BUPATI BARITO KUALA KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 188.45/ 03 /KUM/2012 TENTANG KOMISI PENGAWASAN DAN TIM KERJA PUPUK BERSUBSIDI DAN PESTISIDA KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2012 BUPATI BARITO KUALA Menimbang
:
a. bahwa untuk kelancaran penyaluran, penyediaan, penggunaan dan penyimpanan pupuk bersubsidi dan pestisida oleh badan usaha atau perorangan maka perlu dibentuk Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Kabupaten Barito Kuala; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Kuala.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1920); 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 16);
MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: :
KEDUA
:
Tugas Komisi Pengawas dan Tim Kerja Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah : a. Melakukan koordinasi perumusan kebijakan dibidang pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida; b. Melakukan monitoring dan evaluasi distribusi dan penggunaan Pupuk bersubsidi dan Pestisida; c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Barito Kuala.
KETIGA
:
Uraian tugas masing-masing anggota Komisi Pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida adalah sebagaimana lampiran 3 keputusan ini.
KEEMPAT
:
Komisi Pengawasan dan Tim Kerja Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Kabupaten Barito Kuala, masa berlakunya 2 (dua) tahun, terhitung mulai 2 Januari 2012 sampai dengan 2 Januari 2014.
KELIMA
:
Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala.
KEENAM
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Membentuk Komisi Pangawasan dan Tim Kerja Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Kabupaten Barito Kuala dengan susunan keanggotaan dan Tim Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan 2 keputusan ini.
Ditetapkan di Marabahan pada tanggal 2 Januari 2012 BUPATI BARITO KUALA, ttd H. HASANUDDIN MURAD
Lampiran I
: Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/ /Kum/2012 Tanggal 2 Januari 2012
SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK BERSUBSIDI DAN PESTISIDA KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2012 JABATAN
NO 1.
Bupati Barito Kuala
2.
Wakil Bupati Barito Kuala
3.
Sekretaris Daerah Barito Kuala
4.
Asisten Administrasi Bidang Pembangunan
5.
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan
JABATAN DALAM KOMISI Pembina Pengarah Ketua Wakil Ketua Sekretaris
Hortikultura 6.
Kepala Badan Ketahanan Pangan & Penyuluhan
Anggota
7.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan
Anggota
Perdagangan 8.
Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan
Anggota
9.
Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan
Anggota
10.
Kepala Dinas Kesehatan
Anggota
11.
Kepala Badan Lingkungan Hidup
Anggota
12.
Kabag Hukum Setda Barito Kuala
Anggota
13.
Kabid BPL-LINTAN Distan TPH Barito Kuala
Anggota
14.
Kabid Bina Produksi Tanaman Pangan Distan TPH
Anggota
Barito Kuala 15.
Kabid Perdagangan, Perindustrian, dan UKM
Anggota
16.
Kasat Reskrim Polres Barito Kuala
Anggota
17.
Kasi Intelijen Kejari Marabahan
Anggota
18.
Kasi Pengendalian OPT Distan TPH Barito Kuala
Anggota
19.
Kasi Pengelolaan Lahan dan Air Distan TPH Batola
Anggota
20.
Kasi Distribusi dan Usaha Perdagangan
Anggota
21
Koordinator Pengamat Hama dan Penyakit (Balai
Anggota
Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura) Kabupaten Barito Kuala.
BUPATI BARITO KUALA, ttd H. HASANUDDIN MURAD
Lampiran II
: Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/ /Kum/2012 Tanggal 2 Januari 2012
TIM KERJA PUPUK BERSUBSIDI DAN PESTISIDA KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2012 JABATAN
NO
1.
Kabid BPL-LINTAN Distan TPH
2.
Kabid Binprotan Distan TPH
3.
Kabid Perdagangan, Perindustrian,
JABATAN DALAM KOMISI
INSTANSI
Ketua/anggota
Distan TPH
Sekretaris/anggota
Distan TPH
Wakil Sekretaris/anggota
Diskoperindag
dan UKM 4.
Kabid Pem. Disnaker Transmigrasi
Anggota
Disnakertrans
5.
Kabid Kelembagaan Usaha
Anggota
BKPP
6.
Kabag Ekobang dan SDA Setda
Anggota
Sekretariat Daerah
7.
Kasi Pemeliharaan dan Perlintan
Anggota
Dishutbun
8.
Kasi
Usaha
Anggota
Diskoperindag
dan
Anggota
Diskankelautan
dan
Anggota
Dinas Kesehatan
Distribusi
dan
Perdagangan 9.
Kasi
Pengawasan
Pengembangan Pesisir 10.
Kasi
Pengembangan
Kelembagaan 11.
Kasi Kesehatan Lingkungan
Anggota
BKPP
12.
Kasi Pengawasan dan Pengendalian
Anggota
Dinas Ling. Hidup
13.
Kasi Intelejen Kejaksaan Marabahan
Anggota
Kejaksaan
14.
Bintara Sat reskrim Polres Batola
Anggota
Polres Batola
15.
Kasi Pengendalian Organisme
Anggota
Distan TPH
Anggota
Distan TPH
Pengganggu Tanaman 16.
Kasi Pengelolaan Lahan dan Air Distan TPH Batola
17.
Koordinator POPT Batola
Anggota
BPTPH Kalsel
18.
POPT Kecamatan
Anggota
BPTPH Kalsel
BUPATI BARITO KUALA, ttd H. HASANUDDIN MURAD
Lampiran III
: Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/ /Kum/2012 Tanggal 2 Januari 2012
TUGAS KOMISI PENGAWASAN DAN TIM KERJA PUPUK BERSUBSIDI DAN PESTISIDA KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2012 I.
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 1. Membantu Bupati dalam rangka pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah terkait dengan penggunaan, peredaran dan penyimpanan pupuk bersubsidi dan pestisida 2. Pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pemantauan pupuk bersubsidi dan pestisida 3. Menetapkan pedoman teknis penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida 4. Melakukan perhitungan kebutuhan pupuk bersubsidi dengan dasar (quota) SK Gubernur untuk menerbitkan SK Bupati dengan dasar anjuran teknis
II.
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN 1. Memfasilitasi dan memotovasi kelompok tani dalam menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok untuk kebutuhan pupuk bersubsidi di tingkat kelompok tani 2. Membuat materi penyuluhan dan menyeberluaskan ke masyarakat pengguna (kelompok tani) 3. Melakukan perhitungan penggunaan pupuk bersubsidi berdasarkan kebutuhan petani yang tergabung dalam kelompok tani 4. Membuat Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi se Kabupaten Barito Kuala
III. DINAS KESEHATAN 1. Pengendalian terhadap masyarakat yang menggunakan pestisida dibidang kesehatan, peredaran pestisida dibidang kesehatan dan pengendalian penggunaan pestisida terhadap kesehatan. 2. Pemantauan dampak penggunaan pestisida pupuk bersubsidi terhadap kesehatan masyarakat pengguna 3. Pengendalian terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan memproduksi bahan makanan/hasil produksi pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan serta industri terhadap ganggunan kesehatan yang berkaitan dengan penggunaan pestisida dan pupuk bersubsidi oleh masyarakat. IV.
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 1. Perencanaan kegiatan pembinaan terhadap masyarakat yang menggunakan pupuk bersubsidi dan pestisida di sektor kehutanan dan perkebunan 2. Pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Dinas Kehutanan dan Perkebunan. 3. Menetapkan pedoman teknis penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida di bidang kehutanan dan perkebunan.
V.
BAGIAN EKONOMI 1. Koordinasi lintas sektor, menyerasikan pelaksanaan pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida antar sektor kegiatan yang terkait 2. Mengkoordinasikan pemecahan masalah distribusi pupuk bersubsidi
VI.
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN 1. Perencanaan kegiatan terhadap masyarakat yang menggunakan pupuk bersubsidi dan pestisida di sektor kegiatan perikanan dan kelautan 2. Pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai dengan tugas dan fungsi dan wewenang Dinas Perikanan dan Kelautan
3.
Menetapkan pedoman teknis pembinaan dan pengawasan pupuk bersubsidi di bidang perikanan dan kelautan
VII. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1. Pengendalian terhadap masyarakat yang dipekerjakan pada perusahaan yang menggunakan pestisida dan pupuk non subsidi 2. Pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan penggunaan pestisida dan pupuk non subsidi sesuai dengan fungsi dan wewenang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. VIII. DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1. Pengendalian terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan tata niaga (perdagangan) atau peredaran pupuk bersubsidi, non subsidi, dan pestisida 2. Pengendalian terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan yang memproduksi pestisida dan pupuk, izin memproduksi pestisida dan pupuk 3. Pembinaan pengawasan dan pemantauan penyimpanan pupuk bersubsidi, non subsidi dan pupuk sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan IX.
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1. Pengendalian, pembinaan, pengawasan dan penggunaan pestisida dan pupuk sesuai tugas, fungsi, dan wewenang Dinas Lingkungan Hidup 2. Pemantauan dampak negatif penggunaan pupuk dan pestisida terhadap lingkungan
X.
BAGIAN HUKUM SETDA BATOLA 1. Melaksanakan pembuatan peraturan daerah tentang pengaturan pengelolaan pupuk bersubsidi dan pestisida 2. Memfasilitasi surat keputusan Bupati yang akan diterbitkan tentang pupuk bersubsidi dan pestisida
XI.
POLRES BARITO KUALA DAN KEJAKSAAN NEGERI 1. Pembantuan tenaga penyidikandan tindakan hokum terhadap pelanggar ketentuan peraturan pemerintah dalam produksi, peredaran, penggunaan dan penyimpanan pupuk bersubsidi dan pestisida
XII. KOORDINATOR PENGAMAT HAMA DAN PENYAKIT 1. Monitoring dan melaporkan penyerapan, penggunaan dan penyimpanan pupuk bersubsidi dan pestisida 2. Melaporkan kasus-kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi dan pestisida 3. Merekomendasikan penggunaan dan penyimpanan pestisida secara baik dan benar
BUPATI BARITO KUALA, ttd H. HASANUDDIN MURAD
