2012. tentang

MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT DIREKTORAT KEUANGAN

SURAT EDARAN

Nomor : SE/21/V/2012 tentang

KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI DAN KELENGKAPAN BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN ANGKATAN DARAT

1.

Dasar : a. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Kemhan RI dan TNI. b. Surat Telegram Kapusku Kemhan RI Nomor ST/62/2012 tanggal 4 April 2012 tentang Pelaksanaan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Kemhan RI dan TNI. c. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/240/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 Bujuknik tentang Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri. d. Surat Edaran Dirkuad Nomor SE/08/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Ketentuan BPD Jabatan Dalam Negeri dan kelengkapan bukti-bukti pertanggungjawaban Keuangan di lingkungan Angkatan Darat. e. Surat Telegram Dirkuad Nomor ST/38/2012 tanggal 26 April 2012 tentang Personel yang tidak berhak diusulkan BPD Mutasi.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bahwa ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri dan kelengkapan bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Angkatan Darat diadakan penyesuaian kembali. 3.

Pengertian-pengertian. a. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kenyataan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang sah. b. Daftar Pengeluaran Riil adalah daftar biaya riil yang dikeluarkan oleh pejalan yang tidak dapat diperoleh bukti pengeluaran sah.

2 c. Detasering adalah penugasan sementara waktu bagi Prajurit, PNS atau Pegawai tidak tetap di suatu tempat. d.

Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.

e.

Pegawai Negeri adalah Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat.

f. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri. g. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat penerima otorisasi anggaran biaya perjalanan dinas atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis. h. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai pengeluaran riil berdasarkan ketentuan yang berlaku. i. Pejalan adalah Prajurit dan PNS Angkatan Darat, Keluarga yang sah/berhak (Istri/Suami), Pegawai Tidak Tetap, seseorang yang bukan Prajurit dan PNS Angkatan Darat karena kepentingan dinas Angkatan Darat diperintahkan atau ditugaskan melakukan perjalanan dinas. j. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan keluar dari tempat kedudukan/tempat berada dengan jarak sekurang-kurangnya 5 kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang berwenang. k. Surat Perintah adalah surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pejalan untuk melaksanakan tugas. l. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah surat perintah kepada Pejalan untuk melaksanakan perjalanan dinas.

4.

m.

Tempat Kedudukan adalah tempat/satuan kerja berada.

n.

Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

Perjalanan Dinas Jabatan. a. Perjalanan Dinas Jabatan merupakan perjalanan untuk kepentingan dinas Angkatan Darat yang dilaksanakan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula. b. Dalam perjalanan dinas jabatan termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal : 1) Detasering (Penugasan sementara waktu bagi Prajurit dan PNS di suatu tempat) di luar tempat kedudukan Satker.

3 2) Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan/Satker. 3) Ditugaskan menghadap Tim Penguji Kesehatan Angkatan Darat atau menghadap Dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan/tempat tinggal/tempat berada untuk mendapat Surat Keterangan Dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan. 4) Ditugaskan berobat ke luar tempat kedudukan Keputusan Tim Penguji Kesehatan Angkatan Darat.

berdasarkan

5) Ditugaskan berobat ke luar tempat kedudukan berdasarkan Surat Keterangan Dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas. 6)

Ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan.

7) Ditugaskan menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah Prajurit/PNS Angkatan Darat yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas. 8) Ditugaskan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Prajurit/PNS Angkatan Darat yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman. 9) Dipanggil sebagai saksi dalam suatu perkara atas perintah Pejabat yang berwenang. 5.

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas : a. Uang Harian yang meliputi uang makan, uang saku dan biaya transportasi lokal, sebagaimana tercantum pada Lampiran I. b.

Biaya Transportasi Pegawai, sebagaimana tercantum pada

Lampiran II.

c. Fasilitas dan kelas penginapan, sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan IV. d. IV.

Uang Representatif (khusus Pati), sebagaimana tercantum pada

Lampiran

e. Sewa Kendaraan dalam kota (khusus Kasad), sebagaimana tercantum pada Lampiran V. f. Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah, Lampiran VI.

sebagaimana tercantum

pada

4 g. Jatah Bahan Bakar Minyak dan Pelumas menggunakan Kendaraan bermotor pada Lampiran VIII. 6.

untuk

pejalan

dengan

Tingkat Pejalan terdiri dari : a.

Tingkat A untuk Kasad.

b.

Tingkat B untuk Pati Bintang 2 dan 3.

c.

Tingkat C untuk Pati Bintang 1.

d.

Tingkat D untuk Pamen berpangkat Kolonel/PNS Golongan IVc.

e.

Tingkat E untuk Pamen berpangkat Letkol/PNS Golongan IVb dan IVa.

f.

Tingkat F untuk Mayor, Pama, Ba dan Ta/PNS Golongan III, II dan I.

7. Seseorang bukan Prajurit dan PNS Angkatan Darat yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan dinas, Tingkat Perjalanan Dinas sesuai tugas pekerjaan/jabatan/kedudukannya berdasarkan Surat Perintah Pang/Gub/Dan/Ka Satker yang bersangkutan. 8. Tingkat dalam perjalanan dinas untuk suami/istri disamakan dengan tingkat dalam Perjalanan Dinas tersebut diatas. 9.

Komponen Biaya Perjalanan Dinas Jabatan. a.

Diberikan Uang Harian (Uang Makan, Uang Saku, dan Transport Lokal).

b.

Biaya Transportasi Antar Tempat. 1) Perjalanan dinas jabatan diberikan biaya transportasi antar tempat untuk pulang pergi. 2) Jumlah biaya transportasi antar tempat dihitung sesuai dengan Indeks/satuan biaya fasilitas transport. 3) Bagi yang menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi, biaya angkutan antar tempat diganti dengan biaya untuk pengganti bahan bakar minyak dan pelumas sesuai ketentuan.

c.

Biaya penginapan.

d.

Uang Representatif (khusus Pati).

e.

Sewa kendaraan dalam kota (khusus Kasad).

10. Dalam perjalanan dinas jabatan untuk kepentingan mengambil/menjemput/mengantar orang sakit atau jenazah diberikan Uang Harian, Biaya Transportasi Antar Tempat, Biaya Penginapan dan bagi Prajurit/PNS/Keluarga diberikan biaya sebanyak-banyaknya 4 orang.

5 11. Khusus untuk pengiriman jenazah pasien rujukan yang meninggal di Rumah Sakit diberikan Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah ketempat asal sesuai dengan tarif yang berlaku. 12. Ketentuan Pemberian Uang Harian, Biaya Penginapan, Uang Representatif dan Sewa Kendaraan Dalam Perjalanan Dinas Jabatan : a. Perjalanan dinas Jabatan pergi dan pulang yang memakan waktu kurang dari 6 jam, diberikan uang harian paling tinggi sebesar 60%. b. Jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas ditentukan oleh Kasatker/Pejabat yang berwenang. c. Selama dua hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain. d. Paling lama sepuluh hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pejalan yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit. e. Paling lama sembilan puluh hari dalam hal pejalan sedang melakukan tugas sementara waktu (detasering). f. Paling lama tujuh hari setelah diterima keputusan tentang perubahan tugas sementara (detasering) menjadi penugasan pindah. g. Ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan, atau berobat keluar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Tim penguji kesehatan Angkatan Darat dapat diberikan setinggi-tingginya 30% dari Uang Harian. h. Paling lama tiga hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya tiga hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan, untuk Prajurit/PNS yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas. i. Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejalan dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan. j. Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kapal laut/sungai yang memakan waktu sekurang-kurangnya 24 jam maka selama waktu transportasi tersebut hanya diberikan Uang Harian. k. Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan Uang Harian, Biaya Penginapan, Uang Representatif dan Sewa Kendaraan Dalam Kota sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejalan yang bersangkutan.

6 13. Jarak/Jauh Perjalanan di Darat ditetapkan menurut Daftar Jarak Resmi atau menurut keterangan resmi dari Kepala Daerah setempat dalam hal jarak antara tempattempat yang dikunjungi belum tercantum dalam Daftar Jarak Resmi. 14.

Surat Perintah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Jabatan. a. Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, pejalan yang bersangkutan harus mendapat Surat Perintah (Sprin) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Pejabat yang berwenang. b. Pejabat yang berwenang menerbitkan Sprin dan SPPD harus memperhatikan terlebih dahulu, apakah biaya yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut masih cukup tersedia dananya dalam anggaran Kotama/Satker yang bersangkutan. c.

Dalam Sprin maupun SPPD harus memuat hal-hal sebagai berikut : 1)

Tanggal berangkat dan kembali.

2) Alat angkutan yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dengan memperhatikan kepentingan serta kemampuan biaya yang tersedia bagi Kotama/Satker yang bersangkutan. 3)

Jumlah pejalan yang dibiayai atas tanggungan negara.

4) Lain-lain yang diperlukan dalam hubungan pelaksanaan perjalanan dinas tersebut. 15.

Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Jabatan. a. Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan sepenuhnya/lumpsum (100%) kepada pejalan sebelum perjalanan dinas tersebut dimulai. b. Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara dana belum tersedia, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai. c. Untuk memperoleh pembayaran Biaya Perjalanan Dinas, pejalan harus menyerahkan Sprin dan SPPD kepada Pemegang Kas (Pekas), masing-masing rangkap lima yang terdiri dari lembar kesatu (asli) dan tembusan. d. Atas dasar Sprin dan SPPD yang diterima serta perhitungan biaya perjalanan dinas, Pekas membayarkan sesuai dengan ketentuan yang ditulis dalam bentuk KU-4. e. Pekas melaksanakan perhitungan dalam bentuk KU-4 dan rincian biaya perjalanan dinas, selanjutnya biaya perjalanan dinas dibayarkan dengan bukti kuitansi/KU-17 dan KU-4 serta rincian biaya perjalanan dinas yang ditandatangani pejalan yang bersangkutan.

7 f. Setelah dilaksanakan pembayaran, Sprin dan SPPD lembar asli dikembalikan kepada pejalan yang bersangkutan dan SPPD dibubuhi cap lunas oleh Pekas. g. Pembayaran rangkap (dua kali atau lebih) tidak dibenarkan untuk perjalanan dinas dalam waktu dan tempat tujuan yang sama walaupun telah diterbitkan lebih dari satu Sprin. h. Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD (lihat Lampiran IX), maka pejalan yang bersangkutan wajib menyetor kembali kelebihan Uang harian, Biaya penginapan, Uang representatif dan Sewa kendaraan dalam kota yang diterimanya kepada Pekas. i Kasatker melakukan perhitungan kelebihan atau kekurangan pengeluaran Biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan oleh pejalan untuk disampaikan kepada Pekas. j Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan tertulis dari Kasatker, Pekas membayar kekurangan tersebut kepada pejalan berdasarkan anggaran yang tersedia.

16. Pembebanan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan. Biaya perjalanan Jabatan dibebankan pada anggaran Kotama/Satker/Pejabat berwenang mengeluarkan Sprin untuk perjalanan dinas. 17.

dinas yang

Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Jabatan. a.

Bukti Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan.

Biaya Perjalanan Dinas harus dipertanggungjawabkan oleh pejalan sesuai waktu dan tujuan yang telah ditentukan dalam Sprin dan SPPD yang bersangkutan. Sebagai bukti pelaksanaan SPPD lembar kesatu (asli) harus dikembalikan oleh pejalan kepada Dan/Ka Satker setelah dibubuhi/dicantumkan : 1) Tanggal keberangkatan dari tempat kedudukan asal/semula, tanda tangan dari pejabat yang berwenang untuk melegalisir SPPD dan cap kesatuan/instansi yang bersangkutan. 2) Tanggal tiba dan berangkat, tanda tangan pejabat berwenang dan cap untuk mengesahkan SPPD di/dari kesatuan/instansi yang dikunjungi. b.

Kelengkapan Pertanggungjawaban Keuangan. 1) Pertanggungjawaban keuangan (Wabku) yang berada di Pekas terdiri dari : a)

Kuitansi (KU-17).

b)

Daftar Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas (KU-4).

c)

Rincian Biaya Perjalanan Dinas (Lampiran X).

8 d)

Sprin lembar kedua s.d. kelima.

e)

SPPD lembar kedua s.d. kelima.

f) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) lihat lampiran XII. g) Surat Kuasa apabila pengambilan hak dikuasakan kepada orang lain. 2) Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan (Wabku) di Satker seperti yang berada di Pekas, ditambah dengan bukti-bukti terdiri dari : a) Tiket transportasi dari tempat kedudukan bis/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang.

ke

terminal

b) Tiket transportasi dari terminal bis/stasiun/bandara/ pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang. c) Tiket pesawat dilampiri boarding pass, airport tax, tiket kereta api, tiket kapal laut dan tiket bis. d)

Bukti pembayaran jenis sarana transportasi lainnya.

e) Bukti pengeluaran yang sah untuk Biaya Penginapan dan Hotel berupa kuitansi atau pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh hotel/penginapan. f) Dalam hal tiket transportasi dan kuitansi penginapan tidak diperoleh, pejalan membuat Daftar Pengeluaran Riil yang ditanda tangani oleh pejalan diketahui Dan/Ka Satker, sesuai Lampiran XI. g) Surat kuasa apabila pengambilan hak dikuasakan kepada orang lain. 18.

Batas Waktu Pertanggungjawaban Keuangan. a. Selambat-lambatnya lima hari setelah perjalanan dinas jabatan selesai dilaksanakan, pejalan harus menyerahkan SPPD lembar kesatu (asli) yang dilegalisir oleh Satuan yang dituju kepada Satker yang mengeluarkan untuk digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan. b. Apabila setelah lima hari perjalanan jabatan selesai dilaksanakan, pejalan belum menyerahkan SPPD lembar kesatu (asli) tersebut kepada Satker, maka Satker wajib memberikan Surat Peringatan kepada pejalan yang bersangkutan. c. Apabila setelah lima hari terhitung mulai tanggal dikeluarkannya Surat Peringatan, pejalan belum juga menyerahkan SPPD lembar kesatu (asli) kepada Satker, maka Satker menerbitkan surat yang ditujukan kepada Pekas untuk membebankan BPD tersebut kepada pejalan yang bersangkutan sebagai hutang perorangan.

9 19. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Surat Edaran ini, kepada Kaku Kotama/Lakpus segera mensosialisasikan ketentuan tersebut di atas kepada Pekas jajarannya. 20. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Dirkuad Nomor SE/08/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010 tentang Ketentuan BPD Jabatan Dalam Negeri dan Kelengkapan Bukti-bukti Pertanggungjawaban Keuangan di lingkungan Angkatan Darat telah diadakan perubahan dan ketentuan tentang Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi dan Wasrik tetap mengacu pada Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/240/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007. 21.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal 31

Mei 2012

Direktur Keuangan Angkatan Darat

Bambang Ratmanto, S.T., M.M. Brigadir Jenderal TNI Kepada : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kakupus I Ditkuad Kakupus II Ditkuad Kaku Kostrad Kakudam I s.d VII, IX, XII, XVI, dan XVII/Cen Kakudam Jaya Kakudam Iskandar Muda Kaku Kopassus

Tembusan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Kasad Pangkostrad Dankodiklat TNI AD Irjenad Dirjen Renhan Kemhan RI Aspers dan Asrena Kasad Para Pang/Gub/Dan/Dir/Kadis jajaran AD Kapusku Kemhan RI Danpusdikku Kodiklat TNI AD Sesditkuad dan Irditkuad Para Kasubdit Ditkuad Pamen Ahli dan Pa Ahli Ditkuad.

Lampiran I Surat Edaran Dirkuad Nomor SE/ 21 /V/2012 Tanggal 31 Mei 2012


UANG HARIAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI (UANG MAKAN, UANG SAKU DAN TRANSPORT LOKAL)

(Dalam Rupiah)

No

PROVINSI

1

2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

NANGROE ACEH DARUSSALAM SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT DKI JAKARTA JAWA TENGAH DI. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA IRIAN JAYA BARAT

Tingkat A/B/C/D 3 355,000 365,000 355,000 365,000 365,000 355,000 355,000 375,000 365,000 365,000 355,000 425,000 525,000 365,000 415,000 405,000 475,000 435,000 415,000 365,000 355,000 365,000 425,000 365,000 365,000 355,000 425,000 365,000 375,000 355,000 365,000 575,000 475,000

Tingkat E 4 345,000 355,000 345,000 355,000 355,000 345,000 345,000 365,000 355,000 355,000 345,000 415,000 515,000 355,000 405,000 395,000 465,000 425,000 405,000 355,000 345,000 355,000 415,000 355,000 355,000 345,000 415,000 355,000 365,000 345,000 355,000 565,000 465,000

Tingkat F 5 340,000 350,000 340,000 350,000 350,000 340,000 340,000 360,000 350,000 350,000 340,000 410,000 510,000 350,000 400,000 390,000 460,000 420,000 400,000 350,000 340,000 350,000 410,000 350,000 350,000 340,000 410,000 350,000 360,000 340,000 350,000 560,000 460,000


Bambang Ratmanto, S.T., M.M. Brigadir Jenderal TNI

Lampiran II Surat Edaran Dirkuad Nomor SE/ 21 /V/2012 Tanggal 31 Mei 2012


FASILITAS TRANSPOR BAGI PRAJURIT TNI AD/PNS DAN KELUARGA *)

NO

PEJABAT, ESELON, PANGKAT/GOL

1

2

TINGKAT PEJALAN

MODA TRANSPORTASI

3

PESAWAT UDARA 4

KAPAL LAUT 5

KERETA API/BUS 6

LAINNYA 7

1.

Kasad

A

Bisnis

VIP/ Kelas I A

Spesial/ Eksekutif

Sesuai Kenyataan

2

Pati Bintang 2 dan 3

B

Bisnis

Kelas I B

Eksekutif

Sesuai Kenyataan

3

Pati Bintang 1

C

Ekonomi

Kelas I B

Eksekutif

Sesuai Kenyataan

4

Kolonel/PNS Gol IV/c

D

Ekonomi

Kelas II A

Eksekutif

Sesuai Kenyataan

5

Letkol/PNS Gol IV/b dan IV/a

E

Ekonomi

Kelas II A

Eksekutif

Sesuai Kenyataan

6

Mayor, Pama, Ba dan TA/PNS Gol III, II dan Gol I

F

Ekonomi

Kelas II A

Eksekutif

Sesuai Kenyataan

*) keluarga untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada point 8.




Lampiran III Surat Edaran Dirkuad Nomor SE/ 21 /V/2012 Tanggal 31 Mei 2012

FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PRAJURIT TNI AD/PNS DAN KELUARGA

NO

PEJABAT NEGARA, ESELON, PANGKAT/GOL

TINGKAT PEJALAN

FASILITAS HOTEL

KELAS

1

2

3

4

5

1.

Kasad

A

Bintang Lima

Suite

2.


B

Bintang Empat

Deluxe

3.

Pati Bintang 1

C

Bintang Empat

Deluxe

4.

Kolonel/PNS Gol IV/c

D

Bintang Tiga

Standar

5.

Letkol/PNS Gol IV/b dan IV/a

E

Bintang Dua

Standar

6.

Mayor, Pama, Ba dan TA/PNS Gol III, II dan Gol I

F

Bintang Satu

Standar

Keterangan : -

Untuk Kasad diberikan fasilitas Hotel Bintang Lima Kelas Suite. Apabila dalam Provinsi tersebut tidak terdapat Hotel Bintang Lima, maka kepada Pejabat tersebut dapat diberikan tarif kamar hotel tertinggi yang di Provinsi tsb.

-

Keluarga untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada point 8.




Lampiran V Surat Edaran Dirkuad Nomor SE/ 21 /V/2012 Tanggal 31 Mei 2012

UANG REPRESENTATIF BAGI PATI NO

PEJABAT

1

2

MAKSIMAL BESARAN PER HARI 3

1.

Kasad

Rp 200.000,-

2.


Rp 150.000,-

3.

Pati Bintang 1

Rp 100.000,-




Lampiran VI Surat Edaran Dirkuad Nomor SE/ 21 /V/2012 Tanggal 31 Mei 2012

SEWA KENDARAAN DALAM KOTA NO

PEJABAT

1

2

1

Kasad

MAKSIMAL BESARAN PER HARI 3 Rp 525.000,-



Lampiran VII Surat Edaran Dirkuad Nomor SE/ 21 /V/2012 Tanggal 31 Mei 2012


BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO

1

TINGKAT PEJALAN

URAIAN

2

TINGKAT A

TINGKAT B

TINGKAT C

4

5

6

TINGKAT D,E dan F 7

Rp 4.000.000,-

Rp 3.000.000,-

Rp 2.500.000,-

1.

Biaya Pemetian

Rp 4.500.000,-

2.

Pengangkutan

Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan

.




Lampiran IV Surat Edaran Dirkuad Nomor SE/ 21 /V/2012 Tanggal 31 Mei 2012 SATUAN BIAYA PENGINAPAN BERDASARKAN TARIF RATA-RATA HOTEL (dalam rupiah)

NO

PROVINSI

TARIF HOTEL KELAS SUITE

1

2

3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

NANGROE ACEH DARUSSALAM SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT DKI JAKARTA JAWA TENGAH DI. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA IRIAN JAYA BARAT

4.420,000 4,960,000 3,450,000 3,410,000 4,000,000 4,240,000 4,500,000 3,300,000 1,300,000 2,000,000 3,250,000 3,250,000 8,720,000 4,050,000 4,620,000 4,400,000 4,510,000 3,050,000 3,000,000 2,400,000 3,000,000 4,250,000 4,000,000 3,200,000 1,320,000 1,260,000 4,820,000 2,030,000 1,850,000 3,000,000 3,110,000 2,850,000 4,500,000

TARIF HOTEL KELAS NON SUITE BINTANG LIMA 4 1,760,000 1,480,000 1,850,000 1,500,000 1,130,000 1,750,000 1,360,000 1,700,000 920,000 1,100,000 1,670,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,440,000 1,790,000 2,280,000 1,270,000 1,160,000 1,400,000 1,490,000 1,560,000 1,500,000 1,540,000 1,030,000 1,140,000 1,650,000 1,210,000 1,200,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,580,000

BINTANG EMPAT 5 1,300,000 1,000,000 960,000 930,000 1,030,000 1,030,000 1,000,000 960,000 790,000 1,030,000 1,430,000 1,470,000 1,000,000 1,210,000 1,040,000 960,000 1,810,000 1,000,000 1,000,000 1,130,000 1,350,000 1,420,000 1,230,000 1,240,000 1,010,000 1,030,000 1,000,000 1,040,000 1,070,000 1,030,000 1,300,000 1,050,000 1,060,000

BINTANG TIGA 6

BINTANG DUA 7

1,080,000 650,000 720,000 650,000 560,000 800,000 550,000 770,000 580,000 500,000 920,000 830,000 650,000 750,000 670,000 640,000 1,100,000 550,000 610,000 740,000 750,000 770,000 750,000 640,000 910,000 910,000 800,000 510,000 620,000 680,000 600,000 720,000 900,000

BINTANG SATU 8

410,000 470,000 450,000 380,000 370,000 460,000 400,000 340,000 570,000 410,000 450,000 460,000 610,000 450,000 520,000 390,000 820,000 540,000 470,000 430,000 400,000 500,000 550,000 500,000 410,000 400,000 420,000 400,000 450,000 390,000 420,000 460,000 400,000



340,000 310,000 380,000 280,000 290,000 280,000 280,000 320,000 510,000 300,000 320,000 390,000 400,000 350,000 320,000 280,000 550,000 360,000 400,000 300,000 340,000 350,000 450,000 290,000 240,000 360,000 330,000 330,000 420,000 280,000 380,000 380,000 370,000


Lampiran VIII Surat Edaran Dirkuad Nomor SE/ 21 /V/2012 Tanggal 31 Mei 2012 JATAH BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS UNTUK PEJALAN DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN BERMOTOR

NO

JENIS KENDARAAN

1

2

JATAH BAHAN BAKAR DALAM PERJALANAN UNTUK PENGGUNAAN 1 L BAHAN BAKAR 3

JATAH BAHAN BAKAR UNTUK PENGGUNAAN DI TEMPAT BERTUGAS UNTUK 1 HARI 4

1.

Sepeda Motor

10 Km

5 liter

2.

Jeep/Sedan

4 Km

7 liter

3.

Truk/ Bis 3 ton

3 Km

15 liter

4.

Truk/ Bis lebih dari 3 ton

2 Km

20 liter

1. Pejalan yang menggunakan kendaraan bermotor dan mendapatkan bahan bakar menurut tabel ini tidak lagi berhak mendapatkan : a. Biaya transport orang antar tempat. b. Biaya angkutan barang. 2.

Yang dibayarkan adalah : a. Biaya penginapan b. Uang harian c. Uang representatif dan sewa kendaraan

3. Jumlah bahan bakar dan pelumas yang diberikan kepada pejalan diperhitungkan menurut jarak terpendek antara tempat-tempat yang tercantum dalam sprin.

JATAH PELUMAS DALAM PERJALAN DITEMPAT BERTUGAS 5

KETERANGAN 6

4 % dari jatah bahan bakar yang digunakan

Harga setiap jenis bahan bakar/ pelumas berpedoman kepada harga yang ditetapkan oleh pemerintah


Bambang Ratmanto S.T., M.M. Brigadir Jenderal TNI

Lampiran IX Surat Edaran Dirkuad Nomor SE/ 21 /V/2012 Tanggal 31 Mei 2012


Lembar Ke : Kode No.

:

Nomor

:

Surat Perintah Perjalanan Dinas 1. 2. 3.

4.

Pejabat berwenang yang memberi perintah Nama / Pangkat / NRP / NIP Prajurit TNI AD/PNS yang diperintah a. Pangkat dan Golongan ruang gaji menurut PP No. 8 Tahun 2009 dan PP No. 20 Tahun 2009 b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas Maksud Perjalanan Dinas

5. 6.

Alat angkutan yang dipergunakan a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan 7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali / tiba di tempat baru *) Nama 8. Pengikut :

Dirkuad

a. b. c.

Melaksanakan Dirkuad Nomor / / Tanggal

Surat

Perintah

/

a. b. a. b. c. Tanggal Lahir

Keterangan

a. b. c.

9.

10 .

Perjalanan Anggaran a. Kesatuan b. Mata Anggaran Keterangan lain-lain

a. Ditkuad b. -

*) Coret yang tidak perlu Dikeluarkan di Tanggal

: Jakarta : Mei 2012

Pejabat yang berwenang …………………………….. NRP/NIP …………………..


Sublampiran Lampiran IX Surat Edaran Dirkuad Nomor SE/ 21 /V/2012 Tanggal 31 Mei 2012 I. Berangkat dari (tempat kedudukan) Ke Pada Tanggal

: : :

Kepala

II. Tiba di Pada Tanggal

: :

Kepala

( ..........................................) NRP/NIP ......................... Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala

( .........................................) NRP/NIP ......................... III. Tiba di : Pada Tanggal :

Kepala


( .........................................) NRP/NIP ......................... IV.Tiba di : Pada Tanggal :

Kepala


( .........................................) NRP/NIP ......................... V. Tiba di : Pada Tanggal :

Kepala


( .........................................) NRP/NIP ......................... VI. Tiba di : (tempat kedudukan Pada Tanggal : Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk

( .........................................) NRP/NIP .........................

( ..........................................) NRP/NIP ......................... Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan Semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Pejabat Yang Berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk

( ..........................................) NRP/NIP .........................



Lampiran XI Surat Edaran Dirkuad Nomor SE/ 21 /V/2012 Tanggal 31 Mei 2012


RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS Lampiran Nomor Tanggal

NO 1

SPPD : : :

PERINCIAN BIAYA 2

JUMLAH 3

1.

Rp.

2.

Rp

3.

Rp. Rp.

4.

Rp.

5.

KETERANGAN 4

Rp. Rp.

Jumlah

Terbilang :

………, ………. Telah dibayar sejumlah Rp.

Telah dikeluarkan jumlah uang sebesar Rp.

Papekas

Yang Menerima …………………………. NRP/NIP ……………….

…………………. NRP/NIP ……….

. . PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG Ditetapkan sejumlah Yang telah dibayar semula Sisa kurang/lebih

Rp. Rp. Rp. Pejabat yang berwenang …………………………… NRP/NIP …………………




Lampiran XIII Surat Edaran Dirkuad Nomor SE/ 21 /V/2012 Tanggal 31 Mei 2012

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK NOMOR

Kode dan Nama Satuan Kerja Kode dan Nama Kegiatan

: :

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam Penyusunan Standar Biaya Masukan …………………*) di luar Standar Biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. ………………, …………… Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran …………………………………………… NIP/NRP ………………………………

*) Diisi nama kegiatan yang menjadi Standar Biaya Masukan.




Lampiran XII Surat Edaran Dirkuad Nomor SE/ 21 /V/2012 Tanggal 31 Mei 2012

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP Jabatan

: : :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal ............................. Nomor .......................... dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 1. Biaya perjalanan dinas di bawah ini yang tidak dapat diperoleh buktibukti pengeluarannya, yang meliputi : NO. 1

URAIAN 2

JUMLAH 3

KET 4

TOTAL Terbilang : 2. Jumlah uang tersebut pada butir 1 benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara. 3. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui/Menyetujui Dan / Ka Satker

Tempat, tanggal, bulan, tahun. Pejalan,

................................. ...............................................

................................. ...............................................


Bambang Ratmanto S.T., M.M Brigadir Jenderal TNI

2012. tentang

Recommend Documents