KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK NOMOR : 07/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 TENTANG PERSYARATAN JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PALING RENDAH UNTUK BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2012 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK Menimbang
: a. bahwa
berdasarkan
Undang-Undang Perubahan
ketentuan
Nomor
Kedua
atas
12
Pasal
Tahun
59
ayat
2008
Undang-Undang
(2)
tentang
Nomor
32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Partai politik atau gabungan
partai
politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan
pasangan
calon
apabila
memenuhi
persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
2011
tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota, menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota
berdasarkan
perundang-undangan;
ketentuan
peraturan
c. bahwa
berdasarkan
dimaksud
dalam
menetapkan
pertimbangan
huruf
Keputusan
a
dan
Komisi
sebagaimana
huruf
b
Pemilihan
perlu Umum
Kabupaten Nganjuk tentang Persyaratan Jumlah Kursi dan Suara Sah Paling Rendah Untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012. Mengingat
: 1. Undang-Undang Pembentukan
Nomor
12
Tahun
Daerah-Daerah
1950
tentang
Kabupaten
Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara
sebagaimana
telah
Republik diubah
Indonesia dengan
Nomor
9)
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) 2. Undang-undang Pemerintahan
Nomor Daerah
32
Tahun
(Lembaran
2004
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor
12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang
Nomor
10
Tahun
2008
tentang
Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah
dan
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
4836)
sebagaimana
telah
diubah
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5009);
4. Undang-Undang
Nomor
2
Tahun
2011
tentang
Perubahan atas Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai
Politik
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); Nomor
5. Undang-Undang Pembentukan
12
Peraturan
Tahun
2011
tentang
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
2011
tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan,
Pengesahan
Pengangkatan
dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
22,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
92,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4865); 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 1 Tahun 2008
tentang
Kode
Etik
Penyelenggara
Pemilihan
Umum; 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 687); Memperhatikan : 1. KPU
Kabupaten
Nganjuk
Berita
Acara
Nomor:
278/175/KPU/V/2009 tanggal 16 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2009;
2. Keputusan
Komisi
Pemilihan
Umum
Kabupaten
Nganjuk Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 tentang
Tahapan,
Program
dan
Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012; 3. Rapat
Pleno
Komisi
Pemilihan
Umum
Kabupaten
Nganjuk tanggal 7 Mei 2012.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERSYARATAN
JUMLAH
KURSI
DAN
SUARA
SAH
PALING RENDAH UNTUK BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN
UMUM
BUPATI
DAN
WAKIL
BUPATI
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2012. PERTAMA
: Jumlah kursi dan suara sah paling rendah untuk bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan dari
Partai
Politik
atau
Gabungan
Partai
Politik
menggunakan salah satu prosentase, yaitu 1. Partai
Politik
atau Gabungan Partai Politik harus
memperoleh paling rendah 15% (lima belas per seratus) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Nganjuk; atau 2. Partai
Politik
atau Gabungan Partai Politik harus
memperoleh paling rendah 15%
(lima
belas
per
seratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan
Umum
Anggota
DPRD
Gabungan
Partai
Kabupaten
Nganjuk Tahun 2009. KEDUA
: Partai
Politik
atau
Politik
yang
mengusulkan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan perolehan jumlah kursi yaitu paling rendah 15% (lima belas per seratus) dari jumlah 50 (lima puluh) kursi yaitu 8 (delapan) kursi hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2009.
KETIGA
: Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Nganjuk dapat mengusulkan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan perolehan suara sah yaitu paling rendah 15% (lima belas per seratus) dari akumulasi perolehan suara sah sebanyak 539.629 (lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan) suara sah yaitu 80.944 (delapan puluh ribu sembilan ratus empat puluh empat) suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2009.
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Nganjuk Pada tanggal : 7 Mei 2012 KETUA
Drs. J U W A H I R
