KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 05/BC/2012 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, PENGELOLAAN DAN PEMBAGIAN PREMI DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.04/2011 tentang Pemberian Premi, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan, Pengelolaan dan Pembagian Premi;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 (Lembaran Negara tahun 2007 nomor 105, Tambahan Lembaran negara nomor 4755); MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, PENGELOLAAN DAN PEMBAGIAN PREMI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. 3. Premi di bidang kepabeanan dan/atau cukai yang selanjutnya disebut Premi adalah penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau unit kerja yang berjasa dalam mengungkap dan menangani pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai.
4. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 6. Direktur adalah Direktur pada lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 7. Pejabat Bea dan Cukai adalah adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UndangUndang Kepabeanan. 8. Kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah kantor wilayah, kantor pelayanan utama, dan kantor pengawasan dan pelayanan. 9. Kantor Wilayah adalah kantor wilayah pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 10. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang selanjutnya disingkat dengan KPUBC adalah kantor pelayanan utama pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 11. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang selanjutnya disingkat dengan KPPBC adalah kantor pengawasan dan pelayanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pasal 2 (1) Orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau unit kerja yang berjasa dalam menangani pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai berhak memperoleh Premi. (2) Berjasa dalam menangani pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berjasa dalam menangani: a. pelanggaran administrasi kepabeanan dan cukai, meliputi memberikan informasi, menemukan baik secara administrasi maupun secara fisik, sampai dengan menyelesaikan penagihan; atau b. pelanggaran pidana kepabeanan dan cukai, meliputi memberikan informasi, melakukan penangkapan, penyidikan, dan penuntutan. (3) Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari: a. pelanggaran administrasi kepabeanan dan/atau cukai yaitu sanksi administrasi berupa denda; b. pelanggaran pidana kepabeanan dan/atau cukai, yaitu: 1) sanksi pidana berupa denda; 2) hasil lelang barang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai; dan/atau 3) nilai atas barang yang menurut peraturan perundangundangan tidak boleh dilelang. (4) Besaran Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
BAB II PERMOHONAN PREMI Pasal 3 (1) Direktur atau Kepala Kantor mengajukan permohonan Premi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Pengajuan permohonan Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Direktur atau Kepala Kantor yang menerbitkan surat penetapan atau yang melakukan penyidikan pelanggaran pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai. (3) Surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa: a. Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP); b. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP); c. Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA); d. Surat Penetapan Pabean (SPP); e. Keputusan Keberatan; atau f. Surat Tagihan Cukai (STCK). (4) Dalam hal penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat 2 (dua) atau lebih Surat Perintah Tugas Penyidikan (SPTP), maka yang berhak mengajukan permohonan Premi adalah Direktur atau Kepala Kantor yang pertama kali menerbitkan Surat Perintah Tugas Penyidikan (SPTP). (5) Pengajuan permohonan Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari pelanggaran administrasi kepabeanan dan/atau cukai tidak dapat diajukan bersamasama dengan Premi yang berasal dari pelanggaran pidana kepabeanan dan/atau cukai. Pasal 4 (1) Permohonan Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang berasal dari sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, diajukan setelah Direktur atau Kepala Kantor melakukan penelitian untuk memastikan bahwa terhadap: a. penetapan atas pengenaan sanksi administrasi berupa denda tidak diajukan keberatan; b. penetapan atas pengenaan sanksi administrasi berupa denda yang diajukan keberatan dan keberatan tersebut telah mendapat keputusan penolakan serta tidak diajukan banding; atau c. keputusan atas keberatan yang diajukan banding dan banding tersebut telah mendapat putusan yang berisi penolakan. (2) Permohonan Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang berasal dari sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 1 dan hasil lelang barang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 2, diajukan setelah Direktur atau Kepala Kantor melakukan penelitian untuk memastikan bahwa terhadap:
a. putusan pengadilan atas tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai tidak diajukan banding; b. putusan pengadilan atas tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai yang diajukan banding dan banding tersebut telah mendapat putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan tidak diajukan kasasi; atau c. putusan banding yang diajukan kasasi dan kasasi tersebut telah mendapat putusan penolakan yang berkekuatan hukum tetap. (3) Permohonan Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang berasal dari nilai atas barang yang menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh dilelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 3, diajukan setelah Direktur atau Kepala Kantor melakukan penelitian untuk memastikan bahwa terhadap hasil penyidikan atas tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum. (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Kepabeanan dan/atau Undang-Undang Cukai dan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Direktur atau Kepala Kantor melakukan penelitian untuk memastikan bahwa terhadap penyidikan telah diserahterimakan kepada Kepolisian Republik Indonesia atau Badan Narkotika Nasional, dan terhadap barang bukti telah terlebih dahulu dilakukan penyitaan. Pasal 5 (1) Pengajuan permohonan Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang diperoleh dari sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, harus melampirkan: a. surat pernyataan; b. rincian jumlah Premi yang diperoleh dari sanksi administrasi berupa denda sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini berikut dengan softcopy; c. fotokopi surat penetapan yang mengakibatkan pengenaan sanksi administrasi berupa denda yang ditandasahkan oleh Direktur, Kepala Kantor atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk; d. fotokopi bukti pelunasan sanksi administrasi yang telah dikonfirmasi oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; dan e. fotokopi keputusan atas keberatan dan/atau putusan atas banding yang berisi penolakan, dalam hal: 1) diajukan keberatan telah ditandasahkan oleh Direktur, Kepala Kantor atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk; atau 2) diajukan banding telah ditandasahkan oleh pejabat pada Sekretariat Pengadilan Pajak.
(2) Pengajuan permohonan Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang diperoleh dari sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 1, harus melampirkan: a. surat pernyataan; b. rincian jumlah Premi yang diperoleh dari sanksi pidana berupa denda sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini berikut dengan softcopy; c. fotokopi berkas perkara tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai yang telah ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor; d. fotokopi salinan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diterima oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor; dan e. fotokopi bukti penyetoran denda yang berasal dari sanksi pidana ke Kas Negara yang telah dikonfirmasi oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat. (3) Pengajuan permohonan Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang diperoleh dari hasil lelang barang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 2, harus melampirkan: a. surat pernyataan; b. rincian jumlah Premi yang diperoleh dari hasil lelang barang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini berikut dengan softcopy; c. fotokopi berkas perkara tindak pidana yang telah disahkan oleh penyidik dan diketahui oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan atau Kepala Kantor; d. fotokopi salinan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan perintah lelang yang diterima oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor; e. fotokopi salinan Berita Acara Lelang (Risalah Lelang) dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang diterima oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor; dan f. fotokopi bukti penyetoran hasil lelang ke Kas Negara yang telah dikonfirmasi oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat. Pasal 6 (1) Pengajuan permohonan Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang diperoleh dari nilai atas barang yang menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh dilelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 3 berasal dari:
a. penyidikan yang dilakukan secara mandiri oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau b. penyidikan yang diserahterimakan kepada Kepolisian Republik Indonesia atau Badan Narkotika Nasional. (2) Dalam hal penyidikan dilakukan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus melampirkan: a. surat pernyataan; b. rincian perkiraan jumlah Premi yang dimohonkan sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini berikut dengan softcopy; c. fotokopi berkas perkara tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai yang telah ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor; d. fotokopi surat dari Jaksa Penuntut Umum yang menerangkan bahwa penyidikan telah dinyatakan lengkap (P-21) yang telah ditandasahkan Direktur atau Kepala Kantor; e. Berita Acara penyitaan dan penetapan sita dari Pengadilan Negeri yang telah ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor; dan f. referensi nilai atas barang yang dihitung oleh Pejabat Bea dan Cukai atau instansi teknis terkait sesuai kewenangannya. (3) Dalam hal penyidikan diserahterimakan kepada Kepolisian Republik Indonesia atau Badan Narkotika Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berkaitan dengan tindak pidana Kepabeanan dan/atau Cukai dan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, harus melampirkan: a. surat pernyataan; b. rincian perkiraan jumlah Premi yang dimohonkan sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini berikut dengan softcopy; c. resume hasil pemeriksaan yang telah ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor; d. fotokopi berita acara serah terima penyidikan tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai beserta: 1. Laporan Kejadian; 2. Surat Perintah Tugas Penyidikan; 3. Surat Perintah Penangkapan dan Berita acara Penangkapan; dan 4. Berita Acara Pemeriksaan; yang telah ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor; e. Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara penyitaan yang telah ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor; dan
f. referensi nilai atas barang yang dihitung oleh Pejabat Bea dan Cukai atau instansi teknis terkait sesuai kewenangannya. (4) Dalam hal penetapan nilai barang oleh Menteri berbeda dengan rincian perkiraan jumlah Premi yang dimohonkan, Direktur Penindakan dan Penyidikan mengembalikan berkas permohonan kepada Direktur atau Kepala Kantor disertai alasannya. (5) Tata cara pengajuan dan penerusan permohonan Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Pasal 7 (1) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (2) huruf a, Pasal 5 ayat (3) huruf a, Pasal 6 ayat (2) huruf a, dan Pasal 6 ayat (3) huruf a sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan nomor 243/PMK.04/2011 tentang Pemberian Premi. (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Direktur atau Kepala Kantor. Pasal 8 (1) Direktur Jenderal melalui Direktur Penindakan dan Penyidikan melakukan penelitian kelengkapan berkas permohonan Premi yang diajukan oleh Direktur atau Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan bahwa berkas permohonan dinyatakan: a. lengkap, Direktur Jenderal meneruskan permohonan kepada Menteri dengan tembusan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan secara periodik; b. tidak lengkap, Direktur Jenderal mengembalikan berkas permohonan kepada Direktur atau Kepala Kantor disertai alasan kekurangannya. (3) Penerusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan melampirkan risalah penelitian sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan nomor 243/PMK.04/2011 tentang Pemberian Premi. Pasal 9 (1) Dalam rangka pengajuan permohonan Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang diperoleh dari nilai atas barang yang menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh dilelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 3, Direktur Jenderal menyampaikan referensi nilai atas barang kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan. (2) Referensi nilai atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh Pejabat Bea dan Cukai atau instansi teknis terkait sesuai kewenangannya.
(3) Instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain: a. Badan Narkotika Nasional atau instansi teknis terkait lainnya sesuai kewenangannya untuk narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika; b. Kantor Pegadaian untuk emas dan perhiasan; c. Kementerian Perdagangan, Dinas Perdagangan, atau instansi teknis terkait lainnya sesuai kewenangannya untuk pakaian bekas (ball press); d. Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan, atau instansi teknis terkait lainnya sesuai kewenangannya untuk hasil hutan; e. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Purbakala, atau instansi teknis terkait lainnya sesuai kewenangannya untuk barang purbakala; f. Kementerian Kehutanan, atau instansi teknis terkait lainnya sesuai kewenangannya untuk tumbuhan atau binatang sebagaimana dimaksud dalam Convention on International Trade in Endangered of Wild Flora and Fauna (CITES) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978; atau g. Instansi teknis terkait sesuai kewenangannya untuk barang lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak boleh dilelang. (4) Dalam hal nilai barang yang tidak boleh dilelang berasal dari Barang Kena Cukai, referensi nilai barang dihitung oleh Pejabat Bea dan Cukai. BAB III PENGELOLAAN DAN PEMBAGIAN PREMI Pasal 10 (1) Terhadap permohonan Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang telah disetujui oleh Menteri dan telah dilakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Sekretaris Direktorat Jenderal u.p Kepala Bagian Keuangan menyampaikan kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan u.p Kepala Subdirektorat Penyidikan untuk membuat rincian pemberian Premi kepada masing-masing kantor dan/atau Direktorat. (2) Direktur Penindakan dan Penyidikan u.p Kepala Subdirektorat Penyidikan menyampaikan rekapitulasi rincian pemberian Premi untuk masing-masing Kantor dan/atau Direktorat kepada Sekretaris Direktorat Jenderal u.p Kepala Bagian Keuangan beserta kelengkapannya. (3) Sekretaris Direktorat Jenderal u.p Kepala Bagian Keuangan mengirimkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk pencairan dan pemberitahuan pembagian Premi kepada Kepala Kantor dan/atau Direktur.
Pasal 11 (1) Pembagian Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) yang berasal dari sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dibagi dengan rincian sebagai berikut: a. dalam hal ditetapkan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Premi dibagi dengan rincian sebagai berikut: 1) 10% (sepuluh persen) untuk yang menemukan pelanggaran administrasi kepabeanan dan/atau cukai, yang meliputi pejabat yang menemukan pelanggaran administrasi tersebut baik secara administrasi maupun secara fisik; 2) 2% (dua persen) untuk unit kerja di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menyelesaikan penagihan; 3) 23% (dua puluh tiga persen) untuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menetapkan pengenaan sanksi administrasi berupa denda; 4) 5% (lima persen) untuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menetapkan pengenaan sanksi administrasi berupa denda; dan 5) 10% (sepuluh persen) untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. b. dalam hal ditetapkan di Kantor Wilayah, Premi dibagi dengan rincian sebagai berikut: 1) 10% (sepuluh persen) untuk yang menemukan pelanggaran administrasi kepabeanan dan/atau cukai, yang meliputi pejabat yang menemukan pelanggaran administrasi tersebut baik secara administrasi maupun secara fisik; 2) 2% (dua persen) untuk unit kerja di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menyelesaikan penagihan; 3) 5% (lima persen) untuk Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menyelesaikan penagihan; 4) 23% (dua puluh tiga persen) untuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menetapkan pengenaan sanksi administrasi berupa denda; dan 5) 10% (sepuluh persen) untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. c. dalam hal ditetapkan di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Premi dibagi dengan rincian sebagai berikut: 1) 10% (sepuluh persen) untuk yang menemukan pelanggaran administrasi kepabeanan dan/atau cukai, yang meliputi pejabat yang menemukan pelanggaran administrasi tersebut baik secara administrasi maupun secara fisik;
2) 2% (dua persen) untuk unit kerja di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menyelesaikan penagihan; 3) 28% (dua puluh delapan persen) untuk Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menetapkan pengenaan sanksi administrasi berupa denda; dan 4) 10% (sepuluh persen) untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. d. dalam hal ditetapkan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Premi dibagi dengan rincian sebagai berikut: 1) 10% (sepuluh persen) untuk yang menemukan pelanggaran administrasi kepabeanan dan/atau cukai, yang meliputi pejabat yang menemukan pelanggaran administrasi tersebut baik secara administrasi maupun secara fisik; 2) 2% (dua persen) untuk unit kerja di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menyelesaikan penagihan; 3) 23% (dua puluh tiga persen) untuk Direktorat yang menetapkan pengenaan sanksi administrasi berupa denda; 4) 5% (lima persen) untuk Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menyelesaikan penagihan; dan 5) 10% (sepuluh persen) untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2) Dalam hal Premi yang ditetapkan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari sanksi administrasi berupa denda di bidang cukai atas temuan tim audit Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Direktorat Audit, Premi dibagi dengan rincian sebagai berikut: a. 10% (sepuluh persen) untuk yang menemukan pelanggaran administrasi di bidang cukai; b. 2% (dua persen) untuk unit kerja di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menyelesaikan penagihan; c. 23% (dua puluh tiga persen) untuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Direktorat Audit yang menemukan pelanggaran administrasi; d. 5% (lima persen) untuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menyelesaikan penagihan; dan e. 10% (sepuluh persen) untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(3) Pembagian Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) yang berasal dari sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 1, hasil lelang barang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 2, atau dari nilai barang yang ditetapkan oleh Menteri terhadap barang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 3, dibagi dengan rincian sebagai berikut: a. 30% (tiga puluh persen) untuk yang berperan langsung dalam proses penindakan, termasuk bagi pemberi informasi, petunjuk, atau bantuan nyata sehingga dapat dilakukan penindakan; b. 12% (dua belas persen) untuk Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penyidikan; c. 2% (dua persen) untuk penuntut umum hingga berkas perkara dapat diajukan ke pengadilan; dan d. 6% (enam persen) untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (4) Tata cara pengelolaan dan pembagian Premi ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Pasal 12 (1) Direktur atau Kepala Kantor membuat kriteria orang yang menemukan pelanggaran administrasi terkait Premi yang berasal dari sanksi administrasi berupa denda. (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain pemberi informasi, petunjuk, atau bantuan nyata, Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan fisik, Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penetapan, Pejabat Bea dan Cukai yang memutuskan keberatan, dan/atau Pejabat Bea dan Cukai yang menghadiri sidang banding. Pasal 13 (1) Direktur atau Kepala Kantor membuat kriteria orang yang berperan langsung dalam proses penindakan terkait Premi yang berasal dari sanksi pidana berupa denda, hasil lelang barang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai, dan nilai atas barang yang menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh dilelang. (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain pemberi informasi, petunjuk, atau bantuan nyata, dan/atau Pejabat Bea dan Cukai yang berperan langsung dalam proses penindakan. (3) Pemberi informasi, petunjuk, atau bantuan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga dapat dilakukan penindakan diberikan bagian dari Premi paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(4) Pemberi informasi, petunjuk, atau bantuan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk instansi lain yang melimpahkan perkara di bidang kepabeanan dan cukai kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pasal 14 Pembagian Premi dilakukan oleh Direktur atau Kepala Kantor dengan menerbitkan Keputusan tentang Pembagian Premi sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. BAB IV PENGELOLAAN PREMI YANG DIPERUNTUKKAN KEPADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Pasal 15 (1) (2)
Direktur Penindakan dan Penyidikan mengelola Premi yang diperuntukan bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk: a. peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; b. menunjang kegiatan operasional unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dianggap perlu dan tidak atau kurang tersedia dananya dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); dan/atau c. hal-hal lain yang dianggap perlu dan mendesak atas persetujuan Direktur Jenderal. Pasal 16
(1) Pengelolaan Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi penyimpanan dan pengambilan. (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rekening giro pada Bank Pemerintah atas nama Direktur Penindakan dan Penyidikan bersama Kepala Subdirektorat Penindakan. (3) Pengambilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Direktur Penindakan dan Penyidikan dan Kepala Subdirektorat Penindakan. Pasal 17 (1) Direktur Penindakan dan Penyidikan membuat laporan pengelolaan Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) setiap bulan dan disampaikan kepada Direktur Jenderal. (2) Direktur Jenderal melaporkan saldo rekening giro atas pengelolaan Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepada Menteri setiap akhir tahun.
BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18 Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, terhadap permohonan Premi yang telah diajukan dan masih dalam tahap pemrosesan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. batasan untuk pemberian dan pembagian Premi mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/KMK.01/1997 tentang Ketentuan Pemberian Uang Ganjaran Kepada Mereka Yang Telah Memberikan Jasa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pelanggaran Administrasi Kepabeanan dan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 241/KMK.01/2002; b. mekanisme untuk pengusulan penyediaan dana bagi pembayaran Premi mengikuti ketentuan mekanisme pengusulan penyediaan dana bagi pembayaran Premi secara mutatis mutandis berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP41/BC/2002 tentang Pengelolaan dan Penggunan Dana Operasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Yang Dikelola Oleh Direktorat Pencegahan dan Penyidikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 20 Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2012 DIREKTUR JENDERAL, TTD AGUNG KUSWANDONO NIP 19670329 199103 1 001
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 05/BC/2012 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, PENGELOLAAN DAN PEMBAGIAN PREMI
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENERUSAN PERMOHONAN PREMI I. PENGAJUAN PERMOHONAN PREMI A. Pengajuan Permohonan Premi Yang Berasal Dari Sanksi Administrasi Berupa Denda 1. Premi yang diajukan oleh Kepala KPUBC atau Kepala KPPBC a) Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perbendaharaan melakukan kegiatan: 1) menyusun database Surat Penetapan yang akan diajukan Premi. 2) mengumpulkan Surat Penetapan yang akan diajukan Premi berikut bukti pelunasannya. 3) melakukan penelitian di database untuk mengetahui apakah Surat Penetapan tersebut pernah diajukan permohonan Premi atau belum. 4) melakukan penelitian terhadap Surat Penetapan terkait dengan pengajuan keberatan dan/atau banding. 5) menyampaikan fotokopi Surat Penetapan kepada Kepala KPUBC atau Kepala KPPBC untuk ditandasahkan dalam hal hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Penetapan belum pernah diajukan Premi dan atas penetapan tersebut tidak diajukan keberatan atau banding. 6) menyampaikan fotokopi Surat Penetapan dan Keputusan Keberatan kepada Kepala KPUBC atau Kepala KPPBC untuk ditandasahkan dalam hal hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Penetapan belum pernah diajukan Premi dan atas penetapan tersebut diajukan keberatan tetapi telah mendapat keputusan penolakan dan tidak diajukan banding. 7) menyampaikan fotokopi Surat Penetapan dan Keputusan Keberatan untuk ditandasahkan oleh Kepala KPUBC atau Kepala KPPBC serta fotokopi Putusan Pengadilan Pajak ke Sekretariat Pengadilan Pajak untuk ditandasahkan dalam hal hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Penetapan belum pernah diajukan Premi dan atas penetapan tersebut diajukan banding dan telah mendapat keputusan penolakan. 8) melakukan konfirmasi pelunasan tagihan dengan cara menyampaikan fotokopi bukti pelunasan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 9) membuat konsep Surat Permohonan Premi dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban, dan menyampaikan kepada Kepala KPUBC atau Kepala KPPBC dalam hal konfirmasi dari KPPN atas bukti pelunasan dan fotokopi Putusan Pengadilan Pajak yang telah ditandasahkan telah diterima. b) Kepala KPUBC atau Kepala KPPBC menandatangani Surat Permohonan Premi dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban dan menyampaikannya Kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: 1) rincian jumlah Premi yang dimohonkan berikut softcopy; 2) fotokopi surat penetapan yang telah ditandasahkan; 3) fotokopi bukti pelunasan sanksi administrasi yang telah dikonfirmasi oleh KPPN; dan/atau
4) fotokopi Keputusan Keberatan dan/atau Putusan Banding yang telah ditandasahkan. 2. Premi yang diajukan oleh Direktur atau Kepala Kantor Wilayah a) Direktur atau Kepala Kantor Wilayah menyampaikan konfirmasi pelunasan tagihan kepada Kepala KPUBC dan/atau Kepala KPPBC yang melakukan monitoring pelunasan tagihan. Konfirmasi tersebut juga berisi permintaan untuk mengirimkan fotokopi bukti pelunasan, dalam hal tagihan sudah dilunasi. b) Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penerbitan Surat Penetapan pada Direktorat atau Kantor Wilayah melakukan kegiatan: 1) menyusun database Surat Penetapan yang akan diajukan Premi. 2) melakukan penelitian di Database untuk mengetahui apakah surat penetapan tersebut pernah diajukan permohonan Premi atau tidak. 3) melakukan penelitian terhadap Surat Penetapan terkait dengan pengajuan keberatan dan/atau banding. 4) menyampaikan fotokopi Surat Penetapan kepada Direktur atau Kepala Kantor Wilayah untuk ditandasahkan dalam hal hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Penetapan belum pernah diajukan Premi dan atas penetapan tersebut tidak diajukan keberatan atau banding. 5) menyampaikan fotokopi Surat Penetapan dan Keputusan Keberatan kepada Direktur atau Kepala Kantor Wilayah untuk ditandasahkan dalam hal hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Penetapan belum pernah diajukan Premi dan atas penetapan tersebut diajukan keberatan tetapi telah mendapat keputusan penolakan dan tidak diajukan banding. 6) menyampaikan fotokopi Surat Penetapan dan Keputusan Keberatan untuk ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor Wilayah serta fotokopi Putusan Pengadilan Pajak ke Sekretariat Pengadilan Pajak untuk ditandasahkan dalam hal hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Penetapan belum pernah diajukan Premi dan atas penetapan tersebut diajukan banding dan telah mendapat keputusan penolakan. 7) melakukan konfirmasi pelunasan tagihan dengan cara menyampaikan fotokopi bukti pelunasan ke KPPN. 8) apabila konfirmasi dari KPPN atas bukti pelunasan dan/atau fotokopi Putusan Pengadilan yang telah ditandasahkan telah diterima, maka membuat konsep Surat Permohonan Premi dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban, dan menyampaikannya kepada Direktur atau Kepala Kantor Wilayah. c) Direktur atau Kepala Kantor Wilayah menandatangani Surat Permohonan Premi dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban dan menyampaikannya Kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: 1) rincian jumlah Premi yang dimohonkan berikut softcopy; 2) fotokopi surat penetapan yang telah ditandasahkan; 3) fotokopi bukti pelunasan sanksi administrasi yang telah dikonfirmasi oleh Kepala KPPN; dan/atau, 4) fotokopi Keputusan Keberatan dan/atau Putusan Banding yang telah ditandasahkan.
B. Permohonan Premi yang berasal dari sanksi pidana berupa denda pada Direktorat atau Kantor. 1. Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan penyidikan melakukan kegiatan: a) mengumpukan berkas perkara tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai yang akan diajukan Premi berikut salinan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bukti penyetoran dendanya. b) melakukan penelitian untuk memastikan sanksi pidana berupa denda belum pernah diajukan Premi. c) menyampaikan kepada Direktur atau Kepala Kantor berkas perkara tindak pidana dan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk ditandasahkan, dalam hal hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan: 1) tidak diajukan banding; 2) diajukan banding, tetapi banding tersebut telah mendapat putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan tidak diajukan kasasi; atau 3) putusan banding diajukan kasasi, tetapi kasasi tersebut ditolak dan telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, d) melakukan konfirmasi penyetoran denda dengan cara menyampaikan fotokopi bukti penyetoran ke KPPN e) apabila konfirmasi dari KPPN atas bukti penyetoran telah diterima, maka membuat konsep Surat Permohonan Premi dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban, dan menyampaikannya kepada Direktur atau Kepala Kantor. 2. Direktur atau Kepala Kantor menandatangani Surat Permohonan Premi dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban dan menyampaikannya Kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a) rincian jumlah Premi yang dimohonkan; b) fotokopi berkas perkara tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai yang telah ditandasahkan; c) fotokopi salinan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah ditandasahkan; dan d) fotokopi bukti penyetoran denda yang telah dikonfirmasi oleh Kepala KPPN. C. Permohonan Premi yang berasal dari hasil lelang barang dari tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai pada Direktorat, Kantor Wilayah, KPUBC, atau KPPBC. 1. Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan penyidikan melakukan kegiatan: a) mengumpulkan berkas-berkas yang akan diajukan Premi meliputi: 1) berkas perkara tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai; 2) fotokopi salinan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan perintah lelang; 3) fotokopi salinan Berita Acara Lelang (Risalah Lelang); dan, 4) fotokopi bukti penyetoran hasil lelang ke kas Negara. b) melakukan penelitian untuk memastikan hasil lelang barang bukti belum pernah diajukan Premi.
c) menyampaikan fotokopi Salinan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan perintah lelang dan fotokopi Salinan Berita Acara Lelang (Risalah Lelang) untuk ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor, sedangkan terhadap fotokopi berkas perkara tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai ditandasahkan oleh Penyidik dan diketahui Direktur atau Kepala Kantor. d) melakukan konfirmasi bukti penyetoran hasil lelang dengan cara menyampaikan fotokopi bukti penyetoran ke KPPN. e) apabila konfirmasi dari KPPN atas bukti penyetoran telah diterima, maka membuat konsep Surat Permohonan Premi dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban, dan menyampaikannya kepada Direktur atau Kepala Kantor. 2. Direktur atau Kepala Kantor menandatangani Surat Permohonan Premi dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban dan menyampaikannya Kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan: a) rincian jumlah Premi yang dimohonkan berikut softcopy; b) fotokopi berkas perkara tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai yang telah ditandasahkan; c) fotokopi salinan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan perintah lelang yang telah ditandasahkan; d) fotokopi salinan Berita Acara Lelang (Risalah Lelang), yang telah ditandasahkan,dan; e) fotokopi bukti penyetoran hasil lelang yang telah dikonfirmasi oleh KPPN. D. Permohonan Premi yang berasal dari nilai atas barang yang menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh dilelang, pada Direktorat atau Kantor, dimana penyidikannya dilakukan secara mandiri oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai . 1. Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan penyidikan melakukan kegiatan: a) mengumpulkan berkas-berkas terkait permohonan Premi, meliputi: 1) berkas perkara tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai yang akan diajukan Premi yang telah ditandasahkan Direktur atau Kepala Kantor; 2) fotokopi surat dari Jaksa Penuntut Umum yang menerangkan bahwa penyidikan telah dinyatakan lengkap (P-21) yang telah ditandasahkan Direktur atau Kepala Kantor; 3) Berita Acara penyitaan dan penetapan sita dari Pengadilan Negeri yang telah ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor. b) melakukan penelitian terhadap berkas perkara untuk memastikan bahwa berkas telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum dan barang bukti atas perkara belum pernah diajukan Premi. c) membuat konsep surat permohonan referensi nilai barang kepada Pejabat Bea dan Cukai atau instansi teknis terkait. Instansi terkait tersebut antara lain: 1) Badan Narkotika Nasional atau instansi teknis terkait lainnya sesuai kewenangannya untuk narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika; 2) Kantor Pegadaian untuk emas dan perhiasan; 3) Kementerian Perdagangan, Dinas Perdagangan, atau instansi teknis terkait lainnya sesuai kewenangannya untuk pakaian bekas (ball press);
4) Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan, atau instansi teknis terkait lainnya sesuai kewenangannya untuk hasil hutan; 5) Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Purbakala, atau instansi teknis terkait lainnya sesuai kewenangannya untuk barang purbakala; 6) Kementerian Kehutanan, atau instansi teknis terkait lainnya sesuai kewenangannya untuk tumbuhan atau binatang sebagaimana dimaksud dalam Convention on International Trade in Endangered of Wild Flora and Fauna (CITES) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978; atau 7) Instansi teknis terkait sesuai kewenangannya untuk barang lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak boleh dilelang. d) membuat konsep Surat Permohonan Premi dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban, dan menyampaikannya kepada Direktur atau Kepala Kantor, apabila referensi nilai barang telah diterima. 2. Direktur atau Kepala Kantor menandatangani Surat Permohonan Premi dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan: a) rincian perkiraan jumlah Premi yang dimohonkan berikut softcopy; b) fotokopi berkas perkara tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai yang telah ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor; c) fotokopi surat dari Jaksa Penuntut Umum yang menerangkan bahwa penyidikan telah dinyatakan lengkap (P-21) yang telah ditandasahkan Direktur atau Kepala Kantor; dan d) Berita Acara penyitaan dan penetapan sita dari Pengadilan Negeri yang telah ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor. e) referensi nilai atas barang. E. Permohonan Premi yang berasal dari nilai barang berupa Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika yang merupakan pelanggaran Undang-Undang Kepabeanan dan/atau Undang-Undang Cukai dan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang penyidikannya diserahterimakan kepada Kepolisian Republik Indonesia atau Badan Narkotika Nasional ( BNN). 1. Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan penyidikan melakukan kegiatan: a) mengumpukan berkas-berkas terkait permohonan Premi, meliputi: 1) resume hasil pemeriksaan yang telah ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor; 2) fotokopi berita acara serah terima penyidikan tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai dan tindak pidana Narkotika dan Berita Acara Penyitaan yang telah ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor berikut Laporan Kejadian, Surat Perintah Tugas Penyidikan (SPTP), Surat Perintah Penangkapan, Berita Acara (BA) Penangkapan, BA Pemeriksaan Tersangka, BA Pemeriksaan Saksi, dan Surat Perintah Penyitaan. b) melakukan penelitian terhadap berkas perkara untuk memastikan bahwa barang bukti atas perkara belum pernah diajukan Premi. c) membuat konsep surat permohonan referensi nilai barang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika kepada Pejabat Bea dan Cukai, BNN, atau instansi teknis terkait yang berwenang.
d) membuat konsep Surat Permohonan Premi dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban, dan menyampaikannya kepada Direktur atau Kepala Kantor dalam hal referensi nilai barang telah diterima. 2. Direktur atau Kepala Kantor menandatangani Surat Permohonan Premi dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban dan menyampaikannya Kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan: a) rincian perkiraan jumlah Premi yang dimohonkan berikut softcopy; b) resume hasil pemeriksaan yang telah ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor; c) fotokopi berita acara serah terima penyidikan tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai tindak pidana Narkotika dan Berita Acara Penyitaan yang telah ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor berikut Laporan Kejadian, Surat Perintah Tugas Penyidikan (SPTP), Surat Perintah Penangkapan, Berita Acara (BA) Penangkapan, BA Pemeriksaan Tersangka, BA Pemeriksaan Saksi, dan Surat Perintah Penyitaan; dan d) referensi nilai atas barang. II. PENERUSAN PERMOHONAN PREMI KEPADA MENTERI KEUANGAN 1. Direktur Jenderal menyampaikan berkas permohonan Premi kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan untuk dilakukan penelitian. 2. Direktur Penindakan dan Penyidikan selanjutnya menyampaikan berkas permohonan Premi kepada Pejabat Bea dan Cukai pada Subdirektorat Penyidikan untuk dilakukan penelitian. 3. Dalam hal hasil penelitian menunjukan bahwa berkas permohonan tidak lengkap: a. Pejabat Bea dan Cukai pada Subdirektorat Penyidikan menyiapkan konsep surat pengembalian permohonan Premi dan menyampaikan kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan untuk ditandatangani; b. Direktur Penindakan dan Penyidikan menandatangani konsep surat pengembalian dan menyampaikannya kepada Direktur atau Kepala Kantor. 4. Dalam hal hasil penelitian menunjukan bahwa berkas permohonan lengkap: a. Pejabat Bea dan Cukai pada Subdirektorat Penyidikan: 1) menyiapkan Risalah Penelitian dan menyampaikan kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan untuk ditandatangani; 2) membuat konsep surat penerusan permohonan Premi kepada Menteri dan menyampaikannya kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan. b. Direktur Penindakan dan Penyidikan menyampaikan konsep surat penerusan permohonan Premi dengan melampirkan risalah penelitian dan berkas permohonan kepada Direktur Jenderal untuk ditandatangani. c. Direktur jenderal menyampaikan surat penerusan permohonan Premi berikut melampirkan risalah penelitian dan berkas permohonan kepada Menteri. 5. Dalam hal permohonan Premi berasal dari barang yang menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh dilelang: a. Pejabat Bea dan Cukai pada Subdirektorat Penyidikan membuat konsep risalah penelitian dan surat permohonan penetapan nilai barang dan disampaikan kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan b. Direktur Penindakan dan Penyidikan menyampaikan kepada Direktur Jenderal untuk ditandatangani dan diteruskan kepada Menteri
c. Apabila penetapan nilai barang dari Menteri telah diterima oleh Pejabat Bea dan Cukai pada Subdit Penyidikan, maka Pejabat Bea dan Cukai pada Subdit Penyidikan membuat konsep surat penerusan permohonan Premi kepada Menteri dan menyampaikannya kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan. d. Direktur Penindakan dan Penyidikan menyampaikan konsep surat penerusan permohonan Premi dengan melampirkan risalah penelitian dan berkas permohonan kepada Direktur Jenderal untuk ditandatangani. e. Direktur Jenderal menyampaikan surat penerusan permohonan Premi berikut risalah penelitian dan berkas permohonan kepada Menteri. DIREKTUR JENDERAL, TTD AGUNG KUSWANDONO NIP 19670329 199103 1 001
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 05/BC/2012 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, PENGELOLAAN DAN PEMBAGIAN PREMI
TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMBAGIAN PREMI 1. Kepala Bagian Keuangan setelah menerima persetujuan pemberian Premi dari Menteri dan telah dilakukan revisi DIPA, menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Penyidikan untuk dibuat rincian pemberian Premi kepada masingmasing kantor dan/atau Direktorat. 2. Kepala Subdirektorat Penyidikan menyampaikan rekapitulasi rincian pemberian Premi untuk masing-masing Kantor dan/atau Direktorat kepada Kepala Bagian Keuangan beserta kelengkapannya. 3. Kepala Bagian Keuangan mengirimkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk pencairan dan pemberitahuan pembagian Premi kepada Direktur atau Kepala Kantor. 4. Setelah pemberitahuan pembagian Premi diterima oleh Direktur atau Kepala Kantor : a. dalam hal permohonan diajukan oleh Direktur : 1) Direktur membuat surat Keputusan tentang pembagian Premi dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian Keuangan. 2) Kepala Bagian Keuangan membagi Premi sesuai surat keputusan Direktur tentang pembagian Premi dan melakukan pemotongan pajak penghasilan sesuai ketentuan. b. dalam hal permohonan diajukan oleh Kepala Kantor Wilayah : 1) Kepala Kantor Wilayah menyampaikan kepada : a) Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penerbitan surat penetapan untuk membuat konsep surat Keputusan Kepala Kantor tentang pembagian Premi, dalam hal Premi berasal dari sanksi administrasi berupa denda antara lain Pejabat Bea dan Cukai pada bidang penindakan dan penyidikan, bidang audit, dan bidang kepabeanan dan cukai. b) Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan penyidikan untuk membuat konsep surat Keputusan Kepala Kantor tentang pembagian Premi, dalam hal Premi berasal dari sanksi pidana berupa denda, hasil lelang barang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai, dan/atau nilai atas barang yang menurut peraturan perundangundangan tidak boleh dilelang. 2) Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penerbitan surat penetapan atau Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan penyidikan membuat konsep surat keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang pembagian Premi dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Wilayah untuk ditandatangani. 3) Kepala Kantor Wilayah menandatangani surat keputusan tentang pembagian Premi dan menyampaikannya kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola keuangan. 4) Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola keuangan membagi Premi sesuai surat keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang pembagian Premi dan melakukan pemotongan pajak penghasilan sesuai ketentuan. c. dalam hal permohonan diajukan oleh Kepala KPUBC atau Kepala KPPBC : 1) Kepala KPUBC atau Kepala KPPBC menyampaikan kepada : a) Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perbendaharaan untuk membuat konsep surat Keputusan Kepala KPUBC atau Kepala KPPBC tentang pembagian Premi, dalam hal Premi berasal dari sanksi administrasi berupa denda.
b) Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan penyidikan untuk membuat konsep surat Keputusan Kepala KPUBC atau Kepala KPPBC tentang pembagian Premi, dalam hal Premi berasal dari sanksi pidana berupa denda, hasil lelang barang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai, dan/atau nilai atas barang yang menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh dilelang. 2) Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perbendaharaan atau Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan penyidikan membuat konsep surat keputusan Kepala Kantor KPUBC atau Kepala KPPBC tentang pembagian Premi dan menyampaikannya kepada Kepala KPUBC atau Kepala KPPBC untuk ditandatangani. 3) Kepala Kantor KPUBC atau Kepala KPPBC menandatangani surat keputusan tentang pembagian Premi dan menyampaikannya kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola keuangan. 4) Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola keuangan membagi Premi sesuai surat keputusan Kepala KPUBC atau Kepala KPPBC tentang pembagian Premi dan melakukan pemotongan pajak penghasilan sesuai ketentuan. DIREKTUR JENDERAL, TTD AGUNG KUSWANDONO NIP 19670329 199103 1 001
LAMPIRAN VIII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 05/BC/2012 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, PENGELOLAAN DAN PEMBAGIAN PREMI
KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEPUTUSAN ..... (1)...... NOMOR : KEP-..... (2)........ TENTANG PEMBAGIAN PREMI PADA.... (3 ).... ...........(4)........, Membaca Menimbang
Mengingat
Menetapkan ....(20).... ....(22).... ....dst.....
: Surat Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor ....(5) ...tanggal .... (6).... hal .....(7) : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor ....(8)...tanggal .....(9).... hal.....(10)...., .....(11)....telah menerima pencairan Premi sebesar ...(12).....(.....13)...... b. .....(14)..... c. .....dst..... d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf ...(15)...., perlu menetapkan Keputusan .......(16 )..... tentang Pembagian Premi pada ......(17).... : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.04/2011 Tentang Pemberian Premi; 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Nomor PER05/BC/2012 Tentang Tatacara Pengajuan Permohonan, Pembagian, dan Pengelolaan Premi; MEMUTUSKAN: : KEPUTUSAN ...(18)... TENTANG PEMBAGIAN PREMI PADA ...(19)... : ...(21)... : ...(23)... .....dst....
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai 2. Sekretarus Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 3. Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditetapkan di ..(24)........ Pada tanggal ...(25)........ .............(26)................... .............(27)................... NIP........(28)...................
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR KEPUTUSAN PEMBAGIAN PREMI No. (1)
:
No. (2) No. (3)
: :
No. (4)
:
No. (5)
:
No. (6)
:
No. (7)
:
No. (8)
:
No. (9)
:
No. (10)
:
No. (11)
:
No. (12) No. (13) N0. (14)
: :
Diisi nama jabatan pimpinan unit organisasi yang menerbitkan Keputusan Diisi nomor Keputusan Diisi nama unit organisasi yang menerbitkan Keputusan sesuai nomor (1) Diisi nama jabatan pimpinan unit organisasi yang menerbitkan Keputusan sesuai angka (1) Diisi nomor Surat Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Diisi tanggal Surat Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Diisi perihal Surat Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Diisi nomor Surat Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai nomor (5) Diisi tanggal Surat Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai nomor (6) Diisi perihal Surat Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai nomor (7) Diisi nama jabatan pimpinan unit organisasi yang menerbitkan Keputusan sesuai nomor (1) Diisi besarnya Premi yang diterima (dengan angka) Diisi besarnya Premi yang diterima (dengan huruf) Diisi pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi pembagian contoh : 1. bahwa dari Premi yang dicairkan telah dilakukan penelitian dan diketahui bahwa Premi yang dicairkan tersebut berasal dari 70 (tujuhpuluh) Surat Penetapan; 2. bahwa dari penelitian terhadap 70 (tujuhpuluh) Surat Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf b diketahui bahwa : a. 50 (limapuluh) Premi berasal dari penetapan karena kesalahan nilai pabean. b. 10 (sepuluh) Premi berasal dari penetapan karena kesalahan jumlah barang dan kesalahan nilai pabean. c. 10 (sepuluh) Premi berasal dari penetapan karena kesalahan nilai pabean yang diajukan banding dengan Putusan Banding ditolak. 3. bahwa dari rincian asal Premi sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka orang yang menemukan pelanggaran administrasi adalah : a. untuk 50 (limapuluh) Premi sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a, maka orang yang menemukan pelanggaran adalah Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan surat penetapan b. untuk 10 (sepuluh) Premi sebagaimana dimaksud huruf angka 2 huruf b, maka orang yang menemukan pelanggaran adalah Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan surat penetapan dan Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan pemeriksaan fisik c. untuk 10 (sepuluh) Premi sebagaimana dimaksud angka 2 huruf c, maka orang yang menemukan pelanggaran adalah Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan surat penetapan, Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan
No. (15) No. (16) No. (17) No. (18) No. (19) No. (20), (22) No. (21), (23)
penelitian keberatan, dan Pejabat Bea dan Cukai yang menghadiri sidang banding Diisi angka 1, angka 2 dan seterusnya sesuai nomor (13) dan (14) Diisi nama jabatan pimpinan unit organisasi yang menerbitkan Keputusan sesuai nomor (1) Diisi nama unit organisasi yang menerbitkan Keputusan sesuai nomor (3) Diisi nama jabatan pimpinan unit organisasi yang menerbitkan Keputusan sesuai nomor (1) Diisi nama unit organisasi yang menerbitkan Keputusan sesuai nomor (3) Diisi jumlah diktum sesuai kebutuhan. Diisi substansi/materi keputusan/penetapan sesuai kebutuhan (uraian singkat dan jelas). Contoh pengisian no 21 s.d no.23 PERTAMA : Bahwa Kantor ..... telah menerima pencairan Premi dari ........ sebesar ....... KEDUA : Bahwa Premi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dibagi dengan rincian sebagai berikut : a. 10 % (sepuluh persen) untuk orang yang menemukan pelanggaran administrasi kepabeanan b. 2% (dua persen) Pejabat Bea dan Cukai pada Seksi Perbendaharaan c. 23% (dua puluh delapan persen) untuk Kantor Pelayanan KETIGA : Bahwa terhadap 50 (lima puluh) Premi yang berasal dari penetapan karena kesalahan nilai pabean, maka peruntukan Premi untuk orang yang menemukan pelanggaran, adalah Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penetapan KEEMPAT : Bahwa terhadap 10 (sepuluh) Premi yang berasal dari penetapan karena kesalahan jumlah barang dan kesalahan nilai pabean, maka peruntukan Premi untuk orang yang menemukan pelanggaran, dibagi dengan formula : a. Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan Penetapan sebesar 50% (lima puluh persen) b. Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan fisik sebesar 50% (lima puluh persen) KELIMA : Bahwa terhadap 10 (sepuluh) Premi yang berasal dari penetapan karena kesalahan nilai pabean yang diajukan banding dengan Putusan Banding ditolak, maka peruntukan Premi untuk orang yang menemukan pelanggaran, dibagi dengan ketentuan: a. Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan Surat Penetapan sebesar 40% (empat puluh persen) b. Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan peneletian keberatan sebesar 30% (tiga puluh persen) c. Pejabat Bea dan Cukai yang bertugas mengurus banding di Pengadilan Pajak sebesar 30%(tiga puluh persen) KEENAM : Bahwa Premi dengan peruntukan kantor Pelayanan
No. (24) No. (25) No. (26) No. (27) No. (28)
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf c dibagi kepada seluruh pegawai dengan rincian : a. Kepala Kantor :.... b. Kepala Seksi :........ c. Pelaksana dengan Golongan Ruang III:............... d. Pelaksana Golongan Ruang II KETUJUH : Bahwa Premi yang diterima oleh setiap pegawai sebagaiman dimaksud pada diktum KEEMPAT, dirinci dalam Lampiran I Keputusan Kepala Kantor Pelayanan ... KEDELAPAN : Terhadap Premi yang diterima setiap pegawai dipotong Pajak Penghasilan sebesar .... dan dibuatkan .... KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Diisi nama tempat penerbitan Surat Keputusan. Diisi tanggal penerbitan Surat Keputusan. Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani Surat Keputusan. Diisi nama dan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan Surat Keputusan Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani Surat Keputusan. DIREKTUR JENDERAL, TTD AGUNG KUSWANDONO NIP 19670329 199103 1 001
LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 05/BC/2012 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, PENGELOLAAN DAN PEMBAGIAN PREMI
RINCIAN JUMLAH PREMI YANG BERASAL DARI SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA No
(1)
Jenis Surat Penetapan (2)
Surat penetapan
Putusan keberatan
Putusan banding
Nomor
Tanggal
Nomor
Tanggal
Nomor
Tanggal
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Jumlah
Nama Perusahaan
(9)
Denda
(10)
SSPCP
Penemu
No
Tanggal
(11)
(12)
(14)
.…. (15) …..
.…. (16) ….. NIP ….. (17) …….
(13)
PETUNJUK PENGISIAN RINCIAN JUMLAH PREMI YANG BERASAL DARI SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA No. (1) No. (2)
: :
No. No. No. No. No. No. No.
: : : : : : :
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
No. (10)
:
No. (11) No. (12) No. (13)
: : :
No. (14) No. (15)
: :
No. (16) No. (17)
: :
Diisi nomor urut Diisi Jenis Surat Penetapan berdasarkan kode: (01) Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP); (02) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP); (03) Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA); (04) Surat Penetapan Pabean (SPP); (05) Keputusan Keberatan; atau (06) Surat Tagihan Cukai (STCK). Diisi nomor Surat Penetapan Diisi tanggal Surat Penetapan Diisi nomor Keputusan Keberatan, dalam hal diajukan keberatan Diisi tanggal Keputusan Keberatan, dalam hal diajukan keberatan Diisi nomor Putusan Banding, dalam hal diajukan Banding Diisi tanggal Putusan Banding, dalam hal diajukan Banding Diisi nama Perusahaan sesuai yang tercantum dalam Surat Penetapan Diisi besarnya denda administrasi sesuai yang tercantum dalam Surat Penetapan, Keputusan Keberatan, dan/atau Putusan Banding Diisi nomor SSPCP Diisi tanggal SSPCP Diisi Pejabat dan/atau Unit Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang: a. menemukan pelanggaran dibidang Kepabeanan dan/atau Cukai; b. melakukan pemeriksaan fisik, c. menerbitkan penetapan; d. melaksanakan penelitian permohonan keberatan, dalam hal diajukan keberatan; e. menghadiri Sidang Banding, dalam hal diajukan banding; dan/atau, f. memberikan informasi, dalam hal terbitnya Surat Penetapan karena adanya informasi dari pihak lain. Diisi jumlah denda yang diajukan Premi Diisi nama jabatan Pejabat yang menandatangani Permohonan Premi Diisi Nama Pejabat yang menandatangani Permohonan Premi Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat yang menandatangani Permohonan Premi DIREKTUR JENDERAL, TTD AGUNG KUSWANDONO NIP 19670329 199103 1 001
LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 05/BC/2012 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, PENGELOLAAN DAN PEMBAGIAN PREMI
RINCIAN JUMLAH PREMI YANG DIPEROLEH DARI SANKSI PIDANA BERUPA DENDA
No
(1)
Berkas Perkara
Putusan Pengadilan Negeri
Putusan Pengadilan Tinggi
Putusan Mahkamah Agung
Nomor
Tanggal
Nomor
Tanggal
Nomor
Tanggal
Nomor
Tanggal
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Jumlah
Nama Perusahaan
Sanksi Pidana Denda
(10)
(11)
Bukti Setoran Sanksi Pidana Berupa Denda No Tanggal (12)
(13)
Pejabat atau Unit Yang Terkait Proses Penindakan
Pejabat Yang Melaksanakan Peyidikan
JPU
(14)
(15)
(16)
(17)
.…. (18) …..
.…. (19) ….. NIP ….. (20) …….
PETUNJUK PENGISIAN RINCIAN JUMLAH PREMI YANG DIPEROLEH DARI SANKSI PIDANA BERUPA DENDA No. No. No. No. No. No. No. No. No. No.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
: : : : : : : : : :
No. No. No. No.
(11) (12) (13) (14)
: : : :
No. No. No. No.
(15) (16) (17) (18)
: :
No. (19) No. (20)
:
:
Diisi nomor urut Diisi nomor Berkas Perkara Diisi tanggal Berkas Perkara Diisi nomor Putusan Pengadilan Negeri Diisi tanggal Putusan Pengadilan Negeri Diisi nomor Putusan Pengadilan Tinggi Diisi tanggal Putusan Pengadilan Tinggi Diisi nomor Putusan Mahkamah Agung Diisi tanggal Putusan Mahkamah Agung Diisi nama perusahaan yang mendapat sanksi pidana berupa denda Diisi jumlah pidana denda Diisi nomor Bukti Setoran Sanksi Pidana Berupa Denda Diisi tanggal Bukti Setoran Sanksi Pidana Berupa Denda Diisi identitas orang, pejabat atau unit kerja yang terkait penindakan, antara lain: a. pemberi informasi, petunjuk, atau bantuan nyata (informan); b. nama dan NIP pejabat atau Unit kerja yang berjasa; mengungkap dugaan pelanggaran Kepabeanan atau Cukai; dan/atau, c. nama dan NIP pejabat atau Unit kerja yang melakukan penindakan dugaan pelanggaran Kepabeanan atau Cukai. Diisi nama dan NIP pejabat yang melaksanakan penyidikan Diisi nama dan NIP Jaksa Penuntut Umum Diisi jumlah sanksi pidana berupa denda yang diajukan Premi Diisi nama jabatan Pejabat yang menandatangani Permohonan Premi Diisi Nama Pejabat yang menandatangani Permohonan Premi Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat yang menandatangani Permohonan Premi DIREKTUR JENDERAL, TTD AGUNG KUSWANDONO NIP 19670329 199103 1 001
LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 05/BC/2012 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, PENGELOLAAN DAN PEMBAGIAN PREMI
RINCIAN JUMLAH PREMI YANG DIPEROLEH DARI HASIL LELANG BARANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI No
(1)
Berkas Perkara Nomor
Tanggal
(2)
(3)
Jumlah
Putusan Pengadilan Negeri Nomor Tanggal (4)
(5)
Putusan Pengadilan Tinggi Nomor Tanggal (6)
(7)
Putusan Mahkamah Agung Nomor Tanggal (8)
(9)
Risalah Lelang Nomor
Tanggal
(10)
(11)
Nama Tersangka
Jumlah Perolehan Hasil Lelang
Pejabat atau Unit Yang Terkait Proses Penindakan
Pejabat Yang Melaksanakan Peyidikan
JPU
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
.…. (18) …..
.…. (19) ….. NIP ….. (20) …….
PETUNJUK PENGISIAN RINCIAN JUMLAH PREMI YANG DIPEROLEH DARI HASIL LELANG BARANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI
No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
: : : : : : : : : : : : : :
No. (15) No. (16) No. (17)
: : :
No. (18)
:
No. (19) No. (20)
: :
Diisi nomor urut Diisi nomor Berkas Perkara Diisi tanggal Berkas Perkara Diisi nomor Putusan Pengadilan Negeri Diisi tanggal Putusan Pengadilan Negeri Diisi nomor Putusan Pengadilan Tinggi Diisi tanggal Putusan Pengadilan Tinggi Diisi nomor Putusan Mahkamah Agung Diisi tanggal Putusan Mahkamah Agung Diisi nomor Risalah Lelang Diisi tanggal Risalah Lelang Diisi nama tersangka Diisi jumlah perolehan hasil lelang Diisi identitas orang, pejabat atau unit kerja yang terkait penindakan, antara lain: a. pemberi informasi, petunjuk, atau bantuan nyata (informan); b. nama dan NIP pejabat atau Unit kerja yang berjasa mengungkap dugaan pelanggaran Kepabeanan atau Cukai; dan/atau c. nama dan NIP pejabat atau Unit kerja yang melakukan penindakan dugaan pelanggaran Kepabeanan atau Cukai. Diisi nama dan NIP pejabat yang melaksanakan penyidikan. Diisi nama dan NIP Jaksa Penuntut Umum. Diisi jumlah hasil lelang barang yang berasal dari tindak pidanaKepabeanan dan/atau Cukai yang diajukain Premi Diisi nama jabatan Pejabat yang menandatangani Permohonan Premi Diisi Nama Pejabat yang menandatangani Permohonan Premi Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat yang menandatangani Permohonan Premi DIREKTUR JENDERAL, TTD AGUNG KUSWANDONO NIP 19670329 199103 1 001
LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 05/BC/2012 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, PENGELOLAAN DAN PEMBAGIAN PREMI
RINCIAN JUMLAH PREMI YANG DIPEROLEH DARI NILAI ATAS BARANG YANG MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TIDAK BOLEH DILELANG YANG PENYIDIKANNYA DILAKSANAKAN SECARA MANDIRI OLEH PPNS DJBC No
(1)
Berkas Perkara Nomor
Tanggal
(2)
(3)
Jumlah
Surat Kejaksaan (P-21) Nomor Tanggal (4)
(5)
Nama Tersangka (6)
Uraian Barang Bukti Jumlah
Jenis
(7)
(8)
Perkiraan Nilai Barang Bukti
Pejabat atau Unit Yang Terkait Proses Penindakan
Pejabat Yang Melaksanakan Peyidikan
JPU
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
.…. (14) …..
.…. (15) ….. NIP ….. (16) …….
PETUNJUK PENGISIAN RINCIAN JUMLAH PREMI YANG DIPEROLEH DARI NILAI ATAS BARANG YANG MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TIDAK BOLEH DILELANG YANG PENYIDIKANNYA DILAKSANAKAN SECARA MANDIRI OLEH PPNS DJBC No. No. No. No. No. No. No. No. No. No.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
: : : : : : : : : :
No. No. No. No.
(11) (12) (13) (14)
: : : :
No. (15) No. (16)
: :
Diisi nomor urut Diisi nomor Berkas Perkara Diisi tanggal Berkas Perkara Diisi nomor Surat Kejaksaan (P-21) Diisi tanggal Surat Kejaksaan (P-21) Diisi nama Tersangka Diisi Jumlah Barang Bukti Diisi nomor jenis Barang Bukti Diisi jumlah perkiraan nilai barang bukti (Rp.) Diisi identitas orang, pejabat atau unit kerja yang terkait penindakan, antara lain: a. pemberi informasi, petunjuk, atau bantuan nyata (informan); b. nama dan NIP pejabat atau Unit kerja yang berjasa mengungkap dugaan pelanggaran Kepabeanan atau Cukai; dan/atau c. nama dan NIP pejabat atau Unit kerja yang melakukan penindakan dugaan pelanggaran Kepabeanan atau Cukai. Diisi nama dan NIP pejabat yang melaksanakan penyidikan Diisi nama dan NIP Jaksa Penuntut Umum Diisi jumlah nilai barang yang diajukan Premi Diisi nama jabatan Pejabat yang menandatangani Permohonan Premi Diisi Nama Pejabat yang menandatangani Permohonan Premi Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat yang menandatangani Permohonan Premi DIREKTUR JENDERAL, TTD AGUNG KUSWANDONO NIP 19670329 199103 1 001
LAMPIRAN VII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 05/BC/2012 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, PENGELOLAAN DAN PEMBAGIAN PREMI
RINCIAN JUMLAH PREMI YANG DIPEROLEH DARI NILAI ATAS BARANG YANG MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TIDAK BOLEH DILELANG YANG PENYIDIKANNYA DILIMPAHKAN KEPADA PENYIDIK BNN ATAU POLRI
No
(1)
Surat Penyerahan Perkara ke BNN/POLRI
Laporan Kejadian
Nomor
Tanggal
Nomor
Tanggal
(2)
(3)
(4)
(5)
Jumlah
Surat Perintah Tugas Penyidikan
Surat Perintah Penyitaan
Nomor
Tanggal
Nomor
Tanggal
(6)
(7)
(8)
(9)
Uraian Barang Bukti Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika Jumlah Jenis
(10)
(11)
Perkiraan Nilai Barang Bukti Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika
Pejabat atau Unit Yang Terkait Proses Penindakan
Pejabat Yang Melaksanakan Peyidikan
Jaksa Penuntut Umum (JPU)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
.…. (17) …..
.…. (18) ….. NIP ….. (19) …….
PETUNJUK PENGISIAN RINCIAN JUMLAH PREMI YANG DIPEROLEH DARI NILAI ATAS BARANG YANG MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TIDAK BOLEH DILELANG YANG PENYIDIKANNYA DILIMPAHKAN KEPADA PENYIDIK BNN ATAU POLRI No. No. No. No. No. No. No. No. No. No.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
: : : : :
No. (11) No. (12) No. (13)
:
No. No. No. No.
(14) (15) (16) (17)
: : : :
No. (18) No. (19)
: :
Diisi nomor urut Diisi nomor Surat Penyerahan Perkara ke BNN/POLRI Diisi tanggal Surat Penyerahan Perkara ke BNN/POLRI Diisi nomor Laporan Kejadian Diisi tanggal Laporan Kejadian Diisi nomor Surat Perintah Tugas Penyidikan Diisi tanggal Surat Perintah Tugas Penyidikan Diisi nomor Surat Perintah Penyitaan Diisi tanggal Surat Perintah Penyitaan Diisi Jumlah Barang Bukti Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika Diisi jenis Barang Bukti Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika Diisi perkiraan nilai Barang Bukti Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika Diisi identitas orang, pejabat atau unit kerja yang terkait penindakan, antara lain: a. pemberi informasi, petunjuk, atau bantuan nyata (informan); b. nama dan NIP pejabat atau Unit kerja yang berjasa; mengungkap dugaan pelanggaran Kepabeanan atau Cukai; dan/atau, c. nama dan NIP pejabat atau Unit kerja yang melakukan penindakan dugaan pelanggaran Kepabeanan atau Cukai. Diisi nama dan NIP pejabat yang melaksanakan penyidikan Diisi nama dan NIP Jaksa Penuntut Umum (JPU) Diisi jumlah nilai barang yang diajukan Premi Diisi nama jabatan Pejabat yang menandatangani Permohonan Premi Diisi Nama Pejabat yang menandatangani Permohonan Premi Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat yang menandatangani Permohonan Premi DIREKTUR JENDERAL, TTD AGUNG KUSWANDONO NIP 19670329 199103 1 001
