2012 TENTANG

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/472/KPTS/013/2012 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009-2014 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

:

a. bahwa dalam upaya mengukur kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, diperlukan alat ukur yang berupa Indikator Kinerja Utama pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur;

Mengingat

:

1. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663) ; 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ; 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014. MEMUTUSKAN

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

-2-

MEMUTUSKAN : Menetapkan, PERTAMA

:

Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA

:

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, bertujuan untuk : a. memberikan informasi kinerja yang paling penting dalam menyelenggarakan manajemen kinerja SKPD ; b. mengukur pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis SKPD yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntanbilitas kinerjanya.

KETIGA

:

Indikator Kinerja Utama dimanfaatkan, untuk : a. Perencanaan Strategis SKPD ; b. Perencanaan Tahunan SKPD ; c. Penetapan Kinerja SKPD ; d. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ; e. Evaluasi kinerja instansi Pemerintah SKPD.

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 6 Agustus 2012 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN


LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/472/KPTS/013/2012 TANGGAL : 6 AGUSTUS 2012 _________________________________

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009-2014

1. DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR INDIKATOR KINERJA UTAMA Uraian Indikator Kinerja 2 3

SASARAN 1 Peningkatan penghasilan nelayan / masyarakat perikanan dan kelautan

Usaha masyarakat perikanan dan kelautan

Jumlah kelompok usaha masyarakat perikanan dan kelautan

Nilai Tukar Nilai Tukar Nelayan (NTN) / Nelayan/pembudidaya ikan pembudidaya ikan Peningkatan produksi perikanan

Produksi Perikanan : a. Perikanan tangkap b. Perikanan Budidaya

Produksi Perikanan : a. Jumlah ikan tangkap (ton) b. Jumlah ikan Budidaya (ton)

Ekspor

Besar nilai ekspor(Juta U$)

Peningkatan konsumsi ikan (Gemar Makan Ikan)

Konsumsi ikan

Besar ikan yang dikonsumsi (kg/kap/tahun)

Peningkatan Pelestarian Sumber Daya Ikan

Pelestarian SDI - Restocking - Konservasi Mangrove - Konsevsi Terumbu karang

Pelestarian SDI : - Besar Restocking - Luas areal Mangrove yang dikonservasi - Luas arealTerumbu Karang yang dikonservasi

2. DINAS


-2-

2. DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR SASARAN 1 Meningkatnya aksesibilitas dan mutu kesehatan

1,1 1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

INDIKATOR KINERJA UTAMA Uraian Indikator Kinerja 2 3 Angka Harapan Hidup Rata-rata usia harapan hidup Angka Kematian Bayi Jumlah seluruh kematian per 1.000 kelahiran bayi (0-11 bln) di satu hidup wilayah kerja pd kurun waktu tertentu Jumlah kelahiran hidup di wilayah kerja pada kurun waktu yg sama Angka kematian ibu Jumlah seluruh kematian ibu melahirkan per pd masa hamil hingga nifas 100.000 kelahiran yg berkaitan dgn kehamilan & hidup persalinan di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu Jumlah kelahiran hidup di satu wilayah kerja pd kurun waktu yg sama Prevalensi kurang gizi Jumlah balita dgn BB Kurang pada anak + Jumlah balita dgn BB sangat kurang di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Jumlah semua balita yg diperiksa di satu wilayah kerja pd kurun waktu yg sama Cakupan pertolongan Jumlah ibu bersalin yg persalinan oleh ditolong oleh tenaga tenaga kesehatan kesehatan yg memiliki yang memiliki kompetensi kebidanan di kompetensi satu wilayah kerja pada kebidanan kurun waktu tertentu Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja pd kurun waktu yg sama Cakupan komplikasi Jumlah komplikasi kebidanan kebidanan yang yg mendapat penanganan ditangani definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu 20% x Jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama

1,7 Cakupan


-3-

1 1,7

1,8

1,9

1,1

1,11

1,12

Meningkatkan pemberdayan individu, keluarga, dan masyarakat agar mampu menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta mengembangkaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya masyarakat (UKBM)

2,1

2 3 Cakupan balita gizi Jumlah balita gizi buruk buruk yang mendapat mendapat perawatan oleh perawatan tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Jumlah semua balita gizi buruk yg ditemukan di satu wilayah kerja pd kurun waktu yang sama Cakupan Jumlah desa/kelurahan UCI desa/kelurahan Universal Child Jumlah seluruh Immunization (UCI) desa/kelurahan Cakupan penemuan Jumlah penderita DBD yg dan penanganan ditangani sesuai SOP di penderita penyakit satu wilayah kerja selama 1 DBD thn Jumlah penderita DBD yg ditemukan sesuai SOP di satu wilayah kerja dlm kurun waktu yg sama Cakupan pelayanan Jumlah rujukan kunjungan kesehatan rujukan pasien maskin dari sarana pasien masyarakat kesehatan strata 1 miskin Jumlah seluruh maskin kab./kota Jawa Timur Cakupan kunjungan Jumlah kunjungan bayi bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Jumlah sasaran bayi di satu wilayah kerja pd kurun waktu yg sama Cakupan penemuan Jumlah penderita baru TBC dan penanganan BTA (+) yg ditemukan & penderita penyakit diobati di satu wilayah kerja TBC BTA selama 1 tahun Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yg sama Cakupan Kab./Kota Jumlah kab./kota yg menyusun profil menyusun profil kegiatan kegiatan promosi promosi kesehatan & kesehatan dan pengembangan UKBM pd pengembangan kurun waktu tertentu UKBM sesuai Jumlah seluruh kab./kota pedoman se-Jawa timur

2.2 Cakupan


-4-

1 2.2.

2 Cakupan posyandu Purnama & Mandiri di semua kab./kota

2,3

Cakupan Desa Siaga aktif di semua kab./kota (tahap Tumbuh, Kembang, Paripurna)

2,4

Cakupan Pondok Pesantren membentuk poskestren sesuai standar

2,5

Cakupan kab./kota membentuk & membina Kwartir Ranting Saka Bakti Husada (SBH)

3 Jumlah posyandu dengan strata Purnama dan Mandiri di suatu wilayah kerja dlm kurun waktu tertentu Jumlah posyandu yg ada di suatu wilayah kerja dlm kurun waktu yg sama Jumlah Desa Siaga pada tahap Tumbuh, Kembang dan Paripurna di suatu wilayah kerja dlm kurun waktu tertentu Jumlah Desa Siaga di suatu wilayah kerja dlm kurun waktu yg sama Jumlah pondok pesantren yg membentuk Poskestren di suatu wilayah kerja dlm kurun waktu tertentu Jumlah ponpes yg ada di suatu wilayah kerja dlm kurun waktu yg sama Jumlah kwartir ranting SBH yg dibentuk/dibina di suatu wilayah kerja dlm kurun waktu tertentu Jumlah kecamatan di suatu wilayah kerja yg sama

3. DINAS


-5-

3. DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR SASARAN 1 Terciptanya kesejahteraan 1. sosial rakyat , dengan kebijakan yang diarahkan untuk memberdayakan kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk anak terlantar, fakir miskin, manusia lanjut usia, penyandang cacat, 2. masyarakat miskin, dan masyarakat diwilayah terpencil, tertinggal dan wilayah rawan bencana

3.

1.

INDIKATOR KINERJA UTAMA URAIAN INDIKATOR KINERJA 2 3 Pelatihan / bimbingan / Frekuensi Pelatihan/bimbingan/ Pelestarian nilai-nilai Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kepahlawanan, keperintisan dan keperintisan dan kejuangan (K3) terhadap orsos ; Jumlah : Wanita Pemimpin kejuangan (K3) Kegiatan Sosial (WPKS), Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Bantuan stimulan Usaha Jumlah (Rupiah) bantuan Ekonomi Produktif stimulan Usaha Ekonomi Produktif terhadap Wanita Pemimpin Kegiatan Sosial (WPKS), Karang Taruna, Pengembangan Dunia Usaha Peduli Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Pemeliharan TMP dan Frekuensi pemeliharan TMP; Perbaikan rumah Jumlah rumah yang diperbaiki untuk pahlawan, perintis kemerdekaan pejuang dan Keluarganya Bimbingan / Ketrampilan, Frekuensi dan bantuan bimbingan/Ketrampilan ; Jumlah bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif terhadap : Fakir miskin, keluarga rentan, komunitas terpencil dan tertinggal, wanita/janda-janda rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan/perlakuan yang salah Jumlah bantuan kesehatan dan pendidikan untuk Keluarga Harapan / Rumah Tangga Sangat Miskin

2. Penanganan dan pemulangan orang terlantar dan pekerja migran 3. Jaminan ASKESOS dan BKSP

Jumlah korban tindak kekerasan yang mendapat-kan pendampingan/ rehabilitasi dan dipulangkan pada keluarganya Jumlah orang terlantar dan pekerja migran yang ditangani dan dipulangkan Jumlah jaminan ASKESOS dan BKSP.

4. Pembinaan


-6-

1

2

3

4. Pembinaan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB) Rehabilitasi/bimbingan/ ketrampilan, dan bantuan kebutuhan dasar, stimulan Usaha Ekonomi Produktif

Jumlah Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB) sesuai dengan ketentuan per UU a. Rehabilitasibimbingan/ ketrampilan; b. Bantuan kebutuhan dasar; c. Stimulan Usaha Ekonomi Produktif, terhadap Penyandang cacat, anak terlantar, anak jalanan, ODA (orang dengan HIV/Aids), anak nakal, korban NAPZA, Gelandangan dan Pengemis, WTS dan korban eksploitasi seksual komerdial anak (ESKA), eks narapidana, dengan panti sebagai berikut : 1.Panti Sosial Balita Sidoarjo dan Anak Terlantar Trenggalek, Situbondo, Sumenep dan Nganjuk 2. Panti Sosial Petirahan Anak Batu 3. Panti Sosial Remaja Terlantar Jombang dan Blitar 4. Panti Sosial Remaja Bojonegoro dan Pamekasan 5. Panti Sosial Lanjut Usia Jember, Banyuwangi dan Bondowoso 6. Panti Sosial Lanjut Usia Terlantar Pasuruan dan Blitar 7. Panti Sosial Lanjut Usia Terlantar Jombang dan Magetan 8. Panti Sosial Cacat Netra 9. Panti Sosial Cacat Tubuh Pasuruan, Cacat Grahita Tuban, Cacat Rungu Wicara Pasuruan 10. Panti Sosial Eks Psikotik Pasuruan, Kediri

11. Panti


-7-

1

2

1. Kesiapsiagaan penanggulangan bencana sasaran masyarakat di daerah rawan bencana

2. Mitigasi penanggulangan bencana berbasis masyarakat di daerah rawan bencana 3. Pemulihan sosial Eks korban bencana alam / sosial

3 11. Panti Sosial Gelandangan dan Pengemis Pasuruan, Sidoarjo, Madiun 12. Eks Kusta Tuban 13. Panti Sosial Tuna Susila Kediri 14. Panti Sosial Anak Nakal dan Korban Napza Surabaya Jumlah petugas penanggulangan bencana yang mendapat pelatihan Logistic Suport System (LSS), TRC (tim reaksi cepat) Tagana desa ; Jumlah bantuan buffer logistik desa, dan penyediaan sarana Jumlah korban yang diberikan kebutuhan pokok dan mitigasi penanggulangan bencana dengan jaring komunikasi sosial penanggulangan bencana Jumlah korban yang mendapat pemulihan psikis sosial pasca bencana ; Jumlah rumah yang direhab ; Jumlah bantuan stimulant

4. DINAS


-8-

4. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL INDIKATOR KERJA UTAMA SASARAN URAIAN Meningkatkan kesejahteraan bersama seluruh rakyat Jawa Timur

INDIKATOR

Pembangunan biogas Jumlah rumah tangga yang sesuai dengan perencanaan menggunakan biogas Tersedianya pembangkit listrik beserta jaringannya

Jumlah rumah tangga yang berlistrik non PLN

Konstruksi sumur dan Jumlah izin pengambilan air penyerapan air tanah sesuai tanah sesuai potensi yang dengan kondisi ada hidrogeologinya Tersedianya sumur bor beserta pompa dan tandon air

Jumlah masyarakat daerah sulit air yang terpenuhi kebutuhan air bersih

Pemahaman kepada masyarakat adanya ancaman bencana geologi dan tsunami

Jumlah masyarakat yang mengetahui cara penyelamatan diri bila terjadi bencana

Diketahuinya daerah-daerah Jumlah rekomendasi daerah yang rawan longsor rawan bencana geologi

5. DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN PROVINSI JAWA TIMUR INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN

Terlayaninya untuk irigasi

kebutuhan

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

air Pengembangan dan Mempertahankan perPengelolaan Jaringan sentase luas areal sawah Irigasi, Rawa dan Jaringan yang intens tanam per 3 Pengairan Lainnya musim (musim hujan I, II, dan kemarau)

Tersedianya air baku untuk Penyediaan dan Pengelola- Mempertahankan jumlah berbagai keperluan dan ber- an Air Baku ketersediaan air baku untuk kurangnya daerah kekeringan berbagai keperluan Penurunan luas dan lama Pengendalian Banjir genangan banjir untuk debit periode ulang tertentu

Menurunnya luas genangan banjir

6. DINAS


-9-

6. DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR INDIKATOR KINERJA UTAMA Sasaran

Terpelihara serta meningkatnya daya dukung, kapasitas, dan kualitas pelayanan prasarana jalan dan jembatan

Uraian Pembangunan Jalan dan Jembatan

Indikator Kinerja Persentase Kemantapan Jalan kondisi baik, sedang, rusak ringan, rusak berat Jumlah Kemantapan Jembatan Panjang Pembangunan Jalan Jumlah Pembangunan Jembatan

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Persentase Kemantapan Jalan Jumlah Kemantapan Jembatan

7. DINAS


- 10 -

7. DINAS PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN URAIAN Meningkatnya dukungan dan -Diversifikasi dan fasilitasi pengembangan pengemasan produk daya kawasan wisata bahari, desa tarik wisata yang berdaya wisata, agrowisata, desa saing, keikutsertaan pada industri kreatif, event olahraga, event pariwisata dalam event seni dan budaya dan luar negeri, baik sebagai daya tarik wisata berupa bursa pariwisata, unggulan daerah, yang pameran maupun promosi berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kerakyatan, peningkatan investasi, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, daerah dan penerimaan devisa;

INDIKATOR KINERJA - Jumlah penerimaan Devisa dan penerimaan PDRB sektor pariwisata ; -Frekuensi kunjungan wisman dan wisnus ke Jatim yg memberi kontribusi terhadap jumlah Devisa

Meningkatnya pemasaran dan promosi wisata bahari, wisata alam, wisata budaya, dan wisata event olahraga di tingkat nasional, regional dan internasional; Berkembangnya paket-paket pariwisata yang memiliki daya tarik dan daya saing di tingkat nasional dan internasional; Meningkatnya daya saing dan pengelolaan sumber daya pariwisata;

-Meningkatnya nilai transaksi produk pariwisata Jawa Timur

- Jumlah DTW yang di- kembangkan - Frekuensi keikutsertaan dalam event pariwisata

8. DINAS


- 11 -

8. DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA Uraian

Indikator Kinerja

Meningkatkan pengembangan agroindustri dan agrobisnis untuk pemberdayaan perekonomian rakyat.

Peningkatan luas areal tanaman perkebunan

Pertumbuhan luas areal per tahun tanaman perkebunan

Meningkatkan produksi/produktivitas, daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan

Peningkatan produksi komoditi perkebunan

Peningkatan produksi per tahun komoditi perkebunan

Peningkatan pertumbuhan produktivitas komoditi perkebunan

Peningkatan pertumbuhan produktivitas komoditi perkebunan

Penyerapan tenaga kerja

Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja

Peningkatan pendapatan petani perkebunan

Pendapatan petani perkebunan

Meningkatkan pemberdayaan petani dan lembaga-lembaga pendukungnya

9. DINAS


- 12 -

9. DINAS PERHUBUNGAN DAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAWA TIMUR SASARAN 1 Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Peningkatan Pelayanan Angkutan

Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perkeretaapian Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

INDIKATOR KINERJA UTAMA URAIAN INDIKATOR 2 3 Perluasan dan Peningkatan Jumlah lokasi jembatan Lahan Parkir Jembatan timbang Timbang Pengadaan dan Jumlah lokasi pita pemasangan pita penggaduh penggaduh Pengadaan dan Jumlah unit RPPJ model F pemasangan RPPJ model F Penyelenggaraan Angkutan Jumlah orang yang ikut Mudik dan Balik Gratis bis, mudik gratis kereta api, kapal, rute tertentu Pengadaan dan Jumlah unit traffict light pemasangan traffic light Pengadaan dan panjang marka jalan Pemasangan Marka Jalan Pengadaan dan Jumlah unit Rambu-Rambu Pemasangan RambuLalu Lintas Rambu Lalu Lintas Penyelenggaraan Rest Area Jumlah lokasi Rest Area Angkutan Lebaran Angkutan Lebaran Pengadaan dan Jumlah delineator Pemasangan Patok Tikungan (delineator) Alarm Early Warning Jumlah unit Alarm Early System di perlintasan Warning System sebidang KA se-Jatim Pembangunan dermaga / Telah selesai dibangun atau pelabuhan penyeberangan lama waktu proses dibangun dibagi dengan lama waktu kontrak, di Pulau Raas Telah selesai dibangun atau lama waktu proses dibangun dibagi dengan lama waktu kontrak, di Ketapang, Banyuwangi Telah selesai dibangun atau lama waktu proses dibangun dibagi dengan lama waktu kontrak, di Paciran Pengadaan dan Telah selesai dibangun atau Pemasangan SBNP lama waktu proses Pelabuhan Penyeberangan dibangun dibagi dengan lama waktu kontrak

Pembangunan


- 13 -

1 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Transportasi Laut

Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Transportasi Udara

2 Pembangunan Pelabuhan Laut

Pengadaan dan Pemasangan Marine Automated Weather System (MAWS) Peningkatan Fasilitas Operasional

3 Telah selesai dibangun atau lama waktu proses dibangun dibagi dengan lama waktu kontrak, di Pulau Gilimandangin Telah selesai dibangun atau lama waktu proses dibangun dibagi dengan lama waktu kontrak, di Boom Kab Banyuwangi Telah selesai dibangun atau lama waktu proses dibangun dibagi dengan lama waktu kontrak, di Tanjung Tembaga Probolinggo Telah selesai dibangun atau lama waktu proses dibangun dibagi dengan lama waktu kontrak, di Pasean Kabupaten Pamekasan Telah selesai dibangun atau lama waktu proses dibangun dibagi dengan lama waktu kontrak, di P. Giliraja Kabupaten Sumenep Telah selesai dibangun atau lama waktu proses dibangun dibagi dengan lama waktu kontrak, di Sapudi Kabupaten Sumenep Jumlah unit Marine Automated Weather System (MAWS) Telah selesai dibangun atau lama waktu proses dibangun dibagi dengan lama waktu kontrak, di Bandara Jember Telah selesai dibangun atau lama waktu proses dibangun dibagi dengan lama waktu kontrak, di Bandara Abd. Rahman Saleh Malang

10. DINAS


- 14 -

10. DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR SASARAN 1


Indikator Kinerja

2

3

Terbukanya aksespenduduk Meningkatnya optimalisasi miskindalampemanfaatansumbe pemanfaatan lahan r daya alam,dan dibawah tegakan terjaganyakualitas lingkungan hidup Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja di sektor kehutanan

Luas areal rehabilitasi hutan

Masyarakat sekitar hutan yg terlibat dalam kegiatan pembangunan kehutanan

Terwujudnya peningkatan Menurunnya gangguan keamanan hutan dan keamanan hutan tertib peredaranhasil kebakaranpencurian kayu hutan

Meningkatnya pelayanan Peningkatan pelayanan publik yang sinergis publik melalui tertibnya administrasi kayu asal luar Jawa Tercapainya rehabilitasi Luas rehabilitasi lahan kritis kawasanTahura seluas di kawasan Tahura 500 Ha, dan pengamanan R,Soerjo dan pengendaliankeamanan kawasan Tahura

11. DINAS


- 15 -

11. DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR SASARAN 1 Pembangunan perumahan

Pengembangan kinerja pemba ngunan air minum dan air limbah

Peningkatan kinerjapembangunanpersampahan dan drainase

Pemanfaatan Ruang

INDIKATOR KINERJA UTAMA URAIAN INDIKATOR 2 3 Pembangunan perumahan Penurunan jumlahkebutuhan rumah layak(backlog) di perkotaan dan pedesaan

Peningkatan kualitas lingkunganpemukiman pada kawasan kumuh

a. (Besaran) jalan lingkungan b. Jumlah sarana yang dibangun

Pembangunan sarana air bersih

(Besaran) Toren air, saluran air bersih di kota dan desa

Penyediaan sanitasi

a. Jumlah MCK b. (Besaran) saluran buang limbah masyarakat, c. (Besaran) drainase

Pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan sampah

Jumlah TPA Jumlah TPS Jumlah pengolahan sampah 3R Jumlah alat angkut sampah

Pembangunan dan pening-katansaluran drainase

a. (Besaran) saluran

Penyusunan Rencana Tata Ruang

Jumlah Raperda yang berkaitan dengan Tata Ruang untuk diusulkan

b. Jumlah pompa saluran

12. DINAS


- 16 -

12. DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN PROVINSI JAWA TIMUR

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA URAIAN INDIKATOR KINERJA

1. Terciptanya pemuda produktif, prestatf, inovatif dan mandiri.

1. Terwujudnya Pemuda pelopor di Jawa Timur

Hasil kejuaraan Pemuda Pelopor tingkat Nasional

2. Terciptanya olahraga yang berkualitas, berprestasi dan memasyarakat.

2. Pelatihan dan pengembangan kelompok usaha pemuda produktif (KUPP)

Jumlah KUPP di Jawa Timur

3. Terciptanya Pemuda dan insan olahraga yang sejahtera.

3. Pemberdayaan Pusat pendidikan dan latihan olahraga Pelajar di Daerah(PPLPD) Jawa Timur 4. Terlaksananya kompetisi olahraga yang berjenjang di Jawa Timur

Jumlah organisai olahraga pembibitan

Hasil kejuaraan tingkat nasional dan tingkat daerah

13. DINAS


- 17 -

13. DINAS PERTANIAN PROVINSI JAWA TIMUR INDIKATOR KINERJA UTAMA URAIAN INDIKATOR KINERJA 1 2 3 Meningkatnya kesejah- PeningkatanKesejahNilai Tukar Petani (NTP) sub teraan petani sebagai teraan Petani sektor Pertanian pelaku utama agribisnis tanaman pangan dan Peningkatan Ketahanan Tonase surplus hortikultura Tercapainya Pangan Pertanian Luas panen (Ha) surplus pangan (padi) - padi Tercapainya - jagung hortikulturaproduktivitas - kedelai tanaman pangan dan - kac. Tanah peningkatan produksi, dan - Kac. Hijau - Ubi Kayu - Ubi Jalar - Buah (rb phn/rmpn) - Sayuran Produktivitas (ku/ha) - padi - jagung - kedelai - kac. Tanah - Kac. Hijau - Ubi Kayu - Ubi Jalar - Buah (kg/phn/rmpn) - Sayuran Produksi (ton) - padi - jagung - kedelai - kac. Tanah - Kac. Hijau - Ubi Kayu - Ubi Jalar - Buah - Sayuran Tersedianya benih tanaman Peningkatan Produksi Jumlah benih tanaman pangan pangan dan hortikultura Pertanian dan hortikultura yang beryang bersertifikat dan sertifikat dan memenuhi sesuai memenuhi sesuai syarat 6 syarat 6 tepat tepat (Jenis, Jumlah, Waktu, - Padi (ton) Tempat/lokasi, Harga, Mutu) - Jagung (ton) - Kedelai (ton) - Kacang Tanah (ton) Buah-buahan - (batang) - Sayuran (ton) SASARAN

Meningkatnya


- 18 -

1 Meningkatnya kualitas dan nilai tambahproduk pertanian

2 Program Pengembangan Agribinis

3 Jumlah registrasi kebun/lahan melalui penerapan GAP - Sayuran - Buah-buahan Tanaman hias dan - biofarmaka Jumlah sertifikasi produk pertanian segar Jumlah rekomendasi keamanan pangan

Berkembangnya agrobisnis di kawasanagropolitan

Program Pengembangan KawasanAgropolitan

Jumlah kelompok yang menjalin mitra usaha agrobisnis di kawasan agropolitan

Meningkatnya pangetahuan danketrampilan petani sebagai pelakuagribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura di Jawa Timur

Program Pemberdayaan PenyuluhPertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Jumlah kelompoktani - Jumlah kelompoktani kelas Utama - Jumlah kelompoktani kelas Madya - Jumlah kelompoktani kelas Lanjut - Jumlah kelompoktani kelas Pemula

14. DINAS


- 19 -

14. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN

URAIAN

1 2 Meningkatnya jumlah Prosentase peningkatan perdagangan dari nilai eksport berbagai macam produk Peningkatan volume per-dagangan Internasional(Kg)

INDIKATOR KINERJA 3 Nilai eksport tahun Ybs -Nilai eksport Thn lalu Nilai eksportTahun lalu Jumlah nilai perdagangan th. Ybs-th lalu Jumlah nilai perdagangan th lalu

Meningkatnya jeniskomoditi eksport

Jumlah komoditi ekspor th ybs-jmlh kom eks th lalu Jumlah komoditi ekspor thn lalu

Peningkatan jaringan pemasaran melalui pasar lelang komoditi

Nilai transaksi lelang tahun ybs-Nilai transaksi nth lalu Nilai transaksi nth lalu

Meningkatnya pelayanan sertifikasi dan pengujian mutu barang

Jumlah sertifikasi mutu barang th ybsTahun lalu Jumlah sertifikasi mutu barang Tahun lalu Jumlah pengujian mutu barang th ybsTahun lalu Jumlah pengujian mutu barang Tahun lalu

Meningkatnya pengawasan Distribusi barang dan perlindungan konsumen

Meningkatnya UPPTD tera sah 2009 di seluruh Prov

Jumlah UPPTD yang dtera /tera ulang Th ybs - Tahun lalu Jumlah UPPTD yang dtera /tera ulang Tahun lalu

Meningkatnya pengawasan barang beredar

Jumlah pengawasan Th. ybs-Jumlah pengawasan Th. lalu Jumlah pengawasan Th. lalu

15. DINAS


- 20 -

15. DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN URAIAN 1 Peningkatan Pendapatan Daerah dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah

2 Terselenggaranya Peningkatan Pelayanan PKB dan BBNKB sesuai dengan standar pelayanan

INDIKATOR KERJA 3 Jumlah layanan KB SAMSAT se Jawa Timur

Terlaksananya Intensifikasi & Jumlah Kab/Kota yg Ekstensifikasi PAD antara melaksanakan Intensifikasi Pemerintah Kab/Kota & Ekstensifikasi PAD dengan Pemprov Retribusi Tempat Lelang Kayu Hasil Hutan

Terlaksananya kegiatan pemungutan RTLKHH

Jumlah penerimaan

Peningkatan Kinerja Operasional

Terlaksananya Rapat HPU

Hasil rapat HPU

Kerja Sama Pengembangan Pendapatan Daerah dengan Kab/Kota dan Pemerintah Pusat terkait

Ketetapan bagi hasil Pajak Daerah

Jumlah Bagi Hasil Pendapatan Daerah yang sudah ditetapkan

Terbentuknya kerjasama bidang Parkir Berlangganan dengan Kab/Kota

Hasil kerjasama parkir berlangganan dengan Kab / Kota

Terlaksananya Intensifikasi Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga (SP3)

Hasil/frekuensi intensifikasi SP3

Terinventarisasinya sumbersumber pungutan Retribusi Daerah

Hasil/jumlah inventarisasi sbr pungutan

Meningkatnya Kinerja dalam Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Jumlah Kab/Kota yg menerima Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Terlaksananya Rapat Evaluasi Penerimaan Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak OPDN dan PPh Pasal 21

Jumlah peningkatan PAD


Perhutani Kab/Kota

- 21 -

1

2 Meningkatnya kinerja dalam pemungutan BPHTB

3 Jumlah peningkatan PAD

Kerjasama dengan sektor Publik/BUMN dan Pengembangan SharingPendapatan (profit/revenue sharing) dan Manajemen Pelayanan Publik

Terfasilitasinya kerjasama dengan sektor publik yang terkait dengan TI

Jumlah Operator Seluler yg diajak kerjasama

Peningkatan Pelayanan Publik

Terlaksananya pengadaan mobil Samsat Keliling

Jumlah Mobil SAMSAT Keliling

Terlaksananya penataan berkas obyek PKB pada KB Samsat seluruh Jawa Timur

Jumlah KB SAMSAT yg melaksanakan penataan berkas obyek PKB

Terlaksananya sistem NPKKB

Jumlah KB SAMSAT yang melaksanakan sistem NPKKB

Pembangunan Sarana (software)

Jumlah peningkatan PAD

16. DINAS


- 22 -

16. DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR

SASARAN 1 Menciptakan jaring pengaman PHK melalui perluasan kesempatan kerja padat karya untuk menampung tenaga kerja, baik laki-laki maupun perempuan, yang terpaksa menganggur akibat PHK, ataupun pemulangan TKI akibat krisis ekonomi global; Mengembangkan dan melindungi keberlangsungan usaha mikro dan kecil sektor informal di perkotaan maupun pedesaan;

INDIKATOR KINERJA UTAMA URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2 A. Penciptaan lapangan kerja: 1. Pengembangan usaha bagi UKM yang sehat dan prospektif ; 2. Pembentukan Wirausaha Baru di sektor Usaha Mandiri Sektor Informal (WUBUMSI). 3. Pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM). 4. Pengembangan Terapan Teknologi Karya (TPK) untuk kegiatan padat karya produktif dan infrastruktur.

3

B. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri : Memperbarui pelaksanaan 1. Penempatan Antar Kerja berbagai program perluasan Antar Daerah (AKAD) kesempatan kerja, terutama Kab/kota program pekerjaan umum, 2. Penempatan Antar Kerja kredit mikro, pengembangan Lokal (AKL) UMKM, serta programprogram pengentasan 3. Penempatan Antar Kerja masyarakat kemiskinan; Antar Negara (AKAN) 4. Penempatan melalui Program transmigrasi 5. Penempatan sebagai Tenaga Kerja Kontrak

1.Jumlah tenaga kerja yang beralih pada sektor informal 2.Jumlah lowongan kerja di Bursa Kerja di Provinsi (bulanan dan Job Market Fair = JMF). 3.Jumlah lowongan kerja di Bursa Kerja Khusus (BKK) di UPT Provinsi.

1.Jumlah tenaga Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) antar Kab/kota 2.Jumlah tenaga Antar Kerja Lokal (AKL) di kab/kota 3.Jumlah tenaga Antar Kerja Khusus (AKSUS). 4.PPTKIS dan Cab. PPTKIS 5. Jumlah tenaga magang Kerja Luar Negeri 6.Jumlah tenaga Kerja Kontrak di Perusahaan2. 7.Jumlah tenaga yang ditempatkan melalui Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS).

8. Jumlah


- 23 -

1

2

Menyiapkan tenaga kerja yang berkopentensi dan siap pakai yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha

Pengembangan standar sertifikasi dan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi

Menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan rekrutmen,outsourcing, pengupahan, dan PHK. Menciptakan iklim dan lingkungan dunia usaha yang kondusif bagi peningkatan investasi yang mendorong penciptaan kesempatan kerja, dan suasana berusaha lebih sehat tanpa menyebabkan timbulnya tambahan beban (biaya) yang tidak perlu, kepastian hukum.

Peningkatan pengawasan, perlindungan, danpenegakan hukum ketenagakerjaan

Mengintegrasikan semua program sektoral yang diikat oleh orientasi utama pengentasan masyarakat miskin dan penciptaan lapangan kerja yang terukur kualitas dan kuantitas kontribusinya pada setiap periode. mewujudkan dan melindungan hak-hak dasar penduduk melalui tertib administrasi kependudukan

Fasilitasi dan OptimalisasiPenempatan Transmigrasi

Pemeliharaan dan pengembangan kesempatan kerja yang harmonis antar pelaku produksi

Pembangunan dan pengembangan SIAK terpadu.

3 8.Jumlah tenaga magang Kerja Dalam Negeri 9.Jumlah tenaga yang ditempatkan melalui LPKS di 38 kab/kota Jumlah tenaga yang mendapatkan 3 in 1 Plus (Pelatihan, sertifikasi dan penempatan plus pemagangan), sebelum magang % Jumlah perusahaan yang melaksanakan K3 menuju zerro accident.

1.% Jumlah perusahaan yang UMK -nya sudah sesuai dengan daerah masing-masing 2.Berkurangnya frekuensi Demo (protes) terkait dengan pelaksanaan perusahaan 3.% jumlah perusahaan yang terselesaikan masalah2 (perselisihan) antara perusahaan dan pekerja. 1.Jumlah penduduk miskin dan penganggur Jawa Timur yang bertransmigrasi. 2.Jumlah penduduk miskin Jawa Timur yang mendapat rumah dan lahan usaha. 1.Data base penduduk Jawa Timur. 2.Sistem E- KTP on line. 3.NIK Tunggal yang berlaku secara nasional.

17. DINAS


- 24 -

17. DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

SASARAN 1 Meningkatkan produksi hasil peternakan

Indikator Kinerja Utama Uraian 2 Meningkatkan produksi peternakan

Indikator Kinerja 3 a. Tonase daging b. Tonase telor c. Tonase susu

Produktifitas peternakan program inseminasi buatan (IB), service per conception (S/C), conception rate (CR%), pelayanan insemi nasi buatan, kelahiran pedet hasil IB

a. Angka kebuntingan b. Prosentase kebuntingan c. Jumlah akseptor IB d. Jumlah kelahiran pedet hasil IB

18. DINAS


- 25 -

18. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN 1 Meningkatnya Nilai Tambah UMKM Terhadap PDRB

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2

3

Persentase Kontribusi UMKM pada PDRB

PDRB dari UMKM Total PDRB Jumlah UMK

Meningkatnya Proporsi Usaha Mikro dan Kecil

Presentase Usaha Mikro dan Kecil pada UMKM

Meningkatnya Nilai Ekspor ProdukUsaha Kecil dan Menengah

Presentase Ekspor UMKM pada TotalEkspor Non Migas

Nilai Ekspor UKM Total Nilai Ekspor Non Migas

Tumbuhnya Wirausaha Baru

Jumlah Wirausaha Baru yang Ditumbuhkan

Jumlah Wirausaha Baru YangDitumbuhkan

Meningkatnya Kualitas Presentase Koperasi Aktif KelembagaandanOrganisasi Koperasi Sesuai Jati Diri Koperasi

Presentase Pelaksanaan RAT

Presentase KSP/USP yang Berkategori Sehat

Jumlah UMKM

Jumlah Koperasi Aktif Total Koperasi Keseluruhan

Jumlah Koperasi yang Telah Melaksanakan RAT Jumlah Koperasi yang Wajib RAT Jumlah KSP/USP yang Sehat Jumlah KSP/USP yang Sudah Dinilai

Meningkatnya Sistem Pendukung Usaha

Presentase Penilaian KSP/USP

Jumlah KSP/USP yang Sudah Dinilai Jumlah KSP/USP yang Layak Dinilai

Jumlah UMKM Unggulan yang Dipetakan

Jumlah UMKM Unggulan yang Dipetakan

Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Presentase KSP/USP yang Menengah Membuat Laporan Keuangan

Jumlah KSP/USP yang Membuat Laporan Keuangan Jumlah KSP/USP Keseluruhan

19. DINAS


- 26 -

19. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR

SASARAN 1


Indikator Kinerja

2

3

Meningkatkan pem- Pendidikan Kemasyarakatan Jumlah Kelompok Informasi berdayaan potensi dan Produktif Melalui Pelatihan Masyarakat yang telah lembaga informasi Kelompok Informasi Masyarakat terbentuk masyarakat dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi

Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang didukung sarana pra-sarana yang memadai dan SDM yang profesional

Pendidikan Kemasyarakatan Jumlah telecenter lama dan Produktif melalui Pem-bangunan telecenter baru Telecenter

20. BADAN


- 27 -

20. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2

3

1 Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel

Diklat Kepemimpinan

Rasio jumlah pejabat yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai yang dipersyaratkan

Diklat Teknis

% Alumni yang menindaklanjuti hasil Diklat Teknis

Diklat Fungsional

% Alumni yang menindaklanjuti hasil Diklat Fungsional

Diklat Prajabatan

% Alumni yang diangkat menjadi PNS

Penyusunan Kurikulum dan Silabi Diklat Teknis dan Fungsional

% Tingkat kepuasan peserta diklat terhadap program diklat terkait

Pengkajian dan Pengembangan Program Diklat

% Tingkat kepuasan peserta diklat terhadap program diklat terkait

Evaluasi Penyelenggaraan Diklat

% Hasil evaluasi yang ditindaklanjuti

21. BADAN


- 28 -

21. BADAN NARKOTIKA PROVINSI JAWA TIMUR

INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN

1

Uraian

Indikator Kinerja

2

3

Menurunnya jumlah pecandu, Peningkatan Kualitas terungkapanya kasus dan Pengetahuan tentang bahaya dapat diberantasnya jaringan narkoba narkoba dan prekusor di Jawa Timur

Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan bahaya narkoba

Peningkatan Kualitas penegakan bidang hukum

Frekuensi Operasi/Razia penyalahgunaan dan peredaran Narkoba

Peningkatan pelayanan bidang terapi dan rehabilitasi

Jumlah korban pengguna narkoba

Pengembangan sistem informasi tentang pencegahan dan pemberantasan narkoba

Jumlah leaflet tentang informasi P4GN di Jawa Timur bagi masyarakat

22. BADAN


- 29 -

22. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR SASARAN 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA URAIAN INDIKATOR KINERJA 2 3

Terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan intra dan antar umat beragama, yang toleran dan saling menghormati dalam rangka menciptakan Jawa Timur yang aman damai, sehingga konflik dapat dicegah dan di selesaikan

Sosialisasi Permendagri No. 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah Peningkatan efektifitas lembaga forum kerukunan antar umat beragama

Macam (dan sebutkan) Perda / Pergub / Kepgub / surat edaran

Meningkatnya kesadaran hukum dan penghormatan HAM di dalam masyarakat, termasuk kalangan aparatur pemerintah

Pengkayaan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia


Meningkatnya penuntasan kasus kriminalitas untuk menciptakan rasa tentram, tertib dan aman di masyarakat

Peningkatan dan Pengembangan sisitim Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap konflik di masyarakat


Meningkatkan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.

Forum komunikasi dan konsultasi bagi fungsionaris Parpol/Ormas/Lsm Provinsi Jawa Timur



23. BADAN


- 30 -

23. BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR

SASARAN

1 Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel


INDIKATOR KINERJA

2

3

Penyusunan/penyempurnaan Jumlah peraturan/pedoman pedomanstandar pelak- standar kearsipan sanaan kearsipan Pelaksanaan pengelolaan web-site meningkatnya jumlah pengakses JIK jumlah arsip elektronik yang diakses Penyelamatan dan pelestarian arsip

Jumlah kelompokmasyarakatyang mengakses JIK

Pemeliharaan dan penyusutan arsip

jumlah arsip yang diperbaiki

Pengolahan arsip inaktif

jumlah arsip yang dinilai

jumlah arsip yang diakuisisi

jumlah arsip yang diolah

Meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan miskin, termasuk antara penduduk perkotaan dan pedesaan, serta antar pen duduk laki-laki dan perempuan

Pelayanan informasi kearsipan

jumlah arsip yang dilayankan

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

jumlah buku yang diadakan bertambahnya jumlah koleksi bahan pustaka

Pengembangan minat budaya baca

Jumlah kunjungan masyarakat umum

24. BADAN


- 31 -

24. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TIMUR

SASARAN

1

INDIKATOR KERJA UTAMA URAIAN

INDIKATOR

2

3

Meningkatnya taraf pen- Peningkatan Pelatihan Peran didikan dan layanan kesehatan Perempuan dalam rangka serta bidang pembangunan Pemberdayaan Perempuan lainnya untuk mempetinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan

Prosentase meningkatnya jumlah peserta pelatihan perempuan yang berhasil mandiri.

Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Perempuan Pekerja Rumahan di Desa/Kelurahan (5 x per tahun)

Prosentase meningkatnya jumlah peserta pelatihan perempuan yang mampu sebagai Pekerja Rumahan di Desa/kelurahan

Menurunnya tindakke-kerasan pelaksanaan Rakor terhadap perempuan dan anak Pengelolaan PPT dalam rangka Peningkatan upaya Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan dan perdagangan orang

Prosentase berkurangnya jumlah kekerasan dan trafiking terhadap perempuan dan anak di 38 Kab./Kota di Prov Jatim

Meningkatnya partisipasi Tersedianya Alkon Implant Persentase meningkatnya masyarakat terhadap program dan IUD Kit serta pelayanan jumlah kesertaan ber KB Keluarga Berencana Kontrasepsi Mantap (Kontap) bagi keluarga miskin. dengan target peserta KB baru

25. BADAN


- 32 -

25. BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

SASARAN

INDIKATOR KERJA UTAMA URAIAN

INDIKATOR

1

2 3 Meningkatnya Kompetensi Meningkatkan kapasitas Frekuensi pelatihan/in house Sumber Daya Manusia Perencana yang Profesional training selama tahun 2012 Perencana yang Profesional Terwujudnya Perencanaan Terlaksananya Pembinaan Pembinaan terhadap 38 Pembangunan Daerah yang Mekanisme Perencanaan Kabupaten/Kota dan 68 Badan/Dinas/Biro/Kantor/UPT partisipatif dan inovatif Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tersedianya Dokumen Tersedianya Dokumen : Perencanaan - Renja Bappeda Tahun Pembangunan Daerah 2013 - RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 - KUA-PPAS Perubahan APBD 2012 - KUA-PPAS APBD 2013 Terwujudnya Pengumpulan Data dan Informasi Sebagai Pendukung Perencanaan Pembangunan

Tersedianya Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan

Tersedianya Dokumen : - Data Dinamis Triwulanan - Buku Data Provinsi Jawa Timur - Buku Data Kabupaten/ Kota Jawa Timur - Buku Saku Jawa Timur - LKPJ Gubernur Tahun 2011

Tersedianya laporan hasilhasil pembangunan

Tersedianya Website PerencanaanPembangunan Tersedianya Pusat Data Jawa Timur

Terwujudnya Pengendalian, Tersedianya dokumen hasil Tersedianya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi monitoring dan evaluasi Evaluasi Triwulanan Pelaksanaan Pembangunan sebagai pengendalian pelaksanaan pembangunan

26. BADAN


- 33 -

26. BADAN PENANAMAN MODAL PROVINSI JAWA TIMUR INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Terwujudnya Iklim Investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktek ekonomi tinggi melalui penyederhanaan prosedur perijinan dan meningkatnya kepastian Hukum

Penyelenggaraan promosi Investasi di Dalam dan Luar Negeri

Jumlah pameran/promosi investasi di Dalam dan Luar Negeri

Kerjasama di bidang investasi dengan instansi pemerintah dan dunia usaha,baik di dalam dan Luar negeri

Jumlah MoU kerjasama di bidang investasi antar Provinsi dan Luar Negeri

Meningkatnya Investasi secara Peningkatan minat investasi bertahap sehingga perannya PMA / PMDN dan realisasi terhadap Produk Domestik investasi Regional Bruto meningkat, terutama investasi di bidang pertanian

a. Jumlah Izin Prinsip yang dikeluarkan b. Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal PMA / PMDN

Meningkatnya Pembangunan Peningkatan minat investasi a. Jumlah Surat Izin P2T dan Rehabilitasi Infrastruktur PMA / PMDN dan realisasi PMDN untuk mendukung peningkatan investasi Investasi dan Ekspor b. Jumlah Rekomendasi P2T

27. BADAN


- 34 -

27. BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN 1

URAIAN

INDIKATOR

2

3

Meningkatnya konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang dengan kecukupan energi dan protein,cukup zat gizi mikro, dan meningkatnya keragaman konsumsi pangan.

Meningkatnya konsumsi Kapasitas konsumsi energi pangan per kapita untuk Kapasitas konsumsi protein memenuhi kebutuhan gizi seimbangdengan kecukupan energi dan protein,cukup zat gizi mikro, dan meningkatnyakeragaman konsumsi pangan.

Ketersediaan pangan :

Ketersediaan pangan :

Energi Protein

Energi Protein

Ketersediaan bahan pangan Ketersediaan strategis pangan strategis

bahan Ketersediaan bahan pangan strategis - Beras - Jagung - Kedelai - Kacang Tanah - Kacang Hijau - Ubi Kayu - Ubi Jalar - Daging - Telur - Susu - Ikan - Gula

Stabilnya harga komoditas Stabilnya harga komoditas pangan strategisyang ditandai pangan strategisyang harga minimal sama/ diatas ditandai harga minimal sama/diatas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) padasaat panen raya

Kapasitas ketersediaan pangan Kapasitas energy Kapasitas protein

Harga Pembelian Pemerintah (HPP)dibandingkan dengan harga rata-rata yang diterima petani produsen

Harga Pembelian - Gabah Kering Panen (GKP) Pemerintah (HPP) padasaat panen raya - Gabah Kering Giling (GKG)

28. BADAN


- 35 -

28. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

SASARAN 1


INDIKATOR KINERJA

2

3

Terciptanya sistem kelem- Peningktan kualitas SDM bagaan dan ketatalaksanaan aparatur pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel

Jumlah CPNS yg dibutuhkan dlm pengadaan Jumlah PNS tugas belajar % jumlah PNS yang ikut ujian dinas

Pengelolaan SDM aparatur

% Jumlah CPNS / PNS yang naik pangkat otomatis dengan sistem paperless

Kesejahteraan PNS

% Jumlah PNS menjelang pensiun yang diberikan pembekalan % jumlah PNS yang diberikan tunjangan uang pensiun 1 x gaji

Sarana dan prasarana aparatur

Macam layanan on line sistem kepegawaian SKPD dan kab / kota

29. BADAN


- 36 -

29. BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR SASARAN 1 Pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan penataan ruang

INDIKATOR KINERJA UTAMA URAIAN INDIKATOR KINERJA 2 3 Pengurangan resiko akibat bencana dan meminimalkan jumlah korrban saat terjadi bencana meningkatkan sarana dan prasarana pelaksanaan, koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana

Jumlah kelompok masyarakat yang dilatih

% Jumlah korban bencana dipenuhi kebutuhan dasarnya

Pemulihan aktivitas sosial - Jumlah usulan/Rekom rehab ekonomi penduduk pasca ke Pemerintah Pusat bencana

30. BADAN PENANAMAN MODAL PROVINSI JAWA TIMUR SASARAN 1 Terwujudnya Iklim Investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktek ekonomi tinggi melalui penyederhanaan prosedur perijinan dan meningkatnya kepastian Hukum

INDIKATOR KINERJA UTAMA URAIAN INDIKATOR KINERJA 2 3 Penyelenggaraan promosi Jumlah pameran/promosi Investasi di Dalam dan Luar investasi di Dalam dan Luar Negeri Negeri Kerjasama di bidang Jumlah MoU kerjasama di investasi dengan instansi bidang investasi antar pemerintah dan dunia Provinsi dan Luar Negeri usaha,baik di dalam dan Luar negeri

Meningkatnya Investasi secara Peningkatan minat investasi bertahap sehingga perannya PMA / PMDN dan realisasi terhadap Produk Domestik investasi Regional Bruto meningkat, terutama investasi di bidang pertanian

a. Jumlah Izin Prinsip yang dikeluarkan

Meningkatnya Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur untuk mendukung peningkatan Investasi dan Ekspor

a. Jumlah Surat Izin P2T PMDN b. Jumlah Rekomendasi P2T

Peningkatan minat investasi PMA / PMDN dan realisasi investasi

b. Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal PMA / PMDN

31. BADAN


- 37 -

31. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

SASARAN 1 Prioritas Pemb dalam RPJMD 1. Percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik

INDIKATOR KINERJA Uraian

Indikator

2

3

Tersusunnya Rancangan 1. Macam (dan sebutkan) Peraturan Daerah tentang laporan tentang pertanggungjawaban pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pelaksanaan APBD 2. Macam (dan sebutkan) Raperda-nya Terlaksananya penghapusan barang milik daerah pada SKPD, penyelesaian Perumda serta tersedianya data barang milik daerah yang akan dilepas atau dimanfaatkan

Tersusunnya data aset dan data kelengkapan tanah yang akuntabel

1. Macam (dan sebutkan) Perda-nya 2. Macam (dan sebutkan) Pergub-nya 3. Macam (dan sebutkan) Kep Gub-nya 4. Jumlah Sertifikat Tanahnya Macam (dan sebutkan) produknya

Terpenuhinya kesepakatan 1. Macam (dan sebutkan) koordinasi dan pemahaman produk-nya pengelolaan keuangan 2. Macam (dan sebutkan) daerah produk kebijakan-nya Adanya sistem atau Macam (dan sebutkan) teknologi informasi dan produk IT pengelolaan sumber daya aparatur yang Keuangan dan aset daerah dapat mendukung dan memfasilitasi pengelolaan keuangan dan aset daerah Terlaksananya Evaluasi Macam (dan sebutkan) Rancangan Pertanggung- Keputusan Gubernur Jatim jawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota se Jatim

32. BADAN


- 38 -

32. BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MALANG INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN

1

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2

3

Mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah dan memadai, terutama bagi masyarakat miskin

Mengkoordinasikan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan sosialisasi pelayanan dan Meningkatkan upaya dan pembiayaan kesehatan efektivitas penanggulangan dalam program JAMKESDA kemiskinan dan pengangguran Kabupaten / Kota. di wilayah pedesaan maupun perkotaan.

Jumlah Masyarakat yang menerima pelayanan JAMKESMAS dan JAMKESDA

Mengkoordinasikan pelak- Jumlah Raskin di wilayah sanaan program penang- Bakorwil Malang gulangan kemiskinan dan pengangguran untuk mengoptimalkan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di wilker Bakorwil Malang Pelaksanaan Koordinasi .Hasil pembangunan di dan Sinkronisasi Peren- Kabupaten/ Kota di wilayah canaan Pembangunan BAKORWIL Malang (MUSRENBANG) Peningkatan Koordinasi, Jumlah Kabupaten/ Fasilitasi Pemantauan dan yang terbina Sinkronisasi Pengelolaan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder (HIPPA) Meningkatkan pengembangan Fasilitasi Pengembangan agroindustri dan agrobisnis Usaha Agrobisnis untuk memberdayakan perekonomian rakyat.

Kota

Jumlah pelaku usaha agribisnis yang memiliki kemampuan teknis dan manajerial

33. BADAN


- 39 -

33. BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MADIUN SASARAN


INDIKATOR KINERJA

2

3

1

Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, efektif, transparan, profesional dan akurat a. Terkoordinasi danterfasili- Upaya antisipasi dan a. Jumlah anggota tim tasinya penanganan penanggulangan bahaya relawan resque bencana alam di wilayah banjir b. Jumlah peralatan perahu karet b. Terkoordinasi dan terfasili- Peningkatan usaha mikro tasinya peningkatan per- dan menengah tumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah

c. Terkoordinasi dan terfasili- Peningkatan tasinya penanganan kemiskinan kemiskinan di wilayah

a. Jumlah bantuan cash transfer alat pembuatan pupuk organik b. Jumlah pameran lokal seperti bazar di tingkat Kab, Kec, bahkan tingkat nasional

penanganan a.Frekuensi pendistribusian beras bersubsidi b. Frekuensi pelayanan kesehatan gratis

d.Terkoordinasi dan terfasili- Kerjasama pengembangan tasinya pengembangan kawasan selingkar Gunung sarana dan prasarana Wilis wilayah Kawasan selingkar Gunung Wilis

a. Jumlah usulan program super prioritas ke dalam forum Musrenbang b. Jumlah produk unggulan Agropolitan c. RIPPD d. Konsep pengembangan Agropolitan

34. BADAN


- 40 -

34. BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PAMEKASAN

SASARAN 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA URAIAN 2

INDIKATOR KINERJA 3

Percepatan pelaksanaan refor- Peningkatan kebudaya-an jumlah wisatawan meningkat masi birokrasi dan peningkatan antar daerah di wilayah pelayanan publik Bakorwil Pamekasan

Koordinasi dan fasilitasi Jumlah MOU dan forum pimpinan daerah se kesepakatan sewilker wilker Bakorwil Pamekasan Bakorwil Pamekasan

Fasilitasi penyelesaian Jumlah penyelesaian perperselisihan antar daerah di selisihan antar daerah di wilayah kerja. wilayah kerja.

Fasilitasi kerjasama antar kab/kota, Provinsi dengan kab/kota dan dengan instansi terkait

Jumlah kerjasama antar kab/kota, Provinsi dengan kab/kota dan dengan instansi terkait

35. BADAN


- 41 -

35. BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN BOJONEGORO SASARAN 1


INDIKATOR KINERJA

2

3

Peningkatan hubungan kerjasama di segala sektor antar Provinsi dan Kab / Kota dan antar Kab / Kota dalam Provinsi

Terselenggaranya Rapat Hasil penyelesaian sengketa koordinasi, Fasilitasi perbatasan di Kab / Kota penyelesaian permasalahan daerah perbatasan di Kab/Kota.

Peningkatan hasil koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi terhadap terselenggaranya tiga agenda pembangunan

Terselenggaranya Rakor dan monitoring/evaluasi kegiatan raskin. Terselenggaranya Rapat koordinasi, Fasilitasi terhadap Pelaksanaan pekan informasi masyarakat dan fasilitasi rakor MUSPIDA Koordinator di wilayah. Terselenggaranya Rapat koordinasi, Fasilitasi dan evaluasi penerimaan dari sektor PBB dan BPHTB serta monev sembako. Koordinasi dan fasilitasi terhadap pengembangan potensi kepariwisataan di Kab/Kota. Terselenggaranya Rakor, fasilitasi pembinaan dan monitoring pengembangan kewirausahaan dan KUKM.

Jumlah Raskin di Wilker Bakorwil Bojonegoro Pergub / Kepgub / surat edaran

Jumlah Kab./Kota yang memenuhi target penerimaan sektor PBB

Jumlah kunjungan wisata dalam upaya meningkatkan PAD kab/kota. Meningkatnya jumlah kegiatan kewirausahaan dan KUKM di Kab/Kota

Terselenggaranya Rakor Jumlah ijin koperasi LMDH. sinkronisasi dan pemantauan pemberdayaan masyarakat bersama LMDH Terselenggaranya rakor, Jumlah Kader Posyandu monitoring dan evaluasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan kader Posyandu.

Pelaksanaan


- 42 -

1

2 Pelaksanaan Pasar murah di Kab/kota.

Peningkatan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi terhadap tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan Provinsi dan Kab / Kota

3 Jumlah Paket Sembako tepat pada masyarakat miskin

Rakor, fasilitasi dan Jumlah kecamatan yang Monitoring serta pembinaan terbina Pemerintah Kecamatan dan aparatur Kecamatan. Terselenggaranya Rapat koordinasi, fasilitasi dan monitoring terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban dan bahaya narkoba.

Frekuensi berkurangnya kekerasan perempuan, anak akibat kekerasan, dan dampak bahaya narkoba di Kab/Kota

Terlaksananya Peringatan Jumlah paket sembako yang hari jadi Provinsi Jawa diberikan kpd masyarakat Timur ke 65. miskin Rakor, fasilitasi dan Moni- Jumlah desa/kelurahan yang toring serta pembinaan dibina Pemerintah Desa dan Kelurahan. Peningkatan hasil koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitas sebagai bahan laporan guna pertimbangan Gubernur dalam mengambil kebijakan

Terselenggaranya rakor, Hasil pelayanan publik di fasilitasi pembinaan dan Kab/Kota. monitoring kualitas peningkatan pelayanan publik.

36. KANTOR


- 43 -

36. KANTOR PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN

1 Peningkatan pelayanan publik pelayanan prima

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2

3

kualitas Prima dalam pelayanan Frekuensi protokoler atau dalam menjadi pejabat yang bertugas dinas rangka apa : ke Jakarta 1. Gubernur Jatim ; 2. Wakil Gub.Jatim 3. Sekda Prov Jatim 4. Asisten Gub Jatim 5. dll

Mengembangkan usaha Peningkatan Promosi Potensi % frekuensi produk unggulan skala mikro utk meningkat- Produk Jawa Timur Jawa Timur yang dipamerkan di kan pendapatan keluarga Jabodetabek masyarakat berpendapat-an rendah Pengelolaan budaya :

keragaman Peningkatan pelestarian seni budaya Jawa Timur

a. pengemb kesenian dan kebudayaan drh b. fasilitasi penyelenggaraan festival budaya drh

Kenaikan jumlah sanggar/ Daerah yang ikut pagelaran di Anjungan Jatim TMII maupun Jabodetabek

37. SATUAN


- 44 -

37. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TIMUR

SASARAN 1 Terjalinnya kemitraan Satuan Polisi Pamong Praja dengan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban di Jawa Timur

INDIKATOR KINERJA UTAMA URAIAN INDIKATOR KINERJA 2 3 Terwujudnya persamaan Kerjasama Satpol PP 10 visi dan misi Satpol PP 10 Prov. Anggota MPU Prov. Anggota MPU Terwujudnya performance Ketrampilan anggota Satpol anggota Satpol PP se Jatim PP Prov.Jatim dalam dan Satker Prov.Jatim penyelenggaraan Tribum dan penegakan Perda Terwujudnya rasa tentram, Terkendalinya gangguan tertib dan aman di Tramtibum di Jawa Timur masyarakat Terkendalinya unjuk rasa penanganan unjuk rasa dan dan kerusuhan massa kerusuhan massa Pengamanan dan pengawalan pejabat dan orang-orang penting dari pusat ke daerah berjalan dengan lancar

pejabat dan orang-orang penting ke daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Terwujudnya keamanan keamanan tempat-tempat tempat-tempat penting dan penting dan asset asset Pemprov.Jatim Pemprov.Jatim Meningkatnya profesionalis- penegakan hukum me PPNS dalam penegakan hukum dan HAM Terselenggaranya Pemilu Kamtramtibmas dalam Kepala Daerah yang rangka Pemilu Kepala sukses, aman, tentram, Daerah yang sukses, aman, tertib dan Luber tentram, tertib dan Luber Menurunnya gangguan Penyelenggaraan kegiatan keamanan dan ketertiban PAM Swakarsa oleh anggota akibat tindak kriminal, Linmas dan masyarakat premanisme maupun demonstrasi Meningkatnyaperformance Korsik Pemprov.Jatim

Pembinaan dan anggota Korsik

Pelatihan

Meningkatnya


- 45 -

1

2

3

Meningkatnya kemampuan Peningkatan kerjasama aparat Satpol PP Satpol PP dengan Polri Meningkatnya kepatuhan Pemasangan alat peraga dan dan disiplin masyarakat media penyuluhan terhadap hukum Meningkatnya kemampuan aparat Linmas dan masyarakat dalam masyarakat sebagai memecahkan suatu konflik komunitas peduli konflik

Meningkatnya siagaan anggota dan masyarakat penyelenggaraan Tramtibum di bencana

kesiap- pelaksanaan apel siaga Linmas Linmas dan masyarakat dalam daerah

Meningkatnya kualitas dan peningkatan potensi dan kuantitas potensi anggota koordinasi anggota Linmas Linmas dan masyarakat melalui pelatihan

38. SEKRETARIAT


- 46 -

38. SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI JAWA TIMUR INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN 1

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2

3

Peningkatan Pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan pelaksanaan prinsipprinsip penyelenggaraan kepemerintahan yang baik

Dikembangkannya suatu a. Jumlah penghargaan bagi PNS yang berprestasi : sistem penghargaan terSatya Lancana, hadap profesionalisme Vakasi 1(satu) kali gaji/ anggota KORPRI maupun Ibadah Haji/Umroh melalui institusi (Profesionalisme tabungan haji; Award) setiap tahun b. Usulan batas usia pensiun PNS menjadi 58 th.

1. Penyempurnaan sistem kelembagaan yang efektif, ramping, fleksibel berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance 2. Penyempurnaan tata laksana dan hubungan kerja antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota

Penguatan Kelembagaan KORPRI, terbentuknya sistem kelembagaan dan ketata laksanaan dilingkungan kerja Pemerintah Provinsi Jatim

Penerapan nilai-nilai aparatur utk membangun budaya kerja yang mendukung produktivitas kerja dlm pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah, khususnya dalam rangka pemberian pelayanan umum yang prima kepada masyarakat

Membangun kerjasama a. dengan organisasi sejenis (Public Services) baik ditingkat nasional, regional maupun daerah b.

mengoptimalkan seluruh Kegiatan musyawarah sumber daya pem- dengan masyarakat bangunan, baik sumber daya pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha

Jumlah lembaga : LKBH, BAPENI, BAPORSENI, LPKP dan Generasi Muda KORPRI, Koperasi dan Usaha-Usaha Ekonomi dll.

Jumlah kerjasama dengan organisasi sejenis (Public Services) baik ditingkat nasional, regional maupun daerah Jumlah sistem jaringan internet, membangun Website dan penerbitan (Tabloid, Koran, Majalah) secara berkala

Produk yang dihasilkan

39. SEKRETARIAT


- 47 -

39. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN 1 Mewujudkan pelembagaan fungsi-fungsi dan hubungan antara lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga politik lainnya, serta lembagalembaga kemasyarakatan yang kokoh dan optimal

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2

3

Pembahasan rancangan Jumlah Peraturan peraturan daerah yang ditetapkan Rapat-rapat kelengkapan dewan

Daerah

alat Jumlah bahan usulan pembahasan Raperda

Rapat-rapat paripurna

Jumlah Raperda penetapan Perda

dan

Jumlah issue yang menjadi Kunjungan kerja pimpinan aspirasi daerah pilihan untuk dan anggota DPRD dijadikan bahan Raperda Sosialisasi peraturan Jumlah Perda perundang-undangan disosialisasikan Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan uji kelayakan publik, serta pelembagaan perumusan kebijakan publik

yang

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama

Jumlah usulan Raperda hasil hearing/dialog dan koordinasi DPRD dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama

Kegiatan reses

Jumlah aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Jatim

40. INSPEKTORAT


- 48 -

40. INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR SASARAN 1 Penyusunan Sistem dan Pengawasan

INDIKATOR KINERJA UTAMA URAIAN INDIKATOR KINERJA 2 3

Kebijakan Produk kebijakan Sistem dan Kebijakan Penyusunan dan prosedur pengawasan : prosedur Sistem prosedurPengawasan

Peningkatan akuntabilitas Meningkatkan Intensitas Produk Pengawasan dan kinerja SKPD Provinsi dan KualitasPelaksanaan audit internal, Eksternal, Pengawasan dan audit internal,Eksternal, dan Pengawasan Masyarakat Peningkatan evaluasi Mengevaluasi Kinerja a. Jumlah Laporan Hasil kinerja Pemerintah Pemerintah Provinsi, Kab / Pemeriksaan Reguler Kab/Kota dan pemeriksaProvinsi, Kab / Kota Kota an akhir masa jabatan Kdh b. Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler SKPD c. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi LAKIP d. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi EKPPD Evaluasi Berkala Temuan Jumlah Berita Acara Hasil Hasil Pengendalian Tindak Lanjut Internal

Peningkatan inventarisasi Menginventarisasi aset Pem aset Pemerintah Provinsi Prov Jatim Jawa Timur

Jumlah Evaluasi Jatim

Laporan Hasil Aset Pem Prov

41. SEKRETARIAT


- 49 -

41. SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN 1

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2

3

Prioritas Pemb./Sasaran RPJMD Terwujudnya peningkatan, terselenggaranya media pemahaman, ketrampilan, literacy pengembangan kompetensi bagi aparatur, lembaga penyiaran dan masyarakat Pengawasan/monitoring isi siaran (content siaran) lembaga penyiaran (TV dan Radio)

Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti pemahaman media ilustrasi

Jumlah pelanggaran dilakukan LPTV

yang

Memberikan Jumlah karya yang masuk apresiasi/reward kepada jumlah lembaga penyiaran lembaga penyiaran yang yang berpartisipasi mengikuti mem-produksi program siaran yang berkualitas/baik Memberikan surat rekomen- % jumlah lembaga penyiaran dasi kepada pemohon yang yang mendapat rekomendasi mengajukan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP)

42. RUMAH


- 50 -

47.BIRO KERJASAMA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2

3

1 1. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yg bersih, efisien, efektif,transparan, profesional, dan akuntabel

Jumlah Tim koordinasi kerjasama antar Daerah (TKKSD) Kab / Kota Jumlah Tim koordinasi kerjasama antar Daerah (TKKSD) Provinsi

Kesepakatan bersama Perjanjian bersama TKKSD Kerjasama perdagangan Kerjasama pendidikan Kerjasama kesehatan

Kerjasama pertanian Kerjasama pengolahan sampah 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayan prima, sesuai tuntutan dan harapan masyarakat

48. BIRO


- 51 -

48.BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN

URAIAN

INDIKATOR

2

3

1

Meningkatnya proporsi usaha Data UKM/UMKM yang Jumlah modal yang kecil formal mendapat fasilitas dana tersalurkan pada UMKM bergulir (kredit modal kerja) Terwujudnya iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi melalui penyederhanaan prosedur perijinan, dan meningkatnya kepastian hukum

Tercapainya peningkatan Keuntungan Pemerintah kinerja dari BUMD, yang Provinsi dari BUMD (Return diukur dari jumlah of Equity) disetor/investasi yang disertakan dibandingkan dengan devidennya

Meningkatnya pertumbuhan ekspor secara bertahap, dengan komposisi produk yang lebih beragam, dan berdaya saing tinggi

Terselenggaranya Jumlah pasar yang dapat promosi/misi dagang dan dimasuki produk unggulan investasi produk unggulan di Jatim dalam dan luar negeri

Meningkatnya standardisasi produk industri manufaktur sebagai faktor penguat daya saing

Tercapainya produk/jasa Jumlah produk dan jasa yang dihasilkan oleh UKM / IKM yang ber SNI UKM/IKM yang berdaya saing tinggi di tingkat nasional, regional dan internasional

Optimalnya penyempurnaan kebijakan yang berkaitan bantuan social bagi penduduk miskin dan rentan

Meningkatnya koordinasi Jumlah Rumah Tangga dengan stakeholder di Sasaran yang menerima Kab/Kota terhadap luasan Raskin penyaluran raskin di Jatim

Meningkatnya investasi dan Terkoordinirnya pengperluasan lapangan kerja di gunaan dana bagi hasil sektor pertanian cukai hasil tembakau di Jatim

Pergub tentang Penggunaan Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau secara Tepat

49. BIRO


- 52 -

49. BIRO ADMINISTRASI KEMASYARAKATANSEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR SASARAN


INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah (Provinsi dan Kab/Kota) serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan diatasnya

Meningkatkan koordinasi dalam upayamemberdayakan masyarakat agar mampu mengatasi masalahnya secara mandiri dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki

Jumlah produk kebijakan yang berkaitan dengan memberdayakan masyarakat agar mampu mengatasi masalahnya secara mandiri dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki, tentang :

Mengupayakan terciptanya masyarakat yang beriman, berpendidikan dan berbudaya

Jumlah produk kebijakan yang berkaitan dengan terciptanya masyarakat yang beriman, berpendidikan dan berbudaya, tentang :

Mengupayakan langkah Jumlah produk kebijakan pengembangan SDM yang berkaitan dengan pemuda untuk keunggulan pengembangan SDM daya saing pemuda untuk keunggulan daya saing, tentang : Mengupayakan langkah terciptanya perlindungan terhadap hak-hak anak dan keberhasilan program KB

Jumlah produk kebijakan yang berkaitan dengan terciptanya perlindungan terhadap hak-hak anak dan keberhasilan program KB, tentang :

Mendukung efektivitas pelaksanaan program dinas/lembaga teknis pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, agama, pemuda, olahraga, peranan perempuan dan perlindungan anak

Jumlah produk kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan program dinas/lembaga teknis pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, agama, pemuda, olahraga, peranan perempuan dan perlindungan anak, tentang :

50. BIRO


- 53 -

50. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNANSEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2

3

1 Pengendalian Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan SumberDana APBD

Pengendalian Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Dana APBN dan APBD

Jumlah laporan yg berkaitan dgnadministrasi pelaksanaan pembangunan APBD dan APBN, tentang :

Pembinaan SDM Pengelola Pembangunan di Lingkungan SKPD Provinsi Jatim

Pembinaan SDM Pengelola Pembangunan di Lingkungan SKPD Provinsi Jatim

% jumlah personil dari SKPD yang mengikuti Bintek maupun ujian sertifikasi

Pembinaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jatim

Pembinaan danPelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jatim

% jumlah SKPD Provinsi Jatimyang mengikuti proses lelangmelalui ULP maupun LPSE

Penyusunan Standar Barang dan Harga SatuanBarang

Penyusunan StandarBarang danHarga Satuan Barang dan Pedoman Pelaksanaan APBD

Jumlah produk yg berkaitan dgnStandar Barang dan Harga SatuanBarang dan Pedoman Pelaksanaan APBD, tentang :

Penyusunan dan Evaluasi Daftar Hasil Pengadaan Barang dan Persediaan Barang

Perencanaan Kebutuhan danEvaluasi Pengadaan BarangDaerah

Jumlah produk Perencanaan Kebutuhan dan Evaluasi Pengadaan Barang Daerah, tentang :

Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Pembangunan

Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pelaksanaan PembangunanDaerah

Jumlah produk Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Pembangunan, tentang :

51. BIRO


- 54 -

51. BIRO HUMAS DAN PROTOKOLSEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2

3

1 Meningkatkan Kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima, sesuai tuntutan dan harapan masyarakat

Pengembangan sistem informasi(Website) Biro Humas dan Protokol

Jumlah / Informasi tentang apa keg Gubernur, Wagub dan Sekda terpublikasikan melalui Website dan Touch Screen

Peningkatan Hubungan Kerjasama dengan unsur pers dan lembaga lain

Frekuensi / hubungan tentang apa antara pemprov Jatim dengan unsur pers melalui LKTW, Pers Gathering, Pers editor, Pers Pokja, Pers Kores-ponden dan pers tour

Peningkatan pendokumentasi dan penyebaran informasi pemerintahan , kemasyarakatan dan pembangunan

Jumlah buku himpunan pidato, majalah, buku foto, display, kaleodeskop

Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kegiatan Protokoler Acara Kenegaraan dan acara Resmi Kepala Daerah/ Wakil Kdh/Sekda/Asisten.

Frekuensi / protokoler (dalam rangka apa) kenegaraan dan acara resmi Kdh/ Wakil Kdh/ Sekda/Sekda

Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Keg. Protokoler Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dalam rangka Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat.

Frekuensi / protokoler (dalam rangka apa) menerima kunjungan Kenegaraan

52. BIRO


- 55 -

52. BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2

3

1 Terciptanya penegakan hukum yang bersih, profesional, adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif (termasuk tidak bias gender); terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi, dalam upaya memulihkan kembali kepercayaan hukum masyarakat secara keseluruhan.

Terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, serta memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap HAM.

1. Hasil klarifikasi thd Perda/Peraturan KDH Kab./Kota

Jumlah produk hukum Kab/Kota yang telah diklarifikasi dan dievaluasi

2. Hasil evaluasi thd Raperda/Raper KDH Kab/Kota ttg.APBD, PJ Drh, Retr Drh dan tata ruang. Terbentuknya a. Jumlah Per. Gub ; b. Jumlah Kep.Gub penyusunan/pembahasan Pergub ttg Juklak Perda dan per UU -an Rancangan produk hukum

Jumlah Perda Provinsi

Penanganan dan penyelesaian perkara perdata/ TUN

Jumlah penyelesaian gugatan perkara

Pelaksanaan pemberian bantuan/pertimbangan hukum (mediator)

Frekuensi pertimbangan hukum

Penyuluhan hukum bagi masyarakat desa

Jumlah desa yang mendapatkan penyuluhan hukum

Tergabungnya anggota jaringan dan teruploadnya data produk hukum pada webbsite

Jumlah Kab./Kota anggota jaringan yang bergabung Jumlah data produk hukum dalam website

53. BIRO


- 56 -

53. BIRO ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUMSEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Sasaran

Indikator Kinerja Utama Uraian

Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel

Indikator Kinerja

Fasilitasi Penyelengga raan Pilkada Kabupaten /Kota Fasilitasi PAW DPRD Provinsi, Kabupaten / Kota Pemantapan Sistem Apli kasi Pendataan dan In formasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi Pemerintahan Desa Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi administrasi Kependudukan

% Kabupaten/Kota yang melaksanakan SIAK online

Fasilitasi Penyelesaian perselisihan antar daerah

% Jumlah penyelesaian perselisihan antar daerah

Fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi Pemerintahan Daerah

% Jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menyusun LPPD danEKPPD tepat waktu

54. BIRO


- 57 -

54. BIRO UMUMSEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR SASARAN 1 Meningkatkan Pelayanan Dibidang Arsip Ekspedisi dan Surat

Meningkatkan Pelayanan dibidang Kerumahtanggaan

INDIKATOR KINERJA UTAMA URAIAN INDIKATOR KINERJA 2 3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan dan Kearsipan Peningkatan Pengelolaan Surat Dinas dan Online Sistem Administrasi Surat

Jumlah sarana prasarana yang diadakan

Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

% Jumlah rumah dinas yang layak pakai % Jumlah gedung kantor yang terpelihara

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedungkantor

% Jumlah kendaraan dinas yang laik jalan

Pemeliharaan rutin / berkala meubelaer

% jumlah meubelaIr yang terpelihara

Pemeliharaan rutin / berkala Instalansi Air, Telepon dan Listrik

Rekening bulanan air, telepon dan listrik yang telah terbayar

Pemeliharaan Alat-alat Studio dan Komunikasi

% Jumlah alat-alat studio dan komunikasi yang terpelihara

Macam (dan sebutkan) mekanisme surat

% jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara

55. BIRO


- 58 -

55. BIRO ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN URAIAN

INDIKATOR

2

3

1 Percepatan reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik

Koordinasi dan Monitoring Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Jawa Timur

1. Jumlah Keputusan Gubernur Jatim yang berkaitan dengan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Jawa Timur 2. Tentang : Pemantauan dan Evaluasi 1. Jumlah Keputusan Pelaksanaan Pembangunan Gubernur Jatim yang Bidang Peternakan, Perberkaitan dengan ikanan dan Kelautan Pembangunan Bidang Peternakan, Perikanan dan Kelautan 2. Tentang : Koordinasi dan Pembinaan 1. Jumlah kebijakan di Bidang Agroindustri Gubernur Jatim yang berkaitan dengan Bidang Agroindustri 2. Tentang : ............. Koordinasi dan Pembinaan 1. Jumlah kebijakan di Bidang Pengelolaan Gubernur Jatim yang Lingkungan Hidup dan berkaitan dengan Energi Sumber Daya Pengelolaan Lingkungan Mineral Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral 2. Tentang : ............. Koordinasi dan Sinkronisasi 1. Jumlah kebijakan Penanggulangan Kerusakan Gubernur Jatim yang Lingkungan Dampak berkaitan dengan Pemanfaatan Sumber Daya Penanggulangan Alam Kerusakan Lingkungan Dampak Pemanfaatan Sumber Daya Alam 2. Tentang : .............

Koordinasi


- 59 -

1

2 Koordinasi dan Integrasi Pengembangan Teknologi dan Ketersediaan Energi Alternatif

Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Produksi Sumberdaya Peternakan, Perikanan, dan Kelautan

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan

3 1. Jumlah kebijakan Gubernur Jatim yang berkaitan dengan Pengembangan Teknologi dan Ketersediaan Energi Alternatif 2. Tentang : 1. Jumlah kebijakan Gubernur Jatim yang berkaitan dengan Peningkatan Produksi Sumberdaya Peternakan, Perikanan, dan Kelautan 2. Tentang : 1. Jumlah kebijakan Gubernur Jatim yang berkaitan dengan Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan 2. Tentang :

56. BIRO


- 60 -

56. BIRO ORGANISASISEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA URAIAN INDIKATOR KINERJA

1 1. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yg bersih, efisien, efektif,transparan, profesional, dan akuntabel

2. Mngkt kual playan.publik menjadi playan prima, sesuai tuntutan dan harapan masy

2

3

Peningkatan dan Gelar Budaya Kerja Pemerintah Provinsi

% SKPD Prov yg mengikuti Gelar Budaya Kerja

Penyusunan dan Peningkatan LAKIP Provinsi Jatim

Jml SKPD yg LAKIP-nya tepat waktu

Penerapan dan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu ISOPemerintah Provinsi

% jumlah unit layanan berISO

Penyusunan Analisis Jabatan

% jumlah SKPD yg telah dianalisis Jabatan, Uraian Jabatan, Syarat Jabatan, Peta jabatan

Pelaks Analisis Beban Kerja

% jumlah SKPD yg telah dilakukan analisis beban kerja

Penyempurnaan sistem kelembagaan yg efektif dan fleksibelberdsrkan prinsip good gov

Jumlah SKPD yg mengusulkan perubahan struktur dan tupoksi

Optimalisasi Pelayanan Publik

% jumlah kasus pengaduan pelayanan publik yang telah ditangani

57. BIRO


- 61 -

57. BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYATSEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

SASARAN 1 Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan evaluasi bidang kesejahteraan sosial dan mental spiritual

INDIKATOR KINERJA UTAMA URAIAN 2

INDIKATOR KINERJA 3

Koordinasi dan Fasilitasi penanggulangan narkoba dan gizi serta P2ML

a. Menurunnya jumlah kasus penularan penyakit menular dan tidak menular b. Menurunnya jumlah kasus gizi buruk

Koordinasi dan fasilitasi KB UKS, Jamkesda serta P2B2

Hasil dari fasilitasi KB UKS, Jamkesda, P2B2

Koordinasi, sosialisasi dan pembinaan bagi TKI dan PPTKIS

a. Menurunnya jumlah TKI ilegal b. Jumlah TKI Luar Negeri c. Hasil kinerja PPTKIS

Koordinasi, pembinaan dalam UMK dan peningkatan LKST serta SP/SB/LSM

a. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang berpenghasilan layak b. Hasil dari fungsi LKST

Sinkronisasi hubungan industrial dan ketenaga Kerjaan

Menurunnya frekuensi demonstrasi buruh terhadap pengusaha

Koordinasi penanganan bantuan UMSI bagi penganggur/pencari kerja terampil

a. Meningkatnya jumlah tenaga kerja b. Jumlah peralatan pelaku UMSI yang dipenuhi

Fasilitasi usaha kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

a. Menurunnya angka kemiskinan b. Jumlah kelompok usaha bersama yang dilakukan pembinaan

Koordinasi penanganan PMKS di Jawa Timur

Hasil sinergitas penanganan PMKS

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO

SALINAN


- 62 -

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta. 3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 5. Sdr. Anggota Komisi Pelayanan Publik dimaksud. ___________________________________________


2012 TENTANG

Recommend Documents