KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 297/KPTS/M/2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI INSTANSI DAN SEKRETARIAT JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM MENTERI PEKERJAAN UMUM, Menimbang
: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya, maka perlu dibentuk Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundangundangan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pembentukan Tim Penilai Instansi dan Sekretariat Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
Mengingat
:
1.
2.
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara s ebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011; 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 7. Keputusan Presiden Nomor 100/M Tahun 2010; 8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundangundangan dan Angka Kreditnya; 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum; 10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 233/KPTS/M/2011 tentang Pendelegasian Wewenang Urusan Kepegawaian di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum; Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan HAM dan Kepala BKN Nomor M.390-KP.04.12-Th.2002 dan Nomor 01 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI INSTANSI DAN SEKRETARIAT JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.
KESATU
: 1. Membentuk Tim Penilai Instansi dan Sekretariat Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undang di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan Menteri ini. 2. Keanggotan dalam Tim tersebut, masing-masing adalah karena jabatannya (ex officio) dan perorangan yang ditunjuk yang memenuhi persyaratan. KEDUA
: Tugas pokok Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah: a. Membantu Menteri Pekerjaan Umum dalam menilai angka kredit bagi DUPAK (Daftar Usul Penetapan Angka Kredit): 1. Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundangundangan Pertama golongan ruang Penata Muda (III/a) sampai golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda golongan ruang Penata (III/c) sampai golongan ruang Penata Tk. I (III/d); 2. Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundangundangan Madya golongan ruang Pembina (IV/a) sampai golongan ruang Pembina Utama Muda (IV/c) dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Utama golongan ruang Pembina Utama Madya (IV/d) sampai dengan golongan ruang Pembina Utama (IV/e) sebelum disampaikan kepada Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (Kementerian Hukum dan HAM); dengan memperhatikan: a) ketersediaan bukti yang dipersyaratkan atas angka kredit yang diajukan pada setiap usul penetapan angka kredit; b) ketersediaan Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundangundangan; c) ketentuan penilaian angka kredit sesuai Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum yang berhubungan dengan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.
KETIGA
: Tugas Tim Sekretariat: a. Menerima dan memeriksa kelengkapan DUPAK (Daftar Usul Penetapan Angka Kredit) Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan beserta berkas persyaratan lainnya; b. Merekap usulan angka kredit dalam bentuk matriks penilaian angka kredit; c. Menjadwalkan dan menyiapkan penyelenggaraan Sidang Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan; d. Menyiapkan Berita Acara Sidang Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundangundangan dan Lembar Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundangundangan; e. Melaksanakan tugas lainnya untuk menunjang kelancaran kegiatan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.
KEEMPAT
: Wewenang dan tanggung jawab Tim Penilai Instansi dan Sekretariat Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut: a. Mengadakan hubungan langsung dengan dan atau meminta pendapat kepada pejabat perorangan atau instansi di dalam dan atau di luar Kementerian Pekerjaan Umum yang terkait dengan keahlian di bidang penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan atau instrument hukum lainnya dan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan; b. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Instansi dan Sekretariat Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum.
KELIMA
: Masa kerja Tim Penilai Instansi dan Sekretariat Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. Keanggotaan Tim Penilai setelah 2 (dua) masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
KEENAM
: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.
KETUJUH
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Tembusan disampaikan kepada yang terhormat: 1. Menteri Pekerjaan Umum (sebagai laporan); 2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian; 4. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana, Setjen Kementerian Pekerjaan Umum; 5. Kepala Biro Hukum, Setjen Kementerian Pekerjaan Umum; 6. Para anggota yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2012 a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM Sekretaris Jenderal,
Ir. Agoes Widjanarko, MIP NIP. 110023320
