2) persetujuan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada angka 1), menjadi kewenangan Menteri atau pejabat yang ditunj uk. 3) penyertaan modal dilakukan dengan ketentuan : a. dilakukan berdasarkan kajian kelayakan usaha; b. penyertaan tidak berupa tanah; c. penyertaan modal tidak mengganggu likuiditas Perseroan; dan d. pendirian anak perusahaan/perusahaan patungan, dilakukan hanya dalam rangka mendukung kegiatan usaha utama perseroan dan bukan untuk melaksanakan kegiatan usaha utama perusahaan yang telah berjalan, kecuali perusahaan holding. 1) Penjaminan hanya diberikan terhadap: a. BUMN. b. anak perusahaan yang kepemilikan saham Persero yang bersangkutan minimal 90% (sembilan puluh persen). c. kemitraan dengan petani. 2) Nilai pinjaman yang dijamin tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Persero. 3) Penjaminan ini tidak termasuk penjaminan yang dilakukan oleh Persero tertentu yang kegiatan usaha utamanya di bidang penjaminan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang penjaminan. Kerjasama dilakukan dengan ketentuan : 1) Berdasarkan kajian kelayakan usaha; 2) Tidak mengganggu kegiatan usaha utama Persero; 3) Tidak mengakibatkan beralihnya kepemilikan aktiva tetap Persero, kecuali kerjasama dilakukan dalam rangka peningkatan nilai aset untuk dipindahtangankan. 4) Menguntungkan Persero. 5) Menyesuaikan pola kerjasama dengan rencana pemanfaatan aset yang dikerjasamakan sesuai dengan rencana pengembangan perusahaan. I

Lampiran I (3/3) Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : SK-164/MBU/2012 Tanggal : 13 April 2012

MENTERT NEGARA BADAN USAHA NEGARA

NO 8. 9. 10.

11.

KEWENANGAN MENTERI YANG MENJADI KEWENANGAN DEWAN KOMISAItIS Persetujuan untuk menetapkan blue print organisasi perusahaan. Persetujuan untuk menetapkan dan mengubah logo perusahaan. yayasan, organisasi, Membentuk dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan yang dapat berdampak bagi perusahaan.

PEDOMAN PELAKSANAAN Blue print organisasi perusahaan disesuaikan dengan rencana pengembangan perusahaan jangka panjang. Perubahan logo hams didasarkan pada basil pengkajian cost and benefit. Yayasan, organisasi, dan/atau perkumpulan dimaksud hanya dapat dibentuk oleh perusahaan apabila : 1. Dibutuhkan atau diperlukan oleh perusahaan. 2. Tidak membebani keuangan perusahaan dan/atau memanfaatkan kekayaan perusahaan.

Pembebanan biaya perusahaan yang Pembebanan biaya perusahaan yang bersifat tetap dan rutin bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, dimaksud hanya dapat dilakukan oleh perusahaan apabila organisasi dan/atau perkumpulan baik diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal : 13 April 2012 MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

sesuai dengan aslinya Biro Hukum,

ttd. DAHLAN ISICAN

ra NIP 19681010 199603 1 001

Lampiran II (1/1) Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : SK-164/MBU/2012 Tanggal : 13 April 2012

i\fIENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

PENETAPAN SEBAGIAN KEWENANGAN MENTERI NEGARA BUMN SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH SELAKU RUPS PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) MENJADI KEWENANGAN DIREKSI NO 1.

KEWENANGAN MENTERI YANG PEDOMAN PELAKSANAAN MENJADI KEWENANGAN DIREKSI tugas dan wewenang Bahwa jika RUPS tidak menetapkan pembagian tugas, maka Pembagian Direksi akan menetapkan pembagian tugas dan kewenangan anggota Direksi Persero. anggota Direksi dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Komisaris.

2.

untuk melakukan 1) Kerjasama dilakukan dengan ketentuan: Persetujuan a. tidak mengganggu kegiatan usaha utama Persero; kerjasama dengan jangka waktu sampai b. tidak mengakibatkan beralihnya kepemilikan aktiva dengan 5 (lima) tahun {berupa kerja tetap; sama lisensi, kontrak manajemen, menguntungkan Persero. c. menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KS0), Bangun Guna Serah (Build 2) Untuk kerjasama sampai dengan 5 (lima) tahun, Direksi dapat melakukan kerjasama tersebut tanpa perlu lagi Operate TransferIBOT), Bangun Milik meminta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Serah (Build Own TransferIBOwT), Komisaris maupun RUPS. Bangun Serah Guna (Build Transfer OperateIBTO)}.

3.

Penetapan calon anggota Direksi dan 1) Penetapan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan anak Komisaris pada Dewan dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh perusahaan dan/atau perusahaan Menteri Negara BUMN. patungan. 2) Setelah penetapan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan, Direksi wajib melaporkannya kepada Dewan Komisaris. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal : 13 April 2012 MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA sesuai dengan aslinya ro Hukum,

ttd. DAHLAN ISKAN

IP 19681010 199603 1 001