KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 11/BC/2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN MONITORING TINDAK LANJUT HASIL AUDIT DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang
:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2012 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukaisebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2012 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai; MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN MONITORING TINDAK LANJUT HASIL AUDIT. Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan: 1. Laporan Hasil Audit yang selanjutnya disingkat LHA adalah laporan pelaksanaan Audit Kepabeanan dan/atau Audit Cukai yang disusun oleh Tim Audit sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Audit Kepabeanan dan Audit Cukai. 2. Pungutan Negara adalah seluruh pungutan di bidang impor, ekspor, dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan kepabeanan, cukai dan perpajakan termasuk bunga dan sanksi administrasi berupa denda. 3. Tindak Lanjut Hasil Audit adalah seluruh surat yang diterbitkan untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan Audit Kepabeanan dan/atau Audit Cukai, berupa rekomendasi: a. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan;
b. Terkait atas sistem dan prosedur pelayanan dan pengawasan; c. Penagihan Pungutan Negara yang terutang; dan/atau d. Pengembalian kelebihan pembayaran Pungutan Negara. 4. Monitoring adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan untuk mengetahui tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit. 5. Pejabat adalah pegawai dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki jabatan struktural pada unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai. Pasal 2 (1) Audit Kepabeanan dan Audit Cukai dilaksanakan oleh Tim Audit. (2) Hasil pelaksanaan audit dituangkan oleh Tim Audit dalam LHA dan disampaikan kepada Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai. (3) Atas LHA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Tindak Lanjut Hasil Audit. Pasal 3 (1) Direktorat Audit, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai melakukan Monitoring atas Tindak Lanjut Hasil Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3). (2) Pejabat yang melaksanakan Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Kepala Seksi Evaluasi Hasil Audit yang ditunjuk oleh Kepala Subdirektorat Evaluasi Audit pada Direktorat Audit; dan b. Kepala Seksi Evaluasi Audit pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: a. pengumpulan data; b. tabulasi data; dan c. pelaporan. (4) Direktorat Audit, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dapat melakukan konfirmasi kepada pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan Monitoring. Pasal 4 (1) Kegiatan Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menggunakan sumber data yang antara lain dapat berupa: a. Laporan Realisasi Penagihan Hasil Audit;
b. Laporan Pelaksanaan Audit; c. Data Tindak Lanjut Hasil Audit; dan d. Data Kegiatan Audit. (2) Laporan Realisasi Penagihan Hasil Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a: a. dibuat oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai dalam hal terdapat penagihan hasil audit yang harus ditindaklanjuti; b. dikirim kepada pihak yang menerbitkan Tindak Lanjut Hasil Audit dalam bentuk hardcopy dan/atau data elektronik (softcopy) melalui e-mail; c. diterima oleh pihak yang menerbitkan Tindak Lanjut Hasil Audit paling lambat pada tanggal 5 (lima) setiap bulan untuk tingkat penyelesaian penagihan sampai dengan bulan sebelumnya; dan d. menggunakan format sebagaimana ditetapkan Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.
dalam
(3) Laporan Pelaksanaan Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b: a. dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai; b. dikirim kepada Direktur Audit dalam bentuk hardcopy dan/atau data elektronik (softcopy) melalui alamat e-mail
[email protected]; c. diterima oleh Direktur Audit paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk pelaksanaan Audit bulan sebelumnya; dan d. menggunakan format sebagaimana ditetapkan Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.
dalam
(4) Data Tindak Lanjut Hasil Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c: a. dibuat oleh Pejabat pada Unit Pelaksanaan Audit untuk setiap LHA berikut Tindak Lanjut Hasil Audit yang diterbitkan; b. disampaikan kepada Pejabat pada Unit Evaluasi Audit paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerbitan Tindak Lanjut Hasil Audit; dan c. menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini. (5) Data Kegiatan Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d: a. dibuat dalam format file Microsoft Excel oleh Pejabat pada unit Pelaksanaan Audit untuk setiap LHA berikut Tindak Lanjut Hasil Audit yang diterbitkan; b. dikirim kepada Direktur Audit melalui alamat e-mail
[email protected] dan ke Unit Evaluasi Audit paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penerbitan Tindak Lanjut Hasil Audit; dan
c. menggunakan format sebagaimana ditetapkan Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal ini.
dalam
Pasal 5 (1) Kegiatan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan: a. untuk mendapatkan objek data yang digunakan untuk Monitoring; dan b. dengan cara mengkompilasi seluruh data yang terkait dengan Tindak Lanjut Hasil Audit. (2) Tatacara kegiatan pengumpulan data diatur sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal ini. Pasal 6 (1) Kegiatan tabulasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilakukan: a. untuk memudahkan penentuan waktu dan bentuk kegiatan Monitoring yang akan dilakukan; dan b. dengan menggunakan Lembar Kontrol Tindak Lanjut Hasil Audit. (2) Lembar Kontrol Tindak Lanjut Hasil Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal ini. Pasal 7 (1) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dilakukan: a. untuk menyampaikan seluruh hasil pemanfaatan data selama proses kegiatan Monitoring; dan b. dengan penyampaian laporan berupa: 1) Laporan Monitoring Tagihan; 2) Laporan Status Monitoring Non Tagihan; dan 3) Laporan Tingkat Penyelesaian Penagihan. (2) Laporan Monitoring Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan Laporan Status Monitoring Non Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2: a. dibuat oleh Pejabat untuk disampaikan kepada Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; dan b. disampaikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk pelaksanaan Audit sampai dengan bulan sebelumnya pada tahun berjalan. (3) Laporan Monitoring Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dibuat sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal ini.
(4) Laporan Status Monitoring Non Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dibuat sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal ini. (5) Laporan Tingkat Penyelesaian Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3: a. dibuat oleh Pejabat untuk disampaikan kepada Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; b. disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 Januari dan 15 Juli untuk seluruh tagihan hasil Audit yang belum dilunasi dan/atau belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap; dan c. dibuat sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal ini (6) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat juga berupa pembuatan: a. database kegiatan Audit; b. profiling pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan Audit; c. rekomendasi perbaikan kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan/atau d. rekomendasi penyempurnaan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2012. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 9 Maret 2012 DIREKTUR JENDERAL, ttd. AGUNG KUSWANDONO NIP 196703291991031001
Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER- 11/BC/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit LAPORAN REALISASI PENAGIHAN HASIL AUDIT ........................(1)......................... BULAN ..........( 2 )............ TAHUN ......( 3 )........ LHA NO
TINDAK LANJUT HASIL AUDIT SURAT TINDAK LANJUT HASIL AUDIT
NOMOR TANGGAL AUDITEE
JENIS NOMOR TANGGAL JUMLAH
JATUH TEMPO
REALISASI TINDAK LANJUT HASIL AUDIT PELUNASAN LAIN-LAIN KETERANGAN SSPCP NTPN JUMLAH JENIS NOMOR TANGGAL NOMOR TANGGAL BANK NOMOR TANGGAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
Tempat, ……....(23)…….... Kepala ……..…(24)….……
Nama Lengkap NIP……............(25).............
PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI PENAGIHAN HASIL AUDIT
Angka (1) Angka (2) Angka (3) Angka (4) Angka (5)
: : : : :
Angka (6) Angka (7) Angka (8) Angka (9) Angka (10) Angka (11) Angka (12)
: : : : : : :
Angka (13) Angka (14) Angka (15) Angka (16) Angka (17) Angka (18) Angka (19)
: : : : : : :
Angka (20) Angka (21) Angka (22) Angka (23) Angka (24) Angka (25)
: : : : : :
Diisi nama kantor pembuat laporan Diisi bulan sebelum bulan pelaporan Diisi tahun pada bulan sebelum bulan pelaporan Diisi nomor urut Diisi nomor Laporan Hasil Audit (LHA) yang atas tindak lanjut hasil auditnya masih belumdilunasi seluruhnya dan/atau belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap Diisi tanggal LHA Diisi nama auditee (objek audit) Diisi jenis surat Tindak Lanjut Hasil Audit Diisi nomor surat Tindak Lanjut Hasil Audit Diisi tanggal surat Tindak Lanjut Hasil Audit Diisi total tagihan yang tercantum dalam surat Tindak Lanjut Hasil Audit Diisi tanggal jatuh tempo, dalam hal surat Tindak Lanjut Hasil Audit berupa surat penetapan Diisi nomor SSPCP Diisi tanggal SSPCP Diisi nama bank tempat pembayaran (sesuai SSPCP) Diisi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) Diisi tanggal NTPN Diisi total nilai yang dibayar Diisi tingkat penyelesaian penagihan selain pelunasa misalnya : Surat Teguran, Surat Paksa, Keberatan, Banding, SP3DRI, dan lain-lain Diisi nomor surat Diisi tanggal surat Diisi tambahan Informasi yang ingin disampaikan Diisi tanggal, bulan dan tahun pembuatan laporan Diisi nama kantor pembuat laporan Diisi Nomor Induk Pegawai penandatangan laporan
DIREKTUR JENDERAL,
ttd. AGUNG KUSWANDONO NIP 196703291991031001
Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER- 11/BC/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT ......................( 1 )......................... BULAN ..............( 2 )................ SURAT TUGAS
TINDAK LANJUT HASIL AUDIT REALISASI TINDAK LANJUT HASIL AUDIT SURAT TINDAK LANJUT HASIL AUDIT NILAI TEMUAN AUDIT PELUNASAN LAIN-LAIN NO NPA KETERANGAN SSPCP NTPN NOMOR TANGGAL KEDUDUKAN NAMA NIP NAMA NPWP NOMOR TANGGAL JATUH KANTOR KEDUDUKAN NAMA NIP NILAI JENIS NOMOR TANGGAL JENIS JUMLAH KETERANGAN JUMLAH JENIS NOMOR TANGGAL TEMPO TUJUAN NOMOR TANGGAL BANK NOMOR TANGGAL 1
TIM AUDIT
AUDITEE
LHA HASIL EVALUASI
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
(3) (4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15) (16) (17) (18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Kepala ……….(36)……….
Nama Lengkap NIP..................(37).............
PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT Petunjuk Umum: 1. Dibuat hanya untuk seluruh kegiatan audit yang dilakukan pada bulan sebelum bulan pelaporan. 2. Diisi sampai dengan tingkat kegiatan terakhir yang dilakukan pada bulan yang dilaporkan. Petunjuk Pengisian: Angka (1) : Diisi nama kantor pembuat laporan Angka (2)
: Diisi bulan pelaporan
Angka (3)
: Diisi nomor urut
Angka (4)
: Diisi Nomor Penugasan Audit
Angka (5)
: Diisi nomor surat tugas audit
Angka (6)
: Diisi tanggal surat tugas audit
Angka (7)
: Diisi ke bawah untuk setiap jenis kedudukan dalam tim audit (PMA, PTA, Ketua Auditor, Auditor)
Angka (8)
: Diisi nama berdasarkan jenis kedudukan
Angka (9)
: Diisi Nomor Induk Pegawai berdasarkan jenis kedudukan
Angka (10) : Diisi nama auditee (objek audit) Angka (11) : Diisi NPWP auditee (objek audit) Angka (12) : Diisi nomor Laporan Hasil Audit (LHA) Angka (13) : Diisi tanggal LHA Angka (14) : Diisi ke bawah sesuai kedudukan dalam tim Angka (15) : Diisi nama sesuai kedudukan dalam tim Angka (16) : Diisi Nomor Induk Pegawai Angka (17) : Diisi nilai hasil evaluasi LHA sesuai kedudukan dalam tim Angka (18) : Diisi jenis surat Tindak Lanjut Hasil Audit misalnya : SPP, SPKTNP, SPSA, SPKPBK, dan lain-lain Angka (19) : Diisi nomor surat Tindak Lanjut Hasil Audit Angka (20) : Diisi tanggal surat Tindak Lanjut Hasil Audit Angka (21) : Diisi tanggal jatuh tempo, dalam hal surat Tindak Lanjut Hasil Audit berupa surat penetapan Angka (22) : Diisi nama kantor yang memonitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Angka (23) : Diisi ke bawah untuk setiap jenis temuan audit contoh: Bea Masuk Bea Masuk Anti Dumping PPN Denda … dst
Angka (24) : Diisi jumlah nilai masing-masing jenis temuan audit Angka (25) : Diisi keterangan berupa kurang bayar atau lebih bayar (pengembalian) Angka (26) : Diisi nomor SSPCP Angka (27) : Diisi tanggal SSPCP Angka (28) : Diisi nama bank tempat pembayaran (sesuai SSPCP) Angka (29) : Diisi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) Angka (30) : Diisi tanggal NTPN Angka (31) : Diisi total nilai yang dibayar Angka (32) : Diisi tingkat penyelesaian penagihan selain pelunasan misalnya : Surat Teguran, Surat Paksa, Keberatan, Banding, SP3DRI, dan lain-lain Angka (33) : Diisi nomor surat Angka (34) : Diisi tanggal surat Angka (35) : Diisi tambahan Informasi yang ingin disampaikan Angka (36) : Diisi nama kantor pembuat laporan Angka (37) : Diisi Nomor Induk Pegawai penandatangan laporan
DIREKTUR JENDERAL,
ttd. AGUNG KUSWANDONO NIP 196703291991031001
Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER- 11/BC/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit DATA TINDAK LANJUT HASIL AUDIT NOMOR SURAT TUGAS
:
…………….…….….(1)…………….….…….
TANGGAL SURAT TUGAS
:
…………….…….….(2)…………….….…….
NAMA AUDITEE
:
…………….…….….(3)…………….….…….
LAPORAN HASIL AUDIT
REKOMENDASI HASIL AUDIT
TINDAK LANJUT HASIL AUDIT KETERANGAN
NOMOR
TANGGAL
JENIS REKOMENDASI
NO
URAIAN REKOMENDASI
NOMOR
TANGGAL
KANTOR TUJUAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(4)
(5)
1. Peraturan perundang-undangan
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
2. Sistem dan prosedur pelayanan dan pengawasan
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Kepala Seksi …….…….(12)…….…….
Nama Lengkap NIP ......................(13)......................
PETUNJUK PENGISIAN DATA TINDAK LANJUT HASIL AUDIT Angka (1)
: Diisi nomor surat tugas
Angka (2)
: Diisi tanggal surat tugas
Angka (3)
: Diisi nama auditee (objek audit)
Angka (4)
: Diisi nomor Laporan Hasil Audit (LHA)
Angka (5)
: Diisi tanggal LHA
Angka (6)
: Diisi nomor urut
Angka (7)
: Diisi uraian rekomendasi hasil audit
Angka (8)
: Diisi nomor surat Tindak Lanjut Hasil Audit
Angka (9)
: Diisi tanggal surat Tindak Lanjut Hasil Audit
Angka (10) : Diisi nama kantor yang memonitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Angka (11) : Diisi tambahan Informasi yang ingin disampaikan Angka (12) : Diisi nama jabatan pembuat lembar data Angka (13) : Diisi Nomor Induk Pegawai penandatangan lembar data
DIREKTUR JENDERAL,
ttd. AGUNG KUSWANDONO NIP 196703291991031001
Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER- 11/BC/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit DATA KEGIATAN AUDIT ......................( 1 ).......................... NPA
SURAT TUGAS PERIODE NOMOR TANGGAL AWAL AKHIR
AUDITEE JENIS AUDIT
NAMA
NPWP
ALAMAT
TIM AUDIT JENIS KOMODITI KEDUDUKAN NAMA FASILITAS NON FASILITAS UTAMA
NOMOR
JENIS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
LHA NOMOR TANGGAL
PERIODE AUDIT AWAL AKHIR
SURAT TINDAK LANJUT HASIL AUDIT REKOMENDASI JATUH KANTOR JENIS NOMOR TANGGAL NON TAGIHAN TEMPO TUJUAN
NIP
REKOMENDASI BERUPA TAGIHAN KRITERIA
URAIAN
JENIS
NILAI
KETERANGAN
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
PETUNJUK PENGISIAN DATA KEGIATAN AUDIT
Petunjuk Pengisian: Angka (1)
: Diisi nama kantor pembuat data
Angka (2)
: Diisi Nomor Penugasan Audit (NPA)
Angka (3)
: Diisi jenis NPA (DROA atau sewaktu-waktu)
Angka (4)
: Diisi nomor surat tugas
Angka (5)
: Diisi tanggal surat tugas
Angka (6)
: Diisi tanggal periode awal surat tugas
Angka (7)
: Diisi tanggal periode akhir surat tugas
Angka (8)
: Diisi jenis audit (umum, khusus atau investigasi)
Angka (9)
: Diisi nama auditee (objek audit)
Angka (10) : Diisi NPWP auditee (objek audit) Angka (11) : Diisi alamat auditee (objek audit) Angka (12) : Diisi jenis fasilitas yang digunakan auditee (objek audit) Angka (13) : Diisi jenis non fasiltas misalnya: Importir Umum, Eksportir, PPJK, dan lain-lain Angka (14) : Diisi uraian komoditi utama auditee (objek audit) dalam hal lebih dari satu komoditi utama dapat diisi ke bawah Angka (15) : Diisi ke bawah untuk setiap jenis kedudukan dalam tim audit (PMA, PTA, Ketua Auditor, Auditor) Angka (16) : Diisi nama berdasarkan jenis kedudukan Angka (17) : Diisi Nomor Induk Pegawai berdasarkan jenis kedudukan Angka (18) : Diisi nomor Laporan Hasil Audit (LHA) Angka (19) : Diisi tanggal LHA Angka (20) : Diisi periode awal audit Angka (21) : Diisi periode akhir audit Angka (22) : Diisi jenis surat Tindak Lanjut Hasil Audit misalnya : SPP, SPKTNP, SPSA, SPKPBK, dan lain-lain Angka (23) : Diisi nomor surat Tindak Lanjut Hasil Audit Angka (24) : Diisi tanggal surat Tindak Lanjut Hasil Audit Angka (25) : Diisi tanggal jatuh tempo, dalam hal surat Tindak Lanjut Hasil Audit berupa surat penetapan Angka (26) : Diisi nama kantor yang memonitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Angka (27) : Diisi uraian rekomendasi non tagihan
materi isian : rekomendasi penyempurnaan SPI, Peraturan Perundang-undangan serta Sistem dan Prosedur Pelayanan dan Pengawasan Angka (28) : Diisi kriteria (pasal dalam Undang-Undang Kepabeanan dan/atau Cukai) temuan audit Angka (29) : Diisi uraian kriteria berdasarkan temuan audit Angka (30) : Diisi ke bawah untuk setiap jenis temuan audit contoh : Bea Masuk Bea Masuk Anti Dumping PPN Denda … dst. Angka (31) : Diisi jumlah nilai masing-masing jenis temuan audit Angka (32) : Diisi keterangan berupa kurang bayar atau lebih bayar (pengembalian)
DIREKTUR JENDERAL,
ttd. AGUNG KUSWANDONO NIP 196703291991031001
Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER- 11/BC/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit TATACARA KEGIATAN PENGUMPULAN DATA
A. Sumber data yang dapat dikumpulkan sebagai bahan Monitoring, antara lain: 1. Laporan Realisasi Penagihan Hasil Audit 2. Data Tindak Lanjut Hasil Audit 3. Laporan Pelaksanaan Audit 4. Data Kegiatan Audit 5. Data pada aplikasi SIMAUDI 6. Hasil konfirmasi kepada pihak terkait 7. Laporan, surat, data, dan informasi lainnya yang dianggap terkait dengan kegiatan Monitoring
B. Kegiatan Pengumpulan Data pada Kantor Wilayah DJBC dan Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai 1. Kepala Seksi pada Unit Pelaksanaan Audit: a. Membuat Data Kegiatan Audit dan Data Tindak Lanjut Hasil Audit untuk setiap LHA berikut Tindak Lanjut Hasil Audit yang diterbitkan. b. Menyampaikan Data Kegiatan Audit dan Data Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Kepala Seksi pada Unit Evaluasi Audit. 2. Kepala Seksi pada Unit Evaluasi Audit: a. Menerima Data Kegiatan Audit dan Data Tindak Lanjut Hasil Audit. b. Memastikan bahwa Laporan Realisasi Penagihan Hasil Audit telah diterima. c. Memastikankesesuaian data yang ada dengan data pada aplikasi SIMAUDI. d. Membuat konsep Surat Tugas MonitoringTindak Lanjut Hasil Audit bila dianggap perlu, dalam hal: i. Laporan Realisasi Penagihan Hasil Audit belum diterima sampai dengan tanggal jatuh tempo penerimaan laporan; ii. Terdapat perbedaan data antara Data Tindak Lanjut Hasil Audit dengan Laporan Realisasi Penagihan Hasil Audit atau dengan laporan, surat, data dan informasi lainnya yang terkait; dan/atau iii. Meminta validasi atau tanda pengesahan penerimaan atas Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) terkait.
C. Kegiatan Pengumpulan Data pada Direktorat Audit 1. Kepala Seksi Pelaksanaan Audit yang ditunjuk oleh Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Audit: a. Membuat Data Kegiatan Audit dan Data Tindak Lanjut Hasil Audit untuk setiap LHA berikut Tindak Lanjut Hasil Audit yang diterbitkan. b. Menyampaikan Data Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Unit Evaluasi Audit. 2. Kepala Seksi Evaluasi Hasil Audit yang ditunjuk oleh Kepala Subdirektorat Evaluasi Audit: a. Menerima Data Tindak Lanjut Hasil Audit. b. Memastikan bahwa Laporan Realisasi Penagihan Hasil Audit telah diterima. c. Memastikan bahwa Laporan Pelaksanaan Audit telah diterima. d. Memastikan bahwa Data Kegiatan Audit telah diterima. e. Memastikan kesesuaian data yang ada dengan data pada aplikasi SIMAUDI. f. Membuat konsep Surat Tugas MonitoringTindak Lanjut Hasil Audit bila dianggap perlu, dalam hal: i. Laporan Realisasi Penagihan Hasil Audit, Laporan Pelaksanaan Audit, dan Data Kegiatan Audit belum diterima sampai dengan tanggal jatuh tempo penerimaan laporan; ii. Terdapat perbedaan data antar seluruh laporan, surat, data dan informasi yang diterima; iii. Belum diterimanya LHA dan KKA sampai dengan tanggal jatuh tempo penerimaan; dan/atau iv. Meminta validasi atau tanda pengesahan penerimaan atas Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) terkait.
DIREKTUR JENDERAL,
ttd. AGUNG KUSWANDONO NIP 196703291991031001
Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER- 11/BC/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit LEMBAR KONTROL TINDAK LANJUT HASIL AUDIT NOMOR SURAT TUGAS
:
…………….…….….(1)…………….….…….
TANGGAL SURAT TUGAS
:
…………….…….….(2)…………….….…….
NAMA AUDITEE
:
…………….…….….(3)…………….….…….
LAPORAN HASIL AUDIT
TINDAK LANJUT HASIL AUDIT
NOMOR
TANGGAL
JENIS REKOMENDASI
1
2
3
(4)
(5)
RENCANA MONITORING
NOMOR
TANGGAL
4
5
6
(6)
(7)
(8)
URAIAN
TANGGAL
HASIL MONITORING
7
8
9
10
11
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
UNIT TUJUAN NO
KETERANGAN
1. Peraturan perundang-undangan 2. Sistem dan prosedur pelayanan dan pengawasan
Tempat, ………………(14)……………… Kepala Seksi ………….(15)…………….
Nama Lengkap NIP ..................(16)...................
PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR KONTROL TINDAK LANJUT HASIL AUDIT Angka (1) Angka (2) Angka (3) Angka (4) Angka (5) Angka (6) Angka (7) Angka (8) Angka (9) Angka (10) Angka (11) Angka (12) Angka (13) Angka (14) Angka (15) Angka (16)
: : : : : : : : : : : : : : : :
Diisi nomor surat tugas Diisi tanggal surat tugas Diisi nama auditee (objek audit) Diisi nomor Laporan Hasil Audit (LHA) Diisi tanggal LHA Diisi nomor surat Tindak Lanjut Hasil Audit Diisi tanggal surat Tindak Lanjut Hasil Audit Diisi nama unit tujuan surat Diisi nomor urut Diisi uraian rencana Monitoring Diisi tanggal rencana Monitoring Diisi hasil Monitoring Diisi tambahan Informasi yang ingin disampaikan Diisi tanggal, bulan dan tahun saat pembuatan lembar kontrol Diisi nama jabatan pembuat lembar kontrol Diisi Nomor Induk Pegawai penandatangan lembar kontrol
DIREKTUR JENDERAL,
ttd. AGUNG KUSWANDONO NIP 196703291991031001
Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER- 11/BC/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit LAPORAN MONITORING TAGIHAN ………………………(1)……………………………. BULAN …..(2)….. TAHUN …..(3)..… NO
JUMLAH JUMLAH LHA NON TAGIHAN TOTAL AUDIT AUDIT UMUM LHA NILAI KHUSUS JUMLAH LHA % LHA
LHA TAGIHAN JUMLAH LHA
LUNAS % LHA NILAI
KEBERATAN/BANDING % NILAI JUMLAH LHA % LHA NILAI
% NILAI JUMLAH LHA
KETERANGAN PENUNDAAN BELUM LUNAS % LHA NILAI % NILAI JUMLAH LHA % LHA NILAI % NILAI
1
2
3
4
5
6=5/(2-4)
7
8=7/(2-4)
9
10=9/3
11
12=11/(2-4)
13
14=13/3
15
16=15/(2-4)
17
18=17/3
19
20=19/(2-4)
21
22=21/3
23
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
Tempat, ………...(27)………… Kepala ………….(28)…………
Nama Lengkap NIP ................(29)..............
PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN MONITORING TAGIHAN Petunjuk Umum: 1. Dibuat berdasarkan seluruh LHA yang diterbitkan berikut realisasi penagihan secara akumulasi untuk tahun pelaporan 2. Pejabat yang membuat laporan: a. Kasubdit Evaluasi Audit pada Direktorat Audit untuk disampaikan kepada Direktur Audit; b. Kepala Bidang Audit pada Kantor Wilayah DJBC untuk disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC; dan c. Kepala Bidang Audit pada Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai untuk disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai. Petunjuk Pengisian: Angka (1) : Diisi nama kantor pembuat laporan Angka (2) : Diisi bulan terakhir sebelum bulan pelaporan Angka (3) : Diisi tahun pada bulan terakhir sebelum bulan pelaporan Angka (4) : Diisi nomor urut Angka (5) : Diisi jumlah LHA yang diterbitkan sampai dengan tanggal terakhir bulan sebelumbulan pelaporan Angka (6)
: Diisi jumlah nilai tagihan sampai dengan tanggal terakhir bulan sebelum bulanpelaporan
Angka (7)
: Diisi jumlah LHA audit khusus (keberatan dan investigasi)yang diterbitkan sampai dengan tanggal terakhir bulan sebelum bulan pelaporan : Diisi jumlah LHA audit umum yang tidak mengandung tagihan yang diterbitkan sampai dengan tanggal terakhir bulan sebelum bulan pelaporan : Diisi persentase LHA audit umum yang tidak mengandung tagihan terhadap jumlah total LHA selain LHA audit khusus : Diisi jumlah LHA yang mengandung tagihan dan telah dilunasi seluruhnya : Diisi persentase LHA yang mengandung tagihan dan telah dilunasi seluruhnya terhadap jumlah total LHA selain LHA audit khusus : Diisi jumlah nilai realisasi tagihan yang telah masuk ke kas negara termasuk: a. Nilai yang telah dibayar atas pengajuan keberatan b. Nilai yang telah dibayar atas pengajuan banding c. Jumlah nilai yang telah dibayar atas pembayaran bertahap : Diisi persentase nilai tagihan yang telah dilunasi terhadap jumlah total nilai : Diisi jumlah LHA audit umum yang mengandung tagihan dan sedang diajukan keberatan dan/atau banding atas Tindak Lanjut Hasil Audit - LHA yang telah selesai proses keberatan dengan putusan ditolak, tidak diajukan banding dan telah dibayar lunas dipindahkan ke kolom 8 - LHA yang telah selesai proses banding dengan putusan ditolak dan telah dibayar lunas dipindahkan ke kolom 8 - LHA yang telah selesai proses keberatan dan/atau banding dengan putusan diterima, tetap menjadi isian kolom 11 : Diisi persentase LHA yang mengandung tagihan yang sedang dalam proses keberatan/bandingterhadap jumlah total LHA selain LHA audit khusus : Diisi jumlah nilai tagihan yang belum direalisasikan pelunasannya atas LHA yang sedang dalam proses keberatan/banding
Angka (8) Angka (9) Angka (10) Angka (11) Angka (12)
Angka (13) Angka (14)
Angka (15) Angka (16)
Angka (17) : Diisi persentase nilai tagihan yang belum dilunasi atas keberatan/banding terhadap jumlah total nilai Angka (18) : Diisi Jumlah LHA yang mengandung tagihan dan telah mendapatkan keputusan penundaan pembayaran - LHA yang telah selesai proses penundaan pembayaran dan telah dibayar lunas dipindahkan ke kolom 8 Angka (19) : Diisi persentase LHA yang mengandung tagihan dan mendapatkan penundaan pembayaran terhadap jumlah total LHA selain LHA audit khusus Angka (20) : Diisi jumlah nilai tagihan yang belum direalisasikan pelunasannya atas LHA yang sedang dalam proses penundaan pembayaran Angka (21) : Diisi persentase nilai tagihan yang belum dilunasi atas penundaan terhadap jumlah total nilai Angka (22) : Diisi jumlah LHA yang mengandung tagihan dan penagihannya belum jatuh tempo atau masih dalam proses penagihan aktif Angka (23) : Diisi persentase LHA yang mengandung tagihan dan penagihannya belum jatuh tempo atau masih dalam proses penagihan aktifterhadap jumlah total LHA selain LHA audit khusus Angka (24) : Diisi jumlah nilai tagihan yang belum direalisasikan pelunasannya atas penagihan yang belum jatuh tempo atau masih dalam proses penagihan aktif Angka (25) : Diisi persentase nilai tagihan yang belum dilunasi atas penagihan yang belum jatuh tempo atau masih dalam proses penagihan aktifterhadap jumlah total nilai Angka (26) : Diisi tambahan Informasi yang ingin disampaikan Angka (27) : Diisi tanggal, bulan dan tahun pembuatan laporan Angka (28) : Diisi nama jabatan pembuat laporan Angka (29) : Diisi Nomor Induk Pegawai penandatangan laporan
DIREKTUR JENDERAL,
ttd. AGUNG KUSWANDONO NIP 196703291991031001
Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER - 11/BC/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit LAPORAN STATUS MONITORING NON TAGIHAN BULAN …...…...…...(1)…...…...…… LHA NO NOMOR TANGGAL NO
TINDAK LANJUT HASIL AUDIT HASIL TINDAK LANJUT URAIAN REKOMENDASI NOMOR TANGGAL UNIT TUJUAN MONITORING HASIL MONITORING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Kepala ………….(12)…………….
Nama Lengkap NIP ..................(13)...................
PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN STATUS MONITORING NON TAGIHAN Petunjuk Umum: 1. Dibuat untuk seluruh rekomendasi yang belum sesuai dengan rencana pada Lembar Kontrol Tindak Lanjut Hasil Audit 2. Pejabat yang membuat laporan: a. Kasubdit Evaluasi Audit pada Direktorat Audit untuk disampaikan kepada Direktur Audit; b. Kepala Bidang Audit pada Kantor Wilayah DJBC untuk disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC; dan c. Kepala Bidang Audit pada Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai untuk disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai. Petunjuk Pengisian: Angka (1) : Diisi bulan pelaporan Angka (2) : Diisi nomor urut Angka (3) : Diisi nomor Laporan Hasil Audit (LHA) Angka (4) : Diisi tanggal LHA Angka (5) : Diisi nomor urut Angka (6) : Diisi uraian rekomendasi yang belum sesuai dengan rencana pada Lembar Kontrol Tindak Lanjut Hasil Audit sampai dengan akhir bulan sebelum bulan pelaporan Angka (7) : Diisi nomor surat rekomendasi yang dimonitoring Angka (8) : Diisi tanggal surat rekomendasi yang dimonitoring Angka (9) : Diisi nama unit tujuan surat rekomendasi yang dimonitoring Angka (10) : Diisi hasil monitoring sampai dengan akhir bulan sebelum bulan pelaporan Angka (11) : Diisi bentuk tindak lanjut atas hasil monitoring Angka (12) : Diisi nama jabatan pembuatan laporan Angka (13) : Diisi Nomor Induk Pegawai penandatangan laporan
DIREKTUR JENDERAL,
ttd. AGUNG KUSWANDONO NIP 196703291991031001
Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER- 11 /BC/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit
LAPORAN TINGKAT PENYELESAIAN PENAGIHAN ........................(1)......................... BULAN ..........( 2 )............ TAHUN ......( 3 )........ LHA NO
TINDAK LANJUT HASIL AUDIT SURAT TINDAK LANJUT HASIL AUDIT
NOMOR TANGGAL AUDITEE
JENIS NOMOR TANGGAL JUMLAH
JATUH TEMPO
TINGKAT PENYELESAIAN PENAGIHAN
KETERANGAN
JENIS NOMOR TANGGAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Kepala ……..(17)…………..
Nama Lengkap NIP..............(18).................
PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN TINGKAT PENYELESAIAN PENAGIHAN Petunjuk Umum: 1. Dibuat untuk seluruh tagihan hasil audit yang belum dilunasi dan/atau belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap 2. Pejabat yang membuat laporan: a. Kasubdit Evaluasi Audit pada Direktorat Audit untuk disampaikan kepada Direktur Audit; b. Kepala Bidang Audit pada Kantor Wilayah DJBC untuk disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC; dan c. Kepala Bidang Audit pada Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai untuk disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai. Petunjuk Pengisian: Angka (1) : Diisi nama kantor pembuat laporan Angka (2) : Diisi bulan pelaporan Angka (3) : Diisi tahun pelaporan Angka (4) : Diisi nomor urut Angka (5) : Diisi nomor Laporan Hasil Audit (LHA) Angka (6) : Diisi tanggal LHA Angka (7) : Diisi nama auditee (objek audit) Angka (8) : Diisi jenis surat Tindak Lanjut Hasil Audit misalnya: SPP, SPKTNP, SPSA, SPKPBK, dan lain-lain Angka (9) : Diisi nomor surat Tindak Lanjut Hasil Audit Angka (10) : Diisi tanggal surat Tindak Lanjut Hasil Audit Angka (11) : Diisi total tagihan yang tercantum dalam surat Tindak Lanjut Hasil Audit Angka (12) : Diisi tanggal jatuh tempo, dalam hal surat Tindak Lanjut Hasil Audit berupa surat penetapan Angka (13) : Diisi tingkat penyelesaian penagihan selain pelunasan pada saat pelaporan misalnya: Surat Teguran, Surat Paksa, Keberatan, Banding, SP3DRI, dan lain-lain Angka (14) : Diisi nomor surat Angka (15) : Diisi tanggal surat Angka (16) : Diisi tambahan informasi yang ingin disampaikan contoh: - Permohonan banding diterima dengan putusan nomor XX tanggal ddmmyy - Pengajuan keberatan ditolak dengan putusan nomor YY tanggal ddmmyy Angka (17) : Diisi nama jabatan pembuat laporan Angka (18) : Diisi Nomor Induk Pegawai penandatangan laporan
DIREKTUR JENDERAL,
ttd. AGUNG KUSWANDONO NIP 196703291991031001
