GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/345/KPTS/013/2012 TENTANG TIM KOORDINASI DAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH GAS RUMAH KACA PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: a. bahwa Gas Rumah Kaca merupakan jenis-jenis gas yang apabila terakumulasi di atmosfir akan mengakibatkan bumi semakin panas, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan melalui mitigasi perubahan iklim; b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Penyusunan RAD-GRK Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change (Lembaran Negara Tahun 19994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3557); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
1
Negara Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5209) ; 7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014; 8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. MEMUTUSKAN Menetapkan, PERTAMA
: Membentuk Tim Koordinasi Dan Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Jawa Timur dengan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran.
KEDUA
: 1) Menugaskan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk : a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengidentifikasi kegiatan penurunan emisi GRK; b. melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan Penurunan Emisi GRK;
untuk
terhadap
c. membentuk Sekretariat ; d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Jawa Timur. 2) Menugaskan Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk : a. merumuskan ruang lingkup substansi inti dokumen RAD-GRK sesuai dengan bidang tugasnya; b. melakukan identifikasi dan kajian awal, pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan (pada pihaklsumber data terkait) dalam rangka penyusunan substansi inti RAD-GRK sesuai dengan bidang tugasnya; c. melakukan pengolahan data dan analisa data dan informasi yang telah dikumpulkan untuk penyusunan substansi inti RADGRK sesuai dengan bidang tugasnya; d. menyusun substansi inti dokumen RAD-GRK menurut format dan struktur (sistematika) yang ada dalam pedoman sesuai dengan bidang tugasnya; e. membuat jadual dan rencana kerja kegiatan Pokja sesuai dengan bidang tugasnya;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
2
f. menyerahkan hasil penyusunan substansi inti RAD-GRK sesuai bidang tugasnya kepada Ketua melalui Sekretaris Tim Koordinasi Penyusunan RAD-GRK untuk dikonsolidasikan dengan hasil pokja lainnya guna menghasilkan dokumen RAD-GRK Provinsi. KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 15 Juni 2012 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
3
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR
: 188/345/KPTS/013/2012
TANGGAL
: 15 JUNI 2012
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAN KELOMPOK KERJA RENCANA AKSI DAERAH GAS RUMAH KACA PROVINSI JAWA TIMUR I. TIM KOORDINASI NO
JABATAN DALAM TIM
KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1
2
3
1
Pembina
Gubernur Jawa Timur
2
Pengarah
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
3
Ketua
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
4
Sekretaris
Kepala Biro Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
5
Anggota-anggota :
a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur b. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur c. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur d. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur e. Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur f. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur g. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur h. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur i. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur j. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur k. Kepala Bidang Pengembangan Wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur l. Kepala Bagian ESDM dan Lingkungan Hidup, Biro Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur m. Kepala Bidang Tata Lingkungan, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur n. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur o. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Lingkungan Hidup, Biro Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur p. Wakil dari Universitas Brawijaya Malang
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
1
II. KELOMPOK KERJA (POKJA) NO
JABATAN DALAM POKJA
KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1
2
3
1
2
3
Bidang Pertanian a. Koordinator b. Anggota-anggota :
Bidang Kehutanan a. Koordinator b. Anggota-anggota :
Bidang Energi a. Koordinator b. Anggota-anggota :
4
Bidang Transportasi a. Koordinator b. Anggota-anggota :
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur 1) Wakil dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2) Wakil dari Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur 3) Wakil dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur 4) Wakil dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur 5) Wakil dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur 6) Wakil dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 7) Wakil dari Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur 8) Wakil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 1) Wakil dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2) Wakil dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur 3) Wakil dari Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur 4) Wakil dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur 5) Wakil dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur 6) Wakil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 7) Wakil dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Energi dan Surnber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur 1) Wakil dari Badan Perencanaan Pernbangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2) Wakil dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur 3) Wakil dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 4) Wakil dari Dinas Pekerjaan Urnurn Pengairan Provinsi Jawa Timur 5) Wakil dari PT. PLN Distribusi Jawa Timur 6) Wakil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur 1) Wakil dari Badan Perencanaan Pernbangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2) Wakil dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur 3) Wakil dari Dinas Energi dan Surnber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur 4) Wakil dari Dinas Pekerjaan Urn urn Pengairan Provinsi Jawa Timur 5) Wakil dari Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur 6) Wakil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 7) Wakil dari PT.Pertarnina Unit Pernasaran V Surabaya
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
2
NO
JABATAN DALAM POKJA
KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1
2
3
5
Bidang Industri a. Koordinator b. Anggota-anggota :
6
Bidang Pengelolaan Limbah a. Koordinator b. Anggota-anggota :
Kepala dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur 1) Wakil dari Badan Perencanaan Pernbangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2) Wakil dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur 3) Wakil dari Dinas Energi dan Surnber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur 4) Wakil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur
Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur 1) Wakil dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2) Wakil dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur 3) Wakil dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur 4) Wakil dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 5) Wakil dari Badan Pusat Timur
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 3. Sdr. Anggota Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja dimaksud.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
3