2012 TENTANG

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPAJAK

LAMPI RAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 334 jPJ/2012 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2012-2014

-1-

Daftar lsi ~~llli~Uall

ICIEII.,ItlatiJt •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~

Ci1llllillll1lll 1111111111 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~

A. Peran Penerimaan Pajak dalam Perekonomian Indonesia ....................... 7 B. Perkembangan Reformasi Perpajakan 1983-20 12 ................................... 8 C. Peluang: Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan ........................... 11 D. Tantangan Strategis DJP ..................................................................... 13 E. Looking Forward: Implikasi terhadap Rencana Strategis DJP ............... 14 Visi, Misi, clan NDai-NUai ........................................................................ 15 Analisa Strategis .................................................................................... 16 A.

SWOT Analysis .................................................................................... 16

B. TOWS Mat'rix ........................................................................................ 19 Sasaran Strategis 1: Penataan Struktur Organisasi yang Efektif ............. 20 A. INISIATIF STRATEGIS 1 : Pembentukan Direktorat Sumber Daya Manusia (SDM), Kepatuhan Internal (KI), dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) .......................................................................... 21 B. INISIATIF STRATEGIS 2: Penyesuaian fungsi Direktorat Peraturan Perpajakan I (PP I) dan Peraturan Perpajakan II (PP II) seiring dengan peralihan peran penyusunan regulasi ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF) ......................................................................... 22 C. INISIATIF STRATEGIS 3 : Perubahan fungsi Direktorat Transformasi Proses Bisnis (TPB) menjadi Direktorat Pengembangan Proses Bisnis dan Organisasi ....................................... 22 D. INISIATIF STRATEGIS 4: Penyesuaian struktur organisasi unit vertikal sebagai akibat dari pemekaran wilayah pajak .......................... 23 E. INISIATIF STRATEGIS 5: Perluasan tugas Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan (PKP) ........................................................ 23 F. INISIATIF STRATEGIS 6: Penyesuaian fungsi Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan (P2) ......................................................... 23 G. INISIATIF STRATEGIS 7 : Penyesuaian fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal .............................................................................. 24 Sasaran Strategis 2: Sistem Manajemen yang Handal ............................. 25 A. INISIATIF STRATEGIS 8: Pembangunan Sistem Manajemen Data dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi dengan dukungan sistem teknologi informasi yang terintegrasi.. ....................................... 26 B. INISIATIF STRATEGIS 9: Pengembangan Sistem Perencanaan dan Manajemen Sumber Daya Man usia (SDM) ..................................... 27 C. INISIATIF STRATEGIS 10: Pembentukan Sistem Pengendalian atas perilaku Pemeriksa Pajak ............................................................. 28 D. INISIATIF STRATEGIS 11 : Pembangunan Sistem Monitoring Pekerjaan Terintegrasi untuk Penelaah Keberatan, Petugas Sidang dan Evaluator yang akan menghasilkan Database bidang Keberatan dan Banding ....................................................................... 29

-2-

Sasaran Strategis 3: Peningkatan Kapasitas Lembaga .••.•..••.•..••.••••••••••.•.• 30 A. INISIATIF STRATEGIS 12: Pembangunan Infrastruktur Logistik untuk menyimpan Dokumen Wajib Pajak secara Efektif.. ............................ 31 B. INISIATIF STRATEGIS 13: Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ................................................................................. 32 lmplementasi Strategi ............................................................................ 34 Lampiran : Peta Strategi ........................................................................ 40

-3-

Ringkasan Eksekutif Sebagai bagian dari kebijakan fiskal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan penerimaan pajak merupakan dua hal penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif anggaran, penerimaan pajak merupakan faktor penentu besamya APBN. Pada tahun 2011, APBN mencapai Rp 1.1 OS triliun, dengan komposisi 77% berasal dari penerimaan p~ak. Mengingat penerimaan p~ak merupakan penyumbang terbesar APBN, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu mempertahankan tugasnya dalam menghimpun pajak agar negara mampu membiayai APBN secara mandiri. Apabila DJP tidak optimal dalam memberikan kontribusi penerimaan pajak maka negara perlu mencari pembiayaan sumber lain yang memiliki biaya lebih mahal. Sejak tahun 1983, DJP telah melakukan perubahan sistem administrasi perpajakan dari official assessment system menjadi self assessment system. Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak di mana Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Pada tahun 2002, DJP melanjutkan kegiatan reformasi yang dinamakan Reformasi Perpajakan Jilid I yang memiliki fokus reformasi administrasi atau yang disebut dengan modemisasi administrasi perpajakan, reformasi kebijakan, dan intensifikasi dan ekstensifikasi. Kemudian pada tahun 2009, Reformasi Perpajakan Jilid II diluncurkan dengan agenda utama adalah rencana perubahan sistem yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan menurunkan compliance costs dan meningkatkan good governance dalam administrasi perpajakan. Pada tahun 2000-2012, rata-rata pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 5,37%. Lembaga-lembaga keuangan kelas dunia bereputasi tinggi memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus tumbuh dalam lima tahun ke depan melalui peningkatan konsumsi domestik dan investasi. Beberapa industri seperti pertambangan, energi, perkebunan, dan industri kreatif diharapkan dapat memberikan kontribusi pertumbuhan yang tinggi dalam beberapa tahun mendatang dan memberikan peluang bagi DJP untuk meningkatkan penerimaan pajak. Untuk mendapatkan peluang tersebut, terdapat beberapa tantangan strategis yang dihadapi DJP yaitu transfer pricing, tax avoidance dan tax evasion. Dalam periode 2006-2011, kondisi ekspor dan impor mengalami pertumbuhan volume dan nilai masing-masing 15% dan 24%. Dengan pertumbuhan volume perdagangan intemasional tersebut, DJP sangat rentan terhadap ancaman transfer pricing. Salah satu bentuk transfer pricing yang sering terjadi adalah ketika dua perusahaan secara sengaja melakukan distC!rsi harga di mana perdagangan di antara keduanya dicatat dengan tujuan meminimalkan hutang pajak.

-4-

Tantangan lain yang dihadapi DJP dalam konteks administrasi perpajakan adalah tax avoidance. Dalam teori ekonomi, setiap orang secara rasional akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan pribadi masing-masing, dengan kondisi yang lain dianggap sama {ceteris paribus). Implikasi terhadap perpajakan, Wajib Pajak secara rasional akan berusaha mengurangi hutang pajak dengan memanfaatkan keterbatasan hukum perpajakan yang berlaku. Meminimalkan pembayaran pajak dalam koridor hukum merupakan perilaku yang rasional untuk setiap Wajib Pajak. Tax evasion merupakan tantangan lain yang lebih berat. Keterbatasan individu

dan organisasi dalam mengumpulkan dan memproses semua informasi yang tersedia merupakan kenyataan yang dikenal sebagai bounded-rationality. Kondisi tersebut pada gilirannya menciptakan asimetri informasi antar pihak, sehingga mendorong terjadinya perilaku oportunistis yang bisa mengakibatkan kerugian pada pihak tertentu, sementara pihak lain menikmati keuntungan ekstra. Implikasi terhadap perpajakan, perilaku oportunistis tersebut dapat menimbulkan potensi kolusi antara Wajib Pajak, Petugas Pajak, dan Konsultan Pajak. Perilaku oportunistis menjadi tidak terkendali apabila tidak ada disiplin institusi yang ketat dalam mengamati perilaku tersebut secara transparan. Dengan adanya tantangan-tantangan strategis di atas, maka efektivitas administrasi perpajakan dengan mekanisme self assessment membutuhkan lima kondisi sebagai berikut: 1. Asimetri informasi antara Wajib Pajak dan Kantor Pajak harus diminimalisasi 2. Wajib Pajak dan Petugas Pajak sama-sama memiliki awareness bahwa perilaku oportunistis mereka dapat diamati dan dapat dikenakan sanksi 3. Standarisasi pelayanan bagi semua unit di lingkungan DJP 4. Konsistensi penegakan hukum di seluruh unit DJP dan dalam keijasama dengan lembaga penegak hukum di luar DJP 5. Meminimalkan peraturan yang multitafsir untuk memberikan kepastian hukum Untuk mencapai lima kondisi di atas, DJP telah menetapkan peta strategi yang terdiri dari sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai dalam periode 20122014 sebagai berikut:

-5-

OUTCOME

1

--· · - · - · - - - - · - - · - - - -· --···-··--·-·--··-··- - ··-·--·-··OUTPUT

____:_TI~:;:::P·:~, -

-'l-PROccsS

(

Pen~~~~nh:~ed~~tas] pelayanan yang berkualitas

Peningkatan efektivitas pengawasan

3

4

r

7

• Pombontuknn ompat Direktorat· 1 Olroktorot SDM 2. O~roktorat KI 3 Dorektorat TIK 4 Dorektorat Pengem bangan Proses Bisnis don Organises! • Ponyosuaian fungS~dan I OtrokiOrDI PP I & PP II 2 Unuvorllhl 3 Otrektoral PKP 4 Sekrel8~at01rek10rat Jenderal 5 Otrektorat P2

Sasaran-sasaran strategis strategis sebagai berikut:

Si:te~ manojemen yang handal

l

Penataan struktur organisasi yang efektif

J~

J[

Penlngk&tan efektlvitas karjasama antar lembege

5

6

J

INPUT

8 Manajomen Data d an lntegrasl sistem rr Manajemen SDM Sistem pengendallan atas

penlaku Pemonksa Pajak S•stem MOfiJtomg Pekorjaan Terintegrasi untuk Penetaah Keberatan. Petugas S1dang dan Evaluator

kemudian

~

PeningJ
dijabarkan

Pembang unan infras truktur tog istik (gudang dan transponasi) untuk menylmpan d o k umen waj1b pajak (sepertl: SPT) secara efoktif Poning katan Kuant1tas d an Kuaf1tas SDM

dalam

bentuk

inisiatif

A. Sasaran Strategis 1: Penataan struktur organisasi yang efektif 1. Inisiatif Strategis 1: Pembentukan Direktorat Sumber Daya Manusia

(SDM), Ke patuhan Komunikasi (TIK)

Internal

(KI),

dan

Teknologi

Informasi

dan

2. Inisiatif Strategis 2: Penyesuaian fungsi Direktorat Peraturan Perpajakan

I (P P I) d a n Direktorat Peraturan Perpajakan II (PP II) seiring dengan pe ralihan peran penyusunan regulasi ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF) 3. Inisiatif Strategis 3: Perubahan fungsi Direktorat Transformasi Proses Bisnis (TPB) menjadi Direktorat Pengembangan Proses Bisnis dan Organisasi 4. Inisialif Strategis 4: Penyesuaian struktur organisasi unit vertikal scbagai akibat dari pemekaran wilayah pajal< 5. Inisiatif Strategis 5: Perluasan tugas Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaa n (PKP) 6. Inisiatif Strategis 6: Penyesuaian fungsi Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan (P2) 7. lnisiatif Strategis 7: Penyesuaian fungsi Sekretariat Dire ktorat Jenderal

-6-

B. Sasaran Strategis 2: Sistem manajemen yang handal 8. Inisiatif Strategis 8: Pembangunan Sistem Manajemen Data dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi dengan dukungan sistem teknologi infomasi (IT) yang terintegrasi 9. Inisiatif Strategis 9: Pengembangan Sistem Perencanaan dan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 10. Inisiatif Strategis 10: Pembentukan Sistem Pengendalian atas perilaku Pemeriksa Pajak 11. Inisiatif Strategis 11: Pembangunan Sistem Monitoring Pekerjaan Terintegrasi untuk Penelaah Keberatan, Petugas Sidang dan Evaluator yang akan menghasilkan Database bidang Keberatan dan Banding

C. Sasaran Strategis 3: Peningkatan kapasitas lembaga 12. Inisiatif Strategis 12: Pembangunan Infrastruktur Logistik untuk menyimpan Dokumen Wajib Pajak secara Efektif 13. Inisiatif Strategis 13: Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

-7-

GaiD.baran UJD.um ''Sebagai bagian dari kebijakan fiskal, APBN dan penerimaan pajak merupakan dua hal penting dalam pertumbuhan ekonomi'' A. Peran Penerimaan Pajak dalam Perekonomian Indonesia Sebagai bagian dari kebijakan fiskal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan penerimaan pajak merupakan dua hal penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif anggaran, penerimaan pajak merupakan faktor penentu besamya APBN. Pada tahun 2011, APBN mencapai Rp1.105 triliun, dengan komposisi 77% berasal dari penerimaan pajak. Secara global, pemerintah di seluruh dunia mengalokasikan anggaran nasional untuk kegiatan-kegiatan fiskal yang bersifat utama seperti pembiayaan proyek infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pertahanan n~sional, barang dan jasa yang bersifat umum dan program kesejahteraan bagi masyarakat miskin. Pada tahun 2011, APBN dialokasikan untuk tujuh bidang utama: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pembangunan infrastruktur; Akses kepada layanan pendidikan; Akses kepada layanan kesehatan; Pemberdayaan masyarakat; Pelaksanaan reformasi birokrasi; Kesejahteraan aparatur negara dan para pensiunan aparatur negara; Pembayaran hutang negara.

Di Indonesia, pemerintah harus berperan aktif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan karena inisiatif dan modal swasta masih terbatas, terutama di daerah yang membutuhkan investasi jangka panjang. Pada tahun 2011, pengeluaran pemerintah mencapai 19% dari PDB. Suatu proporsi yang signifikan dan harus dipertahankan dalam beberapa tahun ke depan. Secara historis, Indonesia melaksanakan kebijakan fiskal secara konservatif dan penuh tanggung jawab. Pada tahun-tahun sebelum krisis keuangan melanda Asia, APBN mengalami surplus pada kisaran 1-3% dari PDB dan hutang negara terhadap publik relatif rendah. Krisis keuangan kemudian diikuti oleh ketidakstabilan politik dan menghasilkan lembaga konstitusi baru yang demokratis. Meskipun terjadi perubahan besar pada sistem politik,

-8-

kebijakan fiskal tetap dikelola secara bijak, dengan defisit maksimal mencapai 2,5% pasca-krisis. Ketergantungan pemerintah terhadap hutang publik juga turun secara signifikan, yaitu 89% dari PDB pada tahun 2000 menjadi 24% pada tahun 2011. Pencapaian tersebut berasal dari peningkatan penerimaan pajak yang memiliki laju pertumbuhan sebesar 17% pada periode 2002-2010. Gambar 1: Rasio Hutang Pemerintah terhadap PDB (2000-2011) 89%

39% 35% 33% 29% 27% 24%

Sumber: Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (20 12)

Mengingat penerimaan pajak merupakan penyumbang terbesar APBN, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu mempertahankan tugasnya dalam menghimpun pajak agar negara mampu membiayai APBN secara mandiri. Apabila DJP tidak optimal dalam memberikan kontribusi penerimaan pajak maka negara perlu mencari pembiayaan sumber lain yang memiliki biaya lebih mahal.

B. Perkembangan Reformasi Perpajakan 1983-2012 1. Reformasi Undang-Undang Perpajakan Tahun 1983

Sejak tahun 1983, DJP telah melakukan perubahan ~istem administrasi perpajakan dari official assessment system menjadi self assessment system. Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak di mana Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan tanggungjawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Arah Reformasi Undang-Undang Perpajakan Tahun 1983 untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta pemerataan pendapatan dan kemandirian anggaran belanja negara.

-9-

2. Reformasi Undang-Undang Perpajakan Tahun 1991-2000

Reformasi Undang-Undang Perpajakan Tahun 1991-2000 secara umum bertujuan untuk: a. Membangun prinsip dasar perpajakan yang memadai b. Menyederhanakan jenis pajak yang telah ada sebehimnya, yang belum tercakup dalam Reformasi Undang-Undang Perpajakan Tahun 1983 c. Mendorong perkembangan perekonomian di daerah terpencil termasuk di Indonesia bagian Timur d. Meningkatkan penanaman modal yang berasal dari luar negeri yang pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja e. Memperluas aspek perpajakan atas bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang belum diatur atau belum cukup diatur sebelumnya f. Mendukung pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak 3. Reformasi Birokrasi Tahun 2000

Komitmen dan kesatuan gerak bagi seluruh jajaran DJP memerlukan pernyataan kesatuan yang ideal melalui visi. Reformasi Birokrasi Tahun 2000 bertujuan untuk memberikan kesatuan pandangan . tersebut dengan menetapkan vtst yaitu menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat. 4. Reformasi Birokrasi Tahun 2001

DJP membutuhkan program jangka panjang dan program jangka pendek untuk melaksanakan strategi optimalisasi penerimaan pajak melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Reformasi Birokrasi Tahun 2001 menghasilkan beberapa Blueprint yang berisi rencana fokus tindakan setiap tahun yang dilaksanakan DJP guna mendukung peningkatan penerimaan dan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. 5. Reformasi Birokrasi Tahun 2002-2008 (Reformasi Perpajakan JiHd I)

Pada tahun 2002, DJP melanjutkan kegiatan reformasi yang dinamakan Reformasi Perpajakan Jilid I dengan fokus: a. Reform.asi bidang administrasi atau yang disebut dengan modernisasi administrasi perpajakan b. Reformasi bidang peraturan (Amandemen UU Perpajakan) c. Intensifikasi dan ekstensifikasi Program utama modernisasi administrasi perpajakan pada organisasi DJP adalah transformasi kantor pajak non-modern menjadi kantor pajak modern. Beberapa jenis kantor pajak seperti KP PBB, Karikpa, dan KP4 bertransformasi

-10m enjadi KPP Modem, dan terdapat kantor pajak baru yang dibangun sejak tahun 2 002, seperti KP2KP dan PPDDP. Saat ini, terdapat delapan j enis kantor pajak modern, yaitu KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, KPP Pratama, Kanwil, KP2KP, PPDDP, KPDDP, dan KPDE. Tabel 1: Jenis Kantor Pajak (Awal da n Setelah Modernisasi) . .

Jenis · ·.. ]~wal ·.· ·. 1 Kantor Pajak · · ··; ·· Mod,~~isasi · . --.~ {~906 . .

20

· :' Se.telah . Perubahan Modemisasi · (b-a) -;":' 2011 .-: b · : · ... 31 11

11

-11

(a)

Kanwil Modem Kanwil Non-Modern Sub-Total

31

31

0

KPP Wajib Pajak Besar KPP Madya KPP Pratama Modem KPP Pratama NonModern KPPBB KarikEa

2 16 15 157

4 28 299

2 12 284 -1 57

164 51

Sub-Total

405

KP4 KP2KP

-164 -51 331

-74

207

-236 207

207

-29

236 Sub-Total

236

PPDDP

1

1

Sub-Total

1

1

1

1

Sub-Total

1

1

KPDDP KPDE Sub-Total

1

1

1

1

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2012) 6. Reformasi Birokrasi Tahun 2009-2014 (Reformasi Perpajakan Jilid II)

Pada tahun 2009, Reformasi Perpajakan Jilid II diluncurkan dengan fokus perbaikan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sistem pengendalian internal, dan manajemen SDM. Perbaikan sistem bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan menurunkan compliance costs dan meningkatkan good governance dalam administrasi perpajakan.

-11-

Gambar 2: Milestone Reformasi Perpajakan Roformasl Undang-Und ang Porpajakan 1983

1984

Roform asl Undang-Undang Porpajakan 1991-2000

Roformnsl Blrokrasl 2000·2001

Reformasl Porpajokan Jllld I

1991-2000

2000-2001

2002-2008

Roformosl Porpojokan Jilld II

t. Peoetapan vlsl

Ofllclalassossmoot system menjadl self ossessment system

danmlsl 2. Blueprint

1. PriJ>slp dasarperpajakan

2. Menyedert\alakan janis pajak 3. Mendomng pedlemboogan perekonomtan di daetllll cerpencll termasuk dl Indonesia baglan Tlmur 4. Meningkatkan penanaman modal asing

5. Memper1uas aspek perpajakan 6. Mendukung pembloyoan negara dan pemblayaM pembangunan yang sumber utamanyll berasal darl penerimaan pajak

f.

1.

Relorrnasl bldoog administrasi (modemisasi admlnistrasi perpajaken) 2. Relorrnasl bldoog peraluran (Amandemen UU Perpajakan) 3. lnlensifikasi dan ekslenslllkasl

Enn.t~cemonl

tCT

2. lnttlmlll Control System lmprovemoot

3. lntllfTBied Md advance HRMS Oeveklpment

_!,

! •

I

Ii !

!

;i

Sum ber: Direktorat Jcnderal Pajak (20 12)

C. Peluang: Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Pada tahun 2000-2012, rata-rata pertumbuhan PDB Indonesia m encapai 5,37%. Lembaga-lembaga keuangan kelas dunia berepu tasi tinggi memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus tumbuh dalam lima tahun ke depan m elalui peningkatan konsums i domestik dan investasi. Beberapa industri seperti pertambangan, energi, perkebunan, dan industri kreatif diharapkan dapat m emberikan kontribusi pertumbuhan yang tinggi dalam beberapa tahun m endatang. Dengan jumlah penduduk produktif dan kelas m en engah di Indonesia yang sangat besar, konsumsi domestik pada tahun 2011 mencapai di atas USD 470 miliar. Berdasarkan data Komite Ekonomi Nasional (KEN) , jumlah penduduk Indonesia yang memiliki usi a produktif (20 sampai 55 tahun) , akan tumbuh dari 104 juta (tahun 2000) menjadi 136 juta (tahun 2020). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nomura Institute of Capital Markets Research 1 , penduduk kelas menengah (memiliki penghasilan tahunan USD 3.000-20.000), akan mencapai 150 juta pada tahun 20 14, atau naik dari 50 juta pada tahun 2009. Den gan komposisi konsumsi domestik yang mencapai hamp ir setengah dari PDB Indonesia, kedua tren tersebut memegang peranan p enting dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

1

Nomura Institute of Capital Markets Research merupakan lembaga riset yang berkedudukan di Jepang dan khusus mempelajari financial institution systems, struktur, dan tren financial dan capital marke t negara berkembang.

-12-

Tabel 2 : Jumlah Pe nduduk Kelas Menengah Jumlah Penduduk (dalam jutaan)

2004

India - Kota

2009

2014 (forecast)

26

147,7

- Wilayah agrikultural

82,1

China - Kota

43,9

- Wilayah agrikultural

307,9

504,9

0,4

108,8

Indonesia

1,6

50,4

149,7

Thailand

21

32,9

39,9

Malaysia

14,7

21,3

27

3

20,3

47,7

3,7

3,9

4,3

1,8

2 8,4

Filipina Singapura Vietnam

Sumber: Nomura Ins titu te of Capital Ma rkets Research

Keyakinan terhadap potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia juga didukung oleh Masterplan Percepatan d an Perluasan Pembangun an Ekonomi Indonesia (MP3EI) 201 1-2025 yang merupakan inisiatif dari Kement erian Koordinator Bidang Pe rekonom ian pada tahun 2011. Dalam MP3EI 2011 -2025 terdapat prioritas pemerintah untuk m embangun infrastruktur transportasi dan telekomunikasi yang ku at serta memperkuat industri tertentu di berbagai dae rah di Indonesia. Melalui inisiatif te rsebut, pemerintah diharapkan dapat m enin gka tkan investasi baik dom estik m a upun investasi langsung luar n egeri (Foreign Direct Investment).

Gambar 3: Rencana PDB Indonesia

PDB: USD 700 miliar Pendapatan/Kapita USD 3.000

2025

2045

PDB: USD 4·4.5 trlllun Pendapatan/Kaplta USD 14.250·15.500 (estimasl)

PDB:USO 15-17.5trillun Pendapatan/Kapita USD 44.500·49.000 (estimasl)

Sumber: MP3EI (2012)

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang didorong oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi swasta, memberikan peluang b agi DJP untuk meningkatkan penerimaan pajak.

-13-

D. Tantangan Strategis DJP Beberapa tantangan strategis yang berkaitan dengan administrasi perpajakan adalah transfer pricing, tax avoidance dan tax evasion. Dalam periode 2006-2011, kondisi ekspor dan impor mengalami pertumbuhan volume dan nilai masing-masing 15% dan 24%. Dengan pertumbuhan volume perdagangan internasional tersebut, DJP sangat rentan terhadap ancaman transfer p ricing. Salah satu bentuk transfer pricing yang serin g terjadi a dalah ketika dua perusahaan secara sengaja melakukan distorsi harga dimana perdagangan di antara keduanya dicatat dengan tujuan meminimalkan hutang pajak. Gambar 4: Nilai Ekspor da n Impor Indonesia dalam miliar USD (2006-2011) ~ Ekspor

204

2006

2007

2008

2009

, Impor

2010

_ 177

Laju pertumbuhan = 24%

2006

2007

2008

2011

2009

2010

2011

Sumber: BPS (2012)

Tantangan lain yang dihadapi DJP dalam konteks administrasi perpajakan adalah tax avoidance. Dalam teori ekonomi, setiap orang secara rasional akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan pribadi masing-masing, dengan kondisi yang lain dianggap sama (ceteris paribus). Implikasi terh a d ap perpajakan, Wajib Pajak secara rasional akan berusaha mengurangi hutang pajak dengan memanfaatkan keterbatasan hukum perpajakan yang berlaku. Meminimalkan pembayaran pajak dalam koridor hukum merupakan perilaku yang rasional untuk setiap Wajib Pajak.

-14-

Tax evasion merupakan tantangan lain yang lebih berat. Keterbatasan individu dan organisasi dalam mengumpulkan dan memproses semua informasi yang tersedia merupakan kenyataan yang dikenal sebagai bounded-rationality. Kondisi tersebut pada gilirannya menciptakan asimetri informasi antar pihak, sehingga mendorong terjadinya perilaku oportunistis yang bisa mengakibatkan kerugian pada pihak tertentu, sementara pihak lain menikmati keuntungan ekstra. Implikasi terhadap perpajakan, perilaku oportunistis tersebut dapat menimbulkan potensi kolusi antara Wajib Pajak, Petugas Pajak, dan Konsultan Pajak. Perilaku oportunistis menjadi tidak terkendali apabila tidak ada disiplin institusi yang ketat dalam mengamati perilaku tersebut secara transparan. Dengan adanya tantangan-tantangan strategis di atas, maka efektivitas administrasi perpajakan dengan mekanisme self assessment membutuhkan kondisi sebagai berikut: 1. Asimetri informasi antara Wajib

2. 3. 4. 5.

Pajak dan Kantor Pajak harus

diminimalisasi Wajib Pajak dan Petugas Pajak sama-sama memiliki awareness bahwa perilaku oportunistis mereka dapat diamati dan dapat dikenakan sanksi Standarisasi pelayanan bagi semua unit di lingkungan DJP Konsistensi penegakan hukum di seluruh unit DJP dan dalam kerjasama dengan lembaga penegak hukum di luar DJP . Meminimalkan peraturan yang multitafsir untuk memberikan kepastian hukum

E. Looking Forward: Implikasi terhadap Rencana Strategis DJP Dengan berbagai tantangan yang dihadapi DJP dalam merigelola transformasi organisasi, transfer pricing, tax avoidance dan tax evasion, juga terdapat peluang besar untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja DJP dalam menghimpun pajak. Di antara tantangan dan peluang tersebut, DJP perlu merumuskan Rencana Strategis yang dapat menjadi pedoman untuk menghadapi ancaman eksternal dan memanfaatkan peluang yang dihasilkan oleh besarnya pertumbuhan ekonomi. Berbagai pertimbangan juga terdapat dalam Rencana Strategis untuk mengurangi kompleksitas yang dihasilkan proses transformasi dan pertumbuhan organisasi sejak tahun 2002, dan untuk mengintegrasikan inisiatif masa lalu dengan inisiatif yang baru dalam Rencana Strategis. Hal ini dengan harapan bahwa perencanaan dan implementasi selanjutnya dapat mendorong DJP menuju keunggulan organisasi dan perbaikan kinerja yang berkelanjutan dalam menghimpun pajak.

-15-

VIS I Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara

MIS I Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat

NILAI-NILAI • • • • •

Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan

-16-

Analisa Strategis A. SWOT Analysis STRENGTHS

Strength 1: Organisasi DJP yang modern Keberhasilan reformasi birokrasi DJP telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan penerimaan pajak dan meletakkan dasar-dasar untuk reformasi selanjutnya.

Strength 2: DJP memUiki Database terbesar DJP merupakan institusi yang memiliki Database informasi terbesar di Indonesia karena memiliki otoritas untuk mengakses data selunih Wajib Pajak di negara ini.

Strength 3: DJP memUiki otoritas untuk melakukan enforcement DJP memiliki kewenangan untuk mengawasi Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang

WEAKNESSES Weakness 1: Struktur organisasi dan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak memadai Struktur organisasi dan jumlah SDM yang ada saat ini sudah tidak mampu lagi mendukung secara optimal pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DJP yang semakin banyak dan semakin kompleks. Rasio antara jumlah Wajib Pajak terhadap pegawai yang melakukan fungsi pengawasan terlalu tinggi dan jauh melampaui norma intemasional.

Weakness .2: Sistem yang belum memadai Sistem yang dimiliki DJP belum cukup memadai untuk menyelesaikan jumlah dan variasi pekerjaan yang cenderung semakin kompleks, terutama di bidang integrasi sistem teknologi informasi dan keamanan data, manajemen SDM, manajemen dokumen logistik, dan kepatuhan internal.

Weakness 3: Keterbatasan pada akses informasi dan pengetahuan tentang industri tertentu sehingga kehnangan potensi penerimaan pajak Pengetahuan dan akses informasi mengenai sektor industri tertentu (seperti: pertambangan, energi, perkebunan, dan lain-lain) merupakan

-17-

faktor yang sangat penting dalam mengoptimalkan potensi penerimaan pajak. Weakness 4: Span of control yang terlalu Iebar dan tingkat

sentralisasi yang terlalu tinggi Span of control yang terlalu Iebar dan tingkat sentralisasi yang terlalu tinggi

mengakibatkan kelambatan penyelesaian pekeijaan.

dalam

pengambilan

keputusan

dan

OPPORTUNITIES Opportunity l: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang Berkelanjutan

Lembaga-lembaga keuangan kelas dunia bereputasi tinggi memprediksi Indonesia dapat mempertahankan laju pertumbuhan ekonominya dalam lima tahun ke depan, terutama karena didukung oleh industri yang memiliki laju pertumbuhan tinggi, seperti: industri pertambangan, energi, perkebunan, dan industri kreatif. Kepercayaan diri ekonomi Indonesia di masa depan juga didukung oleh dokumen MP3EI yang berisi prioritas Pemerintah dalam membangun kapasitas infrastruktur transportasi dan telekomunikasi yang kuat, serta memperkuat industri tertentu di berbagai daerah di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia dipastikan akan meningkatkan potensi penerimaan pajak pada tahuntahun yang akan datang. Opportunity .2: Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Ketersediaan jasa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan biaya perolehan yang semakin efisien dan produktif akibat tersedianya Global and Borderless Production Network merupakan suatu kesempatan bagi DJP untuk mendapatkan dukungan bagi pengelolaan data dan sistem teknologi informasi. Opportunity 3: Peningkatan Kepatuhan Formal

Peningkatan kepatuhan formal Wajib Pajak selanjutnya akan berevolusi menjadi kepatuhan material. Hal ini didorong oleh kes.adaran Warga Negara Indonesia yang terus meningkat tentang manfaat membayar pajak bagi masing-masing individu. Semen tara itu, Wajib Pajak juga makin sadar terhadap tindakan hukum yang akan dijatuhkan pada mereka apabila mereka memiliki perilaku tidak patuh. Opportunity 4: Pertumbuhan jumlah penduduk kelas menengah yang

tinggi Pertumbuhan jumlah penduduk kelas menengah yang tinggi berakibat pada peningkatan jumlah Wajib Pajak yang berpotensi meningkatkan penerimaan pajak.

-18-

THREATS Threat 1: Perllaku Rasionallndividu Perilaku rasional Wajib Pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak mereka merupakan sifat alamiah di manapun, sehingga akan berakibat pada kurang optimalnya penerimaan pajak negara.

Threat .2: Tindakan kolusi antara Wajib Pajak dengan Petugas Pajak dan Konsultan Pajak Interaksi antara Wajib Pajak, Petugas Pajak, dan Konsultan Pajak rentan terhadap perilaku kolusi (opportunistic behauiour1 yang di satu pihak dapat memberikan keuntungan kepada mereka, sementara di lain pihak mengorbankan penerimaan pajak negara.

Threat 3: Ketidakpastian Politik akibat Pemllu tahun 2014 Ketidakpastian politik yang mungkin muncul sebelum, selama dan setelah Pemilu tahun 2014 memiliki dampak yang signiflkan terhadap penerimaan pajak di masa depan, terutama jika suksesi kepemimpinan nasional tidak beijalan lancar.

Threat 4: Aktivitas Bisnis Lintas-Batas Negara Peningkatan aktivitas bisnis lintas-batas negara dapat mempersulit proses pengawasan, sehingga mengakibatkan kehilangan potensi penerimaan pajak.

Threat 5: Model Bisnis Baru Model bisnis baru yang inovatif (misalnya e-commerce). dapat mempersulit proses pengawasan, sehingga mengakibatkan kehilangan potensi penerimaan pajak.

Threat 6: Adanya conflict of interest dalam menjalankan fungsi law enforcement Keberadaan oknum di dalam proses penegakan hukum mengakibatkan berkurangnya efektivitas DJP dalam menjalankan fungsi law enforcement.

Threat 7: Frame Pemberitaan oleh Media Massa Media massa membuatframe pemberitaan tentang DJP yang menimbulkan tafsir ganda bagi publik dan berpotensi merugikan DJP.

-19-

B. TOWS Matrix

Strengths: (1) Organisasi DJP yang modern (2) DJP memiliki Database terbesar (3) DJP memililci otoritas untuk melakukan enforcement

Opportunities: Threats: (1) Pertumbuha n (1) Perilaku rasional individu ekonomi yang (2) Tindakan kolusi antara Wajib berkela njutan Pajak, Petugas Pajak, dan (2) Perkemba ngan TIK Konsultan Pajak (3) Peningkatan (3) Ketidakpastian politik akibat kepatuhan form a l Pemilu 20 14 (4) Pertumbuhan jumlah (4) Aktivitas bisnis lintas-batas penduduk kelas negara menengah yang tinggi (5) Model bisnis baru (6) Ada nya conflict of interest daJam menjalankan fu ngsi law enforcement (7) Frame pemberitaan oleh media massa • Pembangu nan Siste m • Peningkatan efcktivitas kerjasama Manajemen Data dengan tingkat keamanan yang sangat antar lcmbaga (S 1 S2 tinggi dengan dukungan siste m 0 1 0 2) teknologi informasi (IT) yang • Pem bangunan Sistem terintegrasi (S2 S3 T 1 T 2) Ma najemcn Data dengan tingkat • Pembentuka n Sistem Pengendalian atas perilaku keamanan yang Pemeriksa Pajak (S2 T 1 T 2) sangat tinggi dengan dukungan sistem • Pembangunan Siste m teknologi informasi Monitoring Pekerjaan (IT) yang terintegrasi Terintegrasi untuk Penelaah (S2 S3 0 2 0 3 0 4) Keberatan, Petugas Sidang dan Evaluator yang akan mc nghasilka n Database bidang Kcbc ratan dan Banding (82 T1 T 2)

•

Peningkatan efektivitas kerjasama antar lem baga (8182 SJ T 3 T 4 T s T 6 T 7)

Weaknesses: (1) Struktur organisasi danjumlah sumber daya manusia (SDM) yang tidak memadai (2) Sistem yang belum memadai (3) Keterbatasan pada akses informasi da n pengetahuan tentang industri tertentu sehingga kehiJangan potensi penerimaan pajak (4) Span of control yang terlalu Iebar dan tingkat sentraJisasi yang terlalu tinggi

•

•

•

Melakukan restruktu risasi organisasi secara parsial (seperti pada bida ng SD M, kcpatuhan internal, dan reformasi bimkrasi) (W1 W2 W J

•

W4 0102 0 3 0 4)

•

Pembangunan infra struktur logisti k un tuk menyimpan dokumen Wajib Pajak sccara efcktif (W2 0 2) Pcmbangunan Sistem Manajemen Data da n IT yang terin tegrasi dcngan tingkat kcamanan yang sangat tinggi (W2 0 2)

• •

Pcngembangan Sistem Percncanaan dan Manajemen SDM (W1 W2 W 3 W4T 2) Peningkatan kuantitas dan kua lilas SDM (W1 W 4T 2) Pembentukan Sistem Pengendalian atas perilaku Pcmeriksa Pajak (W2 T1 T 2 ) Pembangunan Sistem Mo11itoring Pekeijaan Terintegrasi untuk Penelaah Keberatan, Petugas Sidang dan Evaluator yang a kan menghasilkan Database bida ng Ke be ratan dan Banding (W2 T 1 T2 )

•

•

Pembangunan Sistem Ma nAjc me n Data dan teknologi informasi yang terintegrasi dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi (W2 T 1 T 2) Peningkatan efektivitas kcrjasama antar lembaga (W1 W2 T 3 T 4 T s T 6)

-20-

Sasaran Strategis 1 Penataan Struktur Organisasi yang Efektif lnisiatif Strategis 1 Pembentukan Direktorat Sumber Daya Manusia (SDM), Kepatuhan Internal (KI), dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Inisiatif Strategis 2 Penyesuaian fungsi Direktorat Peraturan Perpajakan I (PP I) dan Direktorat Peraturan Perpajakan II (PP II) seiring dengan peralihan peran penyusunan regulasi ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF)

lnisiatif Strategis 3 Perubahan fungsi Direktorat Transformasi Proses Bisnis (TPB) menjadi Direktorat Pengembangan Proses Bisnis dan Organisasi

lnisiatif Strategis 4 Penyesuaian struktur organisasi unit vertikal sebagai akibat dari pemekaran wilayah pajak

Inisiatif Strategis 5 Perluasan tugas Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan (PKP)

Inisiatif Strategis 6 Penyesuaian fungsi Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan (P2)

Inisiatif Strategis 7 Penyesuaian fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal

-21-

A. INISIATIF STRATEGIS 1 : Pembentukan Direktorat Sumber Daya Manusia (SDM), Kepatuhan Internal (KI), dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pembentukan Direktorat SDM merupakan respon dari kebutuhan akan sistem SDM secara komprehensif yang meliputi perencanaan SDM sampai dengan manajemen SDM. Selama ini fungsi SDM masih terbagi antara Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) dalam hal adininistrasi dan operasional dan Direktorat Kepatuhan Intemal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) dalam hal pengembangan. Di samping itu, fungsi administrasi dan pengembangan SDM berada pada level Eselon III untuk menangani ukuran organisasi DJP yang besar. Pembentukan Direktorat SDM meliputi perpindahan fungsi SDM dari Setditjen dan Direktorat KITSDA ke dalam Direktorat SDM. Dengan demikian, Direktorat KITSDA memiliki peran baru dalam melakukan kegiatan kepatuhan intemal sebagai Direktorat Kepatuhan lntemal (KI). Dengan adanya pembentukan Direktorat SDM ini diharapkan efektivitas organisasi dan produktivitas SDM dapat meningkat. Program strategis lainnya adalah penggabungan Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan (TIP) dan Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi (TTKI) menjadi Direktorat TIK. Pembentukan tiga Direktorat tersebut perlu memperhatikan peraturanperaturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terutama dalam jumlah Direktorat di bawah Eselon I yang diperbolehkan. Program-program strategis yang akan dilakukan agar persyaratan dalam peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terpenuhi dan mendukung inisiatif strategis terse but adalah: 1. Kajian akademis pembentukan Direkorat SDM - Tahun 2012 2. Penggabungan fungsi SDM dari Direktorat KITSDA dan Setditjen ke dalam Direktorat SDM - Tahun 2013 3. Penggabungan Direktorat TTKI dan TIP menjadi Direktorat TIK Tahun 2013

-22-

B. INISIATIF STRATEGIS 2 : Penyesuaian fungsi Direktorat Peraturan Perpajakan I (PP I) dan Peraturan Perpajakan II (PP D) seiring dengan peralihan peran penyusunan regulasi ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Berdasarkan KMK No: 9/KMK.01/2011 tentang Perumusan Rekomendasi Kebijakan Perpajakan, kewenangan DJP telah berubah menjadi memberikan rekomendasi perumusan kebijakan perpajakan, dan kewenangan DJP sebelumnya dalam melakukan perumusan kebijakan perpajakan (subjek, objek, dan tarif) sampai saat ini masih dalam masa transisi ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Dalam masa transisi, tugas DJP adalah melakukan inventarisasi perumusan kebijakan perpajakan yang belum selesai sebelum kewenangan dipindahkan ke BKF. Setelah masa transisi berakhir, tugas DJP akan lebih merumuskan kebijakan bersifat administratif. Selanjutnya, dampak dari peralihan peran penyusunan regulasi ke BKF akan menciptakan kebutuhan untuk menyelaraskan · proses bisnis DJP dengan peraturan yang disusun oleh BKF. Oleh karena itu programprogram strategis yang akan dilakukan untuk mendukung inisiatif strategis tersebut adalah: 1. Membentuk project management office (PMO) untuk memastikan transisi fungsi perumusan Peraturan Perpajakan dari Direktorat PP I dan PP n (DJP) ke BKF berjalan dengan lancar - Tahun 2012 s/ d 2013 2. Pembentukan Direktorat baru dengan fungsi menyelaraskan kerjasama pembuatan Peraturan Perpajakan dengan BKF- Tahun 2014

C. INISIATIF STRATEGIS 3 : Perubahan fungsi Direktorat Transformasi Proses Bisnis (TPB) menjadi Direktorat Pengembangan Proses Bisnis dan Organisasi Setelah penyesuaian fungsi Direktorat PP I dan PP II selesai dilakukan maka fungsi Direktorat TPB perlu diperbaharui sesuai dengan proses bisnis baru yang dibuat oleh kebutuhan BKF dan DJP untuk melakukan penyelarasan kebijakan perpajakan dan proses bisnis. Selain itu, ada kebutuhan tambahan untuk mengelola perubahan organisasi yang disebabkan oleh perubahan dalam proses bisnis. Program strategis yang dilakukan untuk mendukung inisiatif strategis terse but adalah: Perubahan fungsi Direktorat TPB menjadi Direktorat Pengembangan Proses Bisnis dan Organisasi- Tahun 2014

-23-

D. INISIATIF STRATEGIS 4 : Penyesuaian struktur organisasi unit vertikal sebagai akibat dari pemekaran wfiayah pajak Seiring dengan target pertumbuhan pendapatan pajak yang terus meningkat, maka pemekaran wilayah pajak di berbagai daerah yang potensi pajaknya tinggi merupakan suatu konsekuensi logis, agar beban keija unit organisasi dapat terdistribusi secara baik. Penyesuaian struktur organisasi unit vertikal termasuk pemecahan fungsi pelayanan dan pengawasan dari Account Representatives sehingga tidak teijadi cross function. Program strategis yang dilakukan untuk mendukung inisiatif strategis tersebut adalah: Penyesuaian struktur organisasi unit vertikal sebagai akibat dari pemekaran wUayah pajak dan sebagai bagian dari proses restruk.turisasi organisasi DJP- Tahun 2014

E. INISIATIF STRATEGIS 5: Perluasan tugas Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan (PKP) Untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan pendapatan pajak, DJP perlu membuat suatu organisasi yang memiliki kemampuan proaktif dalam melakukan ekstensifikasi. Salah satunya melalui peningkatan peran dan tugas Direktorat PKP dalam melakukan penggalian dan pengembangan terhadap wilayah yang memiliki potensi pajak. Program strategis yang dilakukan untuk mendukung inisiatif strategis tersebut adalah: Meningkatkan peran PKP dalam melakukan ekstensifikasi pajak Tahun 2014

F. INISIATIF· STRATEGIS 6 : Penyesuaian fungsi Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan (P2) Penyesuaian fungsi Direktorat P2 yaitu fokus sebagai pem~uat kebijakan, pedoman, dan protokol di bidang pemeriksaan. Dengan penyesuaian fungsi tersebut, Direktorat P2 tidak akan melakukan kegiatan yang bersifat operasional seperti pemeriksaan terhadap Wajib Pajak tetapi lebih kepada pemeriksaan terhadap hasil audit yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak (auditor). Program strategis yang dilakukan untuk mendukung inisiatif strategis tersebut adalah: Perubahan fungsi Pemeriksa Pajak yang berada di Direktorat P2 Kantor Pusat yang sebelumnya melakukan audit terhadap Wajib Pajak menjadi audit terhadap Pemeriksa Pajak- Tahun 2013

-24-

G. INISIATIF STRATEGIS 7: Penyesuaian fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Setelah perpindahan fungsi administrasi SDM dari Setditjen ke dalam Direktorat SDM dan fungsi beberapa Direktorat lain ke dalam Setditjen, maka fungsi Setditjen perlu disesuaikan. Program strategis yang dilakukan untuk mendukung inisiatif strategis tersebut adalah:

1. Penambahan fungsi monitoring dan pembinaan ke instansi vertikal dan UPT eli bidang pengadaan dan inventarisasi barang mUik negara (BMN) - Tahun 2013 2. Pemindahan fungsi pengelolaan kinerja organisasi dari Subdit Transformasi Organisasi, Direktorat KITSDA- Tahun 2013 3. Pemindahan fungsi bantuan hukum dari Direktorat Peraturan Perpajakan II - Tahun 2013

-26-

A. INISIATIF STRATEGIS 8 : Pembangunan Sistem Manajemen Data dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi dengan dukungan sistem teknologi informasi (IT) yang terintegrasi Sistem teknologi informasi dan komunikasi yang baik diperlukan untuk menunjang kegiatan dan tugas dari DJP. Dengan adanya sistem teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir akan memudahkan pelayanan DJP kepada masyarakat, khususnya kepada para Wajib Pajak, sekaligus memastikan kepatuhan Wajib Pajak secara adil dan transparan. Pembangunan sistem teknologi informasi dan komunikasi senantiasa dilakukan DJP secara bertahap agar menghasilkan sebuah sistem teknologi informasi pengolahan data yang sistematis, terstruktur, dan terintegrasi. DJP tengah dalam proses perbaikan sistem menuju sistem informasi teknologi dan pengolahan data yang terintegrasi dan aman. Saat ini, sistem teknologi informasi DJP belum sepenuhnya terintegrasi, dan masih menggunakan dua sistem informasi pajak yaitu Sistem Informasi Perpajakan Modifikasi (SIPMOD) dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Sistem informasi yang tidak terintegrasi mengakibatkan sulitnya memanfaatkan data secara maksimal untuk melakukan pengawasan berbasis evidence. Untuk itu, diperlukan migrasi berbagai sistem yang saat ini tersebar menjadi sistem tunggal yang terintegrasi. Sehingga pada gilirannya, pada akhir periode Rencana Strategis 2012-2014 hanya terdapat satu sistem yang mengintegrasikan seluruh teknologi pengolahan data dan informasi dan dikenal dengan nama SIDJP. Pengembangan SIDJP terdiri dari desain OLTP (OnLine Transaction Processing) dan desain OLAP (OnLine Analysis Processing). Desain OLTP digunakan untuk merekam data mentah (registrasi, pembayaran, pelaporan oleh Wajib Pajak, dan lainnya). Sedangkan desain OLAP akan menyediakan kapabilitas analisis secara sistemik untuk kepentingan pengawasan dan pengambilan keputusan para pimpinan DJP. Program-program strategis yang akan dilakukan untuk mendukung inisiatif strategis tersebut dalam tahun 2012-2014: 1. Melakukan migrasi menuju single core tax administration system (OLTP) - Tahun 2012 2. Melakukan persiapan pembenahan sistem administrasi PPN - Tahun 2012 3. Membuat pilot project pembenahan sistem administrasi PPN Tahun 2013 4. Melakukan migrasi aplikasi yang diperlukan untuk pengawasan dan pengambUan keputusan manajemen DJP (OLAP) - Tahun 2013

-27-

5. Pelaksanaan pembenahan sistem adm.inistrasi PPN- Tahun 2014 6. Melakukan standardisasi hardware- Tahun 2014

B. INISIATIF STRATEGIS 9 : Pengembangan Sistem Perencanaan dan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus meningkat memberi kontribusi signifikan terhadap tren kenaikan penerimaan pajak. Sehingga pada gilirannya, kapasitas dan kapabilitas organisasi harus disesuaikan dengan tuntutan perkembangan kondisi tersebut. Salah satu inisiatif strategis untuk mendukung upaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas organisasi adalah Pengembangan sistem perencanaan dan manajemen SDM. Sistem perencanaan SDM yang meliputi kegiatan rekrutmen dan pengembangan pola karir dapat membantu menyediakan kebutuhan jumlah dan keahlian SDM sesuai kebutuhan organisasi. Saat ini terdapat banyak ketidaksesuaian antara jumlah pegawai dengan kebutuhan unit kerja di beberapa unit kerja, sehingga berdampak kepada tingkat produktivitas yang tidak optimal. Sebagai organisasi dengan jumlah SDM terbesar di Kementerian Keuangan, DJP membutuhkan suatu sistem manajemen SDM yang terintegrasi dengan sistem perencanaan SDM yang mandiri, terutama dalam hal pola mutasi dan kompensasi. Selama ini sistem pola mutasi dan kompensasi yang ada belum mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang diharapkan. Hal ini mengakibatkan penurunan motivasi pegawai DJP, dan pada gilirannya tingkat produktivitas tidak mampu mencapai tingkat yang diharapkan. Program-program strategis yang akan dilakukan untuk mendukung inisiatif strategis tersebut dalam tahun 2012-2014: 1. lntegrasi sistem manajemen kinerja dengan sistem kompensasi yang 'disesuaikan'- Tahun 2012 2. ldentiftkasi HR Supply (Talent Management) - tahun 2013 3. Pembangunan HRIS (Human Resources Information System) tahun 2013 4. Pengembangan SDM - tahun 2014

-28-

C. INISIATIF STRATEGIS 10: Pembentukan Sistem Pengendalian atas perllaku Pemeriksa Pajak Pembentukan sistem pengendalian atas perilaku Pemeriksa Pajak berdasarkan asumsi bahwa terdapat perilaku oportunistis antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak. Perilaku oportunistis tersebut terjadi akibat adanya asimetri informasi Wajib Pajak dengan Kantor Pajak yang pada akhirnya dapat menimbulkan kolusi. Perilaku tersebut dapat dikendalikan melalui pengembangan standar operasional prosedur (SOP) yang dapat memungkinkan DJP untuk memiliki disiplin yang ketat dalam mengamati perilaku oportunistis secara transparan. Salah satu area pengembangan SOP adalah tugas Pemeriksa Pajak, yang dibuat untuk memastikan Pemeriksa Pajak tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi dengan Wajib Pajak. Saat ini jumlah Pemeriksa Pajak yang dimiliki mencapai 4.000 Pemeriksa Pajak atau sekitar 12,5% dari total jumlah karyawan DJP. Rata-rata jumlah pemeriksaan yang dilakukan oleh para Pemeriksa Pajak· mencapai 42.000 pemeriksaanjtahun dan 61% merupakan pemeriksaan rutin (SPT Lebih Bayar). Berdasarkan kondisi tersebut, basil pemeriksaan tidak memberikan dampak terhadap kenaikan penerimaan pajak karena lebih banyak melakukan pemeriksaan lebih bayar dan ketidakmampuan dalam menerapkan audit berbasis risiko. Agar hasil pemeriksaan dapat memberikan dampak terhadap kenaikan penerimaan pajak dan secara bersamaan dapat meminimalisir perilaku oportunistis antara Wajib Pajak dan Petugas Pajak maka program-program strategis yang akan dilakukan untuk mendukung inisiatif strategis tersebut dalam tahun 2012-2014 adalah: 1. Mengembangkan indikator ukuran kinerja untuk mengevaluasi pencapaian tiap Pemeriksa Pajak secara individu - Tahun 2012 2. Mengembangkan SOP yang dapat memastikan akuntabUitas dari tim audit - Tahun 2012 3. Membuat pemetaan wUayah potensi penerimaan pajak hasn audit Tahun 2012 4. Bekerjasama dengan pihak eksternal (auditor profesional) untuk membantu auditor internal yang melakukan proses audit terhadap Pemeriksa Pajak - Tahun 2013 5. Melaksanakan program audit terhadap Pemeriksa Pajak hanya pada daerah yang memiliki potensi penerimaan pajak terbesar, khususnya Jakarta dan beberapa daerah di luar Jawa- Tahun 2013 6. Memperluas kegiatan pengendalian atas perilaku Pemeriksa Pajak ke beberapa wUayah- Tahun 2014

-29-

D. INISIATIF STRATEGIS 11 : Pembangunan Sistem Monitoring Pekerjaan Terintegrasi untuk Penelaah Keberatan, Petugas Sidang dan Evaluator yang akan menghasUkan Database bidang Keberatan dan Banding Untuk mewujudkan manajemen yang handal di bidang Keberatan dan Banding, dibutuhkan suatu Sistem Monitoring Pekerjaan Terintegrasi yang baik yang dapat diterapkan dalam lingkungan pekerjaan Penelaah Keberatan, Petugas Sidang dan Evaluator. Saat ini, DJP belum memiliki Sistem Monitoring Pekeijaan Terintegrasi yang dapat diterapkan dalam lingkungan Penelaah Keberatan, Petugas Sidang dan Evaluator. Berdasarkan hasil kunjungan kerja tim Direktorat Keberatan dan Banding ke Australian Taxation Office (ATO) dalam rangka memperoleh informasi pelaksanaan pekerjaan di bidang Keberatan dan Banding, diketahui terdapat sistem yang dapat memonitor setiap tahapan pekeijaan secara elektronik sehingga kekurangtepatan pelaksanaan pekerj aan di suatu tahapan dapat segera diperbaiki dan tidak terbawa pada proses selanjutnya. Agar pembangunan sistem menjadi lebih optimal dan bersinergi, perlu melibatkan Direktorat lain seperti Direktorat TIKI, TPB dan P2. Program-program strategis yang akan dilakukan untuk mendukung inisiatif strategis tersebut adalah: 1. Pembuatan Manual Sistem Monitoring Pekerjaan Terintegrasi dalam lingkungan Penelaah Keberatan, Petugas Sidang dan Evaluator- Tahun 2013 2. Pembuatan Aplikasi Sistem Monitoring Pekerjaan Terintegrasi dalam lingkungan Penelaah Keberatan, Petugas Sidang dan Evaluator- Tahun 2014

-30-

Sasaran Strategis 3 Peningkatan Kapasitas Lembaga Inisiatif Strategis 12 Pembangunan Infrastruktur Logistik untuk menyimpan Dokumen Wajib Pajak secara Efektif

Inisiatif Strategis 13 Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya manusia (SDM)

-31-

A.INISIATIF STRATEGIS 12 : Pembangunan Infrastruktur Logistik untuk menyimpan Dokumen Wajib Pajak secara Efektif Dokumen Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan indikator untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Peningkatan volume dokumen SPT dapat menimbulkan permasalahan terutama dalam hal perpindahan dokumen SPT secara fisik. Dokumen SPT saat ini masih dibutuhkan sebagai barang bukti di pengadilan sehingga perlu dipelihara dengan baik. Terdapat tiga permasalahan perpindahan dokumen SPT yaitu: masalah ketertiban manajemen dokumen SPT secara fisik, biaya transportasi, dan risiko perpindahan dokumen SPT (kerahasiaan data). Untuk membangun tempat penyimpanan dokumen SPT· tidak mudah karena terkait dengan pembangunan barang milik negara (BMN) sehingga perlu mematuhi beberapa peraturan dari institusi pemerintah lain seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Selain itu, apabila mekanisme SPT elektronik (e-SPT) sudah diterapkan secara keseluruhan maka tempat penyimpanan yang sudah dibangun tidak berfungsi lagi, dan idle assets merupakart hal yang harus dipertanggungjawabkan. Atas dasar tersebut, solusi saat ini adalah menyewa tempat penyimpanan seperti yang dilakukan oleh Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP). Program-program strategis yang akan dilakukan untuk mendukung inisiatif strategis tersebut dalam tahun 2012-2014: 1. Kajian sebagai dasar pembentukan UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang bertugas: - Tahun 2012 a) melakukan pemindaian; b) melakukan pengadaan fasilitas infrastruktur logistik; dan c) menentukan lokasi gudang penyimpanan dokumen Wajib Pajak 2. Pembangunan fisik UPT yang melakukan pemindaian- Tahun 2013 3. Pelaksanaan operasional UPT pemindaian dan gudang penyimpanan dokumen Wajib Pajak pada lima Kanwil- Tahun 2014

-32-

B.INISIATIF STRATEGIS 13 : Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perbandingan jumlah pegawai pajak dengan jumlah penduduk di Indonesia masih cukup tinggi, ditambah lagi dengan karakteristik wilayah tentorial Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan tidak meratanya sentra-sentra ekonomi yang harus digali potensi penerimaan pajaknya. Dari sisi perbandingan dengan pertumbuhan jumlah Wajib Pajak, laju pertumbuhan jumlah pegawai dari tahun ke tahun relatif masih sangat rendah, hal ini disebabkan karena penambahan pegawai yang dilakukan setiap tahunnya adalah penambahan yang bersifat rutin untuk mengisi formasi yang kosong. Selain jumlah pegawai, komposisi pegawai dengan fungsi pengawasan masih lebih sedikit dari jumlah pegawai non-pengawasan. Fungsi pengawasan adalah fungsi yang diisi oleh pegawai yang terkait langsung dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak yaitu Account Representative (AR) dan Pemeriksa Pajak. Jumlah Wajib Pajak yang harus dilayani oleh Account Representative semakin besar sehingga memberikan tantangan tersendiri karena selain harus melakukan penggalian potensi, Account Representative juga harus melayani Wajib Pajak dengan standar pelayanan prima. Sedangkan dari sisi pemeriksaan pajak, tenaga Pemeriksa Pajak sebagian besar masih diarahkan untuk melakukan pemeriksaan rutin (SPT Lebih Sayar) sehingga tidak optimal untuk melakukan intensifikasi pajak. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, DJP harus melakukan penambahan kuantitas sumber daya manusia yang dalam perencanaan dan perhitungannya, menggunakan acuan best practice dari negara-negara OECD yaitu rasio jumlah pegawai pajak dengan jumlah penduduk dan komposisi pegawai fungsi pengawasan (Account Representative dan Pemeriksa Pajak) dan pegawai fungsi non-pengawasan. Dengan peningkatan rasio antara jumlah pegawai pajak dengan jumlah penduduk serta peningkatan kuantitas Account Repr~sentative dan Pemeriksa Pajak, diharapkan selain peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (formal dan material), kegiatan ekstensifikasi pajak juga dapat lebih ditingkatkan sehingga taxbase dapat diperluas yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak secara signifikan, tidak lagi bergantung pada pertumbuhan ekonomi semata (buoyancy). Peningkatan kuantitas sumber daya manusia di DJP mutlak tetap harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pegawai yang sudah ada melalui pendidikan dan pelatihan terencana dan berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat mencetak sumber daya manusia DJP yang dapat merespon dan mengimbangi perkembangan ekonomi, dunia usaha dan transaksi keuangan dalam rangka menjalankan tugasnya mengumpulkan penerimaan negara dari pajak. Peningkatan kualitas pegawai akan dilakukan dengan cara: 1) melakukan pelatihan dan pendidikan

-33-

berkelanjutan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang akurat. 2) Memperbaiki kebijakan pola mutasi dan karir serta manajemen talenta, dimulai dari entry level baik untuk para pegawai non -Eselon maupun pegawai Eselon. Program-program strategis yang akan dilakukan untuk mendukung inisiatif strategis tersebut dalam tahun 2012-2014: 1. Perubahan peraturan terkait keorganisasian untuk mengakomodasi penambahan jumlah SDM (AR dan Pemeriksa Pajak) - Tahun 2012 s/d 2013 2. Penyesuaian perubahan DIPA Tahun 2013 (APBN-P) dan menyusun revisi RKA-K/L tahun 2014- Tahun 2012 s/d 2013 3. Pelaksanaan penambahan SDM (AR dan Pemeriksa Pajak) - Tahun 2013 s/ d 2014 4. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terencana dan berkelanjutan untuk pembekalan pegawai baru dan pengembangan kapasitas pegawai yang sudah ada- Tahun 2013 s/d 2014 5. Koordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, BPPK, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi- Tahun 2013 s/ d 2014 6. Peningkatan kapasitas pendukung yang terkait langsung dengan penambahan SDM- Tahun 2013 s/ d 2014

-34-

lntplententasi Strategi No 1

Sasaran Strategis

Penataan Struktur Organisasi yang Efektif

Inisiatif Strategis

Pembe ntukan Direktorat Sumber Daya Manusia (SDM) , Kepatuhan Internal (KI) , dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pe nyesuaian fungs i Dire ktorat Peraturan Pe rpaj akan I (PP I) dan Direktorat Peraturan Perpajakan II (PP II) seiring d engan peralihan peran penyusunan regulasi ke Ba dan Kebijakan Fiskal (BKF) Peru bah an fungsi Direk torat Transformasi Proses Bisnis menjadi Direktorat Penge mbangan Proses Bisnis dan Organisasi

Program

• Kajian akademis p embentukan Direktorat SDM • Penggabungan fungsi SDM dari Direktorat KITSDA dan Setditjen ke dalam Direktorat SDM • Penggabungan Direktorat TTKI dan TIP m enj a di Dire ktorat TIK • Membentuk project management office (PMO) untuk m em astikan transisi fungsi perumusan Peraturan Perpajakan dari Direktorat PP I dan PP II ke BKF berjalan dengan lancar • Pembentukan Direktorat ba ru dengan fungsi m enyelaraskan kerjasarna pembuatan Peraturan Perpajakan dengan BKF • Perubahan fungsi Direktorat TPB menjadi Direktorat Pen gem bangan Proses Bisnis dan Organisasi

2012 2 0 13 2014

-35-

No 1

Sasara n Strategis Penataan Struktur Organisasi yang Efektif

Inisiatif Strategis Penyesuaian struktur organisasi unit vertikal s ebagai akibat dari pem ekaran wilayah pa jak Perluasan tugas Direktorat Potensi,Kepatuhan dan Pen erimaan (PKP)

Penyesuaian fungs i Direktorat Pemeriksaan d an Penagihan (P2)

Pe nyesuaian fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal

Progra m

• Penyesuaian struktur organisasi uni t vertikal se bagai akibat dari pemekaran wilayah pajak dan se bagai bagian dari proses restrukturisasi organisasi DJP • Meningkatka n peran PKP dalam melakukan ekstensifikasi pajak

• Perubahan fungsi Pem eriksa Pajak yang berada di Direktorat P2 Kantor Pusat yang sebelumnya me lakukan a udit terhad ap Wajib Pajak m enj adi audit terhadap Pemeriksa Pa jalc • Penambahan fungsi monitoring dan pembinaan ke instansi vertikal dan UPT di bidang p enga d aan dan inven tarisasi BMN • Pemindahan fungsi pe ngelolaan kinerja organisasi dari Subdit Transformasi Organisasi, Direktorat KITSDA • Pemindahan fungsi bantuan hukum dari Direktorat Peraturan Perpajakan II.

2012 2013 2014

-36-

No 2

Sasaran Strategis Sistem Manaj emen yang Handal

lnisiatif Strategis

Program

Pembangunan Sistem Manajemen Data dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi dengan d ukungan sistem teknologi informasi (IT) yang terin tegrasi

• Melakukan migrasi m enuju single core tax administration system (O LTP) • Melakukan persiapan pembenahan sistem administrasi PPN • Melakukan migrasi aplikasi yang diperlukan untuk pengawasan dan pengambilan keputusan manajemen DJP (OLAP) • Membuat pilot project pembenahan sistem administrasi PPN • Pelaksanaan pembenahan sistem administrasi PPN • Melakukan standarisa si hardware • Integrasi sistem manaj emen kinerja dengan sistem kompensasi yang "disesuaikan"

Pengembangan Sistem Perencanaan dan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

• Identifikasi HR Supply (Talent Management) • Pembangunan HRIS (Human Resources

2012 2013 2014

~~:

~

j~'

'

Infonnation System)

• Pengembangan SDM

>t

"""'

-37-

No 2

Sasaran Strategis Sistem Manajemen yang Handal

Inisiatif Strategis

Program

• Mengembangkan indikator ukuran kinerja Pembentukan Sistem untuk mengevaluasi pencapaian tiap Pengendalian atas perilaku Pemeriksa Pajak Pemeriksa Pajak secara individu • Mengembangkan SOP yang dapat memastikan akuntabi litas dari tim audit • Membuat pemetaan \¥ilayah potensi p enerimaan pajak hasil audit • Bekerjasama dengan pihak eksternal (auditor profesional) untuk membantu auditor internal yang melakukan proses audit terhadap Pemeriksa Pajak. • Melaksanakan program audit terhadap Pemeriksa Pajak hanya pada daerah yang memiliki potensi penerimaan pajak terbesar, khususnya Jakarta dan beberapa daerah di luar Jawa • Memperluas kegiatan pengendalian atas p erilaku Pemeriksa Pajak ke beberapa wilayah.

2012 2013 2014

-38-

No

2

Sasaran Strategis

Sistem Manajemen yang Handal

Inisiatif Strategis

Pembangunan Sistem Monitoring Pekerjaan Terintegrasi untuk Penelaah Keberatan, Petugas Sidang dan Evaluator yang akan m e nghasilkan Database bidang Keberatan dan Banding

Program

• Pembuatan Manual Sistem Monitoring Pekerjaan Terintegrasi dalam lingkungan Penelaah Keberatan, Petugas Sidang dan Evaluator • Pembuatan Aplikasi Sistem Monitoring Pekerjaan Terintegrasi dalam lingkungan Penelaah Keberatan, Petugas Sidang d an Evaluator

2012 2013 2014

-39-

No 3

Sasaran Strategis

Peningkatan Kapasitas Lembaga

Inisiatif Strategis

Program

Pem bangunan Infrastruktur Logistik untuk m enyimpan Dokumen Waj ib Pajak secara Efe ktif

• Kajian sebagai dasar pe mbentukan UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang bertugas melakukan pemindaian, pengadaan fasilitas infrastruktur logistik dan p en etuan lokasi gudang penyimpanan dokumen Wajib Pa jak • Pembangunan fisik UPT yang melakukan pemindaian • Pelaksanaan operasional UPT pemindaian dan gudang penyimpanan dokumen Wajib Pajak pada lima Kanwil • Perubahan peraturan terkait keorganisasian untuk mengakomodasi penambahan jumlah SDM (AR dan Pemeriksa Pajak) • Penyesuaian perubahan DIPA tahun 2013 (APBN-P) dan menyusun revisi RKA-K/ L Tahun 2014 • Pelaksanaan Pen ambahan SDM (AR dan Pemeriksa Pajak) • Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terencana dan berkelanjutan untuk pembekalan pegawai baru dan pengembangan kapasitas pegawai yang sudah ada • Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, BPPK, dan Kemente rian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Peningkatan kapasitas pendukung yang terkait langsung dengan penambahan SDM

Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber d aya manusia (SDM)

2012 2013 2014

"

-40-

Lampiran

Peta Strategi

1

OUTCOME

Penerimaan pa/ak negara yang opt mal

1

OUTPUT

r

---------

2

nngkat kepatuhan Wajib Pajak yangtlnggl

---- ----------- ·

Penlngkatan efektMtas penyuluhan dan pelayan~r~ yang berkualitas

pengawasan

3

4

-··-·

Penlngkatan efekttvllas

[ )

1

P=~~~8v~:

-

S1stem manajemen yang handal

7

8

~

efe:!~:9k':J:Ml8

~ar lembaga

penegakan hukum

Monojemen Data don lntegrosl sls tem IT Monajemen SOM Sistem pcngendalian atas pet11aku Pemenk sa Pajak S<stem Monl/onng Peke~~~<~n Tenntegras< untuk Penotaah Keberatan. Petugas Sldong dan Evaluator

;d

PROCESS

5

Penataan struktur org~r~•sasi yang ef ektif • Pomben1ukan empal0irck1ouu 1 Olrok1ora1SDM 2. Oirek10ra1K1 J , Olrek1ora1TIK 4 Olrck1ora1Pcngembangan Proses Bisn<s dan Organisasi • Penyesuaian lungsi dari: 1 O
J

----··-·---·---··-····t ··-····--·

6 Penlngkatan

INPUT

kepasitas lembaga

9 Pembangunan inrrastruktur logistik (gudang dan transportasi) untuk menyimpan dokumen wajib pajak (seperti: SPT) secara efektif Penmgkatan Kuantitas dan Kualitas SDM

40