KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 10/BC/2012 TENTANG URAIAN TUGAS AUDITOR, KETUA AUDITOR, PENGENDALI TEKNIS AUDIT, DAN PENGAWAS MUTU AUDIT BEA DAN CUKAI DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang
: dalam rangka memberikan kepastian mengenai pembagian tugas Auditor, Ketua Auditor, Pengendali Teknis Audit, dan Pengawas Mutu Audit Bea dan Cukai perlu menetapkan peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Uraian Tugas Auditor, Ketua Auditor, Pengendali Teknis Audit, dan Pengawas Mutu Audit Bea dan Cukai;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661) 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755) 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2011 tentang
Audit Kepabeanan dan Audit Cukai; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG URAIAN TUGAS AUDITOR, KETUA AUDITOR, PENGENDALI TEKNIS AUDIT, DAN PENGAWAS MUTU AUDIT BEA DAN CUKAI. Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan: 1.
Audit adalah audit kepabeanan dan/atau audit cukai;
2.
Tim Audit adalah tim yang diberi tugas untuk melaksanakan audit berdasarkan surat tugas atau surat perintah dari Direktur Jenderal, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama;
3.
Auditor adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah memperoleh sertifikat keahlian sebagai auditor yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan audit;
4.
Ketua Auditor adalah auditor yang telah memperoleh sertifikat keahlian sebagai Ketua Auditor Bea dan Cukai;
5.
Pengendali Teknis Audit yang selanjutnya disingkat PTA adalah auditor yang telah memperoleh sertifikat keahlian sebagai PTA Bea dan Cukai;
6.
Pengawas Mutu Audit yang selanjutnya disingkat PMA adalah auditor yang telah memperoleh sertifikat keahlian sebagai PMA Bea dan Cukai Pasal 2
Audit kepabeanan dan audit cukai dilaksanakan oleh Tim Audit. Pasal 3 (1) Pengawas Mutu Audit, Pengendali Teknis Audit, Ketua Auditor, dan Auditor Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki uraian tugas. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini. Pasal 4 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-14/BC/2008 tentang Uraian Tugas Auditor, Ketua Auditor, Pengendali Teknis Audit, dan Pengawas Mutu Audit Bea dan Cukai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2012. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 9 Maret 2012 DIREKTUR JENDERAL, ttd. AGUNG KUSWANDONO NIP 196703291991031001
Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER- 10/BC/2012 tentang Uraian Tugas Auditor, Ketua Auditor, Pengendali Teknis Audit, dan Pengawas Mutu Audit Kepabeanan dan Audit Cukai
URAIAN TUGAS AUDITOR, KETUA AUDITOR, PENGENDALI TEKNIS AUDIT,DAN PENGAWAS MUTU AUDIT BEA DAN CUKAI 1. AUDITOR Tugas Auditor meliputi: a. Tugas utama 1)
mengumpulkan informasi awal dalam rangka audit;
2)
mengisi formulir pakta integritas;
3)
mengikuti pengarahan persiapan audit;
4)
mengikuti pengarahan pelaksanaan audit oleh Pengawas Mutu Audit (PMA);
5)
melakukan wawancara dengan auditee;
6)
meneliti kelengkapan data audit;
7)
menandatangani berita acara penolakan dalam hal auditee atau wakilnya menolak menandatangani surat penolakan dan/atau tidak membantu kelancaran audit;
8)
melakukan pencacahan fisik sediaan barang dalam hal dilakukan pencacahan fisik;
9)
membuat Kertas Kerja Audit (KKA) terkait dengan pemeriksaan yang telah dilakukannya untuk diserahkan kepada ketua auditor;
10)
Mengikuti presentasi Daftar Temuan Sementara (DTS);
11)
Membuat laporan kemajuan pelaksanaan audit yang telah dilakukannya untuk diserahkan kepada ketua auditor;
12)
Membuat berita acara serah terima pekerjaan dengan dilampiri laporan kemajuan pelaksanaan audit terakhir, dalam hal terjadi pelimpahan tugas tim audit;
13)
menyiapkan data dan ikut dalam pembahasan akhir;
14)
menandatangani Berita Acara Hasil Audit (BAHA);
15)
menghadiri rapat penelaahan atas risalah pembahasan akhir dalam hal diperlukan;
16)
menandatangani Berita Acara Penghentian Audit (BAPA).
b. Selain mengerjakan tugas utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, Auditor dapat diberikan tugas tambahan oleh Ketua Auditor antara lain: 1)
membuat konsep surat dan bukti tanda terima peminjaman/pengembalian buku, catatan, surat dan dokumen untuk penelitian;
2)
membuat konsep surat pernyataan penyerahan data audit;
3)
membuat konsep surat dan/atau berita acara penolakan dan/atau tidak membantu kelancaran audit dalam hal auditee atau wakilnya menolak untuk diaudit atau menolak membantu kelancaran audit;
4)
membuat konsep surat pemberitahuan pencacahan fisik sediaan barang dalam hal dilakukan pencacahan fisik;
5)
membuat konsep dan menandatangani Berita Acara pencacahan fisik sediaan barang dalam hal dilakukan pencacahan fisik;
6)
mengunggah dokumen pelaksanaan audit yang dihasilkan oleh Tim Audit ke dalam sistem aplikasi administrasi audit;
7)
mengunggah Kertas Kerja Audit (KKA) ke dalam sistem aplikasi administrasi audit;
8)
membantu ketua auditor untuk melakukan tindakan pengamanan apabila diperlukan;
9)
membuat konsep Berita Acara Hasil Audit (BAHA);
10)
membuat konsep permohonan penelaahan pembahasan akhir;
11)
membuat konsep Berita Acara Penghentian Audit (BAPA).
2. KETUA AUDITOR Tugas Ketua Auditor meliputi: 1)
mengikuti pengarahan persiapan audit;
2)
mengisi dan menandatangani formulir pakta integritas;
3)
mengikuti pengarahan pelaksanaan audit oleh Pengawas Mutu Audit (PMA);
4)
menyusun dan menandatangani Rencana Kerja Audit (RKA);
5)
menyusun program audit sesuai dengan obyek audit;
6)
menjelaskan maksud dan tujuan audit kepada auditee;
7)
melakukan peminjaman buku, catatan, surat dan dokumen untuk penelitian;
8)
menyerahkan surat pernyataan penyerahan data audit kepada auditee untuk ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau yang mewakili;
9)
menyerahkan surat penolakan dan/atau tidak membantu kelancaran audit untuk ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau yang mewakili dalam hal auditee atau wakilnya menolak untuk diaudit atau menolak membantu kelancaran audit;
10)
menandatangani berita acara penolakan, dalam hal auditee atau wakilnya menolak menandatangani surat penolakan dan/atau tidak membantu kelancaran audit
11)
menyimpan data audit sampai dengan dikembalikan kepada pihak terkait;
12)
melakukan pengujian terhadap pelaksanaan Struktur Pengendalian Internal (SPI);
13)
mengusulkan ruang lingkup audit kepada Pengendali Teknis Audit (PTA);
14)
menyerahkan surat pemberitahuan pencacahan fisik sediaan barang dalam hal dilakukan pencacahan fisik;
15)
mengikuti pencacahan fisik sediaan barang dalam hal dilakukan pencacahan fisik;
16)
menyetujui dan menandatangani Berita Acara pencacahan fisik sediaan barang dalam hal dilakukan pencacahan fisik;
17)
menyetujui Kertas Kerja Audit (KKA) yang dibuat oleh auditor;
18)
melakukan konfirmasi baik lisan maupun tertulis kepada pihak ketiga apabila diperlukan;
19)
melakukan konsultasi secara periodik kepada PTA dan/atau PMA;
20)
membuat berita acara serah terima pekerjaan dilampiri laporan kemajuan pelaksanaan audit terakhir kepada PTA dalam hal terjadi pelimpahan tugas tim audit;
21)
membuat laporan kemajuan pelaksanaan audit yang telah dilakukan kepada PTA;
22)
melakukan tindakan pengamanan apabila diperlukan;
23)
menyetujui konsep dan menandatangani Berita Acara Penghentian Audit (BAPA) dalam hal penghentian audit;
24)
membuat konsep Daftar Temuan Sementara (DTS);
25)
melakukan presentasi DTS;
26)
menandatangani DTS;
27)
melaksanakan pembahasan akhir;
28)
membuat risalah pembahasan akhir;
29)
menghadiri rapat penelaahan atas risalah pembahasan akhir dalam hal diperlukan;
30)
menyetujui dan menandatangani Berita Acara Hasil Audit (BAHA);
31)
menyetujui konsep permohonan penelaahan pembahasan akhir;
32)
menyusun konsep dan menandatangani Laporan Hasil Audit (LHA).
3. PENGENDALI TEKNIS AUDIT Tugas Pengendali Teknis Audit meliputi: 1)
memberikan pengarahan persiapan audit bersama Pengawas Mutu Audit (PMA) kepada Ketua Auditor dan Auditor;
2)
mengisi dan menandatangani formulir pakta integritas;
3)
mengikuti pengarahan pelaksanaan audit oleh Pengawas Mutu Audit (PMA);
4)
mengkaji dan menandatangani Rencana Kerja Audit (RKA);
5)
mengkaji dan merekomendasikan program audit sesuai dengan obyek audit;
6)
melakukan supervisi kepada ketua auditor dalam penilaian Struktur Pengendalian Internal (SPI) auditee;
7)
mempresentasikan rencana pelaksanaan audit mengenai ruang lingkup audit kepada PMA;
8)
mengkaji dan menyetujui Kertas Kerja Audit (KKA) yang diajukan oleh Ketua Auditor;
9)
melaksanakan supervisi dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan audit kepada Ketua Auditor;
10) mengevaluasi realisasi RKA;
4.
11)
membuat laporan kemajuan kepada PMA;
12)
membuat berita acara serah terima pekerjaan dilampiri dengan laporan kemajuan pelaksanaan audit terakhir, dalam hal terjadi pelimpahan tugas tim audit;
13)
mengkaji dan menandatangani Berita Acara Penghentian Audit (BAPA), dalam hal penghentian audit;
14)
mengikuti presentasi Daftar Temuan Sementara (DTS);
15)
mengkaji dan menandatangani DTS;
16)
melaksanakan pembahasan akhir;
17)
menyetujui dan menandatangani risalah pembahasan akhir
18)
menyetujui dengan membubuhkan paraf surat permohonan penelaahan atas risalah pembahasan akhir, dalam hal diperlukan;
19)
menghadiri rapat penelaahan atas risalah pembahasan akhir, dalam hal diperlukan;
20)
menyetujui dan menandatangani Berita Acara Hasil Audit (BAHA);
21)
mengkaji dan menandatangani Laporan Hasil Audit (LHA).
PENGAWAS MUTU AUDIT Tugas Pengawas Mutu Audit meliputi: 1)
memberikan pengarahan persiapan audit dan pelaksanaan audit;
2)
mengisi dan menandatangani formulir pakta integritas;
3)
menyetujui dan menandatangani Rencana Kerja Audit (RKA);
4)
menyetujui program audit sesuai dengan obyek audit;
5)
menetapkan ruang lingkup audit;
6)
mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan audit dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan audit kepada Pengendali Teknis Audit (PTA) dan Ketua Auditor;
7)
mengevaluasi realisasi RKA;
8)
mengevaluasi realisasi pelaksanaan audit sesuai program audit yang telah ditentukan;
9)
membuat berita acara serah terima pekerjaan dilampiri laporan kemajuan audit terakhir kepada Direktur Audit / Kepala Kanwil / Kepala Kantor Pelayanan Utama dalam hal terjadi pelimpahan tugas tim audit;
10) menyetujui dan menandatangani Berita Acara Penghentian Audit (BAPA) dalam hal penghentian audit; 11) mengikuti presentasi Daftar Temuan Sementara (DTS) 12) menyetujui dan menandatangani DTS; 13) melaksanakan pembahasan akhir; 14) menyetujui dan menandatangani surat permohonan penelaahan hasil pembahasan akhir dalam hal diperlukan; 15) menghadiri rapat penelaahan atas risalah pembahasan akhir, dalam hal diperlukan; 16) menyetujui dan menandatangani Berita Acara Hasil Audit (BAHA); 17) menyetujui dan menandatangani Laporan Hasil Audit (LHA).
DIREKTUR JENDERAL, ttd. AGUNG KUSWANDONO NIP 196703291991031001
