2012 TENTANG

i

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL NOMOR KEP. 44 /KP3K/2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS EVALUASI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (E-KKP3K)

ISBN : 978-602-98450-8-2

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS IKAN Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Gedung Mina Bahari III, Lt. 10, Jakarta Pusat 10110 Telp/Fax : (021) 3522045 © 2012

i

ii

UCAPAN TERIMA KASIH Terima kasih kepada berbagai pihak di bawah ini atas sumbang-saran yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mohon maaf bagi pihak-pihak yang tidak disebutkan karena terbatasnya ruang.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Drs. Riyanto Basuki, M.Si, Kasubdit Konservasi Kawasan, KKJI. Suraji, SP, M.Si, Kasi Perlindungan dan Pelestarian Kawasan, KKJI. Arisetiarso Soemodinoto, Ph.D., The Nature Conservancy (TNC) Indonesia Marine Program. Handoko Adi Susanto, D.Sc., USAID Marine Protected Areas Governance (MPAG) Program. Irfan Yulianto, M.Si, Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia Marine Program. M. Khazali, M.Si, Conservation International (CI) Indonesia. Ir. Sudarsono Kimpul, World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia.

Dukungan pendanaan untuk penyusunan Pedoman Teknis (dan pencetakan buku-kecil ini oleh Program Kelautan The Nature Conservancy Indonesia) diberikan oleh program Marine Protected Areas Governance (MPAG), sebuah prakarsa dari USAID/Mission to Indonesia.

Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K)

Pedoman ini disusun oleh Kelompok Kerja Pengembangan Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (KKJI), yang beranggotakan:

Saran Penulisan untuk Kepustakaan Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (2012). Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K). Jakarta: Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan, ix + 73 hal.

ii


1. Dr. Sudirman Saad, M.Hum, Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K). 2. Ir. Sri Atmini, M.Sc, Sekretaris Direktorat Jenderal KP3K. 3. Dr. Toni Ruchimat, M.Sc, Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (KKJI). 4. Ir. Agus Dermawan, M.Si, Direktur Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil. 5. Dr. Subandono Diposaptono, M.Eng, Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 6. Ir. M. Eko Rudianto, M.Bus.IT, Direktur Pesisir dan Lautan. 7. Ir. Ansori Zawawi, M.Si, MM, Direktur Pemberdayaan Masyarakat Pesisir & Pengembangan Usaha. 8. Syamsulbahri Lubis, A.Pi, MM, Kasubdit Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan, KKJI. 9. Ir. Ahsanal Kasasiah, M.Agr.Bus, Kasubdit Jejaring, Data dan Informasi Konservasi, KKJI. 10. Dr. Pamuji Lestari, Kasubdit Konservasi Jenis Ikan, KKJI. 11. Ir. Yulita Wismaneli, Kabag Monitoring & Evaluasi, KP3K. 12. Ir. Iriawanti, Auditor Inspektorat III. 13. Dr. Yesaya Mau, Kepala BKKPN Kupang. 14. Dr. Ahmad Aris, Kepala LKKPN Pekanbaru. 15. Raimundus Nggajo, ST, M.Si, Kasi Pendayagunaan dan Pengawasan BKKPN Kupang. 16. Agus Widayanto, S.Sos, Kasi Pemanfaatan Kawasan, KKJI. 17. Rofi Alhanif, M.Sc, Kasi Jejaring, KKJI. 18. Cora Mustika, A.Pi, MM, Kasi Perancangan Konservasi Jenis Ikan, KKJI. 19. Dr. Firdaus AK, M.Sc, Kasi Perancangan Kawasan, KKJI. 20. Suko Wardhono, A.Pi, MM, Kasubag Tata Usaha, KKJI. 21. Sarmintohadi, M.Si, Kasi Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan, KKJI. 22. Asri Nurhayati, Kasubag Pelaporan, Setditjen KP3K. 23. Ir. M. Saefudin, M.Si, Staf KKJI. 24. Leny Dwihastuty, S.Pi, Staf KKJI. 25. Yusuf Arif Affandy, ST, Staf KKJI. 26. Yusra, S.Si, M.Si, Staf KKJI. 27. A. Darwis, S.Sos, Staf KKJI. 28. Muschan Ashari, S.Hut, Staf KKJI. 29. Ahmad Sofiullah, S.Pi, Staf KKJI. 30. Anita Setianingsih, M.Si, Staf KKJI. 31. Amehr Hakim, M.Si, Staf KKJI. 32. Ana Rojayati, S.Pi, Staf KKJI. 33. Sinta Agustina, ST, Staf Inspektorat III. 34. Ugeng Wijanarko, A.Md, Staf Monitoring KP3K. 35. Helena Yusfik, S.TP, ME, Staf Monitoring KP3K. 36. Susi Susanti, S.St.Pi, Staf Monitoring KP3K. 37. Jeffry Syam, SH, Staf Bidang Hukum KP3K. 38. A. Boby Yefry Adi Rianto, S.Pi, Staf BKKPN Kupang. 39. Yudi Herdiana, M.Si, WCS Indonesia Marine Program. 40. Ir. M. Imran Amin, TNC. 41. Dr. Budy Wiryawan, Institut Pertanian Bogor (IPB). 42. Dr. Ir. Fernando Dangeubun, M.Si, IPB. 43. Rony Megawanto, ST., MIDEC, USAID-MPAG. 44. Ir. Anton Wijonarno, WWF Indonesia.

iii

Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan

P

v

KATA PENGANTAR

iv

SAMBUTAN

I

emerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mendirikan kawasan konservasi perairan seluas 20 juta hektare pada Tahun 2020. Komitmen tersebut tentunya harus diikuti dengan pengelolaan yang efektif agar kawasankawasan tersebut mampu memberikan manfaat yang

su konservasi dewasa ini telah menjadi perhatian global sekaligus menjadi isu strategis di berbagai negara tidak terkecuali di Indonesia. Dengan potensi sumberdaya ikan yang melimpah, Indonesia harus mampu mengelola sumberdaya tersebut secara efektif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan

sebesar-besarnya baik bagi para pemangku-kepentingan, khususnya

masyarakat. Pengelolaan sumberdaya ikan di Indonesia telah

masyarakat setempat, maupun bagi sumberdaya keanekagaman-

diinisiasi sejak tahun 1990 sejalan dengan lahirnya Undang-undang

hayati yang dilestarikan.

Nomor 5 tentang konservasi Sumberdaya Alam hayati. Meski begitu, payung hukum Konservasi sumberdaya ikan yang betul-betul spesifik menunjuk konservasi sumberdaya ikan sesungguhnya baru

Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertujuan untuk memberikan manfaat sosial-

lahir pada tahun 2004 saat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terbit

ekonomi-budaya bagi masyarakat dan keberlanjutan sumberdaya. Lebih jauh lagi, kawasan-

yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Lebih lanjut, amanat

kawasan konservasi tersebut dapat dikembangkan potensinya dengan mengusung prinsip-

Konservasi Sumberdaya Ikan digariskan dalam Peraturan Pemerintah 60 tahun 2007 yang

prinsip ekonomi biru (blue economy), yang mengedepankan upaya pengurangan kemiskinan,

diikuti peraturan teknis lain berupa Pedoman dan Peraturan Menteri. Sejak lahirnya payung-

inklusifitas sosial, dan keberlanjutan sumberdaya.

payung hukum tersebut, upaya konservasi sumberdaya ikan di Indonesia semakin intensif


Kawasan konservasi yang efektif sejalan dengan program

Oleh karena itu, saya menyambut baik kehadiran Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil atau yang disebut

dengan Pedoman E-KKP3K ini. Saya menghargai upaya Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (KKJI), yang bekerjasama dengan para mitra lembaga swadaya masyarakat

yang tergabung pada program Marine Protected Areas Governance (MPAG), menghasilkan Pedoman tersebut. Disamping memang sudah waktunya, kehadiran Pedoman ini akan mengisi kekosongan akibat ketiadaan perangkat yang cukup komprehensif untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pengelolaan dan efektivitas kawasan-kawasan konservasi perairan.

Besar harapan saya agar Pedoman E-KKP3K ini bisa dijadikan sebagai perangkat standar untuk mengevaluasi kinerja kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil di

Indonesia bagi para pengambil kebijakan, serta sekaligus menjadi perangkat untuk menyusun prioritas pengembangan pengelolaan efektif kawasan bagi para pengelola dan perencana kawasan.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi terwujudnya pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

Dr. Sudirman Saad, M.Hum

iv


dilakukan. Inisiatif pemerintah pusat dan daerah dalam kegiatan konservasi sumberdaya ikan hingga saat ini telah melahirkan tidak kurang dari 16 juta hektar luasan kawasan konservasi perairan pada akhir tahun 2012. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen menggenapkan luasan kawasan konservasi perairan tersebut menjadi 20 juta hektar pada Tahun 2020. Komitmen tersebut tentunya selaras dengan komitmen bagaimana meningkatkan status pengelolaan efektif terhadap kawasan-kawasan tersebut. Penyusunan Buku Pedoman Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K) ini adalah salah satu upaya Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan dalam rangka mewujudkan target pengelolaan efektif dimaksud. Pedoman ini merupakan hasil adopsi dan kolaborasi sejumlah metode evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang telah berlaku secara umum di dunia seperti Guidebook of Natural and Social Indicators for Evaluating Marine Protected Area Management Effectiveness, Score Card to Assess Progress in Achieving Management Effectiveness Goals for Marine Protected Areas, Guide for Improving Marine Protected Area Management Effectiveness in Indonesia, dan sebagainya.

v

vii

vi Pedoman E-KKP3K memuat tata-cara atau panduan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan

pengelolaannya menurut perspektif E-KKP3K kemudian akan diganjar penghargaan berupa

pengelolaan berkelanjutan suatu kawasan konservasi perairan. Pedoman ini diharapkan bisa

KKP Award. Kegiatan yang direncanakan menjadi agenda tahunan ini diharapkan bisa menjadi

menjadi perangkat evaluasi kinerja kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau

cambuk bagi pengelola kawasan untuk terus bekerja keras mewujudkan kawasan konservasi

kecil di Indonesia bagi para pengambil kebijakan juga sekaligus bisa menjadi perangkat

yang dikelola secara efektif dan berkelanjutan. Selain pemberian penghargaan KKP Award,

untuk menyusun prioritas pengembangan pengelolaan efektif kawasan. Pada tingkat makro,

output penting kegiatan ini yaitu berupa rekomendasi pengelolaan prioritas bagi seluruh

E-KKP3K digunakan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menilai tingkat pengelolaan

kawasan konservasi yang telah dilakukan evaluasi E-KKP3K.

kawasan konservasi perairan yang ada di Indonesia. Sementara pada tingkat mikro, E-KKP3K dapat pula digunakan swa-evaluasi terhadap kinerja pengelolaan suatu kawasan konservasi perairan sekaligus membuat perencanaan dalam rangka peningkatan kinerja.

Kami sampaikan terimakasih atas kontribusi semua pihak, khususnya kepada mitra LSM konsorsium Marine Protected Areas Governance (MPAG) yang telah bekerja keras membantu hingga tersusunnya pedoman ini. Sumbang saran dan kritik membangun sangat diharapkan

E-KKP3K membagi tingkatan pengelolaan efektif sebuah kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil dalam 5 (lima) level, berurut dari level terendah pengelolaan yakni

demi perbaikan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi terwujudnya pengelolaan kawasan konservasi yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

: Level 1 (merah), Level 2 (kuning), Level 3 (hijau), Level 4 (Biru) dan Level 5 (emas). LevelPedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K)

level tersebut ditentukan dengan 17 (tujuh belas) kriteria yang diuraikan dalam 74 (tujuh puluh empat) pertanyaan. Sejumlah parameter digunakan dalam proses evaluasi efektivitas tersebut

Dr. Toni Ruchimat, M.Sc.

untuk menilai bagaimana status pencadangan kawasan, status kelembagaan, status rencana

pengelolaan dan zonasi, dan ketersediaan infrastruktur kawasan. Adapun substansi materi evaluasi mencakup aspek-aspek tata kelola, konservasi/sumberdaya dan sosial-ekonomibudaya yang relevan dengan pengelolaan kawasan konservasi.

Penyusunan Pedoman E-KKP3K telah melalui proses pembahasan dan workshop yang melibatkan berbagai pihak terkait untuk menggali masukan dan saran. Ujicoba juga telah dilaksanakan di beberapa daerah seperti di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Batang dan seluruh Kawasan Konservasi Perairan Nasional. Dalam proses-proses tersebut telah diperoleh

banyak masukan dan telah dilakukan perbaikan-perbaikan hingga menjadi buku pedoman yang

saat ini bisa kita gunakan sebagai panduan evaluasi efektivitas pengelolaan. Pada tanggal 9 Oktober 2012, Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah menandatangani

Surat Keputusan Nomor Kep.44/KP3K/2012 yang mengukuhkan terbitnya pedoman E-KKP3K tersebut. Saat ini juga tengah dikembangkan perangkat lunak (software) E-KKP3K untuk lebih mempermudah penerapan evaluasi di lapangan. Software tersebut

diharapkan bisa

operasional dalam waktu dekat.

Sebagai tindak lanjut telah tersusunnya Pedoman E-KKP3K ini, Direktorat Konservasi

Kawasan dan Jenis Ikan pada tahun 2013 akan melaksanakan kegiatan evaluasi efektivitas pengelolaan terhadap seluruh kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil

di Indonesia dengan menggunakan perangkat tersebut. Kawasan konservasi yang terbaik

vi


vii

Halaman iii iv v viii ix ix

Bab 1 – Pendahuluan ................................................................................................... A. Latar Belakang .................................................................................................... B. Maksud dan Tujuan . ........................................................................................... C. Ruang Lingkup .................................................................................................... D. Sistematika Penulisan . ....................................................................................... Daftar Singkatan dan Istilah ....................................................................................

1 1 3 3 4 5

Bab II – Kerangka Pemikiran ...................................................................................... A. Umum . ................................................................................................................ B. Kepustakaan Latar Bagi Pembuatan Pedoman Teknis ....................................... C. Dasar Hukum ......................................................................................................

7 7 8 9

Bab III – Metode untuk Mengevaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ............................................... A. Umum . ................................................................................................................ B. Pelaksana ........................................................................................................... C. Waktu Pelaksanaan ............................................................................................ D. Perangkat dan Metode Evaluasi .........................................................................

12 12 12 12 13

Bab IV – Pelaporan ....................................................................................................... A. Hasil Pengumpulan Data Evaluasi . ................................................................... B. Analisis . .............................................................................................................. C. Kesimpulan ......................................................................................................... D. Susunan Isi Laporan ...........................................................................................

42 42 42 43 43

Bab V – Saran dan Tindak Lanjut .............................................................................. A. Saran . ................................................................................................................ B. Tindak Lanjut . .....................................................................................................

44 44 44

Bab V – Penutup ...........................................................................................................

46

Lampiran: Daftar Kartu Skor Evaluasi efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ................................................ A. Informasi Latar Kawasan Konservasi . ................................................................ B. Kartu Skor Evaluasi: • Peringkat Merah (Tingkat 1): Kawasan Konservasi Diinisiasi ........................ • Peringkat Kuning (Tingkat 2): Kawasan Konservasi Didirikan ....................... • Peringkat Hijau (Tingkat 3): Kawasan Konservasi Dikelola Minimum . ......... • Peringkat Biru (Tingkat 4): Kawasan Konservasi Dikelola Optimum . ............ • Peringkat Emas (Tingkat 5): Kawasan Konservasi Mandiri ........................... Kepustakaan ................................................................................................................. (E-KKP3K)

47 48 49 53 57 61 71 73

Nomor

Judul

ix Halaman

1

Diagram prinsip dasar evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil . ...............................

9

2

Langkah-langkah untuk melakukan evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil ....................

38

DAFTAR TABEL Nomor


Ucapan Terima Kasih ................................................................................................... Sambutan ...................................................................................................................... Kata Pengantar ............................................................................................................. Daftar Isi ........................................................................................................................ Daftar Gambar .............................................................................................................. Daftar Tabel ...................................................................................................................

viii Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

DAFTAR GAMBAR

viii

DAFTAR ISI

Judul

Halaman

1

Status Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Indonesia (per Juli 2012) ...........................................................................

2

2

Strategi dan Program kegiatan yang tercakup dalam ruang lingkup aspek-aspek tata kelola, sumberdaya dan sosial-ekonomi-budaya suatu kawasan konservasi ..................................................................................

4

Kriteria yang digunakan untuk melakukan evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil pada tingkat makro ........................................................................................................

7

Susunan isi laporan kajian evaluasi efektivitas pengelolaan KKP3K yang disarankan..................................................................................................

43

3

4

ix

TENTANG PEDOMAN TEKNIS EVALUASI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (E-KKP3K) DIREKTUR JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL,

x


Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengevaluasi tingkat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulaupulau kecil secara berkelanjutan perlu disusun Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K) dengan menggunakan indikator-indikator yang telah ditetapkan; b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014


10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/ MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/ MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan; 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/ MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan; 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/ MEN/2012 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014; 15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/ MEN/2002 tentang Tatacara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TENTANG PEDOMAN TEKNIS EVALUASI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (E-KKP3K). PERTAMA : Menetapkan Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K) yang selanjutnya disebut sebagai Pedoman Teknis E-KKP3K sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini. KEDUA : Pedoman Teknis E-KKP3K sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA digunakan sebagai panduan dalam rangka mengevaluasi tingkat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dengan menggunakan indikator-indikator yang telah ditetapkan. KETIGA : Indikator-indikator yang ditetapkan dalam Pedoman Teknis E-KKP3K sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA terdiri dari 5 (lima) Peringkat dan 17 (tujuh belas) kriteria yang meliputi:

xi

x

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL NOMOR KEP. 44 /KP3K/2012

xi

MERAH (1)

KUNING (2)

KAWASAN KONSERVASI

Usulan Inisiatif

2

Identifikasi dan inventarisasi kawasan

3

Pencadangan kawasan

4

Unit

KONSERVASI DIDIRIKAN

organisasi

8

5

7

Sarana

11

dan

prasarana

Dukungan pembiayaan

KONSERVASI DIKELOLA

Pengesahan

rencana

pengelolaan dan zonasi 9

Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan

10

21

Pelaksanaan rencana pengelolaan dan zonasi

11

Penetapan Kawasan Konservasi Perairan

BIRU (4)

KAWASAN KONSERVASI DIKELOLA OPTIMUM

12

Penataan batas kawasan

13

Pelembagaan

14

Pengelolaan sumberdaya

28

kawasan 15

Pengelolaan sosial ekonomi dan budaya

EMAS (5)

xii

KAWASAN

16

KONSERVASI MANDIRI

Peningkatan kesejahteraan masyarakat

17

6

Pendanaan berkelanjutan



8

xiii

Rencana pengelolaan dan

pengelolaan

MINIMUM

:

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 09 Oktober 2012

pendukung pengelolaan

(3)

KELIMA

dengan Sumber Daya Manusia

6

HIJAU

:

pengelola

zonasi

KAWASAN

KEEMPAT

Pertanyaan

1

DIINISIASI

KAWASAN

Jumlah

KRITERIA

xii

Peringkat

DIREKTUR JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL,

ttd. SUDIRMAN SAAD

xiii

Lampiran I

:

Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Kecil Kelautan, Nomor KEP. /KP3K/2012 Keputusan Pulau-Pulau Direktur Jenderal Pesisir44dan Pulau-Pulau Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kecil Nomor KEP. 44 /KP3K/2012 Pedoman Teknis Evaluasi Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir danPesisir PulauEfektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, dan Pulau Kecil (E-KKP3K). Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K).

1

xiv

Lampiran I:

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang

xiv


Indonesia, sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, dikaruniai dengan keanekaragaman-hayati laut yang sangat kaya. Kajian-kajian mutakhir menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen species karang yang ada di bumi ini terdapat dan sebagian hanya dapat dijumpai di perairan laut kita. Demikian juga dengan species ikan, lebih dari 2/3 jumlah species yang ada di bumi ini terdapat dan sebagian hanya dapat dijumpai di perairan Indonesia. Bila dikelola secara berkelanjutan keanekaragaman-hayati laut yang tinggi ini dapat memasok sumberdaya terbaharukan yang diperlukan untuk menunjang pembangunan ekonomi negara dalam jangka-panjang. Sayangnya pemanfaatan yang terjadi masih jauh panggang dari api, umumnya lingkungan dan sumberdaya laut hanya dieksploitasi dan sedikit atau nyaris tidak ada upaya-upaya untuk melestarikannya agar manfaatnya dapat dinikmati secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Menyadari hal ini, pemerintah Republik Indonesia bertekad menyisihkan sebagian dari kawasan lautnya untuk keperluan konservasi. Pada forum internasional pertemuan para pihak Convention on Biological Diversity (COP CBD) Maret 2006 di Brasil, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengembangkan kawasan konservasi laut seluas 10 juta hektare pada tahun 2010, dan berkomitmen untuk memperluasnya menjadi 20 juta hektare pada tahun 2020 (UNEP-WCMC, 2008). Pernyataan dan komitmen ini perlu didukung oleh semua pihak karena pendirian dan pengelolaan kawasan konservasi seyogianya dapat memberikan manfaat yang mampu mendukung perikanan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan yang notabene saat ini sebagian besar masih tergolong dalam masyarakat miskin. Adapun upaya perluasan ini tidak akan berarti jika hanya terpaku pada penambahan luasan saja. Secara konsisten perlu dilakukan upaya-upaya terkait lain untuk mewujudkan kawasan konservasi perairan yang dikelola secara efektif agar dapat melestarikan keanekaragaman-hayati sekaligus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Konservasi saat ini telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai bagian dari upaya harmonisasi antara pemenuhan kebutuhan 1


1

Pedoman ini disusun sebagai panduan dalam rangka mengevaluasi efektivitas pengelolaan berkelanjutan kawasan konservasi di masing-masing lokasi dengan menggunakan indikator-indikator pengelolaan yang telah ditetapkan.

Tabel 1–Status Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Indonesia (per Juli 2012)

B 1 2 3 4

Kategori Jumlah Luas (Ha) Inisiasi Kementerian Kehutanan 32 4,694,947.55 Taman Nasional Laut 7 4,043,541.30 Taman Wisata Alam Laut 14 491,248.00 Suaka Margasatwa Laut 5 5,678.25 Cagar Alam Laut 6 154,480.00 Inisiasi Kementerian Kelautan & 11,089,181.97 76 Perikanan, dan Pemerintah daerah Taman Nasional Perairan 1 3,521,130.01 Suaka Alam Perairan 3 445.630,0 Taman Wisata Perairan 6 1,541,040.20 Kawasan Konservasi Perairan (Daerah) 66 5,581,381.76 15,784,129.52 Total 108

Dalam rangka mendukung upaya di atas, pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K) secara berkelanjutan telah ditetapkan sebagai bagian dari 2 (dua) target strategis nasional. Pertama, konservasi berkelanjutan ditetapkan menjadi salah satu indikator kinerja utama pembangunan kelautan dan perikanan (IKU KKP). Kedua, konservasi berkelanjutan dijadikan sebagai prioritas capaian dalam Millennium Development Goals (MDGs) dalam rangka mendukung pembangunan berkeadilan seperti yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembangunan Berkeadilan. Indikator pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan diartikan sebagai pengelolaaan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pemanfaatan dan pengelolaan yang menjamin ketersediaan dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumberdaya yang ada. Untuk mengukur pengelolaan berkelanjutan, ditetapkan standar indikator berdasarkan capaian pengelolaan kawasan konservasi. Parameter yang digunakan adalah SK Pencadangan; Lembaga Pengelola; Rencana Pengelolaan; Penguatan Kelembagaan (Kemitraan, Jejaring & SDM); Upaya Pengelolaan; Infrastruktur dan Sarana Pengelolaan. Efektivitas pengelolaan dibagi dalam 5 tingkat berdasarkan parameter di atas berupa: tingkat 1 (merah), telah memiliki SK Pencadangan; tingkat 2 (kuning), tingkat 1 + lembaga pengelola terbentuk, rencana pengelolaan tersedia; tingkat 3 (hijau), tingkat 2 + penguatan kelembagaan, infrastruktur dan upaya-upaya pokok pengelolaan; tingkat 4 (biru), tingkat 3 + pengelolaan kawasan konservasitelah 2


B.

Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya pedoman teknis evaluasi efektivitaspengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil (E-KKP3K) ini adalah untuk membuat suatu panduan baku (standard) dalam mengevaluasi capaian pengelolaan berkelanjutan suatu kawasan konservasi seperti yang tercantum pada PerMen KP Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, PerMen KP Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan serta PerMen KP Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.


Nomor A 1 2 3 4

3

berjalan baik; tingkat 5 (emas), tingkat 4 + mekanisme pendanaan berkelanjutan terbentuk (SK, kontribusi dari lembaga non Pemerintah).

2

ekonomi masyarakat dan keinginan untuk terus melestarikan sumberdaya yang ada bagi masa depan. Tercatat hingga Juli 2012 seluas 15,78 juta hektare kawasan konservasi perairan (laut) di Indonesia (Tabel 1). Jumlah ini sudah melampaui luasan 15,5 juta hektare kawasan konservasi yang menjadi sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

Adapun tujuan Pedoman Teknis E-KKP3K sendiri adalah sebagai berikut: (1) Menyediakan perangkat yang bisa digunakan oleh para pengambil kebijakan di tingkat nasional untuk mengevaluasi kinerja semua kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia, dan membuat prioritas bagi pengembangan pengelolaan efektif kawasankawasan tersebut; (2) Menyediakan perangkat yang digunakan oleh para pengelola dan pemangku kepentingan terkait untuk merencanakan kegiatan guna meningkatkan kinerja pengelolaan; dan (3) Menyediakan perangkat yang digunakan oleh para pengelola dan pemangku-kepentingan terkait untuk mengevaluasi status kinerja atau peringkat pengelolaan suatu kawasan. C.

Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman Teknis E-KKP3K meliputi evaluasi lingkup nasional (makro) dan evaluasi lingkup tapak/situs (mikro). Adapun substansi materi evaluasi mencakup aspek-aspek tata kelola, konservasi/sumberdaya dan sosial-ekonomi-budaya yang relevan dengan pengelolaan kawasan konservasi. Beberapa contoh yang relevan dapat dilihat pada Tabel 2.

3

Tata Kelola

Sumberdaya

Sosial-Ekonomi-Budaya

D.

Strategi dan Program kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia; Penatakelolaan Kelembagaan; Peningkatan Kapasitas Infrastruktur; Penyusunan Peraturan Pengelolaan Kawasan; Pengembangan Organisasi/Kelembagaan Masyarakat; Pengembangan Kemitraan; Pembentukan Jejaring Kawasan Konservasi Perairan; Pengembangan Sistem Pendanaan Berkelanjutan; dan Monitoring dan Evaluasi. Perlindungan Habitat dan Populasi Ikan; Rehabilitasi Habitat dan Populasi Ikan; Penelitian dan Pengembangan; Pemanfaatan Sumber Daya Ikan; Pariwisata Alam dan Jasa Lingkungan; Pengawasan dan Pengendalian; dan Monitoring dan Evaluasi. Pengembangan Ssial Ekonomi Masyarakat; Pemberdayaan Masyarakat; Pelestarian Adat dan Budaya; dan Monitoring dan Evaluasi.

Sistematika Penulisan Informasi yang disampaikan dalam buku pedoman evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil ini berisikan tata-cara atau panduan baku untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pengelolaan berkelanjutan suatu kawasan konservasi perairan. Secara garis besar muatan dalam masing-masing Bab adalah sebagai berikut:  Bab I – Pendahuluan, yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup pedoman, dan sistematika penulisan.  Bab II – Kerangka Pemikiran, Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang berisi tentang gambaran ringkas tentang efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang akan menjadi pemandu dalam menentukan segala aspek-aspek tata kelola, sumberdaya kawasan dan sosial-ekonomi-budaya dan melaksanakan pengelolaan suatu kawasan konservasi perairan yang

4


 Bab III – Metode Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K), adalah suatu proses untuk menentukan efektivitas (hasil) dan dampak program kegiatan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai secara sistematik dan objektif. Evaluasi ini berupaya menjelaskan “mengapa” keluaran, pengaruh, maupun dampak kegiatan tercapai atau tidak. Dan apakah sudah berjalan efektif sesuai yang ditargetkan.  Bab IV – Pelaksanaan Pelaporan, berisikan hasil E-KKP3K yang merupakan hasil dari pengumpulan data, analisis,dan rekomendasi tindak lanjut pengelolaan kawasan konservasi. Pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang atau sesuai kebutuhan.  Bab V – Saran dan Tindak Lanjut, memuat uraian saran dan tindak lanjut yang harus dilaksanakan oleh pengelola untuk mencapai tingkat pengelolaan yang efektif.  Bab VI – Penutup. Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K)

Aspek

dilakukan oleh unit organisasi pengelola yaitu pemerintah/pemerintah daerah, sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang mensejahterakan masyarakat.

5

4

Tabel 2 – Strategi dan Program kegiatan yang tercakup dalam ruang lingkup aspek-aspek tata kelola, sumberdaya dan sosial-ekonomi-budaya suatu kawasan konservasi

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH Berikut adalah beberapa singkatan dan Istilah yang sering dipakai dalam pedoman evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulaupulau kecil ini: E-KKP3K: Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Evaluasi: suatu proses untuk menentukan relevansi, efisiensi, efektivitas dan dampak progam kegiatan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai secara sistematik dan objektif. Evaluasi ini berupaya menjelaskan “mengapa” keluaran (output), pengaruh (effect), maupun dampak kegiatan tercapai atau tidak. Pelaporan: salah satu kegiatan yang sangat penting di dalam proses pembangunan. Kegiatan pelaporan dilakukan untuk memberikan data/informasi yang cepat, tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan, sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan. Di dalam pelaksanaannya pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang. Peringkat Merah : atau Tingkat 1 (kawasan konservasi diinisiasi), dimana kawasan telah memiliki SK Pencadangan.

5

6

A.

Peringkat Hijau : atau Tingkat 3 (kawasan konservasi dikelola minimum), dimana Tingkat 2 + penguatan kelembagaan, prasarana, dan upaya-upaya pokok pengelolaan. Peringkat Biru : atau Tingkat 4 (kawasan konservasi dikelola optimum), dimana Tingkat 3 + pengelolaan kawasan konservasi yang telah berjalan baik. Peringkat Emas : atau Tingkat 5 (kawasan konservasi mandiri), dimana Tingkat 4 + mekanisme pendanaan berkelanjutan (SK, kontribusi dan lembaga nonPemerintah).

6


IKU KKP : Indikator Kinerja Utama Pembangunan Kelautan dan Perikanan.


7

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN

Peringkat Kuning : atau Tingkat 2 (kawasan konservasi didirikan), dimana Tingkat 1 + lembaga pengelola telah terbentuk, dan rencana pengelolaan tersedia.

Umum E-KKP3K adalah metode evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang menunjukkan tingkat/level/peringkat sejauh mana upaya pengelolaan kawasan konservasi memberikan hasil positif terhadap aspek-aspek sumberdaya kawasan dan sosial-ekonomi-budaya masyarakat yang berdampak pada peningkatan kinerja pengelolaan. Dengan mengacu kepada pengertian ini, maka setiap upaya pengelolaan (tata kelola) yang dilakukan selain memiliki tujuannya sendiri juga harus dilengkapi dengan tujuan-tujuan konservasi dan sosial-ekonomi-budaya yang pencapaiannya atau hasilnya merupakan konsekuensi logis dari keberhasilan suatu pengelolaan. Perangkat E-KKP3K dapat digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang meliputi kawasan konservasi perairan dan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. E-KKP3K tingkat makro digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melihat sebaran meruang (spatial) tingkat pengelolaan semua kawasan konservasi perairan yang ada di Indonesia, sementara E-KKP3K tingkat mikro dapat digunakan untuk melakukan swa-evaluasi terhadap kinerja pengelolaan suatu kawasan konservasi perairan sekaligus membuat perencanaan untuk meningkatkan kinerja.

Tabel3 – Kriteria yang digunakan untuk melakukan evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulaupulau kecil pada tingkat makro Peringkat MERAH (1)

KAWASAN KONSERVASI DIINISIASI

KUNING (2)

KAWASAN KONSERVASI DIDIRIKAN

HIJAU (3) BIRU (4) EMAS (5)

KAWASAN KONSERVASI DIKELOLA MINIMUM KAWASAN KONSERVASI DIKELOLA OPTIMUM KAWASAN KONSERVASI MANDIRI

KRITERIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Usulan Inisiatif Identifikasi & inventarisasi kawasan Pencadangan kawasan Unit organisasi pengelola dengan SDM Rencana pengelolaan dan zonasi Sarana dan prasarana pendukung pengelolaan Dukungan pembiayaan pengelolaan Pengesahan rencana pengelolaan & zonasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan Pelaksanaan rencana pengelolaan dan zonasi Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Penataan batas kawasan Pelembagaan Pengelolaan sumberdaya kawasan Pengelolaan sosial ekonomi dan budaya Peningkatan kesejahteraan masyarakat

17

Pendanaan berkelanjutan

Jumlah Pertanyaan 8

11

21

28

6

7

9

Kepustakaan Latar Bagi Pembuatan Pedoman Teknis

8

B.

(1) kawasan konservasi diinisiasi; (2) kawasan konservasi didirikan; (3) kawasan konservasi dikelola minimum; (4) kawasan konservasi dikelola optimum; dan (5) kawasan konservasi yang dikelola secara efektif dan berfungsi penuh atau disebut mandiri. Kombinasi dari semua ini menjelaskan mengapa terdapat sedikit perbedaan tingkat pengelolaan dimana tahapan-tahapan yang diusulkan lebih mencerminkan tahap pematangan (maturity stage) sebuah kawasan konservasi daripada evaluasi terhadap capaian untuk setiap komponen daur pengelolaan, meski pada dasarnya kerangka pikir yang digunakan tetap mengacu kepada Hockings et al. (2000, 2006). Seperti yang dapat dilihat pada sub-bab selanjutnya, penggunaan pendekatan ini lebih mudah dipahami untuk menilai kemajuan pelaksanaan pengelolaan yang efektif. Selain itu, secara kasar pemeringkatan ini juga mencerminkan urutan pada daur pengelolaan kawasan tersebut. Mengacu kepada usulan Kapos et al. (2008, 2009), efektivitas pengelolaan dapat disetarakan dengan hasil (outcome) dari intervensi pengelolaan yang dilaksanakan sehingga sebuah kawasan konservasi tetap berada pada kategori kurang atau belum efektif selama kegiatan-kegiatan yang dilakukan masih terbatas pada aspek-aspek masukan (input), kegiatan (process) dan keluaran (output). Dalam pengelolaan kawasan konservasi, ada 3 (tiga) prinsip yang harus diperhatikan dan merupakan satu kesatuan yakni aspek sumberdaya kawasan, aspek sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang bersinergi dengan aspek pengelolaan itu sendiri. Prinsip-prinsip tersebut sebagaimana disajikan pada Gambar 1.

8



Secara konseptual, pembuatan E-KKP3K ini dipandu oleh kepustakaan yang tersedia (Hockings et al., 2000, 2006; Pomeroy et al., 2004; Staub & Hatziolos, 2004; White et al., 2006; Carter et al., 2010), dimana efektivitas pengelolaan dapat dipandang sebagai upaya untuk menilai satu atau beberapa kegiatan terkait dalam konteks daur pengelolaan kawasan, yaitu evaluasi dilakukan secara penuh dengan mengacu kepada masukan (input), kegiatan (process), keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact). Selain itu, dalam pengembangannya semua tahapan pada E-KKP3K mengacu kepada Peraturan Menteri KP Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan dan Peraturan Menteri KP Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan, serta Peraturan Menteri KP Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Berdasarkan telaahan peraturan-peraturan ini, secara umum tingkat pengelolaan kawasan konservasi secara efektif meliputi:

Pengelolaan

Sumberdaya kawasan

Sosial-EkonomiBudaya

Gambar 1 – Diagram prinsip dasar evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil Dalam penggunaannya, E-KKP3K menganut prinsip sesuai dengan pengertian yang tercantum di atas dimana aspek-aspek sumberdaya kawasan dan sosial-ekonomi-budaya masyarakat adalah fungsi dari pengelolaan (tata kelola). Dengan demikian, upaya pengelolaan dan keberhasilannya merupakan prasyarat untuk mencapai hasil (outcome) dan dampak (impact) pada aspekaspek sumberdaya kawasan dan sosial-ekonomi-budaya masyarakat, sehinggakeberhasilan pengelolaan harus dapat diverifikasi dengan menggunakan aspek-aspek sumberdaya kawasan dan sosial-ekonomi-budaya masyarakat. Misalnya, penegakan aturan kawasan konservasi merupakan upaya pengelolaan dapat dibuktikan dengan membaiknya kondisi sumberdaya kawasan dan berkurangnya tekanan terhadap sumberdaya yang merupakan hasil peningkatan dukungan terhadap kawasan. Selanjutnya, seyogianya terdapat hubungan positif dan saling terpaut & verifikasi antara aspek-aspek sumberdaya kawasan dan sosial-ekonomi-budaya masyarakat untuk menunjukkan bukti lanjut dari keberhasilan dari pengelolaan suatu kawasan konservasi. C.

Dasar Hukum a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SUmberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

9

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

o. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan. p. Convention of Biological Diversity Conference of the Parties 10 Decision

X/31 on Protected Areas (Nagoya, 18–29 October 2010), Point B. Issues that need greater attention, Article 3 (Management Effectiveness) and Article 5 (marine protected areas, MPAs [Keputusan Nomor X/31 Konferensi

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008.

Para Pihak 10 Konvensi Keanekaragaman Hayati tentang Kawasan Lindung (Nagoya, 18–29 Oktober 2010), Titik B. isu-isu yang memerlukan perhatian lebih besar, Pasal 3 (Efektivitas Pengelolaan) dan Pasal 5 (kawasan lindung laut)].

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

h. Peraturan Pemerintah Sumberdaya Ikan.

Nomor

60

Tahun

2007

tentang

Cara

Konservasi

i. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. j. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;. k. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. l. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut. m. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan.

10



g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

11

n. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

10

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati.

11

A.

Umum Pelaksanaan evaluasi Pedoman Teknis E-KKP3K tidak hanya terbatas pada evaluasi terhadap kinerja pengelolaan, tetapi juga swa-evaluasi (self-evaluation) untuk menggalang masukan konstruktif bagi kegiatan perencanaan kawasan konservasi yang bertujuan meningkatkan kinerja pengelolaan.

Pada tingkat makro, pelaksana evaluasi adalah tim yang ditunjuk pemerintah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Pada tingkat mikro, pelaksana evaluasi disesuaikan dengan kebutuhan: (1) untuk kebutuhan internal dan perencanaan, dan (2) untuk kebutuhan eksternal dengan pelibatan para pemangku-kepentingan. Untuk kebutuhan internal dan perencanaan, pelaksana seluruhnya berasal dari kawasan konservasi yang bersangkutan, khususnya Kepala dan pimpinan kawasan, serta para perencana. Untuk kebutuhan eksternal dengan pelibatan para pemangku-kepentingan, selain wakil-wakil dari pengelola kawasan konservasi (misal, Kepala dan para perencana), evaluasi melibatkan pemangku-kepentingan langsung seperti, misalnya, wakil nelayan, usaha wisata, sektor swasta, dan perguruan tinggi. Apabila dibutuhkan, pengelola kawasan dapat menunjuk tim independen untuk melakukan evaluasi. Waktu Pelaksanaan Berdasarkan tujuan penggunaan E-KKP3K sebagai alat untuk evaluasi peringkat dan tingkat pengelolaan, maka pelaksanaan evaluasi sebaiknya dilakukan secara periodik dalam jangka waktu tertentu. Evaluasi ini bermanfaat dalam perencanaan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan suatu kawasan konservasi, agar setiap kegiatan yang digariskan di setiap tingkat pengelolaan E-KKP3K dapat segera dilaksanakan. 12


13

Perangkat dan Metode Evaluasi D1: Perangkat Evaluasi Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, selanjutnya disebut Pedoman E-KKP3K, merupakan suatu perangkat yang dirancang untuk menilai kinerja dan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dalam memberikan hasil-hasil yang diharapkan pada aspek-aspek kelembagaan, sumberdaya kawasan dan sosialekonomi-budaya masyarakat.

Pelaksana Pelaksana evaluasi atau evaluator Pedoman Teknis E-KKP3K dilakukan oleh sebuah tim dengan jumlah orang yang disesuaikan dengan kebutuhan. Tim tersebut dapat terdiri dari: 1. Pemerintah; 2. Pemerintah Daerah; dan 3. Independen.

C.

D.


B.

Untuk masing-masing level pengelolaan, pada tingkat pengelolaan 1 (merah) dan 2 (kuning), evaluasi per tahun sampai semua kegiatan pada tingkat pengelolaan 2 (kuning) tercapai sangat direkomendasikan. Untuk tingkat 3 (hijau) dan 4 (biru) evaluasi dapat dilakukan setiap dua sampai empat tahun sekali, dimana evaluasi setiap dua tahun sangat direkomendasikan untuk mendorong pencapaian semua kegiatan pada tingkat pengelolaan 3 (hijau) dan/atau sebagian kegiatan pada tingkat pengelolaan 4 (biru). Untuk tingkat pengelolaan 5 (emas), disarankan agar evaluasi dilakukan setiap lima tahun sekali.

12

BAB III METODE EVALUASI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL(E-KKP3K)

Pelaksanaanevaluasi dilakukan dengan bantuan perangkat-lunak (software) untuk mengukur dan menentukan peringkat atau tingkat pengelolaan suatu kawasan konservasi. Selain itu, perangkat-lunak (software) tersebut juga dilengkapi dengan sebuah buku petunjuk dan lampirannya yang dapat digunakan oleh para pengguna dalam melakukan evaluasi. Pada perangkat-lunak ini, peringkat suatu kawasan akan dihitung secara otomatis. Cara penentuannya sendiri dijelaskan pada bagian menjelang akhir titik D2: Metode Evaluasi di bawah ini. Perlu ditekankan bahwa penggunaan perangkat-lunak baru dapat dilakukan setelah semua langkah-langkah pengumpulan data dan informasi seperti yang diuraikan pada titik D2: Metode Evaluasi sudah dilakukan. Ini dikarenakan hasil akhir, berupa peringkat pengelolaan, yang diperoleh dengan menggunakan perangkat-lunak harus disertai dengan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan. Uraian/penjelasan untuk setiap peringkat yang digunakan pada Pedoman Teknis Evaluasi E-KKP3K adalah seperti yang disajikan pada halaman 13 sampai 36 berikut.

13


NOMOR

PERTANYAAN

JAWABAN Ya Tidak Usulan inisiatif pendirian kawasan konservasi diajukan oleh: (pilih salah satu) M1 Perorangan Kelompok masyarakat Lembaga penelitian Lembaga pendidikan Lembaga pemerintah Lembaga swadaya masyarakat

Tingkat 1: Kawasan Konservasi Diinisiasi

1: Usulan Inisiatif

KRITERIA

M2b

NOMOR

Pemerintah pusat atau pemerintah daerah lengkap dengan kajian awal dan peta

PERTANYAAN

15

JAWABAN Ya Tidak Usulan inisiatif sudah diserahkan kepada: (pilih salah satu) M2a Pemerintah pusat atau pemerintah daerah tanpa kajian awal dan peta

Peringkat MERAH: tingkat 1 – kawasan konservasi diinisasi (lanjutan)

14


1: Usulan Inisiatif

KRITERIA

Peringkat Merah

Uraian/penjelasan untuk setiap peringkat

14 15

Dokumen yang dilengkapi peta seperti yang tercantum pada Pasal 1o PerMen KP 02/2009.

15

Cukup jelas. Pengguna memilih menjawab ‘Ya’ untuk pertanyaan ini bila kondisi usulan seperti yang tercantum pada Pasal 11 Ayat (1) dan (2) PerMen KP 02/2009. Pengguna harus memilih jawaban ‘Tidak’ untuk pertanyaan M2b. Pada kasus tertentu dimana kawasan sudah diidentifikasi/dicadangkan maka pertanyaan ini dianggap ada (jawaban ‘Ya’). Cukup jelas. Pengguna memilih menjawab ‘Ya’ untuk pertanyaan ini bila kondisi usulan seperti yang tercantum pada Pasal 10 Ayat (1), (2) dan (3) PerMen KP 02/2009. Pengguna harus memilih jawaban ‘Tidak’ untuk pertanyaan M2a. Pada kasus tertentu dimana kawasan sudah diidentifikasi/dicadangkan maka pertanyaan ini dianggap ada (jawaban ‘Ya’).

Dokumen seperti yang tercantum pada Pasal 11 Ayat (2) PerMen KP 02/2009.

14

PENJELASAN

Cukup jelas. Pengguna diminta untuk memilih salah satu pengusul inisiatif pendirian kawasan konservasi. Dalam kasus dimana pengusul lebih dari satu, maka cukup pengusul utama yang dipilih dan pengusul lainnya dicantumkan pada kolom verifikasi. Pada kasus tertentu dimana kawasan sudah diidentifikasi/dicadangkan maka pertanyaan ini dianggap sudah dijawab‘Ya’. Daftar pengusul lainnya, bila jumlah pengusul lebih dari satu. Pengguna harus melampirkan dokumen pengajuan usulan inisiatif seperti yang tercantum pada Pasal 9 Ayat (2) PerMen KP Nomor PER.02/MEN/2009.

ALAT VERIFIKASI

PENJELASAN

ALAT VERIFIKASI


M7

M6

M5

Apakah hasil identifikasi dan inventarisasi digunakan untuk merekomendasikan calon kawasan konservasi berdasarkan PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008?

Apakah survei dan penilaian potensi calon kawasan konservasi sudah dilakukan berdasarkan PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008? Apakah sosialisasi calon kawasan konservasi sudah dilakukan berdasarkan PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008? Apakah konsultasi publik calon kawasan konservasi KP sudah dilakukan berdasarkan PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008? Apakah koordinasi dengan instansi terkait tentang calon kawasan konservasi sudah dilakukan berdasarkan PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008?

M3

M4

PERTANYAAN

NOMOR

JAWABAN Ya Tidak

3: Pencadangan kawasan konservasi

KRITERIA

Apakah kawasan telah dicadangkan, tetapi belum sesuai dengan PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008?

Apakah kawasan telah dicadangkan dan sudah sesuai dengan PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008?

M8a

M8b

Jumlah jawaban ‘Ya’ Persentase

PERTANYAAN

NOMOR

17


16

JAWABAN Ya Tidak


2: Identifikasi & Inventarisasi calon kawasan

KRITERIA


16 17

SK/Peraturan, yang perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian (mengacu kepada Pasal 20 Ayat (2) PerMen KP 02/2009). SK/peraturan pencadangan.

ALAT VERIFIKASI

Laporan kajian sesuai PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008. Laporan hasil sosialisasi sesuai PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008. Laporan hasil konsultasi publik sesuai PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008. Laporan hasil koordinasi sesuai PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008. Rekomendasi calon KKP sesuai dengan Pasal 19 PerMen KP 02/2009 dan/atau Pasal 15 PerMen KP 17/2008.

ALAT VERIFIKASI

16

17

Cukup jelas. Pencadangan pada umumnya berupa Keputusan/Peraturan.


PENJELASAN

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

PENJELASAN


4: Unit organisasi pengelola dan SDM

sudah

ada

petugas

pengelola

Apakah jumlah SDM di unit organisasi pengelola memadai untuk menjalankan organisasi?

Apakah SDM pengelola telah mengikuti pelatihan dasar konservasi?

K12

Apakah unit organisasi pengelola memiliki SDM yang ditetapkan dengan SK?

kawasan konservasi?

Apakah

K11

K10

K9

NOMOR

KRITERIA

PERTANYAAN

Tingkat 2: Kawasan Konservasi Didirikan

Peringkat Kuning JAWABAN Ya Tidak

5: Rencana pengelola an dan zonasi

KRITERIA K13

NOMOR

pengelolaan

dalam

proses

• Dokumen Final Rencana Pengelolaan sudah tersusun

• Rencana penyusunan

• Belum ada rencana pengelolaan

Bagaimana status rencana pengelolaan?

PERTANYAAN

19

JAWABAN Ya Tidak

Peringkat KUNING: tingkat 2 – kawasan konservasi didirikan (lanjutan)

18


18 19

Dokumen final Rencana Pengelolaan. Tanda terima dokumen yang ditandatangani Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola.

Draf dokumen rencana pengelolaan.

ALAT VERIFIKASI

Laporan pelatihan atau sertifikat atau bukti lain.

SK Kepala Daerah/ Menteri/Kepala Unit Organisasi. Dokumen Struktur organisasi dan/atau uraian TUPOKSI. Dokumen Struktur organisasi dan/atau uraian TUPOKSI. Dokumen Profil SDM Pengelola.

Dokumen Struktur organisasi dan/atau uraian TUPOKSI.

ALAT VERIFIKASI

19

Cukup jelas. Pertanyaan lain pada nomor K13 harus dijawab ‘Tidak’ ketika jawaban untuk pertanyaan ini ‘Ya’. Cukup jelas. Pertanyaan lain pada nomor K13 harus dijawab ‘Tidak’ ketika jawaban untuk pertanyaan ini ‘Ya’. Dokumen rencana pengelolaan telah final disusun dan diusulkan untuk disyahkan. Tahapan pennyusunan rencana pengelolaan mengacu pada Pasal 30 PerMenKP 30/2010.

Cukup jelas. Hentikan pengisian tabel pada kriteria 5 (rencana pengelolaan dan zonasi) ketika pertanyaan ini dijawab ‘Ya’.

PENJELASAN

18

Tersedianya jumlah orang sesuai kebutuhan TUPOKSI organisasi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, dengan jumlah SDM sesuai dengan kebutuhan minimum. Setidaknya telah mengikuti 1 (satu) jenis pelatihan dasar sesuai TUPOKSI, misalnya: MPA 101, Pelatihan Konservasi Sumberdaya Ikan, Pelatihan penyelaman dan monitoring, dll.

Terdapat orang/perorangan atau organisasi yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan kawasan. Misal: tanggungjawab pengelolaan kawasan konservasi menjadi bagian TUPOKSI Seksi Pengawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Terdapat orang/perorangan atau organisasi yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan.

PENJELASAN


Apakah dokumen rencana pengelolaan sudah memuat informasi sumberdaya & sosekbud yang dapat dijadikan sebagai data garis dasar (t0)?

Apakah unit pengelola telah memiliki kantor? Apakah unit pengelola telah memiliki papan informasi kawasan?

K14

K15

Apakah unit pengelola telah memiliki peralatan kantor minimum?

Apakah unit pengelola sudah dilengkapi dengan prasarana pengelolaan (alat monitoring, alat komunikasi)?

K17

K18

K16

PERTANYAAN

NOMOR

JAWABAN Ya Tidak

7: Dukungan pembiayaan pengelola an

KRITERIA


21

Bagaimana status pembiayaan pengelolaan? • Belum ada pembiayaan pengelolaan

K19

• Ada pembiayaan pengelolaan tapi belum memadai (minimum untuk operasional kantor).

PERTANYAAN

NOMOR

JAWABAN Ya Tidak


20


6: Sarana dasar dan prasarana


KRITERIA


20 21

Laporan keuangan unit organisasi pengelola.

ALAT VERIFIKASI

Laporan dan cek fisik.



Dokumen Rencana Pengelolaan: Matriks/Ringkasan Rencana pengelolaan, yang berisi Informasi sumberdaya – garis dasar. Dokumen Pendukung Lainnya. Laporan dan cek fisik.

ALAT VERIFIKASI

21

Cukup jelas. Pertanyaan lain pada nomor K19 harus dijawab ‘Tidak’ ketika jawaban untuk pertanyaan ini ‘Ya’. Cukup jelas. Pertanyaan lain pada nomor K19 harus dijawab ‘Tidak’ ketika jawaban untuk pertanyaan ini ‘Ya’.

PENJELASAN

20

Cukup jelas. Minimum papan informasi yang menjelaskan batas kawasan, sistem zonasi kawasan atau kegiatan yang boleh/tidak boleh dilakukan di kawasan konservasi. Cukup jelas. Peralatan minimum, setidaknya dapat berfungsi menjalankan organisasi, seperti: meubelair, alat pengolah data, alat komunikasi. Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas. informasi kondisi sumberdaya dan sosialekonomi-budaya di masingmasing kawasan konservasi, seperti persentase tutupan karang, kelimpahan ikan target, persepsi masyarakat, pendapatan nelayan, dll.

PENJELASAN


Apakah jumlah SDM pada unit organisasi pengelola sesuai dengan fungsi pengelolaan (pengawasan, monitoring sumberdaya, sosekbud)? Apakah kualifikasi SDM pada unit organisasi pengelola memiliki minimal 2 (dua) kompetensi pengelolaan yang dibutuhkan berikut (perencanaan, monitoring evaluasi, pengawasan, penelitian, monitoring sumberdaya, sosekbud)? Apakah unit organisasi pengelola sudah menginisiasi kemitraan denganpemangku kepentingan? Apakah kantor unit pengelola memiliki peralatan kantor memadai? Apakah unit pengelola memiliki sarana dan prasarana pendukung pengelolaan ?

H20

5: Sarana dan prasarana pendukung pengelola an H24

H23

H22

H21

PERTANYAAN

NOMOR

KRITERIA

4: Unit Organisasi Pengelola dan SDM

Tingkat 3: Kawasan Konservasi Dikelola Minimum

Peringkat Hijau

JAWABAN Ya Tidak


KRITERIA

PERTANYAAN Apakah Perencanaan Pendanaan pengelolaan kawasan sudah ada? Apakah unit pengelola memperoleh dukungan pembiayaan pengelolaan dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD)/ Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN)? Apakah ada perencanaan pemenuhan kebutuhan anggaran pengelolaan kawasan?

NOMOR H25

H26

H27

23

JAWABAN Ya Tidak

Peringkat HIJAU: tingkat 3 – kawasan konservasi dikelola minimum (lanjutan)

22


22 23

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Laporan kegiatan komunikasi antarpemangku kepentingan. Laporan, dan pemeriksaan di lapangan. Laporan (tentang sarana pengawasan, alat monitoring sumberdaya, alat komunikasi/sosialisasi dan sarana lain, sarana tanda batas kawasan) dan cek fisik.

Dokumen strategi dan rencana pendanaan kawasan. Laporan keuangan unit organisasi pengelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia & rencana kerja tahunan. Dokumen usulan anggaran alternatif, surat permohonan, proposal dan lain-lain.

ALAT VERIFIKASI

Cukup jelas.

Sertifikat/ijazah yang sesuai kompetensi.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

PENJELASAN

Cukup jelas.

Cukup jelas.

PENJELASAN

Dokumen dan/atau laporan terkait dengan fungsi SDM pengelolaan.

ALAT VERIFIKASI

23

22

Apakah SOP tentang administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan sudah ada? Apakah SOP sarana-prasarana (standar minimum) sudah ada? Apakah SOP pengelolaan (penguatan kelembagaan, patroli bersama, pengelolaan sumberdaya kawasan, dan penguatan sosekbud) sudah ada sesuai dengan kebutuhan minimum ?

H30

H32


H31

JAWABAN Ya Tidak

11: Penetapan KKP3K

10: Pelaksana an Rencana pengelola an dan Zonasi

KRITERIA

Apakah pengukuran kondisi sumberdaya sudah dilaksanakan?

H34

Laporan monitoring & evaluasi (M&E) kegiatan. Laporan monitoring & evaluasi (M&E) kegiatan. Dokumen usulan & tanda terima penyerahan dokumen. SK Menteri.

Apakah pengukuran kondisi awal sosekbud sudah dilaksanakan? Apakah strategi penguatan sosial, ekonomi, dan budaya dilaksanakan? Apakah telah ada upaya pemanfaatan kawasan (minimum satu bentuk pemanfaatan) ? Apakah usulan penetapan sudah disampaikan ke Menteri Kelautan dan Perikanan? Apakah kawasan konservasi sudah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan?

H36 H37 H38

H39 H40


Dokumen rencana pengelolaan dan atau laporan survei.

Apakah strategi penguatan pengelolaan sumberdaya kawasan dilaksanakan?

H35

25

Dokumen rencana pengelolaan dan atau laporan survei. Laporan monitoring & evaluasi (M&E) kegiatan.

Apakah strategi penguatan kelembagaan dilaksanakan?

H33

awal

Laporan monitoring & evaluasi (M&E) kegiatan.

PERTANYAAN

ALAT VERIFIKASI

Dokumen-dokumen SOP. Sebutkan.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

PENJELASAN

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Dokumen-dokumen SOP. Sebutkan. Dokumen SOP tentang sarana-prasarana.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

PENJELASAN

SK pengesahan rencana pengelolaan.

Dokumen usulan dan tanda terima usulan.

ALAT VERIFIKASI

NOMOR

JAWABAN Ya Tidak


24


9: Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelola an

Apakah dokumen final rencana pengelolaan sudah diusulkan untuk disahkan? Apakah dokumen rencana pengelolaan sudah disahkan?

H28

8: Pengesah an rencana pengelola an dan zonasi H29

PERTANYAAN

NOMOR

KRITERIA


24 25

25

24


5: Sarana dan prasarana pendukung pengelola an 6: Dukungan Pembiayaan pengelola an

Apakah sarana & prasarana sudah lengkap sesuai dengan kebutuhan?

Apakah anggaran pengelolaan kawasan telah terpenuhi sesuai dengan perencanaan?

B43

Apakah kualifikasi SDM pada unit organisasi pengelola sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan?

B41

B42

PERTANYAAN

NOMOR

KRITERIA


Tingkat 4: Kawasan Konservasi Dikelola Optimum

Peringkat Biru JAWABAN Ya Tidak

12:Penataan batas kawasan

11: Penetapan kawasan konservasi

9: Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan

KRITERIA

B49

B48

B47

B46

• Batas Kawasan telah disahkan

• Kegiatan penataan batas dalam proses

• Sudah ada inisiasi penataan batas

Bagaimana status penataan batas?

Apakah SOP penelitian dan pendidikan sudah ada? Apakah SOP pelaksanaan kegiatan pariwisata alam perairan sudah ada? Apakah SOP pelaksanaan kegiatan budidaya sudah ada? Apakah SOP pelaksanaan kegiatan perikanan tangkap sudah ada? Apakah sosialisasi penetapan kawasan konservasi sudah dilakukan?

B44 B45

PERTANYAAN

NOMOR

27

JAWABAN Ya Tidak

Peringkat BIRU: tingkat 4 – kawasan konservasi dikelola optimum (lanjutan)

26


26 27

Cukup jelas.

Cukup jelas.

PENJELASAN

Cukup jelas.

Dokumen SOP perikanan tangkap.

SK Panitia tata batas sesuai dengan pasal 24 PerMen KP 02/2009. Laporan kegiatan (pengukuran, pemetaan dan sosialisasi). Berita acara tata batas yang ditetapkan SK Menteri KP.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Dokumen laporan yang Cukup jelas. dilengkapi Daftar hadir sosialisasi dan foto kegiatan.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

PENJELASAN

Dokumen SOP budidaya.

Dokumen SOP penelitian dan pendidikan. Dokumen SOP pariwisata alam.

ALAT VERIFIKASI

27

26

Laporan pelaksanaan Jawaban mengacu kepada kegiatan dan sumber pemenuhan kebutuhan pendanaan. anggaran di pertanyaan H27.

Dokumen dan/atau laporan terkait dengan kapasitas SDM pengelolaan (perencanaan, monitoring evaluasi, pengawasan, penelitian, monitoring sumberdaya, sosekbud). Kualifikasi dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan/atau ijazah. Laporan dan cek fisik.

ALAT VERIFIKASI


tetapi

Sudah dilaksanakan, berkesinambungan

Sudah dilaksanakan, insidental

Belum dilaksanakan

secara

secara

Apakah kemitraan dengan pemangku kepentingan sudah diimplementasikan?

B51

13: Pelembagaan

KRITERIA

Bagaimana status penegakan aturan (pengendalian dan pengawasan) dalam kawasan oleh unit pengelola?

B53

B54

Apakah penguatan kelembagaan masyarakat sudah dilaksanakan?

B52

Pengawasan sudah dilakukan secara teratur

Sudah ada inisiasi dan dalam proses pembentukan (organisasi & sistem)

Belum dilaksanakan

Penegakan aturan terkait pengelolaan kawasan sudah dilaksanakan secara teratur Bagaimana status pengawasan berbasis masyarakat di kawasan konservasi?

Belum dilaksanakan

PERTANYAAN

NOMOR

29

JAWABAN Ya Tidak


28

Dokumen (laporan kegiatan dan pembentukan pokmaswas). Dokumen (laporan kegiatan pengawasan).

Laporan sosialisasi aturan, papan informasi, laporan kegiatan pengawasan.

Laporan kegiatan bimbingan teknis, pembinaan, pelatihan, penyuluhan.

ALAT VERIFIKASI

Laporan kegiatan.

Laporan kegiatan.

Laporan kegiatan koordinasi, atau Nota Kesepahaman, Program bersama dan sebagainya.

Apakah kemitraan dengan pemangku kepentingan sudah disepakati?

ALAT VERIFIKASI

B50

JAWABAN Ya Tidak

PERTANYAAN

NOMOR


13: Pelembagaan

KRITERIA


28 29

Cukup jelas.

Cukup jelas.

29

Cukup jelas. Pengguna pedoman harus memilih salah satu dari pertanyaan yang tersedia. Cukup jelas.

Cukup jelas.


Cukup jelas.

PENJELASAN

28

Cukup jelas. Kemitraan hanya dilakukan dalam kurun waktu tertentu atau sesaat. Cukup jelas. Kemitraan dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan

Cukup jelas. Pengguna pedoman harus memilih salah satu dari pertanyaan yang tersedia.

Cukup jelas.

PENJELASAN


14: Pengelola an Sumberdaya Kawasan

KRITERIA

PERTANYAAN Bagaimana kondisi habitat sumberdaya ikan dalam kawasan?

Apakah terjadi perbaikan kondisi habitat di zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, pemanfaatan terbatas dan/atau zona lainnya, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan tutupan ekosistem terumbu karang dan/atau padang lamun dan/atau hutan bakau?

Apakah terjadi perbaikan kondisi habitat di zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, pemanfaatan terbatas dan/atau zona lainnya, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan luasan ekosistem terumbu karang dan/atau padang lamun dan/atau hutan bakau?

Apakah kualitas fisika-kimia-geologi perairan di zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, pemanfaatan terbatas, dan/atau zona lainnya, terjaga/terpelihara?

NOMOR B57

B57A

B57B

B57C

31

JAWABAN Ya Tidak


30

Kondisi t0 (garis dasar) di masing-masing zona dibandingkan dengan hasil pemantauan habitat sumberdaya ikan di zonazona tersebut (harus menunjukkan data deret waktu). Kondisi t0 (garis dasar) di masing-masing zona dibandingkan dengan hasil pemantauan habitat sumberdaya ikan di zonazona tersebut (harus menunjukkan data deret waktu). Kondisi t0 (garis dasar) di masing-masing zona dibandingkan dengan hasil pemantauan kualitas fisikakimia-geologi perairan di zona-zona tersebut (harus menunjukkan data deret waktu).

ALAT VERIFIKASI

Dokumen/laporan kegiatan. Dokumen RTRW/RZWP3K.

Sedang dalam proses penetapan menjadi Peraturan Daerah Kawasan konservasi sudah tercantum dalam dokumen RTRW/RZWP3K

Dokumen RPJMN/Renstra Pemerintah; RPJMD/Renstra Pemerintah Daerah.

ALAT VERIFIKASI

Dokumen/laporan kegiatan.

JAWABAN Ya Tidak

Dalam proses penyesuaian dengan nomenklatur aturan yang berlaku

Belum tercantum

Apakah kawasan konservasi tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)/Rencana strategis Pemerintah dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana strategis Pemerintah Daerah? Apakah kawasan konservasi tercantum dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)/Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)?

B55

B56

PERTANYAAN

NOMOR


13: Pelembagaan

KRITERIA


30 31

30

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

31

Cukup jelas. Pengguna pedoman seyogianya memilih salah satu di antara pertanyaan B57A atau B57B dan/atau B57C, sesuai dengan metode pengumpulan data yang digunakan.

PENJELASAN

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.


Cukup jelas.

PENJELASAN

Bagaimana kondisi populasi ikan atau species target non-ikan di dalam kawasan?

Apakah kondisi populasi ikan terpelihara atau meningkat di zona inti, zona perikanan berkelanjutan dan zona pemanfaatan? Apakah kondisi kualitas (ukuran panjang/berat) ikan dominan yang ada di dalam zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan dan/atau zona pemanfaatan terbatas, terpelihara atau meningkat? Apakah jumlah tangkapan nelayan di zona perikanan berkelanjutan/zona pemanfaatan terbatas (perikanan tangkap) tetap atau meningkat? Apakah jumlah produksi nelayan di zona perikanan berkelanjutan/zona pemanfaatan terbatas (budidaya) tetap atau meningkat? Apakah jumlah dan keanekaragaman jenis/species target non-ikan di zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan dan/atau zona pemanfaatan terbatas, terpelihara atau meningkat? Apakah populasi species endemik kawasan tetap atau meningkat?

B58

B58A

B58B

B58D

B58E

B58F

B58C

PERTANYAAN

NOMOR

JAWABAN Ya Tidak

32


KRITERIA

PERTANYAAN Apakah penelitian dan pengembangan terkait kawasan telah dilakukan untuk menunjang kegiatan pengelolaan? Apakah pemanfaatan sumberdaya kawasan telah diselenggarakan dan tidak berdampak negatif terhadap habitat/ populasi dalam kawasan?

NOMOR B59

B60

33

JAWABAN Ya Tidak


Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K) Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K)


KRITERIA


32 33

Cukup jelas.

PENJELASAN

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

33

32

Cukup jelas. Pengguna pedoman seyogianya memilih salah satu di antara pertanyaan B58A sampai B58F yang paling relevan dengan situasi dan tipe kawasan. Cukup jelas.

PENJELASAN

Analisis laporan Cukup jelas. pemanfaatan dan laporan pemantauan kondisi habitat/populasi.

Laporan penelitian & pengembangan yang dipublikasikan.

ALAT VERIFIKASI

Laporan pemantauan populasi species endemik.

Laporan pemantauan jumlah dan keanekaragaman jenis/species target non-ikan.

Laporan pemantauan jumlah tangkapan ikan oleh nelayan (biomassa total per jumlah nelayan per satuan/periode waktu tertentu). Laporan pemantauan produksi hasil budidaya (biomassa total per jumlah nelayan per satuan/periode waktu tertentu).

Laporan pemantauan kualitas (ukuran panjang/berat) ikan di zona-zona dimaksud.

Laporan pemantauan populasi ikan sesuai target konservasi (termasuk biomassa, jumlah jenis ikan, kelimpahan, keragaman).

ALAT VERIFIKASI


Apakah tingkat dukungan masyarakat terhadap pengelolaan kawasan konservasi meningkat?

B62

Apakah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi meningkat?

Apakah pengelolaan kawasan konservasi mengakomodasi keberadaan adat, budaya dan/atau kearifan lokal ?

B61

B63

PERTANYAAN

NOMOR

JAWABAN Ya Tidak

15: Pengelola an Sosial, Ekonomi dan Budaya

KRITERIA

Apakah kawasan konservasi digunakan sebagai tempat penelitian dan pendidikan oleh pemangku kepentingan? Apakah kegiatan pariwisata dalam kawasan konservasi memberikan manfaat sosialekonomi bagi pemangku-kepentingan, terutama masyarakat, setempat? Apakah kegiatan budidaya dalam kawasan konservasi memberikan manfaat sosialekonomi bagi pemangku-kepentingan, terutama masyarakat, setempat? Apakah kegiatan perikanan tangkap dalam kawasan konservasi memberikan manfaat sosial-ekonomi kepada pemangkukepentingan, terutama masyarakat, setempat?

B65

B66

B68


Apakah tingkat pelanggaran dalam kawasan konservasi menurun?

B64

B67

PERTANYAAN

NOMOR

35

JAWABAN Ya Tidak


34



KRITERIA


34 35

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Laporan kajian dampak kegiatan perikanan tangkap dalam kawasan konservasi.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

PENJELASAN

Laporan kajian dampak kegiatan budidaya dalam kawasan konservasi.

Laporan patroli berisi data tentang kegiatan ilegal dan tidak ramah lingkungan serta jumlah habitat yang rusak dalam kawasan konservasi (laporan deret waktu), laporan pokmaswas. Laporan kegiatan penelitian dan pendidikan dalam kawasan konservasi. Laporan kajian dampak kegiatan pariwisata dalam kawasan konservasi.

ALAT VERIFIKASI

Cukup jelas.

Laporan hasil pemantauan persepsi masyarakat (yang mengindikasikan adanya peningkatan tingkat kesadaran masyarakat dan juga tindakan yang mendukung pengelolaan kawasan konservasi). Laporan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi (yang mengindikasikan keterwakilan dan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan, atau keterlibatan masayarakat dalam implementasi program yang berkaitan dengan masyarakat).

Cukup jelas.

Cukup jelas.

PENJELASAN

Laporan interview terhadap masyarakat adat.

ALAT VERIFIKASI

35

34


16: Peningkatan kesejahteraan masyarakat E73

Apakah kegiatan ekonomi dari sektor utama kawasan konservasi (perikanan/pariwisata) meningkat? Apakah peningkatan pendapatan masyarakat berdampak terhadap kesadaran masyarakat dalam mendukung pelestarian sumberdaya kawasan?

E72

Apakah penatakelolaan berdampak positif terhadap kinerja pengelolaan?

E70

Apakah ada peningkatan pendapatan (daya beli) sebagai dampak pengelolaan?

Apakah kemitraan dengan pemangku kepentingan telah berjalan dengan baik dan berdampak positif?

E69

E71

PERTANYAAN

NOMOR

KRITERIA 13: Pelembagaan

Tingkat 5: Kawasan Konservasi Mandiri

Peringkat Emas JAWABAN Ya Tidak

Apakah kegiatan yang dilakukan telah menjadi bagian sistem pendanaan berkelanjutan yang melibatkan pemangku kepentingan?

E74

17: Pendanaan berkelanjutan


PERTANYAAN

NOMOR

KRITERIA

Peringkat EMAS: tingkat 5 – kawasan konservasi mandiri (lanjutan)

37

36

JAWABAN Ya Tidak


36 37

Laporan kegiatan dan keuangan.

ALAT VERIFIKASI

Laporan survei/penilaian dari tim independen.

Laporan kegiatan dan pemantauan, dan hasil kajian tim independen yang menunjukkan dampak positif dari kemitraan. Laporan kajian tim independen yang menunjukkan dampak positif pengelolaan terhadap sumberdaya kawasan dan sosial ekonomi (termasuk lembaga pengelola). Laporan survei/penilaian dari tim independen; data Badan Pusat Statistik (BPS). Laporan survei/penilaian dari tim independen; data BPS.

ALAT VERIFIKASI

Cukup jelas.

PENJELASAN

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

PENJELASAN

37

36

Secara garis besar, langkah-langkah untuk melaksanakan evaluasi efektivitas pengelolaan adalah seperti yang disajikan pada Gambar 2 di bawah ini.

1. Pembentukan Tim Evaluasi

Pada proses pengisian ini, pengisian atau pemberian jawaban sangat disarankan menggunakan diskusi kelompok fokus (focus group discussion, FGD) yang dipandu oleh seorang fasilitator yang netral perannya. FGD sendiri seyogianya melibatkan maksimum 10 orang peserta. Selain untuk memperoleh jawaban yang ‘bulat’ diterima oleh semua anggota tim penilai, melalui proses FGD ini diharapkan ada kontrol terhadap jawaban yang diberikan. Seperti yang dapat dilihat pada tabel-tabel peringkat yang disajikan sebelumnya, dan yang disajikan pada Lampiran, sedapat mungkin jawaban positif ‘Ya’ yang diberikan disertai dengan bukti keras yang menjadi alat verifikasi dari jawaban tersebut. Karena hanya dengan memberikan jawaban sejujur mungkin baru dapat dibuat daftar kegiatan-kegiatan yang akan direkomendasikan pada tahapan selanjutnya.

2. Melengkapi data latar & dasar 3. Mengisi kartu skor E-KKP3K

Gambar 2 – Langkah-langkah untuk melakukan evaluasi efektivitas pengelolaan Langkah pertama adalah membentuk tim yang akan melakukan evaluasi. Secara umum, tim yang dibentuk tergantung kepada tujuan dari kegiatan evaluasi itu sendiri, apakah untuk keperluan evaluasi atau merencanakan kegiatan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan. Untuk evaluasi, sangat disarankan agar sebagian peserta (50%) berasal dari luar pengelola kawasan terutama perwakilan dari para pemangku-kepentingan langsung, seperti, misalnya, perwakilan nelayan, usaha pariwisata, masyarakat lainnya, sementara peserta lainnya berasal dari otoritas pengelola kawasan, terutama Kepala Unit dan perancana. Untuk keperluan perencanaan, seluruh peserta dapat berasal dari kawasan yang bersangkutan, meski sangat disarankan untuk melibatkan pihak terkait seperti dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat dan dari Direktorat KKJI atau instansi lain yang terkait seperti Balai/Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) dan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (PSPL).

38


38


4. Membuat daftar rekomendasi 5. Membuat prioritas rekomendasi

Pembentukan tim penilai kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data latar dan data dasar yang diperlukan untuk membantu proses selanjutnya, yaitu mengisi kartu skor E-KKP3K. Mohon diperhatikan bahwa yang dimaksud dengan data dasar ini termasuk, tetapi tidak terbatas kepada, surat keputusan, catatan rapat atau lokakarya, dan laporan kegiatan. Dengan kata lain, segala hal yang dapat digunakan sebagai alat verifikasi terhadap jawaban ‘Ya’ diberikan, bila disepakati, dapat digunakan sebagai data dasar.

39

38

D2: Metode Evaluasi

Pembuatan daftar rekomendasi kegiatan yang harus dilakukan mengacu kepada semua jawaban ‘Tidak’ yang diperoleh pada suatu peringkat. Sementara pembuatan prioritas kegiatan yang direkomendasikan mengacu kepada ketersediaan dana dan sumber daya manusia. Pembuatan skala prioritas yang umum digunakan oleh badan-badan milik pemerintah sangat disarankan untuk digunakan di sini. Cara menjawab pertanyaan Untuk menjawab pertanyaan yang tertera pada E-KKP3K tersedia dua jawaban, yaitu ‘Ya’ dan ‘Tidak’. Perlu ditambahkan disini bahwa, jawaban ‘Ya’ diberikan untuk semua kegiatan atau hal terkait pertanyaan yang sudah (selesai) dilakukan atau telah dilaksanakan secara penuh. Oleh karena itu, bila suatu kegiatan masih/sedang dilakukan atau, misalnya, sudah dilakukan tetapi belum ada laporan yang dihasilkan, maka jawabannya adalah ‘Tidak’. Meskipun demikian, ada beberapa peranyaan terkait dengan kegiatan yang dapat dijawab ‘Ya’ bila ditanyakan secara spesifik (contoh, pertanyaan nomor K13). Cara menghitung capaian untuk setiap peringkat Untuk menentukan capaian di setiap peringkat, digunakan rumus sederhana sebagai berikut:

39

39

Jumlah pertanyaan pada peringkat yang dinilai*

x 100%

Merah 100%

Contoh: Bila pada peringkat Merah, pertanyaan yang mendapat jawaban „Ya‟ adalah 5, maka capaian peringkat tersebut adalah (5/8 x 100)% = 62,5 %

Cara menentukan peringkat suatu kawasan konservasi Untuk menentukan peringkat kawasan konservasi yang dikaji, digunakan aturan sederhana sebagai berikut. Peringkat suatu kawasan ditunjukkan oleh peringkat yang memiliki persentase skor sempurna 100%. Aturan sederhana ini dibuat karena E-KKP3K ini menganut prinsip “membangun tumpukan balok” (building block)dimana dipersyaratkan bawah peringkat selanjutnya tidak mungkin dapat dicapai bila kegiatankegiatan pada peringkat sebelumnya belum selesai dilaksanakan atau dicapai seluruhnya. Berikut adalah beberapa contoh yang dapat digunakan. Perlu ditekankan di sini bahwa pada perangkat-lunak yang digunakan, penentuan peringkat ini dilakukan secara otomatis. Contoh: Bila hasilnya seperti berikut, Biru 27%

Emas 0%

Maka kawasan konservasi yang dikaji memiliki peringkat KUNING. Contoh lain: Bila hasilnya seperti berikut, Merah 95%

Kuning 47%

Hijau 20%

Biru 0%

Emas 0%

Maka kawasan konservasi yang dikaji memiliki peringkat MERAH dengan capaian 95%. 40


40

100%

(berarti kawasan konservasi berperingkat MERAH)

100%

(berarti kawasan konservasi berperingkat KUNING)

100%

(berarti kawasan konservasi berperingkat BIRU)


Bila pada peringkat Biru, pertanyaan yang mendapat jawaban „Ya‟ adalah 15, maka capaian peringkat tersebut adalah (15/27 x 100)% = 55,6%

Hijau 90%

Biru 9%

Emas 0%

Cara menyajikan peringkat kawasan konservasi Untuk kepentingan pelaporan, maka hanya peringkat warna dan persentase capaian yang disajikan dalam laporan atau, misalnya, lembarfakta. Beberapa contoh dapat dilihat di bawah ini.

Bila pada peringkat Hijau, pertanyaan yang mendapat jawaban „Ya‟ adalah 10, maka capaian peringkat tersebut adalah (10/19 x 100)% = 52,6%

Kuning 100%

Hijau 27%

Maka kawasan konservasi yang dikaji memiliki peringkat MERAH.

*Merah = 8; Kuning = 11; Hijau = 20; Biru = 28; Emas = 6

Merah 100%

Kuning 85%

41

40

Jumlah pertanyaan yang mendapat jawaban ‘Ya’ Capaian (persen) =

Contoh lain: Bila hasilnya seperti berikut,

41

41

A.

Hasil Pengumpulan Data Evaluasi Hasil pengumpulan data evaluasi kemudian disimpan dalam bentuk berkas (file) elektronik, yang disimpan dalam folder yang terstruktur dan diberi nama sesuai dengan format yang disepakati. Struktur penyimpanan berkas data evaluasi harus terstruktur agar mudah dicari pada saat dibutuhkan kembali. Salah satu contoh format struktur folderpenyimpanan data adalah:

C.

Setelah data disimpan secara elektronik, kemudian data yang terekam dalam formulir versi salinan kertas (hard copy) juga disimpan dalam sebuah tempat yang juga terstruktur.

Setelah data dimasukkan dan disimpan, baru kemudian dapat dianalisis.

B.

Analisis Berdasarkan hasil pengisian form data evaluasi maka dapat ditentukan peringkat kawasan konservasi yang sedang dinilai efektivitasnya; mulai merah, kuning, hijau, biru, hingga emas. Baik berdasarkan evaluasi tingkat makro maupun tingkat mikro. Masingmasing peringkat memiliki nilai atau persentase capaian, misalnya kawasan konservasi A memiliki peringkat hijau dengan persentase capaian 50 %. Lihat bagian akhir dari titik D2: Metode Evaluasi di atas. Peringkat tersebut dapat dibandingkan antar waktu sehingga dapat diperoleh informasi tentang perubahan efektivitas kawasan yang dinilai setiap periode waktu yang telah disepakati. Peningkatan efektivitas suatu kawasan pada periode waktu tertentu tidak harus berupa perubahan peringkatnya, tetapi dapat juga perubahan capaian pada peringkat yang sama.

42


42

D. Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K)

Gili matra_efektivitas_baseline2011.xls Gili matra_efektivitas_monitoring2012.xls

Kesimpulan Kesimpulan disusun berdasarkan peringkat dan persentase capaian efektivitas kawasan konservasi. Jika evaluasi sudah dalam bentuk monitoring, maka di dalam kesimpulan juga dimasukkan perubahan efektivitas antar waktu. Kemudian dalam kesimpulan juga dimasukkan rekomendasi usulan program/kegiatan pada tahun dan/atau periode berikutnya.

D:\Data Monitoring\Efektivitas\

Pemberian nama berkas juga harus terstandarisasiuntuk memudahkan pencarian dan melakukan perbandingan antar tahun. Secara umum nama berkas yang diusulkan adalah sebagai berikut:. Contoh:

43

Selain analisis terhadap perubahan peringkat dan capaian pada masing-masing peringkat, analisis dapat dilakukan juga terhadap kriteria yang tidak tercapai pada masing-masing peringkat, baik peringkat yang telah dilewati maupun peringkat yang ingin dicapai. Analisis ini dapat menghasilkan rekomendasi yang berupa usulan program/kegiatan bagi pengelola kawasan konservasi dalam pengelolaan kawasan konservasi pada tahun dan/atau periode beritanya.

42

BAB IV PELAPORAN

Susunan Isi Laporan Laporan hasil evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil (E-KKP3K) seyogianya disusun seperti yang tercantum pada Tabel 4 di bawah ini. Tabel 4 – Susunan isi laporan kajian evaluasi efektivitas pengelolaan KKP3K yang disarankan Judul Abstrak atau Rangkuman Daftar Isi Uraian tentang tim penilai Pendahuluan/Latar Belakang Tujuan pengelolaan, sumberdaya kawasan dan sosial-ekonomibudaya Hasil kajian evaluasi – peringkat kawasan konservasi Kesimpulan dan Rekomendasi Rekomendasi Prioritas Lampiran (terutama hasil-hasil monitoring aspek-aspek pengelolaan, sumberdaya kawasan dan sosial-ekonomi-budaya)

43

43

A. Saran dan Rekomendasi Dari hasil evaluasi efektivitas pengelolaan berkelanjutan kawasan konservasi perairan, untuk meningkatkan level pengelolaan berkelanjutan, disarankan sekurang-kurangnya melakukan langkahlangkah sebagai berikut:

- Penghargaan Penghargaan diberikan kepada pengelola yang telah melakukan pengelolaan berkelanjutan terhadap kawasan konservasi perairan yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan level pengelolaannya. Adapun bentuk penghargaannya akan diatur kemudian oleh Dirjen KP3K.

a. Hasil evaluasi : Level 1 (Merah)  Segera membentuk lembaga pengelola kawasan konservasi perairan  Segera membuat rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan

c. Hasil Evaluasi : Level 3 (Hijau)  Melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi dengan baik d. Hasil Evaluasi : Level 4 (Biru)  Melakukan upaya-upaya untuk menjaring pihak lembaga nonpemerintah untuk berkontribusi dalam pengelolaan kawasan konservasi  Melakukan kerjasama dengan pihak lain non-pemerintah dalam pengelolaankawasan konservasi e. Hasil Evaluasi : Level 5 (Emas)  Melakukan monitoring dan evaluasi untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan kawasan konservasi B. Tindak Lanjut Berdasarkan hasil evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, dapat diketahui permasalahan dan kelemahan yang dihadapi oleh pengelola dalam melaksanakan pengelolaan kawasan. Pengelola KKP3K menyusun rencana tindak lanjutsesuai dengan saran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan. 44


44

- Sanksi Sanksi diberikan kepada pengelola apabila saran-saran rekomendasi pada level tertentu tidak dilaksanakan dengan baik pada waktu tertentu, sehingga tidak meningkatkan kinerja pengelolaan terhadap kawasan konservasi perairan yang menyebabkan level pengelolaan tidak berubah. Adapun bentuk sanksi yang diberikan akan diatur kemudian oleh Dirjen KP3K. Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K)

b. Hasil Evaluasi : Level 2 (Kuning)  Menyelenggarakan penguatan kelembagaan  Membangun infrastruktur kawasan konservasi  Melakukan upaya-upaya pokok pengelolaan kawasan konservasi perairan

Bagi pemerintah, hasil evaluasi pengelolaan kawasan konservasi dapat dijadikan dasar sebagai evaluasi kinerja yang selanjutnya digunakan untuk memberikan penghargaan maupun sanksi dalam pengelolaan kawasan konservasi.

45

44

BAB V SARAN DAN TINDAK LANJUT

45

45

Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K) ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai target pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan.

Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor KEP. 44/KP3K/2012 Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (EKKP3K).

47

Lampiran II:

46

BAB VI PENUTUP

DAFTAR KARTU SKOR EVALUASI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (E-KKP3K) FORMULIR

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 09 Oktober 2012

KETERANGAN

1.

INFORMASI LATAR KAWASAN KONSERVASI

2.

KARTU SKOR EVALUASI, MELIPUTI: a. PERINGKAT

DIREKTUR JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL, ttd.

MERAH

(TINGKAT

1)

KAWASAN

2)

KAWASAN

KONSERVASI DIINISIASI; b. PERINGKAT

SUDIRMAN SAAD

KUNING

(TINGKAT


KONSERVASI DIDIRIKAN; Disalin sesuai dengan aslinya Kabag Hukum, Organisasi dan Humas

Achmad Satiri

46


46

c. HIJAU

(TINGKAT

3)

KAWASAN

KONSERVASI

KAWASAN

KONSERVASI

DIKELOLA MINIMUM; d. BIRU

(TINGKAT

4)

DIKELOLA OPTIMUM; DAN e. EMAS

(TINGKAT

5)

KAWASAN

KONSERVASI

MANDIRI.

47

47

48


48

49 49

Cukup jelas. Pengguna diminta untuk memilih salah satu pengusul inisiatif pendirian kawasan konservasi. Dalam kasus dimana pengusul lebih dari satu, maka cukup pengusul utama yang dipilih dan pengusul lainnya dicantumkan pada kolom verifikasi. Pada kasus tertentu dimana kawasan sudah diidentifikasi/dicadangkan maka pertanyaan ini dianggap sudah dijawab ‘Ya’. 1: Usulan Inisiatif

Keterangan: target sosialekonomi-budaya meliputi segala hal yang mengarah kepada pemberian insentif untuk meningkatkan dukungan terhadap kawasan konservasi. Contoh: mata-pencaharian alternatif, partisipasi, perubahan perilaku, dll.

Daftar pengusul lainnya, bila jumlah pengusul lebih dari satu. Pengguna harus melampirkan dokumen pengajuan usulan inisiatif seperti yang tercantum pada Pasal 9 Ayat (2) PerMen KP Nomor PER.02/MEN/2009.

Target sosial-ekonomibudaya 1 Target sosial-ekonomibudaya 2 Target sosial-ekonomibudaya 3 Target sosial-ekonomibudaya 4

Tingkat 1: Kawasan Konservasi Diinisiasi

Keterangan: target konservasi adalah sumberdaya yang akan dikelola. Dapat berupa populasi species, habitat dan/atau ekosistem.

Peringkat Merah

Target Sumberdaya 1 Target Sumberdaya 2 Target Sumberdaya 3 Target Sumberdaya 4

B. KARTU SKOR EVALUASI

Tujuan Sosial-EkonomiBudaya Masyarakat

Keterangan: jumlah tujuan untuk setiap aspek bisa lebih dari satu dan/atau dibagi menjadi beberapa subtujuan.

Tujuan Pengelolaan Tujuan Sumberdaya Kawasan


PENJELASAN

Titik 1 Titik 2 Titik 3 Titik 4 Titik 5

JAWABAN Ya Tidak Usulan inisiatif pendirian kawasan konservasi diajukan oleh: (pilih salah satu) M1 Perorangan Kelompok masyarakat Lembaga penelitian Lembaga pendidikan Lembaga pemerintah Lembaga swadaya masyarakat

Lintang U/S

PERTANYAAN

Bujur B/T

NOMOR

KOORDINAT kawasan konservasi

KRITERIA

KODE kawasan konservasi NAMA kawasan konservasi LOKASI kawasan konservasi

ALAT VERIFIKASI

48

A. INFORMASI LATAR KAWASAN KONSERVASI

49


1: Usulan Inisiatif

KRITERIA

M2b

NOMOR

Pemerintah pusat atau pemerintah daerah lengkap dengan kajian awal dan peta

PERTANYAAN

50

JAWABAN Ya Tidak Usulan inisiatif sudah diserahkan kepada: (pilih salah satu) M2a Pemerintah pusat atau pemerintah daerah tanpa kajian awal dan peta


2: Identifikasi & Inventarisasi calon kawasan

KRITERIA

M7

M6

M5

Apakah hasil identifikasi dan inventarisasi digunakan untuk merekomendasikan calon kawasan konservasi berdasarkan PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008?

Apakah survei dan penilaian potensi calon kawasan konservasi sudah dilakukan berdasarkan PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008? Apakah sosialisasi calon kawasan konservasi sudah dilakukan berdasarkan PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008? Apakah konsultasi publik calon kawasan konservasi KP sudah dilakukan berdasarkan PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008? Apakah koordinasi dengan instansi terkait tentang calon kawasan konservasi sudah dilakukan berdasarkan PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008?

M3

M4

PERTANYAAN

NOMOR

51

Peringkat MERAH: tingkat 1 – kawasan konservasi diinisasi (lanjutan) JAWABAN Ya Tidak


50 51

Laporan kajian sesuai PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008. Laporan hasil sosialisasi sesuai PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008. Laporan hasil konsultasi publik sesuai PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008. Laporan hasil koordinasi sesuai PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008. Rekomendasi calon KKP sesuai dengan Pasal 19 PerMen KP 02/2009 dan/atau Pasal 15 PerMen KP 17/2008.

ALAT VERIFIKASI

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

PENJELASAN

51

50

Cukup jelas. Pengguna memilih menjawab ‘Ya’ untuk pertanyaan ini bila kondisi usulan seperti yang tercantum pada Pasal 11 Ayat (1) dan (2) PerMen KP 02/2009. Pengguna harus memilih jawaban ‘Tidak’ untuk pertanyaan M2b. Pada kasus tertentu dimana kawasan sudah diidentifikasi/dicadangkan maka pertanyaan ini dianggap dijawab ‘Ya’. Cukup jelas. Pengguna memilih menjawab ‘Ya’ untuk pertanyaan ini bila kondisi usulan seperti yang tercantum pada Pasal 10 Ayat (1), (2) dan (3) PerMen KP 02/2009. Pengguna harus memilih jawaban ‘Tidak’ untuk pertanyaan M2a. Pada kasus tertentu dimana kawasan sudah diidentifikasi/dicadangkan maka pertanyaan ini dianggap dijawab ‘Ya’.

Dokumen seperti yang tercantum pada Pasal 11 Ayat (2) PerMen KP 02/2009.

Dokumen yang dilengkapi peta seperti yang tercantum pada Pasal 1o PerMen KP 02/2009.

PENJELASAN

ALAT VERIFIKASI


Apakah kawasan telah dicadangkan, tetapi belum sesuai dengan PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008?

Apakah kawasan telah dicadangkan dan sudah sesuai dengan PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008?

M8a

M8b


PERTANYAAN

NOMOR

52

JAWABAN Ya Tidak

4: Unit organisasi pengelola dan SDM

Apakah jumlah SDM di unit organisasi pengelola memadai untuk menjalankan organisasi?

Apakah SDM pengelola telah mengikuti pelatihan dasar konservasi?

K12

53

Laporan pelatihan atau sertifikat atau bukti lain.

SK Kepala Daerah/ Menteri/Kepala Unit Organisasi. Dokumen Struktur organisasi dan/atau uraian TUPOKSI. Dokumen Struktur organisasi dan/atau uraian TUPOKSI. Dokumen Profil SDM Pengelola.

Apakah unit organisasi pengelola memiliki SDM yang ditetapkan dengan SK?

petugas

ALAT VERIFIKASI Dokumen Struktur organisasi dan/atau uraian TUPOKSI.

ada

kawasan konservasi?

sudah

JAWABAN Ya Tidak

SK/Peraturan, yang perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian (mengacu kepada Pasal 20 Ayat (2) PerMen KP 02/2009). SK/peraturan pencadangan.

ALAT VERIFIKASI

pengelola

Apakah

K11

K10

K9

NOMOR

KRITERIA

PERTANYAAN

Tingkat 2: Kawasan Konservasi Didirikan

Peringkat Kuning


3: Pencadangan kawasan konservasi

KRITERIA


52 53

52

53

Tersedianya jumlah orang sesuai kebutuhan TUPOKSI organisasi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, dengan jumlah SDM sesuai dengan kebutuhan minimum. Setidaknya telah mengikuti 1 (satu) jenis pelatihan dasar sesuai TUPOKSI, misalnya: MPA 101, Pelatihan Konservasi Sumberdaya Ikan, Pelatihan penyelaman dan monitoring, dll.

Terdapat orang/perorangan atau organisasi yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan kawasan. Misal: tanggungjawab pengelolaan kawasan konservasi menjadi bagian TUPOKSI Seksi Pengawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Terdapat orang/perorangan atau organisasi yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan.

PENJELASAN



PENJELASAN


K13

NOMOR

pengelolaan

dalam

proses

• Dokumen Final Rencana Pengelolaan sudah tersusun

• Rencana penyusunan

• Belum ada rencana pengelolaan

Bagaimana status rencana pengelolaan?

PERTANYAAN

54

JAWABAN Ya Tidak

6: Sarana dasar dan prasarana


KRITERIA

Apakah dokumen rencana pengelolaan sudah memuat informasi sumberdaya & sosekbud yang dapat dijadikan sebagai data garis dasar (t0)?

Apakah unit pengelola telah memiliki kantor? Apakah unit pengelola telah memiliki papan informasi kawasan?

K14

K15

Apakah unit pengelola telah memiliki peralatan kantor minimum?

Apakah unit pengelola sudah dilengkapi dengan prasarana pengelolaan (alat monitoring, alat komunikasi)?

K17

K18

K16

PERTANYAAN

NOMOR

55

JAWABAN Ya Tidak




KRITERIA


54 55




Dokumen Rencana Pengelolaan: Matriks/Ringkasan Rencana pengelolaan, yang berisi Informasi sumberdaya – garis dasar. Dokumen Pendukung Lainnya. Laporan dan cek fisik.

ALAT VERIFIKASI

Dokumen final Rencana Pengelolaan. Tanda terima dokumen yang ditandatangani Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola.

Draf dokumen rencana pengelolaan.

ALAT VERIFIKASI

55

Cukup jelas. Minimum papan informasi yang menjelaskan batas kawasan, sistem zonasi kawasan atau kegiatan yang boleh/tidak boleh dilakukan di kawasan konservasi. Cukup jelas. Peralatan minimum, setidaknya dapat berfungsi menjalankan organisasi, seperti: meubelair, alat pengolah data, alat komunikasi. Cukup jelas.

Cukup jelas. informasi kondisi sumberdaya dan sosialekonomi-budaya di masingmasing kawasan konservasi, seperti persentase tutupan karang, kelimpahan ikan target, persepsi masyarakat, pendapatan nelayan, dll. Cukup jelas.

PENJELASAN

54

Cukup jelas. Pertanyaan lain pada nomor K13 harus dijawab ‘Tidak’ ketika jawaban untuk pertanyaan ini ‘Ya’. Cukup jelas. Pertanyaan lain pada nomor K13 harus dijawab ‘Tidak’ ketika jawaban untuk pertanyaan ini ‘Ya’. Dokumen rencana pengelolaan telah final disusun dan diusulkan untuk disyahkan. Tahapan pennyusunan rencana pengelolaan mengacu pada Pasal 30 PerMenKP 30/2010.

Cukup jelas. Hentikan pengisian tabel pada kriteria 5 (rencana pengelolaan dan zonasi) ketika pertanyaan ini dijawab ‘Ya’.

PENJELASAN



56

Bagaimana status pembiayaan pengelolaan? • Belum ada pembiayaan pengelolaan

K19

• Ada pembiayaan pengelolaan tapi belum memadai (minimum untuk operasional kantor).

PERTANYAAN

NOMOR

JAWABAN Ya Tidak

Apakah jumlah SDM pada unit organisasi pengelola sesuai dengan fungsi pengelolaan (pengawasan, monitoring sumberdaya, sosekbud)? Apakah kualifikasi SDM pada unit organisasi pengelola memiliki minimal 2 (dua) kompetensi pengelolaan yang dibutuhkan berikut (perencanaan, monitoring evaluasi, pengawasan, penelitian, monitoring sumberdaya, sosekbud)? Apakah unit organisasi pengelola sudah menginisiasi kemitraan denganpemangku kepentingan? Apakah kantor unit pengelola memiliki peralatan kantor memadai? Apakah unit pengelola memiliki sarana dan prasarana pendukung pengelolaan ?

H20

5: Sarana dan prasarana pendukung pengelola an

H24

H23

H22

H21

PERTANYAAN

NOMOR

KRITERIA


Tingkat 3: Kawasan Konservasi Dikelola Minimum

Peringkat Hijau

57

JAWABAN Ya Tidak



KRITERIA


56 57

Cukup jelas.

Cukup jelas. Cukup jelas.

Sertifikat/ijazah yang sesuai kompetensi.

Laporan kegiatan komunikasi antarpemangku kepentingan. Laporan, dan pemeriksaan di lapangan. Laporan (tentang sarana pengawasan, alat monitoring sumberdaya, alat komunikasi/sosialisasi dan sarana lain, sarana tanda batas kawasan) dan cek fisik.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

PENJELASAN

57

56

Cukup jelas. Pertanyaan lain pada nomor K19 harus dijawab ‘Tidak’ ketika jawaban untuk pertanyaan ini ‘Ya’. Cukup jelas. Pertanyaan lain pada nomor K19 harus dijawab ‘Tidak’ ketika jawaban untuk pertanyaan ini ‘Ya’.

PENJELASAN

Dokumen dan/atau laporan terkait dengan fungsi SDM pengelolaan.

ALAT VERIFIKASI

Laporan keuangan unit organisasi pengelola.

ALAT VERIFIKASI


PERTANYAAN Apakah Perencanaan Pendanaan pengelolaan kawasan sudah ada? Apakah unit pengelola memperoleh dukungan pembiayaan pengelolaan dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD)/ Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN)? Apakah ada perencanaan pemenuhan kebutuhan anggaran pengelolaan kawasan?

NOMOR H25

H26

H27

58

JAWABAN Ya Tidak

Apakah SOP tentang administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan sudah ada? Apakah SOP sarana-prasarana (standar minimum) sudah ada? Apakah SOP pengelolaan (penguatan kelembagaan, patroli bersama, pengelolaan sumberdaya kawasan, dan penguatan sosekbud) sudah ada sesuai dengan kebutuhan minimum ?

H30

H32

9: Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelola an

H31

H29

Apakah dokumen final rencana pengelolaan sudah diusulkan untuk disahkan? Apakah dokumen rencana pengelolaan sudah disahkan?

H28

8: Pengesah an rencana pengelola an dan zonasi

PERTANYAAN

NOMOR

KRITERIA

59

JAWABAN Ya Tidak




KRITERIA


58 59


Dokumen SOP tentang sarana-prasarana.


SK pengesahan rencana pengelolaan.

Dokumen usulan dan tanda terima usulan.

ALAT VERIFIKASI

Dokumen strategi dan rencana pendanaan kawasan. Laporan keuangan unit organisasi pengelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia & rencana kerja tahunan. Dokumen usulan anggaran alternatif, surat permohonan, proposal dan lain-lain.

ALAT VERIFIKASI

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

PENJELASAN

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

PENJELASAN

59

58


Dokumen usulan & tanda terima penyerahan dokumen. SK Menteri.

Apakah telah ada upaya pemanfaatan kawasan (minimum satu bentuk pemanfaatan) ? Apakah usulan penetapan sudah disampaikan ke Menteri Kelautan dan Perikanan? Apakah kawasan konservasi sudah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan?

H38

H39 H40

5: Sarana dan prasarana pendukung pengelolaan 6: Dukungan Pembiayaan pengelolaan

Apakah sarana & prasarana sudah lengkap sesuai dengan kebutuhan?

Apakah anggaran pengelolaan kawasan telah terpenuhi sesuai dengan perencanaan?

B43

Apakah kualifikasi SDM pada unit organisasi pengelola sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan?

B41

B42

PERTANYAAN

NOMOR

KRITERIA


Tingkat 4: Kawasan Konservasi Dikelola Optimum

Peringkat Biru

61

JAWABAN Ya Tidak

Laporan pelaksanaan kegiatan dan sumber pendanaan.

Dokumen dan/atau laporan terkait dengan kapasitas SDM pengelolaan (perencanaan, monitoring evaluasi, pengawasan, penelitian, monitoring sumberdaya, sosekbud). Kualifikasi dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan/atau ijazah. Laporan dan cek fisik.

ALAT VERIFIKASI

Cukup jelas.


Apakah strategi penguatan sosial, ekonomi, dan budaya dilaksanakan?

H37


Cukup jelas.


Apakah pengukuran kondisi awal sosekbud sudah dilaksanakan?

H36

60

61

Jawaban mengacu kepada pemenuhan kebutuhan anggaran di pertanyaan H27.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

PENJELASAN

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Dokumen rencana pengelolaan dan atau laporan survei.

Apakah strategi penguatan pengelolaan sumberdaya kawasan dilaksanakan?

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

PENJELASAN

H35

60

Dokumen rencana pengelolaan dan atau laporan survei. Laporan monitoring & evaluasi (M&E) kegiatan.

Apakah pengukuran kondisi sumberdaya sudah dilaksanakan?

H34

awal


Apakah strategi penguatan kelembagaan dilaksanakan?

ALAT VERIFIKASI

H33

JAWABAN Ya Tidak

PERTANYAAN

NOMOR


11: Penetapan KKP3K

10: Pelaksana an Rencana pengelola an dan Zonasi

KRITERIA


60 61


B49

B48

B47

B46

• Batas Kawasan telah disahkan

• Kegiatan penataan batas dalam proses

• Sudah ada inisiasi penataan batas

Bagaimana status penataan batas?

Apakah SOP penelitian dan pendidikan sudah ada? Apakah SOP pelaksanaan kegiatan pariwisata alam perairan sudah ada? Apakah SOP pelaksanaan kegiatan budidaya sudah ada? Apakah SOP pelaksanaan kegiatan perikanan tangkap sudah ada? Apakah sosialisasi penetapan kawasan konservasi sudah dilakukan?

B44 B45

PERTANYAAN

NOMOR

62

JAWABAN Ya Tidak

13: Pelembagaan

KRITERIA

Sudah dilaksanakan, berkesinambungan

Sudah dilaksanakan, insidental

tetapi

secara

secara

63

Apakah kemitraan dengan pemangku kepentingan sudah diimplementasikan?

B51

Belum dilaksanakan

Apakah kemitraan dengan pemangku kepentingan sudah disepakati?

B50

Laporan kegiatan.

Laporan kegiatan.

Laporan kegiatan koordinasi, atau Nota Kesepahaman, Program bersama dan sebagainya.

PERTANYAAN

ALAT VERIFIKASI

SK Panitia tata batas sesuai dengan pasal 24 PerMen KP 02/2009. Laporan kegiatan (pengukuran, pemetaan dan sosialisasi). Berita acara tata batas yang ditetapkan SK Menteri KP.

62

Cukup jelas. Kemitraan hanya dilakukan dalam kurun waktu tertentu atau sesaat. Cukup jelas. Kemitraan dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan

63


Cukup jelas.

PENJELASAN

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Dokumen SOP perikanan tangkap. Dokumen laporan yang dilengkapi Daftar hadir sosialisasi dan foto kegiatan.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

PENJELASAN

Dokumen SOP budidaya.

Dokumen SOP penelitian dan pendidikan. Dokumen SOP pariwisata alam.

ALAT VERIFIKASI

NOMOR

JAWABAN Ya Tidak



12:Penataan batas kawasan

11: Penetapan kawasan konservasi

9: Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan

KRITERIA


62 63


13: Pelembagaan

KRITERIA

Bagaimana status penegakan aturan (pengendalian dan pengawasan) dalam kawasan oleh unit pengelola?

B53

B54

Apakah penguatan kelembagaan masyarakat sudah dilaksanakan?

B52

Pengawasan sudah dilakukan secara teratur

Sudah ada inisiasi dan dalam proses pembentukan (organisasi & sistem)

Belum dilaksanakan

Penegakan aturan terkait pengelolaan kawasan sudah dilaksanakan secara teratur Bagaimana status pengawasan berbasis masyarakat di kawasan konservasi?

Belum dilaksanakan

PERTANYAAN

NOMOR

64

JAWABAN Ya Tidak


13: Pelembagaan

KRITERIA

65

Dokumen/laporan kegiatan. Dokumen RTRW/RZWP3K. Sedang dalam proses penetapan menjadi Peraturan Daerah Kawasan konservasi sudah tercantum dalam dokumen RTRW/RZWP3K

Dokumen RPJMN/Renstra Pemerintah; RPJMD/Renstra Pemerintah Daerah.

ALAT VERIFIKASI

Dokumen/laporan kegiatan.

JAWABAN Ya Tidak

Dokumen (laporan kegiatan dan pembentukan pokmaswas). Dokumen (laporan kegiatan pengawasan).

Laporan sosialisasi aturan, papan informasi, laporan kegiatan pengawasan.

Laporan kegiatan bimbingan teknis, pembinaan, pelatihan, penyuluhan.

ALAT VERIFIKASI

Dalam proses penyesuaian dengan nomenklatur aturan yang berlaku

Belum tercantum

Apakah kawasan konservasi tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)/Rencana strategis Pemerintah dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana strategis Pemerintah Daerah? Apakah kawasan konservasi tercantum dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)/Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)?

B55

B56

PERTANYAAN

NOMOR



64 65

64

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

65


Cukup jelas.

PENJELASAN

Cukup jelas.

Cukup jelas.


Cukup jelas.


Cukup jelas.

PENJELASAN


PERTANYAAN Bagaimana kondisi habitat sumberdaya ikan dalam kawasan?

Apakah terjadi perbaikan kondisi habitat di zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, pemanfaatan terbatas dan/atau zona lainnya, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan tutupan ekosistem terumbu karang dan/atau padang lamun dan/atau hutan bakau? Apakah terjadi perbaikan kondisi habitat di zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, pemanfaatan terbatas dan/atau zona lainnya, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan luasan ekosistem terumbu karang dan/atau padang lamun dan/atau hutan bakau? Apakah kualitas fisika-kimia-geologi perairan di zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, pemanfaatan terbatas, dan/atau zona lainnya, terjaga/terpelihara?

NOMOR B57

B57A

B57B

B57C

66

JAWABAN Ya Tidak


KRITERIA

Bagaimana kondisi populasi ikan atau species target non-ikan di dalam kawasan?

Apakah kondisi populasi ikan terpelihara atau meningkat di zona inti, zona perikanan berkelanjutan dan zona pemanfaatan? Apakah kondisi kualitas (ukuran panjang/berat) ikan dominan yang ada di dalam zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan dan/atau zona pemanfaatan terbatas, terpelihara atau meningkat? Apakah jumlah tangkapan nelayan di zona perikanan berkelanjutan/zona pemanfaatan terbatas (perikanan tangkap) tetap atau meningkat?

Apakah jumlah produksi nelayan di zona perikanan berkelanjutan/zona pemanfaatan terbatas (budidaya) tetap atau meningkat? Apakah jumlah dan keanekaragaman jenis/species target non-ikan di zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan dan/atau zona pemanfaatan terbatas, terpelihara atau meningkat? Apakah populasi species endemik kawasan tetap atau meningkat?

B58

B58A

B58B

B58D B58E B58F

B58C

PERTANYAAN

NOMOR

67

JAWABAN Ya Tidak




KRITERIA


66 67

Laporan pemantauan populasi species endemik.

Laporan pemantauan jumlah dan keanekaragaman jenis/species target non-ikan.

Laporan pemantauan jumlah tangkapan ikan oleh nelayan (biomassa total per jumlah nelayan per satuan/periode waktu tertentu). Laporan pemantauan produksi hasil budidaya (biomassa total per jumlah nelayan per satuan/ periode waktu tertentu).

Laporan pemantauan kualitas (ukuran panjang/berat) ikan di zona-zona dimaksud.

Laporan pemantauan populasi ikan sesuai target konservasi (termasuk biomassa, jumlah jenis ikan, kelimpahan, keragaman).

ALAT VERIFIKASI

Kondisi t0 (garis dasar) di masing-masing zona dibandingkan dengan hasil pemantauan habitat sumberdaya ikan di zona-zona tersebut (harus menunjukkan data deret waktu). Kondisi t0 (garis dasar) di masing-masing zona dibandingkan dengan hasil pemantauan habitat sumberdaya ikan di zona-zona tersebut (harus menunjukkan data deret waktu). Kondisi t0 (garis dasar) di masing-masing zona dibandingkan dengan hasil pemantauan kualitas fisikakimia-geologi perairan di zonazona tersebut (harus menunjukkan data deret waktu).

ALAT VERIFIKASI

66

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

67

Cukup jelas. Pengguna pedoman seyogianya memilih salah satu di antara pertanyaan B58A sampai B58F yang paling relevan dengan situasi dan tipe kawasan. Cukup jelas.

PENJELASAN

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas. Pengguna pedoman seyogianya memilih salah satu di antara pertanyaan B57A atau B57B dan/atau B57C, sesuai dengan metode pengumpulan data yang digunakan.

PENJELASAN



KRITERIA

PERTANYAAN Apakah penelitian dan pengembangan terkait kawasan telah dilakukan untuk menunjang kegiatan pengelolaan? Apakah pemanfaatan sumberdaya kawasan telah diselenggarakan dan tidak berdampak negatif terhadap habitat/ populasi dalam kawasan?

NOMOR B59

B60

68

JAWABAN Ya Tidak



KRITERIA

Apakah tingkat dukungan masyarakat terhadap pengelolaan kawasan konservasi meningkat?

B62

Apakah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi meningkat?

Apakah pengelolaan kawasan konservasi mengakomodasi keberadaan adat, budaya dan/atau kearifan lokal ?

B61

B63

PERTANYAAN

NOMOR

69

JAWABAN Ya Tidak



68 69

Cukup jelas.

PENJELASAN

Cukup jelas. Laporan hasil pemantauan persepsi masyarakat (yang mengindikasikan adanya peningkatan tingkat kesadaran masyarakat dan juga tindakan yang mendukung pengelolaan kawasan konservasi). Laporan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi (yang mengindikasikan keterwakilan dan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan, atau keterlibatan masayarakat dalam implementasi program yang berkaitan dengan masyarakat).

Cukup jelas.

Cukup jelas.

PENJELASAN Laporan interview terhadap masyarakat adat.

ALAT VERIFIKASI

Analisis laporan Cukup jelas. pemanfaatan dan laporan pemantauan kondisi habitat/populasi.

Laporan penelitian & pengembangan yang dipublikasikan.

ALAT VERIFIKASI

69

68


Apakah kawasan konservasi digunakan sebagai tempat penelitian dan pendidikan oleh pemangku kepentingan? Apakah kegiatan pariwisata dalam kawasan konservasi memberikan manfaat sosial-ekonomi bagi pemangku-kepentingan, terutama masyarakat, setempat? Apakah kegiatan budidaya dalam kawasan konservasi memberikan manfaat sosial-ekonomi bagi pemangku-kepentingan, terutama masyarakat, setempat? Apakah kegiatan perikanan tangkap dalam kawasan konservasi memberikan manfaat sosialekonomi kepada pemangku-kepentingan, terutama masyarakat, setempat?

B65

B68

B67


Apakah tingkat pelanggaran dalam kawasan konservasi menurun?

B64

B66

PERTANYAAN

NOMOR

70

JAWABAN Ya Tidak

Apakah penatakelolaan berdampak positif terhadap kinerja pengelolaan?

E70

16: Peningkatan kesejahteraan masyarakat

E73

E72

Apakah kegiatan ekonomi dari sektor utama kawasan konservasi (perikanan/pariwisata) meningkat? Apakah peningkatan pendapatan masyarakat berdampak terhadap kesadaran masyarakat dalam mendukung pelestarian sumberdaya kawasan?

Apakah ada peningkatan pendapatan (daya beli) sebagai dampak pengelolaan?

Apakah kemitraan dengan pemangku kepentingan telah berjalan dengan baik dan berdampak positif?

E69

E71

PERTANYAAN

NOMOR

KRITERIA 13: Pelembagaan

Tingkat 5: Kawasan Konservasi Mandiri

Peringkat Emas

71

JAWABAN Ya Tidak



KRITERIA


70 71

Laporan survei/penilaian dari tim independen.

Laporan kegiatan dan pemantauan, dan hasil kajian tim independen yang menunjukkan dampak positif dari kemitraan. Laporan kajian tim independen yang menunjukkan dampak positif pengelolaan terhadap sumberdaya kawasan dan sosial ekonomi (termasuk lembaga pengelola). Laporan survei/penilaian dari tim independen; data Badan Pusat Statistik (BPS). Laporan survei/penilaian dari tim independen; data BPS.

ALAT VERIFIKASI

Laporan kajian dampak kegiatan perikanan tangkap dalam kawasan konservasi.

Laporan kajian dampak kegiatan budidaya dalam kawasan konservasi.

Laporan patroli berisi data tentang kegiatan ilegal dan tidak ramah lingkungan serta jumlah habitat yang rusak dalam kawasan konservasi (laporan deret waktu), laporan pokmaswas. Laporan kegiatan penelitian dan pendidikan dalam kawasan konservasi. Laporan kajian dampak kegiatan pariwisata dalam kawasan konservasi.

ALAT VERIFIKASI

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

PENJELASAN

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

PENJELASAN

71

70

Hockings, M., Stolton, S. & Dudley, N. (2000). Evaluating Effectiveness: A Framework for Assessing the Management of Protected Areas. Gland, Switzerland & Cambridge, UK: IUCN (The World Conservation Union), x + 121 hal.

72


Hockings, M., Stolton, S., Leverington, F., Dudley, N. & Courrau, J. (2006). Evaluating Effectiveness: A Framework for Assessing Management Effectiveness of Protected Areas, second edition. Gland, Switzerland & Cambridge, UK: IUCN (The World Conservation Union), xiv +105 hal.


Apakah kegiatan yang dilakukan telah menjadi bagian sistem pendanaan berkelanjutan yang melibatkan pemangku kepentingan? E74 17: Pendanaan berkelanjutan

73

72 Cukup jelas.

Convention of Biological Diversity Conference of the Parties 10 Decision X/31 on Protected Areas (Nagoya, 18–29 October 2010), Point B. Issues that need greater attention, Article 3 (Management Effectiveness) and Article 5 (marine protected areas, MPAs [Keputusan Nomor X/31 Konferensi Para Pihak 10 Konvensi Keanekaragaman Hayati tentang Kawasan Lindung (Nagoya, 18–29 Oktober 2010), Titik B. isu-isu yang memerlukan perhatian lebih besar, Pasal 3 (Efektivitas Pengelolaan) dan Pasal 5 (kawasan lindung laut)]; dapat diunduh melalui laman http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12297.

Laporan kegiatan dan keuangan.

PENJELASAN ALAT VERIFIKASI

Carter, E., Soemodinoto, A. & White, A. (2011). Panduan Untuk Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut di Indonesia. Bali: Program Kelautan The Nature Conservancy Indonesia, xi + 54 halaman.

JAWABAN Ya Tidak PERTANYAAN NOMOR KRITERIA

Peringkat EMAS: tingkat 5 – kawasan konservasi mandiri (lanjutan)

72

KEPUSTAKAAN


Kapos, V., Balmford, A., Aveling, R., Bubb, P., Carey, P., Entwistle, A., Hopkins, J., Mulliken, T., Safford, R., Statterfield, A., Walpole, M. & Manica, A. (2008). Calibrating conservation: new tools for measuring success. Conservation Letters, 1: 155–164. Kapos, V., Balmford, A., Aveling, R., Bubb, P., Carey, P., Entwistle, A., Hopkins, J., Mulliken, T., Safford, R., Stattersfield, A., Walpole, M. & Manica, A. (2009). Outcomes, not implementation, predict conservation success. Oryx, 43(3): 336–342. Pomeroy, R.S., Parks, J.E. & Watson, L.M. (2004). How is Your MPA Doing? A Guidebook of Natural and Social Indicators for Evaluating Marine Protected Area Management Effectiveness. Gland, Switzerland & Cambridge, UK: IUCN (The World Conservation Union), xvi + 216 hal. Staub, F. & Hatziolos, M.E. (2004). Score Card to Assess Progress in Achieving Management Effectiveness Goals for Marine Protected Areas. Washington, DC: The World Bank, 30 hal. UNEP-WCMC (2008). National and Regional Networks of Marine Protected Areas: A Review of Progress. Cambridge: UNEP-WCMC. White, A., Porfirio, A. & Meneses, A. (2006). Creating and Managing Marine Protected Areas in the Philippines. Cebu City, Philippines: Fisheries Improved Sustainable Harvest Project, Coastal Conservation and Education Foundation, Inc., and University of the Philippines Marine Science Institute, viii + 83 hal.

73

74 74

Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Gedung Mina Bahari III, Lt. 10, Jakarta Pusat 10110 Telp/Fax : (021) 3522045


© 2012


KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS IKAN

2012 TENTANG

Recommend Documents