KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER - 1 /BC/2012 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMBETULAN SURAT PENETAPAN TAGIHAN ATAS KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA, YANG DISEBABKAN OLEH KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, KEKELIRUAN, KEKHILAFAN, DAN/ATAU BUKAN KARENA KESALAHAN ORANG DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang
:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembetulan Surat Penetapan Tagihan Atas Kekurangan Pembayaran Bea Masuk Dan/Atau Sanksi Administrasi Berupa Denda Yang Disebabkan Oleh Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, Kekeliruan, Kekhilafan, Dan/Atau Bukan Karena Kesalahan Orang, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Permohonan Pembetulan Surat Penetapan Tagihan Atas Kekurangan Pembayaran Bea Masuk Dan/Atau Sanksi Administrasi Berupa Denda Yang Disebabkan Oleh Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, Kekeliruan, Kekhilafan, Dan/Atau Bukan Karena Kesalahan Orang;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembetulan Surat Penetapan Tagihan Atas Kekurangan Pembayaran Bea Masuk Dan/Atau Sanksi Administrasi Berupa Denda Yang Disebabkan Oleh Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, Kekeliruan, Kekhilafan, Dan/Atau Bukan Karena Kesalahan Orang; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMBETULAN SURAT PENETAPAN TAGIHAN ATAS KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA, YANG DISEBABKAN OLEH KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, KEKELIRUAN, KEKHILAFAN, DAN/ATAU BUKAN KARENA KESALAHAN ORANG
-2
Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Surat penetapan tagihan adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat bea dan cukai yang berfungsi sebagai penetapan, pemberitahuan dan penagihan yang mewajibkan orang untuk membayar kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau sanksi administrasi berupa denda, yang dituangkan dalam bentuk Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP), Surat Penetapan Pabean (SPP), atau Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA). 3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 4. Direktur Audit adalah Direktur Audit pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 5. Kantor Wilayah adalah kantor wilayah pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 6. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang selanjutnya disingkat KPUBC adalah kantor pelayanan utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 7. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang selanjutnya disingkat dengan KPPBC adalah kantor pengawasan dan pelayanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 8. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. 9. Pemohon adalah Orang yang berhak mengajukan permohonan pembetulan atau kuasanya. 10. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. Pasal 2 Direktur Jenderal atas permohonan dari Pemohon dapat melakukan pembetulan berupa: a. menambah, mengurangi atau menghapus tagihan dalam surat penetapan tagihan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan yang tidak menimbulkan perbedaan pendapat (dispute) antara pejabat bea dan cukai dengan orang; atau b. mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda dalam hal sanksi tersebut dikenakan pada orang yang dikenai sanksi karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya. Pasal 3 (1) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor surat penetapan tagihan, tanggal surat penetapan tagihan, dan/atau tanggal jatuh tempo.
-3
(2) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a antara lain kesalahan yang berasal dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan. (3) Kekeliruan dalam penerapan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a antara lain kekeliruan dalam penerapan pembebanan dalam penetapan tarif, dan/atau kekeliruan penerapan sanksi administrasi. (4) Kekhilafan atau bukan karena kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu orang yang dikenai sanksi ternyata hanya melakukan kekhilafan bukan kesalahan yang disengaja atau kesalahan dimaksud terjadi akibat perbuatan orang lain yang tidak mempunyai hubungan usaha dengannya serta tanpa sepengetahuan dan persetujuannya. Pasal 4 (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diajukan secara tertulis kepada: a.
Direktur Jenderal u.p. Direktur Audit melalui Kepala KPUBC atau Kepala KPPBC dalam hal surat penetapan tagihan diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai pada Direktorat Audit;
b. Direktur Jenderal u.p. Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala KPUBC atau Kepala KPPBC dalam hal surat penetapan tagihan diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Wilayah; c.
Direktur Jenderal u.p. Kepala KPUBC dalam hal surat penetapan tagihan diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai pada KPUBC; atau
d. Direktur Jenderal u.p. Kepala KPPBC dalam hal surat penetapan tagihan diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai pada KPPBC. (2) Permohonan pembetulan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan: a.
fotokopi SPTNP, SPP, atau SPSA;
b. surat kuasa, apabila diajukan oleh orang yang diberi kuasa; dan c.
bukti dan/atau data pendukung yang diperlukan.
(3) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterima dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat penetapan tagihan. (4) Permohonan pembetulan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Pasal 5 (1) Pemohon menyerahkan permohonan pembetulan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Pejabat Bea dan Cukai di KPUBC atau KPPBC.
-4
(2) Pejabat Bea dan Cukai di KPUBC atau KPPBC yang menerima permohonan pembetulan memberikan tanda terima kepada Pemohon sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Pasal 6 (1) Kepala KPUBC atau Kepala KPPBC, dalam jangka waktu paling lambat dua hari kerja setelah tanggal tanda terima permohonan pembetulan, meneruskan permohonan pembetulan kepada: a.
Direktur Jenderal u.p Direktur Audit, dalam hal penetapan dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai pada Direktorat Audit; atau
b. Direktur Jenderal u.p Kepala Kantor Wilayah, dalam hal penetapan dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Wilayah. (2) Kepala KPUBC atau Kepala KPPBC atas nama Direktur Jenderal memutuskan untuk menolak dan tidak meneruskan permohonan pembetulan dalam hal: a.
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
b. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3); c.
diajukan bukan atas surat penetapan tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2;
(3) Penerusan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Pasal 7 (1) Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah, Kepala KPUBC, atau Kepala KPPBC, atas nama Direktur Jenderal memutuskan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal tanda terima permohonan pembetulan. (2) Keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan atau menolak yang dituangkan dalam bentuk surat persetujuan atau surat penolakan dengan menyebutkan alasannya. (3) Dalam hal surat persetujuan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menambah atau mengurangi sebagian tagihan, Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan surat penetapan tagihan membatalkan surat penetapan tagihan dan menerbitkan surat penetapan baru sesuai dengan surat persetujuan. (4) Dalam hal surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghapus seluruh tagihan, Pejabat Bea dan Cukai tersebut membatalkan surat penetapan tagihan.
-5
(5) Bentuk surat persetujuan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan surat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. (6) Bentuk surat penolakan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan surat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Pasal 8 Terhadap permohonan pembetulan yang telah diterima sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, persetujuan atau penolakannya tetap dilaksanakan oleh Direktur Jenderal. Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2012 DIREKTUR JENDERAL, ttd. AGUNG KUSWANDONO NIP 196703291991031001
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 1 /BC/2012 TENTANG TATACARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMBETULAN SURAT PENETAPAN TAGIHAN ATAS KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA, YANG DISEBABKAN OLEH KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, KEKELIRUAN, KEKHILAFAN, DAN/ATAU BUKAN KARENA KESALAHAN ORANG
CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN
KOP SURAT ...........................(1)...........................
Nomor : ……….……(2).………… Lampiran : ……….……(4).………… Hal : Permohonan Pembetulan atas ……….……(5).…………
…………(3)…….…
Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. ..............................(6).......................... Berdasarkan Pasal 92A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 143/PMK.04/2007 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembetulan Surat Penetapan Tagihan Atas Kekurangan Pembayaran Bea Masuk Dan/Atau Sanksi Administrasi Berupa Denda Yang Disebabkan Oleh Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, Kekeliruan, Kekhilafan, Dan/Atau Bukan Karena Kesalahan Orang, bersama ini dengan hormat kami: Nama NPWP Alamat
: ……………..(7)………………… : ……………..(8)………………… : ……………..(9)…………………,
mengajukan permohonan untuk memperoleh pembetulan ………(10)……….. sehubungan dengan adanya penetapan Kantor ................(11)............. berupa ..............(12)….......... nomor ......(13)…… tanggal ……(14)……. tentang .............(15)............. yang mengharuskan kami untuk membayar tagihan …………(16)…………….. sebesar Rp. ………..........…(17)…………....….. (…..….……(18)…………….) Bahwa permohonan tersebut kami ajukan dengan alasan: a. ................(19)................. b. ................(20)................. c. ................(dst.)...............
Sebagai kelengkapan pengajuan permohonan dilampirkan: 1. Fotokopi tanda terima permohonan pembetulan; 2. Fotokopi surat penetapan tagihan; 3. Fotokopi dokumen pemberitahuan pabean; 4. Data pendukung lain berupa: a...................…(21)................….
pembetulan,
bersama
b......................(22)..................... c......................(dst).................... Demikian disampaikan untuk mendapatkan keputusan.
...................…(23)................….
...................…(24)................….
ini
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN Nomor (1)
: Diisi nama kantor Pemohon permohonan pembetulan tagihan.
Nomor (2)
: Diisi nomor surat.
Nomor (3)
: Diisi tanggal surat diterbitkan.
Nomor (4)
: Diisi dengan jumlah lampiran yang dilampirkan.
Nomor (5)
: Diisi jenis penetapan yang diajukan permohonan pembetulan. (SPTNP, SPP, atau SPSA).
Nomor (6)
: Diisi nama jabatan dan alamat kantor tujuan permohonan pembetulan, contoh “Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Ternate Jl. A. Yani Ternate Maluku Utara”.
Nomor (7)
yang
mengajukan
surat
Diisi nama Pemohon permohonan pembetulan.
Nomor (8)
: Diisi NPWP Pemohon permohonan pembetulan.
Nomor (9)
: Diisi alamat Pemohon permohonan pembetulan sesuai NPWP.
Nomor (10)
: Diisi dengan jenis permohonan pembetulan (apakah termasuk Pasal 2 huruf a atau huruf b).
Nomor (11)
: Diisi nama Kantor Pabean yang menetapkan tagihan (Kantor Pusat, Kantor Wilayah, KPUBC, atau KPPBC).
Nomor (12)
: Diisi jenis surat penetapan yang diajukan permohonan (SPTNP, SPP, atau SPSA).
Nomor (13)
: Diisi nomor surat penetapan tagihan yang diajukan permohonan.
Nomor (14)
: Diisi tanggal, bulan dan tahun surat penetapan tagihan yang diajukan permohonan.
Nomor (15)
: Diisi uraian tentang surat penetapan tagihan yang diajukan permohonan pembetulan.
Nomor (16)
: Diisi jenis surat penetapan yang diajukan permohonan (SPTNP, SPP, atau SPSA).
Nomor (17)
: Diisi nilai rupiah dengan angka dari tagihan sebagaimana tersebut dalam surat penetapan.
Nomor (18)
: Diisi nilai rupiah dengan huruf dari tagihan sebagaimana tersebut dalam surat penetapan.
Nomor (19)
: Diisi dengan alasan permohonan sebagaimana dalam Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal ini.
Nomor (20)
: Diisi dengan alasan permohonan sebagaimana dalam Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal ini.
Nomor (21)
: Diisi data dan/atau bukti teknis lainnya yang disertakan untuk mendukung permohonan yang diajukan.
Nomor (22)
: Diisi data dan/atau bukti teknis lainnya yang disertakan untuk mendukung permohonan yang diajukan.
Nomor (23)
: Diisi tanda tangan Pemohon.
Nomor (24)
: Diisi nama Pemohon dan jabatannya. DIREKTUR JENDERAL, ttd. AGUNG KUSWANDONO NIP 196703291991031001
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 1 /BC/2012 TENTANG TATACARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMBETULAN SURAT PENETAPAN TAGIHAN ATAS KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA, YANG DISEBABKAN OLEH KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, KEKELIRUAN, KEKHILAFAN, DAN/ATAU BUKAN KARENA KESALAHAN ORANG
CONTOH FORMAT TANDA TERIMA PERMOHONAN PEMBETULAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ..........................(1)...........................
LEMBAR 1 Untuk disematkan pada berkas
TANDA TERIMA PERMOHONAN PEMBETULAN Nomor Agenda : ..................(2)....................... Tanggal : ..................(3)....................... Waktu : ..................(4)....................... Permohonan pembetulan: nomor surat : .....................................(5)....................................................... tanggal : .....................................(6)....................................................... nama perusahaan : .....................................(7)....................................................... telah diterima dengan lampiran: 1. SPTNP / SPP / SPSA 2. Data pendukung a. ….…….......................(8)............................................. b. ………........................(9)............................................. c. ..................................(dst)............................................ Yang Menyerahkan …….....…(10)……………
: :
Ada / Tidak *)
Yang Menerima …………...…(12)…………….. Stempel Kantor
.................(11)..................
...................(13).................. NIP.............(14)..................
*) Coret yang tidak perlu
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ..........................(1)...........................
LEMBAR 2 Untuk Pemohon
TANDA TERIMA PERMOHONAN PEMBETULAN Nomor Agenda : ..................(2)....................... Tanggal : ..................(3)....................... Waktu : ..................(4)....................... Permohonan pembetulan: nomor surat : ..................................(5)..................................................... tanggal : ..................................(6)..................................................... nama perusahaan : ..................................(7).................................................... telah diterima dengan lampiran: 1. SPTNP / SPP / SPSA 2. Data pendukung a. ….…….......................(8)............................................. b. ………........................(9)............................................. c. ..................................(dst)............................................ Yang Menyerahkan …….....…..(10)……………
: :
Ada / Tidak *)
Yang Menerima ………......…(12)……………..
Stempel Kantor
.................(11).................. *) Coret yang tidak perlu
...................(13).................. NIP.............(14)..................
PETUNJUK PENGISIAN TANDA TERIMA PERMOHONAN PEMBETULAN Nomor (1)
: Diisi nama kantor, tipe serta alamat kantor, misalnya “Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Ternate Jl. A. Yani Ternate Maluku Utara”.
Nomor (2)
: Diisi nomor agenda tata usaha surat masuk.
Nomor (3)
: Diisi tanggal, bulan dan tahun terima surat masuk.
Nomor (4)
: Diisi waktu terima surat masuk, misalnya “ Pk. 09.45 WIT”.
Nomor (5)
: Diisi nomor surat permohonan pembetulan yang diajukan.
Nomor (6)
: Diisi tanggal, bulan dan tahun surat permohonan pembetulan yang diajukan.
Nomor (7)
Diisi nama perusahaan yang mengajukan surat pembetulan.
Nomor (8)
: Diisi data pendukung yang dilampirkan oleh Pemohon.
Nomor (9)
: Diisi data pendukung yang dilampirkan oleh Pemohon.
Nomor (10)
: Diisi tanda tangan orang pribadi yang menyerahkan surat permohonan pembetulan.
Nomor (11)
: Diisi nama orang pribadi yang menyerahkan surat permohonan pembetulan dan jabatan / hubungan dengan Pemohon surat permohonan pembetulan.
Nomor (12)
: Diisi tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang menerima surat permohonan pembetulan.
Nomor (13)
: Diisi nama dan jabatan Pejabat Bea dan menerima surat permohonan pembetulan.
Nomor (14)
: Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Bea dan Cukai yang menerima surat permohonan pembetulan.
Cukai
DIREKTUR JENDERAL, ttd. AGUNG KUSWANDONO NIP 196703291991031001
yang
LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 1 /BC/2012 TENTANG TATACARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMBETULAN SURAT PENETAPAN TAGIHAN ATAS KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA, YANG DISEBABKAN OLEH KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, KEKELIRUAN, KEKHILAFAN, DAN/ATAU BUKAN KARENA KESALAHAN ORANG
CONTOH FORMAT SURAT PENERUSAN PERMOHONAN PEMBETULAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ...........................(1)........................... Nomor : ……….……(2).………… Lampiran : ……….……(4).………… Hal : Penerusan Permohonan Pembetulan atas ...............(5).............
…………(3)………
Yth. Direktur Jenderal u.p. ..............................(6)...................................... Bersama ini dengan hormat diteruskan permohonan pembetulan yang diajukan oleh .….................…(7)…………….., sehubungan dengan adanya penetapan ................(8)............. berupa ..............(9).......... nomor ......(10)…… tanggal ……(11)……. tentang .............(12)............. yang mewajibkan Pengusaha/Importir ………(13)…………. untuk membayar kekurangan bea masuk/cukai/sanksi administrasi berupa denda dan/atau pajak dalam rangka impor sebesar Rp. ………...........…(14)…………....….. (…..….……(15)…………….) Surat pengajuan permohonan pembetulan diterima sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 143/PMK.04/2007 tanggal 22 November 2007 dengan tanda terima permohonan pembetulan pada tanggal …….......….......(16)...............……… Sebagai kelengkapan pengajuan permohonan pembetulan, bersama ini dilampirkan: 1. Surat permohonan pembetulan yang bersangkutan; 2. Fotokopi tanda terima permohonan pembetulan; 3. Fotokopi surat penetapan tagihan; 4. Fotokopi dokumen pemberitahuan pabean; 5. Data pendukung lain berupa: a...................…(17)................… b......................(18).................... c......................(dst)...................
Demikian disampaikan untuk mendapatkan keputusan. ………...…(19)…………
………...…(20)………… NIP …...…(21)…………
Tembusan: 1. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai; 2. ………….....................…(22)….................……….... 3. .........................................(23).....................................
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENERUSAN PERMOHONAN PEMBETULAN Nomor (1)
: Diisi Kantor Wilayah DJBC/KPUBC/KPPBC disertai alamat kantor yang meneruskan surat permohonan pembetulan.
Nomor (2)
: Diisi nomor surat penerusan.
Nomor (3)
: Diisi tanggal surat penerusan diterbitkan.
Nomor (4)
: Diisi dengan jumlah lampiran yang dilampirkan.
Nomor (5)
: Diisi jenis penetapan yang diajukan permohonan pembetulan. (SPTNP, SPP, atau SPSA).
Nomor (6)
: Diisi nama jabatan dan alamat kantor tujuan penerusan permohonan pembetulan, contoh “Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Ternate Jl. A. Yani Ternate Maluku Utara”.
Nomor (7)
Diisi nama perusahaan Pemohon pembetulan.
Nomor (8)
: Diisi nama Kantor Pabean yang menetapkan tagihan (Kantor Pusat/Kantor Wilayah/KPUBC/KPPBC).
Nomor (9)
: Diisi jenis surat penetapan yang diajukan pembetulan (SPTNP, SPP, SPSA atau penetapan pabean lainnya).
Nomor (10)
: Diisi nomor surat penetapan yang diajukan pembetulan.
Nomor (11)
: Diisi tanggal, bulan dan tahun surat penetapan yang diajukan pembetulan.
Nomor (12)
: Diisi uraian tentang surat penetapan yang diajukan pembetulan.
Nomor (13)
: Diisi nama perusahaan/importir yang mengajukan pembetulan.
Nomor (14)
: Diisi nilai rupiah dengan angka dari tagihan sebagaimana tersebut dalam surat penetapan.
Nomor (15)
: Diisi nilai rupiah dengan huruf dari tagihan sebagaimana tersebut dalam surat penetapan.
Nomor (16)
: Diisi tanggal, bulan dan tahun tanda terima permohonan pembetulan.
Nomor (17)
: Diisi data dan/atau bukti teknis lainnya yang disertakan untuk mendukung pembetulan yang diajukan.
Nomor (18)
: Diisi data dan/atau bukti teknis lainnya yang disertakan untuk mendukung pembetulan yang diajukan.
Nomor (19)
: Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat penerusan pembetulan.
Nomor (20)
: Diisi tanda tangan dan nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat penerusan pembetulan.
Nomor (21)
: Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat penerusan pembetulan.
Nomor (22)
: Diisi nama Kepala Kantor Pabean yang membawahi Kantor Pabean yang meneruskan surat pembetulan.
Nomor (23)
: Diisi nama Pemohon. DIREKTUR JENDERAL, ttd. AGUNG KUSWANDONO NIP 19670329199103100
LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 1/BC/2012 TENTANG TATACARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMBETULAN SURAT PENETAPAN TAGIHAN ATAS KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA, YANG DISEBABKAN OLEH KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, KEKELIRUAN, KEKHILAFAN, DAN/ATAU BUKAN KARENA KESALAHAN ORANG
CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBETULAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ...........................(1)........................... Nomor : ……….……(2).………… Lampiran : ……….……(4).………… Hal : Persetujuan Pembetulan atas ……….……(5).…………
…………(3)………
Yth. ...............(6)............... .................................. Sehubungan dengan surat Saudara nomor: ..………(7)………, tanggal ..………..(8)…………., hal: …………(9)………… dan menunjuk surat Kepala Kantor ………(10)………. *) nomor: ………(11)…. *) tanggal ………(12)…….. *), hal: Penerusan Permohonan Pembetulan atas ……….(13)……….. *), telah dilakukan penelitian atas permohonan pembetulan yang Saudara ajukan. Berdasarkan Pasal 92A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor: 143/PMK.04/2007, kami menyetujui permohonan pembetulan yang Saudara ajukan dan terhadap surat penetapan tagihan nomor: ………(14)……… tanggal ……(15)……, dinyatakan: …..…….(16)…………. TERTULIS: ………………………(17)……………………… *) DIBETULKAN: ………………………(18)……………………... *) Demikian disampaikan. ………...…(19)…………
Tembusan: 1. Direktur Jenderal; 2. ………….....................…(22)….................……….... 3. .......................................(23).......................................
*) Diisi jika ada
………...…(20)………… NIP …...…(21)…………
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERSETUJUAN PEMBETULAN Nomor (1)
: Diisi unit kerja DJBC disertai alamat kantor yang menerbitkan surat persetujuan pembetulan.
Nomor (2)
: Diisi nomor surat persetujuan.
Nomor (3)
: Diisi tanggal surat persetujuan diterbitkan.
Nomor (4)
: Diisi dengan jumlah lampiran yang dilampirkan.
Nomor (5)
: Diisi jenis penetapan yang diajukan permohonan pembetulan. (SPTNP, SPP, atau SPSA).
Nomor (6)
: Diisi nama dan alamat kantor Pemohon.
Nomor (7)
Diisi nomor surat permohonan pembetulan.
Nomor (8)
: Diisi tanggal surat permohonan pembetulan.
Nomor (9)
: Diisi sesuai hal pada surat permohonan pembetulan.
Nomor (10)
: Diisi nama Kantor Pabean yang meneruskan surat permohonan pembetulan.
Nomor (11)
: Diisi nomor surat penerusan permohonan pembetulan.
Nomor (12)
: Diisi tanggal surat penerusan permohonan pembetulan.
Nomor (13)
: Diisi sesuai dengan hal pada surat penerusan permohonan pembetulan.
Nomor (14)
: Diisi nomor surat penetapan tagihan yang dibetulkan.
Nomor (15)
: Diisi tanggal surat penetapan tagihan yang dibetulkan.
Nomor (16)
: Diisi uraian pembetulan, misalnya: a.
“dibatalkan dan akan diterbitkan surat penetapan tagihan yang baru” (apabila pembetulan surat penetapan tagihan mengakibatkan pengurangan sebagian tagihan). b. “dibatalkan” (klausul ini digunakan apabila pembetulan surat penetapan tagihan mengakibatkan hapusnya seluruh tagihan) c. “dilakukan pembetulan atas kesalahan tulis / kesalahan hitung / kekeliruan dalam penerapan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan / kekhilafan.” Nomor (17)
: Diisi dengan bagian yang akan dibetulkan.
Nomor (18)
: Diisi dengan bagian yang telah dibetulkan.
Nomor (19)
: Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat persetujuan.
Nomor (20)
: Diisi tanda tangan dan nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat persetujuan.
Nomor (21)
: Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat persetujuan.
Nomor (22)
: Diisi nama Kepala Kantor Pabean yang terkait.
Nomor (23)
: Diisi nama Kepala Kantor Pabean yang terkait. DIREKTUR JENDERAL, ttd. AGUNG KUSWANDONO NIP 196703291991031001
LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 1/BC/2012 TENTANG TATACARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMBETULAN SURAT PENETAPAN TAGIHAN ATAS KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA, YANG DISEBABKAN OLEH KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, KEKELIRUAN, KEKHILAFAN, DAN/ATAU BUKAN KARENA KESALAHAN ORANG
CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PEMBETULAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ...........................(1)........................... Nomor : ……….……(2).…………… Lampiran : ……….……(4).…………… Hal : Penolakan Pembetulan atas ……….……(5).……………
…………(3)………
Yth. ...............(6)............... .................................. Sehubungan dengan surat Saudara nomor: ..………(7)………, tanggal ..………..(8)…………., hal: …………(9)………… yang diteruskan oleh ………(10)………. *) dengan surat nomor: ………(11)…. *) tanggal ………(12)…….. *), hal: Penerusan Permohonan Pembetulan atas ……….(13)……….. *), dengan ini Kami memeriksa permohonan pembetulan yang Saudara ajukan. Berdasarkan Pasal 92A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor: 143/PMK.04/2007, kami menolak permohonan pembetulan yang Saudara ajukan dengan alasan: …..…….(14)…………., dan terhadap surat penetapan tagihan nomor: ………(15)……… tanggal ……(16)……, dinyatakan tetap berlaku. Demikian disampaikan. ………...…(17)…………
Tembusan: 1. Direktur Jenderal; 2. ………….....................…(20)….................……….... 3. .......................................(21).......................................
*) Diisi jika ada
………...…(18)………… NIP …...…(19)…………
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PEMBETULAN Nomor (1)
: Diisi unit kerja DJBC disertai alamat kantor yang menerbitkan surat persetujuan pembetulan.
Nomor (2)
: Diisi nomor surat persetujuan.
Nomor (3)
: Diisi tanggal surat persetujuan diterbitkan.
Nomor (4)
: Diisi dengan jumlah lampiran yang dilampirkan.
Nomor (5)
: Diisi jenis penetapan yang diajukan permohonan pembetulan. (SPTNP, SPP, atau SPSA).
Nomor (6)
: Diisi nama dan alamat kantor Pemohon.
Nomor (7)
Diisi nomor surat permohonan pembetulan.
Nomor (8)
: Diisi tanggal surat permohonan pembetulan.
Nomor (9)
: Diisi sesuai hal pada surat permohonan pembetulan.
Nomor (10)
: Diisi nama Kantor Pabean yang meneruskan surat permohonan pembetulan.
Nomor (11)
: Diisi nomor surat penerusan permohonan pembetulan.
Nomor (12)
: Diisi tanggal surat penerusan permohonan pembetulan.
Nomor (13)
: Diisi sesuai dengan hal pada surat penerusan permohonan pembetulan.
Nomor (14)
: Diisi alasan penolakan permohonan pembetulan.
Nomor (15)
: Diisi nomor surat penetapan tagihan yang dimohonkan.
Nomor (16)
: Diisi tanggal surat penetapan tagihan yang dimohonkan.
Nomor (17)
: Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat persetujuan.
Nomor (18)
: Diisi dengan bagian yang telah dibetulkan.
Nomor (19)
: Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat persetujuan.
Nomor (20)
: Diisi nama Kepala Kantor Pabean yang terkait.
Nomor (21)
: Diisi nama Kepala Kantor Pabean yang terkait. DIREKTUR JENDERAL, ttd. AGUNG KUSWANDONO NIP 196703291991031001
