KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-12/BC/2012 TENTANG EVALUASI HASIL AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 butir 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Evaluasi Hasil Audit Kepabeanan dan Audit Cukai;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); 3. Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2011 tentang
Audit Kepabeanan dan Audit Cukai; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG EVALUASI HASIL AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI.
Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan: 1.
Audit adalah audit kepabeanan dan/atau audit cukai;
2.
Tim Audit adalah tim yang diberi tugas untuk melaksanakan audit berdasarkan surat tugas atau surat perintah dari Direktur Jenderal, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama;
3.
Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum;
4.
Auditee adalah orang yang diaudit oleh tim audit;
5.
Laporan Hasil Audit yang selanjutnya disingkat LHA adalah laporan pelaksanaan audit yang disusun oleh tim audit sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan audit;
6.
Kertas Kerja Audit yang selanjutnya disingkat KKA adalah catatan yang dibuat oleh Tim Audit mengenai prosedur yang digunakan, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang didapatkan selama penugasan;
7.
Hasil Audit adalah LHA dan KKA sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
8.
Prosedur Audit adalah tatalaksana audit kepabeanan dan audit cukai;
9.
Standar Audit adalah standar audit kepabeanan dan audit cukai;
10. Program Audit adalah program audit kepabeanan dan audit cukai; 11. Lembar Evaluasi Hasil Audit adalah lembar penilaian pemenuhan pelaksanaan audit sesuai prosedur audit, penilaian pemenuhan pelaksanaan audit sesuai standar audit, dan penilaian pemenuhan pelaksanaan audit sesuai program audit; 12. Evaluasi Hasil Audit adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai LHA dan KKA dengan sasaran penilaian yang meliputi penilaian pemenuhan prosedur pelaksanaan audit, penilaian pemenuhan standar audit dan program audit, penilaian penerapan ketentuan atas temuan, dan penilaian penerapan atas program audit yang dilakukan, serta penilaian temuan hasil audit. Pasal 2 (1) Audit kepabeanan dan audit cukai dilaksanakan oleh Tim Audit. (2) Setiap Audit selesai dilaksanakan, Tim Audit menyusun Hasil Audit. (3) Hasil Audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama. Pasal 3 Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama melakukan Evaluasi Hasil Audit terhadap Hasil Audit yang diterima.
Pasal 4 (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Lembar Evaluasi Hasil Audit sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini. Pasal 5 Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat digunakan sebagai bahan masukan penyusunan profil, antara lain: a.
Profil Tim Audit;
b. Profil Auditee; c.
Profil jenis temuan audit. Pasal 6
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-44/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Hasil Audit Kepabeanan dan Audit Cukai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 7 Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2012. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 9 Maret 2012 DIREKTUR JENDERAL, ttd. AGUNG KUSWANDONO NIP 196703291991031001
Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER- 12/BC/2012 tentang Evaluasi Hasil Audit Kepabeanan Dan Audit Cukai
TATA CARA EVALUASI HASIL AUDIT
A. Tata Cara Evaluasi Hasil Audit Pada Direktorat Audit, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: 1. Direktur Audit memerintahkan kepada Kepala Subdit Evaluasi Audit untuk melakukan evaluasi atas setiap LHA dan KKA yang diterimanya. 2. Kepala Subdit Evaluasi Audit memerintahkan kepada Kepala Seksi Evaluasi Hasil Audit untuk melakukan pemeriksaan atas LHA dan KKA yang diterimanya. 3. Kepala Seksi Evaluasi Hasil Audit memerintahkan kepada pemeriksa untuk membantu melakukan pemeriksaan atas setiap LHA dan KKA yang diterimanya. 4. Pemeriksa melakukan penilaian pemenuhan prosedur audit, penilaian pemenuhan standar audit, penilaian pemenuhan program audit, serta penilaian temuan audit atas setiap LHA dan KKA yang diterimanya. 5. Pemeriksa membuat Lembar Evaluasi Hasil Audit sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukannya. 6. Kepala Seksi Evaluasi Hasil Audit menyetujui dan menandatangani Lembar Evaluasi Hasil Audit yang diterimanya. 7. Kepala Subdit Evaluasi Audit memberikan catatan pada Lembar Evaluasi Hasil Audit yang diterimanya. 8. Kepala Seksi Evaluasi Hasil Audit menindaklanjuti catatan Kepala Subdit Evaluasi Audit pada Lembar Evaluasi Hasil Audit yang diterimanya. 9. Apabila diperlukan, Kepala Subdit Evaluasi Audit dapat melaporkan hasil evaluasi LHA dan KKA kepada Direktur Audit. B. Tata Cara Evaluasi Hasil Audit Pada Kantor Wilayah Direktorat /Kantor Pelayanan Utama, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: 1. Kepala Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan Utama memerintahkan kepada Kepala Bidang Audit untuk melakukan evaluasi atas setiap LHA dan KKA yang diterimanya. 2. Kepala Bidang Audit memerintahkan kepada Kepala Seksi Evaluasi Audit untuk melakukan pemeriksaan atas LHA dan KKA yang diterimanya. 3. Kepala Seksi Evaluasi Audit memerintahkan kepada pemeriksa untuk membantu melakukan pemeriksaan atas setiap LHA dan KKA yang diterimanya. 4. Pemeriksa melakukan penilaian pemenuhan prosedur audit, penilaian pemenuhan standar audit, penilaian pemenuhan program audit, serta penilaian temuan audit atas setiap LHA dan KKA yang diterimanya.
5. Pemeriksa membuat Lembar Evaluasi Hasil Audit sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukannya. 6. Kepala Seksi Evaluasi Audit menyetujui dan menandatangani Lembar Evaluasi Hasil Audit yang diterimanya. 7. Kepala Bidang Audit memberikan catatan pada Lembar Evaluasi Hasil Audit yang diterimanya. 8. Kepala Seksi Evaluasi Audit menindaklanjuti catatan Kepala Subdit Evaluasi Audit pada Lembar Evaluasi Hasil Audit yang diterimanya. 9. Apabila diperlukan, Kepala Bidang Audit dapat melaporkan hasil evaluasi LHA dan KKA kepada Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Pelayanan Utama. 10. Apabila diperlukan, Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Pelayanan Utama dapat melaporkan hasil evaluasi LHA dan KKA kepada Direktur Audit.
DIREKTUR JENDERAL, ttd. AGUNG KUSWANDONO NIP.196703291991031001
Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER- 12/BC/2012 tentang Evaluasi Hasil Audit Kepabeanan Dan Audit Cukai
LEMBAR EVALUASI HASIL AUDIT A. DATA UMUM 1 Nomor/tanggal LHA
:
………………………………………….
2. Nomor/tanggal Surat Tugas/Surat Perintah
:
………………………………………….
3. Nomor/tanggal NPA
:
…………………………………………. (jika ada)
4. Nomor/tanggal Surat Penetapan
:
…………………………………………. (jika ada)
5. Nomor/tanggal Surat Tindak Lanjut
:
………………………………………….
6. Nama Auditee
:
………………………………………….
7. NPWP Auditee
:
………………………………………….
8. Alamat Auditee
:
………………………………………….
9. Status Auditee Importir
Importir Umum Importir Produsen Importir BKC
Eksportir
Eksportir Umum Eksportir Bea Keluar
Pengusaha TPB
Kawasan Berikat Gudang Berikat Toko Bebas Bea Entrepot Tujuan Pameran Lelang Berikat Lainnya
Pengusaha TPS Pengusaha Pengangkutan PPJK Pengusaha Pabrik BKC
Etil Alkohol Minuman Mengandung Etil Alkohol Hasil Tembakau
Pengusaha Tempat Penyimpanan BKC Penyalur BKC Pengguna BKC yang mendapatkan fasilitas Pembebasan Cukai
Lain-lain MITA
Prioritas Non Prioritas
Lain-lain Fasilitas Pembebasan BM atas barang/bahan impor untuk diolah, dirakit, dipasang pada barang lain dengan tujuan diekspor Pengembalian BM yang telah dibayar atas barang/bahan impor untuk diolah, dirakit, dipasang pada barang lain dengan tujuan diekspor BKPM KKKS Impor Sementara Keringanan BM Keringanan Tarif Lain-lain 10. Jenis Audit : 1
Audit Umum
2
Audit Khusus
Atas Penetapan Pejabat Bea dan Cukai Khusus lainnya
3
Audit Investigasi
11. Sifat Audit : Audit Terencana Audit Sewaktu-waktu B. PEMENUHAN PROSEDUR AUDIT (30%) B.1. Kelengkapan LHA (10%) B.1.1. Tahap Perencanaan Audit Catatan: 1.
Surat Tugas/ Surat Perintah
1
Lengkap
2
Tidak Lengkap
2.
Rencana Kerja Audit (RKA)
1
Lengkap
2
Tidak Lengkap
3
Tidak Diwajibkan
3.
Program Audit
1
Lengkap
2
Tidak Lengkap
3
Tidak Diwajibkan
B.1.2. Tahap Pelaksanaan Audit 1.
Ijin Perpanjangan ST/Surat Perintah*
1
Lengkap
2
Tidak Lengkap
3
Tidak Diwajibkan
2.
ST Pengganti/Penambahan Tim Audit*
1
Lengkap
2
Tidak Lengkap
3
Tidak Diwajibkan
3.
BA Penggantian Tim Audit*
1
Lengkap
2
Tidak Lengkap
3
Tidak Diwajibkan
4.
Surat permintaan data
1
Lengkap
2
Tidak Lengkap
5.
Surat Pernyataan Penyerahan Data
1
Lengkap
2
Tidak
3
Tidak
6.
Surat Peringatan I*
1
Lengkap
2
Tidak Lengkap
3
Tidak Diwajibkan
7.
Surat Peringatan II*
1
Lengkap
2
Tidak Lengkap
3
Tidak Diwajibkan
8.
Ijin Perpanjangan batas waktu Penyerahan data audit*
1
Lengkap
2
Tidak Lengkap
3
Tidak Diwajibkan
9.
Penyerahan/Pengembalian
1
Lengkap
2
Tidak Lengkap
3
Tidak Diwajibkan
10. Pakta Integritas
1
Lengkap
2
Tidak Lengkap
11. Ijin Perpanjangan Periode Audit*
1
Lengkap
2
Tidak Lengkap
3
Tidak Diwajibkan
12. Ijin Perpanjangan Jangka
1
Lengkap
2
Tidak Lengkap
3
Tidak Diwajibkan
1
Lengkap
2
Tidak Lengkap
3
Tidak Diwajibkan
1
Lengkap
2
Tidak Lengkap
3
Tidak Diwajibkan
1
Lengkap
2
Tidak Lengkap
3
Tidak Diwajibkan
Lengkap
Diwajibkan
Data Audit*
Waktu Penyelesaian Audit 1* 13. Ijin Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Audit 2* 14. Ijin Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Audit 3* 15. Surat Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Pencacahan Fisik Sediaan Barang*
16. Berita Acara Pencacahan Fisik Sediaan Barang*
1
Lengkap
2
Tidak Lengkap
17. KKA lainnya
1
Lengkap
2
Tidak Lengkap
18. Lembar Daftar Temuan Sementara (DTS)*
1
Lengkap
2
a). Surat Pengantar*
1
Lengkap
b). Lembar Pernyataan
1
3
Tidak Diwajibkan
Tidak Lengkap
3
Tidak Diwajibkan
2
Tidak Lengkap
3
Tidak Diwajibkan
Lengkap
2
Tidak Lengkap
3
Tidak Diwajibkan
1
Lengkap
2
Tidak Lengkap
3
Tidak Diwajibkan
d). Surat Tanggapan DTS*
1
Lengkap
2
Tidak Lengkap
3
Tidak Diwajibkan
19. Berita Acara Penghentian
1
Lengkap
2
Tidak Lengkap
3
Tidak Diwajibkan
1
Lengkap
2
Tidak Lengkap
3
Tidak Diwajibkan
21. Berita Acara Penolakan Diaudit*
1
Lengkap
2
Tidak Lengkap
3
Tidak Diwajibkan
22. Surat Pernyataan Penolakan
1
Lengkap
2
Tidak Lengkap
3
Tidak Diwajibkan
1
Lengkap
2
Tidak Lengkap
3
Tidak Diwajibkan
a). Undangan
1
Lengkap
2
Tidak Lengkap
b). Ijin Perubahan Waktu*
1
Lengkap
2
Tidak Lengkap
3
Tidak Diwajibkan
c). Risalah Pembahasan Akhir
1
Lengkap
2
Tidak Lengkap
d). Hasil Pembahasan Akhir
1
Lengkap
2
Tidak Lengkap
e). Surat Kuasa*
1
Lengkap
2
Tidak Lengkap
3
Tidak Diwajibkan
f).Daftar Kehadiran
1
Lengkap
2
Tidak Lengkap
1
Lengkap
2
Tidak Lengkap
3
Tidak Diwajibkan
Persetujuan DTS* c). Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian DTS*
Audit (BAPA*) 20. Surat Pernyataan Penolakan Diaudit*
Membantu Kelancaran Audit* 23. Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Audit* 24. Pembahasan Akhir
25. Risalah Penelaahan*
26. Berita Acara Hasil Audit (BAHA)
1
Lengkap
2
Tidak Lengkap
3
Tidak Diwajibkan
B.1.3.Tahap Pelaporan Hasil Audit 1.
Otorisasi LHA
1
Lengkap
2
Tidak Lengkap
2.
Bab I
1
Lengkap
2
Tidak Lengkap
3.
Bab II*
1
Lengkap
2
Tidak Lengkap
3
Tidak Diwajibkan
4.
Bab III*
1
Lengkap
2
Tidak Lengkap
3
Tidak Diwajibkan
5.
Tindak Lanjut Hasil Audit: 1
Lengkap
2
Tidak Lengkap
3
Tidak Diwajibkan
1
Lengkap
2
Tidak Lengkap
3
Tidak Diwajibkan
a). Surat Tindak Lanjut/Rekomendasi*) b). Surat Penetapan
B.2. Waktu Penyelesaian: (20%) 1
Kurang dari atau sama dengan 3 bulan
2
3 s.d. 12 bulan
3
Lebih dari 12 bulan
1
Ada Perpanjangan
2
Tidak Ada Perpanjangan
B.3. Catatan: B.4. Nilai Pemenuhan Prosedur Audit
C. PEMENUHAN PENCAPAIAN SASARAN AUDIT (50%) C.1. Pemeriksaan (5%)
SPI
1 Dilakukan
2 Tidak Dilakukan
Catatan:
C.2. Penerapan ketentuan dan perhitungan atas temuan audit (20%) C.2.1. Dalam Kertas Kerja Audit (dalam hal perhitungan atas temuan audit)
1 Tepat
2 Tidak Tepat
C.2.2. Dalam Laporan Hasil Audit
1 Tepat
2 Tidak Tepat
Catatan:
C.3. Penerapan Pemenuhan Atas Program Audit yang dilakukan (25%) PA-02 PA-03 PA-04 PA-05 PA-06 PA-07 PA-08 PA-09 PA-10 PA-11 PA-12 PA-13
PA-14 PA-15 PA-16 PA-17 PA-18 PA-19 PA-20 PA-21 PA-22 PA-23 PA-24 PA-25
PA-99
C.4. Nilai Pemenuhan Pencapaian Sasaran Audit: D. PENILAIAN TEMUAN HASIL AUDIT(20%) D.1. Tagihan (17.5%)
Interval a. < Rp.25 juta b. Rp.25 juta s.d. Rp.100 juta c. Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta d. Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta e. Rp.500 juta s.d. Rp 1 milyar f. > Rp 1 milyar
D.2. Non Tagihan (2.5%)
Penyelidikan Rekomendasi/Tindak lanjut Pengawasan Perbaikan Bisnis DJBC
Proses
Perbaikan Struktur Pengendalian Intern Lain-lain
Catatan:
D.3. Nilai Temuan Hasil Audit
E. KESIMPULAN E.1. Pemenuhan Prosedur Audit
1
Terpenuhi
2
Tidak Terpenuhi
1
Terpenuhi
2
Tidak Terpenuhi
1
Ada
2
Tidak Ada
Catatan:
E.2. Pemenuhan Pencapaian Sasaran Audit
Catatan:
E.3. Penilaian Temuan Hasil Audit Catatan:
E.4. Total Nilai B C D Total Nilai
a.
: : : :
Pengawas Mutu Audit (PMA) Nama :……………………………. NIP
:…………………………….
Nilai Kinerja PMA Catatan:
b.
Pengendali Teknis Audit (PTA) Nama :……………………………. NIP
:…………………………….
Nilai Kinerja PTA Catatan:
c.
Ketua Auditor Nama :……………………………. NIP
:…………………………….
Nilai Kinerja Ketua Auditor Catatan :
d.
Auditor 1.
Nama
:…………………………….
NIP
:…………………………….
Nilai Kinerja Catatan :
2.
Nama
:…………………………….
NIP
:…………………………….
Nilai Kinerja
Catatan :
Tanggal ......... Disetujui oleh : ttd Kepala Seksi : Nama : NIP :
Tanggal .......... Disusun oleh : ttd Pemeriksa : Nama : NIP :
Catatan/Simpulan/Rekomendasi oleh Kepala Subdit Evaluasi/Kabid Audit tentang Hasil Evaluasi :
Paraf/Tanggal
Petunjuk Pengisian Lembar Evaluasi Hasil Audit A. Data Auditee a. Point angka 1 s.d. 8 diisi sesuai dengan data yang tersedia; b. Point angka 9 diisi sesuai dengan status auditee; c.
Point angka 10 dipilih sesuai dengan jenis audit;
d. Point angka 11 diisi sesuai dengan sifat audit.
B. Pemenuhan Prosedur Audit a. Point B.1 diisi dengan memilih salah satu: i. Lengkap, jika dokumen ada dan lengkap; ii. Tidak lengkap, jika dokumen tidak ada namun berdasarkan peraturan yang berlaku diharuskan ada; iii. Tidak diwajibkan, jika dokumen tidak ada dan berdasarkan peraturan yang berlaku tidak diharuskan ada/ tidak harus dilakukan. b. Kolom catatan diisi mengenai uraian penjelasan jika tidak lengkap. c. Point B.2 diisi untuk waktu penyelesaian LHA dihitung dari tanggal penerbitan Surat Tugas sampai dengan tanggal LHA. d. Penghitungan persentase nilai: i. Point B.1, persentase nilai = (jumlah nilai dibagi jumlah variable) dikalikan 10% dimana jumlah nilai berasal dari: • Lengkap dan atau tidak diwajibkan •
Tidak lengkap
=1 =0
ii. Point B.2: •
Kurang dari atau sama dengan 3 bulan
= 20%
•
3 s.d. 12 bulan dan ada perpanjangan
= 15%
•
3 s.d. 12 bulan tidak ada perpanjangan
= 7,5%
•
Lebih dari 12 bulan ada perpanjangan
= 10%
•
Lebih dari 12 bulan tidak ada perpanjangan
= 2,5%
e. Point angka B.4 dihitung berdasarkan persentase nilai kumulatif point B.1 dan B.2.
C. Pemenuhan Pencapaian Sasaran Audit a. Point angka C.1, C.2 diisi dengan memlilih satu jawaban dan C.3 diisi dengan memlilih satu jawaban atau lebih. b. Penghitungan persentase nilai: i. Point angka C.1: •
Dilakukan
= 5%
Yang dimaksud “dilakukan” adalah disertai dengan bukti dan dimasukkan sebagai KKA. •
Tidak dilakukan
= 0%
ii. Point angka C.2: persentase nilai = (jumlah nilai dibagi jumlah variable) dikalikan 20% dimanajumlah nilai berasal dari: • Tepat =1 •
Tidak tepat
= 0.5
iii. Point angka C.3: •
Tepat
= 25%
•
Kurang tepat
= 17.5%
•
Tidak tepat
= 0%
c. Kolom catatan diisi mengenai keterangan penjelas. d. Point angka C.4 dihitung berdasarkan nilai kumulatif point C.1, C.2 dan C.3. D. Penilaian temuan hasil audit a. Point D.1 dan D.2 diisi dengan memlilih satu jawaban atau lebih. b. Penghitungan persentase nilai i. Point D.1 jumlah tagihan/potensi: a. b. c. d. e. f.
< Rp25 juta = 5% Rp.25juta s.d. Rp.100 juta = 7.5% Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta = 10% Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta = 12.5% > Rp.500 juta s.d. 1 M =15% > 1 Milyar = 17.5%
ii. Point D.2: •
Terdapat temuan hasil audit non tagihan
•
Tidak terdapat temuan hasil audit non tagihan = 0%
= 2.5%
c. Kolom catatan diisi mengenai uraian penjelasan. d. Point D.3 dihitung berdasarkan nilai kumulatif point D.1 dan D.2. E. Kesimpulan a. Point E.1, diisi dengan memilih salah satu jawaban: (maksimal 30%) i. Terpenuhi, dipilih jika nilai persentase yang diperoleh >= 18%; ii. Tidak terpenuhi, dipilih jika nilai persentase yang diperoleh <18% b. Point E.2, diisi dengan memilih salah satu jawaban: (maksimal 50%) i. Terpenuhi, dipilih jika nilai persentase yang diperoleh >= 36%; ii. Tidak terpenuhi, dipilih jika nilai persentase yang diperoleh <36% c. Point E.4 dihitung berdasarkan total penjumlahan nilai pada butir B.4,butir C.4 dan butir D.3 d. Point E.5: Nama pegawai dan NIP diisi sesuai penandatangan LHA dan Surat Tugas/Surat Perintah dan atau Surat Tugas Pengganti.
DIREKTUR JENDERAL, ttd. AGUNG KUSWANDONO NIP.196703291991031001
