2012 TENTANG

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN NOMOR : P.07/III-SET/2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA INSPEKTUR JENDERAL, Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah harus melaksanakan PMPRB;

b.

bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012, model PMPRB memiliki 2 komponen yaitu komponen pengungkit (enablers) dan hasil (results) yang dijabarkan sampai tingkat sub kriteria;

c.

bahwa untuk menentukan di fase mana pencapaian sub kriteria dalam komponen pengungkit (enablers) dan hasil (results), perlu disusun Petunjuk Teknis PMPRB Lingkup Kementerian Kehutanan;

d.

bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf c maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis PMPRB Lingkup Kementerian Kehutanan dengan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan.

a.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan /(Lembaran Negara...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); b.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

c.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

d.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

e.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

f.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

g.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 20102025;

h.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 93/MENPAN/1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46/M.PAN/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan; /i. Peraturan Menteri...

i.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan; Jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;

j.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

k.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31 Tahun 2012 Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Secara Online;

l.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kehutanan. MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN

PERTAMA

:

Petunjuk Teknis PMPRB Lingkup Kementerian Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan ini.

KEDUA

:

Petunjuk Teknis PMPRB Lingkup Kementerian Kehutanan pada amar PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan PMPRB.

KETIGA

:

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada tanggal

Jakarta September 2012

INSPEKTUR JENDERAL,

Ir. IRHAM JAFAR LAN PUTRA, MH.

Lampiran I Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor : Tentang : Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Lingkup Kementerian Kehutanan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Dalam rangka menilai pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri oleh masing-masing Kementerian/Lembaga, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) telah menerbitkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Penerapan PMPRB memanfaatkan dan mengolah lebih lanjut berbagai data/informasi, materi serta dokumen yang sebagian besar sudah dikembangkan dan tersedia, sehingga tidak menambahbeban administratif instansi pemerintah. Data/informasi dimaksud antara lain dokumen persiapan dan pelaksanaan RB, dokumen pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi di masing-masing instansi, dokumen pelaporan pelaksanaan akuntabilitas dan kinerja instansi serta dokumen lain yang relevan yang pada umumnya telah diterapkan dan dimiliki oleh instansi pemerintah. Model PMPRB memiliki 2 komponen yaitu pengungkit (enablers) dan hasil (results) yang dijabarkan sampai ke tingkat sub kriteria. Komponen pengungkit memuat 5 kriteria yang menunjang keberhasilan pengungkit yaitu Kriteria Kepemimpinan, Kriteria Perencanaan Stratejik (Renstra), Kriteria Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, Kriteria Kemitraan dan Sumber Daya, dan Kriteria Proses dengan sub kriteria untuk masing-masing kriteria. Komponen hasil memuat 4 kriteria yang menunjang keberhasilannya yaitu Kriteria Hasil Pada Masyarakat/Pengguna Layanan, Kriteria Hasil Pada Sumber Daya Manusia (SDM), Kriteria Hasil Pada Komunitas Lokal, Nasional dan Internasional, dan Kriteria Hasil Kinerja Utama. Guna meminimalkan timbulnya perbedaan persepsi asesor dalam menetapkan fase capaian sub kriteria pada komponen pengungkit dan penentuan skor penilaian hasil maka diperlukan petunjuk teknis PMPRB Lingkup Kementerian Kehutanan.

Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Lingkup Kementerian Kehutanan

1

1.2. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Petunjuk teknis ini agar menjadi pedoman bagi Tim Pelaksana PMPRB dalam melaksanakan tugasnya guna memperoleh hasil yang optimal. Tujuan penyusunan Petunjuk teknis ini adalah untuk memperoleh hasil PMPRB yang obyektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.


2

BAB II. KOMPONEN PMPRB

Komponen dalam PMPRB meliputi pengungkit (enablers) dan hasil (results) yang memiliki hubungan sebab akibat. Dengan mengetahui keterkaitan antara pengungkit dan hasil, instansi dapat merumuskan perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja instansi. Komponen pengungkit berperan dalam menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan komponen hasil berhubungan dengan kepuasan stakeholders. Komponen pengungkit memiliki 5 kriteria yang menjadi penentu keberhasilan sedangkan komponen hasil terdiri dari 4 kriteria. Masing-masing kriteria tersebut dijabarkan ke dalam sub kriteria sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Tabel 1. Penjabaran Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil Sampai Ke Tingkat Sub Kriteria No.

Kriteria KOMPONEN PENGUNGKIT 1. Kepemimpinan

Sub Kriteria 1.1. Menentukan arah bagi instansi untuk pencapaian visi dan misi 1.2. Mendorong penyempurnaan manajemen dan memimpin perubahan 1.3. Memberikan motivasi, inspirasi, dan mendukung pegawai serta menjadi panutan (role model) 1.4. Mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan

2.

Perencanaan Stratejik (Renstra)

2.1. Mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan pemangku kepentingan saat ini 2.2. Mengembangkan, mereviu, dan memperbaharui Renstra dengan memperhatikan kebutuhan pemangku kepentingan dan ketersediaan sumber daya 2.3. Melaksanakan renstra 2.4. Merencanakan, melaksanakan dan mereviu modernisasi dan inovasi

3.

Sumber Daya Manusia Aparatur

3.1. Merencanakan, mengelola dan meningkatkan kualitas SDM Aparatur secara transparan dan akuntabel sesuai dengan Renstra dan Road Map Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah 3.2. Mengidentifikasi, mengembangkan dan menggunakan kompetensi pegawai serta menyelaraskan tujuan individu dan instansi 3.3. Melibatkan pegawai dengan dialog terbuka dan dengan pemberdayaan

4.

Kemitraan dan Sumber Daya

1.1. Pengembangan dan pelaksanaan hubungan kemitraan utama 1.2. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan dengan masyarakat 1.3. Pengelolaan keuangan 1.4. Pengelolaan informasi dan pengetahuan 1.5. Pengelolaan teknologi 1.6. Pengelolaan fasilitas

5.

Proses

5.1. Mengidentifikasi, merancang, menerapkan dan memperbaiki proses bisnis/tata laksana secara berkelanjutan 5.2. Mengembangkan dan menyediakan pelayanan yang


3

No.

Kriteria

KOMPONEN HASIL 6. Hasil Pada Masyarakat/ Pengguna Layanan

Sub Kriteria berorientasi pada kebutuhan masyarakat/pengguna layanan 5.3. Inovasi proses yang melibatkan masyarakat/pengguna layanan

6.1. Hasil Pengukuran Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan 6.2. Indikator Pengukuran Yang Berorientasi Pada Masyarakat/Pengguna Layanan

7.

Hasil Pada SDM Aparatur

7.1. Hasil Pengukuran Motivasi dan Kepuasan Pegawai 7.2. Indikator Dalam Hal SDM Aparatur

8.

Hasil Pada Komunitas Lokal, Nasional, dan Internasional

8.1. Hasil Yang Dirasakan Oleh Para Pemangku Kepentingan Berdasarkan Hasil Pengukuran Sosial 8.2. Indikator Kinerja Dalam Bidang Kemasyarakatan Yang Dicapai Oleh Institusi

9.

Hasil Kinerja Utama

9.1. Pemenuhan Target Indikator Internal 9.2. Pemenuhan Target Indikator Eksternal


4

BAB III. MEKANISME PENILAIAN

Penilaian dilakukan secara self assesment oleh asesor terhadap masing-masing kriteria dan sub kriteria disertai dengan bukti-bukti pendukung yang menguatkan hasil penilaian tersebut. Pada tahap akhir, Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan melakukan pendalaman atas hasil penilaian untuk memastikan bahwa proses penilaian mandiri ini dilakukan secara benar. 3.1.

Asesor Asesor merupakan bagian dari Tim Pelaksana PMPRB dengan tugas sebagai berikut : 1. Memberikan penilaian dengan kriteria : a. Melakukan proses penilaian sesuai dengan ketentuan b. Memberikan nilai sesuai aturan c. Melakukan diskusi dalam grup dengan baik untuk mencapai konsensus dalam hal penilaian d. Menyelesaikan semua pekerjaan sesuai dengan jadwal 2. Membuat Laporan Rencana Perbaikan dan Tindak Lanjut beserta Rencana Aksi sesuai standar yang ada/format yang diberikan 3. Menyampaikan Laporan PMPRB Dalam pelaksanaan tugasnya asesor dikoodinasikan oleh Inspektur Jenderal.

3.2.

Metode Pengumpulan dan Analisis Data Dalam rangka melakukan penilaian, Tim asesor mengumpulkan data/informasi dan bukti (evidence) serta melakukan survei. Bukti yang dikumpulkan dapat berupa dokumen tertulis yang dihasilkan instansi yang dinilai, hasil wawancara atau diskusi dengan para pegawai, maupun audio visual yang dimiliki instansi. Survei yang dilakukan dibagi menjadi dua yaitu : - Survei internal Survei dilakukan secara internal dengan sasaran pegawai pada instansi yang dinilai. Survei internal dilakukan untuk menilai semua komponen pengungkit, dan sebagian komponen hasil yaitu Kriteria Hasil pada SDM Aparatur. - Survei eksternal Survei dilakukan secara eksternal dengan sasaran pengguna layanan instansi dan masyarakat. Survei eksternal dilakukan dilakukan untuk menilai sebagian komponen hasil yaitu Kriteria Hasil Pada Masyarakat/Pengguna Layanan, serta Kriteria Hasil Pada Komunitas Lokal, Nasional, dan Internasional. Responden survei dipilih secara acak dengan ketentuan sebagai berikut : -

Responden untuk survei kriteria dan sub kriteria Komponen Pengungkit adalah pegawai instansi pemerintah yang dinilai dan terpilih secara acak Responden untuk survei kriteria “Hasil Pada SDM Aparatur” adalah pegawai instansi pemerintah yang dinilai dan terpilih secara acak Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Lingkup Kementerian Kehutanan

5

-

Responden untuk survei kriteria „Hasil Pada Masyarakat/Pengguna Layanan” dan “Hasil Pada Komunitas Lokal, Nasional, dan Internasional” adalah pengguna layanan dari instansi yang dinilai dan masyarakat

Jumlah sampel sebaiknya sebanyak mungkin dengan mempertimbangkan karakteristik populasi agar lebih representatif. Besarnya sampel didapatkan dengan menggunakan rumus Slovin : n = N : (1+N(d2)) di mana, n adalah jumlah sampel/responden N adalah jumlah populasi/pegawai tetap terdaftar di instansi d adalah derajat kesalahan diambil sebesar 5% dengan tingkat keyakinan sebesar 95%) Selanjutnya bukti dan hasil survei dianalisis dan dinilai oleh Asesor untuk menentukan skor. a. Penilaian Komponen Pengungkit Penilaian terhadap komponen pengungkit dilakukan dengan 2 metode yaitu penilaian terhadap bukti-bukti yang ada guna menetapkan level/fase PDCA yang dicapai, dan survei. Penentuan capaian fase PDCA pada komponen pengungkit berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki instansi sebagaimana Lampiran I Peraturan ini. Sarana untuk melakukan survei menggunakan kuesioner tertutup (close ended questions) seperti yang tercantum pada Lampiran II Peraturan ini. Jawaban atas pertanyaan survei, diukur dengan menggunakan skala Likert dari 0 sampai dengan 5. Skala 0 menunjukkan „sangat tidak setuju‟ dan skala 5 menunjukkan „sangat setuju‟. Rentang skor hasil survei berbeda dengan rentang skor hasil penilaian bukti sehingga harus dinormalisasi dengan cara dikalikan dengan angka 20. Hasil penilaian terhadap masing-masing sub kriteria pada komponen pengungkit terdiri dari hasil penilaian mandiri yang dilakukan terhadap buktibukti yang ada dan hasil survei dengan proporsi hasil penilaian mandiri sebesar 60 % dan hasil survei sebesar 40%. Selanjutnya nilai akhir setiap kriteria didapatkan dengan menghitung rata-rata dari nilai sub kriteria penyusunnya. Tabel 2. Format Penilaian Komponen Pengungkit (Enablers) Fase

Perencanaan (P) Pelaksanaan (D) Pemantauan (C)

Panel Penilaian Pengungkit Kami belum melakukan hal ini/tidak memiliki informasi mengenai hal ini Kami telah merencanakan hal ini Kami telah melaksanakan hal ini Kami telah memantau pelaksanaan hal ini

Skor 0-10

11-30 31-50 51-70


6

Tindak Lanjut (A)

PDCA

Kami telah melakukan langkah penyesuaian/perbaikan terkait hal berdasarkan hasil pemantauan Kami telah melakukan semua fase PDCA dan telah belajar dari pengalaman instansi lain. Saat ini kami sedang berada dalam siklus perbaikan secara terus menerus atau berkelanjutan terhadap hal ini

71-90

91-100

Contoh penilaian : Kriteria Kepemimpinan pada Komponen Pengungkit memiliki 4 sub kriteria dengan nilai sebagai berikut : Sub Kriteria 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Penilaian Mandiri Survei Nilai Bobot Nilai Skor Nilai Bobot (%) Akhir (Skor x 20) (%) 85 60 51 3,5 70 40 90 60 54 3 60 40 75 60 45 3,5 70 40 80 60 48 3 60 40 Rata-Rata Nilai Akhir Kriteria 1

Nilai Akhir 28 24 28 24

Nilai Akhir 79 78 73 72 75,5

Nilai akhir masing-masing sub kriteria dimasukkan ke dalam aplikasi PMPRB online. Jika terdapat perbedaan signifikan antara hasil survei dengan penilaian mandiri terhadap bukti maka dilakukan diskusi dan pembahasan lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang lebih handal (catatan : dengan tidak mengubah skor yang diperoleh dari hasil survei). b. Penilaian Komponen Hasil Penilaian komponen hasil pada 3 kriteria yaitu kriteria Hasil Pada SDM Aparatur, Hasil Pada Masyarakat/Pengguna Layanan, dan Hasil Pada Komunitas Lokal-Nasional-Internasional murni menggunakan hasil survei, dengan kata lain bobot yang dimiliki adalah 100%. Kuesioner yang digunakan untuk melakukan survei ini sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini. Adapun penilaian pada kriteria Hasil Kinerja Utama, dilakukan secara mandiri berdasarkan bukti-bukti yang ada dengan bobot 100%. Tabel 3. Format Penilaian Komponen Hasil (Results) Panel Penilaian Hasil Tidak ada hasil dan/atau tidak tersedia informasi terkait hal ini Hasil menunjukkan kecenderungan negatif dan/atau hasil yang dicapai tidak relevan dengan target yang ingin dicapai


Skor 11-30

7

Hasil menunjukkan kecenderungan mendatar dan/atau beberapa target yang relevan terpenuhi Hasil menunjukkan kecenderungan perbaikan dan/atau beberapa target yang relevan terpenuhi Hasil menunjukkan perkembangan yang substansial dan/atau semua target yang relevan terpenuhi Hasil yang sangat baik dan berkesinambungan telah dicapai dan/atau semua target yang relevan telah terpenuhi. Perbandingan dengan instansi lain untuk semua hasil yang dicapai bersifat positif

3.3.

31-50 51-70 71-90 91-100

Rencana Perbaikan dan Tindak Lanjut Berdasarkan hasil penilaian terhadap masing-masing sub kriteria dan kriteria, disusun Rencana Perbaikan dan Tindak Lanjut Perbaikan untuk masing-masing sub kriteria dan kriteria yang memuat informasi sebagai berikut : - Hal-hal baik yang sudah dilakukan - Hal-hal yang masih perlu diperbaiki - Tindak lanjut perbaikan Selanjutnya untuk menjamin ditindaklanjutinya rencana perbaikan maka diperlukan lembar operasional dan kontrol bagi instansi yang dinilai dengan format sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 4. Format Rencana Aksi -

3.4.

PROGRAM RENCANA AKSI KRITERIA Rencana Aksi Sub Kriteria : Deskripsi Rencana Aksi ...................................................... Sponsor : Pimpinan Tim Rencana Aksi : Anggota Tim Rencana Aksi : Sekretariat Tim Rencana Aksi : Ruang Lingkup Rencana Aksi : Pemangku Kepentingan : Hal-hal Yang Sudah Baik : Konteks dan Area Perbaikan : Alternatif Aksi Yang Dapat Dilakukan : Hambatan Yang Mungkin Timbul : SDM Yang Dibutuhkan : Biaya Pelaksanaan Rencana Aksi : Hasil Akhir/Output : Tanggal Awal Pelaksanaan : Tanggal Akhir Penyelesaian :

Panel Panel ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dalam proses pengambilan keputusan akhir PMPRB. Tahapan panel ada 3 yaitu : Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Lingkup Kementerian Kehutanan

8

-

-

-

Panel I Panel I adalah tahapan panel untuk melakukan verifikasi dan melihat kelengkapan penilaian Panel II Panel II adalah tahapan panel untuk menghitung dan men-set up nilai pelaporan mandiri instansi Panel III Panel III adalah tahapan panel untuk menyampaikan hasil akhir penilaian mandiri instansi


9

BAB IV. PENUTUP

Dalam rangka mempermudah pelaksanaan PMPRB maka Inspektorat Jenderal telah menetapkan Petunjuk Teknis PMPRB Lingkup Kementerian Kehutanan sebagai pedoman untuk melaksanakan penilaian. Dengan demikian, tugas-tugas yang sudah dibebankan kepada Tim Pelaksana PMPRB Lingkup Kementerian Kehutanan agar dapat dilaksanakan dengan tertib, bertanggung jawab, dan tepat waktu.


10

Lampiran II Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor : Tentang : Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Lingkup Kementerian Kehutanan 1. UNSUR KRITERIA KEPEMIMPINAN No

Sub Kriteria

Indikator

1.1

Menentukan arah bagi organisasi untuk pencapaian visi dan misi

1. Mengembangkan dan merumuskan visi dan misi instansi dengan melibatkan pegawai dan pemangku kepentingan

2. Menjabarkan visi dan misi menjadi tujuan dan sasaran

Penjabaran Indikator 1)

2)

1)

2)

3. Menerapkan prinsip-prinsip Good Governance (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness)

Bukti

Fase (Skor) PDCA

Apakah Visi dan Misi telah dituangkan dalam dokumen yang ditetapkan dan disahkan oleh Pimpinan? Apakah dalam penyusunan dokumen tersebut telah melibatkan pegawai atau diwakili pejabat struktural terkait?

1)

Apakah visi dan misi tersebut telah ditetapkan secara jelas dalam dokumen Renstra? Apakah Visi dan Misi dalam Renstra tersebut telah dijabarkan menjadi Tujuan dan Sasaran?

Dokumen Renstra 2010 s.d 2014 dan Renja 2012 Kemenhut dan masingmasing Eselon I yang memadai (sesuai kaidah yang berlaku)

2)

Dokumen Renstra 2010 s.d 2014 Kemenhut dan masing-masing Eselon I  Permenhut Nomor P.8/MenhutII/2010  Keputusan Direktur Jenderal terkait. Dokumen pendukung rapat pembahasan penyusunan Renstra  Undangan, notulen, dan dokumentasi

Apakah telah diterapkan prinsipprinsip Good Governance, yaitu : 1) Wawasan ke depan (Visioner) yang menunjukkan adanya kejelasan dan ketepatan visi, strategi, dan tujuan

1)

Dokumen Renstra yang memadai

2)

2)

Tersedianya : a) Website Kemenhut, Eselon I, dan UPT b) portal data perijinan, data spasial kehutanan dan

Keterbukaan dan transparansi, ditampilkan dengan tersedianya akses yang memadai pada setiap informasi kinerja organisasi dan proses pelayanan publik.

P jika : -

masih dalam tahap pemberian perintah/instruksi/ disposisi oleh pimpinan mengenai penyusunan/pembuatan buktibukti dimaksud; - masih dalam tahap rapatrapat dalam rangka penyusunan/pembuatan buktibukti dimaksud; - bukti-bukti masih berupa draft (belum ditetapkan). D jika : -

bukti-bukti berupa dokumen sudah disusun dan ditetapkan - bukti-bukti berupa sistem/aplikasi sudah ada dan diterapkan C jika : -

sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan bukti-bukti dimaksud A jika : -

implementasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap penerapan bukti-bukti dimaksud PDCA jika bukti telah melalui

Lampiran

10

No

Sub Kriteria

Indikator

Penjabaran Indikator

Bukti

c)

Fase (Skor) PDCA

pengaduan masyarakat terintegrasi pada website kemenhut pelayanan perizinan secara online, contoh : SK Menhut 324 Tahun 2012, Persekjen 2 Tahun 2012 (perizinan yang dilayani secara on line yang portalnya terintegrasi dengan website kemenhhut

3)

Akuntabilitas, dengan indikasi kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan standar prosedur (dokumen perencanaan target program dan kegiatan).

3)

Laporan Akuntabilitas setiap Eselon I

4)

Rule of Law, ditampilkan dengan kepastian dan penegakan hukum dan sanksi bagi pelanggarnya.

4)

Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran sesuai kode etik PP 53 Tahun 2010  Permenhut P.48/Menhut-II/2011 Tentang Pengenaan Pelanggaran Kode Etik PNS Kemenhut

5)

Profesionalisme, ditampilkan dengan kinerja yang baik, taat azas, dan berkualifikasi di bidangnya.

-

Tersedianya dokumen standar pelaksanaan kegiatan  contoh : Pedoman audit kinerja (Itjen) Tersedianya sistem manajemen mutu terhadap hasil pelaksanaan kegiatan  Sertifikasi ISO 9001 Pola rekruitmen dan pengembangan SDM sesuai kompetensi  APIP yang sudah sertifikasi JFA  Rekruitmen pegawai berkesesuaian antara jabatan dengan background pendidikan formal.

-

-

proses pada semua level

(LAKIP)

Lampiran

11

No

1.2

Sub Kriteria

Mendorong penyempurnaan manajemen dan memimpin perubahan

Indikator


Bukti

Fase (Skor) PDCA

5)

Daya tanggap (responsiveness), tersedianya layanan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dan bagaimana mekanisme tindak lanjutnya.

6)

Tersedianya media yang menampung aspirasi dari masyarakat. contoh untuk bidang pengawasan : Portal DUMAS pada website Kemenhut dan mekanisme audit investigasi sebagai salah satu tindak lanjut

7)

Efisien dan efektif, terkait dengan penyelenggaraan organisasi yang tepat guna dan berdaya guna.

7)

Tersedianya indikator kinerja yang terukur (Renstra, Renja)

8)

Desentralisasi, ditampilkan dengan kejelasan pembagian tugas dan wewenang dalam pengelolaan organisasi

8)

Struktur organisasi yang jelas pembagian tugas dan wewenangnya, Permenhut 40 Tahun 2010 Permenhut mengenai pembentukan organisasi UPT

4. Memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar pegawai

Apakah pimpinan telah melaksanakan pembinaan terhadap pegawai yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antar pegawai?

Contoh : Pembinaan pegawai  SK Pembinaan, dan dokumentasi)

5. Menciptakan suasana kondusif untuk komunikasi yang efektif, memastikan dan mengkomunikasikan visi, misi, nilai, tujuan, dan sasaran kepada pegawai dan pemangku kepentingan utama lainnya

Apakah pimpinan telah menyedikan forum sebagai media komunikasi penyampaian visi, misi, nilai, dan sasaran?

-

1. Menetapkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama (IKU) yang terukur untuk semua unit kerja

Rapat koordinasi teknis Rapat koordinasi regional pembangunan kehutanan Rapat kordinasi pembangunan kehutanan nasional  Undangan, dokumentasi, dan prosiding kegiatan

Telah jelas

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2011  Penetapan 18 IKU Kemenhut dan Penetapan IKU yang terukur untuk 8 Eselon I (unit

P jika : -

masih dalam tahap pemberian perintah/instruksi/ disposisi oleh pimpinan mengenai

Lampiran

12

No

Sub Kriteria

Indikator


Bukti -

2. Menerapkan sistem informasi manajemen termasuk Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

-

-

3. Menerapkan manajemen kinerja

sistem

Adanya peraturan Menteri/pimpinan organisasi tentang penyelenggaraan SPIP Pelaksanaan SPIP pada setiap unit kerja Adanya sistem informasi manajemen lainnya

Apakah telah menerapkan Manajemen Kinerja dengan tahapan: 1) perencanaan target kinerja dan anggaran 2) monitoring dan evaluasi secara berkala 3) manajemen SDM job grading dalam rangka remunerasi (RB) peningkatan kapasitas SDM 4) pemberian penghargaan sesuai kompetensi

-

-

1)

2)

3)

4) 5)

4. Memperkuat kinerja instansi

akuntabilitas

Apakah ada mekanisme kontrol terhadap akuntabilitas kinerja?

1)

Fase (Skor) PDCA

kerja) Peraturan Menteri Kehutanan dan Keputusan Eselon I terkait mengenai penetapan Renstra Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/menhut-II/2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP lingkup Kemenhut. Laporan pelaksanaan SPIP pada setiap unit kerja. Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Perencanaan target kinerja lima tahun (Renstra) dan target tahunan (Renja), anggaran tahunan (DIPA, RKAKL), Rencana Operasional Kegiatan (ROK). Monitoring terhadap pelaksanaan anggaran (laporan bulanan, triwulan, tahunan), pencapaian target kinerja (laporan akutabilitas) Diklat teknis, Diklat non teknis (PIM), dan In house training (PKS)  Data/informasi jenis diklat teknis dan jumlah pegawai yang mengikutinya; undangan dan notulen PKS Dokumen RB yang memuat job grading Pola karir, promosi, mutasi sesuai kompetensi; pemberian penghargaan masa kerja tertentu dll.  Notulen Baperjakat, satyalencana 10 tahun dll.

penyusunan/pembuatan buktibukti dimaksud; - masih dalam tahap rapatrapat dalam rangka penyusunan/pembuatan buktibukti dimaksud; - bukti-bukti masih berupa draft (belum ditetapkan). D jika : -



implementasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap penerapan bukti-bukti dimaksud PDCA jika bukti telah melalui proses pada semua level

Pembahasan laporan akuntabilitas (LAKIP) dan laporan keuangan (LK)

Lampiran

13

No

Sub Kriteria

Indikator


5. Membentuk tim manajemen perubahan

Bukti

Fase (Skor) PDCA

2)

Penandatangan pakta integritas pejabat struktural/fungsional terhadap pencapaian kinerja instansi.

1)

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi, fungsi : Penyusunan grand desain RB Koordinasi dengan unit organisasi dalam melaksanakan RB Sosialisasi dan internalisasi kepada pihak yang berkepentingan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RB  Kepmenhut Nomor SK.25/Menhut-II/2011 Pembentukan Tim Pelaksana Penilaian Mandiri RB sebagai quailty assurance

Telah Jelas

2)

 Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK.15/III-SET/2012 tanggal 28 Mei 2012 6. Menerapkan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi

1)

Tersedianya dokumen manajemen perubahan (RB)?

2)

Tersedianya instruksi dari Menhut untuk percepatan RB? Tersedianya kode etik/aturan perilaku pegawai dan mekanisme pengenaan sanksi? Tersedianya Rencana aksi Pencegahan Korupsi?

3)

4)

1)

Road Map Reformasi Birokrasi yang sudah disahkan oleh Menhut

2)

Instruksi Menteri Kehutanan No. Ins. 4/menhut-II/2011 Tentang Percepatan RB Kode Etik PNS Kemenhut : - Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Kode etik PNS Kemenhut - Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Perilaku PNS Kemenhut - Peraturan Menteri Kehutanan

3)

Lampiran

14

No

Sub Kriteria

Indikator


Bukti

4)

7. Melakukan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi

Tersedianya gugus tugas dan tata waktu, strategi pelaksana sosialisasi dan internalisasi RB?

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi, salah satu tugasnya yaitu sosialisasi dan internalisasi RB  Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.25/Menhut-II/2011

2)

Tersedianya media dan forum sosialisasi dan internalisasi RB?

1)

3)

Memberikan motivasi, inspirasi, dan mendukung pegawai, serta menjadi panutan (role model)

1. Menjadi panutan bagi para pegawai di instansi

2. Menyampaikan

informasi

Nomor P.48/Menhut-II/2011 Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran kode etik PNS Kementerian Kehutanan - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.133/Menhut-II/2012 tentang Dewan Kehormatan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku PNS Kemenhut - Keputusan/peraturan Eselon I terkait mengenai kode etik PNS Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Ins. 01/Menhut-III/ 2011 tentang Instruksi Menteri Kehutanan tentang Rencana aksi pencegahan korupsi Kementerian Kehutanan 2011-2014

1)

2)

1.3

Fase (Skor) PDCA

Forum rapat, PKS, capasity building berkaitan dengan pelaksanaan RB  undangan, notulen, dokumentasi Media sosialisasi  pemasangan baliho RB dll

Pegawai dan pihak yang berkepentingan mengetahui pelaksanaan RB Kemenhut?

Hasil survey internal

Kriteria panutan (role model) sesuai 9 nilai dasar rimbawan, yaitu :  Jujur, Tanggung jawab, Ikhlas, Disiplin, Visoner, Adil, Peduli, Kerjasam, dan Profesinal

Hasil survei internal

Telah jelas

P jika : -

1)

Surat edaran

masih dalam tahap pemberian perintah/instruksi/ disposisi oleh pimpinan mengenai penyusunan/pembuatan buktibukti dimaksud;

Lampiran

15

No

Sub Kriteria

Indikator


Bukti

tentang isu-isu aktual yang berkaitan dengan instansi kepada pegawai

2) 3)

3. Membantu pegawai untuk melaksanakan tugas, rencana, dan tujuan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran instansi

1)

4. Mendorong pendelegasian wewenang, tanggung jawab dan peningkatan kompetensi

1)

2)

2)

1.4

Mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan

Tersedianya uraian tugas setiap pejabat struktural, fungsional, dan non struktural secara jelas Tersedianya Standar Operasional Kerja (SOP)

1)

Pendistribusian wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi Tersedianya sistem diklat, forum PKS, tugas dan ijin belajar

-

2)

Fase (Skor) PDCA

Penyampaian informasi Disposisi Pembinaan teknis pegawai

melalui

Dokumen uraian tugas yang disahkan kepala unit kerja. SOP pada tiap Eselon I/II terkait

Disposisi Peningkatan kompetensi  Data/informasi jenis diklat dan jumlah pegawai yang mengikuti;  Undangan dan notulen PKS  Data/informasi pegawai yang sedang melaksanakan tugas/ijin belajar

Melakukan sosialisasi budaya organisasi yang mempromosikan budaya kreatif, inovasi, pengambilan resiko, pemberian penghargaan

Undangan dan notulen sosialisasi

6. Menghargai upaya tim dan individu

Pemberian kompetensi

Pola karir, promosi, mutasi sesuai kompetensi; pemberian penghargaan masa kerja tertentu dll.  Notulen Baperjakat, satyalencana 10 tahun dll.

1. Mendorong dan memelihara komunikasi dengan para pemangku kepentingan

1)

2. Membangun reputasi, kesadaran masyarakat, dan

1) 2)

2)

sesuai

masih dalam tahap rapatrapat dalam rangka penyusunan/pembuatan buktibukti dimaksud; - bukti-bukti masih berupa draft (belum ditetapkan). D jika : -

5. Mendorong berkembangnya budaya inovatif

penghargaan

-



Strategi komunikasi dengan para pemangku kepentingan? Realisasi komunikasi dengan para pemangku kepentingan?

1)

Tersedianya unit humas? Tersedianya media kampanye

1)

2)

implementasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap penerapan bukti-bukti dimaksud PDCA jika bukti telah melalui proses pada semua level

Terakomodasasinya kegiatan rapat atau forum lainnya dalam RKAKL Rakorbangnas, Rakornis, Rakorbanghutreg, Rakorbanghutda, forum DAS  Undangan, dokumentasi, prosiding kegiatan Pusat Humas Kemenhut  Peraturan Menteri Kehutanan

Lampiran

16

No

Sub Kriteria

Indikator pengakuan publik atas kinerja instansi dan pelayanan publik yang diberikan


3)

program unggulan kemenhut yang efektif? Tersedianya media penyampaian informasi keberhasilan/kinerja?

Bukti 2)

3)

Fase (Skor) PDCA

Nomor P.40/Menhut-II/2010 Media cetak dan elektronik  Majalah, buletin, baliho, baner, leaflet, booklet  Dokumentasi audio visual iklan/kampanye melalui siaran Televisi Website Kementerian Kehutanan

Lampiran

17

2. UNSUR KRITERIA PERENCANAAN STRATEJIK No

Sub Kriteria

2.1.

Mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan pemangku kepentingan saat ini dan yang akan datang

Indikator


Bukti

Fase (Skor) PDCA P jika : dalam bentuk dokumen perencanaan, surat tugas, atau disposisi dalam tahap rapat-rapat yang hasil rapatnya antara lain perlu/akan dilakukan kegiatan dimaksud/hasilnya belum final

1.

Instansi mengidentifikasi pemangku kepentingan yang relevan

Apakah telah diidentifikasi pihak-pihak mana yang mana saja yang berkepentingan terhadap produk/layanan instansi?

Dokumen yang menunjukkan bahwa telah dilakukan identifikasi terkait pihakpihak mana saja yang berkepentingan terhadap produk/layanan instansi

2.

Instansi mengumpulkan dan mereviu informasi yang dibutuhkan beserta sumber, akurasi dan kualitasnya secara teratur

Apakah informasi yang dibutuhkan sudah dikumpulkan dan direviu secara periodik guna meyakinkan bahwa informasi berasal dari sumber terpercaya, akurat, dan berkualitas?

Dokumen yang menunjukkan bahwa telah dilakukan pengumpulan informasi yang dibutuhkan, beserta sumbersumber darimana diperoleh informasi tersebut secara periodik

Instansi mengumpulkan informasi terkait kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) organisasi serta tantangan (threats) dan kesempatan (opportunities) yang terkait dengan tugas, fungsi, dan peran instansi

Apakah informasi terkait kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) organisasi serta tantangan (threats) dan kesempatan (opportunities) yang terkait dengan tugas, fungsi, dan peran instansi telah dimuat dalam renstra?

Dokumen yang berisi informasi tentang kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) organisasi serta tantangan (threats) dan kesempatan (opportunities) instansi

Instansi mengumpulkan dan mengidentifikasi berbagai peraturan perundangundangan yang dikeluarkan/diterbitkan instansi dalam rangka peningkatan kinerja

Apakah telah dilakukan pengumpulan dan identifikasi berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/ diterbitkan instansi guna meningkatkan kinerja?

3.

4.

Hasil identifikasi dan kumpulan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan instansi dalam rangka peningkatan kinerja. Contoh : himpunan peraturan bidang PHKA/BUK/Planologi, CD data base peraturan, CD peraturan bidang kehutanan

D jika : Hasil pelaksanaan tugas/disposisi/rapat sudah selesai dikerjakan, sudah ada rumusannya, dan sudah ditetapkan Bukti berupa aplikasi/database yang bisa dimanfaatkan C jika : Telah dilaksanakan reviu (monitoring dan evaluasi) terhadap dokumen atau hasil pelaksanaan kegiatan A jika : Hasil reviu (monitoring dan evaluasi) telah ditindaklanjuti dengan langkah-langkah perbaikan terkait hasil pada fase C PDCA jika Semua bukti pada tahapan P,D,C,A ada dan memenuhi syarat

Lampiran

18

No

Sub Kriteria

2.2

Mengembangkan, mereviu, dan memperbaharui Renstra dengan memperhatikan kebutuhan pemangku kepentingan dan ketersediaan sumber daya

Indikator 1.


Bukti -

Fase (Skor) PDCA

Dokumen hasil analisis SWOT Dokumen hasil identifikasi faktorfaktor penentu keberhasilan organisasi

Instansi secara sistematis menganalisis berbagai kekuatan dan kelemahan internal serta berbagai tantangan dan kesempatan serta mengidentifikasi berbagai faktor penentu keberhasilan organisasi

Apakah instansi telah menganalisis berbagai kekuatan dan kelemahan internal serta tantangan dan kesempatan serta melakukan identifikasi berbagai faktor penentu keberhasilan organisasi?

2. Instansi mengevaluasi berbagai program dan kegiatan yang ada dengan membandingkan pencapaian keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan target yang telah ditetapkan

Apakah telah dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan, dengan membandingkan output dan hasil dengan target yang ditetapkan?

3. Instansi menyeimbangkan antara program/kegiatan dengan sumber daya yang ada; antara tujuan jangka pendek/jangka panjang dengan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan

Apakah telah dilakukan penyeimbangan antara program/kegiatan dengan sumber daya yang dimiliki? Sumber daya meliputi SDM, dana, sarana prasarana, peraturan perundangan yang mendukung. Apakah telah dilakukan penyeimbangan antara tujuan jangka pendek/jangka panjang dengan kebutuhan pemangku kepentingan?

Dokumen hasil penyelarasan program, kegiatan dengan sumber daya yang ada, tujuan dan sasaran dengan kebutuhan pemangku kepentingan (dokumen RKAK/L)

Apakah telah dilakukan kajian terkait pengorganisasian ulang agar organisasi dapat optimal mendukung strategi dan sasaran yang telah ditetapkan?

Dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja.

4. Instansi mengkaji kebutuhan untuk pengorganisasian ulang (reorganization/restructuring) untuk mendukung strategi dan sasaran organisasi

-

Dokumen hasil evaluasi dan pengukuran kinerja (dokumen LAKIP yang sesuai aturan berlaku)

P jika : Dalam bentuk dokumen perencanaan, surat tugas, atau disposisi Dalam bentuk rapat yang belum final hasilnya (undangan, notulen) D jika : Bukti berupa dokumen (misal : hasil reviu/evaluasi, hasil analisis SWOT, LAKIP) sudah ada dan ditetapkan C jika : Telah dilaksanakan reviu (monitoring dan evaluasi) terhadap dokumen atau hasil pelaksanaan kegiatan A jika : Hasil reviu (monitoring dan evaluasi) telah ditindaklanjuti dengan langkah-langkah perbaikan terhadap hasil pada fase C PDCA jika : Semua bukti pada tahapan P,D,C,A ada dan memenuhi syarat

Lampiran

19

No

2.3.

Sub Kriteria

Melaksanakan Renstra

Indikator


Bukti

5. Instansi menyelaraskan Renstra dengan RPJMN

Apakah telah dilakukan penyelarasan Renstra dengan RPJMN?

Dokumen Renstra yang selaras dengan RPJMN

6. Instansi mengaitkan sasaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan sasaran Renstra

Apakah sasaran RKT telah dikaitkan dengan sasaran Renstra?

Dokumen RKT yang sasarannya terkait dengan sasaran Renstra

1.

Instansi menetapkan Renstra melalui kesepakatan dan penetapan prioritas, penetapan kerangka waktu, proses tata laksana, dan struktur instansi yang tepat

Apakah telah ditetapkan Renstra melalui kesepakatan dan penetapan prioritas, penetapan kerangka waktu, proses tata laksana, dan struktur instansi yang tepat?

Dokumen SK renstra dan renstra yang penyajiannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Instansi melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pelaksanaan Renstra dan dalam pembuatan prioritas dari harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan

Apakah pemangku kepentingan telah dilibatkan dalam proses pelaksanaan Renstra dan dalam pembuatan prioritas sesuai dengan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan?

Surat edaran kepada pemangku kepentingan untuk melaksanakan renstra

3. Instansi mengejawantahkan tujuan-tujuan strategis dan operasional instansi ke dalam berbagai rencana dan kegiatan untuk berbagai unit dan individu dalam instansi

Apakah tujuan-tujuan strategis dan operasional instansi telah diejawantahkan ke dalam dokumen rencana dan kegiatan berbagai unit kerja dan individu dalam instansi?

Rencana Kerja Tahunan, RKA-KL, POK, RPK yang memadai dan menjabarkan renstra

4. Instansi melakukan penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/ diterbitkan instansi dalam rangka peningkatan kinerja

Apakah telah dilakukan penataan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan instansi dalam rangka peningkatan kinerja?

-

-

Fase (Skor) PDCA

Juknis/pedoman teknis pelaksanaan pekerjaan/kegiatan SOP yang dilengkapi dengan prosedur yang jelas, alokasi waktu, dan penanggung jawab pada setiap tahapan prosedur SOP unit kerja dilaunching ke pemangku kepentingan melalui media yang bisa diakses umum misalnya website

P jika : Dalam bentuk dokumen perencanaan, surat tugas, atau disposisi Dalam bentuk rapat yang belum final hasilnya (undangan, notulen) D jika : Bukti berupa dokumen pelaksanaan kegiatan dan dokumen lainnya yang sesuai ketentuan dan telah ditetapkan C jika : Telah dilaksanakan reviu (monitoring dan evaluasi) terhadap dokumen atau hasil pelaksanaan kegiatan A jika : Hasil reviu (monitoring dan evaluasi) telah ditindaklanjuti dengan langkah-langkah perbaikan terhadap hasil pada fase C PDCA jika : Semua bukti pada tahapan P,D,C,A ada dan memenuhi syarat

Lampiran

20

No

2.4.

Sub Kriteria

Merencanakan, melaksanakan dan mereviu modernisasi dan inovasi

Indikator


Bukti

5. Instansi melakukan restrukturisasi/ penataan tugas dan fungsi unit kerja untuk mendapatkan organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi

Apakah telah dilakukan penataan tugas dan fungsi unit kerja untuk mendapatkan organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi?

Hasil penataan tugas dan fungsi unit kerja (SK pengorganisasian yang telah diperbaharui)

6. Instansi memperkuat unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi

Apakah telah dilakukan penguatan terhadap unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, pelayanan publik, kepegawaian, dan diklat untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi?

-

1.

Apakah telah diciptakan dan dikembangkan budaya organisasi yang berorientasi pada peningkatan kinerja?

-

Instansi menciptakan dan mengembangkan budaya organisasi yang berorientasi pada peningkatan kinerja, antara lain melalui diklat, evaluasi kinerja unit kerja dan pegawai, sosialisasi, benchmarking, dan laboratorium pembelajaran

-

-

-

-

Fase (Skor) PDCA

Dokumen syarat kerja dan syarat jabatan SOP disosialisasikan pada setiap unit kerja sampai ke pelaksana (pegawai memiliki dokumen SOP)

Dokumen penetapan kinerja dilengkapi target pekerjaan dan target waktunya. Laporan pelaksanaan diklat yang memuat antara lain jenis diklat, materi diklat, pemateri, peserta diklat) Laporan pelaksanaan kegiatan hasil kajian Laporan studi banding di instansi atau unit kerja yang bergerak di bidang yang sejenis dengan unit kerja kita Dokumen DP3, evaluasi kinerja individu/personil (auditor) Sosialisasi aturan-aturan yang mendukung pelaksanaan tugas fungsi unit kerja (waktu sosialisasi, peserta, laporan sosialisasi)

P jika : Dalam bentuk dokumen perencanaan, surat tugas, atau disposisi Dalam bentuk rapat yang belum final hasilnya (undangan, notulen) D jika : Bukti berupa dokumen pelaksanaan kegiatan dan dokumen lainnya yang sesuai ketentuan dan telah ditetapkan C jika : Telah dilaksanakan reviu (monitoring dan evaluasi) terhadap dokumen atau hasil pelaksanaan kegiatan

Lampiran

21

No

Sub Kriteria

Indikator


Bukti

2. Instansi merencanakan perubahan menuju berbagai proses inovasi dan modernisasi berdasarkan masukan dari hasil diskusi dengan pemangku kepentingan

Modernisasi adalah perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih mudah Inovasi adalah pengembangan ide-ide baru

Dokumen rencana perubahan dalam rangka inovasi dan modernisasi

3. Instansi menyediakan berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses perubahan yang telah direncanakan

Apakah telah disediakan sumber daya untuk melaksanakan perubahan yang telah direncanakan?

Ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan perubahan. Misalnya aplikasi untuk mempercepat pelayanan publik,, dll sesuai dengan kondisi instansi

4. Instansi mengembangkan dan menerapkan sistem monitoring dan evaluasi untuk inovasi dan modernisasi pada semua tingkatan organisasi

Apakah sistem monitoring evaluasi untuk inovasi dan modernisasi pada semua tingkatan organisasi telah dikembangkan dan dan diterapkan?

Aturan terkait monev inovasi dan modernisasi pada semua tingkat organisasi

5. Instansi secara sistematis memonitor dan mengevaluasi pencapaian berbagai indikator kinerja dan tuntutan eksternal terkait reformasi dan modernisasi untuk perubahan

Apakah pencapaian berbagai indikator kinerja dan tuntutan eksternal terkait reformasi dan modernisasi untuk perubahan telah dimonitor dan dievaluasi? Apakah tuntutan eksternal terkait reformasi dan modernisasi untuk perubahan telah dimonitor dan dievaluasi?

-

6. Instansi melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas LAKIP dan menyampaikannya secara tepat waktu

Apakah telah dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas LAKIP dan menyampaikannya secara tepat waktu?

-

-

-

Fase (Skor) PDCA A jika : Hasil reviu (monitoring dan evaluasi) telah ditindaklanjuti dengan langkah-langkah perbaikan terhadap hasil pada fase C PDCA jika : Semua bukti pada tahapan P,D,C,A ada dan memenuhi syarat

Dokumen monitoring dan evaluasi pencapaian indikator kinerja Dokumen monitoring dan evaluasi terkait tuntutan eksternal terhadap reformasi dan modernisasi

Keikutsertaan dalam pelatihan LAKIP Pembinaan teknis terkait penyusunan LAKIP Dokumen LAKIP telah sesuai ketentuan berlaku Surat pengantar distribusi LAKIP

Lampiran

22

3. UNSUR KRITERIA SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) APARATUR No 3.1

Sub Kriteria Merencanakan, mengelola meningkatkan kualitas SDM

dan

Indikator


Bukti

Fase (Skor) PDCA

1. Mengembangkan dan mengkomunikasikan kebijakan manajemen sumberdaya manusia berdasarkan renstra instansi

Apakah telah dikembangkan dan dikomunikasikan kebijakan manajemen sumberdaya manusia berdasarkan renstra instansi?

a. Dokumen Renstra, Renja, RKAKL/POK, KAK/TOR (kegiatan terkait dengan peningkatan SDM). b. Dokumen pendukung (undangan rapat, notulen, dokumentasi)

P jika : - Dokumen telah ditetapkan - Bukti-bukti dokumen telah ada

2. Menata dan mengembangkan pola rekruitmen dan sistem karir pegawai dengan mengedapankan aspekaspek fairness, keterbukaan, akuntabilitas, kesempatan yang sama dan kinerja

3. Melakukan analisis jabatan dengan benar untuk mendapatkan peta dan uraian jabatan yang akurat?

Apakah telah dilakukan penataan dan pengembangan pola rekruitmen dan sistem karir pegawai dengan mengedapankan aspek-aspek fairness, keterbukaan, akuntabilitas, kesempatan yang sama dan kinerja?

Apakah telah dilakukan analisis jabatan dengan benar untuk mendapatkan peta dan uraian jabatan yang akurat?

D jika - Kegiatan yang ditetapkan dalam renstra telah dilaksanakan dan dijabarkan dalam kegiatan

a. Dokumen Rekruitmen pegawai (PNS), Sistem penerimaan CPNS. b. Dokumen Rekruitmen tenaga kontrak dan SK Tenaga Kontrak. c. Karir pegawai, daftar analis jabatan, Peraturan mengenai jenjang karir pegawai melalui jabatan fungsional pegawai baik struktural, non struktural / fungsional umum maupun fungsional tertentu (auditor, perencana, analis kepegawaian, arsiparis, widyaswara, peneliti, PEH, Polhut dan penyuluh kehutanan). d. Sistem kenaikan pangkat/jabatan. SK Penempatan sebaran pegawai.

Pegawai,

data

C jika - Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanakan kegiatan A jika - Implementasi hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti

-

Lampiran

23

No

3.2

Sub Kriteria

Mengidentifikasi, mengembangkan dan menggunakan kompetensi pegawai serta menyelaraskan tujuan individu dan instansi

Indikator


Bukti

Fase (Skor) PDCA

4. Melakukan evaluasi jabatan dengan benar untuk mendapatkan peringkat dan harga jabatan yang akurat

Apakah telah dilakukan evaluasi jabatan dengan benar untuk mendapatkan peringkat dan harga jabatan yang akurat?

Daftar hadir, Laporan harian pegawai, Laporan bulanan pegawai, uji kompetensi, hasil audit kinerja.

5. Mengembangkan dan menerapkan sistem penilaian kinerja individu

Apakah telah dilakukan pengembangan dan penerapan sistem penilaian kinerja individu?

Daftarhadir, Laporan pegawai, dan DP3.

6. Meningkatkan database pegawai sehingga data pegawai yang mutakhir dan akurat dapat diperoleh?

Apakah telah dilakukan peningkatan database pegawai sehingga dapat diperoleh data pegawai yang mutakhir dan akurat?

Aplikasi Simpeg Pegawai dan DUK.

1. Mengembangkan dan mengkomunikasikan strategi untuk peningkatan kompetensi pegawai yang meliputi keseluruhan perencanaan pelatihan sesuai kebutuhan instansi dan individu pegawai saat ini dan masa yang akan datang

Apakah telah dilakukan pengembangan dan pengkomunikasian strategi untuk meningkatkan kompetensi pegawai yang meliputi keseluruhan perencanaan pelatihan sesuai kebutuhan instansi dan individu pegawai saat ini dan masa yang akan datang?

Laporan diklat, laporan hasil studi (S1, S2), dokumen perencanaan kebutuhan pelatihan.

2. Mengidentifikasikan dan menyusun standar kompetensi jabatan untuk mendapatkan kualifikasi jabatan pegawai yang dipersyaratkan?

Apakah telah dilakukan identifikasi dan penyusunan standar kompetensi jabatan untuk mendapatkan kualifikasi jabatan pegawai yang dipersyaratkan?

Dokumen uraian jabatan.

bulanan

P jika : - Dokumen telah ditetapkan - Bukti-bukti dokumen telah ada D jika - Kegiatan yang ditetapkan dalam renstra telah dilaksanakan dan dijabarkan dalam kegiatan C jika - Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanakan kegiatan

Lampiran

24

No

Sub Kriteria

Indikator


3. Melakukan asesmen individu berdasarkan standar kompetensi yang telah dikembangkan untuk memperoleh profil kompetensi individu?

Apakah telah dilakukan asesmen individu berdasarkan standar kompetensi yang telah dikembangkan untuk memperoleh profil kompetensi individu?

Dokumen hasil tes kompetensi.

4. Mengembangkan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi agar mampu melayani publik dan pemangku kepentingan dengan baik?

Apakah telah dilakukan pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi agar mampu melayani publik dan pemangku kepentingan dengan baik?

Daftar usulan mengikuti pelatihan, daftar pegawai yang mengikuti pelatihan (PEH, Polhut, Penyuluh, auditor, sruktural dan non struktural) dan penempatan pegawai berdasarkan latarbelakang pendidikan.

5. Mengkaji dan mengevaluasi dampak program diklat dikaitkan dengan biaya diklat melalui monitoring dan pelaksanaan analisis biaya manfaat?

Apakah telah dilakukan pengkajian dan evaluasi dampak program diklat dikaitkan dengan biaya diklat melalui monitoring dan pelaksanaan analisis biaya manfaat?

Laporan hasil analisis monitoring peserta diklat dan laporan hasil analis biaya diklat.

6. Mengembangkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan seperti halnya kemampuan kehumasan instansi dengan masyarakat, mitra dan pemangku kepentingan?

Apakah telah dilakukan pengembangan kemampuan manajerial dan kepemimpinan seperti halnya kemampuan kehumasan instansi dengan masyarakat, mitra dan pemangku kepentingan?

Daftar peserta kepemimpinan.

7. Mendukung dan membantu pegawai baru dalam bentuk mentoring, coaching dan tutorial?

Bukti

Fase (Skor) PDCA A jika - Implementasi hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti

pelatihan

Dokumen pembekalan pegawai baru, pembinaan, coaching pembuatan DUPAK maupun pelatihan di kantorsendiri (PKS).

Lampiran

25

No

Sub Kriteria

Indikator

3.3

Melibatkan pegawai dengan dialog terbuka dan dengan pemberdayaan

Bukti

Fase (Skor) PDCA

1. Membudayakan dialog, kerjasama tim dan keterbukaan berkomunikasi?

Notulen/risalah/rumusan rapat dan nota dinas/disposisi nota dinas.

2. Secara aktif menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memperoleh ide dan saran dari pegawai melalui mekanisme yang tepat dalam penyampaian saran atau keluhan?

SOP, telaahan dari bawahan.

P jika : - Dokumen telah ditetapkan - Bukti-bukti dokumen telah ada

3. Melibatkan pegawai dalam pengembangan Renstra, tata kelola dan pelaksanaan berbagai program/kegiatan?

a. Notulen hasil pembahasan Renstra b. Surat Keputusan Renstra, Surat Keputusan Tim Penyusun renstra dan Undangan Pembahasan Renstra. Renstra, Renja, DIPA, Penetapan Kinerja, LAKIP.

4. Mendorong pencapaian kesepakatan antara pimpinan dan pegawai dalam perumusan Renstra dan cara-cara mengukur pencapaian target?


D jika - Kegiatan yang ditetapkan dalam renstra telah dilaksanakan dan dijabarkan dalam kegiatan

5. Melaksanakan survei pegawai secara periodik, mempublikasikan hasil survei, memberikan ringkasan, dan tindaklanjut dari hasil survei tersebut?

Laporan hasil survei, buletin, buku informasi lainya.

6. Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk menyampaikan masukan atau umpan balik kepada pimpinan?

Telaahan Staf dan nota dinas.

C jika - Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanakan kegiatan A jika - Implementasi hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti

Lampiran

26

4. UNSUR KRITERIA KEMITRAAN DAN SUMBER DAYA No

Sub Kriteria

4.1

Pengembangan dan pelaksanaan hubungan kemitraan utama

Indikator 1.

2.

3.

4.

5.

Instansi mengidentifikasi mitra kerjasama strategis potensial dan pola hubungan kemitraan?(termasuk pola hubungan dengan organisasi non pemerintah, lembaga/organisasi internasional, perusahaan swasta dan dengan institusi pemerintah lainnya). Instansi membangun kesepahaman atau perjanjian kerjasama kemitraan yang tepat dengan mempertimbangkan pola hubungan tersebut. Instansi menindaklanjuti kesepahaman kerjasama tersebut dalam bentuk program dan kegiatan yang efektif. Instansi mengidentifikasi tanggungjawab masingmasing pihak dalam mengelola kemitraan dan metode pengendaliannya. Instansi memonitor dan mengevaluasi proses, hasil dan pola kemitraan secara reguler.

Penjabaran Indikator 1.

2.

3.

4.

5.

Apakah mitra kerjasama strategis dan pola hubungannya dengan organisasi non pemerintah, lembaga internasional, perusahaan swasta dan dengan institusi pemerintah lainnya sudah teridentifikasi? Apakah sudah ada kesepahaman/perjanjian kerjasama dg mempertimbangkan pola hubungan tsb? Apakah sudah ada tindaklanjut atas kesepahaman kerjasama tersebut dalam bentuk program dan kegiatan yang efektif? Apakah tanggungjawab masingmasing pihak sudah teridentifikasi? Apakah proses, hasil dan pola kemitraan telah dievaluasi secara reguler?

Bukti 1)

2)

3)

1)

2) 3) 1)

2)

1)

2)

Fase (Skor) PDCA

Dokumen RKA KL/POK/dok lainnya yang terkait Rencana kegiatan identifikasi mitra kerjasama strategis potensial dan pola hubungan kemitraan. SPT/SK penunjukan tim pelaksana tugas dalam rangka identifikasi mitra strategis. Undangan dan notulen rapat tim pelaksana tugas yang merumuskan rencana pelaksanaan identifikasi.

P

Laporan/Nota Dinas hasil pelaksanaan identifikasi mitra kerjasama. Konsep/draft rencana kerjasama dengan mitra strategis. Dokumen Kerjasama sudah dibuat.

D

Laporan atau notulen rapat hasil reviu/evaluasi atas proses, hasil dan pola kemitraan . Laporan hasil evaluasi/notulen hasil rapat evaluasi atas proses dan hasil yg dilakukan secara reguler.

C

Notulen rapat tindak lanjut hasil evaluasi identifikasi mitra kerjasama strategis potensial dan pola hubungan kemitraan. Laporan/dokumen tindak lanjut hasil evaluasi identifikasi mitra kerjasama strategis potensial dan pola hubungan kemitraan.

A

Semua bukti pada level P,D,C,A ada

Lampiran

PDCA

27

No

Sub Kriteria

4.2

Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan dengan masyarakat

Indikator 1.

2.

3.

4.

5.

Instansi melibatkan komponen masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik seperti melalui konsultasi publik, survey, polling pendapat dsb. Instansi melaksanakan keterbukaan ide, saran, dan keluhan masyarakat dan memanfaatkan mekanisme yang tepat untuk mendapatkan berbagai informasi tersebut. Instansi melaksanakan diseminasi informasi yang proaktif. Instansi menjamin penerapan akuntabilitas dan transparansi melalui berbagai kebijakan serta pelaksanaan seperti penerbitan laporan tahunan, konferensi pers dll. Instansi secara aktif mendorong partisipasi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan keinginannya.

Penjabaran Indikator 1. Apakah komponen masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan publik seperti melalui konsultasi publik, survey, polling pendapat dsb. 2. Apakah instansi memanfaatkan mekanisme yang tepat untuk mendapatkan berbagai informasi, yaitu melalui keterbukaan ide, saran, dan keluhan masyarakat. 3. Apakah Instansi proaktif melaksanakan diseminasi informasi? 4. Apakah Instansi menjamin penerapan akuntabilitas dan transparansi melalui berbagai kebijakan serta pelaksanaan seperti penerbitan laporan tahunan, konferensi pers dll. 5. Apakah Instansi secara aktif mendorong partisipasi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan keinginannya.

Bukti -

-

-

1)

Fase (Skor) PDCA

Surat/dok.lainnya yang memuat rencana kegiatan konsultasi publik/survey/polling pendapat dsb. Surat perintah/SK tim untuk melaksanakan konsultasi publik/survey/polling pendapat dsb. Undangan dan notulen rapat tim untuk dalam rangka pelaksanaan konsultasi publik/survey/polling pendapat dsb.

P

Laporan hasil pelaksanaan kegiatan konsultasi publik/survey/polling pendapat dsb. Surat/notulen hasil rapat/dok. Lainnya yang memuat ide, saran, keluhan masyarakat Surat/surat edaran dll yg menginformasikan hasil pelaksanaan kepada pihak intern organisasi. Surat/surat edaran/SK dll yg berisi kebijakan yang menjamin penerapan akuntabilitas dan transparansi. Surat kepada pihak-pihak terkait bahwa instansi menerima masukan apa yang dibutuhkan masyarakat

D

Undangan dan notulen hasil rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan konsultasi publik/survey/polling pendapat dsb. Laporan hasil monitoring dan evaluasi konsultasi publik/survey/polling pendapat dsb.

C

Laporan/dokumen tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi kegiatan konsultasi publik/survey/polling pendapat

A

2)

3)

4)

5)

1)

2)

Lampiran

28

No

Sub Kriteria

Indikator


Bukti

Fase (Skor) PDCA

dsb. Semua bukti pada level P,D,C,A ada 4.3.

Pengelolaan Keuangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Para pemimpin menerapkan akuntabilitas dan transparansi keuangan dan penganggaran (mulai tahap formulasi, eksekusi dan akuntabilitas anggaran) Instansi meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran sehingga lebih optimal Instansi menerapkan anggaran berbasis kinerja (ABK). Instansi memiliki upaya berkesinambungan dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) guna mendapatkan opini WTP dari BPK. Instansi konsisten dalam melakukan tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi pengawasan baik oleh APIP maupun BPK. Instansi mengaplikasikan sistem e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa. Instansi memerintahkan para pejabatnya untuk menandatangani dan melaksanakan pakta integritas bagi para pemimpin.

1.

2.

3. 4.

5.

6.

7. 8.

Apakah para pemimpin sesuai tingkatannya telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi? Apakah penggunaan anggaran telah memperhatikan prinsip efektif dan efisien? Apakah ABK sudah diterapkan dalam penyusunan anggaran? Apakah instansi memiliki upaya berkesinambungan dalam menerapkan SAP? Apakah seluruh rekomendasi hasil audit APIP maupun BPK telah ditindaklanjuti? Apakah sistem eprocurement telah diterapkan dalam PB/J? Apakah para pejabanya telah menandatangani pakta integritas? Apakah para pejabatnya telah menyerahkan LHKPN?

1) 2)

3)

4) 5)

6)

7)

1)

2) 3)

4)

PDCA

Dokumen usulan RKA/KL dilengkapi dengan TOR/KAK. Dokumen usulan DIPA, RKA K/L, POK mengacu pada anggaran berbasis kinerja. Dokumen usulan RKA K/L, POK mengacu pada bagan akun standar (BAS). Undangan dan notulen hasil rapat rencana tindak lanjut hasil audit. Undangan/notulen/ surat ke LPSE mengenai rencana pengadaan B/J dengan sistem e-procurement telah dibahas. Surat/surat edaran agar seluruh pejabat/staf menandatangani pakta integritas. Surat/surat edaran agar seluruh pejabat terkait membuat dan meyerahkan LHKPN.

P

Dokumen rencana pengelolaan keuangan telah lengkap, meliputi : DIPA, RKA K/L, POK, TOR/KAK dan mengacu pada ABK dan BAS. Laporan hasil tindak lanjut hasil audit. Pengadaan B/J dengan sistem e-procurement telah diumumkan oleh LPSE Kemenhut (tercantum di internet) Bukti penyerahan LHKPN Pejabat terkait.

D

Lampiran

29

No

Sub Kriteria

Indikator


8. Instansi mendorong secara aktif kepada para pejabatnya untuk menyerahkan LHKPN.

Bukti 1) 2)

3)

4)

1)

2)

3)

4)

Fase (Skor) PDCA

Undangan dan notulen rapat evaluasi pelaksanaan DIPA. Surat/ND/Undangan dan notulen hasil evaluasi hasil tindak lanjut LHA APIP dan BPK. Laporan/surat/undangan dan notulen evaluasi hasil pengumuman atau kegiatan pengadaan B/J dengan sistem e-procurement . Surat/data monitoring/pendataan pejabat yang belum menyerahkan LHKPN.

C

Dokumen Revisi DIPA, RKA K/L, POK, TOR/KAK telah dibuat. (Bila ada revisi). Laporan/Nota Dinas/Surat tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan TL LHA APIP dan BPK. Laporan/Nota Dinas/Surat/Undangan dan notulen tindak lanjut hasil evaluasi pengadaan B/J dengan sistem eprocurement. Surat/Surat Edaran susulan yg merupakan tindak lanjut bagi pejabatn yg belum menyerahkan LHKPN.

A

Semua bukti pada level P,D,C,A ada 4.4.

Pengelolaan Informasi dan Pengetahuan

1. Instansi mengembangkan sistem untuk mengelola, menyimpan dan mengkaji informasi dan pengetahuan dalam instansi sesuai dengan tujuan dan sasaran instansi. 2. Instansi memantau secara teratur informasi dan pengetahuan, memastikan

1. Apakah sistem untuk mengelola, menyimpan dan mengkaji informasi dan pengetahuan dalam instansi sesuai dengan tujuan dan sasaran instansi? 2. Apakah instansi memantau secara teratur informasi dan pengetahuan, memastikan relevansi, ketepatan, kehandalan dan keamanan, juga

1)

2)

3)

PDCA

Surat/laporan/notulen rencana penyusunan sistem/website/aplikasi berbasis informasi. Kontrak/SPK/SPT pelaksana/penyusun sistem/website/aplikasi berbasis informasi SK Penunjukan penanggung jawab sistem/website/aplikasi.

Lampiran

P

30

No

4.5

Sub Kriteria

Pengelolaan Teknologi

Indikator


relevansi, ketepatan, kehandalan dan keamanan, juga menyelaraskannya dengan renstra dan kebutuhan saat ini dan masa depan pemangku kepentingan. 3. Instansi mendorong pengembangan berbagai jalur internal untuk meneruskan informasi ke seluruh instansi dan memastikan setiap pegawai memiliki akses untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang relevan dan berbagai tugas dan pengembangan karirnya. 4. Instansi menyediakan dan menjamin akses dan pertukaran informasi yang relevan dengan semua pemangku kepentingan dan menyajikan informasi dan data dengan cara yang mudah (user friendly) 5. Instansi memastikan ketersediaan informasi dan pengetahuan yang dimiliki pegawai, tetap berada di dalam instansi pada saat yang bersangkutan meninggalkan instansi.

menyelaraskannya dengan renstra dan kebutuhan saat ini dan masa depan pemangku kepentingan? 3. Apakah instansi mendorong pengembangan berbagai jalur internal untuk meneruskan informasi ke seluruh instansi dan memastikan setiap pegawai memiliki akses untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang relevan dan berbagai tugas dan pengembangan karirnya. 4. Apakah instansi menyediakan dan menjamin akses dan pertukaran informasi yang relevan dengan semua pemangku kepentingan dan menyajikan informasi dan data dengan cara yang mudah (user friendly)? 5. Apakah instansi memastikan ketersediaan informasi dan pengetahuan yang dimiliki pegawai, tetap berada di dalam instansi pada saat yang bersangkutan meninggalkan instansi

1.

Instansi menyusun kebijakan

Bukti 1)

2)

3)

4) 1)

2)

1)

2)

1.

Apakah

Instansi

menyusun

Fase (Skor) PDCA

Laporan hasil pelaksanaan/pembuatan sistem/website/aplikasi berbasis informasi yang relevan tugas organisasi. Update data/informasi yang disajikan dalam sistem/website/aplikasi. Setiap pegawai mengetahui pasword dan username sehingga bisa mengakses dengan mudah informasi yang diperlukan Masyarakat luas mudah mengakses informasi online yang diperlukan.

D

Laporan/surat/ND hasil evaluasi atas efektivitas sistem/website/aplikasi yang ada Hasil evaluasi reguler terhadap penanggungjawab, termasuk jika petugas yang ditunjuk berhalangan/pindah apakah sistem/website/aplikasi masih berjalan sebagaimana mestinya. (Laporan/Surat/ND)

C

Tindaklanjut dalam rangka penyempurnaan sistem/website/aplikasi yang ada. Tindaklanjut dalam rangka meningkatkan kinerja penanggungjawab sistem/website/ aplikasi, apabila diketahui kinerjanya tidak optimal.

A


PDCA

1.

P

Dokumen/surat/notulen hasil rapat

Lampiran

31

No

Sub Kriteria

Indikator

2.

4.6

Pengelolaan Fasilitas

1.

2.

3.

pemanfaatan teknologi sesuai dengan tujuan dan sasaran instansi. Instansi memanfaatkan teknologi yang efektif untuk : mengelola kegiatan, mengelola pengetahuan (knowledge management), mendukung berbagai kegiatan peningkatan dan pembelajaran (learning), serta mendukung interaksi dan pemangku kepentingan dan mitra.

Instansi menerapkan standar pengelolaan barang milik negara (SIMAK BMN) secara penuh Instansi melaksanakan pemeliharaan bangunan, kantor dan peralatan secara efisien, efektif, terencana dan berkesinambungan. Instansi mendorong aksesibilitas bangunan sesuai dengan kebutuhan semua pegawai, para pemangku kepentingan dan masyarakat (termasuk masyarakat dengan


2.

1.

2.

3.

kebijakan pemanfaatan teknologi sesuai dengan tujuan dan sasaran instansi?. Apakah Instansi memanfaatkan teknologi yang efektif untuk : mengelola kegiatan, mengelola pengetahuan (knowledge management), mendukung berbagai kegiatan peningkatan dan pembelajaran (learning), serta mendukung interaksi dan pemangku kepentingan dan mitra.

Apakah instansi telah menerapkan SIMAK BMN secara penuh? Apakah instansi telah melaksanakan pemeliharaan bangunan, kantor dan peralatan secara efisien, efektif, terencana dan berkesinambungan? Apakah instansi mendorong aksesibilitas bangunan sesuai dengan kebutuhan semua pegawai, para pemangku kepentingan dan masyarakat (termasuk masyarakat dengan kebutuhan khusus)? Apakah instansi mendukung

Bukti

2.

1. 2.

Fase (Skor) PDCA

adanya kebijakan pemanfaatan teknologi sesuai dengan tujuan dan sasaran instansi SK Penunjukkan Penanggungjawab dalam rangka Pemanfaatan Teknologi Informasi (seperti : SAI, SIK dll) Sistem informasi yang relevan telah dimanfaatkan.(Cek di sistem) Up date /input data data dilakukan secara reguler (bukti hard copy atau soft copy)

D

Laporan/Nota Dinas/Catatan Operator atau tim intern monitoring atas pemanfataan teknologi informasi (berjalan baik atau terdapat kendala/permasalahan)

C

Laporan/ND/Notulen rapat tindak lanjut hasil monitoring atas pemanfaatan teknologi.

A


PDCA

1.

2.

3.

SK penunjukan petugas SIMAK, Pengelola Persediaan dan penanggungjawab barang ruangan. SK penunjukan penanggungjawab BMN (kendaraan dinas/rumah dinas jabatan/peralatan kantor lainnya) Dokumen rencana penataan ruang kerja/ memberikan penyekat antar pegawai.

Lampiran

32

No

Sub Kriteria

Indikator 4.

kebutuhan khusus) Instansi mendukung kebijakan terpadu pengelolaan aset fisik, termasuk penghapusan sesuai dengan peraturan.


Bukti

Fase (Skor) PDCA

kebijakan terpadu pengelolaan aset fisik, termasuk penghapusan sesuai dengan peraturan?

1.

Laporan BMN yang dihasilkan dari SIMAK BMN. Catatan Ringkas Barang Milik Negara (CRBMN) Ruangan kantor dengan penyekat terbuka shg mudah diakses (cek fisik) SK/SPT tim evaluasi BMN.

D

Laporan monitoring dan evaluasi kondisi BMN secara reguler minimal setiap 5 tahun sekali shg diketahui kondisi BMN (B/RR/RB dan hilang)

C

1.

A

2. 3.

4.

2. 3.

SK Penghentian BMN dari penggunaan untuk BMN yang RB dan hilang. Surat Usulan Penghapusan BMN yang RB dan hilang. SK Pengapusan BMN


PDCA

Lampiran

33

4. UNSUR KRITERIA PROSES

No

Sub Kriteria

5.1

Mengidentifikasi, merancang, menerapkan, dan memperbaiki proses bisnis / tatalaksana secara berkelanjutan

Indikator 1)


Mengidentifikasi, membuat dan mendokumentasikan proses bisnis instansi secara berkelanjutan

Telah jelas

2)

Mengidentifikasi kebijakan/peraturan yang mengatur proses bisnis / tatalaksana yang telah diterbitkan oleh instansi

Telah jelas

3)

Mengkoordinasikan dan melakukan sinkronisasi proses bisnis yang ada di dalam instansi

Telah jelas

4)

Melibatkan pegawai dan pemangku kepentingan eksternal dalam mendesain dan pengembangan proses

Telah jelas

Bukti

Fase (Skor) PDCA

a.

Dokumen yang membuktikan telah dilakukan identifikasi semua proses bisnis / tata laksana (proses inti dan proses pendukung) yang ada pada instansi. b. Daftar proses bisnis/tata laksana yang telah dipilih baik proses inti maupun proses pendukung yang akan menjadi target perbaikan. c. Pemodelan tata laksana atau pembuatan rumusan tata laksana dengan teknik penggambaran alur baik secara manual maupun menggunakan program aplikasi. a. Dokumen yang membuktikan telah dilakukan proses identifikasi Peraturan/SK/SE Menteri/Dirjen yang telah ada/diterbitkan terkait dengan proses bisnis /tata laksana yang ada pada instansi. b. Hasil Identifikasi berupa Daftar Peraturan/SK/SE Menteri/Dirjen terkait dengan proses bisnis /tata laksana yang telah ada/diterbitkan. Hasil pemetaan dan analisis seluruh proses bisnis yang ada pada instansi yang dilakukan, yang menggambarkan: a. Keterkaitan antar seluruh proses bisnis yang pada instansi b. Upaya singkronisasi antar proses bisnis.

P jika :

a.

-

Dokumen yang membuktikan bahwa dalam mendesain dan pengembangan proses bisnis telah melibatkan:

-

masih dalam tahap pemberian perintah/instruksi/ disposisi oleh pimpinan mengenai penyusunan/pembuatan buktibukti dimaksud; - masih dalam tahap rapatrapat dalam rangka penyusunan/pembuatan buktibukti dimaksud; - bukti-bukti masih berupa draft (belum ditetapkan). D jika : -

bukti-bukti berupa dokumen sudah disusun dan ditetapkan (ada legalisasinya) - bukti-bukti penerapan/implementasi sistem/aplikasi/lainya sudah ada C jika : -

sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan/implementasi bukti dimaksud A jika : -

implementasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap penerapan bukti-bukti dimaksud ada bukti perbaikan-perbaikan dari rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi

Lampiran

34

No

Sub Kriteria


Indikator

Bukti

bisnis

1)

b.

c.

5)

Mereviu dan memperbaiki proses bisnis serta melaksanakan benchmarking berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan

a.

b.

c.

Apakah instansi telah mereviu dan memperbaiki proses bisnis serta melaksanakan benchmarking berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan ? Tujuan perbaikan Tatalaksana (business process) adalah membuat proses lebih efektif, efisien dan adaptif. Sedangkan target perbaikan Tatalaksana (business process) antara lain adalah: • Penurunan biaya; • Peningkatan kualitas output; • Peningkatan kualitas layanan; dan • Peningkatan kecepatan delivery

a.

b.

c.

d.

Fase (Skor) PDCA

Penanggung jawab operasionalisasi proses bisnis yang terkait; 2) Pengguna langsung proses bisnis (survei kepuasan pengguna atas pemberian layanan tata laksana) SK Tim / Pokja / lainnya yang bertanggungjawab atas pengembangan proses bisnis. Dokumen kerjasama / kontrak /lainnya dalam pengembangan proses bisnis. Dokumen yang membuktikan telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan untuk mereviu kehandalan proses bisnis yang telah diimplementasikan. Evaluasi atas tata laksana yang diperoleh dari: 1) Masukan internal maupun laporan dari masyarakat dan/atau pemangku kepentingan eksternal lainnya. 2) Hasil benchmarking dengan kementerian/lembaga lain dan pemerintah daerah, serta organisasi lainnya baik dalam maupun luar negeri. Hasil evaluasi/pembahasan/ lokakarya/ seminar / studi banding terkait dengan reviu dan perbaikan proses bisnis. Hasil Identifikasi perbaikan Tatalaksana (business process), yang biasanya melalui: 1) Penyederhanaan proses (streamlining/simplification - S); 2) Penghilangan proses yang tidak

PDCA jika bukti telah melalui proses pada semua level

Lampiran

35

No

Sub Kriteria


Indikator

Bukti

Fase (Skor) PDCA

perlu (elimination - E); Pembuatan proses yang sama sekali baru (reengineering - R); atau 4) Pengotomatisasian proses (automation - A). Revisi/perubahan Peraturan/SK/SE Menteri/Dirjen yang mendukung proses perbaikan tata laksana yang dilakukan. 3)

6)

7)

Menyempurnakan kebijakan dan peraturan lainnya untuk memperlancar proses bisnis organisasi Menyusun standard operating procedures (SOP)

Telah jelas

Telah jelas

a.

b.

5.2

Mengembangkan dan menyediakan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat/pengguna layanan

Dokumen yang membuktikan telah dilakukan proses penyusunan SOP untuk seluruh proses bisnis / tata laksana yang didasarkan atas perbaikan tatalaksana. Dokumen SOP yang telah disahkan dan diimplementasikan.

8)

Mengembangkan dan menerapkan e-government untuk mendukung efektifitas dan efisiensi implementasi proses bisnis instansi

Telah jelas

Bukti dokumen atau lainnya yang membuktikan telah dilakukan pengembangan dan penerapan egovernment dalam pelaksanaan tatalaksana instansi, seperti a. Pelayanan perizinan online b. Pelayanan data/informasi secara online

1)

Melakukan berbagai upaya untuk mencegah, meminimalisasi dan menangkal terjadinya korupsi atau pemberian gratifikasi kepada pegawai dalam penyelenggaraan pelayanan publik Mengembangkan dan menerapkan standar pelayanan untuk berbagai

Telah jelas

a.

2)

b.

a.

Apakah instansi telah mengembangkan dan menerapkan standar pelayanan

c.

Hasil identifikasi proses bisnis / tatalaksana yang terkait dengan pelayanan publik yang rawan adanya praktek korupsi atau pemberian gratifikasi. Program atau rencana aksi untuk mencegah, meminimalisasi dan menangkal terjadinya korupsi atau pemberian gratifikasi. Bukti dokumen atau lainnya yang membuktikan pelaksanaan

P jika : -

-

masih dalam tahap pemberian perintah/instruksi/ disposisi oleh pimpinan mengenai penyusunan/pembuatan buktibukti dimaksud; masih dalam tahap rapatrapat dalam rangka penyusunan/pembuatan buktibukti dimaksud;

Lampiran

36

No

Sub Kriteria


Indikator pelayanan di lingkungan instansi untuk memberikan tingkat kepastian pelayanan yang lebih baik b.

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Melibatkan masyarakat/pengguna layanan untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik Menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat/pengguna layanan secara transparan untuk mempermudah pelayanan dan menghindari penggunaan calo

Membuat panduan atau SOP pelayanan yang praktis serta membuat peraturan yang jelas dan mudah dipahami Menerapkan Standar Pelayanan Minimum dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar, bagi instansi yang memiliki kewenangan wajib Memberikan pelatihan pelayanan prima secara periodik kepada pegawai yang bertugas memberikan pelayanan Mengembangkan sistem

Bukti

untuk berbagai pelayanan di lingkungan instansi untuk memberikan tingkat kepastian pelayanan yang lebih baik? Standar pelayanan yang lebih sederhana, efisien, efektif, produktif dan akuntabel.

Apakah instansi telah melibatkan masyarakat/pengguna layanan untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik?

d. e. f. g.

Telah jelas

Telah jelas h. Telah jelas

Telah jelas

Telah jelas

i.

Fase (Skor) PDCA

program/rencana aksi tersebut huruf b, seperti: 1) Pelayanan publik secara online 2) Sistem pelayanan satu pintu, baik secara tatap muka maupun secara online dan paperless 3) Poster/spanduk/ leafleat; dan lainnya. Adanya SOP dengan batasan waktu dalam setiap pelayanan Telah melakukan Sertifikasi ISO Adanya Standar Kinerja Pelayanan Bukti dokumen / lainnya yang membuktikan pelibatan masyarakat/ pengguna layanan, seperti: 1) Adanya kotak pengaduan masyarakat dan tanggapan dari instansi yang dapat diakses secara luas; 2) Adanya pelaksanaan survei kepuasan pelanggan secara periodik 3) Hasil evaluasi atas aduan/masukan dari masyarakat /pengguna layanan Bukti dokumen / lainnya yang membuktikan pelibatan masyarakat/ pengguna layanan, seperti: 1) Adanya kotak pengaduan masyarakat dan tanggapan dari instansi yang dapat diakses secara luas; 2) Adanya pelaksanaan survei kepuasan pelanggan secara periodik 3) Hasil evaluasi atas aduan/masukan dari masyarakat /pengguna layanan Pelayanan data/informasi secara

-

bukti-bukti masih berupa draft (belum ditetapkan). D jika : -



implementasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap penerapan bukti-bukti dimaksud - ada bukti perbaikan-perbaikan dari rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi PDCA jika bukti telah melalui proses pada semua level

Lampiran

37

No

Sub Kriteria

Indikator

9)

5.3

Inovasi proses yang melibatkan masyarakat/pengguna Layanan

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mempercepat pelayanan dan mengurangi interaksi antara pegawai dan masyarakat/pengguna layanan untuk mencegah terjadinya gratifikasi Memiliki dan mengembangkan sistem pengaduan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan yang dapat diakses melalui media elektronik/internet maupun melalui kotak pengaduan

10) Melakukan survei kepada masyarakat/pengguna layanan secara periodik terkait kepuasan mereka dalam menerima pelayanan dari institusi 1) Melakukan pendekatan aktif pembelajaran terhadap berbagai inovasi yang dilakukan oleh instansi lain baik secara nasional maupun internasional 2) Melibatkan masyarakat/pengguna layanan dan pemangku kepentingan dalam proses pengembangan inovasi 3) Menyediakan sumberdaya yang memadai untuk pengembangan dan


Telah jelas

Bukti

Fase (Skor) PDCA

terbuka melalui website/ poster / leaflet / lainnya terkait kepastian pelayanan j. Pelayanan informasi progres/kemajuan proses perizinan kepada pengguna secara terbuka k. Penerapan ISO yang dipublikasikan secara terbuka l. SOP dan peraturan terkait yang dipublikasikan secara terbuka m. Revisi peraturan/ peraturan baru terkait dengan perbaikan pelayanan publik n. Diklat/workshop/seminar/kursus/ lainnya kepada pegawai yang bertugas memberikan pelayanan

Telah jelas

Telah jelas

Telah jelas

Telah jelas

Bukti dokumen atau lainnya bahwa instansi telah melakukan inovasi proses yang melibatkan masyarakat/pengguna layanan, seperti: a. Hasil studi banding ke instansi/lembaga/organisasi lain baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk pemberlajaran terhadap berbagai inovasi yang telah ada; b. Hasil pembahasan/diskusi/lokakarya yang melibatkan pihak eksternal (masyarakat/pengguna layanan/pemangku kepentingan

P jika : -

-

-

masih dalam tahap pemberian perintah/instruksi/ disposisi oleh pimpinan mengenai penyusunan/pembuatan buktibukti dimaksud; masih dalam tahap rapatrapat dalam rangka penyusunan/pembuatan buktibukti dimaksud; bukti-bukti masih berupa draft (belum ditetapkan).

Lampiran

38

No

Sub Kriteria

Indikator

4)

pelaksanaan proses inovasi Secara aktif mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi permasalahan dalam melakukan inovasi


Bukti

Telah jelas c.

a.

d.

e.

Fase (Skor) PDCA

lainya), dalam proses pengembangan inovasi SK Tim/Pokja/lainya yang beranggotakan personil yang kompeten untuk pengembangan dan pelaksanaan proses inovasi Identifikasi proses-proses bisnis yang akan dilakukan inovasi yang melibatkan masyarakat/pengguna lainnya, seperti tatalaksana pelayanan publik yang: 1) menggunakan pihak ketiga diluar instansi; 2) Memperbesar peran masyarakat /pengguna layanan seperti self assesment atau lainnya Penerapan proses-proses bisnis yang akan dilakukan inovasi yang melibatkan masyarakat/pengguna lainnya dengan adanya legalisasi peraturan/pedoman. Hasil monitoring dan evaluasi serta tindaklanjut perbaikannnya atas penerapan inovasi proses bisnis

D jika : -



implementasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap penerapan bukti-bukti dimaksud - ada bukti perbaikan-perbaikan dari rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi PDCA jika bukti telah melalui proses pada semua level

Lampiran

39

Lampiran III Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor : Tentang : Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Lingkup Kementerian Kehutanan

KUESIONER UNTUK MELAKUKAN SURVEI KOMPONEN PENGUNGKIT

1. Kriteria Kepemimpinan Sub Kriteria 1.1. Menentukan arah bagi instansi untuk pencapaian misi, visi, dan nilai No.

Pernyataan

1

Para pemimpin mengembangkan dan merumuskan visi dan misi instansi dengan melibatkan pegawai dan pemangku kepentingan utama Para pemimpin menjabarkan visi dan misi menjadi tujuan dan sasaran Para pemimpin menerapkan prinsipprinsip Good Governance Para pemimpin memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar pegawai Para pemimpin menciptakan suasana kondusif untuk komunikasi yang efektif, memastikan dan mengkomunikasikan visi, misi, nilai, tujuan dan sasaran kepada pegawai dan pemangku kepentingan utama lainnya

2 3 4

5

Sangat tidak setuju 0

Tidak setuju

Kurang Setuju

Setuju

Sangat setuju

1

2

3

4

Sangat setuju sekali 5

Sub Kriteria 1.2. Mendorong penyempurnaan manajemen dan memimpin perubahan No.

Pernyataan

1

Para pemimpin menetapkan tujuan, sasaran dan zIndikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur untuk semua unit kerja Para pemimpin menerapkan sistem informasi manajemen termasuk Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

2


Tidak setuju

Kurang Setuju

Setuju

Sangat setuju

1

2

3

4

Lampiran


40

Sub Kriteria 1.3. Memberi motivasi, inspirasi dan mendukung pegawai serta menjadi panutan (role model) No.

Pernyataan

1

Para pemimpin menjadi panutan bagi para pegawai di instansi Para pemimpin menyampaikan informasi tentang isu-isu aktual yang berkaitan dengan instansi kepada pegawai Para pemimpin membantu pegawai untuk melaksanakan tugas, rencana dan tujuan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran instansi Para pemimpin mendorong pendelegasian wewenang, tanggung jawab dan peningkatan kompetensi Para pemimpin mendorong berkembangnya budaya inovatif Para pemimpin menghargai upaya tim dan individu

2

3

4

5 6


Tidak setuju

Kurang Setuju

Setuju

Sangat setuju

1

2

3

4


Sub Kriteria 1.4. Mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan No.

Pernyataan

1

Para pemimpin mendorong dan memelihara komunikasi dengan para pemangku kepentingan Para pemimpin membangun reputasi, kesadaran masyarakat, dan pengakuan publik atas eksistensi instansi dan layanan publik yang diberikan

2


Tidak setuju

Kurang Setuju

Setuju

Sangat setuju

1

2

3

4


2. Kriteria Perencanaan Strategis Sub Kriteria 2.1. Mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan pemangku kepentingan No.

Pernyataan

1

Instansi mengidentifikasikan pemangku kepentingan yang relevan Instansi mengumpulkan dan mereviu informasi yang dibutuhkan beserta sumber, akurasi, dan kualitasnya secara teratur Instansi mengumpulkan informasi terkait kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) organisasi serta tantangan (threats) dan kesempatan (opportunities) yang terkait dengan tugas, fungsi, dan peran instansi

2

3


Tidak setuju

Kurang Setuju

Setuju

Sangat setuju

1

2

3

4

Lampiran


41

No.

Pernyataan

4.

Instansi mengkaji kebutuhan untuk pengorganisasian ulang (reorganization/restructuring) untuk mendukung strategi dan sasaran organisasi


Tidak setuju

Kurang Setuju

Setuju

Sangat setuju

1

2

3

4


Sub Kriteria 2.2. Mengembangkan, mereviu, dan memperbaharui Renstra dengan memperhatikan kebutuhan pemangku kepentingan dan ketersediaan sumber daya No.

Pernyataan

1

Instansi menganalisis berbagai kekuatan dan kelemahan internal serta berbagai tantangan dan kesempatan serta mengidentifikasi berbagai faktor penentu keberhasilan organisasi secara sistematis Instansi mengevaluasi berbagai program dan kegiatan yang ada dengan membandingkan pencapaian keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan target yang telah ditetapkan Instansi menyeimbangkan antara program/kegiatan dengan sumberdaya yang ada; antara tujuan jangka pendek/jangka panjang dengan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan Instansi mengkaji kebutuhan untuk pengorganisasian ulang (reorganization/restructuring) untuk mendukung strategi dan sasaran organisasi

2

3

4


Tidak setuju

Kurang Setuju

Setuju

Sangat setuju

1

2

3

4

Tidak setuju

Kurang Setuju

Setuju

Sangat setuju

1

2

3

4


Sub Kriteria 2.3. Melaksanakan Renstra No.

Pernyataan

1

Instansi menetapkan Renstra melalui kesepakatan dan penetapan prioritas, penetapan kerangka waktu, proses tata laksana, dan struktur instansi yang tepat Instansi melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pelaksanaan Renstra dan dalam pembuatan prioritas dari harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan Instansi mengejawantahkan tujuantujuan strategis dan operasional instansi ke dalam berbagai rencana dan kegiatan untuk berbagai unit dan individu dalam instansi

2

3


Lampiran


42

Sub Kriteria 2.4. Merencanakan, melaksanakan, dan mereviu reformasi dan modernisasi

No.

Pernyataan

1

Instansi menciptakan dan mengembangkan budaya organisasi yang berorientasi pada peningkatan kinerja, antara lain melalui diklat, evaluasi kinerja unit kerja dan pegawai, sosialisasi, benchmarking, dan laboratorium pembelajaran Instansi merencanakan perubahan menuju berbagai proses inovasi dan modernisasi berdasarkan masukan dari hasil diskusi dengan pemangku kepentingan Instansi menyediakan berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses perubahan yang telah direncanakan Instansi melakukan penilaian unit kerja dan individu dengan menggunakan instrumen yang berbasis kinerja Instansi secara sistematis memonitor dan mengevaluasi pencapaian berbagai indikator kinerja dan tuntutan eksternal terkait reformasi dan modernisasi untuk perubahan Instansi melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas LAKIP dan menyampaikannya secara tepat waktu

2

3

4

5

6


Tidak setuju

Kurang Setuju

Setuju

Sangat setuju

1

2

3

4


3. Kriteria SDM Aparatur Sub Kriteria 3.1. Merencanakan, mengelola dan meningkatkan kualitas SDM Aparatur secara transparan, akuntabilitas sesuai dengan renstra dan roadmap reformasi birokrasi instansi pemerintah No.

Pernyataan

1

Instansi mengembangkan dan mengkomunikasikan kebijakan manajemen sumber daya manusia berdasarkan renstra instansi Instansi menata dan mengembangkan pola rekrutmen dan sistem karir pegawai dengan mengedepankan aspek-aspek fairness, keterbukaan, akuntabilitas, kesempatan yang sama dan kinerja

2


Tidak setuju

Kurang Setuju

Setuju

Sangat setuju

1

2

3

4

Lampiran


43

Sub Kriteria 3.2. Mengidentifikasi, mengembangkan dan menggunakan kompetensi pegawai serta menyelaraskan tujuan individu dan instansi No.

Pernyataan

1

Instansi mengembangkan, dan mengkomunikasikan strategi untuk peningkatan kompetensi pegawai yang meliputi keseluruhan perencanaan pelatihan sesuai kebutuhan instansi dan individu pegawai saat ini dan masa yang akan datang Instansi mengkaji dan mengevaluasi dampak program diklat dikaitkan dengan biaya diklat melalui monitoring dan pelaksanaan analisis biaya manfaat Instansi mengembangkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan seperti halnya kemampuan kehumasan instansi dengan masyarakat, mitra dan pemangku kepentingan Instansi mendukung dan membantu pegawai baru dalam bentuk mentoring, coaching, dan tutorial

2

3

4


Tidak setuju

Kurang Setuju

Setuju

Sangat setuju

1

2

3

4


Sub Kriteria 3.3. Melibatkan pegawai dengan dialog terbuka dan dengan pemberdayaan No.

Pernyataan

1

Instansi membudayakan dialog, kerja sama tim dan keterbukaan berkomunikasi Instansi secara aktif menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memperoleh ide dan saran dari pegawai melalui mekanisme yang tepat dalam penyampaian saran atau keluhan Instansi melibatkan pegawai dalam pengembangan Renstra, tata kelola dan pelaksanaan berbagai kegiatan/program Instansi mendorong pencapaian kesepakatan antara pimpinan dan pegawai dalam perumusan Renstra dan cara-cara mengukur pencapaian target Instansi melaksanakan survei pegawai secara periodik, mempublikasikan hasil survei, memberikan ringkasan, dan tindak lanjut dari hasil survei tersebut Instansi memberikan kesempatan kepada pegawai untuk menyampaikan masukan atau umpan balik kepada pimpinan

2

3

4

5

6


Tidak setuju

Kurang Setuju

Setuju

Sangat setuju

1

2

3

4

Lampiran


44

4. Kriteria Kemitraan dan Sumber Daya Sub Kriteria 4.1. Pengembangan dan Pelaksanaan Hubungan Kemitraan Utama No.

Pernyataan

1

Instansi mengidentifikasi mitra kerja sama strategis potensial dan pola hubungan kemitraan ? (termasuk pola hubungan dengan organisasi nonpemerintah, lembaga/organisasi internasional, perusahaan swasta, dan dengan institusi pemerintah lainnya) Instansi membangun kesepahaman atau perjanjian kerjasama kemitraan yang tepat dengan mempertimbangkan pola hubungan tersebut Instansi menindaklanjuti kesepahaman kerjasama tersebut dalam bentuk program dan kegiatan yang efektif Instansi mengidentifikasi tanggung jawab masing-masing pihak dalam mengelola kemitraan dan metode pengendaliannya Intansi memonitor dan mengevaluasi proses, hasil, dan pola kemitraan secara reguler

2

3

4

5


Tidak setuju

Kurang Setuju

Setuju

Sangat setuju

1

2

3

4


Sub Kriteria 4.2. Pengembangan dan Pelaksanaan Kemitraan Dengan Masyarakat No.

Pernyataan

1

Instansi melibatkan komponen masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik seperti melalui konsultasi publik, survei, polling pendapat, dan sebagainya Instansi melaksanakan keterbukaan terhadap ide, saran, dan keluhan masyarakat dan memanfaatkan mekanisme yang tepat untuk mendapatkan berbagai informasi tersebut Instansi melaksanakan diseminasi informasi yang proaktif Instansi menjamin penerapan akuntabilitas dan transparansi melalui berbagai kebijakan serta pelaksanaannya seperti penerbitan laporan tahunan, konferensi pers, dan lain-lain Instansi secara aktif mendorong partisipasi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan keinginannya

2

3 4

5


Tidak setuju

Kurang Setuju

Setuju

Sangat setuju

1

2

3

4

Lampiran


45

Sub Kriteria 4.3. Pengelolaan Keuangan No.

Pernyataan

1

Para pemimpin menerapkan akuntabilitas dan transparansi keuangan dan penganggaran (mulai tahap formulasi, eksekusi dan akuntabilitas anggaran) Instansi meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran sehingga lebih optimal Instansi menerapkan anggaran berbasis kinerja (ABK). Instansi memiliki upaya berkesinambungan dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) guna mendapatkan opini WTP dari BPK. Instansi konsisten dalam melakukan tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi pengawasan baik oleh APIP maupun BPK. Instansi mengaplikasikan sistem e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa Instansi memerintahkan para pejabatnya untuk menandatangani dan melaksanakan pakta integritas bagi para pemimpin Instansi mendorong secara aktif kepada para pejabatnya untuk menyerahkan LHKPN

2

3 4

5

6

7

8


Tidak setuju

Kurang Setuju

Setuju

Sangat setuju

1

2

3

4


Sub Kriteria 4.4. Pengelolaan Informasi dan Pengetahuan No.

Pernyataan

1

Instansi mengembangkan sistem untuk mengelola, menyimpan dan mengkaji informasi dan pengetahuan dalam instansi sesuai dengan tujuan dan sasaran instansi. Instansi memantau secara teratur informasi dan pengetahuan, memastikan relevansi, ketepatan, kehandalan dan keamanan, juga menyelaraskannya dengan renstra dan kebutuhan saat ini dan masa depan pemangku kepentingan. Instansi mendorong pengembangan berbagai jalur internal untuk meneruskan informasi ke seluruh instansi dan memastikan setiap pegawai memiliki akses untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang relevan dan

2

3


Tidak setuju

Kurang Setuju

Setuju

Sangat setuju

1

2

3

4

Lampiran


46

No.

4

5

Pernyataan


Tidak setuju

Kurang Setuju

Setuju

Sangat setuju

1

2

3

4

Tidak setuju

Kurang Setuju

Setuju

Sangat setuju

1

2

3

4

Tidak setuju

Kurang Setuju

Setuju

Sangat setuju

1

2

3

4


berbagai tugas dan pengembangan karirnya. Instansi menyediakan dan menjamin akses dan pertukaran informasi yang relevan dengan semua pemangku kepentingan dan menyajikan informasi dan data dengan cara yang mudah (user friendly) Instansi memastikan ketersediaan informasi dan pengetahuan yang dimiliki pegawai, tetap berada di dalam instansi pada saat yang bersangkutan meninggalkan instansi.

Sub Kriteria 4.5. Pengelolaan Teknologi No.

Pernyataan

1

Instansi menyusun kebijakan pemanfaatan teknologi sesuai dengan tujuan dan sasaran instansi. Instansi memanfaatkan teknologi yang efektif untuk : mengelola kegiatan, mengelola pengetahuan (knowledge management), mendukung berbagai kegiatan peningkatan dan pembelajaran (learning), serta mendukung interaksi dan pemangku kepentingan dan mitra.

2



Sub Kriteria 4.6. Pengelolaan Fasilitas No.

Pernyataan

1

Instansi menerapkan standar pengelolaan barang milik negara (SIMAK BMN) secara penuh Instansi melaksanakan pemeliharaan bangunan, kantor dan peralatan secara efisien, efektif, terencana dan berkesinambungan. Instansi mendorong aksesibilitas bangunan sesuai dengan kebutuhan semua pegawai, para pemangku kepentingan dan masyarakat (termasuk masyarakat dengan kebutuhan khusus) Instansi mendukung kebijakan terpadu pengelolaan aset fisik, termasuk penghapusan sesuai dengan peraturan.

2

3

4


Lampiran


47

5. Kriteria Proses Sub Kriteria 5.1. Mengidentifikasi, merancang, menerapkan, dan memperbaiki proses bisnis/tata laksana secara berkelanjutan No.

Pernyataan

1

Instansi melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan proses bisnis instansi secara berkelanjutan Instansi mengidentifikasi kebijakan/peraturan yang mengatur proses bisnis / tatalaksana yang telah diterbitkan oleh instansi Instansi mengkoordinasikan dan melakukan sinkronisasi proses bisnis yang ada di dalam instansi Instansi melibatkan pegawai dan pemangku kepentingan eksternal dalam desain dan pengembangan proses bisnis Instansi mereviu dan memperbaiki proses bisnis serta melaksanakan benchmarking berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan Instansi menyempurnakan kebijakan dan peraturan lainnya untuk memperlancar proses bisnis organisasi

2

3

4

5

6


Tidak setuju

Kurang Setuju

Setuju

Sangat setuju

1

2

3

4


Sub Kriteria 5.2. Mengembangkan dan Menyediakan Pelayanan Yang Berorientasi Pada Kebutuhan Masyarakat/Pengguna Layanan No.

Pernyataan

1

Instansi melakukan berbagai upaya untuk mencegah, meminimalisasi dan menangkal terjadinya korupsi atau pemberian gratifikasi kepada pegawai dalam penyelenggaraan pelayanan publik Instansi menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat/pengguna layanan secara transparan untuk mempermudah pelayanan dan menghindari penggunaan calo Instansi membuat panduan atau SOP pelayanan yang praktis serta membuat peraturan yang jelas dan mudah dipahami Instansi mengembangkan sistem Teknologi Informasi dan (TIK) untuk mempercepat pelayanan dan mengurangi interaksi antara pegawai dan masyarakat/pengguna layanan untuk mencegah terjadinya gratifikasi

2

3

4


Tidak setuju

Kurang Setuju

Setuju

Sangat setuju

1

2

3

4

Lampiran


48

No.

Pernyataan

5

Instansi memiliki dan mengembangkan sistem pengaduan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan yang dapat diakses melalui media elektronik/internet maupun melalui kotak pengaduan Instansi melakukan survei kepada masyarakat/pengguna layanan secara periodik terkait kepuasan mereka dalam menerima pelayanan dari institusi

6


Tidak setuju

Kurang Setuju

Setuju

Sangat setuju

1

2

3

4


Sub Kriteria 5.3. Inovasi Proses Yang Melibatkan Masyarakat/Pengguna Layanan No.

Pernyataan

1

Instansi melakukan pendekatan aktif pembelajaran terhadap berbagai inovasi yang dilakukan oleh instansi lain baik secara nasional maupun internasional Instansi melibatkan masyarakat/ pengguna layanan dan pemangku kepentingan dalam proses pengembangan inovasi Instansi menyediakan sumberdaya yang memadai untuk pengembangan dan pelaksanaan proses inovasi Instansi secara aktif mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi permasalahan dalam melakukan inovasi

2

3

4


Tidak setuju

Kurang Setuju

Setuju

Sangat setuju

1

2

3

4

Lampiran


49

Lampiran IV Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor : Tentang : Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Lingkup Kementerian Kehutanan

6. UNSUR KRITERIA HASIL PADA MASYARAKAT Sub Kriteria 6.1 Hasil Pengukuran kepuasan masyarakat/pengguna layanan

4

5

terkait

pengukuran

berorientasi

pada

Sangat setuju

Sangat setuju sekali

Pernyataan

yang

setuju

6 7

3

Kurang setuju

5

2

Tidak setuju

4

1

Sangat tidak setuju

1 2 3

0 Instansi secara umum telah meningkatkan kualitas layanan yang diberikan Instansi meningkatkan kemudahan dalam mendapatkan akses layanan Instansi memberikan jaminan kepastian waktu layanan sesuai peraturan Instansi memberikan keramahan dalam memberikan layanan Instansi menyediakan ruang layanan yang nyaman Instansi memberikan jaminan kualitas atas produk layanan yang diberikan Instansi meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat/pengguna layanan dalam memberikan masukan/pengaduan/saran perbaikan

Sub Kriteria 6.2 Indikator masyarakat/pengguna layanan

No


7

Sangat setuju

4 5 6

setuju

3

Kurang setuju

2

Tidak setuju

1

Pernyataan

Sangat tidak setuju

No

0

1

2

3

4

5

Instansi menurunkan frekuensi pemberian gratifikasi Instansi menurunkan jumlah besaran gratifikasi Instansi menurunkan waktu yang tersedia untuk pemberian gratifikasi Instansi memperbaiki cara pandang terhadap arti pemberian gratifikasi Instansi memperbaiki cara pandang terhadap tujuan pemberian gratifikasi Instansi menghilangkan kebiasaan pemberian gratifikasi Instansi menurunkan kebutuhan pertemuan di luar prosedur

Lampiran

50

setuju

Sangat setuju


Instansi menurunkan keterlibatan calo Instansi memperbaiki di sekitar lingkungan pelayanan Instansi memperbaiki suasana/kondisi di sekitar pelayanan Instansi meningkatkan kepraktisan SOP Instansi meningkatkan keterbukaan informasi Instansi meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi Instansi meningkatkan keadilan dalam layanan Instansi menghilangkan ekspektasi petugas terhadap gratifikasi Instansi meningkatkan perilaku pengguna layanan Instansi meningkatkan keadilan dalam layanan Instansi menurunkan ekspektasi petugas dalam gratifikasi Instansi memperbaiki perilaku pengguna layanan Instansi meningkatkan tingkat upaya anti korupsi Instansi memperbaiki mekanisme pengaduan masyarakat

Kurang setuju

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Tidak setuju

Pernyataan

Sangat tidak setuju

No

0

1

2

3

4

5

Lampiran

51

7. UNSUR KRITERIA HASIL PADA SDM APARATUR Sub Kriteria 7.1. Hasil Pengukuran Motivasi dan kepuasan pegawai

7


5 6

Sangat setuju

4

setuju

3

Kurang setuju

2

Tidak setuju

1

Pernyataan

Sangat tidak setuju

No

0

1

2

3

4

5

Instansi melibatkan saudara dalam pencapaian visi dan misi instansi Pimpinan memberikan arahan dan membina komunikasi secara jelas dalam penugasan Instansi memberikan peluang bagi peningkatan kemampuan dan kompetensi dalam menunjang karir pegawai Instansi memberikan penghargaan terhadap upaya individu dan tim serta penghargaan terhadap upaya-upaya inovasi Instansi memperbaiki suasana dan budaya kerja yang kondusif instansi meredam isu sosial yang terjadi pada kehidupan pribadi/keluarga pegawai maupun di lingkungan pekerjaan. instansi senantiasa memelihara kondisi fisik kantor dan ruangan kerja untuk kesehatan, keamanan dan kenyamanan kerja.

Sub Kriteria 7.2. Indikator dalam hal Sumber Daya Manusia Aparatur Sangat setuju sekali

4

Sangat setuju

2 3

setuju

Apakah instansi Saudara ikut serta dalam meningkatkan produkstivitas kerja. Apakah Saudara puas atas kompetensi/skill yang dimiliki. Apakah sistem mutasi yang ada dapat memuaskan pengembangan karir Saudara. Apakah instansi Saudara sering memberikan dorongan motivasi untuk kemajuan organisasi.

Kurang setuju

1

Tidak setuju

Pernyataan

Sangat tidak setuju

No

0

1

2

3

4

5

Lampiran

52

8. UNSUR KRITERIA HASIL PADA KOMUNITAS LOKAL, NASIONAL DAN INTERNASIONAL Sub Kriteria 8.1. Hasil yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan berdasarkan hasil pengukuran sosial.

Sangat setuju


1.

setuju

0

Kurang setuju

Pernyataan

Tidak setuju

Sangat tidak setuju

No

1

2

3

4

5

Instansi memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat atas kontribusinya terhadap masyarakat dan lingkungan. Instansi memiliki dampak sosial/ekonomi yang positif dan signifikan terhadap masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional dan internasional. Instansi melakukan pendekatan yang tepat atas isu lingkungan hidup serta nilai-nilai kesadaran atas lingkungan. Instansi telah memiliki dan menjalankan etika institusi dan prinsip Good Public Governance. Persepsi media atas institusi adalah baik.

2.

3 4 5

Sub Kriteria 8.2. Indikator kinerja dalam bidang kemasyarakatan yang dicapai oleh institusi

Sangat setuju


4 5

setuju

3

Kurang setuju

2

Tidak setuju

1

Pernyataan

Sangat tidak setuju

No

0

1

2

3

4

5

Instansi memiliki hubungan yang baik/ideal dengan perwakilan dari masyarakat dari berbagai tingkatan sosial. Instansi telah memberikan dukungan yang nyata atas kegiatan pembangunan yang bersifat internasional. Instansi telah memberikan dukungan yag nyata atas keterlibatan sosial antara masyarakat/pengguna layanan dan pegawai. Adanya transfer pengetahuan dan informasi dengan pihak lain. Instansi telah menjalankan aktivitas yang memadai untuk menjaga ketersediaan sumber daya dan fasilitas (contoh: pemenuhan peraturan/standar lingkungan hidup, penggunaan bahan daur ulang, penghematan air, listrik, dll).

Lampiran

53

9. UNSUR KRITERIA HASIL KINERJA UTAMA Sub kriteria 9.1. Pemenuhan Target Indikator Internal Sub Kriteria 9.1.1 Manajemen Perubahan

9.1.2 Penataan perundang-undangan

peraturan

9.1.3. penataan dan penguatan organisasi

9.1.4. Penataan tatalaksana

9.1.5 Penataan sistem manajemen SDM Aparatur

Hasil Yang Diharapkan 1.

Terbentuknya tim manajemen perubahan Kemenhut 2. Tersedianya strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi Kemenhut serta terbangunnya komitmen, partisipasi dan perubahan perilaku yang diinginkan 3. Terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai pada Kemenhut Teridentifikasinya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Kemenhut sebagai dasar untuk melaksanakan regulasi dan deregulasi 1. Tersedianya peta tugas dan fungsi unit kerja pada Kemenhut yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi. 2. Tersedianya unit kerja organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi 1. Tersedianya dokumen SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi 2. Tersedianya e-government pada Kemenhut 1. Dibangunnya sistem rekruitmen yang terbuka, transparan dan akuntabel 2. Tersedianya dokumen peta dan uraian jabatan 3. Tersedianya peringkat jabatan dan harga jabatan 4. Tersedianya dokumen kualifikasi jabatan 5. Tersedianya peta profil kompetensi individu 6. Tersedianya data pegawai yang mutakhir dan akurat 7. Tersedianya pendidikan dan

Bukti Pendukung/evidence SK tim RB Kemenhut Strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi Kemenhut serta terbangunnya komitmen, partisipasi dan perubahan perilaku yang diinginkan Hasil sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi

Identifikasi peraturan perundangundangan yang diterbitkan oleh Kemenhut sebagai dasar untuk melaksanakan regulasi dan deregulasi Peta tugas dan fungsi unit kerja pada Kemenhut

Unit kerja organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi Dokumen SOP Penyelenggaraan tugas dan fungsi

Pedoman rekruitmen CPNS (khusus Biro Kepegawaian) Peta dan uraian jabatan struktural/non struktural Dokumen peringkat dan harga jabatan Dokumen kualifikasi jabatan Peta profil kompetensi individu Updating data pegawai secara periodik lewat SIMPEG Rencana identifikasi kebutuhan

Lampiran

54

Sub Kriteria

9.1.6 penguatan pengawasan

Hasil Yang Diharapkan

1.

2.

9.1.7 penguatan kinerja

akuntabilitas

2.

3.

4. 9.1.8 Peningkatan pelayanan publik

kualitas

1.

pelatihan pegawai berbasis kompetensi Terjadinya peningkatan ketaatan,efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi

Terjadinya peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara Terjadinya peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja

Tersedianya sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur Tersusunnya IKU pada Kemenhut Terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih mudah dijangkau)

Bukti Pendukung/evidence diklat berbasis kompetensi -

Pedoman Penyelenggaraan SPIP Laporan sosialisasi SPIP Hasil audit APIP /Itjen terkait penurunan temuan kelemahan administrasi keuangan, dan pelaksanaan tugas dan fungsi

Laporan hasil audit Laporan Keuangan (opini) oleh BPK RI -

Hasil evaluasi LAKIP tahun 2011 oleh Menpan untuk tingkat Kementerian Hasil evaluasi LAKIP tahun 2011 masing-masing eselon I oleh Itjen sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur Terbitnya Permenhut No. 6 Tahun 2011 tentang IKU Kemenhut -

-

-

-

-

Penyederhanaan IUPHHK pada HKm (PDASPS) Penyederhanaan IUPHHK pada HD (PDASPS) Penataan IUPJSWA di KSA dan KPA (PHKA) Penataan IUPJL air di KSA dan KPA (PHKA) Pengaturan sistem peminjaman jenis satwa liar dilindungi ke LN untuk kepentingan konservasi (PHKA) Penyederhanaan sistem peragaan TSL dilindungi (PHKA) Penyempurnaan pengaturan LK (PHKA) Penyederhanaan sistem pertukaran jenis TSL dengan LK di LN (PHKA) Percepatan proses sertifikasi mutu sumber benih dan bibit tanaman (PDASPS) Percepatan penetapan areal kerja HKm (PDASPS) Percepatan penetapan areal kerja HD (PDASPS) Penyederhanaan IUIPHH (BUK) Penataan IUPJSWA di HL

Lampiran

55

Sub Kriteria

Hasil Yang Diharapkan

2. 9.1.9 Monitoring dan Evaluasi

1. 2. 3.

Terjadinya peningkatan partisipasi masyarakat Tersedianya laporan monitoring Tersedianya laporan evaluasi tahunan Tersedianya laporan evaluasi lima tahunan

Bukti Pendukung/evidence (PHKA) Penyempurnaan sistem penilaian kinerja (SETJEN)

Dokumen laporan monitoring Dokumen laporan evaluasi Dokumen laporan pelaksanaan Renstra

Lampiran

Evaluasi

56

Sub kriteria 9.2. Pemenuhan Target Indikator Eksternal Sub kriteria ini menyangkut penilaian terhadap pencapaian IKU dari masing-masing kementerian/lembaga yang disarikan dari RPJMN 2010-2025 yang mendukung pencapaian keberhasilan reformasi birokrasi, seperti di bawah ini : Sejauh mana institusi Anda meningkatkan usaha-usaha dan kualitas pencapaian serta pemenuhan pencapaian indikator di bawah ini, diberi skor dengan rentang 0-100 dengan penjelasan sebagai berikut : Skor 0-10 Skor 11-30

: Tidak ada hasil dan/atau tidak tersedia informasi terkait hal ini : Hasil menunjukkan kecenderungan negatif dan/atau hasil yang dicapai tidak relevan dengan target yang ingin dicapai Skor 31-50 : Hasil menunjukkan kecenderungan mendatar dan/atau hanya beberapa target yang relevan terpenuhi Skor 51-70 : Hasil menunjukkan kecenderungan perbaikan dan/atau sebagian besar target yang relevan terpenuhi Skor 71-90 : Hasil menunjukkan perkembangan yang substansial dan/atau semua target yang relevan terpenuhi Skor 91-100 : Hasil yang sangat baik dan berkesinambungan telah dicapai dan/atau semua target yang relevan telah terpenuhi. Perbandingan dengan organisasi/instansi lain untuk semua hasil yang dicapai bersifat positif Target Indikator Eksternal Kementerian Kehutanan adalah sebagai berikut : 9.2.1. Opini BPK (WTP) 9.2.1.1. IKU 1 : Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Capaian Skor penerapan SPIP 9.2.1.2. IKU 2 : Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Tersedianya dan terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif 9.2.1.3. IKU 3 : Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Tersedianya sistem pelaporan gratifikasi yang efektif 9.2.1.4. IKU 4 : Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Prosentase pejabat yang telah menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) 9.2.1.5. IKU 5 : Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Prosentase pejabat telah menandatangani dan melaksanakan pakta integritas 9.2.1.6. IKU 6 : Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Prosentase pengadaan menggunakan e-procurement 9.2.1.7. IKU 7 : Kecukupan Pengungkapan Tingkat kepatuhan terhadap standar pengelolaan Barang Milik Negara(SIMAK BMN) 9.2.1.8. IKU 8 : Kecukupan Pengungkapan Prosentase jumlah dan nilai Barang Milik Negara(BMN) yang dapat dipertanggungjawabkan/akuntable dalam SIMAK BMN 9.2.1.9. IKU 9 : Kecukupan Pengungkapan Prosentase temuan yang ditindaklanjuti 9.2.1.10. IKU 10 : Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Lampiran

57

Tingkat kepatuhan pengelolaan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Keuangan Negara dan Daerah terkait 9.2.2. Integritas pelayanan publik 9.2.2.1. 9.2.2.2. 9.2.2.3.

9.2.2.4. 9.2.2.5.

9.2.2.6.

9.2.2.7. 9.2.2.8.

9.2.2.9.

IKU 11 : Potensi Integritas Ketersediaan sistem evaluasi kinerja atas pelayanan yang diberikan IKU 12 : Potensi Integritas ketersediaan standar pelayanan pada unit-unit pelayanan IKU 13 : Potensi Integritas Jumlah media yang digunakan untuk menampilkan SOP pelayanan yang dapat diakses langsung oleh pengguna layanan IKU 14 : Potensi Integritas Prosentase SOP pelayanan yang disederhanakan IKU 15 : Potensi Integritas Prosentase pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK) dalam pemberian pelayanan IKU 16 : Potensi Integritas Prosentase penyelesaian tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan IKU 17 : Potensi Integritas Tersedianya sistem pengaduan masyarakat yang efektif IKU 18 : Pengalaman integritas Prosentase temuan atau aduan yang ditindaklanjuti dengan audit investigatif IKU 19 : Pengalaman integritas Tersedianya sistem pelaporan gratifikasi yang efektif

9.2.3. Peringkat kemudahan berusaha 9.2.3.1.

IKU 20 : Kemudahan dalam Menutup Usaha Biaya penutupan usaha (prosentase dari nilai aset)

9.2.4. Instansi pemerintah yang akuntabel 9.2.4.1.

9.2.4.2. 9.2.4.3. 9.2.4.4.

9.2.4.5. 9.2.4.6.

9.2.4.7.

IKU 21 : Pelaporan kinerja Keberadaan perbandingan data kinerja (dengan tahun-tahun sebelumnya) IKU 22 : Pelaporan kinerja Tingkat pencapaian kinerja (rencana vs realisasi) IKU 23 : Pelaporan kinerja Ketepatan waktu penyampaian LAKIP IKU 24 : Pelaporan kinerja Prosentase ketersediaan pedoman dan metode pengumpulan dan pengukuran data kinerja IKU 25 : Pelaporan kinerja Prosentase ketersediaan IKU IKU 26 : Ketepatan Penyusunan Perencanaan Kinerja Prosentase unit kerja (eselon I dan II) yang telah menandatangani dan melaksanakan penetapan kinterja IKU 27 : Ketepatan Penyusunan Perencanaan Kinerja Lampiran

58

9.2.4.8. 9.2.4.9.

Prosentase Keterkaitan sasaran RKT dengan sasaran Renstra IKU 28 : Ketepatan Penyusunan Perencanaan Kinerja Prosentase ketersediaan dokumen Rencana Kinerja Tahunan/RKT IKU 29 : Ketepatan Penyusunan Perencanaan Kinerja Prosentase keselarasan renstra dengan RPJMN

Lampiran

59

2012 TENTANG

Recommend Documents