KEPUTUSAN DIREKSI PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI (PERSERO) NO. Kep/Dir/PT.PPB/61/X/2012 Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI (PERSERO) _______________________________________________________ DIREKSI PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI (PERSERO) Menimbang
:
a.
bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) Nomor : Kep/Dir/73/XII/2008 terdapat hal-hal yang dinilai perlu disesuaikan pengaturannya dengan perkembangan kondisi saat ini.
b. bahwa Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) dapat dibiayai oleh dana Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara (APBN) dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah luar negari (PHLN) maupun tanpa menggunakan dana APBN. c. bahwa pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan dana dari APBN telah diatur dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pangadaan Barang/Jasa Pemerintah, sedangkan pengadaan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh BUMN dengan pendanaan diluar APBN sesuai Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor PER05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara diperlukan adanya pedoman pengaturan tersendiri dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, akuntabel serta best practice yang berlaku. d.
bahwa PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) telah memiliki Pedoman Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : Kep/Dir/73/XII/ 2008, tanggal 15 Desember 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, namun pedoman tersebut dipandang perlu dilakukan perubahan, penyempurnaan dan penyesuaian
1
dengan peraturan maupun kebutuhan perusahaan agar tidak kehilangan momentum bisnis. e.
Mengingat
:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero).
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297); 1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756); 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan yang telah beberapa kali dilakukan perubahan dan perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Pangadaan Barang/Jasa Pemerintah; 3. Peraturan Menteri Negara BUMN Republik Indonesia tanggal 3 September 2008 No. PER–05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN; 4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No PER01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN); 5. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Bali No : KEP-75/MBU/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Bali; 6. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroaan (Persero) Pengembangan Pariwisata Bali tanggal 14 Agustus 2008 pasal 11 tentang Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi;
2
7. Surat Keputusan Direksi No. Kep/Dir/72/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Peraturan Perusahaan. MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI (PERSERO).
BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian dan Istilah Pasal 1 Dalam Keputusan Direksi ini yang dimaksud dengan : 1.01.
Anggaran Perusahaan adalah anggaran BTDC yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan telah disahkan oleh RUPS, termasuk anggaran untuk pekerjaan mendesak atau Keadaan Darurat (emergency) yang belum ditetapkan di dalam RKAP;
1.02.
Anak Perusahaan adalah anak perusahaan PT.Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang sahamnya minimum 90% dimiliki oleh perusahaan;
1.03.
Barang/Jasa adalah semua bentuk produk dan/atau layanan yang dibutuhkan oleh pengguna barang/jasa;
1.04.
Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, meliputi antara lain bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa;
1.05.
Berita Acara Serah Terima Pertama adalah berita acara yang dibuat setelah fisik pekerjaan mencapai 100% (seratus persen);
1.06.
Berita Acara Serah Terima Kedua adalah berita acara yang dibuat setelah masa pemeliharaan selesai;
1.07.
Dokumen Kualifikasi adalah dokumen yang disiapkan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan sebagai pedoman dalam Penilaian Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa yang digunakan pada prakualifikasi maupun pascakualifikasi;
3
1.08.
Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan sebagai pedoman yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, antara lain dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh Calon Penyedia Barang/Jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh Panita/Pejabat Pengadaan;
1.09.
Dokumen Penawaran adalah surat penawaran beserta seluruh dokumen lampirannya yang disiapkan oleh Penyedia Barang/Jasa;
1.10.
Direksi adalah organ BTDC yang terdiri dari anggota Direksi yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan BTDC untuk kepentingan, tujuan dan mewakili kepentingan BTDC;
1.11.
Dekom adalah Dewan Komisaris BTDC yang merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada Direksi;
1.12.
Direksi Pekerjaan (Pengawas pekerjaan) adalah pejabat/staf yang ditunjuk Direksi untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa;
1.13.
Harga Perkiraan Sendiri/HPS (Owner’s Estimate/OE) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh Panitia/Pejabat Pengadaan yang disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa;
1.14.
Jasa Konstruksi adalah layanan pelaksanaan pekerjaan atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pengguna Barang/Jasa serta proses dan pelaksanaannya diawasi oleh Pengguna Barang/Jasa;
1.15.
Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi antara lain jasa perencanaan, jasa pengawasan, dan jasa pelayanan profesi lainnya yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware);
1.16.
Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaaan jasa selain Jasa Konsultansi, Jasa Konstruksi dan Pengadaan Barang;
1.17.
Jadual Pengadaan adalah rincian waktu proses Pengadaan Barang/Jasa yang dimulai dari pengumuman sampai dengan penandatanganan Kontrak;
1.18.
Joint Procurement adalah Pelelangan yang diselenggarakan oleh satu Pengguna barang/jasa yang mewakili beberapa pengguna barang/jasa lainnya;
4
1.19.
Kualifikasi adalah bagian kegiatan untuk menetapkan tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha Penyedia Barang/Jasa;
1.20.
Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan kepada Penyedia Barang/Jasa atas substansi penawaran yang kurang jelas dalam rangka evaluasi penawaran;
1.21.
Kontrak adalah perikatan dalam bentuk Barang/Jasa dengan Penyedia Barang/Jasa;
1.22.
Masa Pelaksanaan Kontrak adalah masa sejak ditandatanganinya kontrak sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak;
1.23.
Negosiasi adalah kegiatan untuk pembahasan aspek teknis, harga dan waktu pelaksanaan antara Panitia/Pejabat Pengadaan dengan Penyedia Jasa;
1.24.
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang, pengadaan jasa konstruksi, pengadaan jasa konsultasi, pengadaan khusus dan pengadaan jasa lainnya di BTDC yang dibiayai dengan anggaran perusahaan/RKAP atau tidak menggunakan dana langsung dari APBN/APBD atau yang dibiayai dengan sumber dana dari pinjaman/hibah luar negeri dan/atau pinjaman dalam negeri, sepanjang tidak diatur dalam naskah pemberi pinjaman(guide lines), baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa;
1.25.
Proses Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa mencakup sejak tahap proses memilih penyedia jasa dan sampai dengan tahap penyelesaian pelaksanaan pekerjaan;
1.26.
Pengguna Barang/Jasa adalah Direksi atau Pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau Pejabat yang diberi kuasa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam lingkungan kerja perusahaan;
1.27.
Panitia pengadaan barang/jasa adalah tim yang diangkat oleh Direksi perusahaan, untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
1.28.
Pejabat pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Direksi, untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pembelian langsung atau penunjukan langsung;
1.29.
Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), konsorsium, joint operation (JO), Koperasi, Firma, Commanditaire Vennotschap (CV), Persekutuan Perdata (Maatschap), Badan Usaha Luar Negeri dan/atau perorangan/subyek hukum yang kegiatan usahanya yang adalah menyediakan Barang/Jasa;
perjanjian
tertulis
antara
Pengguna
5
1.30.
Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan;
1.31.
Perusahaan adalah PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) atau BTDC;
1.32.
Pengadaan Khusus meliputi segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya, antara lain : sewa-menyewa/sewa beli, sewa guna usaha (leasing), outsourcing, dan pengadaan asuransi;
1.33.
Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengguna Barang/Jasa, Panitia/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan persekongkolan baik vertikal, horizontal maupun penyelewengan hukum lainnya dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
1.34.
Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa sebelum memasukkan penawaran;
1.35.
Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa setelah memasukkan penawaran;
1.36.
Penilaian Kualifikasi adalah kegiatan yang dilakukan Panitia/Pejabat Pengadaan untuk menilai kompetensi dan kemampuan usaha Penyedia Barang/Jasa pada saat mengikuti Pengadaan Barang/Jasa;
1.37.
Pekerjaan Keadaan Darurat (emergency) adalah pekerjaan yang kebutuhannya sangat mendesak dan tidak dapat ditunda-tunda lagi berhubung terjadinya gangguan yang dapat mengancam jiwa manusia dan/atau dapat merusak citra perusahaan. Keadaan/kondisi seperti ini harus dinyatakan secara tertulis oleh Direksi;
1.38.
Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang menurut Pengguna Barang/Jasa diperlukan teknologi tinggi dan/atau dinilai mempunyai resiko tinggi dan/atau dinilai memerlukan peralatan dengan spesifikasi khusus;
1.39.
Pekerjaan Tidak Kompleks adalah pekerjaan yang menurut penilaian Pengguna Barang/Jasa dianggap tidak memerlukan teknologi tinggi dan/atau mempunyai risiko rendah dan/atau dinilai tidak memerlukan peralatan dengan spesifikasi khusus;
1.40.
Perusahaan Asuransi Kerugian adalah suatu Badan Usaha yang bergerak dalam bidang Asuransi Kerugian Umum (bukan Asuransi Jiwa) antara lain asuransi property, asuransi kerusakan mesin, asuransi gangguan usaha, asuransi mobil, asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan yang ijin usahanya adalah dalam bidang asuransi kerugian yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan;
6
1.41.
Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat;
1.42.
Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat;
1.43.
Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks;
1.44.
Pelelangan terbuka, atau seleksi terbuka untuk jasa konsultan, yaitu diumumkan secara luas melalui media massa guna memberi kesempatan kepada Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan;
1.45.
Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang /Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
1.46.
Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
1.47.
Pemilihan langsung, atau seleksi langsung untuk pengadaan jasa konsultan, yaitu pengadaan barang dan jasa yang ditawarkan kepada beberapa pihak terbatas sekurang kurangnya 2 (dua) penawaran;
1.48.
Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
1.49.
Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa atau melalui beauty contest; ;
1.50.
Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukkan Langsung;
1.51.
Pembelian langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar;
1.52.
Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreativitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan;
7
1.53.
Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan;
1.54.
Produksi dalam negeri adalah berbagai jenis barang/jasa yang dibuat dan atau dihasilkan di dalam negeri;
1.55.
RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pengembangan Pariwsata Bali (Persero) yang merupakan organ perseroan dan mempunyai wewenang yang tidak dimiliki Direksi dan DEKOM;
1.56.
Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa yang diperoleh melalui ujian sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa;
1.57.
Surat jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/ Lembaga Keuangan lainnya yang diserahkan oleh Penyedia barang/jasa kepada Pengguna barang/jasa untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban Penyedia barang/jasa;
1.58.
Surat Kabar Nasional adalah surat kabar yang beroplah besar dan memiliki peredaran luas secara nasional, yang tercantum dalam daftar surat kabar nasional yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi & Informatika;
1.59. Surat Kabar Provinsi adalah surat kabar yang beroplah besar dan memiliki peredaran luas didaerah provinsi, yang tercantum dalam daftar surat kabar yang ditetapkan oleh Gubernur; 1.60. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa di mana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Divisi/Bagian/Unit sebagai penanggung jawab anggaran; 1.61. Tenaga Ahli adalah orang yang dianggap ahli untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi baik selaku Konsultan Perorangan maupun konsultan yang bekerja pada suatu badan atau organisasi; 1.62. Tahun Anggaran adalah kurun waktu 1 (satu) takwin terhitung sejak tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember; 1.63.
Usaha Kecil termasuk koperasi kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha
8
besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 1.64.
Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha, yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
1.65.
Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia;
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2 2.1. Maksud diberlakukannya Keputusan Direksi ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari RKAP atau pembiayaannya tidak menggunakan dana langsung dari APBN/APBD; 2.2. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa ini bertujuan agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan secara efisien, efektif, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, jujur, akuntabel, sehingga dapat diperoleh hasil pengadaan yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya.
Bagian Ketiga Prinsip Dasar Pasal 3 Pengadaan barang/jasa di lingkungan BTDC wajib menerapkan prinsip-prinsip: 3.1. Efisiensi, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah; 3.2. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
9
3.3. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan; 3.4. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat; 3.5. Adil (tidak diskriminatif) dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat, dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun; 3.6. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun azas manfaat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa.
Bagian Keempat Kebijakan Umum Pasal 4 4.1. Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional; 4.2. Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil, sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggung jawabkan; 4.3. Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, Pengguna Barang dan Jasa dapat memberikan preferensi penggunaan penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4.4. Menyederhanakan ketentuan tata cara pengadaan untuk meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan tanggung jawab pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan; 4.5. Meningkatkan transparasi, persaingan usaha yang sehat dan kompetitif dengan melakukan pengadaan secara terbuka; 4.6. Mengutamakan sinergi antar BUMN dan/atau Anak Perusahaan sepanjang barang/jasa tersebut merupakan hasil produksi BUMN dan/atau Anak Perusahaan yang bersangkutan, dan sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan;
10
Bagian Kelima Etika Pengadaan Barang/Jasa Pasal 5 Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : 5.1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa; 5.2. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa; 5.3. Tidak saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat; 5.4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak; 5.5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflic of interst); 5.6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan perusahaan dalam pengadaan barang/jasa; 5.7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan; 5.8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
Bagian Keenam Pelaksanaan Atas Pengadaan Barang/Jasa Pasal 6 6.1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa perusahaan dilakukan dengan : 6.1.1. Menggunakan penyedia barang/jasa; 6.1.2. Cara Swakelola. 6.2. Direksi melaporkan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang dan Jasa tertentu yang bersifat substansial (non rutin). 6.3. Pengadaan Barang dan Jasa tertentu yang bersifat substansial sebagaimana dimaksud pada butir 6.2 tersebut diatas ditentukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
11
Bagian Ketujuh Ruang Lingkup Pasal 7 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa ini berlaku untuk keperluan BTDC dalam hal : 7.1. Pengadaan Barang/Jasa dengan sumber dana dari Anggaran BTDC (RKAP); 7.2. Pengadaan Barang/Jasa dengan sumber dana dari pinjaman/hibah luar negeri baik yang dijamin maupun tidak dijamin oleh pemerintah, dan/atau pinjaman dalam negeri (Non Anggaran BTDC), sepanjang tidak diatur dalam naskah pemberi pinjaman (guide lines) dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali pengadaan barang/jasa tersebut menggunakan dana langsung dari APBN/APBD baik sebagian maupun seluruhnya;
Bagian Kedelapan Pembiayaan Pengadaan Pasal 8 Perusahaan wajib menyediakan dana pengadaan barang/jasa termasuk biaya administrasi untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi : 7.1. Honorarium panitia/pejabat pengadaan; 8.2. Pengumuman pengadaan barang/jasa; 8.3. Penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa dan/atau dokumen prakualifikasi; 8.4. Administrasi lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
Bagian Kesembilan Pengguna Barang/jasa Pasal 9 9.1. Pengguna Barang/Jasa adalah Direksi, atau Pejabat satu tingkat dibawah Direksi sesuai kewenangan atau Pejabat yang diberi kuasa; 9.2. Pengguna Barang/Jasa memiliki kewenangan untuk melakukan Pengadaan Barang/Jasa yang alokasi anggarannya telah tercantum di dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), kecuali Direksi menganggap perlu untuk menentukan lain karena alasan mendesak atau keadaan darurat. 9.3. Tugas Pokok Pengguna Barang/Jasa adalah : Pengguna Barang/Jasa bertugas dan wajib untuk : 9.3.1. Menetapkan paket-paket Pengadaan Barang/Jasa; 9.3.2. Menetapkan Metode Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan;
12
9.3.3. Mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Pejabat Pengadaan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi; 9.3.4. Menyetujui Perencanaan dan Jadual Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP); 9.3.5. Menetapkan spesifikasi teknis untuk pengadaan barang atau Jasa Konstruksi atau Jasa Lainnya, menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pengadaan Jasa Konsultansi; 9.3.6. Menetapkan dan/atau mengesahkan: 1. Jenis pekerjaan (kompleks atau tidak kompleks); 2. Dokumen Kualifikasi; 3. Dokumen Pengadaan (Rencana Kerja dan Syarat-syarat) ; 4. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 5. Pemenang Penyedia Barang/Jasa ; 6. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 9.3.7. Menyediakan biaya-biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa, antara lain pengumuman di surat kabar dan penggandaan Dokumen; 9.3.8. Menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak beserta seluruh perubahannya dengan Penyedia Barang/Jasa; 9.3.9. Jika dianggap perlu dapat mengangkat Direksi pekerjaan dan Pengawas pekerjaan; 9.3.10. Mempertanggungjawabkan segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas Pengadaan yang dilaksanakan. 9.3.11. Menerima aset hasil pengadaan barang/jasa dengan Berita Acara Penyerahan; 9.3.12. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai. 9.4. Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak tersedia anggaran, kecuali untuk pekerjaan yang memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut : 9.4.1. Barang/jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama perusahaan dan tidak dapat ditunda keberadaannya (business critical asset); 9.4.2. Penanganan darurat untuk keamanan, keselamatan masyarakat, dan aset strategis perusahaan; 9.4.3. Penanganan darurat akibat bencana alam, baik yang bersifat lokal maupun nasional; 9.4.4. Pekerjaan yang berskala kecil.
13
BAB II KETENTUAN PENGADAAN BARANG/JASA Bagian Pertama Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pasal 10 10.1. Rencana Pengadaan Pengguna Barang/Jasa menetapkan rencana Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan kegiatan pekerjaan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Dalam hal untuk tujuan efisiensi, Pengguna Barang/Jasa dapat menetapkan rencana Pengadaan Barang/Jasa yang jangka waktu pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kontrak multiyears. 10.2. Ijin Prinsip Sebelum Pengadaan dilaksanakan, Panitia Pengadaan Barang/Jasa wajib terlebih dahulu meminta Ijin Prinsip dari Direksi dalam hal melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dibawah ini : 10.2.1. Pengadaan Barang/Jasa yang mempunyai kekhususan dan menggunakan teknologi baru yang belum pernah digunakan BTDC; atau 10.2.2. Pengadaan Barang/Jasa yang pembayarannya menggunakan valuta asing kecuali ditentukan lain oleh Direksi. 10.2.2. Ijin Prinsip dari : 1. Direktur Utama, untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); atau 2. Direktur yang terkait, untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai diatas Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) s/d. Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah); atau 3. Pejabat satu tingkat di bawah Direksi (Kadiv yang terkait), untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai s/d. Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). 10.3. Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan 10.3.1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang/jasa atau pejabat pengadaan, atau lembaga profesional yang memenuhi syarat; 10.3.2. Panitia pengadaan barang/jasa atau pejabat pengadaan, atau lembaga profesional yang memenuhi syarat yang ditunjuk dan diangkat oleh Direksi perusahaan melalui Surat Keputusan Direksi;
14
10.3.3. Panitia pengadaan barang/jasa wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); 10.3.4. Untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh panitia/pejabat pengadaan; 10.3.5. Panitia Pengadaan berjumlah ganjil/gasal, beranggotakan sekurang-kurang nya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara Pengadaan, substansi pekerjaan/ kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik berasal dari pegawai perusahaan sendiri maupun dari unsur-unsur luar perusahaan (instansi teknis lainnya); 10.3.6. Panitia Pengadaan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai panitia/pejabat pengadaan; 10.4. Persyaratan Keanggotaan Panitia/Pejabat Pengadaan : 10.4.1. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; 10.4.2. Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan, memahami isi dokumen pengadaan/metoda dan prosedur pengadaan berdasarkan ketentuan yang berlaku; 10.4.3. Memiliki keahlian Pengadaan Barang/Jasa dengan dibuktikan : 1. Telah mengikuti pelatihan keahlian pengadaan barang/jasa; atau 2. Pernah menjadi tim/panitia penyusunan pedoman pengadaan barang/jasa 10.4.4. Tidak boleh merangkap sebagai Pemeriksa Barang dan/atau Penerima Barang. 10.4.5. Khusus untuk Lembaga profesional, sebagaimana dimaksud dalam butir 10.3.1 sampai dengan butir 10.3.2 diatas, harus memiliki Sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa. 10.5. Larangan Menjadi Panitia/Pejabat Pengadaan 10.5.1. Pengguna Barang/Jasa; 10.5.2. Pejabat dan staf di bidang Pengawasan (Satuan Pengawasan Intern), kecuali untuk hal-hal tertentu yang membutuhkan keahliannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi; 10.5.3. Pejabat yang karena sifat pekerjaannya menimbulkan benturan kepentingan; 10.5.4. Pengurus koperasi pegawai atau anak perusahaan yang mengikuti pemilihan penyedia barang/jasa dan bersaing dengan perusahaan lainnya; 10.6. Masa Kerja Panitia/Pejabat Pengadaan. Masa kerja Panitia/Pejabat Pengadaan adalah sejak diterima surat penugasan sebagai Panitia/Pejabat pengadaan sampai diterbitkannya surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa oleh Pengguna atau sesuai dengan masa penugasannya. 10.7. Tugas Pokok Panitia Pengadaan Barang/Jasa. Panitia Barang/Jasa bertugas sebagai berikut: 10.7.1. Melakukan analisis yang mendalam terhadap lingkup pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan. 10.7.2. Menyusun jadual dan mengusulkan cara pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa;
15
10.7.3. 10.7.4. 10.7.5. 10.7.6. 10.7.7. 10.7.8. 10.7.9. 10.7.10. 10.7.11. 10.7.12. 10.7.13.
10.7.14. 10.7.15.
Menyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan, dokumen prakualifikasi termasuk kriteria dan tata cara penilaian penawaran dan dokumen pengadaan lainnya untuk diusulkan penetapannya oleh Pengguna Barang/Jasa; Menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk diusulkan penetapannya oleh Pengguna Barang/Jasa dan mereviu harga perkiraan sendiri (HPS) yang telah disiapkan oleh bagian/unit terkait; Menandatangani Pakta Integritas I (ke-satu) sebelum pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dimulai sesuai dengan Lampiran 1 Keputusan ini; Mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum di kantor BTDC dan/atau mengumumkan melalui surat kabar nasional dan/atau provinsi; Memastikan suatu Badan Usaha yang akan diundang tidak termasuk dalam Daftar Hitam (black list) BTDC; Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi Memberikan penjelasan pengadaan (Aanwijzing); Melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran yang masuk dan membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran; Melakukan klarifikasi kepada Penyedia Barang/Jasa, jika ada data atau hal-hal yang kurang jelas atau meragukan; Melakukan negosiasi untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan metoda Pemilihan Langsung atau Penunjukan Langsung; Mengusulkan calon pemenang (Penyedia Barang/Jasa) kepada Pengguna Barang/Jasa dengan melampirkan Pakta Integritas II (ke-dua) setelah proses pengadaan sesuai dengan Lampiran 4 Keputusan ini; mengusulkan calon pemenang; Mendokumentasikan proses Pengadaan Barang/Jasa dengan tertib dan menyerahkan dokumen tersebut kepada Pengguna Barang/Jasa; Membuat laporan mengenai proses dan hasil pelelangan pemilihan penyedia barang/jasa kepada Direksi;
10.8. Tugas Pokok Pejabat Pengadaan. Pejabat Pengadaan bertugas dan wajib untuk : 10.8.1. Melakukan analisis yang mendalam terhadap lingkup pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan; 10.8.2. Menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk diusulkan penetapannya oleh Pengguna Barang/Jasa; 10.8.3. Memastikan suatu Badan Usaha yang akan diundang tidak termasuk dalam Daftar Hitam (black list) BTDC; 10.8.4. Memberikan penjelasan kepada Penyedia Barang/Jasa jika diperlukan; 10.8.5. Melakukan negosiasi kepada Penyedia Barang/Jasa; 10.8.6. Mendokumentasikan proses Pembelian Barang atau Penunjukan Langsung Jasa konstruksi dengan tertib dan menyerahkan dokumen tersebut kepada Pengguna Barang/Jasa;
16
10.9. Jangka Waktu Pengadaan Barang/Jasa. 10.9.3. Pengumuman Pengadaan minimal selama 3 (tiga) hari kerja di papan pengumuman, sedangkan pengumuman pengadaan yang dilaksanakan melalui surat kabar minimal dilakukan 1 (satu) kali; 10.9.4. Pemasukan Dokumen Kualifikasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pengambilan dokumen berakhir. 10.9.5. Evaluasi kualifikasi sampai Usulan Hasil Prakualifikasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja atau disesuaikan dengan kompleksitas pekerjaan; 10.9.6. Pengumuman Pengambilan Dokumen Pengadaan sampai Pemasukan Dokumen Pengadaan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja. 10.9.7. Pemasukan Dokumen Penawaran sampai Usulan Calon Pemenang dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. 10.9.8. Masa Sanggah diberikan selama 3 (tiga) hari kerja setelah Pengumuman/pemberitahuan pemenang. 10.9.9. Jawaban atas sanggahan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya sanggahan. 10.9.10. Penandatanganan kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Surat Penunjukan Pemenang atau dapat diperpanjang dengan alasan tertentu oleh Pengguna Barang/Jasa. 10.9.11. Pengaturan jangka waktu pengadaan untuk Pemilihan / seleksi Langsung diserahkan sepenuhnya kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa; 10.9.12. Pengaturan jangka waktu pengadaan untuk Penunjukan Langsung diserahkan sepenuhnya kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Pejabat Pengadaan; 10.9.13. Dalam hal Pengadaan Khusus yang menurut sifat dan/atau jenis pekerjaan diperlukan pengaturan jadual tersendiri, maka ketentuan pembatasan tenggang waktu pelaksanaan pengadaan terhitung mulai dari hari pengumuman sampai dengan penunjukan Calon Pemenang diserahkan sepenuhnya kepada Pengguna dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa. 10.10. Jangka Waktu Pembelian langsung. Pengaturan jangka waktu dalam proses Pembelian langsung diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat Pengadaan. 10.11. Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa. 10.11.1. Pelelangan/Seleksi Umum, diumumkan di papan pengumuman BTDC (portal BTDC) dan/atau di surat kabar Provinsi atau Nasional, dan atau bila memungkinkan melalui portal Kementrian Negara BUMN. Apabila melalui surat kabar minimal dilakukan 1 (satu) kali; 10.11.2. Ketentuan Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut: 1. Pengumuman diumumkan di papan pengumum BTDC (portal BTDC) atau di 1 (satu) surat kabar dengan jangkauan propinsi untuk nilai pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa diatas Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ;
17
2. Apabila setelah 7 (tujuh) hari kalender diumumkan sebagaimana butir a diatas jumlah penyedia barang/jasa yang mendaftar dan memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga) penyedia barang/jasa, maka diumumkan melalui surat kabar nasional atau bila memungkinkan melalui portal Kementrian Negara BUMN; 3. Pengumuman di papan pengumuman BTDC (portal BTDC) dan di 1 (satu) surat kabar dengan jangkauan nasional, atau bila memungkinkan melalui portal Kementrian Negara BUMN untuk nilai pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa diatas Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). 10.12. Isi Pengumuman memuat antara lain: 10.12.1. Nama dan alamat Pengguna Barang/Jasa; 10.12.2. Nama dan lokasi pekerjaan, serta paket pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa; 10.12.3. Uraian singkat pekerjaan; 10.12.4. Syarat-syarat calon Penyedia Barang/Jasa; 10.12.5. Tempat, tanggal, hari, dan waktu pengambilan dokumen; 10.12.6. Perkiraan nilai pekerjaan.
Bagian Kedua Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Pasal 11 Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan cara prakualifikasi atau pascakualifikasi. Secara umum Proses Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui pascakualifikasi. 11.1. Prinsip-prinsip Prakualifikasi dan Pascakualifikasi 11.1.1. Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa sebelum memasukkan penawaran; 11.1.2. Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa setelah memasukkan penawaran; 11.1.3. Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi diluar dokumen kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa. 11.1.4. Persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi yang ditetapkan harus merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas; 11.1.5. Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan tidak boleh melarang, menghambat, dan membatasi keikutsertaan calon peserta pengadaan barang/jasa dari luar propinsi/kabupaten/kota lokasi pengadaan barang/jasa;
18
11.1.6. Pada setiap tahapan proses pemilihan penyedia barang/jasa, pengguna barang/jasa atau panitia/pejabat pengadaan dilarang membebani atau memungut biaya apapun kepada penyedia barang/jasa, kecuali biaya penggandaan dokumen pengadaan. 11.2. Proses Prakualifikasi dan Pascakualifikasi 11.2.1. Proses prakualifikasi secara umum meliputi pengumuman prakualifikasi, pengambilan dokumen prakualifikasi, pemasukan dokumen prakualifikasi, evaluasi dokumen prakualifikasi, penetapan calon peserta pengadaan yang lulus prakualifikasi, dan pengumuman hasil prakualifikasi; 11.2.2. Proses pascakualifikasi secara umum meliputi pemasukan dokumen kualifikasi bersamaan dengan dokumen penawaran dan terhadap peserta yang diusulkan untuk menjadi pemenang serta cadangan pemenang dievaluasi dokumen kualifikasinya. 11.3. Ketentuan Prakualifikasi 11.3.1. Prakualifikasi wajib dilaksanakan untuk : 1. Pengadaan Jasa Konsultasi; dan 2. Pengadaan Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metoda penunjukkan langsung untuk pekerjaan kompleks; dan 3. Pelelangan terbatas; dan 4. Pemilihan langsung. 11.3.2. Panitia/pejabat pengadaan dapat melakukan prakualifikasi untuk pelelangan umum pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya yang bersifat kompleks; 11.3.3. Pengguna barang/jasa wajib menyederhanakan proses prakualifikasi dengan tidak meminta seluruh dokumen yang diisyaratkan melainkan cukup dengan formulir isian kualifikasi penyedia barang/jasa; 11.3.4. Dalam proses Prakualifikasi Penyedia Barang/Jasa cukup mengisi formulir isian kualifikasi yang akan dibuktikan kebenarannya sebelum diusulkan sebagai calon pemenang. 11.3.5. Penyedia Barang/Jasa wajib menandatangani surat pernyataan yang dibubuhi materai tentang kebenaran seluruh data yang disampaikan bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar, dan apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan, yang bersangkutan bersedia dikenakan sanksi pembatalan sebagai Calon Penyedia Barang/Jasa dan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam Daftar Hitam (black list) BTDC dan tidak diperkenankan ikut serta dalam Pengadaan Barang/Jasa di BTDC untuk 2 (dua) tahun berikutnya serta sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 11.3.6. Perusahaan dilarang melakukan Prakualifikasi secara massal untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam kurun waktu tertentu.
19
11.4. Ketentuan Pascakualifikasi. 11.4.1. Pascakualifikasi dapat dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang tidak kompleks. 11.4.2. Dalam proses Pascakualifikasi Penyedia Barang/Jasa cukup mengisi formulir isian kualifikasi yang akan dibuktikan kebenarannya setelah ditunjuk sebagai calon pemenang yang diusulkan. 11.4.3. Penyedia Barang/Jasa wajib menandatangani surat pernyataan yang dibubuhi materai tentang kebenaran seluruh data yang disampaikan bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar, dan apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan, yang bersangkutan bersedia dikenakan sanksi pembatalan sebagai Calon Penyedia Barang/Jasa dan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam Daftar Hitam (black list) BTDC dan tidak diperkenankan ikut serta dalam Pengadaan Barang/Jasa di BTDC untuk 2 (dua) tahun berikutnya serta sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 11.5. Dokumen Kualifikasi. Panitia Pengadaan menyusun Dokumen Kualifikasi yang disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa. Dokumen Kualifikasi berisi: 11.5.1. Penjelasan singkat mengenai lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan (scope of works), perkiraan nilai paket pekerjaan, sumber dana, dan jadual proses Pengadaan. 11.5.2. Formulir isian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa konstruksi/Jasa lainnya. Sebagai referensi dicontohkan sebagaimana pada Lampiran 2 dan 3 Keputusan Direksi ini yang terdiri dari: 1. Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan; 2. Formulir Isian Penilaian Kualifikasi. 11.5.3. Formulir pengisian kualifikasi Penyedia Jasa Konsultansi. Sebagai referensi dicontohkan sebagaimana pada Lampiran 2 dan 3 Keputusan Direksi ini yang terdiri dari: 1. Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan; 2. Formulir Isian Penilaian Kualifikasi. 11.6. Persyaratan Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa 11.6.1. Penyedia Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai berikut: 1. Memiliki ijin usaha sesuai dengan bidang usahanya; 2. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit/bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 3. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak; 4. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa berbentuk persekutuan usaha (partnership), wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat representasi persekutuan dan pihak yang mewakili persekutuan;
20
5. Memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak; 6. Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan terakhir; 7. Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 1 (satu) tahun; 8. Tidak masuk dalam daftar hitam BTDC; 9. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; 10. Khusus untuk penyedia barang/jasa orang perseorangan persyaratannya sama dengan diatas kecuali angka 7. 11.6.2. Selain persyaratan wajib, Penyedia Barang/Jasa dapat memiliki persyaratan kualifikasi antara lain sebagai berikut: 1. Memiliki tenaga ahli yang berpengalaman untuk pelaksanakan pekerjaan; 2. Mempunyai kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan; 3. Menyampaikan daftar pekerjaan yang sedang dilaksanakan; 4. Untuk pekerjaan khusus / spesifik / teknologi tinggi dapat ditambahkan persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan atau pengalaman tertentu; 5. Untuk nilai pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa lebih besar dari Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) harus memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari Bank sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari nilai pekerjaan untuk Jasa konstruksi, dan 5% (lima persen) dari nilai pekerjaan untuk pengadaan barang/jasa lainnya; 6. Memiliki kemampuan pada bidang dan sub bidang pekerjaan yang sejenis: a. Untuk Jasa konstruksi memenuhi Kemampuan Dasar (KD) = 2 kali Nilai Pengalaman Tertinggi (NPT) pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam kurung waktu 7 (tujuh) tahun terakhir; b. Untuk Barang/Jasa Lainnya memenuhi Kemampuan Dasar (KD) = 5 kali Nilai Pengalaman Tertinggi (NPT) pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam kurung waktu 7 (tujuh) tahun terakhir; c. Untuk Jasa Konsultansi memenuhi Kemampuan Dasar (KD) = 3 kali Nilai Pengalaman Tertinggi (NPT) pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam kurung waktu 7 (tujuh) tahun terakhir; 7. Untuk pekerjaan Jasa konstruksi memiliki Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) dan Sisa Kemampuan Paket (SKP) yang cukup, dengan ketentuan sebagai berikut : SKK = KK – (NK – Prestasi), dimana : NK = Nilai Kontrak dalam pelaksanaan;
21
Prestasi = Nilai Pekerjaan yang sudah dilaksanakan; KK = Kemampuan Keuangan yang dihitung berdasarkan: KK = Fp x Modal Kerja (MK), dimana : Fp = Faktor Perputaran Modal (6 sampai 8); MK = FL x Kekayaan Bersih (KB), dimana : FL = Faktor Likuiditas (0,3 sampai 0,8); KB = (Aktiva lancar + Aktiva tetap + Aktiva lainnya) – (Hutang Jangka Pendek + Hutang Jangka Panjang); Kriteria Penilaian : SKK > ( 0,2 sampai 0,8 ) x Nilai Paket Pekerjaan. SKP = KP – Jumlah Paket yang sedang dikerjakan, dimana: KP = Kemampuan Paket (3 sampai 8) Kriteria Penilaian : SKP ≥1 Untuk Pekerjaan yang nilainya lebih kecil dari Rp.300 000.000 tidak diperlukan penilaian Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) dan Sisa Kemampuan Paket (SKP). 8. Untuk perusahaan asing yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi wajib mempunyai izin perwakilan Jasa Konstruksi asing di Indonesia. 9. Tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak; b. lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah disamakan, atau perguruan tinggi swasta dengan status lain yang telah mengikuti ujian negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi; c. Mempunyai pengalaman di bidangnya; d. Tenaga ahli yang bekerja sebagai konsultan perorangan harus sudah menjadi anggota dan mendapatkan akreditasi dari asosiasi profesi yang diakui di negara masing-masing; e. Membuat Riwayat Hidup (curriculum vitae) yang harus ditulis dengan teliti dan benar, ditandatangani oleh yang bersangkutan, diketahui oleh pimpinan perusahaan (kecuali konsultan perorangan) dan dilampiri dengan copy ijazah yang dipergunakan sebagai dasar untuk perhitungan pengalaman kerja; f. Membuat surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan, diatas kertas bermeterai dan dilampirkan dalam usulan teknis yang diajukan.
22
g. Tidak boleh meninggalkan tempat dan tugas pekerjaan selama masa penugasan sesuai dengan apa yang tercantum dalam kontrak, kecuali dengan persetujuan ijin/ pimpinan; h. Tidak boleh melaksanakan jasa konsultansi lain pada waktu bersamaan yang mengurangi waktu keterlibatan dalam tugasnya yang disebutkan dalam kontrak.
11.6.3. Bukan pegawai perusahaan; 11.6.4. Tidak menimbulkan pertentangan kepentingan; 11.6.5. Terpenuhinya persyaratan yang dinilai melalui proses prakualifikasi atau pascakualifikasi oleh panitia/pejabat pengadaan.
Bagian Ketiga Penggolongan Penyedia Barang/Jasa Pasal 12 Penggolongan penyedia barang/jasa untuk jasa pemborongan atau jasa lainnya : 12.1. Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil : Untuk pekerjaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya sampai dengan Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, kecuali untuk pekerjaan pengadaan barang/jasa yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil termasuk koperasi kecil dapat dilaksanakan oleh usaha menengah temasuk koperasi; 12.2. Usaha Menengah : Untuk pekerjaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) diperuntukkan bagi usaha menengah, kecuali untuk pekerjaan pengadaan barang/jasa yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha menengah termasuk koperasi dapat dilaksanakan oleh usaha besar; 12.3. Usaha Besar : Untuk pekerjaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
23
Bagian Keempat Dokumen Pengadaan/Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pasal 13 13.1. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa konstruksi/Jasa Lainnya Dokumen Pengadaan Barang/Jasa konstruksi/Jasa Lainnya antara lain terdiri dari: 13.1.1. Instruksi kepada calon Penyedia Barang/Jasa terdiri dari : 1. Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi; 2. Hal-hal yang dapat menggugurkan penawaran pada saat evaluasi administrasi; 3. Kerangka penyusunan penawaran teknis berikut uraian singkat tiap butir dalam kerangka tersebut; 4. Kerangka dan format penyusunan penawaran biaya berikut hal-hal yang dapat atau tidak dapat dibiayai; 5. Tata cara penilaian administrasi, penawaran teknis dan penawaran biaya; 6. Kriteria, batasan nilai dan formula dari penilaian teknis dan/atau penawaran biaya; 7. Jadwal Pengadaan. 13.1.2. Data Pengadaan (bila diperlukan); 13.1.3. Surat Penawaran; 13.1.4. Jenis Kontrak; 13.1.5. Syarat-syarat umum kontrak; 13.1.6. Syarat-syarat khusus kontrak; 13.1.7. Spesifikasi teknis; 13.1.8. Gambar-gambar (bila diperlukan); 13.1.9. Daftar kuantitas volume pekerjaan (BoQ); 13.1.10. Metode Pelaksanaan; 13.1.11. Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan. 13.2. Dokumen Pengadaan Jasa konsultansi Dokumen Pengadaan Jasa konsultansi antara lain terdiri dari : 13.2.1. Instruksi kepada Calon Penyedia Barang/Jasa: 1. Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi; 2. Hal-hal yang dapat menggugurkan penawaran pada saat evaluasi administrasi dan Teknis; 3. Kerangka penyusunan penawaran teknis berikut uraian singkat tiap butir dalam kerangka tersebut; 4. Kerangka dan format penyusunan penawaran biaya berikut hal-hal yang dapat atau tidak dapat dibiayai; 5. Tata cara penilaian administrasi, penawaran teknis dan penawaran biaya; 6. Kriteria, batasan nilai dan formula dari penilaian teknis dan/atau penawaran biaya;
24
7. Jadual Pengadaan. Data Pendukung (bila diperlukan); Surat Penawaran; Syarat-syarat umum kontrak; Syarat-syarat khusus kontrak; Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang memuat antara lain: 1.Uraian pendahuluan berupa gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan, antara lain latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi, asal sumber pendanaan, nama dan organisasi Pengguna Barang/Jasa; 2. Data penunjang berupa data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, antara lain data dasar, standar teknis, studi-studi terdahulu yang pernah dilaksanakan, dan peraturan perundang-undangan yang harus digunakan; 3. Lingkup pekerjaan yang memberikan gambaran mengenai tujuan yang ingin dicapai, keluaran yang akan dihasilkan, peralatan dan material yang disediakan oleh Pengguna Barang/Jasa serta peralatan dan material yang harus disediakan oleh Penyedia Barang/Jasa, lingkup kewenangan yang dilimpahkan kepada Penyedia Barang/Jasa, perkiraan jangka waktu penyelesaian pekerjaan, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli yang harus disediakan oleh Penyedia Barang/Jasa, perkiraan keseluruhan tenaga ahli/tenaga pendukung yang diperlukan dan jadual setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan; 4. Jenis dan jumlah laporan yang disyaratkan (antara lain laporan pendahuluan, laporan bulanan dan laporan akhir). 13.2.7. Gambar-gambar (bila diperlukan). 13.2.2. 13.2.3. 13.2.4. 13.2.5. 13.2.6.
Bagian Kelima Dokumen Penawaran Pasal 14 14.1. Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Barang/Jasa konstruksi/Jasa lainnya sekurangkurangnya terdiri dari : 14.1.1. Surat Penawaran harus bermaterai cukup, bertanggal, ditandatangani oleh yang berhak dan dicap. 14.1.2. Lampiran Surat Penawaran antara lain : 1. Jaminan Penawaran asli; 2. Daftar Kuantitas dan Harga; 3. Surat Kuasa (bila diperlukan); 4. Metode Pelaksanaan (bila dipersyaratkan); 5. Jadual waktu pelaksanaan; 6. Daftar peralatan (bila dipersyaratkan); 7. Daftar personil (bila dipersyaratkan); 8. Analisis harga satuan (bila dipersyaratkan) 9. Lampiran lain yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.
25
10. Addendum/amandemen/ perubahan Dokumen Pengadaan (bila ada). 14.2. Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Jasa Konsultansi sekurang-kurangnya terdiri dari: 14.2.1. Surat Penawaran harus bermaterai cukup, bertanggal, ditandatangani oleh yang berhak dan dicap. 14.2.2. Lampiran Surat Penawaran antara lain : 1. Surat Kuasa (bila diperlukan); 2. Metode Pelaksanaan; 3. Jadual waktu pelaksanaan; 4. Daftar personil dan pengalamannya; 5. Daftar Biaya Langsung Personil (Remunerasi) dan Biaya langsung non personil (Direct Cost); 6. Analisis harga satuan (bila dipersyaratkan); 7. Lampiran lain yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan; 8. Addendum/perubahan dokumen Pengadaan (bila ada).
Bagian Keenam Jaminan Pengadaan Pasal 15 15.1. Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari : 15.1.1. Jaminan Penawaran; 15.1.2. Jaminan Pelaksanaan; 15.1.3. Jaminan Uang Muka; 15.1.4. Jaminan Pemeliharaan 15.1.5. Jaminan Sanggah. Penetapan bentuk, besaran nilai dan masa berlaku dari masing-masing Jaminan ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, dengan ketentuan sebagai berikut: 15.1.1. Jaminan Penawaran 1. Nilai Jaminan Penawaran ditetapkan nominal minimum sebesar 1% (satu persen) dari Nilai HPS yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan. 2. Dalam hal harga satuan yang menjadi HPS, maka besar nilai nominal Jaminan Penawaran minimum 1% (satu persen) dari hasil perkalian antara harga satuan dengan perkiraan volume yang dibutuhkan untuk jangka waktu maksimum 1 (satu) tahun. Masa berlaku Jaminan Penawaran tidak kurang dari masa berlaku penawaran dengan batas akhir waktu pengajuan tuntutan pencairan sekurang-kurangnya 28 (dua puluh delapan) hari kalender setelah masa berlaku penawaran. 3. Jaminan Penawaran diserahkan Calon Penyedia Barang/Jasa pada saat penyampaian Dokumen Penawaran. 4. Jaminan Penawaran akan dikembalikan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa setelah dikeluarkan Surat Penunjukan Pemenang, kecuali :
26
a. Untuk Pemenang Pengadaan ditukar dengan Surat Jaminan Pelaksanaan pada saat akan menandatangani kontrak; b. Untuk Calon Pemenang urutan kedua dan ketiga akan dikembalikan setelah kontrak ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk. 5. Jaminan Penawaran tidak dipersyaratkan untuk : a. Pengadaan Jasa Konsultansi; atau b. Pengadaan Jasa Asuransi; atau c. Pengadaan dengan metoda Penunjukan Langsung; atau d. Nilai Pekerjaan sampai dengan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). 15.1.2. Jaminan Pelaksanaan 1. Jaminan Pelaksanaan minimal 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak. 2. Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender setelah masa pelaksanaan kontrak berakhir (Serah Terima Pekerjaan atau Taking Over Certificate atau masa Financial Closing atau Commercial Operation Date). 3. Jaminan Pelaksanaan diserahkan sebelum Kontrak ditandatangani dan dapat dikembalikan setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atau Taking Over Certificate atau Financial Closing atau Commercial Operation Date ditandatangani. 4. Jaminan Pelaksanaan tidak dipersyaratkan untuk : a. Jasa Konsultansi; atau b. Pengadaan Jasa Asuransi; atau c. Pekerjaan cleaning services; atau d. Pekerjaan Satuan Pengamanan (Satpam); atau e. Penunjukan Langsung kepada Anak Perusahaan;atau f. Nilai Kontrak Pekerjaan sampai dengan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). 15.1.3. Jaminan Uang Muka 1. Jaminan Uang Muka (jika ada) harus sama dengan nilai uang muka yang diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa; 2. Masa berlaku jaminan sampai dengan masa waktu pelunasan uang muka tersebut. 3. Jaminan uang muka diberikan apabila sangat dibutuhkan demi kelancaran pekerjaan dan keuangan Perusahaan memungkinkan. 15.1.4. Jaminan Pemeliharaan 1. Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak. 2. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atau 14 (empat belas) hari kalender setelah masa pemeliharaan berakhir, untuk pekerjaan yang memerlukan masa pemeliharaan.
27
3. Jaminan Pemeliharaan diserahkan ke Pengguna Barang/Jasa untuk menjamin kualitas dari Jasa konstruksi yang diserahkan dan dalam hal penyerahan Jasa konstruksi dibayarkan 100%. 15.1.5. Jaminan Sanggah Jaminan sanggah dapat diberlakukan apabila dianggap perlu dengan pertimbangan sebagai berikut : 1. Nilai jaminan sanggah sebesar nilai jaminan penawaran (bid bond) atau pencairan jaminan penawaran (bid bond). 2. Uang jaminan sanggah tersebut dikembalikan kepada penyanggah apabila sanggahannya terbukti benar secara hukum dan menjadi hak BTDC apabila sanggahannya terbukti tidak benar secara hukum. 15.2. Ketentuan Surat Jaminan harus memenuhi hal-hal sebagai berikut : 15.2.1. Diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau Bank asing yang beroperasi di Indonesia atau Perusahaan Asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) yang mendapatkan dukungan perusahaan reasuransi yang memiliki rating A yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat internasional, kecuali yang didukung oleh perusahaan reasuransi dalam negeri/lokal diutamakan memiliki pemeringkat dari lembaga Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). 15.2.2. Khusus untuk Jaminan Uang Muka harus dalam bentuk Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau Bank asing yang mempunyai kantor perwakilan di Indonesia; 15.2.3. Masa berlakunya jaminan tidak kurang dari jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; 15.2.4. Besarnya nilai jaminan dicantumkan dalam angka dan huruf; 15.2.5. Tercantum nama Pengguna Barang/Jasa yang menerima jaminan; 15.2.6. Dalam hal masa berlaku Jaminan Penawaran diperkirakan berakhir sebelum penandatanganan Kontrak, maka paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku Jaminan Penawaran tersebut, Panitia dapat meminta Calon Penyedia Barang/Jasa untuk memperpanjang Jaminan Penawaran. Dalam hal Calon Penyedia Barang/Jasa tidak bersedia memperpanjang Jaminan Penawaran setelah diminta Panitia Pengadaan, maka Calon Penyedia Barang/Jasa dianggap mengundurkan diri dan Jaminan Penawaran dikembalikan 15.2.7. Dalam hal Calon Penyedia Barang/Jasa telah ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa dan tidak bersedia memperpanjang Jaminan Penawaran sampai dengan penandatanganan kontrak maka Penyedia Barang/Jasa tersebut dianggap mengundurkan diri dan Jaminan Penawaran dicairkan oleh BTDC. 15.2.8. Dalam hal calon Penyedia Barang/Jasa yang telah ditunjuk sebagai Penyedia Barang/jasa menyatakan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak, maka Jaminan Penawaran menjadi milik BTDC dan Jaminan Penawaran dicairkan oleh BTDC.
28
15.2.9. Jaminan Pelaksanaan harus diserahkan ke Pengguna Barang/Jasa pada saat sebelum penandatanganan kontrak, dan dalam hal Calon Penyedia Barang/Jasa tidak bersedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan pada saat sebelum penandatanganan kontrak maka Calon Penyedia Barang/Jasa dianggap mengundurkan diri maka Jaminan Penawaran menjadi milik BTDC.
Bagian Ketujuh Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pasal 16 16.1. Fungsi dan Penerapan HPS: 16.1.1. HPS dapat difungsikan sebagai batas kewajaran (passing grade) dalam melakukan proses pengadaan Barang/Jasa apabila perkiraan harga penawaran yang dapat dipertanggungjawabkan berada pada kisaran nilai HPS. Total nilai HPS sebagai batas kewajaran (passing grade) bersifat rahasia, ; 16.1.2. HPS dapat difungsikan sebagai batas atas (ceiling price) dalam melakukan proses pengadaan Barang/Jasa apabila perkiraan harga penawaran yang dapat dipertanggungjawabkan tidak akan melebihi HPS. Penawaran dinyatakan gugur apabila harga penawarannya melebihi HPS. Total nilai HPS sebagai batas atas (ceiling price) bersifat terbuka; 16.1.3. Dalam hal harga penawaran lebih kecil 80% dari HPS maka Penyedia Barang/Jasa wajib menyertakan rincian unsur biaya. 16.1.4. Pada Pengadaan yang menggunakan HPS sebagai batas kewajaran (passing grade), penawaran dinyatakan gugur apabila setelah dievaluasi nilainya melebihi 10% (sepuluh persen) dari HPS; 16.1.5. Nilai total HPS harus diumumkan pada saat penjelasan Dokumen Pengadaan kecuali HPS untuk pengadaan yang menggunakan HPS sebagai batas kewajaran (passing grade); 16.2. Penyusunan dan Kegunaan HPS : 16.2.1. Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS); 16.2.2. HPS wajib disusun oleh Bagian Perencanaan dan atau unit terkait dan atau panitia/pejabat pengadaan dan direviu oleh panitia/pejabat pengadaan dan disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa. 16.2.2. HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan. 16.2.3. HPS digunakan sebagai alat untuk menetapkan besaran jaminan penawaran; 16.3. Data/Referensi Penyusunan HPS : 16.3.1. HPS dibuat dan disusun secara cermat dengan menggunakan data/referensi dasar dan pertimbangan antara lain, namun tidak terbatas pada:
29
1. Dokumen Pengadaan (Spesifikasi/Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)/ Kerangka Acuan Kerja atau Term Of Reference (KAK atau TOR)/Syarat Penawar /Syarat Kontrak); 2. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS; 3. Harga kontrak untuk barang atau pekerjaan sejenis yang sedang atau telah dilaksanakan; 4. Analisa harga satuan pekerjaan; 5. Daftar harga dan tarif dari instansi yang berwenang; 6. Informasi yang dipublikasikan secara resmi oleh Biro Pusat Statistik (BPS) atau media cetak dan elektronik lainnya atau instansi yang berwenang; 7. Perkiraan Perhitungan biaya oleh konsultan / Engineer’s Estimate (EE); 8. Daftar harga/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh asosiasi pabrikan/ agen tunggal atau instansi lain yang berwenang, baik pusat maupun daerah; 9. Untuk barang yang mengandung unsur komponen impor diperhitungkan antara lain fluktuasi nilai tukar mata uang asing dari negara asal terhadap Rupiah. 16.3.2. HPS yang disusun wajib memperhitungkan : 1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bea masuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Risiko, Overhead Cost dan Keuntungan (ROK) yang wajar bagi Rekanan sesuai dengan tingkat kesulitan pekerjaan yang dilakukan, dan maksimum besarnya 10% (sepuluh persen). 16.3.3. HPS tersebut tidak boleh memasukkan biaya tak terduga (contingency), biaya lainlain dan Pajak Penghasilan (PPh). 16.4. Tata Cara Penyusunan HPS : 16.4.1. Dalam menyusun HPS untuk Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa konstruksi/ Jasa Lainnya, Panitia/Pejabat Pengadaan wajib : 1. Mempelajari dengan cermat dokumen pengadaan, antara lain syarat-syarat kontrak, spesifikasi teknis dan gambar-gambar; 2. Meneliti kondisi lapangan dan dibandingkan dengan perkiraan perhitungan biaya; 3. Meneliti harga satuan dasar upah tenaga kerja, bahan/material dan peralatan; 4. Memilih alternatif dan menetapkan metode kerja; 5. Melaksanakan analisa teknis perhitungan komponen tenaga kerja, bahan dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan suatu jenis pekerjaan dan spesifikasi teknis yang ditentukan; 6. Menghitung harga satuan dan membandingkan dengan harga pasar, hargaharga kontrak yang sedang / telah dilaksanakan yang sejenis; 7. Menghitung harga total pekerjaan termasuk PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
30
16.4.2. Dalam menyusun HPS untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi,Panitia Pengadaan wajib: 1. Mempelajari dan memahami Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Terms of Reference (TOR) termasuk syarat kontrak; 2. Mempelajari dan mengumpulkan informasi/data-data mengenai kondisi lapangan; 3. Mempelajari program dan jadwal pelaksanaan pekerjaan; 4. Menetapkan jumlah kualifikasi tenaga ahli, tenaga teknis serta tenaga pendukung lainnya termasuk jadwal penugasan masing-masing personil, fasilitas/peralatan yang diperlukan dan lain-lain; 5. Mempelajari dan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang; 6. Menghitung Biaya Langsung Personil (remuneration) dan Biaya Langsung Non Personil (direct cost) : a. Biaya Langsung Personil meliputi pembayaran tenaga ahli, teknisi dan tenaga penunjang. Biaya langsung personil bagi masing-masing tenaga ahli dihitung berdasarkan satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, jam) dikaitkan dengan rate yang berdasarkan harga pasar dan/atau berdasarkan gaji dasar dan/atau kontrak-kontrak yang lalu/sedang berjalan sesuai dengan tahun pengalaman profesional yang ditetapkan dalam KAK, dan b. Biaya Langsung Non Personil meliputi segala biaya yang langsung berkaitan menunjang pelaksanaan tugas konsultan, antara lain pengadaan/sewa kantor, sewa kendaraan, sewa rumah, biaya perjalanan dinas, biaya pelaporan, biaya komunikasi, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, tunjangan perumahan, dan lain-lain, dengan mengacu kepada rate/tarif harga pasar setempat dan/atau tarif/harga satuan kontrak yang lalu/sedang berjalan; 7. Menghitung harga total pekerjaan termasuk PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 16.4.3. Dalam menyusun HPS untuk Pengadaan Barang/Jasa konstruksi/Jasa lainnya, Panitia Pengadaan wajib : 1. Mempelajari dengan cermat dokumen pengadaan, antara lain syarat-syarat kontrak, spesifikasi teknis dan gambar-gambar; 2. Meneliti harga-harga pasar dari barang yang dapat memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan di dalam Dokumen Pengadaan; 3. Meneliti tarif biaya angkutan dan biaya asuransi; 4. Mempelajari dan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; 5. Menghitung harga satuan barang dengan mengacu harga pasar, harga kontrak sejenis sebelumnya, biaya angkutan, dan biaya asuransi; 6. Menghitung seluruh harga barang yang akan diadakan termasuk PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
31
16.5. HPS dengan nilai diatas Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) harus mendapat persetujuan Direksi, dan HPS dengan nilai dibawah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) harus mendapat persetujuan Kepala Divisi.
Bagian Kedelapan Prinsip Penetapan Sistem Pengadaan Pasal 17 17.1. Untuk menentukan sistem pengadaan yang meliputi metoda pemilihan penyedia barang/jasa, metoda penyampaian dokumen penawaran, metoda evaluasi penawaran, dan jenis kontrak, perlu mempertimbangkan jenis, sifat, dan nilai barang/jasa serta kondisi lokasi, kepentingan masyarakat, dan jumlah penyedia barang/jasa yang ada; 17.2. Dalam menyusun rencana dan penentuan pengadaan, pengguna barang/jasa bersama dengan panitia, wajib memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi usaha kecil, koperasi kecil, dan masyarakat; 17.3. Dalam menetapkan sistem pengadaan, pengguna barang/jasa: 17.3.1. wajib menyediakan sebanyak-banyaknya pengadaan untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, kualitas, dan kemampuan teknis usaha kecil; 17.3.2. dilarang menyatukan beberapa pekerjaan yang menurut sifat pekerjaan dan besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil termasuk koperasi kecil; 17.3.3. dilarang menetapkan kriteria dan persyaratan pengadaan yang diskriminatif dan tidak obyektif.
Bagian Kesembilan Metode Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/ Jasa Lainnya Pasal 18 Pada prinsipnya Pengadaan Barang/Jasa konstruksi/jasa lainnya dilakukan melalui metoda pelelangan, yang dilakukan secara terbuka dan diumumkan secara luas melalui papan pengumuman serta dapat melalui surat kabar. Dalam keadaan tertentu pemilihan penyedia barang/Jasa konstruksi/jasa lainnya dapat dilakukan melalui : metoda pemilihan langsung, penunjukkan langsung, pembelian langsung. 18.1. Pemilihan Langsung Pengadaan Barang/Jasa konstruksi/Jasa lainnya 18.1.1. Dalam hal metoda pelelangan umum dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan, maka pemilihan penyedia barang/ Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dengan metoda pemilihan langsung, yaitu pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi.
32
18.1.2. Metoda Pemilihan Langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai diatas Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,(lima ratus juta rupiah); 18.1.3. Metoda Pemilihan langsung dapat dilakukan dalam hal : 1. Pengadaan Barang/Jasa konstruksi/Jasa lainnya dibutuhkan mendesak untuk operasional BTDC sehingga apabila tidak segera dilakukan akan berakibat terganggunya operasional BTDC; atau 2. Calon Penyedia Barang/Jasa konstruksi/Jasa lainnya yang memasukkan penawaran harga dalam Metoda Pelelangan untuk Dua Tahap hanya 2 (dua); atau 3. Setelah dilakukan Pengadaan Ulang dalam Metoda Pelelangan ternyata hanya 2 (dua) Calon Penyedia Barang/Jasa konstruksi/Jasa lainnya yang : a. Mendaftar; atau b. Lulus Prakualifikasi; atau c. Memasukkan Penawaran dalam Metoda Satu sampul dan Metoda Dua sampul; atau d. Memasukkan Penawaran administrasi dan Teknis dalam Metoda Dua Tahap. 4. Proses Pengadaan Barang/Jasa konstruksi/Jasa lainnya dilakukan dengan cara: a. Dalam hal seperti butir 18.1.3 angka 1 di atas, Panitia Pengadaan mengundang sekurang-kurangnya 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa dan membandingkan penawaran dari Penyedia Barang/Jasa yang telah lulus prakualifikasi. b. Dalam hal seperti butir 18.1.3 angka 2 dan 3 di atas, Panitia Pengadaan melakukan Klarifikasi dan Negosiasi baik dari segi teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. 18.2. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa konstruksi/Jasa lainnya 18.2.1. Metoda Penunjukan Langsung dapat dilaksanakan untuk pekerjaan yang bernilai diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.300.000.000,(tiga ratus juta rupiah). 18.2.2. Metoda Penunjukan Langsung dapat dilakukan dengan nilai diatas Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), apabila memenuhi minimal salah satu dari persyaratan sebagai berikut : 1. Barang/jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama perusahaan dan tidak dapat ditunda keberadaannya (business critical asset); atau 2. Pengadaan barang spesifik yang tak dapat digantikan oleh produk lain atau tidak kompatibel. Pengadaan barang spesifik harus memenuhi syarat sebagai berikut : Penyedia Barang/Jasa harus merupakan pabrikan (engine maker dan/atau primary manufacture) atau Agen tunggal dengan penawaran dari pabrikan; atau
33
3. Barang/jasa yang bersifat knowledge intensive dimana untuk menggunakan dan memelihara produk tersebut membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari penyedia barang/jasa; 4. Barang/Jasa konstruksi/Jasa Lainnya yang akan diadakan bersifat spesifik hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus/pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan/atau hanya ada satu Penyedia Barang/Jasa (agen tunggal) yang mampu melaksanakan dan/atau mengaplikasikannya atau yang memiliki jaminan (warranty) dari Original Equipment Manufacture; 5. Penanganan darurat (emergency) untuk keamanan, keselamatan masyarakat, dan aset strategis perusahaan; 6. Penanganan darurat (emergency) akibat bencana alam, baik yang bersifat lokal maupun nasional; 7. Penunjukan berulang (repeat order) dilakukan dalam hal : a. Terhadap Barang yang secara terus menerus dibutuhkan sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dengan tidak mengorbankan kualitas barang; atau b. Terhadap Jasa Lainnya yang secara terus menerus dibutuhkan perusahaan sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dengan tidak mengorbankan kualitas jasa. Hanya dapat dilakukan sebanyak 3 kali berturut-turut kepada Penyedia Barang/Jasa yang telah memenangkan pelelangan sebelumnya. c. Penyedia Jasa Lainnya yang telah memenangkan pelelangan dan dikontrak multiyears, dapat dilakukan Penunjukan Berulang (repeat order) maksimal 1 kali jangka waktu multiyears kontrak sebelumnya 8. Barang/Jasa konstruksi/Jasa lainnya lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya; atau 9. Penyedia barang/jasa adalah BUMN dan/atau Anak Perusahaan sepanjang barang dan/atau jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan dari BUMN atau Anak Perusahaan dimaksud dengan ketentuan apabila BUMN dan/atau Anak Perusahaan yang memproduksi atau memberi pelayanan yang dibutuhkan lebih dari satu, maka harus dilakukan pemilihan langsung terhadap BUMN dan/atau Anak Perusahaan tersebut; 10. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan metoda pemilihan langsung gagal. a. Dalam metode 2 tahap, Calon Penyedia Barang/Jasa yang lulus evaluasi Tahap I sebanyak ≥ 3 peserta namun yang memasukkan penawaran harga (Tahap II) hanya 1 (satu), maka jaminan penawarannya dicairkan; atau b. Setelah dilakukan Pengadaan Ulang dalam Metoda Pelelangan ternyata hanya 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa yang : 1). Mendaftar; atau 2). Lulus Prakualifikasi; atau
34
3). Memasukkan Penawaran dalam Metoda Satu sampul atau Dua sampul; atau 4). Memasukkan Penawaran administrasi dan Teknis dalam Metoda Dua Tahap; 18.2.3. Apabila terdapat kriteria Penunjukan Langsung yang belum diatur pada butir 18.2.2 tersebut diatas harus melalui persetujuan Direksi terlebih dahulu. 18.2.4. Proses Penunjukan Langsung dilakukan dengan cara : 1. Dalam hal terjadi sesuai butir 18.2.2. angka 1 sampai 6 di atas, dilakukan dengan mengundang Calon Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk untuk memasukkan penawaran. 2. Pengadaan barang spesifik sesuai butir 18.2.2. angka 2 diatas dapat dilaksanakan sepanjang dilakukan kepada penyedia barang tunggal yang merupakan pabrikan/kantor cabang/unit usaha/agen tunggal/agen/distributor yang berstatus agen, dengan syarat dibuktikan dengan perjanjian keagenan atau surat penunjukan dari pabrikan atau pihak yang diberi kewenangan oleh pabrikan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Dalam hal terjadi sesuai butir 18.2.2. angka 10 butir b 4) di atas, dilakukan dengan mengundang Calon Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk untuk memasukkan Penawaran . 4. Dalam hal terjadi sesuai butir 18.2.2. angka 10 butir b 3) di atas, dilakukan evaluasi Penawaran harga. 5. Dalam hal terjadi sesuai butir 18.2.2. angka 8 di atas, Pengguna Barang/Jasa menerbitkan Surat Perintah Kerja atau Kontrak kepada Penyedia Barang/Jasa yang telah mempunyai ikatan kerja sebelumnya. 6. Dalam hal terjadi sesuai butir 18.2.2. angka 7 di atas, Pengguna Barang/Jasa menerbitkan Surat Perintah Kerja atau Kontrak kepada Penyedia Barang/Jasa dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi penawaran yang diajukan. 7. Dalam hal terjadi sesuai butir 18.2.2. angka 9 di atas, dilakukan dengan mengundang Anak Perusahaan yang ditunjuk untuk memasukan Penawaran. 8. Dalam hal terjadi sesuai butir 18.2.2 di atas, dilakukan dengan mengundang Calon Penyedia Barang/Jasa (yang mampu dan mempunyai reputasi baik) untuk memasukan Penawaran dan dilakukan evaluasi Penawaran. 9. Dalam evaluasi penawaran dapat dilakukan Klarifikasi dan Negosiasi baik dari segi teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. 18.3. Pembelian Langsung 18.3.1. Pembelian langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar yang diyakini bahwa harga tersebut merupakan hasil persaingan di pasar; 18.3.2. Pembelian Langsung dapat dilaksanakan untuk pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai sampai dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
35
18.3.2. Pembelian langsung untuk barang yang bernilai sampai dengan Rp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan bukti kuitansi tanpa SPK; 18.3.3. Proses Pembelian langsung dilakukan oleh Pejabat Pengadaan; 18.3.4. Dalam menetapkan Penyedia Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan telah mempunyai data pembanding, baik teknis maupun harga.
Bagian Kesepuluh Metode Pengadaan Jasa Konsultansi Pasal 19 19.1. Seleksi Umum Pengadaan Jasa Konsultansi Pada prinsipnya Pengadaan Jasa Konsultansi dilakukan melalui Seleksi Umum, yang dilakukan secara terbuka dan diumumkan secara luas melalui papan pengumuman (portal BTDC) dan/atau melalui surat kabar, dan atau bila memungkinkan melalui portal Kementrian Negara BUMN dengan menetapkan daftar pendek Calon Penyedia Jasa Konsultansi hasil kualifikasi antara 3 (tiga) sampai dengan 7 (tujuh) Calon Penyedia Jasa Konsultansi. 19.2. Seleksi Langsung Pengadaan Jasa Konsultansi Seleksi Langsung dapat dilakukan dalam hal : 19.2.1. Pengadaan Jasa Konsultansi yang dibutuhkan mendesak untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, sehingga apabila tidak segera dilakukan akan berakibat terganggunya operasional BTDC; atau 19.2.2. Setelah dilakukan Pengadaan Ulang dalam Metoda Seleksi Umum ternyata hanya 2 (dua) Calon Penyedia Barang/Jasa yang : 1. Mendaftar; atau 2. Lulus Prakualifikasi; atau 3. Memasukkan Penawaran dalam Metoda Dua sampul. 19.2.3. Proses Seleksi Langsung dilakukan dengan cara: 1. Melakukan Prakualifikasi untuk menyusun daftar pendek. 2. Dalam hal terjadi sesuai butir 19.2.1 tersebut diatas, Panitia Pengadaan mengundang sekurang-kurangnya 2 (dua) Calon Penyedia Jasa Konsultansi. 19.2.4. Dalam hal terjadi sesuai butir 19.2.2 angka 1 dan 2 diatas, dilakukan dengan mengundang Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang ditunjuk untuk memasukkan Penawaran. 19.2.5. Dalam hal seperti butir 19.2.2. angka 3 diatas, Panitia Pengadaan melakukan Klarifikasi dan Negosiasi baik dari segi teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
36
19.3. Penunjukan Langsung Pengadaan Jasa Konsultansi 19.3.1. Metoda Penunjukan Langsung dapat dilaksanakan untuk pekerjaan dengan nilai diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.300.000.000,(tiga ratus juta rupiah). 19.3.2. Metoda Penunjukan Langsung dapat dilakukan dengan nilai diatas Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,(lima ratus juta rupiah), apabila memenuhi minimal salah satu dari persyaratan sebagai berikut : 1. Jasa yang akan diadakan bersifat spesifik hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus/pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan/atau hanya ada 1 (satu) Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang mampu mengaplikasikannya; atau 2. Pekerjaan Keadaan Darurat (emergency); atau 3. Dalam hal terjadi dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Direksi, Dekom atau Karyawan yang menurut pertimbangan Direksi perlu didampingi oleh Konsultan Hukum selama pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang; atau 4. Pekerjaan penelitian/studi/pemrosesan data yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Negeri, Lembaga Afiliasi Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Ilmiah Pemerintah; atau 5. Penasehat ahli Direksi yang melakukan suatu bidang pekerjaan yang bersifat khusus seperti penasehat hukum corporat, accounting, pajak atau bidang khusus lainnya yang ditentukan oleh Direksi; atau 6. Setelah dilakukan Pengadaan Ulang dalam Metoda Seleksi Umum ternyata hanya 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultan yang: a. Mendaftar; atau b. Lulus Prakualifikasi; atau c. Memasukkan Penawaran; atau 7. Penunjukan berulang (repeat order) terhadap penyedia jasa konsultansi non konstruksi sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dengan tidak mengorbankan kualitas jasa; atau 8. Jasa lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya; atau 9. Penyedia barang/jasa adalah BUMN dan/atau Anak Perusahaan sepanjang jasa yang dibutuhkan merupakan layanan dari BUMN atau Anak Perusahaan dimaksud dengan ketentuan apabila BUMN dan/atau Anak Perusahaan yang memberi pelayanan yang dibutuhkan lebih dari satu, maka harus dilakukan pemilihan langsung terhadap BUMN dan/atau Anak Perusahaan tersebut dengan batas maksimum 50% dari total kebutuhan dalam 1 (satu) tahun anggaran; 10. Pengadaan Jasa Hukum dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
37
19.3.3. Apabila terdapat kriteria Penunjukan Langsung yang belum diatur pada butir 19.3.2 tersebut diatas harus melalui persetujuan Direksi terlebih dahulu. 19.3.4. Proses Penunjukan Langsung dilakukan dengan cara : 1. Dalam hal terjadi sesuai pada butir 19.3.2 angka 1 sampai 5 di atas, dilakukan dengan mengundang Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang ditunjuk untuk memasukkan penawaran. 2. Dalam hal terjadi sesuai pada butir 19.3.2 angka 6 a, b di atas, dilakukan dengan mengundang Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang ditunjuk untuk memasukkan Penawaran. 3. Dalam hal sesuai pada butir 19.3.2 angka 6 c di atas, dilakukan evaluasi Penawaran harga. 4. Dalam hal terjadi sesuai pada butir 19.3.2 angka 7 diatas, Pengguna Barang/Jasa menerbitkan Surat Perintah Kerja atau Kontrak kepada Penyedia Jasa Konsultansi yang telah mempunyai ikatan kerja sebelumnya. 5. Dalam hal terjadi sesuai pada butir 19.3.2 angka 8 di atas, Pengguna Barang/Jasa menerbitkan Surat Perintah Kerja atau Kontrak kepada Penyedia Jasa Konsultansi yang telah mempunyai ikatan kerja sebelumnya di lokasi yang sama dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi penawaran. 6. Dalam hal terjadi sesuai pada butir 19.3.2 angka 9 di atas, dilakukan dengan mengundang Anak Perusahaan yang ditunjuk untuk memasukan Penawaran. 7. Dalam hal terjadi sesuai pada butir 19.3.2 angka 10 di atas, dilakukan dengan mengundang Calon Penyedia Jasa Konsultansi (yang mampu dan mempunyai reputasi baik) untuk memasukan Penawaran dan dilakukan evaluasi Penawaran. 8. Dalam hal terjadi sesuai pada butir 19.3.2 angka 10 di atas, dilakukan dengan mengundang Calon Penyedia Jasa Konsultansi (yang mampu dan mempunyai reputasi baik) untuk memasukan Penawaran dan dilakukan evaluasi Penawaran. 9. Dalam evaluasi penawaran dilakukan Klarifikasi dan Negosiasi baik dari segi teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. 19.4. Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 19.4.1. Jasa Konsultansi Perorangan dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Pekerjaan yang tidak memerlukan kerja kelompok (team work); 2. Pekerjaan yang secara utuh berdiri sendiri; 3. Pekerjaan hanya dimungkinkan dilakukan oleh seorang yang ahli di bidangnya /pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI); 4. Pekerjaan yang berkaitan dengan tugas-tugas khusus yang memerlukan masukan/nasehat. 19.4.2. Pihak yang memberikan jasa konsultansi tidak boleh terlibat menjadi pelaksana dari pekerjaan yang menjadi obyek konsultansi.
38
19.4.3. Yang dapat mengikuti Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan adalah Penyedia Jasa Konsultansi perorangan yang memiliki keahlian di bidangnya. Keahlian tersebut dibuktikan dengan tingkat pendidikan dan pengalaman pada bidang pekerjaan yang dipersyaratkan. 19.4.4. Konsultan perorangan yang berasal dari Dosen/Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib mengajukan cuti atau mendapat ijin tertulis dari atasan yang bersangkutan. 19.4.5. Proses Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan diproses melalui Seleksi Langsung atau Penunjukan Langsung.
Bagian Kesebelas Metode Penyampaian Dokumen Penawaran Pasal 20 Dalam pemilihan penyedia barang/Jasa Konstruksi/jasa lainnya dapat dipilih salah 1 (satu) dari 3 (tiga) metoda penyampaian dokumen penawaran berdasarkan jenis barang/jasa yang akan diadakan dan metoda penyampaian dokumen penawaran tersebut harus dicantumkan dalam dokumen lelang yang meliputi : 20.1. Metoda satu sampul; 20.2. Metoda dua sampul; 20.3. Metoda dua tahap. 20.1. Metode Satu Sampul Yaitu penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis, dan penawaran harga yang dimasukan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup. Metoda Satu Sampul digunakan dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat sederhana dan spesifikasi teknisnya jelas atau Pengadaan Barang/Jasa yang spesifikasi teknisnya atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam Dokumen Pengadaan. 20.1.1. Cara penyampaian Penawaran dengan Metoda Satu Sampul adalah sebagai berikut: 1. Calon Penyedia Barang/Jasa mengajukan Penawaran yang dimasukkan ke dalam satu sampul, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Penawaran sebagaimana diminta dalam Dokumen Pengadaan mencakup Surat Penawaran yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi, teknis, dan perhitungan harga yang ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa; b. Pada sampul hanya dicantumkan alamat Panitia Pengadaan Barang/Jasa (yang mencantumkan jenis pekerjaan, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam pemasukan penawaran); c. Harga penawaran dalam Dokumen Penawaran dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf. Dalam hal terjadi perbedaan antara penulisan harga dalam angka dan huruf, maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam penulisan huruf;
39
2. 3.
4. 5.
d. Penawaran bersifat rahasia dan dikirim ke alamat Panitia Pengadaan Barang/Jasa (dilarang dikirim kepada anggota Panitia Pengadaan atau perseorangan). Jika disampaikan secara langsung, maka penawaran harus dimasukkan oleh Calon Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan ke dalam tempat yang telah disediakan oleh Panitia Pengadaan; Apabila Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman, sampul sebagaimana dimaksud angka 1 b diatas dimasukkan ke dalam sampul luar yang hanya mencantumkan alamat Panitia Pengadaan Barang/Jasa serta tempat, hari, tanggal, bulan, tahun; Jika Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman, Panitia Pengadaan mencatat tanggal dan jam penerimaannya. Dokumen Penawaran yang diterima setelah batas waktu pemasukan penawaran tidak diikutsertakan.
20.1.2. Cara pembukaan Penawaran dengan metode satu sampul adalah sebagai berikut: 1. Panitia Pengadaan meneliti isi kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk sedangkan Surat pengunduran diri tidak dihitung sebagai penawaran yang masuk. 2. Dalam hal Penawaran dari Calon Penyedia Barang / Jasa yang masuk berjumlah 3(tiga) atau lebih, Panitia Pengadaan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Membuka sampul penawaran di hadapan para Calon Penyedia Barang/ Jasa pada waktu yang telah ditetapkan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari wakil Calon Penyedia Barang/Jasa; b. Dalam hal saksi dari wakil Calon Penyedia Barang/Jasa tidak ada, Panitia Pengadaan dapat menunjuk saksi diluar dari Panitia Pengadaan. c. Panitia Pengadaan memeriksa, menunjukkan dan membacakan kelengkapan penawaran di hadapan para Calon Penyedia Barang/Jasa, yang terdiri dari : 1). Nama Calon Penyedia Barang/Jasa; 2). Surat Penawaran yang mencantumkan masa berlaku penawaran; 3). Jaminan Penawaran asli; 4). Daftar Kuantitas dan Harga; 5). Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan. 3. Pada saat pembukaan penawaran Panitia Pengadaan hanya mencatat semua kejadian pada saat acara pembukaan penawaran, tidak dilakukan evaluasi atau pengguguran penawaran kecuali untuk penawaran yang terlambat. Setelah dilakukan pembukaan penawaran, Panitia Pengadaan melakukan halhal sebagai berikut :
40
a. Membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP), yang berisikan halhal dan data-data pokok yang penting termasuk informasi yang diperoleh pada saat pembukaan penawaran, sebagai berikut: 1). Nama-nama Calon Penyedia Barang/Jasa, nilai penawarannya, termasuk penawaran alternatif (bila ada), ada tidaknya jaminan penawaran; 2). Alasan bila terjadi penundaan pembukaan penawaran; 3). Keberatan dari Calon Penyedia Barang/Jasa (bila ada); 4). Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Panitia Pengadaan. b. Menandatangani BAPP bersama 2 (dua) orang saksi yang hadir. 4. Dalam hal penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) Calon Penyedia Barang/Jasa dalam proses pelelangan, maka proses pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan harus diulang dengan ketentuan: a. Dokumen Penawaran yang masuk dikembalikan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan; b. Panitia Pengadaan membuat Berita Acara Pengadaan Gagal yang ditandatangani oleh semua anggota Panitia Pengadaan. 5. Dalam hal setelah dilakukan pengadaan ulang, ternyata tidak ada yang memasukkan Dokumen Penawaran, maka Panitia Pengadaan menyatakan Pengadaan gagal dan melaporkan kegagalan tersebut beserta alasannya kepada Pengguna Barang/Jasa. 20.2. Metoda Dua Sampul Yaitu penyampaian Dokumen Penawaran dimana persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, selanjutnya sampul I dan sampul II dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul (disebut “Sampul Penutup”). Metoda Dua Sampul digunakan dalam hal diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam untuk menjaga agar evaluasi teknis tidak dipengaruhi oleh besarnya harga penawaran. 20.2.1. Cara penyampaian Penawaran dengan Metoda Dua Sampul adalah sebagai berikut: 1. Calon Penyedia Barang/Jasa mengajukan penawaran yang dimasukkan ke dalam dua sampul, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Sampul pertama berisi kelengkapan data administrasi dan teknis serta Jaminan Penawaran asli yang disyaratkan, dan pada sampulnya ditulis “Data Administrasi dan Teknis“; b. Sampul kedua berisi data perhitungan harga penawaran dan pada sampulnya ditulis “Harga Penawaran”; c. Sampul pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada butir 20.2.1. angka 1 a dan b diatas dimasukkan ke dalam satu Sampul Penutup; d. Sampul Penutup mencantumkan alamat Pengguna Barang/Jasa yang mengadakan Pengadaan Barang/Jasa, jenis pekerjaan, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam pemasukan penawaran.
41
2. Harga penawaran dalam Dokumen Penawaran dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf. Dalam hal terjadi perbedaan antara penulisan harga dalam angka dan huruf, maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam penulisan huruf; 3. Penawaran bersifat rahasia dan dilarang dikirim kepada anggota Panitia Pengadaan atau perseorangan, melainkan dimasukkan oleh Calon Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan ke dalam tempat yang telah disediakan oleh Panitia Pengadaan; 4. Dokumen Penawaran wajib disampaikan pada waktu yang telah ditentukan; 5. Dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman, Sampul Penutup yang berisi sampul pertama dan sampul kedua, dimasukkan dalam satu sampul (disebut “Sampul Luar”). Sampul Luar hanya mencantumkan alamat Panitia Pengadaan Barang/Jasa serta tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun. 6. Dalam hal Dokumen Penawaran diterima melalui pos atau jasa pengiriman, pada Sampul luarnya diberi catatan tanggal dan jam penerimaan oleh Panitia Pengadaan. 7. Dokumen Penawaran yang diterima setelah batas akhir pemasukan, tidak diikutsertakan dan diberitahukan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa untuk diambil kembali. 20.2.2. Cara pembukaan Penawaran dengan Metoda Dua Sampul adalah sebagai berikut: 1. Panitia Pengadaan meneliti isi kotak / tempat pemasukan dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk, kecuali Surat Pengunduran Diri. 2. Dalam hal Penawaran dari Calon Penyedia Barang / Jasa yang masuk berjumlah 3(tiga) atau lebih, Panitia Pengadaan melakukan urutan langkahlangkah sebagai berikut: a. Panitia Pengadaan membuka Sampul I di hadapan Calon Penyedia Barang/Jasa disaksikan 2 (dua) orang saksi dari wakil Calon Penyedia Barang/Jasa. b. Dalam hal saksi dari wakil Calon Penyedia Barang/Jasa tidak ada, Panitia Pengadaan dapat menunjuk saksi diluar dari Panitia Pengadaan. c. Sampul I yang berisi data administrasi dan teknis dibuka, dan dijadikan lampiran berita acara pembukaan penawaran Sampul I. d. Sampul II yang berisi data penawaran harga tidak boleh dibuka. e. Dalam hal Calon Penyedia Barang / Jasa yang lulus persyaratan Administrasi dan Teknis kurang dari 3 (tiga) Calon Penyedia Barang/Jasa atau sekurang-kurangnya 1 (satu) Calon Penyedia Barang/Jasa, maka pembukaan Sampul II tetap dilanjutkan. f. Sampul II dari Calon Penyedia Barang / Jasa yang lulus persyaratan teknis dan administrasi dapat dibuka dihadapan Calon Penyedia Barang/Jasa disaksikan 2 (dua) orang saksi dari wakil Calon Penyedia Barang/Jasa. Dalam hal saksi dari wakil Calon Penyedia Barang/Jasa
42
tidak ada, Panitia Pengadaan dapat menunjuk saksi diluar dari Panitia Pengadaan 3. Dalam hal penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) Calon Penyedia Barang/Jasa dalam proses pelelangan, maka proses Pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan harus diulang dengan ketentuan: a. Penawaran yang masuk dikembalikan kepada Calon Penyedia Barang/ Jasa yang bersangkutan; b. Panitia Pengadaan membuat Berita Acara Pengadaan Gagal yang ditandatangani oleh semua anggota Panitia Pengadaan. c. Panitia Pengadaan mengumumkan untuk mendapatkan Calon Penyedia Barang/Jasa yang baru dan mengundang seluruh Calon Penyedia Barang/Jasa yang telah memasukkan penawaran administrasi dan teknis sebelumnya untuk memasukkan penawaran kembali. 4. Dalam hal setelah dilakukan pengadaan ulang, ternyata tidak ada yang memasukkan Dokumen Penawaran, maka Panitia Pengadaan menyatakan Pengadaan gagal dan melaporkan kegagalan tersebut beserta alasannya kepada Pengguna Barang/Jasa. 20.3. Metoda Dua Tahap. Yaitu penyampaian Dokumen Penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup Tahap I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup Tahap II. Penyampaiannya dilakukan dalam dua tahap secara terpisah dan dalam waktu yang berbeda. Metoda Dua Tahap digunakan dalam hal diperlukan penyesuaian kriteria teknis untuk menyetarakan spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan diantara Calon Penyedia Barang/Jasa seperti yang dipersyaratkan pada Dokumen Pengadaan sebelum Calon Penyedia Barang/Jasa memasukkan penawaran harga. Cara penyampaian Penawaran dengan Metoda Dua Tahap adalah sebagai berikut: 20.3.1. Tahap Pertama (I) 1. Pemasukan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis: a. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan Dokumen Penawaran administrasi dan teknis serta Jaminan Penawaran asli, dengan ketentuan sebagai berikut : 1). Pada Sampul Penawaran hanya dicantumkan alamat Pengguna Barang/Jasa dan kata-kata “Dokumen Penawaran Pengadaan Barang /Jasa Tahap I”. 2). Dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman, sampul Penawaran dimasukkan dalam satu sampul (disebut “Sampul luar”). Sampul luar hanya memuat alamat Panitia Pengadaan Barang/Jasa serta tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun. 3). Dalam hal Dokumen Penawaran diterima melalui pos atau jasa pengiriman, Panitia Pengadaan Barang/Jasa memberi catatan tanggal dan jam penerimaan pada Sampul luarnya
43
b. Dokumen Penawaran yang diterima setelah batas akhir pemasukan, tidak diikutsertakan dan diberitahukan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa untuk diambil kembali. 2. Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis: a. Panitia Pengadaan meneliti isi kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran administrasi dan teknis dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk, kecuali Surat pengunduran diri, dengan ketentuan sebagai berikut: 1). Dalam hal Dokumen Penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang masuk 3 (tiga) atau lebih, Panitia Pengadaan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a). Panitia Pengadaan melakukan pembukaan sampul di hadapan Calon Penyedia Barang/Jasa disaksikan 2 (dua) orang saksi dari wakil Calon Penyedia Barang/Jasa. b). Dalam hal saksi dari wakil Calon Penyedia Barang/Jasa tidak ada, Panitia Pengadaan dapat menunjuk saksi diluar dari Panitia Pengadaan. Sampul yang berisi data administrasi dan teknis dibuka satu persatu, dibacakan serta dicatat dan dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Tahap I. 2). Dalam hal Dokumen Penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) Calon Penyedia Barang/Jasa, proses Pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan gagal dengan ketentuan: a). Dokumen Penawaran yang masuk dikembalikan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan; b). Panitia Pengadaan membuat Berita Acara Pengadaan Gagal. c). Panitia Pengadaan mengumumkan untuk mendapatkan Calon Penyedia Barang/Jasa baru dan mengundang seluruh Calon Penyedia Barang/Jasa yang telah memasukkan penawaran administrasi dan teknis. 3). Dalam hal setelah dilakukan Pelelangan ulang, ternyata tidak ada yang memasukkan Dokumen Penawaran, maka Panitia Pengadaan menyatakan Pengadaan gagal dan melaporkan kegagalan tersebut beserta alasannya kepada Pengguna Barang/Jasa. 4). Dalam hal yang lulus Tahap I (administrasi dan teknis) kurang dari 3 (tiga) Calon Penyedia Barang/Jasa, maka proses pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan harus diulang dengan ketentuan sebagai berikut: a). Panitia membuat Berita Acara Pengadaan Gagal yang ditanda tangani oleh semua anggota Panitia Pengadaan. b). Calon Penyedia Barang/Jasa yang lulus tetap diikutkan untuk memasukkan harga penawaran (tahap II).
44
20.3.2. Tahap Kedua (II) 1. Pemasukan Dokumen Penawaran Harga a. Calon Penyedia Barang/Jasa yang telah lulus evaluasi Tahap I memasukkan surat penawaran harga dengan ketentuan sebagai berikut : 1). Surat Penawaran harga dimasukan ke dalam sampul tertutup. 2). Surat Penawaran harga tersebut dilampiri rincian analisis biaya, dan syarat lainnya. 3). Harga penawaran dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf. Dalam hal terjadi perbedaan antara penulisan harga dalam angka dan huruf, maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam penulisan huruf. b. Penawaran bersifat rahasia dan dilarang dikirim kepada anggota Panitia Pengadaan atau perseorangan, melainkan dimasukkan oleh calon Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan ke dalam tempat yang telah disediakan oleh Panitia Pengadaan. c. Dokumen Penawaran wajib disampaikan pada waktu yang telah ditentukan dan dimasukkan ke dalam kotak tertutup yang disediakan oleh Panitia Pengadaan. d. Dokumen Penawaran yang diterima setelah batas akhir pemasukan, tidak diikutsertakan dan diberitahukan kepada calon Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan untuk mengambil kembali Dokumen Penawarannya. e. Dalam hal Calon Penyedia Barang/Jasa yang telah lulus Tahap I tidak memasukkan Dokumen Penawaran harga (Tahap II) atau terlambat memasukkan Dokumen Penawaran harga (Tahap II) pada waktu yang telah ditentukan, maka Jaminan Penawaran dicairkan oleh Pengguna Barang/Jasa. f. Dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman, sampul Penawaran dimasukkan dalam satu sampul (disebut „Sampul Luar”). Sampul Luar hanya memuat alamat Panitia Pengadaan Barang/Jasa serta tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun. 2. Pembukaan Dokumen Penawaran Harga Panitia Pengadaan meneliti isi kotak / tempat pemasukan dokumen penawaran harga dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk, kecuali Surat pengunduran diri, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dalam hal Dokumen Penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang masuk 3 (tiga) atau lebih, Panitia Pengadaan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1). Panitia Pengadaan melakukan pembukaan sampul di hadapan Calon Penyedia Barang/Jasa disaksikan 2 (dua) orang saksi dari wakil Calon Penyedia Barang/Jasa. 2). Dalam hal saksi dari wakil Calon Penyedia Barang/Jasa tidak ada, Panitia Pengadaan dapat menunjuk saksi diluar dari Panitia
45
Pengadaan. Sampul yang berisi data harga dibuka satu persatu, dibacakan serta dicatat dan dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Tahap II. b. Dalam hal Dokumen Penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang masuk kurang dari 3 (tiga) atau sekurang-kurangnya 1 (satu), maka proses Pengadaan dilanjutkan dengan ketentuan: 1). Dalam hal Dokumen Penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang masuk 2 (dua) maka diproses seperti halnya proses Pemilihan Langsung. 2). Dalam hal Dokumen Penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang masuk 1 (satu) maka diproses seperti halnya proses Penunjukan Langsung. c. Dalam hal tidak ada Calon Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan Dokumen Penawaran maka Pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan gagal.
Bagian Keduabelas Sistem Evaluasi Penawaran Pasal 21 21.1. Kriteria dan Tata Cara Evaluasi 21.1.1. Kriteria dan tata cara evaluasi harus ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan dijelaskan pada waktu pemberian penjelasan. Dalam hal terjadi perubahan kriteria dan tata cara evaluasi setelah pemberian penjelasan agar disampaikan secara tertulis kepada seluruh Calon Penyedia Barang/Jasa sebelum pemasukan penawaran. 21.1.2.
Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, Panitia/Pejabat Pengadaan berpedoman pada kriteria dan tata cara evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan penjelasan sebelumnya. Bila terdapat hal-hal yang kurang jelas dalam suatu penawaran, Panitia/Pejabat Pengadaan dapat meminta klarifikasi dari Calon Penyedia Barang/Jasa. Dalam klarifikasi, Calon Penyedia Barang/Jasa diminta untuk menjelaskan hal-hal yang menurut Panitia/Pejabat Pengadaan kurang jelas, namun tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Demikian juga Calon Penyedia Barang/Jasa tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi atau mengubah penawarannya setelah penawaran harga dibuka (post bidding).
46
21.1.3. Untuk hal-hal tertentu, Calon Penyedia Barang/Jasa dapat diminta untuk memperpanjang masa berlakunya surat jaminan penawaran yang akan habis masa berlakunya. 21.1.4. Dalam Pelelangan Panitia pengadaan dilarang melakukan negosiasi dalam bentuk dan cara apapun, kecuali negosiasi teknis pada Tahap Pertama terhadap Calon Penyedia Barang/Jasa dalam Sistem Dua Tahap; 21.1.5. Dalam penelitian/evaluasi atas penawaran harga, perlu diperhatikan: 1. Untuk pekerjaan tidak kompleks, HPS merupakan batas atas (ceiling price) dan dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran. Sedangkan untuk pekerjaan kompleks, HPS dijadikan dasar mengevaluasi penawaran; 2. Apabila dalam dokumen pengadaan mengatur kemungkinan Calon Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran alternatif, maka penawaran alternatif yang ternyata baik dari segi teknis maupun harga lebih menguntungkan bagi PLN, dapat diusulkan sebagai calon pemenang pengadaan dengan ketentuan penawaran alternatif yang dievaluasi hanya penawaran alternatif dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang penawaran utamanya merupakan penawaran terendah dan responsif. 21.2. Evaluasi Penawaran Pengadaan Barang/Jasa konstruksi/Jasa Lainnya. Dalam pemilihan penyedia barang/Jasa Konstruksi/Jasa lainnya dapat dipilih salah 1 (satu) dari 3 (tiga) metoda evaluasi penawaran berdasarkan jenis barang/jasa yang akan diadakan, dan metoda evaluasi penawaran tersebut harus dicantumkan dalam dokumen lelang, yang meliputi : 21.2.1. sistem gugur; 21.2.2. sistem nilai; 21.2.3. sistem penilaian biaya selama umur ekonomis. 21.2.1. Sistem Gugur; Adalah evaluasi penawaran dengan cara memeriksa pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga. Terhadap Calon Penyedia Barang/Jasa yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur. Urutan tahapan proses penilaian sebagai berikut : 1. Evaluasi Administrasi a. Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran; b. Evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi. Unsurunsur yang dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkan ketentuanketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi atau ditambah);
47
c. Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi/lulus atau tidak memenuhi syarat administrasi/gugur. 2. Evaluasi Teknis a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi/lulus. b. Faktor-faktor yang dievaluasi pada tahap ini harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi atau ditambah). c. Hasil evaluasi teknis adalah: memenuhi syarat teknis/lulus atau tidak memenuhi syarat teknis/gugur. 3. Evaluasi Harga a. Evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan administrasi dan teknis; b. Berdasarkan hasil evaluasi harga, panitia membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan penawar terendah sebagai calon pemenang. 21.2.2. Sistem Nilai; Adalah evaluasi penawaran dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen Pengadaan Barang/Jasa, kemudian membandingkan jumlah nilai dari setiap penawaran Calon Penyedia Barang/Jasa dengan penawaran Calon Penyedia Barang/Jasa lainnya. Evaluasi penawaran dengan sistem nilai digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang memperhitungkan keunggulan teknis setara dengan harganya, karena penawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualitas teknis. Urutan tahapan proses penilaian sebagai berikut : 1. Evaluasi Administrasi a. Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran; b. Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkan ketentuanketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan; c. Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi/lulus atau tidak memenuhi syarat administrasi/gugur. 2. Evaluasi Teknis dan Harga a. Evaluasi teknis dan harga dilakukan terhadap penawaran-penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis dan/atau harga penawaran; b. Melakukan penilaian dengan menggunakan pendekatan / metode kuantitatif, yaitu dengan memberikan nilai angka terhadap unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
48
c. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Panitia Pengadaan membuat daftar urutan penawaran, yang dimulai dari urutan penawaran yang memiliki nilai tertinggi; d. Bila menggunakan nilai ambang batas lulus (passing grade) untuk penilaian teknis, hal ini harus dicantumkan dalam Dokumen Pengadaan. Panitia membuat daftar urutan yang dimulai dari nilai tertinggi untuk semua penawaran yang memperoleh nilai di atas atau sama dengan nilai ambang batas lulus. 21.2.3. Sistem Penilaian biaya selama umur ekonomis (economic life cycle cost system). Digunakan untuk mengevaluasi Pengadaan Barang/Jasa konstruksi yang memperhitungkan faktor-faktor Umur Ekonomis; Harga dan Biaya Operasi dan Pemeliharaan dalam jangka waktu operasi tertentu. Sistem economic life cycle cost digunakan khusus untuk mengevaluasi Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks dengan memperhitungkan perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan serta nilai sisa selama umur ekonomis barang tersebut; Urutan proses penilaian dengan sistem ini adalah sebagai berikut: 1. Evaluasi Administrasi a. Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran; b. Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkan ketentuanketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan; c. Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi/lulus atau tidak memenuhi syarat administrasi/gugur. 2. Evaluasi Teknis dan Harga a. Evaluasi teknis dan harga dilakukan terhadap penawaran-penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis dan/atau harga penawaran; b. Unsur harga tersebut dikonversikan ke dalam mata uang tunggal berdasarkan nilai tukar (kurs tengah) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada saat pembukaan penawaran; c. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Panitia Pengadaan membuat daftar urutan yang dimulai dari urutan nilai evaluasi tertinggi; d. Biaya-biaya yang dihitung dalam evaluasi, kecuali harga penawaran yang terkoreksi, tidak dimasukkan dalam harga kontrak (hanya berfungsi sebagai alat evaluasi saja). 21.3. Evaluasi Penawaran Pengadaan Jasa Konsultansi Dalam pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat dipilih salah 1 (satu) dari 5 (lima) metoda evaluasi penawaran berdasarkan jenis jasa konsultansi yang akan diadakan dan harus dicantumkan dalam dokumen seleksi, yaitu: 21.3.1. Metoda evaluasi kualitas;
49
21.3.2 Metoda evaluasi kualitas dan biaya; 21.3.3. Metoda evaluasi biaya terendah; 21.3.4. Metoda evaluasi penunjukan langsung 21.3.1. Metoda evaluasi kualitas; Seleksi Jasa Konsultansi dengan menggunakan metoda evaluasi kualitas dipergunakan untuk pekerjaan yang kompleks. Panitia Pengadaan hanya membuka penawaran harga terhadap Calon Penyedia Jasa Konsultansi dengan peringkat teknis terbaik dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan biaya. Urutan proses penilaian dengan sistem ini adalah sebagai berikut: 1. Evaluasi Administrasi a. Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran; b. Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkan ketentuanketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan; c. Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi/lulus atau tidak memenuhi syarat administrasi/gugur 2. Evaluasi Teknis. a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran teknis yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis; b. Berdasarkan hasil evaluasi teknis, Panitia Pengadaan membuat daftar urutan yang dimulai dari urutan teknis terbaik. 3. Klarifikasi dan Negosiasi Panitia pengadaan memberikan kesempatan pertama kepada Calon Penyedia Jasa Konsultansi dengan nilai teknis terbaik untuk melakukan klarifikasi dan negosasi, apabila tidak tercapai kesepakatan dalam negosiasi dapat diberikan kepada Calon Penyedia Jasa Konsultansi dengan nilai teknis terbaik kedua dan seterusnya. 21.3.2 Metoda Evaluasi Kualitas dan Biaya; Seleksi jasa konsultansi dengan menggunakan Metoda Evaluasi Kualitas dan Biaya dipergunakan untuk pekerjaan tidak kompleks yang dilakukan berdasarkan nilai kombinasi terbaik penawaran teknis dan biaya terkoreksi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya. Urutan proses penilaian dengan sistem ini adalah sebagai berikut: 1. Evaluasi Administrasi : a. Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran; b. Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkan ketentuanketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan; c. Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi/lulus atau tidak memenuhi syarat administrasi/gugur;
50
2. Evaluasi Teknis a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran teknis yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis; b. Berdasarkan hasil evaluasi teknis, Panitia Pengadaan membuat daftar urutan yang dimulai dari urutan teknis terbaik dengan nilai memenuhi ambang batas; c. Mengundang Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang nilai teknis memenuhi ambang batas untuk melanjutkan ke tahap pembukaan penawaran harga; d. Kepada Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang tidak memenuhi ambang batas atau tidak memenuhi persyaratan administrasi, dokumen penawaran biaya dikembalikan kepada yang bersangkutan dalam keadaan masih tertutup. 3. Evaluasi Biaya a. Panitia Pengadaan membuka penawaran biaya di hadapan seluruh Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus evaluasi teknis, membacakan dan menulis biaya penawaran dari setiap Calon Penyedia Jasa Konsultansi dan membuat berita acara pembukaan penawaran harga dan penawaran biaya terkoreksi yang ditandatangani oleh semua anggota Panitia Pengadaan dan 2 (dua) wakil Calon Penyedia Jasa Konsultansi; b. Penawaran biaya dengan biaya terendah diberikan nilai tertinggi dengan rumusan : NPB =
Penawaran Biaya Terendah (Rp) Penawaran Biaya(Rp)
x 100%
Dimana : NPB = Nilai Penawaran Biaya (%) 4. Evaluasi Akhir a. Evaluasi akhir adalah gabungan/kombinasi nilai penawaran teknis dan nilai penawaran biaya. b. Berdasarkan hasil evaluasi akhir, Panitia Pengadaan membuat daftar urutan yang dimulai dari urutan Nilai Akhir (NA) terbaik. 5. Klarifikasi dan Negosiasi Panitia pengadaan memberikan kesempatan pertama kepada Calon Penyedia Jasa Konsultansi dengan nilai akhir terbaik untuk melakukan klarifikasi dan negosasi, apabila tidak tercapai kesepakatan dalam negosiasi dapat diberikan kepada Calon Penyedia Jasa Konsultansi dengan nilai akhir kedua dan seterusnya. 21.3.3. Metoda Evaluasi Biaya Terendah;
Seleksi Jasa Konsultansi dengan metoda evaluasi biaya terendah dipergunakan untuk pekerjaan yang sederhana dan standar yang 51
dilakukan berdasarkan penawaran biaya terkoreksinya terendah dari konsultan yang nilai penawaran teknisnya di atas ambang batas persyaratan teknis yang telah ditentukan, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya. Urutan proses penilaian dengan sistem ini adalah sebagai berikut: 1. Evaluasi Administrasi a. Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran; b. Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan; c. Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi/lulus atau tidak memenuhi syarat administrasi/gugur; 2. Evaluasi Teknis a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran teknis yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis; b. Berdasarkan hasil evaluasi teknis, Panitia Pengadaan membuat daftar urutan yang dimulai dari urutan teknis terbaik dengan nilai memenuhi ambang batas; c. Mengundang Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang nilai teknis memenuhi ambang batas untuk melanjutkan ke tahap pembukaan penawaran harga; d. Kepada Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang tidak memenuhi ambang batas atau tidak memenuhi persyaratan administrasi, dokumen penawaran biaya dikembalikan kepada yang bersangkutan dalam keadaan masih tertutup. 3. Evaluasi Biaya a. Panitia Pengadaan membuka penawaran biaya di hadapan seluruh Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus evaluasi teknis, membacakan dan menulis biaya penawaran dari setiap Calon Penyedia Jasa Konsultansi dan membuat berita acara pembukaan penawaran harga dan penawaran biaya terkoreksi yang ditandatangani oleh semua anggota Panitia Pengadaan dan 2 (dua) wakil Calon Penyedia Jasa Konsultansi; b. Penawaran biaya dengan biaya terendah ditetapkan sebagai pemenang. 4. Klarifikasi dan/atau negosiasi Panitia pengadaan memberikan kesempatan pertama kepada Calon Penyedia Jasa Konsultansi dengan penawaran terendah untuk melakukan klarifikasi dan/atau negosasi, apabila tidak tercapai kesepakatan dalam negosiasi dapat diberikan kepada penyedia jasa konsultansi dengan penawaran terendah kedua dan seterusnya.
52
21.3.4. Metoda Evaluasi Penunjukan Langsung Penunjukan Langsung untuk Calon Penyedia Jasa Konsultansi sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada butir 19.03 tersebut diatas dievaluasi berdasarkan kualitas teknis dan biaya, dan dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi. Urutan proses adalah sebagai berikut : 1. Pembukaan penawaran teknis dan penawaran harga dibuka sekaligus; 2. Penilaian kualitas penawaran teknis; 3. Klarifikasi dan negosiasi penawaran teknis; 4. Klarifikasi dan negosiasi penawaran harga meliputi biaya langsung personil, biaya langsung non-personil dan komposisi biaya langsung personil dan atau biaya langsung non-personil.
Bagian Ketigabelas belas Sanggahan Pasal 22 22.1. Tata Cara Sanggahan 22.1.1. Calon Penyedia Barang/Jasa yang berkeberatan atas penetapan pemenang, diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis; 22.1.2. Sanggahan disampaikan kepada Pengguna Barang/Jasa disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan pengadaan; 22.1.3. Apabila dipersyaratkan, Penyedia Barang/Jasa yang mengajukan sanggahan wajib menyampaikan jaminan sanggahan sebesar 1% dari nilai penawaran; 22.1.4. Calon Penyedia Barang/Jasa dapat menyampaikan sanggahan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap hal-hal sebagai berikut: 22.4.1. Panitia Pengadaan dan / atau Pengguna Barang / Jasa menyalahgunakan wewenang; 22.4.2. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pengadaan tidak adil, tida transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat; dan/ atau 22.4.3. Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetap-kan dalam Dokumen Pengadaan. 22.2. Jawaban atas Sanggahan Pengguna Barang/Jasa setelah menerima masukan dari Panitia Pengadaan memberikan jawaban tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima sanggahan dari Calon Penyedia Barang/Jasa. Sanggahan dapat diterima dengan ketentuan sebagai berikut : 22.2.1. Apabila terbukti terjadi rekayasa antara Pengguna Barang/Jasa, Panitia Pengadaan dan Calon Penyedia Barang/Jasa yang merugikan Calon Penyedia Barang/Jasa lainnya, maka diambil tindakan sesuai dengan peraturan
53
perusahaan yang berlaku terhadap Pengguna Barang/Jasa dan/atau Panita Pengadaan Barang/Jasa yang terlibat dan menggugurkan penawaran Calon Penyedia Barang/Jasa yang terlibat dalam rekayasa tersebut; 22.2.2. Apabila pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan karena kesalahan atau kelalaian Panitia Pengadaan, maka Pengguna Barang/Jasa memerintahkan Panitia Pengadaan melakukan evaluasi ulang; 22.2.3. Apabila pelaksanaan pengadaan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan Barang/Jasa, maka dilakukan pengadaan ulang dimulai dari pengumuman kembali oleh Panitia Pengadaan. 22.3. Proses Pengadaan Barang/Jasa dapat dilanjutkan setelah terbitnya jawaban atas sanggahan. 22.4. Apabila ternyata sanggahan atau protes yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan pada butir 22.2. seperti tersebut di atas serta tidak disertai dengan bukti-bukti dan/atau materi sanggahan tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh penyanggah, maka penyanggah/ pemrotes dapat dikenakan sanksi pencairan jaminan sanggahan. 22.5. Jawaban sanggahan dari Pengguna Barang/Jasa bersifat final.
Bagian Keempat belas Pengadaan Gagal dan Pengadaan Ulang Pasal 23 23.1. Pengadaan Gagal 23.1.1. Pelelangan dinyatakan gagal oleh Panitia Pengadaan dengan menerbitkan Berita Acara yang ditandatangani oleh semua anggota Panitia Pengadaan dan dilaporkan kepada Pengguna Barang/Jasa dalam hal: 1. Jumlah Calon Penyedia Barang/Jasa yang tercantum dalam daftar Calon Penyedia Barang/Jasa pengadaan kurang dari 3 (tiga); atau 2. Jumlah Calon Penyedia Barang/Jasa yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga); atau 3. Jumlah Calon Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) ; atau 4. Tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis; atau 5. Pada Pengadaan yang menggunakan HPS sebagai batas atas(ceiling price), pada saat pembukaan surat penawaran harga, apabila harga penawaran terendah lebih tinggi dari HPS.
54
6. Pada Pengadaan yang menggunakan HPS sebagai batas kewajaran (passing grade), harga penawaran terendah setelah dievaluasi lebih besar 10% dari HPS. 23.1.2. Seleksi Umum dinyatakan gagal oleh Panitia Pengadaan dengan menerbitkan Berita Acara yang ditandatangani oleh semua anggota Panitia Pengadaan dan dilaporkan kepada Pengguna Barang/Jasa dalam hal : 1. Jumlah Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang tercantum dalam daftar pengadaan kurang dari 3 (tiga); atau 2. Jumlah Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) ; atau 3. Jumlah Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) ; atau 4. Tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis; atau 5. Pada Pengadaan yang menggunakan HPS sebagai batas atas(ceiling price), negosiasi atas harga penawaran gagal karena tidak ada kesepakatan untuk mencapai harga penawaran lebih kecil atau sama dengan HPS. 6. Pada Pengadaan yang menggunakan HPS sebagai batas kewajaran (passing grade), negosiasi atas harga penawaran gagal karena tidak ada kesepakatan untuk mencapai harga penawaran lebih kecil atau tidak melebihi 10% dari HPS. 23.1.3. Pemilihan/Seleksi Langsung dan Penunjukan Langsung dinyatakan gagal dalam hal : 1. Tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis; atau 2. Pada Pengadaan yang menggunakan HPS sebagai batas atas (ceiling price), negosiasi atas harga penawaran gagal karena tidak ada kesepakatan untuk mencapai harga penawaran lebih kecil atau sama dengan HPS. 3. Pada Pengadaan yang menggunakan HPS sebagai batas kewajaran (passing grade), negosiasi atas harga penawaran gagal karena tidak ada kesepakatan untuk mencapai harga penawaran lebih kecil atau tidak melebihi 10% dari HPS. 23.1.4. Panitia Pengadaan wajib menyampaikan pemberitahuan Pengadaan Gagal kepada para Calon Penyedia Barang/Jasa. 23.1.5. Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan gagal oleh Pengguna Barang/Jasa apabila : 1. Sanggahan dari Calon Penyedia Barang/Jasa ternyata benar; 2. Pelaksanaan Pengadaan tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan. 23.1.6. Setelah Pengguna Barang/Jasa menetapkan pengadaan gagal, maka Pengguna Barang/Jasa:
55
1. Menugaskan Panitia Pengadaan melakukan pengadaan ulang tanpa harus merevisi dokumen pengadaan;atau 2. Menugaskan Panitia Pengadaan melakukan pengadaan ulang dengan memperbaiki dokumen pengadaan dan disahkan oleh Pengguna Barang/ Jasa;atau 3. Membatalkan Pengadaan apabila salah satu kondisi berikut terpenuhi: a. Terjadi perubahan rencana kerja dan mengakibatkan perubahan kebutuhan barang/jasa; b. Anggaran tidak tersedia/tidak mencukupi; c. Akibat adanya penetapan pengadilan; d. Adanya indikasi kuat terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. e. Adanya indikasi terjadinya KKN. 23.1.7.
Pengguna Barang/Jasa tidak memberikan ganti rugi kepada Calon Penyedia Barang/Jasa bila penawarannya ditolak atau pengadaan dinyatakan gagal.
23.2. Pengadaan Gagal 23.2.1. Apabila Pelelangan/Seleksi Umum dinyatakan gagal karena jumlah Calon Penyedia Barang/Jasa yang tercantum dalam daftar Calon Penyedia Barang/Jasa atau jumlah Calon Penyedia Barang/Jasa yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga), setelah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Barang/Jasa maka Panitia Pengadaan segera melakukan: 1. Mengumumkan kembali untuk mendapatkan Calon Penyedia Barang/Jasa baru untuk mengikuti prakualifikasi. 2. Calon Penyedia Barang/Jasa baru yang lulus prakualifikasi ulang dan Calon Penyedia Barang/Jasa yang telah lulus prakualifikasi sebelumnya diundang untuk mengambil Dokumen Pengadaan. 3. Dalam hal setelah dilakukan prakualifikasi ulang jumlah Calon Penyedia Barang/Jasa yang lulus (termasuk yang telah lulus pada prakualifikasi awal) kurang dari 3 (tiga), maka dalam hal Calon Penyedia Barang/Jasa yang lulus hanya 2 (dua), proses Pengadaan dilanjutkan seperti pada proses Pemilihan Langsung. Dalam hal Calon Penyedia Barang/Jasa yang lulus hanya 1 (satu), maka proses Pengadaan dilanjutkan seperti pada proses Penunjukan Langsung. 23.2.2. Apabila Pelelangan/Seleksi Umum dinyatakan gagal karena yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) Calon Penyedia Barang/Jasa, setelah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Barang/Jasa maka Panitia Pengadaan segera melakukan: 1. Mengumumkan kembali untuk mendapatkan Calon Penyedia Barang/Jasa baru untuk mengikuti prakualifikasi. 2. Calon Penyedia Barang/Jasa baru yang lulus prakualifikasi ulang diundang untuk mengambil Dokumen Pengadaan dan mengikuti penjelasan.
56
3. Calon Penyedia Barang/Jasa baru yang lulus prakualifikasi ulang dan Calon Penyedia Barang/Jasa yang telah memasukkan penawaran sebelumnya diundang untuk memasukkan penawaran. 23.2.3. Apabila Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan gagal karena tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, setelah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Barang/Jasa maka Panitia Pengadaan segera melakukan: 1. Mengumumkan kembali untuk mendapatkan Calon Penyedia Barang/Jasa baru. 2. Melakukan proses sesuai tahapan Pengadaan. 3. Dalam hal setelah dilakukan pengadaan ulang masih tetap tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, maka Panitia Pengadaan melaporkan kepada Pengguna Barang/Jasa bahwa pelelangan gagal. 4. Pengguna Barang/Jasa memutuskan proses Pengadaan dihentikan atau tetap dilanjutkan dengan merubah persyaratan administrasi dan teknis. 23.2.4.
Apabila Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan gagal karena Harga Penawaran terendah setelah pembukaan melebihi HPS untuk Pengadaan yang menggunakan HPS sebagai batas atas (ceiling price) atau apabila Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan gagal karena Harga Penawaran terendah setelah dievaluasi melebihi 10 % dari HPS untuk pengadaan yang menggunakan HPS sebagai batas kewajaran (passing grade), setelah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Barang/Jasa maka Panitia Pengadaan segera melakukan: 1. Meninjau ulang isi Dokumen Pengadaan dan/atau Perhitungan HPS. Dalam hal terjadi perubahan pada isi Dokumen Pengadaan dan/atau Perhitungan HPS, maka Panitia Pengadaan berkewajiban meminta pengesahan dari Pengguna Barang/Jasa sebelum Pengadaan Ulang. 2. Mengundang ulang Calon Penyedia Barang/Jasa yang telah memasukkan Penawaran Harga. Bilamana dianggap perlu Panitia Pengadaan dapat juga mengundang Calon Penyedia Barang/Jasa yang baru. 3. Menyampaikan ulang isi Dokumen dalam hal terjadi perubahan pada isi Dokumen Pengadaan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa yang telah memasukkan Penawaran Harga. 4. Dalam hal HPS sebagai batas atas (ceiling price), Panitia Pengadaan menyampaikan ulang Nilai Total HPS apabila terjadi perubahan pada Nilai Total HPS kepada Calon Penyedia Barang/Jasa yang telah memasukkan Penawaran Harga. 5. Setelah dilakukan Pengadaan Ulang, ternyata Harga terendah yang ditawarkan tetap lebih tinggi dari batas atas yang telah ditentukan maka Panitia Pengadaan dapat mengusulkan kepada Pengguna Barang/Jasa untuk melakukan Penunjukan langsung kepada Calon Penyedia Barang/Jasa yang menyampaikan penawaran harga terendah.
57
23.2.5. Apabila Seleksi dinyatakan gagal karena Negosiasi atas harga penawaran tidak ada kesepakatan harga dan telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Barang/Jasa maka Panitia Pengadaan segera melakukan: 1. Meninjau ulang isi Dokumen Pengadaan dan/atau Perhitungan HPS. Dalam hal terjadi perubahan pada isi Dokumen Pengadaan dan/atau Perhitungan HPS, maka Panitia Pengadaan berkewajiban meminta pengesahan dari Pengguna Barang/Jasa sebelum Pengadaan Ulang. 2. Mengundang ulang Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang telah memasukkan Penawaran Harga. Bilamana dianggap perlu Panitia Pengadaan dapat juga mengundang Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang baru. 3. Menyampaikan ulang isi Dokumen dalam hal terjadi perubahan pada isi Dokumen Pengadaan kepada Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang telah memasukkan Penawaran Harga. 4. Dalam hal HPS sebagai batas atas (ceiling price), menyampaikan ulang Nilai Total HPS apabila terjadi perubahan pada Nilai Total HPS kepada Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang telah memasukkan Penawaran Harga. 5. Dalam hal setelah dilakukan Pengadaan Ulang dan masih tetap tidak tercapai kesepakatan harga, maka Panitia Pengadaan dapat mengusulkan kepada Pengguna Barang/Jasa untuk melakukan Penunjukan langsung kepada Calon Penyedia Barang/Jasa yang menyampaikan penawaran harga terendah.
58
BAB III PROSES PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Bagian Pertama Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/ Jasa Lainnya Pasal 24 24.1. Proses Pelelangan dengan Prakualifikasi 24.1.1. Pengumuman Pelelangan dengan Prakualifikasi Panitia Pengadaan harus mengumumkan secara luas tentang adanya Pelelangan dengan Prakualifikasi melalui papan pengumuman BTDC (portal BTDC) dan/atau surat kabar, bila memungkinkan melalui portal Kementerian Negara BUMN; 24.1.2 Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Kualifikasi Calon Penyedia Barang/Jasa yang berminat melakukan pendaftaran dan mengambil Dokumen Kualifikasi; Apabila Calon Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar kurang dari 3 (tiga), maka dinyatakan gagal. 24.1.3. Penyampaian Dokumen Kualifikasi Fomulir isian kualifikasi Calon Penyedia Barang/Jasa yang memuat ringkasan informasi dari persyaratan kualifikasi disertai pernyataan Calon Penyedia Barang/Jasa yang ditandatangani di atas materai; Formulir isian tersebut sebagai pengganti dokumen yang dipersyaratkan. 24.1.4. Evaluasi Dokumen Kualifikasi Panitia Pengadaan melakukan evaluasi atas Dokumen Kualifikasi Calon Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan kriteria kualifikasi yang dipersyaratkan. 24.1.5. Penetapan Hasil Prakualifikasi Panitia Pengadaan mengusulkan hasil evaluasi kualifikasi Calon Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Barang/Jasa untuk mendapatkan penetapan; Apabila Penyedia Barang/Jasa yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) maka dinyatakan gagal. 24.1.6 . Hasil Prakualifikasi Calon Penyedia Barang/Jasa Menyampaikan hasil Prakualifikasi kepada para Calon Penyedia Barang/Jasa. Apabila diperlukan Panitia Pengadaan dapat mengumumkan hasil kualifikasi Calon Penyedia Barang/Jasa melalui papan pengumuman. 24.1.7. Mengundang para Calon Penyedia Barang/Jasa yang lulus kualifikasi untuk mengambil Dokumen Pengadaan. Proses selanjutnya mengikuti tahapan Pengambilan Dokumen Pengadaan sampai dengan Penandatanganan kontrak.
59
24.2. Proses Pelelangan dengan Pascakualifikasi 24.2.1. Pengumuman Pelelangan dengan Pascakualifikasi Panitia Pengadaan harus mengumumkan secara luas tentang adanya Pelelangan dengan pascakualifikasi melalui papan pengumuman BTDC dan/atau surat kabar. 24.2.2. Pendaftaran, Pengambilan Dokumen Pengadaan dan Dokumen Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa dilakukan pada saat yang bersamaan. Dalam hal Calon Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar kurang dari 3 (tiga), maka Pengadaan dinyatakan gagal. 24.2.3. Penjelasan (Aanwijzing) 1. Penjelasan dokumen Pengadaan dilakukan di tempat dan waktu yang ditentukan, dihadiri oleh Calon Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar dalam daftar Calon Penyedia Barang/Jasa. 2. Ketidakhadiran Calon Penyedia Barang/Jasa pada saat penjelasan pengadaan tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran. 3. Dalam acara penjelasan pengadaan dijelaskan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa antara lain mengenai : a. Metode pengadaan; b. Cara penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran (satu sampul atau dua sampul atau dua tahap); c. Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran; d. Metode evaluasi; e. Hal-hal yang menggugurkan penawaran; f. Jenis kontrak yang akan digunakan; g. Nilai Jaminan, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan pengadaan. 4. Bila dipandang perlu, Panitia Pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan; 5. Pemberian penjelasan mengenai pasal-pasal dokumen pengadaan, pertanyaan dari Calon Penyedia Barang/Jasa dan jawaban dari Panitia Pengadaan serta keterangan lain termasuk perubahannya dan peninjauan lapangan, harus dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani semua anggota Panitia Pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang hadir. BAP ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pengadaan dan harus disampaikan secara tertulis kepada Calon Penyedia Barang/Jasa. 24.2.4. Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran 1. Calon Penyedia Barang/Jasa menyampaikan Dokumen Penawaran dalam Jumlah 2 (dua) rangkap ; 2. Penyampaian dan cara pembukaan dokumen penawaran harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
60
3. Panitia Pengadaan mencatat waktu dan tanggal dokumen penawaran yang diterima melalui pos atau jasa pengiriman pada sampul luar penawaran dan memasukkan ke dalam kotak/tempat dokumen penawaran; 4. Panitia Pengadaan membuka rapat pembukaan dokumen penawaran, menyatakan dihadapan para Calon Penyedia Barang/Jasa bahwa saat pemasukan dokumen penawaran telah ditutup sesuai waktu yang dipersyaratkan. Panitia Pengadaan menolak Dokumen penawaran yang terlambat dan/atau tambahan dokumen. Dilanjutkan dengan membuka dokumen penawaran yang masuk; 5. Bagi penawaran yang disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman dan diterima terlambat, Panitia Pengadaan membuka sampul luar dokumen penawaran untuk mengetahui alamat Calon Penyedia Barang/Jasa. Panitia Pengadaan segera memberitahukan kepada Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh dokumen penawaran. Pengembalian dokumen penawaran disertai dengan bukti serah terima; 6. Tidak diperkenankan mengubah waktu penutupan penyampaian penawaran untuk hal-hal yang tidak terpaksa. Apabila terpaksa dilakukan perubahan waktu penutupan penyampaian penawaran maka perubahan tersebut harus dituangkan di dalam adendum dokumen pengadaan dan disampaikan pada seluruh Calon Penyedia Barang/Jasa; 7. Pembukaan dokumen penawaran yang masuk dilaksanakan sebagai berikut: a. Panitia Pengadaan meminta kesediaan 2 (dua) wakil dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak terdapat saksi dari Calon Penyedia Barang/Jasa pengadaan yang hadir, Panitia pengadaan menunda pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran sampai dengan waktu tertentu yang ditentukan Panitia Pengadaan. Setelah sampai batas waktu yang telah ditentukan, wakil Calon Penyedia Barang/Jasa pengadaan tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di luar Panitia Pengadaan yang ditunjuk secara tertulis oleh Panitia Pengadaan. b. Panitia Pengadaan meneliti isi kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk (tidak dihitung surat pengunduran diri) dan bila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga), pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan gagal. 8. Pembukaan dokumen penawaran untuk setiap sistem dilakukan sebagai berikut: a. Untuk Sistem Satu Sampul, Panitia Pengadaan membuka kotak dan sampul dokumen penawaran di hadapan para Calon Penyedia Barang/ Jasa. b. Untuk Sistem Dua Sampul, Panitia Pengadaan membuka sampul I di hadapan Calon Penyedia Barang/Jasa. Sampul I yang berisi data administrasi dan teknis dibuka, dan dijadikan lampiran berita acara pembukaan dokumen penawaran sampul I. Sampul II yang berisi data
61
harga tidak boleh dibuka dan sampulnya dituliskan identitas perusahaan dan diparaf oleh Panitia pengadaan dan 2 (dua) orang wakil Calon Penyedia Barang/Jasa sebelum disimpan oleh Panitia Pengadaan. c. Untuk Sistem Dua Tahap, Panitia Pengadaan membuka sampul penawaran yang berisi data administrasi dan teknis di hadapan Calon Penyedia Barang/Jasa. Hasil pembukaan penawaran dijadikan lampiran berita acara pembukaan dokumen penawaran tahap I. Penawaran yang berisi data harga (tahap II) disampaikan setelah Calon Penyedia Barang/Jasa dinyatakan lulus persyaratan teknis dan administrasi dalam tahap I. 9. Panitia Pengadaan memeriksa, menunjukkan dan membacakan di hadapan para Calon Penyedia Barang/Jasa mengenai kelengkapan dokumen penawaran: a. Untuk satu sampul, terdiri atas : 1).Surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran; 2). Jaminan penawaran asli; 3). Harga penawaran yang dilengkapi dengan materai, tanggal dan tandatangan. b. Untuk dua sampul, terdiri atas: 1). Sampul Pertama a). Surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran tanpa mencantumkan harga penawaran; b). Jaminan penawaran asli; c). Dokumen penawaran teknis dan dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan. 2). Sampul Kedua Harga penawaran yang dilengkapi dengan materai, tanggal dan tandatangan. c. Untuk dua tahap, terdiri atas : 1). Tahap Pertama a). Surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran tanpa mencantumkan harga penawaran; b). Jaminan penawaran asli; c). Dokumen penawaran teknis dan dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan. 2). Tahap Kedua Harga penawaran yang dilengkapi dengan materai, tanggal dan tandatangan. 10. Panitia Pengadaan tidak perlu mempersyaratkan kembali syarat-syarat administrasi pada dokumen pengadaan yang telah menjadi persyaratan kualifikasi Penyedia Barang/Jasa;
62
11. Panitia Pengadaan tidak boleh menggugurkan penawaran Calon Penyedia Barang/Jasa pada saat pembukaan penawaran, kecuali penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang terlambat memasukkan penawaran; 12. Panitia Pengadaan segera membuat berita acara pembukaan dokumen penawaran terhadap semua penawaran yang masuk; 13. Setelah dibacakan dengan jelas, berita acara ditandatangani semua anggota Panitia Pengadaan dan 2 (dua) wakil dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang hadir; 14. Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas di dalam berita acara pembukaan penawaran (BAPP). 24.2.5. Evaluasi Penawaran 1. Pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh Panitia Pengadaan terhadap semua penawaran yang masuk. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi, teknis, dan harga berdasarkan kriteria, metoda, dan tatacara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan. 2. Pada tahap awal, Panitia Pengadaan dapat melakukan koreksi aritmatik terhadap semua penawaran yang masuk dan melakukan evaluasi sekurangkurangnya 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik. 3. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. 4. Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: a. Jenis penyimpangan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang sangat substantif dan akan mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja/performance pekerjaan; b. Substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen pengadaan; c. Adanya penawaran dari Penyedia Barang/Jasa dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan dokumen pengadaan yang akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau tidak adil di antara Calon Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat. 5. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila: a. Syarat-syarat yang diminta berdasarkan dokumen pengadaan dipenuhi/ dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditanda-tangani oleh orang yang berwenang; b. Surat jaminan penawaran memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dokumen pengadaan. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan/atau meragukan dalam surat jaminan penawaran perlu diklarifikasi dengan pihak yang terkait tanpa mengubah substansi dari jaminan penawaran; c. Mencantumkan masa berlakunya penawaran sesuai yang diminta dalam dokumen pengadaan.
63
6.
Panitia Pengadaan melakukan evaluasi teknis terhadap semua penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi. 7. Untuk pengadaan Jasa Konstruksi, penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila: a. Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan; b. Jadual waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan; c. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan dokumen pengadaan; d. Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan; e. Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan; f. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang dicantumkan dalam dokumen pengadaan; g. Memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan. 8. Untuk Pengadaan Barang, penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila: a. Memenuhi spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur, dan gambar-gambar yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan; b. Jadual waktu penyerahan barang tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan; c. Identitas barang yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas; d. Jumlah barang yang ditawarkan tidak kurang dari yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan; e. Memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan. 9. Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi kewajaran harga adalah hal-hal yang pokok atau penting, meliputi: a. Total harga penawaran terhadap HPS : 1). Untuk HPS yang difungsikan sebagai batas kewajaran (passing grade), apabila harga penawaran di atas 10% HPS maka penawaran dinyatakan gugur, dan apabila semua harga penawaran di atas 10% HPS maka pengadaan dinyatakan gagal; 2). Untuk HPS yang difungsikan sebagai batas atas (ceiling price), total harga penawaran diatas HPS dinyatakan gugur dan apabila semua harga penawaran di atas HPS maka pengadaan dinyatakan gagal; b. Dalam hal terjadi harga satuan timpang yaitu nilainya lebih besar dari 10% (sepuluh persen) diatas HPS maka perlu diklarifikasi. Apabila setelah
64
dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan tersebut tidak berubah, maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume yang ditawarkan sesuai dengan dokumen pengadaan, tambahan volume selebihnya menggunakan harga satuan pada HPS; c. Untuk kontrak Lumpsum, mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis, dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan, dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya; d. Untuk kontrak lumpsum atau kontrak harga satuan yang harga satuannya ditulis dalam angka dan huruf, apabila terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf; e. Koreksi aritmatik dilakukan sebagai berikut : 1). Volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen pengadaan; 2). Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; 3). Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain, dan harga satuan pada surat penawaran tetap dibiarkan kosong; 4). Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai atau urutan penawaran menjadi lebih tinggi atau lebih rendah terhadap urutan penawaran semula. f. Dalam mengevaluasi kewajaran harga penawaran dapat dilakukan klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dinilai terlalu rendah yaitu dibawah 80 % HPS, maka Calon Penyedia Barang/Jasa pengadaan tersebut harus bersedia untuk menaikkan jaminan pelaksanaannya menjadi sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari nilai HPS bilamana ditunjuk sebagai pemenang pengadaan. Dalam hal Calon Penyedia Barang/Jasa pengadaan yang bersangkutan tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaannya, maka penawarannya dapat digugurkan dan jaminan penawarannya dicairkan, sedangkan Penyedia Barang/Jasa itu sendiri, di dimasukkan dalam Daftar Hitam (black list) PLN dan tidak diperkenankan ikut serta dalam Pengadaan Barang/Jasa di PLN untuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. 24.2.6. Pembuktian Kualifikasi Terhadap Calon Penyedia Barang/Jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah.
65
24.2.7. Pembuatan Berita Acara Hasil Proses Pengadaan a. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis, dan harga dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP). BAHP memuat hasil pelaksanaan pengadaan, termasuk cara penilaian, rumus-rumus yang digunakan, sampai dengan penetapan urutan pemenangnya berupa daftar Calon Penyedia Barang/Jasa yang dimulai dari harga penawaran terendah. BAHP ditandatangani oleh semua anggota Panitia Pengadaan. b. BAHP bersifat rahasia sampai dengan saat penandatanganan kontrak. c. BAHP memuat hal-hal sebagai berikut : 1). Nama semua Calon Penyedia Barang/Jasa dan harga penawaran dan/atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing Calon Penyedia Barang/Jasa; 2). Metoda evaluasi yang digunakan; 3). Unsur-unsur yang dievaluasi; 4). Rumus yang dipergunakan ; 5). Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan pengadaan; 6). Tanggal dibuatnya berita acara serta jumlah Calon Penyedia Barang/Jasa yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; 7). Penetapan urutan dari 1 (satu) calon pemenang dan 2 (dua) cadangan. Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa pengadaan dinyatakan gagal. Apabila Calon Penyedia Barang/Jasa pengadaan yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga), maka terhadap Calon Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat tetap diusulkan sebagai calon pemenang pengadaan. 24.2.8. Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan 1. Panitia Pengadaan mengusulkan calon pemenang pengadaan yang menguntungkan bagi BTDC dalam arti : a. Penawaran memenuhi syarat administratif dan teknis yang ditentukan dalam dokumen pengadaan; b. Perhitungan harga yang ditawarkan adalah terendah yang responsif; 2. Dalam hal terdapat 2 (dua) Calon Penyedia Barang/Jasa mempunyai harga penawaran hasil evaluasi yang sama, maka Panitia Pengadaan meneliti kembali data kualifikasi Calon Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan, dan memilih Calon Penyedia Barang/Jasa yang menurut pertimbangannya mempunyai kemampuan yang lebih besar, dan hal ini dicatat dalam berita acara. 3. Panitia Pengadaan membuat dan menyampaikan laporan kepada Pengguna Barang/Jasa untuk menetapkan pemenang pengadaan. Laporan tersebut disertai usulan calon pemenang dan penjelasan atau keterangan lain yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan.
66
4. Usulan penetapan pemenang pengadaan disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat : a. Nama dan alamat Penyedia Barang/Jasa; b. Harga penawaran setelah dikoreksi aritmatik; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 5. Pemenang pengadaan ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa berdasarkan usulan Panitia Pengadaan. Pengguna Barang/Jasa segera menetapkan pemenang pengadaan dan mengeluarkan Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Panitia Pengadaan. 6. Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang pengadaan adalah : a. Dokumen pengadaan beserta addendum (bila ada); b. Berita acara pembukaan penawaran (BAPP); c. Berita acara hasil proses pengadaan (BAHP); d. Dokumen penawaran dari calon pemenang pengadaan dan cadangan calon pemenang; e. Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang pengadaan dan mengakibatkan penawaran/jaminan penawaran habis masa berlakunya, maka diminta kepada seluruh Calon Penyedia Barang/Jasa pengadaan untuk memperpanjang surat penawaran dan jaminan penawaran. 24.2.9. Pengumuman Pemenang Pengadaan Pemenang pengadaan diumumkan dan diberitahukan oleh panitia pengadaan kepada para Calon Penyedia Barang/Jasa setelah diterimanya Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa dari Pengguna Barang/Jasa. 24.2.10. Sanggahan Calon Penyedia Barang/Jasa yang berkeberatan atas penetapan pemenang, diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis kepada Pengguna Barang/Jasa. 24.2.11. Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 1. Pengguna Barang/Jasa mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) kepada Penyedia Barang/Jasa sebagai pelaksana pekerjaan yang diadakan, dengan ketentuan: a. Tidak ada sanggahan dari Calon Penyedia Barang/Jasa; atau b. Sanggahan yang diterima Pengguna Barang/Jasa dalam masa sanggah ternyata tidak benar, atau sanggahan diterima melewati waktu masa sanggah. 2. Calon Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa wajib menerima keputusan tersebut. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri maka jaminan penawaran Calon Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan kepada Kas BTDC. Disamping
67
jaminan penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan kepada Kas BTDC, Penyedia Barang/Jasa tersebut dimasukkan dalam Daftar Hitam (black list) BTDC dan tidak diperkenankan ikut serta dalam Pengadaan Barang/Jasa di BTDC dalam jangka waktu 2 (dua) tahun kecuali alasan pengunduran diri tersebut dapat diterima secara objektif oleh Pengguna Barang/Jasa. 3. Apabila calon pemenang pengadaan urutan pertama yang ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa mengundurkan diri, maka penunjukan Penyedia Barang/Jasa dapat dilakukan kepada Calon Penyedia Barang/jasa urutan kedua (jika ada) sesuai dengan harga penawarannya, dengan ketentuan : a. Penetapan pemenang pengadaan urutan kedua tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/penetapan dari Pengguna Barang/Jasa; b. Masa penawaran calon pemenang pengadaan urutan kedua masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya; c. Bila calon pemenang pertama mengundurkan diri, maka berlaku sanksi sebagaimana dimaksud pada butir 24.2.11. angka 2 di atas. 4. Apabila calon pemenang pengadaan urutan kedua juga mengundurkan diri, maka penetapan Penyedia Barang/Jasa dapat dilakukan kepada calon pemenang urutan ketiga (jika ada) sesuai dengan harga penawarannya dengan ketentuan : a. Penetapan pemenang pengadaan tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/penetapan dari Pengguna Barang/Jasa; b. Masa berlakunya penawaran calon pemenang pengadaan urutan ketiga masih berlaku atau sudah diperpanjang; c. Bila calon pemenang kedua mengundurkan diri, maka berlaku sanksi sebagaimana dimaksud pada butir 24.2.11 angka 2 di atas. 5. Apabila calon pemenang ketiga mengundurkan diri, maka berlaku sanksi sebagaimana dimaksud pada butir 24.2.11 angka 2 di atas dan Pengadaan dinyatakan batal oleh Pengguna Barang/Jasa. (kriteria dimasukkan dalam pengadaan batal) 6. SPPBJ dibuat setelah masa sanggah dilewati dan segera disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk. 24.2.12. Penandatanganan Kontrak Setelah SPPBJ diterbitkan, Pengguna Barang/Jasa menyiapkan dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan apabila dananya telah tersedia, dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Penandatanganan kontrak dilakukan setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan; 2. Apabila Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk menolak/ mengundurkan diri atau gagal untuk menandatangani kontrak, maka Pengguna Barang/Jasa membatalkan SPPBJ, jaminan penawaran Calon Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan kepada Kas BTDC. Disamping jaminan
68
penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan kepada Kas BTDC, Penyedia Barang/Jasa tersebut dimasukkan dalam Daftar Hitam (black list) BTDC dan tidak diperkenankan ikut serta dalam Pengadaan Barang/Jasa di BTDC dalam jangka waktu 2 (dua) tahun kecuali alasan pengunduran diri tersebut dapat diterima secara objektif oleh Pengguna Barang/Jasa. 3. Pengguna dan Penyedia Barang/Jasa tidak diperkenankan mengubah dokumen pengadaan setelah pembukaan penawaran sampai dengan penandatanganan kontrak. Perubahan dokumen pengadaan sebelum pembukaan penawaran oleh Pengguna dan diberitahukan secara tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa. 4. Pengguna dan Penyedia Barang/Jasa wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa/redaksional, angka, dan huruf serta membubuhkan paraf pada lembar demi lembar dokumen kontrak; 5. Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu : a. Sekurang-kurangnya 2 (dua) kontrak asli, kontrak asli pertama untuk Pengguna Barang/Jasa dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa, dan kontrak asli kedua untuk Penyedia Barang/Jasa dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh Pengguna Barang/Jasa; b. Rangkap kontrak asli lainnya tanpa dibubuhi materai. 24.3. Pemilihan Langsung Pada dasarnya Pemilihan Langsung dapat dilakukan melalui Prakualifikasi atau melalui Pascakualifikasi. 24.3.1 Pemilihan Langsung melalui Prakualifikasi 1. Undangan Prakualifikasi kepada Penyedia Barang/Jasa Panitia Pengadaan mengundang sekurang-sekurangnya 2 (dua) Calon Penyedia Barang/Jasa yang diyakini mampu untuk melaksanakan pengadaan Barang/Jasa yang diperlukan. Undangan disampaikan beserta dokumen kualifikasi serta jadual penyampaian dokumen kualifikasi 2. Penyampaian Dokumen PraKualifikasi Formulir isian kualifikasi Calon Penyedia Barang/Jasa yang memuat ringkasan informasi dari persyaratan kualifikasi disertai pernyataan Calon Penyedia Barang/Jasa yang ditandatangani di atas meterai. 3. Evaluasi Dokumen PraKualifikasi Panitia Pengadaan melakukan evaluasi atas Dokumen PraKualifikasi Calon Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan kriteria kualifikasi yang dipersyaratkan. 4. Penetapan hasil Prakualifikasi Apabila melalui Prakualifikasi maka Panitia Pengadaan mengusulkan hasil evaluasi kualifikasi Calon Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Barang/Jasa untuk mendapatkan penetapan. Apabila Calon Penyedia Barang/Jasa yang lulus prakualifikasi hanya 1 (satu) maka Pengadaan dilakukan seperti halnya proses Penunjukan Langsung.
69
5. Hasil Prakualifikasi Calon Penyedia Barang/Jasa Panitia Pengadaan menyampaikan hasil Prakualifikasi kepada para Calon Penyedia Barang/Jasa; 6. Mengundang para Calon Penyedia Barang/Jasa yang lulus prakualifikasi untuk mengambil Dokumen Pengadaan; 24.3.2. Proses Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi 1. Undangan kepada Penyedia Barang/Jasa Panitia Pengadaan mengundang sekurang-sekurangnya 2 (dua) Calon Penyedia Barang/Jasa yang diyakini mampu untuk melaksanakan pengadaan Barang/Jasa yang diperlukan. Pendaftaran, Pengambilan Dokumen Pengadaan dan Dokumen Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa dilakukan pada saat yang bersamaan. 2. Penjelasan Dokumen pengadaan (Aanwijzing) 3. Penyampaian Dokumen Penawaran 4. Evaluasi penawaran Untuk Pemilihan langsung melalui prakualifikasi dilakukan Evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap semua penawaran yang masuk serta menyusun urutan penawaran sebagai dasar untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi selanjutnya. Untuk Pemilihan langsung melalui pascakualifikasi dilakukan evaluasi kualifikasi, administrasi, teknis, dan harga terhadap semua penawaran yang masuk serta menyusun urutan penawaran sebagai dasar untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi selanjutnya. 5. Klarifikasi dan negosiasi dilaksanakan sebagai berikut : a. Sebelum klarifikasi dan negosiasi dilakukan, Panitia Pengadaan membuat pedoman klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga. Dalam pedoman klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga dicantumkan hal-hal teknis dan item pekerjaan yang akan diklarifikasi dan dinegosiasi. b. Klarifikasi dan negosiasi dilakukan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa yang menawarkan harga terendah setelah dievaluasi, sampai terjadi kesepakatan. Klarifikasi dan negosiasi tidak boleh dihadiri oleh Calon Penyedia Barang/Jasa lainnya. c. Klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan untuk mendapatkan Barang/ Jasa yang sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan atau spesifikasi yang lebih baik. d. Bagi Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan kontrak harga satuan, Panitia Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi terutama terhadap harga satuan item-item pekerjaan yang harga satuan penawarannya lebih tinggi dari harga satuan yang tercantum dalam HPS. e. Bagi Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan kontrak lumpsum, Panitia Pengadaan melakukan negosiasi hanya pada harga total saja.
70
f. Setelah klarifikasi dan negosiasi, Panitia Pengadaan meminta kepada Calon Penyedia Barang/Jasa untuk menandatangani berita acara hasil klarifikasi dan negosiasi. Apabila tidak terjadi kesepakatan dengan urutan pertama, maka klarifikasi dan negosiasi dilakukan kepada urutan penawar terendah hasil evaluasi berikutnya. g. Berdasarkan berita acara tersebut, Panitia Pengadaan membuat surat usulan penetapan Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Barang/Jasa untuk menetapkan pemenang pengadaan. 6. Penetapan pemenang a. Berdasarkan usulan dari Panitia Pengadaan, Pengguna Barang/Jasa menetapkan pemenang pengadaan; b. Hasil penetapan pemenang disampaikan kepada seluruh Calon Penyedia Barang/Jasa sebagai pengganti pengumuman hasil pemilihan langsung. 7. Sanggahan Mekanisme dan prosedur sanggahan mengikuti ketentuan seperti yang ditetapkan pada butir 22.1 di atas. 8. Penunjukan pemenang Pengguna Barang/Jasa menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Penyedia Barang/Jasa. 9. Penandatanganan kontrak Pengguna Barang/Jasa menyiapkan dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur pada butir 24.2.12 di atas. 24.4. Penunjukan Langsung Untuk penunjukan langsung kepada Pabrikan/Agen Tunggal/Pemegang HAKI tidak dilakukan proses kualifikasi. Penunjukan langsung pada prinsipnya melalui proses Prakualifikasi kecuali untuk Penunjukan Langsung Pekerjaan Darurat dilakukan dengan Pascakualifikasi. 24.4.1. Penunjukan Langsung dengan Prakualifikasi 1. Undangan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa Panitia Pengadaan mengundang 1 (satu) Calon Penyedia Barang/Jasa yang diyakini mampu untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang diperlukan. Undangan disampaikan beserta dokumen kualifikasi serta jadual penyampaian dokumen kualifikasi. 2. Penyampaian Dokumen dan Evaluasi Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa yang menyampaikan Dokumen Kualifikasi sesuai yang dipersyaratkan disertai pernyataan Penyedia Barang/Jasa yang ditandatangani di atas materai. Panitia Pengadaan melakukan evaluasi atas Dokumen Kualifikasi. Apabila Calon Penyedia Barang/Jasa tidak lulus prakualifikasi, maka Panitia mengundang Calon Penyedia Barang/Jasa lainnya yang diyakini mampu untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
71
3. Penetapan Hasil Prakualifikasi Panitia Pengadaan menyampaikan hasil evaluasi kualifikasi Calon Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Barang/Jasa untuk mendapatkan penetapan. 4. Pengambilan Dokumen Pengadaan Calon Penyedia Barang/Jasa yang telah lulus prakualifikasi diundang untuk mengambil Dokumen Pengadaan; 5. Penjelasan Dokumen pengadaan (bila diperlukan) 6. Penyampaian Dokumen Penawaran 7. Evaluasi penawaran dan Negosiasi Panitia pengadaan melakukan evaluasi, klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. 8. Penetapan Penyedia Barang/Jasa Panitia pengadaan menyampaikan hasil evaluasi, klarifikasi, dan hasil negosiasi serta usulan penetapan Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Barang/Jasa. 9. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Berdasarkan surat penetapan dari Pengguna Barang/Jasa, Panitia pengadaan mengumumkan atas penetapan Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk untuk pekerjaan dimaksud dan kemudian Pengguna Barang/Jasa menerbitkan surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk. 10. Penandatanganan kontrak Pengguna Barang/Jasa menyiapkan dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur pada butir 24.2.12 di atas. 24.4.2. Penunjukan Langsung dengan Pascakualifikasi Penunjukan Langsung Pekerjaan Darurat dilakukan dengan Pascakualifikasi dengan cara mengundang kepada Calon Penyedia Barang/Jasa yang sedang melaksanakan kontrak pekerjaan sejenis terdekat yang dinilai mempunyai kemampuan, peralatan, tenaga yang cukup serta kinerja baik dan diyakini dapat melaksanakan pekerjaan dengan tahapan sebagai berikut : 1. Pengguna Barang/Jasa dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), setelah ada pernyataan keadaan darurat dari Manajer/GM/Direksi; 2. Opname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antara Pengguna dan Penyedia Barang/Jasa, sementara proses dan administrasi pengadaan dapat dilakukan secara simultan; 3. Perhitungan biaya kontrak berdasarkan harga satuan sejenis dari kontrak yang ada dan perkiraan volume dari pekerjaan yang akan dilaksanakan setelah melalui proses Negosiasi; 4. Pengguna Barang/Jasa menyiapkan dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur pada angka 24.2.12 di atas.
72
24.5. Pembelian Langsung Pengadaan barang yang dilakukan melalui pembelian langsung dapat menggunakan SPK atau tanpa SPK. 24.5.1. Proses Pembelian Langsung Tanpa SPK 1. Pejabat Pengadaan mendeskripsikan tipe, jenis, spesifikasi dari barang yang akan dibeli. 2. Pejabat Pengadaan meyakini bahwa anggaran pembelian langsung telah tersedia. 3. Pejabat Pengadaan menetapkan Penyedia Barang yang diyakini harga barangnya kompetitif 24.5.2. Proses Pembelian Langsung dengan SPK 1. Mendeskripsikan antara lain tipe, jenis, spesifikasi dan jumlah dari barang yang akan dibeli. 2. Meyakini bahwa anggaran yang diperlukan untuk pembelian langsung telah tersedia. 3. Menetapkan Penyedia Barang yang diyakini harga barangnya kompetitif. 4. Pejabat Pengadaan mengusulkan kepada Pengguna Barang untuk menerbitkan SPK sesuai dengan ketentuan butir 1,2,3 di atas;
Bagian Kedua Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pasal 25 25.1. Seleksi Umum Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Seleksi Umum dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 25.1.1. Pengumuman Seleksi Umum Panitia Pengadaan harus mengumumkan secara luas tentang adanya Seleksi Umum melalui papan pengumuman BTDC (Portal BTDC) dan/atau surat kabar, bila memungkinkan melalui Portal Kementerian BUMN. 25.1.2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Kualifikasi Calon Penyedia Jasa Konsultansi melakukan pendaftaran dan mengambil Dokumen Kualifikasi; Apabila Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang mendaftar kurang dari 3 (tiga), maka pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan gagal.
73
25.1.3. Penyampaian Dokumen Kualifikasi Fomulir isian kualifikasi Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang memuat ringkasan informasi dari persyaratan kualifikasi disertai pernyataan Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang ditandatangani di atas materai, disampaikan kepada Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi. 25.1.4. Evaluasi Dokumen Kualifikasi Panitia Pengadaan melakukan evaluasi atas Dokumen Kualifikasi Calon Penyedia Jasa Konsultansi sesuai dengan kriteria kualifikasi yang dipersyaratkan. 25.1.5. Penetapan hasil Prakualifikasi Panitia Pengadaan menyampaikan hasil evaluasi kualifikasi Calon Penyedia Jasa Konsultansi serta usulan penetapan hasil prakualifikasi kepada Pengguna Barang/Jasa. Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus prakualifikasi dimasukkan dalam daftar pendek sekurang-kurangnya 3 (tiga) Calon Penyedia Jasa Konsultansi dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) Calon Penyedia Jasa Konsultansi dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Apabila Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus prakualifikasi lebih dari 7 (tujuh), maka yang dimasukkan dalam daftar pendek adalah 7 (tujuh) Calon Penyedia Jasa Konsultansi dengan peringkat terbaik; 2. Apabila Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus prakualifikasi kurang dari 7 (tujuh) dan lebih besar atau sama dengan 3 (tiga), maka yang dimasukkan dalam daftar pendek adalah sesuai hasil yang lulus prakualifikasi dengan peringkat terbaik; 3. Apabila Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan gagal. 25.1.6. Pengumuman Hasil Prakualifikasi Hasil prakualifikasi setelah ditetapkan oleh Pengguna Barang/jasa disampaikan kepada seluruh Calon Penyedia Jasa Konsultansi. 25.1.7. Undangan kepada Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang masuk Daftar Pendek. Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang masuk dalam daftar pendek diundang untuk mengambil dokumen seleksi umum. 25.1.8. Penjelasan (Aanwijzing) 1. Panitia pengadaan menjelaskan isi dokumen pengadaan, menampung pertanyaan Calon Penyedia Jasa Konsultansi, dan memberikan jawaban atas hal-hal yang kurang jelas yang terdapat dalam dokumen seleksi umum; 2. Panitia pengadaan membuat Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) yang ditandatangani oleh semua anggota Panitia Pengadaan dan 1 (satu) wakil Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang hadir; 3. Berita acara memuat segala keterangan dan perubahan yang dianggap perlu, serta risalah tanya jawab. Apabila terjadi perubahan atau tambahan ketentuan
74
dan persyaratan yang tercantum dalam dokumen seleksi umum harus dituangkan dalam adendum. Berita acara dan adendum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen seleksi umum; 4. Berita acara dan adendum dokumen seleksi umum wajib disampaikan kepada para Calon Penyedia Jasa Konsutansi dalam waktu yang sama; 5. Ketidakhadiran Calon Penyedia Jasa Konsultansi dalam rapat penjelasan dan kunjungan lapangan tidak menggugurkan keikutsertaan Calon Penyedia Jasa Konsultansi. 25.1.9. Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran 1. Calon Penyedia Jasa Konsultansi menyampaikan Dokumen Penawaran dalam Jumlah 2 (dua) rangkap. 2. Penyampaian dan cara pembukaan dokumen penawaran harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi. 3. Panitia Pengadaan mencatat waktu dan tanggal dokumen penawaran yang diterima melalui pos atau jasa pengiriman pada sampul luar penawaran dan memasukkan ke dalam kotak/tempat pengadaan. 4. Panitia Pengadaan membuka rapat pembukaan dokumen penawaran, menyatakan dihadapan para Calon Penyedia Jasa Konsultansi bahwa saat pemasukan dokumen penawaran telah ditutup sesuai waktu yang dipersyaratkan. Panitia Pengadaan menolak Dokumen penawaran yang terlambat dan/atau tambahan dokumen dilanjutkan dengan membuka dokumen penawaran yang masuk. 5. Bagi penawaran yang disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman dan diterima terlambat, Panitia Pengadaan membuka sampul luar dokumen penawaran untuk mengetahui alamat Calon Penyedia Barang/Jasa. Panitia Pengadaan segera memberitahukan kepada Penyedia Jasa Konsultansi yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh dokumen penawaran. Pengembalian dokumen penawaran disertai dengan bukti serah terima. 6. Tidak diperkenankan mengubah waktu penutupan penyampaian penawaran untuk hal-hal yang tidak penting. Apabila terpaksa dilakukan perubahan waktu penutupan penyampaian penawaran maka perubahan tersebut harus dituangkan di dalam adendum dokumen pengadaan dan disampaikan pada seluruh Calon Penyedia Jasa Konsultansi. 7. Pembukaan dokumen penawaran yang masuk dilaksanakan sebagai berikut a. Panitia Pengadaan meminta kesediaan 2 (dua) wakil dari Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak terdapat saksi dari Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang hadir, Panitia pengadaan menunda pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran sampai dengan waktu tertentu yang ditentukan Panitia Pengadaan. Setelah sampai batas waktu yang telah ditentukan, wakil Calon Penyedia Jasa Konsultansi tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di luar Panitia Pengadaan yang ditunjuk secara tertulis oleh Panitia Pengadaan.
75
b. Panitia Pengadaan meneliti isi kotak / tempat pemasukan dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk (tidak dihitung surat pengunduran diri) dan bila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga), pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan gagal. 8. Pembukaan dokumen penawaran untuk setiap sistem dilakukan sebagai berikut: a. Untuk Sistem Satu Sampul, Panitia Pengadaan membuka sampul dokumen penawaran di hadapan Penyedia Jasa Konsultansi. b. Untuk Sistem Dua Sampul, Panitia Pengadaan membuka sampul I di hadapan para Calon Penyedia Jasa Konsultansi. Sampul I yang berisi data administrasi dan teknis dibuka, dan dijadikan lampiran berita acara pembukaan dokumen penawaran sampul I. Sampul II yang berisi data harga tidak boleh dibuka dan sampulnya dituliskan identitas perusahaan dan diparaf oleh Panitia pengadaan dan 2 (dua) orang wakil Calon Penyedia Jasa Konsultansi sebelum disimpan oleh Panitia Pengadaan. c. Untuk Sistem Dua Tahap, Panitia Pengadaan membuka sampul penawaran yang berisi data administrasi dan teknis di hadapan Calon Penyedia Jasa Konsultansi. Hasil pembukaan penawaran dijadikan lampiran berita acara pembukaan dokumen penawaran tahap I. Penawaran yang berisi data harga (tahap II) disampaikan Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang mempunyai peringkat teknis terbaik. 9. Panitia Pengadaan memeriksa, menunjukkan dan membacakan di hadapan para Calon Penyedia Jasa Konsultansi mengenai kelengkapan dokumen penawaran: a. Untuk satu sampul, terdiri atas : 1).Surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran; 2). Harga penawaran yang dilengkapi dengan materai, tanggal dan tandatangan. b. Untuk dua sampul, terdiri atas: 1). Sampul Pertama a). Surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran tanpa mencantumkan harga penawaran; b). Dokumen penawaran teknis dan dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan. 2). Sampul Kedua Harga penawaran yang dilengkapi dengan materai, tanggal dan tandatangan. c. Untuk dua tahap, terdiri atas : 1). Tahap Pertama a). Surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran tanpa mencantumkan harga penawaran; b). Dokumen penawaran teknis dan dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan.
76
2). Tahap Kedua Harga penawaran yang dilengkapi dengan materai, tanggal dan tandatangan. a). Panitia Pengadaan tidak perlu mempersyaratkan kembali syaratsyarat administrasi pada dokumen pengadaan yang telah menjadi persyaratan kualifikasi Penyedia Jasa Konsultansi; b). Panitia Pengadaan tidak boleh menggugurkan penawaran Calon Penyedia Jasa Konsultansi pada saat pembukaan penawaran, kecuali penawaran dari Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang terlambat memasukkan penawaran; c). Panitia Pengadaan segera membuat berita acara pembukaan dokumen penawaran terhadap semua penawaran yang masuk; d). Setelah dibacakan dengan jelas, berita acara ditandatangani oleh semua anggota Panitia Pengadaan dan 2 (dua) wakil dari Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang hadir; e). Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas di dalam berita acara pembukaan penawaran (BAPP). 25.1.10. Evaluasi Penawaran sampul I (Metoda 2 sampul) Evaluasi Penawaran sampul I meliputi evaluasi administrasi dan teknis berdasarkan kriteria, metoda, dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan. 1. Evaluasi Administrasi a. Penilaian terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dilakukan penilaian pada saat prakualifikasi; b. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila: 1). Syarat-syarat yang diminta berdasarkan dokumen pengadaan dipenuhi/ dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani oleh orang yang berwenang; 2). Mencantumkan masa berlakunya penawaran sesuai yang diminta dalam dokumen pengadaan. c. Penawaran yang lulus administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis. d. Dokumen penawaran teknis dan penawaran biaya bagi penawaran yang dinyatakan gugur administrasi dapat diambil kembali oleh Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang bersangkutan. 2. Evaluasi Teknis a. Penilaian penawaran teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka terhadap unsur penawaran teknis dengan memperhatikan bobot yang diberikan pada unsur-unsur yang dinilai. b. Unsur-unsur pokok yang dinilai adalah pengalaman Calon Penyedia Jasa Konsultansi, pendekatan dan metodologi, serta kualifikasi tenaga ahli.
77
c.
Penilaian dilakukan sesuai pembobotan dari masing-masing unsur yang telah ditentukan dalam dokumen seleksi umum. Pada saat menyusun dokumen seleksi umum, acuan yang digunakan untuk pembobotan sesuai dengan rentang sebagai berikut : Unsur • Pengalaman Perusahaan • Pendekatan dan Metodologi • Kualifikasi Tenaga Ahli Jumlah
Bobot (%) 10 – 20 20 – 40 50 – 70 100
d. Penetapan bobot yang digunakan untuk masing-masing unsur, dalam rentang tersebut di atas didasarkan pada jenis pekerjaan jasa yang akan dilaksanakan. e. Untuk jasa studi analisis perlu diberikan penekanan kepada pengalaman perusahaan Jasa Konsultansi dan pendekatan metodologi, sedangkan untuk jasa supervisi dan perencanaan teknis, penekanan lebih diberikan kepada kualifikasi tenaga ahli. f. Pengalaman Perusahaan Jasa Konsultansi : 1). Penilaian dilakukan atas pengalaman perusahaan jasa konsultansi dalam melaksanakan pekerjaan sejenis dengan pekerjaan yang dipersyaratkan dalam KAK untuk 7 (tujuh) tahun terakhir. Pengalaman kerja di Indonesia dan atau di lokasi proyek mendapat tambahan nilai. Pengalaman tersebut diuraikan secara jelas dengan mencantumkan informasi nama pekerjaan yang dilaksanakan, lingkup dan data pekerjaan yang dilaksanakan secara singkat, lokasi, pemberi tugas, nilai, dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun). 2). Pengalaman Perusahaan Jasa konsultansi harus dilengkapi dengan referensi dari Pengguna Barang/Jasa, yang menunjukkan kinerja Penyedia Jasa Konsultansi yang bersangkutan selama 7 (tujuh) tahun terakhir. Sub unsur yang dinilai, antara lain: a). Pengalaman melaksanakan proyek/ kegiatan sejenis; b). Pengalaman melaksanakan proyek/ kegiatan di Indonesia dan atau di lokasi proyek/kegiatan; c). Pengalaman manajerial dan fasilitas utama; d). Kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap. g. Pendekatan dan Metodologi: 1). Untuk menilai pemahaman konsultan atas lingkup pekerjaan/jasa layanan yang diminta dalam KAK, pemahaman atas sasaran/tujuan, kualitas metodologi, dan hasil kerja, subunsur yang dinilai antara lain: a). Pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, penilaian terutama meliputi pengertian terhadap tujuan proyek/kegiatan,
78
lingkup serta jasa konsultansi yang diperlukan (aspek-aspek utama yang diindikasikan dalam KAK), dan pengenalan lapangan; b). Kualitas metodologi, penilaian terutama meliputi ketepatan menganalisa masalah dan langkah pemecahan yang diusulkan dengan tetap mengacu kepada persyaratan KAK, konsistensi antara metodologi dengan rencana kerja, apresiasi terhadap inovasi, tanggapan terhadap KAK khususnya mengenai data yang tersedia, orang bulan (person-month) tenaga ahli, uraian tugas, jangka waktu pelaksanaan laporan-laporan yang disyaratkan, jenis keahlian serta jumlah tenaga ahli yang diperlukan, program kerja, jadual pekerjaan, jadual penugasan, organisasi, kebutuhan jumlah orang bulan, dan kebutuhan fasilitas penunjang; c). Hasil kerja (deliverable), penilaian meliputi antara lain : analisis, gambar-gambar kerja, spesifikasi teknis, perhitungan teknis, dan laporan-laporan; d). Fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK. 2). Konsultan yang mengajukan gagasan baru yang meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK diberikan nilai lebih. h. Kualifikasi Tenaga Ahli 1). Penilaian dilakukan atas tenaga ahli yang diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan jenis keahlian, persyaratan, serta jumlah tenaga yang telah diindikasikan di dalam KAK. Sub unsur yang dinilai, antara lain: a). Tingkat pendidikan, yaitu lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan salinan ijazah; b). Pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam KAK, didukung dengan referensi dari pengguna jasa. Bagi tenaga ahli yang diusulkan sebagai pemimpin/wakil pemimpin pelaksana pekerjaan (Team Leader/Co Team Leader) dinilai pula pengalaman sebagai pemimpin/wakil pemimpin tim; c). Lain-lain : penguasaan bahasa Inggris, bahasa Indonesia (bagi konsultan Asing), bahasa setempat, aspek pengenalan (familiarity) atas tata-cara, aturan, situasi, dan kondisi (custom) setempat. Personil yang menguasai/memahami aspek-aspek tersebut di atas diberikan nilai lebih tinggi. 2). Kualifikasi dari tenaga ahli yang melebihi kualifikasi dari persyaratan KAK tidak memperoleh tambahan nilai.
79
3). Penetapan Peringkat Teknis a). Berdasarkan evaluasi penawaran teknis, Panitia Pengadaan menetapkan urutan Penyedia Jasa Konsultansi yang dituangkan dalam berita acara evaluasi penawaran teknis; b). Panitia Pengadaan melaporkan hasil penilaian teknis kepada Pengguna Barang/Jasa untuk dimintakan persetujuan. 4). Pengumuman Peringkat Hasil evaluasi teknis setelah ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa disampaikan kepada seluruh Calon Penyedia Jasa Konsultansi. 25.1.11. Pembukaan Penawaran Harga (sampul II/tahap II) Peringkat Teknis Terbaik. 1. Dalam hal menggunakan metoda evaluasi kualitas, maka Panitia Pengadaan hanya membuka sampul II Calon Penyedia Jasa Konsultansi peringkat teknis terbaik, sedangkan untuk metoda 2 tahap hanya Calon Penyedia Jasa Konsultansi peringkat teknis terbaik yang memasukkan penawaran harga. 2. Dalam hal menggunakan metoda evaluasi kualitas teknis dan biaya, maka Panitia Pengadaan mengundang Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus evaluasi teknis untuk menghadiri acara pembukaan penawaran sampul II sebagai berikut: a. Panitia Pengadaan menyebutkan Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus evaluasi teknis; b. Panitia Pengadaan menyebutkan ketentuan pembobotan nilai kombinasi evaluasi penawaran teknis dan nilai evaluasi penawaran biaya sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan; c. Panitia Pengadaan membuka sampul II dari seluruh Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus evaluasi teknis; d. Panitia Pengadaan membacakan dan menulis biaya penawaran dari tiap Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus evaluasi teknis; e. Panitia Pengadaan melakukan evaluasi gabungan teknis dan biaya sebagai berikut: 1). Melakukan koreksi aritmatik; 2). Menghitung nilai kombinasi antara nilai penawaran teknis dan nilai penawaran biaya dengan cara perhitungan sebagai berikut: Nilai Akhir = [Nilai (score) Penawaran Teknis x Bobot Penawaran] + [Nilai (score) Penawaran Biaya x Bobot Penawaran Biaya] Catatan : Pembobotan nilai (score) teknis dan biaya sesuai dengan bobot yang telah ditentukan dalam dokumen seleksi umum. Pada saat menyusun dokumen seleksi umum, acuan yang digunakan untuk pembobotan sesuai dengan rentang sebagai berikut : Bobot penawaran teknis antara 0,50 sampai 0,80
80
Bobot penawaran biaya antara 0,20 sampai 0,50 Nilai penawaran biaya terendah diberikan nilai (score) penawaran biaya tertinggi 3). Hasil dari peringkat gabungan tersebut akan dijadikan dasar untuk penetapan peringkat Calon Penyedia Jasa Konsultansi. f. Panitia Pengadaan membuat berita acara pembukaan penawaran biaya, yang mencantumkan penawaran biaya, penawaran biaya terkoreksi, nilai (score) penawaran teknis, nilai (score) penawaran biaya, dan nilai gabungan penawaran teknis dan penawaran biaya. Berita acara ditandatangani oleh semua anggota Panitia Pengadaan dan 2 (dua) wakil Calon Penyedia Jasa Konsultansi. 3. Dalam hal menggunakan metoda evaluasi biaya terendah, maka Panitia pengadaan mengundang Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus evaluasi teknis untuk menghadiri acara pembukaan penawaran sampul II sebagai berikut: a. Panitia Pengadaan membuka sampul II dari seluruh Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus evaluasi teknis; b. Panitia Pengadaan membacakan dan menulis biaya penawaran dari tiap Calon Penyedia Jasa Konsultansi; c. Panitia Pengadaan melakukan evaluasi sebagai berikut: 1). Melakukan koreksi aritmatik; 2). Untuk pekerjaan tidak kompleks, menetapkan pemenang yang harga penawaran terkoreksinya terendah dan tidak melampaui HPS. Sedangkan untuk pekerjaan kompleks, menetapkan pemenang yang harga penawaran terkoreksinya terendah dan tidak melampaui 10 % diatas HPS. d. Panitia Pengadaan membuat berita acara pembukaan penawaran biaya, yang mencantumkan penawaran biaya, penawaran biaya terkoreksi, dan nilai penawaran teknis. Berita acara ditandatangani oleh semua anggota Panitia Pengadaan dan 2 (dua) wakil Calon Penyedia Jasa Konsultansi. 25.1.12. Klarifikasi dan Negosiasi Panitia Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi kepada calon pemenang seleksi umum dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Klarifikasi dan negosiasi dilakukan oleh Panitia Pengadaan dengan Pemimpin/ Direktur utama perusahaan Penyedia jasa Konsultansi atau wakil yang memperoleh kuasa penuh dari Pemimpin/Direktur utama perusahaan (dinyatakan dengan surat kuasa); 2. Dalam hal penilaian menggunakan metoda evaluasi kualitas, klarifikasi dan negosiasi dilakukan untuk memperoleh kejelasan teknis dan biaya dengan memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan dan tenaga ahli yang
81
3.
4. 5.
6.
7.
8.
9. 10.
ditugaskan dengan mempertimbangkan pula kebutuhan perangkat/fasilitas pendukung yang proporsional guna pencapaian hasil kerja yang optimal. Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi terutama: a. Lingkup dan sasaran jasa konsultansi; b. Cara penanganan pekerjaan dan rencana kerja; c. Kualifikasi tenaga ahli; d. Organisasi pelaksanaan; e. Program alih pengetahuan; f. Jadual pelaksanaan pekerjaan; g. Jadual penugasan personil; h. Fasilitas penunjang. Klarifikasi dan/atau negosiasi dilakukan untuk memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan konsultan. Aspek - aspek biaya yang perlu diklarifikasi dan/atau dinegosiasi terutama : a. Kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya; b. Volume kegiatan dan jenis pengeluaran; c. Biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku di pasaran/ kewajaran biaya. Klarifikasi dan/atau negosiasi terhadap unit biaya personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan atau kontrak pekerjaan sejenis yang lalu/sedang berjalan atau standard rate instansi/lembaga terkait atau corporate rate atau dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Unit biaya personil dihitung berdasarkan satuan waktu dengan ketentuan sebagai berikut : a. 1 (satu) bulan dihitung minimal 22 (dua puluh dua) hari kerja; b. 1 (satu) hari kerja dihitung minimal 8 (delapan) jam kerja. Apabila klarifikasi dan negosiasi dengan Calon Penyedia Jasa Konsultansi peringkat pertama tidak menghasilkan kesepakatan, maka Panitia Pengadaan melanjutkan klarifikasi dan negosiasi kepada Calon Penyedia Jasa Konsultansi peringkat kedua, dan demikian seterusnya dari Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus atau di atas nilai ambang batas sampai tercapai kesepakatan. Panitia Pengadaan membuat berita acara hasil klarifikasi dan negosiasi dilampiri pernyataan Calon Penyedia Jasa Konsultansi tentang telah/tidak tercapainya kesepakatan klarifikasi dan negosiasi. Panitia Pengadaan menyusun risalah dan Berita Acara hasil klarifikasi dan negosiasi serta melaporkan hasilnya kepada Pengguna Barang/Jasa untuk ditetapkan.
82
25.1.13. Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan 1. Panitia Pengadaan mengusulkan calon pemenang pengadaan yang menguntungkan bagi BTDCC. 2. Dalam hal terdapat 2 (dua) Calon Penyedia Jasa Konsultansi mempunyai harga penawaran hasil evaluasi yang sama, maka Panitia Pengadaan meneliti kembali data kualifikasi Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang bersangkutan, dan memilih Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang menurut pertimbangannya mempunyai kemampuan yang lebih besar, dan hal ini dicatat dalam berita acara. 3. Panitia Pengadaan membuat dan menyampaikan laporan kepada Pengguna Barang/Jasa untuk menetapkan pemenang pengadaan. Laporan tersebut disertai usulan calon pemenang dan penjelasan atau keterangan lain yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. 4. Usulan penetapan pemenang pengadaan disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat : a. Nama dan alamat Penyedia Barang/Jasa; b. Harga penawaran setelah dikoreksi aritmatik; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 5. Pemenang pengadaan ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa berdasarkan usulan Panitia Pengadaan. Pengguna Barang/Jasa segera menetapkan pemenang pengadaan dan mengeluarkan Surat Penetapan Penyedia Jasa Konsultansi (SPPJK) kepada Panitia Pengadaan. 6. Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang pengadaan adalah : a. Dokumen pengadaan beserta addendum (bila ada); b. Berita acara pembukaan penawaran (BAPP); c. Berita acara hasil proses pengadaan (BAHP); d. Dokumen penawaran dari calon pemenang pengadaan dan cadangan calon pemenang. 25.1.14. Pengumuman Pemenang Pengadaan Pemenang pengadaan diumumkan dan diberitahukan oleh panitia pengadaan kepada para Calon Penyedia Jasa Konsultansi setelah diterimanya Surat Penetapan Penyedia Jasa Konsultansi dari Pengguna Barang/Jasa. 25.1.15. Sanggahan Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang berkeberatan atas penetapan pemenang, diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis kepada Pengguna Barang/Jasa 25.1.16. Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi 1. Pengguna Barang/Jasa mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi kepada Penyedia Jasa Konsultansi sebagai pelaksana pekerjaan yang diadakan, dengan ketentuan:
83
2.
3.
4.
5. 6.
a. Tidak ada sanggahan dari Calon Penyedia Jasa Konsultansi; atau b. Sanggahan yang diterima Pengguna Barang/Jasa dalam masa sanggah ternyata tidak benar, atau sanggahan diterima melewati masa sanggah Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang ditunjuk sebagai Penyedia Jasa Konsultansi wajib menerima keputusan tersebut. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri maka Penyedia Jasa Konsultansi tersebut dimasukkan dalam Daftar Hitam (black list) BTDC dan tidak diperkenankan ikut serta dalam Pengadaan Jasa Konsultansi di BTDC untuk jangka waktu 2 (dua) tahun kecuali alasan pengunduran diri tersebut dapat diterima secara objektif oleh Pengguna Barang/Jasa. Apabila calon pemenang pengadaan urutan pertama yang ditunjuk sebagai Penyedia Jasa Konsultansi mengundurkan diri, maka penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan kepada Calon Penyedia Jasa Konsultansi urutan kedua (jika ada) sesuai dengan harga penawarannya, dengan ketentuan: a. Penetapan pemenang pengadaan urutan kedua tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/penetapan dari Pengguna Barang/Jasa; b. Masa penawaran calon pemenang pengadaan urutan kedua masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya; c. Bila calon pemenang pertama mengundurkan diri, maka berlaku sanksi sebagaimana dimaksud pada butir 25.1.16 angka 2 tersebut di atas. Apabila calon pemenang pengadaan urutan kedua juga mengundurkan diri, maka penetapan Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan kepada calon pemenang urutan ketiga (jika ada) sesuai dengan harga penawarannya, dengan ketentuan: a. Penetapan pemenang pengadaan tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/penetapan dari Pengguna Barang/Jasa; b. Masa berlakunya penawaran calon pemenang pengadaan urutan ketiga masih berlaku atau sudah diperpanjang; c. Bila calon pemenang kedua mengundurkan diri, maka berlaku sanksi sebagaimana dimaksud pada butir 25.1.16 angka 2 tersebut di atas. Apabila calon pemenang ketiga mengundurkan diri, maka berlaku sanksi sebagaimana dimaksud pada butir 25.1.16 angka 2 tersebut di atas dan pengadaan dinyatakan batal. Surat Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi dibuat setelah masa sanggah dilewati dan segera disampaikan kepada Penyedia Jasa Konsultansi yang ditunjuk.
25.1.17. Penandatangan Kontrak Setelah Surat Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi diterbitkan, Pengguna Barang/Jasa menyiapkan dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan apabila dananya telah tersedia, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Apabila Penyedia Jasa Konsultansi yang ditunjuk menolak/mengundurkan diri atau gagal untuk menandatangani kontrak, maka Pengguna Barang/Jasa membatalkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi, Penyedia Jasa
84
Konsultansi tersebut dimasukkan dalam Daftar Hitam (black list) BTDC dan tidak diperkenankan ikut serta dalam Pengadaan Jasa Konsultansi di BTDC untuk jangka waktu 2 (dua) tahun kecuali alasan pengunduran diri tersebut dapat diterima secara objektif oleh Pengguna Barang/Jasa; 2. Pengguna dan Penyedia Jasa Konsultansi tidak diperkenankan mengubah dokumen pengadaan setelah pembukaan penawaran sampai dengan penandatanganan kontrak. Perubahan dokumen pengadaan sebelum pembukaan penawaran dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari Pengguna kepada Penyedia Jasa Konsultansi; 3. Pengguna dan Penyedia Jasa Konsultansi wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa/redaksional, angka, dan huruf serta membubuhkan paraf pada lembar demi lembar dokumen kontrak; 4. Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: a. Sekurang-kurangnya 2 (dua) kontrak asli, kontrak asli pertama untuk Pengguna Barang/Jasa dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh Penyedia Jasa Konsultansi, dan kontrak asli kedua untuk Penyedia Jasa Konsultansi dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh Pengguna Barang/Jasa; b. Rangkap kontrak asli lainnya tanpa dibubuhi materai. 25.2. Seleksi Langsung Tata cara seleksi langsung pada prinsipnya sama dengan tata cara seleksi umum, dengan mengirimkan undangan kepada Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus prakualifikasi yang dimasukkan dalam daftar pendek sekurang-kurangnya 2 (dua) Calon Penyedia Jasa Konsultansi dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Calon Penyedia Jasa Konsultansi . 25.3. Penunjukan Langsung Proses penunjukan langsung dilakukan sebagai berikut : 25.3.1. Undangan 1. Panitia Pengadaan mengundang 1 (satu) Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang diyakini mampu untuk melaksanakan Jasa yang diperlukan. 2. Dalam dokumen pengadaan ditetapkan jadual untuk rapat penjelasan dan pemasukan dokumen penawaran. 25.3.2. Pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi serta penjelasan 1. Panitia pengadaan menerima Dokumen Kualifikasi dan melakukan penilaian kualifikasi; 2. Apabila dari hasil penilaian, ternyata Calon Penyedia Jasa Konsultansi tidak memenuhi kualifikasi, maka diundang Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang lain; 3. Panitia pengadaan memberikan penjelasan dokumen pengadaan kepada Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi kualifikasi. 25.3.3. Pemasukan penawaran Calon Penyedia Jasa Konsultansi memasukkan penawaran pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan.
85
25.3.4. Pembukaan dan evaluasi penawaran Penawaran teknis dan harga dibuka sekaligus: 1. Evaluasi penawaran teknis dan penawaran harga dilakukan bersamaan sebelum dilakukan klarifikasi dan negosiasi penawaran teknis dan penawaran harga. 2. Unsur-unsur pokok yang dinilai adalah : pengalaman Calon Penyedia Jasa Konsultansi, pendekatan dan metodologi, serta kualifikasi tenaga ahli. Evaluasi dilakukan dalam rangka mencari kesesuaian antara usulan teknis dan biaya dengan kebutuhan jasa konsultansi yang dituangkan dalam KAK. 25.3.5. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya 1. Panitia pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga kepada Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang akan ditunjuk sebagaimana pada pengadaan jasa konsultansi metoda seleksi umum. 2. Panitia pengadaan membuat berita acara klarifikasi dan negosiasi yang ditanda-tangani Panitia pengadaan dan Calon Penyedia Jasa Konsultansi serta membuat laporan hasil klarifikasi dan negosiasi kepada Pengguna Barang/Jasa. 25.3.6. Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi Pengguna Barang/jasa menunjuk Penyedia Jasa Konsultansi berdasarkan hasil klarifikasi dan negosiasi. 25.3.7. Penandatanganan kontrak
Bagian Ketiga Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Pasal 26 Proses Pengadaan Jasa lainnya dapat diproses seperti halnya proses Pengadaan Barang.
Bagian Keempat Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam dan Bantuan Korban Bencana Alam Pasal 27 27.1. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 27.2. Pekerjaan Kondisi darurat untuk keperluan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan menggunakan konstruksi darurat dengan ketentuan sebagai berikut :
86
27.2.1. Konstruksi darurat harus diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya; 27.2.2. Harus tetap memenuhi persyaratan teknis sebagai jenis pekerjaan darurat walaupun kemampuan konstruksinya dapat lebih rendah, dan pengamatan atas kestabilan konstruksi/ perawatannya harus diawasi secara terus menerus. 27.3. Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk pekerjaan penanggulangan Bencana Alam. 27.3.1. Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan Penunjukan langsung kepada Penyedia Barang/Jasa yang sedang melaksanakan kontrak pekerjaan sejenis terdekat yang dinilai mempunyai kemampuan, peralatan, tenaga yang cukup serta kinerja baik dan diyakini dapat melaksanakan pekerjaan dengan tahapan sebagai berikut : 1. Pengguna Barang/Jasa dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), setelah ada pernyataan bencana alam dari Presiden/ Gubernur/ Bupati/ Walikota; 2. Opname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antara Pengguna dan Penyedia Barang/Jasa, sementara proses dan administrasi pengadaan dapat dilakukan secara simultan; 3. Perhitungan biaya kontrak berdasarkan harga satuan sejenis dari kontrak yang ada dan perkiraan volume dari pekerjaan yang akan dilaksanakan. 27.3.2. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang sedang melaksanakan kontrak pekerjaan sejenis terdekat tidak tersedia, maka proses pengadaan Barang/Jasa dapat dilaksanakan dengan tahapan sebagaimana diatur pada butir 24.4 dan 25.3. 27.4. Pengadaan Barang/Jasa untuk bantuan korban bencana alam dapat dilakukan melalui Penunjukan Langsung dan/atau Pembelian Langsung.
87
BAB IV PENGADAAN KHUSUS Bagian Pertama Sewa Menyewa/Sewa Beli Pasal 28 28.1. Sewa-menyewa adalah aktivitas Pengguna Barang/Jasa yang saling mengikatkan diri dengan Penyedia Barang/Jasa untuk menggunakan suatu barang, baik barang bergerak dan/atau tidak bergerak, selama waktu tertentu dengan pembayaran yang disepakati. 28.2. Sewa beli adalah aktivitas Pengguna Barang/Jasa yang saling mengikatkan diri dengan Penyedia Barang/Jasa untuk menggunakan suatu barang, baik barang bergerak dan/atau tidak bergerak. Selama pembayaran yang disepakati belum diselesaikan seluruhnya, kepemilikan barang tetap ada pada Penyedia Barang/Jasa dan pada akhir masa kontrak atau pembayaran yang disepakati telah diselesaikan seluruhnya, Penyedia Barang/Jasa menyerahkan dokumen yang diperlukan dan hak kepemilikan beralih kepada Pengguna Barang/Jasa. 28.2.1. Barang yang dapat disewa / sewa beli antara lain : 1. Barang yang diperlukan untuk keperluan rutin/operasional BTDC dan memerlukan biaya operasional dan pemeliharaan (Operation and Maintenance), seperti tetapi tidak terbatas pada : a. Komputer (PC, laptop, notebook), LCD Projector; b. Mesin Fotokopi (photocopier), mesin faximile; c. Kendaraan bermotor (mobil, motor, truk, alat-alat berat); d. Gedung dan/atau tanah. 2. Barang yang dapat membebani Neraca Pembukuan BTDC karena memerlukan investasi dan memiliki susut nilai barang (depresiasi harga Barang). Khusus untuk benda tidak bergerak seperti gedung dan /atau tanah, Sewa/sewa beli dapat dilakukan dengan Penunjukan Langsung. Pengguna Barang/Jasa wajib melakukan analisa bisnis (commercial analysis) dalam hal menentukan Barang yang dapat disewa/sewa beli. 28.3. Proses Pelaksanaan sewa menyewa/sewa beli dilakukan mengikuti Keputusan Direksi ini kecuali ditentukan lain oleh Perundang-undangan yang berlaku.
88
Bagian Kedua Sewa Guna Usaha (Leasing) Pasal 29 29.1. Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah suatu transaksi pembiayaan untuk penyediaan barang modal secara sewa guna dengan hak opsi memiliki (Financial Lease) maupun sewa guna tanpa hak opsi memiliki (Operating Lease) antara pihak penyedia pembiayaan atau barang (Lessor) untuk digunakan oleh pihak yang membutuhkan pembiayaan atau barang (Lessee) selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala/bertahap. Sewa Guna Usaha terdiri dari : 29.1.1. Financial Lease Penyewa guna (Lessee) pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli obyek sewa guna dari pihak yang menyewa gunakan (Lessor) berdasarkan nilai sisa (residual value) yang disepakati bersama.
1. Kriteria terdiri dari : a. Jumlah pembayaran selama masa finance lease ditambah nilai sisa barang modal harus dapat menutup perolehan barang modal dan keuntungan Lessor. b. Perjanjian memuat ketentuan mengenai opsi yaitu pengalihan kepemilikan barang kepada Lessee pada saat berakhirnya perjanjian, atau memperpanjang jangka waktu perjanjian. 2. Jenis Barang Pengguna Barang/Jasa wajib melakukan analisis bisnis (commercial analysis) dalam hal menentukan Barang yang dapat diadakan dengan Financial Lease, seperti tetapi tidak terbatas pada : a. gedung; dan/atau b. tanah. 29.1.2. Operating Lease Obyek sewa guna usaha dioperasikan sendiri oleh Lessee namun kepemilikan obyek sewa guna usaha tidak beralih kepada Lessee. 1. Kriteria terdiri dari : a. Jumlah pembayaran selama Operating Lease tidak dapat atau tidak harus menutupi harga perolehan barang modal, ditambah dengan keuntungan oleh Lessor, b. Perjanjian Operating Lease tidak memuat ketentuan opsi bagi Lessee. 2. Jenis Barang
89
Pengguna Barang/Jasa wajib melakukan analisis bisnis (commercial analysis) dalam hal menentukan Barang yang dapat diadakan dengan Operating Lease, seperti tetapi tidak terbatas pada : a. Kendaraan bermotor (mobil, motor, truk) b. Gedung dan/atau tanah. 29.2. Proses pelaksanaan sewa guna usaha (leasing) dilakukan mengikuti Keputusan Direksi ini kecuali ditentukan lain oleh Perundang-undangan yang berlaku. 29.3. Jangka waktu kontrak Pengadaan melalui sewa guna usaha (leasing) dilakukan sesuai dengan kemampuan project cash flow.
Bagian Ketiga Outsourcing Pasal 30 30.1. Outsourcing adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan ataupun penyediaan jasa tenaga kerja yang dibuat secara tertulis. 30.2. Kontrak Outsourcing diadakan dengan Perjanjian Penyediaan Jasa Tenaga Kerja atau Perjanjian Pemborongan Pekerjaan. 30.3. Kriteria pekerjaan yang dapat di outsourcing adalah : 30.3.1. Pekerjaan yang secara terus-menerus perlu dikerjakan tetapi pekerjaan tersebut tidak memerlukan keahlian khusus yang dapat dikerjakan oleh setiap orang tanpa kualifikasi tertentu. 30.3.2. Pekerjaan yang kompetensinya tidak diperlihara atau dipertahankan. 30.3.3. Hanya diperlukan pada waktu tertentu. 30.3.4. Menuntut keahlian yang sangat khusus dan langka tetapi tidak tersedia di BTDC. 30.3.5. Mempunyai kandungan pelayanan sosial atau pembinaan usaha kecil dan tidak mempunyai nilai ekonomi bagi BTDC. 30.4. Proses pelaksanaan Outsourcing dilakukan seperti halnya proses pengadaan jasa lainnya, kecuali ditentukan lain oleh Perundang-undangan yang berlaku atau Keputusan Direksi khusus mengatur pengadaan outsourcing.
90
Bagian Keempat Pengadaan Asuransi Pasal 31 Dalam Rangka Pengadaan Penyedia Jasa Asuransi, Pengguna Barang/jasa dapat menggunakan Jasa Pialang Asuransi dan Konsultan Asuransi. 31.1. Jenis Asuransi yang digunakan : 31.1.1. Asuransi Pembangunan Proyek Adalah asuransi yang menjamin segala macam risiko kerugian yang mungkin timbul di lingkungan proyek pembangunan selama masa pelaksanaan pembangunan. Jenis asuransinya meliputi : 1. Asuransi Contractor All Risk /Erections All Risk dan Third Party Liability (CAR/EAR + TPL) 2. Asuransi Contractor Plant and Machinary Equipment/Heavy Equipment 3. Marine Cargo Insurance (Asuransi Pengangkutan Darat, Laut, Udara) 4. Workmen Compensation Insurance 5. Comprehensive General Liability 6. Automobile Liability 7. Personal Accident Pada umumnya Asuransi Proyek dilaksanakan melekat dengan kontrak Pengadaan Barang/Jasa/Proyeknya.
31.1.2. Asuransi Pada Masa Operasi Yang dimaksud asuransi pada masa operasional adalah asuransi yang menjamin segala macam risiko kerugian yang mungkin timbul atas harta benda atau asset milik perusahaan pada masa operasi dan dimulai sejak proyek diserahterimakan Taking Over Certificate (TOC) atau proyek dioperasikan secara komersial. Jenis Asuransinya meliputi : 1. Asuransi Kebakaran (Property All Risk/PAR/Fire) 2. Asuransi Machinary Break Down (MB) 3. Bussines Interuption Insurance 4. Third Party Liability 5. Marine Cargo Insurance (Asuransi Pengangkutan Darat, Laut, Udara) 6. Money Insurance (Cash In Save, Cash In Transit, Cash In Cashier Box, Fidelity Guarantee) 7. Asuransi Kendaraan Bermotor 8. Asuransi Jiwa/Jaminan Hari Tua
91
Penutupan asuransi pada masa operasional dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang dihadapi dan kondisi keuangan perusahaan. 31.2. Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Penyedia Jasa Asuransi, antara lain : 31.2.1. Penyedia Jasa Asuransi dapat berupa perusahaan tunggal atau co-insurance dengan satu pemimpin (leader) bekerja sama secara co-insurance dengan perusahaan asuransi lainnya (member); 31.2.2. Pengguna Barang/Jasa menetapkan bentuk Penyedia Jasa Asuransi yang digunakan / dibutuhkan dapat berupa Penyedia Jasa Asuransi Tunggal atau coinsurance dengan Penyedia Jasa Asuransi Lainnya; 31.2.3. Dalam hal co-insurance dengan Perusahaan Asuransi Lainnya, maka Pengguna Barang/Jasa menetapkan jumlah maksimum anggota yang akan mendampingi Penyedia Jasa Asuransi yang bertindak sebagai Pemimpin/leader; 31.2.4. Pengguna Barang/Jasa menetapkan kriteria Penyedia Jasa Asuransi yang dapat bertindak sebagai pemimpin/leader dan yang dapat bertindak sebagai anggota/member; 31.2.5. Dalam Dokumen Pengadaan ditetapkan jumlah Peserta yang menjadi leader dan Jumlah Peserta yang menjadi member berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan pada saat prakualifikasi. (Disesuaikan dengan perkembangan pasar asuransi saat itu); 31.2.6. Pemenang Pengadaan secara otomatis akan menjadi leader dan bekerja sama secara co-insurance dengan Penyedia Jasa Asuransi lainnya dan mempersiapkan Polis Asuransi, Kontrak Asuransi dan Prosedur Klaim, apabila proses pengadaannya dilaksanakan oleh Pengguna Jasa; 31.2.7. Peserta Pengadaan yang menjadi anggota akan mengikuti harga penawaran dari pemenang Pengadaan (leader) dengan ketentuan harus mengikuti persyaratan seperti yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan; 31.2.8. Untuk Pelaksanaan Penutupan Asuransi Proyek yang pengadaannya melekat pada kontrak Proyeknya, maka Pengguna Barang/Jasa berhak mengevaluasi term and conditions Polis Asuransi, Premi dan Perusahaan Asuransi yang digunakan serta memberikan approval sesuai persyaratan kontrak yang harus dipenuhi oleh Penyedia Jasa. 31.3. Pengadaan Jasa Asuransi 31.3.1. Tata Cara Pengadaan 1. Mengajukan usulan kepada Direksi untuk melakukan Proses Pengadaan Jasa Asuransi melalui Seleksi Umum; 2. Membentuk Panitia Pengadaan Jasa Asuransi; 3. Penentuan pemenang adalah Peserta yang lulus administrasi, teknis dan penawaran harga terendah; 4. Melaporkan secara lengkap hasil seleksi kepada Direksi terkait; 31.3.2. Tugas Panitia Pengadaan Jasa Asuransi :
92
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Menyusun jadwal pelaksanaan Pengadaan Jasa Asuransi; Menyiapkan dokumen Pengadaan Jasa Asuransi; Menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS); Menyusun Kriteria Pengadaan Jasa Asuransi; Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan Pengadaan Jasa Asuransi dimulai; Mengumumkan Pengadaan Jasa Asuransi melalui Surat kabar dan Papan Pengumuman; Memastikan suatu Badan Usaha yang akan diundang tidak termasuk dalam daftar hitam PLN; Menilai kualifikasi Penyedia Jasa Asuransi; Melakukan klarifikasi kepada penyedia Jasa Asuransi, jika ada data atau yang kurang jelas atau meragukan; Memberikan penjelasan Pengadaan Jasa Asuransi; Melakukan evaluasi administrasi dan teknis atas dokumen penawaran yang disampaikan; Mengumumkan Pemenang Pengadaan Jasa Asuransi Melaporkan proses dan hasil seleksi umum kepada Direksi terkait. Mendokumentasikan proses Pengadaan Jasa Asuransi dengan tertib; Membuat surat penunjukan kepada pemenang; Membuat Perjanjian Jasa Asuransi dan Prosedur Klaim Asuransi.
31.3.3. Apabila dalam perkembangan penanganan perasuransian ternyata dibutuhkan adanya bantuan Jasa Konsultan Asuransi, maka pengadaan Jasa Konsultan Asuransi dilaksanakan secara terpisah dari pengadaan asuransinya dengan mengacu pada ketentuan Pengadaan Jasa Konsultansi.
93
BAB V PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK Bagian Pertama Cara Pengadaan Barang/Jasa dengan menggunakan sarana e-procurement Pasal 32 32.1. Cara Pengadaan Barang/Jasa selain dilakukan dengan pelelangan umum, pemilihan langsung, penunjukan langsung, pembelian langsung maupun swakelola juga dapat dilakukan dengan menggunakan sarana e-procurement, yang persyaratan teknisnya akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Direksi; 32.2. Dalam hal pengadaan barang/jasa perusahaan menggunakan sistem e-procurement, maka sistem tersebut wajib dihubungkan dengan portal utama Kementrian Negara BUMN.
94
BAB VI PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI Bagian Pertama Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri Pasal 33 33.1. Pengertian Produksi Dalam Negeri 33.1.1. Barang yang bahan baku dan pembuatannya di Indonesia, terdiri dari: 1. Barang jadi, barang setengah jadi, peralatan suku cadang, komponen utama, dan komponen pembantu; 2. Bahan baku bahan pelengkap, dan bahan pembantu. 33.1.2. Jasa yang dilaksanakan di Indonesia oleh tenaga Indonesia meliputi jasa konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. 33.2. Penggunaan Hasil Produksi Dalam Negeri 33.2.1. Dalam dokumen Pengadaan Barang/Jasa dimuat secara jelas ketentuan dan syarat penggunaan hasil produksi dalam negeri; 33.2.2. Pengadaan barang impor dimungkinkan, bilamana : 1. Barang tersebut belum diproduksi di dalam negeri; dan/atau 2. Spesifikasi teknis barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau 3. Dalam hal kuantitas barang tidak dapat dipenuhi dari Penyedia Barang/Jasa dalam negeri. 33.2.3. Penyedia Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang diimpor langsung diwajibkan untuk semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan. 33.3. Keikutsertaan Perusahaan Asing 33.3.1. Perusahaan asing dapat ikut serta didalam Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai: 1. Untuk jasa konstruksi di atas Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah). 2. Untuk barang/jasa lainnya di atas Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). 3. Untuk jasa konsultansi di atas Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). 33.3.2. Perusahaan asing yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 33.3.1 di atas harus melakukan kerjasama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, sub kontrak, dan lain-lain, apabila ada perusahaan nasional yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.
95
33.3.3. Ketentuan pada butir 33.3.1 angka 3 tersebut di atas dapat dikecualikan untuk pengadaan jasa konsultansi perorangan. 33.4. Pernyataan Penggunaan Produksi Dalam Negeri 33.4.1. Para Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa menyatakan sendiri besarnya komponen dalam negeri barang/jasa yang ditawarkan (self assessment). 33.4.2. Para Penyedia Barang/Jasa harus dapat membuktikan kebenaran pernyataan besarnya komponen dalam negeri barang/jasa dan melampirkan rincian dan nilai bahan baku, baik dari dalam negeri maupun impor, nilai barang jadi keseluruhan serta daftar nama pemasok. 33.4.3. Besarnya komponen dalam negeri barang/jasa yang ditawarkan oleh Penyedia Barang/Jasa dapat diklarifikasi oleh panitia pada saat evaluasi.
96
BAB VII PERJANJIAN/KONTRAK Bagian Pertama Perjanjian/Kontrak Pasal 34 34.1. Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dibedakan atas: 34.1.1. Berdasarkan bentuknya : 1. Lumpsum Adalah kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa. Sistem kontrak ini lebih tepat digunakan atas Pengadaan Barang/Jasa dengan contoh yang jelas, atau untuk jenis pekerjaan borongan yang perhitungan volumenya untuk masing-masing unsur/jenis pekerjaan sudah dapat diketahui dengan pasti berdasarkan rencana kebutuhan sesuai gambar rencana dan spesifikasi teknisnya. Harga yang mengikat dalam kontrak sistem ini adalah total penawaran harga. 2. Harga Satuan (Unit Price) Adalah kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume total pekerjaan masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa. Harga satuan, pertimbangan untuk memilih dengan cara ini adalah karena untuk keakuratan pengukuran volume pekerjaan yang tinggi diperlukan survey dan penelitian yang sangat mendalam, detail dan sampel yang banyak, waktu yang lama sehingga biaya sangat besar, padahal pengukuran juga lebih mudah dalam pelaksanaan, di pihak lain pekerjaan sangat mendesak dan harus segera dilaksanakan, sehingga untuk pekerjaan yang sifat kondisinya seperti hal tersebut tidak dapat digunakan kontrak dengan sistem Lumpsum. Kontrak bentuk ini memungkinkan pekerjaan tambah/ kurang. 3. Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Adalah kontrak yang merupakan gabungan Lumpsum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan.
97
4. Terima Jadi (turn key) Adalah kontrak Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/ konstruksi, peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.Turn key, sistem ini lebih tepat digunakan untuk mengadakan suatu barang yang hanya diperlukan sekali saja, dan tidak mengutamakan kepentingan untuk alih (transfer) teknologi selanjutnya. 5. Kontrak Sewa Beli Adalah kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang pembayarannya dilakukan selama barang yang dimaksud digunakan, sedangkan kepemilikan barang tetap ada pada Penyedia Barang/Jasa. Pada masa akhir kontrak dan setelah pembayaran seluruhnya dilaksanakan, Penyedia Barang/Jasa menyerahkan barang yang dikontrakkan kepada Pengguna Barang/Jasa lengkap dengan dokumen yang diperlukan. 6. Kontrak Angsuran (delay payment) Adalah kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang pembayarannya dilaksanakan secara angsuran selama waktu tertentu setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan barang yang dikontrakkan kepada Pengguna Barang/Jasa lengkap dengan dokumen yang diperlukan. 7. Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Adalah suatu kesepakatan harga satuan Barang/Jasa tertentu dalam kurun waktu dan spesifikasi tertentu. Selanjutnya harga satuan yang disepakati dapat ditindak lanjuti menjadi kontrak yang prosesnya mengikuti Keputusan ini. a. Tujuan KHS adalah untuk memperoleh Barang/Jasa secara cepat, tepat waktu, mengurangi stock barang di gudang BTDC, dan mendapatkan harga satuan yang kompetitif. KHS dapat juga diberlakukan untuk jasa, dalam hal jasa tersebut sifatnya pekerjaannya rutin dan dapat distandarkan. b. Harga satuan Barang/Jasa dikompetisikan dengan mengikuti proses Pelelangan atau pemilihan langsung. c. Pemenang pengadaan adalah Calon Penyedia Barang/Jasa yang menawarkan harga satuan terendah dan hasilnya dituangkan dalam bentuk KHS yang memuat kesepakatan harga satuan antara Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa. d. KHS berlaku untuk 1 (satu) Tahun. e. Pelaksanaan kontrak yang rinci antara Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan setelah adanya pesanan barang dari Pengguna Barang/Jasa ke Penyedia Barang/Jasa.
98
f. Kriteria KHS 1). Kebutuhan Barang/Jasa diperlukan tepat waktu (just-in-timepurchasing); 2). Kebutuhan Barang/Jasa bersifat rutin; 3). Volume kebutuhan barang/jasa sifatnya perkiraan; dan 4). Spesifikasi Teknik barang/jasa standard dan tertentu. g. Proses KHS 1). Proses KHS mengacu kepada tahapan Pengadaan yaitu dapat melalui Pelelangan atau Pemilihan langsung melalui penawaran harga. Setelah dilakukan evaluasi, sebagai Calon pemenangnya adalah penawar terendah; 2). Pengadaan dilaksanakan untuk mendapatkan harga satuan jasa dan/atau harga satuan barang/material sampai ke lokasi-lokasi yang dituju (termasuk biaya asuransi pengiriman barang) dan ditentukan dalam batas waktu tertentu; 3). Panitia Pengadaan melakukan penilaian kualifikasi terhadap para Penyedia Barang/Jasa, yang meliputi : a). Kemampuan Penyedia Barang/Jasa dalam produksi/suplai barang; b). Kemampuan waktu pengiriman barang/material; c). Kemampuan transportasi barang/material. 4). Dalam hal volume kebutuhan barang/material melebihi batas kemampuan penyedia barang/material dari penawar terendah, maka pengguna barang/material dapat menetapkan penyedia barang/material lebih dari satu penyedia barang/material dengan mengacu kepada harga hasil negosiasi penawar terendah. 5). Kontrak rinci mengenai pelaksanaan pekerjaan dibuat dan dilaksanakan setelah terbit purchasing order dari Pengguna Barang/Jasa. Penyedia Barang/Jasa harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebelum dilaksanakan penandatanganan kontrak. 34.1.2. Berdasarkan jangka waktu. 1. Kontrak Tahun Tunggal (Single Year Contract) Adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana RKAP untuk masa 1 (satu) Tahun Anggaran. 2. Kontrak Tahun Jamak (Multiyears Contract) Adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana RKAP untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran. 34.2. Dokumen Kontrak Dokumen Kontrak harus diinterpretasikan dalam urutan kekuatan hukum, yang terdiri dari: 34.2.1. Perjanjian/Kontrak; 34.2.2. Kesepakatan Diskusi Kontrak (Contract Discussion Agreement)
99
34.2.3. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 34.2.4. Surat Penawaran; 34.2.5. Addendum Dokumen Pengadaan (bila ada); 34.2.6. Syarat-syarat Khusus Kontrak; 34.2.7. Syarat-syarat Umum Kontrak; 34.2.8. Spesifikasi teknis; 34.2.9. Gambar-gambar; 34.2.10. Daftar kuantitas dan harga; 34.2.11. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran Kontrak.
100
34.3. Penyusunan Kontrak Suatu Kontrak terdiri dari : 34.3.1. Surat Perjanjian Kerangka surat perjanjian Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari : 1. Pembukaan (Komparisi) Pembukaan adalah bagian dari surat perjanjian yang meliputi : a. Judul Kontrak 1). Menjelaskan tentang judul dari kontrak yang akan ditandatangani; 2). Menjelaskan jenis pekerjaan (pekerjaan jasa pemborongan, pengadaan barang, jasa lainnya, dan jasa konsultansi). b. Nomor Kontrak 1). Menjelaskan nomor kontrak yang akan ditandatangani; 2). Dalam hal kontrak berupa perubahan kontrak maka nomor kontrak harus berurut sesuai dengan berapa kali mengalami perubahan. c. Tanggal Kontrak Menjelaskan hari, tanggal, bulan, dan tahun kontrak ditandatangani oleh para pihak. d. Kalimat Pembuka Merupakan kalimat pembuka dalam kontrak yang menjelaskan bahwa para pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun mereka membuat dan menandatangani kontrak. f. Penandatanganan Kontrak Kontrak ditandatangani setelah ada penunjukan Penyedia Barang/Jasa. g. Para Pihak Dalam Kontrak 1). Menjelaskan identitas dari para pihak yang menandatangani kontrak. Identitas para pihak meliputi : nama, jabatan, dan alamat serta kedudukan para pihak dalam kontrak tersebut, apakah sebagai pihak pertama atau pihak kedua; 2). Para pihak dalam kontrak terdiri dari dua pihak yaitu : a). Pihak pertama adalah pihak Pengguna Barang/Jasa; b). Pihak kedua adalah pihak Penyedia Barang/Jasa yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan; c). Menjelaskan bahwa pihak-pihak tersebut bertindak untuk dan atas nama siapa dan dasar ia bertindak; d). Penjelasan mengenai identitas para pihak harus jelas dan terinci dan menerangkan hal yang sebenarnya; e). Apabila pihak kedua dalam kontrak merupakan suatu konsorsium, kerjasama, joint venture, dan bentuk kerjasama lainnya, maka harus dijelaskan nama bentuk kerjasamanya, siapa saja anggotanya, dan siapa yang memimpin dan mewakili kerjasama tersebut.
101
2. Isi Kontrak Isi kontrak terdiri dari : a. Pernyataan bahwa para pihak telah sepakat atau setuju untuk mengadakan kontrak mengenai obyek yang dikontrakkan sesuai dengan jenis pekerjaannya; b. Pernyataan bahwa para pihak telah menyetujui besarnya harga kontrak. Harga kontrak harus ditulis dengan angka dan huruf, serta rincian sumber pembiayaannya; c. Pernyataan bahwa ungkapan-ungkapan dalam perjanjian harus mempunyai arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam kontrak; d. Pernyataan bahwa kontrak yang dibuat ini meliputi beberapa dokumen dan merupakan satu kesatuan yang disebut kontrak; e. Pernyataan bahwa apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen-dokumen perjanjian/kontrak maka yang dipakai adalah dokumen urutannya lebih dulu; f. Pernyataan mengenai persetujuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban masing-masing, yaitu pihak pertama membayar harga kontrak dan pihak kedua melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak; g. Pernyataan mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, yaitu kapan dimulai dan diakhirinya pekerjaan tersebut; h. Pernyataan mengenai efektifnya kontrak. 3. Penutup Penutup adalah bagian surat perjanjian yang memuat: a. Pernyataan bahwa para pihak dalam perjanjian ini telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada hari dan tanggal penandatanganan perjanjian tersebut; b. Tanda tangan para pihak dalam surat perjanjian dengan dibubuhi materai. 34.3.2. Syarat-Syarat Umum Kontrak Syarat-syarat umum kontrak antara lain meliputi : 1. Ketentuan Umum Ketentuan-ketentuan umum ini berlaku untuk semua jenis kontrak. Ketentuan-ketentuan pokok yang dapat diterapkan pada semua jenis kontrak adalah: a. Definisi Definisi adalah uraian atau pengertian mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam kontrak. Istilah-istilah tersebut dijelaskan dan diberi arti atau tafsiran sehingga isi kontrak mudah dipahami oleh setiap orang yang membacanya dan tidak ditafsirkan atau diartikan lain.
102
b. Penerapan Penerapan adalah ketentuan bahwa syarat-syarat umum dalam kontrak ini diterapkan secara luas tetapi tidak boleh melanggar ketentuanketentuan yang ada dalam kontrak. c. Asal Barang/Jasa Asal Barang/Jasa adalah ketentuan mengenai penjelasan dari negara mana asal Barang/Jasa yang menjadi obyek perjanjian dalam kontrak. Asal Barang adalah tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi. Dalam ketentuan ini juga harus dirinci komponen dalam negeri dan komponen impornya. Asal Barang harus dibedakan dengan negara penjual. Penjelasan dan rincian komponen dalam negeri dan impor dijelaskan pada syarat-syarat khusus kontrak. d. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi Penggunaan dokumen-dokumen kontrak dan informasi adalah ketentuan mengenai penggunaan dokumen-dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak, misalnya ketentuan-ketentuan kontrak, spesifikasi tehnik, gambar-gambar, pola, contoh serta informasiinformasi yang berkaitan dengan kontrak oleh Penyedia Barang/Jasa dengan ijin tertulis dari Pengguna Barang/Jasa. e. Hak Paten, Hak Cipta, dan Merek Hak paten, hak cipta, dan merek adalah ketentuan yang mengatur kewajiban Penyedia Barang/Jasa untuk melindungi Pengguna Barang/Jasa dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran hak paten, hak cipta, dan merek. f. Jaminan Jaminan adalah ketentuan mengenai jaminan yang harus disediakan oleh Penyedia Barang/Jasa berupa, Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan. g. Asuransi Asuransi adalah ketentuan mengenai asuransi yang harus disediakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yaitu : 1). Pihak Penyedia Barang/Jasa harus mengasuransikan semua barang dan peralatan-peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadi kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja-pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan kontrak atas segala resiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga. 2). Pihak Penyedia Barang/Jasa harus mengasuransikan pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya. Besarnya asuransi ditentukan di dalam Dokumen Pengadaan.
103
h. Pembayaran Pembayaran adalah ketentuan mengenai cara-cara dan termin pembayaran serta mata uang yang digunakan. Cara pembayaran harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan. i. Harga Harga adalah ketentuan mengenai harga yang harus dibayarkan oleh Pengguna Barang/Jasa kepada Penyedia Barang/Jasa atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak. Harga kontrak harus jelas, pasti, dan dirinci sumber pembiayaannya. j. Amandemen Kontrak Amandemen kontrak adalah ketentuan mengenai perubahan kontrak. Perubahan kontrak dapat terjadi apabila : 1). Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak; 2). Perubahan jadual pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; 3). Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan. 4). Amandemen bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak yang membuat kontrak tersebut. k. Jadual Pelaksanaan Pekerjaan Jadual pelaksanaan pekerjaan adalah ketentuan mengenai: 1). Kapan kontrak mulai berlaku; 2). Kapan pekerjaan mulai dilaksanakan; 3). Kapan penyerahan hasil pekerjaan dari Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Barang/Jasa. l. Pengawasan Pengawasan adalah ketentuan tentang kewenangan Pengguna Barang/Jasa melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa. Apabila diperlukan oleh Pengguna Barang/Jasa karena Pengguna Barang/Jasa tidak dapat melakukan pemeriksaan atau pengawasan, maka Pengguna Barang/Jasa dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang sudah atau sedang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa. m. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan adalah ketentuan mengenai: 1). Hal-hal yang berkaitan dengan keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa dari jadual yang ditentukan dalam kontrak;
104
n.
o.
p.
q.
2). Sanksi yang diberikan kepada pihak Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa jika terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; 3). Pengecualian dari ketentuan butir 2). diatas akibat keadaan kahar. Keadaan Kahar (Force Majeure) 1). Yang dimaksud Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi; 2). Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah : a). Peperangan; b). Kerusuhan; c). Revolusi; d). Bencana alam : banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan; e). Pemogokan; f). Kebakaran; g). Gangguan industri lainnya. 3). Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak; 4). Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenai sanksi; 5). Pihak yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, diserahkan pada kesepakatan para pihak; 6). Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar, diserahkan kepada kesepakatan dari para pihak. Itikad Baik (Good Faith) 1). Para pihak bertindak berdasarkan asas kepercayaan (trust) yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak; 2). Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Jika selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut. Pemutusan Kontrak Pemutusan Kontrak adalah ketentuan mengenai kapan kontrak dapat diputuskan, dibagi dua yaitu : 1). Pemutusan kontrak oleh pihak Penyedia Barang/Jasa; 2). Pemutusan kontrak oleh pihak Pengguna Barang/Jasa. Penyelesaian Perselisihan Penyelesaian perselisihan adalah ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam kontrak. Cara yang diambil dapat melalui pengadilan atau di luar pengadilan yaitu melalui musyawarah, mediasi, konsiliasi atau arbitrase di Indonesia.
105
r. Bahasa dan Hukum 1). Bahasa dan hukum adalah ketentuan mengenai bahasa dan hukum yang digunakan dalam kontrak. 2). Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia dan dalam hal kontrak melibatkan pihak asing, maka dapat dibuat dalam Bahasa Inggris dengan terjemahan Bahasa Indonesia atau Bahasa Indonesia dengan terjemahan Bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap klausula di dalam kontrak, maka bahasa yang dipakai untuk menafsirkan adalah bahasa aslinya. 3). Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia atau pilihan hukum yang disepakati para pihak. s. Perpajakan Perpajakan adalah ketentuan mengenai perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. t. Korespondensi Korespondensi adalah ketentuan kontrak mengenai semua korespondensi yang dapat berbentuk surat, faksimili, atau e-mail dan ditujukan kepada alamat para pihak. Dijelaskan alamat para pihak yang digunakan sebagai alamat korespondensi. 2. Ketentuan Khusus Ketentuan khusus berikut ini berlaku untuk masing-masing kontrak sesuai dengan jenis pekerjaannya. a. Ketentuan Khusus untuk Kontrak Pengadaan Barang 1). Standar Standar adalah ketentuan mengenai barang yang disediakan oleh pihak penyedia barang harus sesuai dengan standar yang telah disebutkan dalam spesifikasi teknis 2). Pengepakan (Packaging) Pengepakan adalah ketentuan mengenai kewajiban penjual untuk melakukan pengepakan atas barang-barang yang dikirim dari asal barang sampai ke tujuan akhir yang telah ditentukan dalam kontrak. Tujuan ketentuan pengepakan ini adalah supaya barang-barang yang dikirimkan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan pada saat pengiriman dari tempat asal barang sampai ke tujuan akhir yang telah dicantumkan dalam kontrak. 3). Pengiriman Pengiriman adalah ketentuan mengenai pengiriman barang yang dilakukan Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Pengguna Barang/Jasa disesuaikan dengan jadual kebutuhan. 4). Transportasi Transportasi adalah ketentuan mengenai transportasi yang digunakan untuk pengiriman barang (melalui laut, darat atau udara). Biaya
106
transportasi pada waktu pengiriman barang dimasukan dalam harga kontrak. 5). Pemeriksaan dan Pengujian Pemeriksaan dan pengujian adalah ketentuan bahwa Pengguna Barang/Jasa mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak. Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh Penyedia Barang/Jasa atau diwakilkan kepada pihak ketiga. 6). Layanan Tambahan Penyedia Barang/Jasa dapat dimungkinkan untuk menyediakan beberapa atau semua layanan lanjutan, termasuk penambahan layanan, yang dituangkan dalam syarat-syarat khusus kontrak. b. Ketentuan Khusus untuk Kontrak Jasa Konsultansi 1). Kewajiban Penyedia Jasa Konsultansi a). Umum (1). Standar pelaksanaan jasa Penyedia Jasa Konsultansi akan melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak. (2). Hukum Penyedia Jasa Konsultansi dalam melaksanakan jasa sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pengguna Barang/Jasa secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia Jasa Konsultansi mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat. b). Pertentangan Kepentingan (1). Penyedia Jasa Konsultansi tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (trade commision), rabat (discount) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa. (2). Penyedia Jasa Konsultansi setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, Penyedia Jasa Konsultansi dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak. (3). Penyedia Jasa Konsultansi, subkonsultan, dan personil konsultan dilarang menentang secara langsung atau tidak langsung kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugasnya.
107
c). Tanggungjawab Penyedia Jasa Konsultansi Tanggungjawab Penyedia Jasa Konsultansi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. d). Tindakan Penyedia Jasa Konsultansi yang perlu mendapat persetujuan Pengguna Barang/Jasa. Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan pengguna jasa meliputi: (1). Memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar; (2). Membuat subkontrak dengan pengaturan : (a). Cara seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan; (b). Penyedia Jasa Konsultansi bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya. e). Dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Penyedia Jasa Konsultansi dan menjadi hak milik Pengguna Barang/Jasa. Ketentuan ini mengatur bahwa semua rancangan, gambargambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta software yang disiapkan oleh Penyedia Jasa Konsultansi menjadi hak milik Pengguna Barang/Jasa. Penyedia Jasa Konsultansi, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya kontrak, harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada Pengguna Barang/Jasa. Penyedia Jasa Konsultansi dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut. f). Peralatan dan bahan yang disediakan oleh Pengguna Barang/Jasa. Ketentuan ini mengatur mengenai peralatan dan bahan yang disediakan oleh Pengguna Barang/Jasa untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia Jasa Konsultansi. Pada saat berakhirnya kontrak, Penyedia Jasa Konsultansi harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi Pengguna Barang/Jasa. 2). Personil Konsultan dan Subkonsultan a). Umum Ketentuan ini mengatur mengenai pernyataan Penyedia Jasa Konsultansi akan mempekerjakan personil atau subkonsultan sesuai dengan kualifikasi dan pengalamannya. b). Personil Inti Personil inti adalah ketentuan yang mengatur mengenai : (1). Nama personil dan uraian pekerjaan, kualifikasi minimum, perkiraan waktu pelaksanaan;
108
(2). Penyesuaian terhadap perkiraan waktu pekerjaan personil akan dibuat oleh Penyedia Jasa Konsultansi melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Pengguna Barang/Jasa; (3). Jika terdapat pekerjaan tambah, maka perkiraan waktu pelaksanaan harus ditentukan secara tertulis oleh para pihak. c). Persetujuan Personil Persetujuan personil adalah ketentuan yang mengatur mengenai tenaga kerja inti dan subkonsultan yang telah disetujui oleh Pengguna Barang/Jasa harus memberikan data dirinya dan tertera dalam daftar personalia Penyedia Jasa Konsultansi. 3). Waktu kerja dan lembur Waktu kerja dan lembur adalah ketentuan yang mengatur mengenai: a). Jam kerja dan waktu cuti untuk tenaga kerja inti ditentukan dalam dokumen kontrak; b). Waktu kerja tenaga kerja asing yang dimobilisasi ke Indonesia dihitung sejak kedatangannya di Indonesia sesuai dengan surat perintah mobilisasi; c). Tenaga kerja tidak berhak untuk dibayar atas pekerjaan lembur ataupun sakit atau liburan, karena perhitungan upah sudah mencakup hal tersebut. 4). Penggantian dan Perpindahan Tenaga Kerja a). Penggantian dan perpindahan tenaga inti hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan Pengguna Barang/Jasa. Jika memang terdapat hal-hal penting yang mengharuskan penggantian, maka atas persetujuan Pengguna Barang/Jasa, dapat dilakukan penggantian tenaga kerja dengan tenaga kerja yang setara atau lebih baik tanpa menambah biaya; b). Jika Pengguna Barang / Jasa menemukan tenaga kerja yang melakukan kesalahan serius atau terlibat tindak kejahatan, atau mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya, maka Pengguna Barang/Jasa dapat secara tertulis mengajukan penggantian tenaga kerja tersebut. c. Ketentuan Khusus Untuk Kontrak Jasa Konstruksi 1). Personil Personil adalah ketentuan mengenai pihak Pengguna Barang/Jasa (employer) dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil atau tenaga ahli menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
109
2). Penemuan-penemuan Penemuan-penemuan adalah ketentuan mengenai penemuan-penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan yang menurut Undang-Undang dikuasai oleh negara di lokasi pekerjaan pada masa pelaksanaan kontrak. Pihak Penyedia Barang/Jasa wajib memberitahukan kepada pihak Pengguna Barang/Jasa dan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 3). Kompensasi Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa bilamana dapat dibuktikan merugikan penyedia jasa dalam hal sebagai berikut : a). Pihak Pengguna Barang/Jasa memodifikasi atau mengubah jadual yang dapat mempengaruhi pekerjaan penyedia jasa; b). Pihak Pengguna Barang/Jasa menginstruksikan kepada pihak Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak diketemukan kerusakan/ kegagalan/penyimpangan. 4). Penangguhan (Suspension) Pihak Pengguna Barang/Jasa secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia Barang/Jasa tentang penangguhan hak pembayaran sesuai dengan proporsi, jika pihak Penyedia Barang/Jasa tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut, dan diberi kesempatan kepada pihak Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu. 5). Hari Kerja (Work day) Hari kerja adalah ketentuan mengenai hal-hal sebagai berikut: a). Semua pekerja dibayar selama hari kerja (22 hari dalam sebulan) dan datanya disimpan oleh pihak penyedia jasa. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh Pengguna Barang/Jasa; b). Penyedia Barang/Jasa harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditanda-tangani; c). Jam kerja dan waktu cuti untuk karyawan harus dilampirkan. 6). Pedoman Pengoperasian dan Perawatan a). Penyedia Barang/Jasa diwajibkan memberikan petunjuk kepada pihak Pengguna Barang/Jasa tentang pengoperasian dan petunjuk perawatan, sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak; b). Jika Penyedia Barang/Jasa tidak melakukan hal tersebut huruf (a). di atas, Pengguna Barang/Jasa dapat memperhitungkan pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
110
3. Dokumen Lainnya Yang Merupakan Bagian Dari Kontrak Dokumen berikut ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kontrak. a. Untuk Kontrak Jasa Konstruksi, terdiri dari : 1). Surat penunjukan pemenang; 2). Surat penawaran; 3). Spesifikasi umum; 4). Spesifikasi khusus; 5). Gambar-gambar; 6). Addendum dalam proses Pengadaan yang kemudian dimasukkan di masing-masing substansinya; 7). Daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan); 8). Dokumen lainnya, misalnya Jaminan pelaksanaan, Kesepakatan diskusi kontrak (Contract Discussion Agreement) b. Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi, terdiri dari : 1). Surat penunjukan pemenang; 2). Kerangka Acuan Kerja (Term of Reference/TOR); 3). Hasil negosiasi; 4). Pendekatan Metodologi (Approach of Methodology); 5). Addendum dalam proses Pengadaan yang kemudian dimasukkan di masing-masing substansinya. 6). Dokumen lainnya, misalnya Kesepakatan diskusi kontrak (Contract Discussion Agreement). c. Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya, terdiri dari : 1). Surat penunjukan pemenang; 2). Dokumen Penawaran; 3). Spesifikasi umum; 4). Spesifikasi khusus; 5). Gambar-gambar (bila diperlukan); 6). Addendum dalam proses Pengadaan yang kemudian dimasukkan di masing-masing substansinya; 7). Daftar kuantitas dan harga; 8). Dokumen lainnya, misalnya Jaminan pelaksanaan, Kesepakatan diskusi kontrak (Contract Discussion Agreement). 34.3.3. Penandatanganan Kontrak Setelah penetapan Penyedia Barang/Jasa, Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Apabila Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk menolak/mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima atau gagal untuk menandatangani kontrak, maka Pengguna Barang/Jasa membatalkan Surat Penunjukan Pemenang, mencairkan jaminan penawaran dan dimasukkan dalam Daftar
111
Hitam (black list) BTDC dan tidak diperkenankan ikut serta dalam Pengadaan Barang/Jasa di BTDC selama 2 (dua) tahun serta sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa tidak diperkenankan mengubah Dokumen Pengadaan secara sepihak setelah penyampaian Dokumen Penawaran sampai dengan penandatanganan kontrak (postbidding). 3. Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penetapan Pemenang Pengadaan, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Pengguna Barang/Jasa. 4. Pengguna dan Penyedia Barang/Jasa wajib : a. Memeriksa konsep kontrak, meliputi seluruh substansi yang diatur dan disepakati, bahasa/redaksional, angka, dan huruf; b. Memeriksa kelengkapan dokumen Kontrak; serta c. Membubuhkan paraf pada lembar demi lembar Dokumen Kontrak; 5. Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai dengan kebutuhan, yaitu: a. Sekurang-kurangnya 2 (dua) kontrak asli, kontrak asli pertama untuk Pengguna Barang/Jasa diberi materai pada bagian yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa, dan kontrak asli kedua untuk Penyedia Barang/Jasa diberi materai pada bagian yang ditandatangani Pengguna Barang/Jasa; b. Rangkap kontrak lainnya tidak perlu diberi materai. 6. Setelah penandatanganan kontrak, Pengguna Barang/Jasa segera melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama dengan Penyedia Barang/Jasa dan membuat berita acara keadaan lapangan/serah terima lapangan. 7. Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain. 8. Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disub-kontrakkan kepada Penyedia Barang/Jasa yang memiliki kompetensi dalam bidang tersebut, dengan persetujuan Pengguna Barang/Jasa. 34.3.4. Perubahan Kontrak 1. Perubahan kontrak dapat dilakukan atas kesepakatan bersama antara Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa, namun tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Keputusan ini. 2. Semua perubahan kontrak dituangkan dalam Addendum dan/atau Amandemen Kontrak atau Memorandum Kontrak, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak utama. 34.3.5. Penghentian dan Pemutusan Kontrak. 1. Penghentian kontrak (suspension of contract) dapat dilakukan dalam hal terjadi peristiwa yang berada di luar kekuasaan para pihak yang mengakibatkan para pihak tidak mungkin melaksanakan kewajiban yang
112
2. 3.
4.
5.
ditentukan dalam kontrak yang disebabkan oleh Keadaan Kahar (Force Majeure) atau keadaan yang ditetapkan dalam kontrak. Pemutusan kontrak (termination of contract) dapat dilakukan dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak. Pengguna Barang/Jasa dapat memutuskan kontrak secara sepihak, apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan atau maksimum denda keterlambatan, setelah memberikan peringatan ketiga atas keterlambatan pelaksanaan kontrak. Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kesalahan Pengguna Barang/ Jasa, dikenakan sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian yang menimpa Penyedia Barang/Jasa sesuai yang ditetapkan dalam kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal terbukti adanya praktek persekongkolan, kecurangan, dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak, Pengguna Barang/Jasa wajib membatalkan kontrak.
113
BAB VIII PELAKSANAAN KONTRAK Bagian Pertama Pelaksanaan Kontrak Pasal 35 35.1. Direksi Pekerjaan, Panitia Penerima Pekerjaan dan Wakil Penyedia Barang/ Jasa 35.1.1. Dalam melaksanakan pengendalian pekerjaan, Pengguna Barang/Jasa dapat menunjuk wakil yang bertindak atas namanya sebagai Direksi Pekerjaan / Pengawas Pekerjaan / Tim Pemeriksa Barang / Tim Penerima Barang. 35.1.2. Direksi Pekerjaan / Pengawas Pekerjaan / Tim Pemeriksa Barang / Tim Penerima Barang dimaksudkan untuk menilai hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia Barang/Jasa pada waktu penyerahan pertama pekerjaan dan penyerahan akhir pekerjaan. 35.1.3. Direksi Pekerjaan / Pengawas Pekerjaan / Tim Pemeriksa Barang / Tim Penerima Barang berkoordinasi dengan Penyedia Barang/Jasa, selanjutnya Penyedia Barang/Jasa wajib menunjuk personil sebagai wakilnya yang berdomisili di lokasi pekerjaan, yang diberi wewenang penuh dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan atas namanya. 35.2. Hak dan Kewajiban Para Pihak 35.2.1. Hak dan kewajiban Pengguna Barang/Jasa dalam pelaksanaan kontrak: 1. Mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; 2. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa; 3. Melakukan perubahan kontrak, jika ada alasan yang sah dan disepakati oleh para pihak; 4. Memberikan peringatan atas keterlambatan pekerjaan; 5. Mengenakan denda keterlambatan; 6. Membayar tahapan sesuai dengan progress fisik pekerjaan yang tercantum dalam Berita Acara Kesepakatan; 7. Membuat Berita Acara Serah Terima lokasi pekerjaan; 8. Memberikan instruksi sesuai jadual pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak. 35.2.2. Hak dan kewajiban Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan kontrak; 1. Menerima pembayaran tahapan sesuai dengan progress fisik pekerjaan yang tercantum dalam Berita Acara Kesepakatan; 2. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadual pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
114
3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik (laporan harian, mingguan dan bulanan) kepada Pengguna Barang/Jasa; 4. Mengambil langkah-langkah yang maksimal untuk melindungi lingkungan, baik di dalam maupun di luar lokasi pekerjaan, dan membatasi perusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain yang disebabkan kegiatan Penyedia Barang/Jasa. 5. Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pengguna Barang/Jasa; 6. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadual penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; 35.3. Asuransi 35.3.1. Penyedia Barang/Jasa wajib mengasuransikan Barang/Jasa Konstruksi yang nilai kontraknya lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) atau pekerjaan yang mempunyai risiko tinggi untuk kepentingan Pengguna Barang/Jasa dengan jenis asuransi antara lain Marine Cargo, Contractor All Risk (CAR), Erection All Risk (EAR), Comprehensive Liability, Asuransi Tenaga Kerja sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan hukum yang berlaku. 35.3.2. Ketentuan butir 35.3.1 tersebut diatas tidak diwajibkan untuk Jasa Konsultansi. 35.3.3. Ketentuan mengenai masa berlaku, nama tertanggung, syarat dan kondisi, obyek asuransi, harga pertanggungan, dan ketentuan lainnya diatur dalam kontrak. 35.3.4. Sebelum pekerjaan dimulai, Penyedia Barang/Jasa wajib meminta persetujuan tertulis kepada Pengguna Barang/Jasa atas usulan Calon penanggung (perusahaan asuransi) beserta konsep (draft) syarat-syarat dan kondisi pertanggungan (asuransi) yang akan dituangkan dalam polis sesuai dengan ketentuan di dalam kontrak dan Polis Asuransi wajib diserahkan kepada Pengguna Barang/Jasa selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diberikan Persetujuan. 35.4. Perpajakan 35.4.1. Penyedia Barang/Jasa harus mengetahui, memahami dan patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan tentang pajak yang berlaku di Indonesia dan sudah diperhitungkan dalam Dokumen Penawaran; 35.4.2. Perubahan peraturan perundang-undangan tentang pajak yang terjadi setelah pembukaan penawaran harus dilakukan penyesuaian. 35.5. Pembayaran 35.5.1. Pembayaran uang muka (down payment) pada prinsipnya tidak diberikan kecuali apabila sangat dibutuhkan demi kelancaran pekerjaan dan keuangan Perusahaan memungkinkan. Pemberian uang muka untuk pengadaan internasional dibayarkan dalam hal tersebut merupakan persyaratan efektifnya kontrak.
115
35.5.2. Pembayaran diberikan Pengguna Barang/Jasa berdasarkan Progress Fisik Pekerjaan. 35.5.3. Sistem pembayaran progress fisik pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak (angsuran / termijn atau bulanan / monthly certificate). 35.5.4. Pembayaran dengan Sistem Sertifikat Angsuran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Setelah kemajuan hasil pekerjaan mencapai nilai prosentase tertentu sesuai dengan ketentuan dokumen kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan laporan kemajuan hasil pekerjaan kepada Direksi Pekerjaan dengan lampiran data pendukung. 2. Kemajuan hasil pekerjaan tersebut harus sudah mendapat penetapan dari Direksi Pekerjaan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya laporan kemajuan hasil pekerjaan tersebut berikut laporan data pendukungnya. 35.5.5. Pembayaran dengan Sistem Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Pada setiap tanggal 25 (dua puluh lima) bulan yang bersangkutan, Penyedia Barang/Jasa mengajukan sertifikat bulanan kepada Direksi Pekerjaan dengan lampiran data pendukung. 2. Kemajuan hasil pekerjaan sesuai Sertifikat Bulanan tersebut harus sudah mendapat penetapan dari Direksi Pekerjaan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya laporan kemajuan hasil pekerjaan tersebut berikut laporan data pendukungnya. 35.5.6. Pembayaran progress fisik pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pengguna Barang/Jasa apabila Penyedia Barang/Jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan yang telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kerja. 35.5.7. Pembayaran progress fisik pekerjaan hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan dan alat-alat yang ada dilapangan. 35.5.8. Setiap pembayaran harus dipotong jaminan pemeliharaan, denda (bila ada), dan pajak. 35.5.9. Untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran kepada Pengguna Barang/Jasa harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub kontraktor sesuai dengan kemajuan pekerjaan. 35.5.10. Pembayaran terakhir sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontraknya hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dan Penyedia Barang/Jasa harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak setelah berita acara penyerahan pertama diterbitkan. 35.6. Pemeriksaan Lapangan Bersama 35.6.1. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, setelah Berita Acara Serah Terima Lokasi, Direksi Pekerjaan bersama-sama dengan wakil Penyedia Barang/Jasa
116
melaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lapangan. 35.6.2. Hasil pemeriksaan lapangan bersama dituangkan dalam berita acara. Apabila hasil pemeriksaan lapangan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak (spesifikasi teknis, gambar, jenis pekerjaan, kuantitas), maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam perintah perubahan kontrak yang ditindak lanjuti dengan pembuatan amandemen kontrak. 35.6.3. Selanjutnya pemeriksaan lapangan bersama dilaksanakan selama periode waktu pelaksanaan pekerjaan untuk menetapkan kuantitas hasil pekerjaan yang akan dibayarkan setiap bulan/angsuran. 35.7. Pekerjaan Tambah Kurang 35.7.1. Apabila terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan gambar yang ditetapkan dalam dokumen kontrak, maka Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna Barang/Jasa dapat melakukan perubahan kontrak/amandemen yang meliputi antara lain: 1. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak; 2. Menambah atau mengurangi jenis pekerjaan; 3. Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; 35.7.2. Pekerjaan Tambah yang tidak dapat dielakkan dalam rangka penyelesaian pekerjaan, dengan ketentuan nilainya tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam kontrak awal maka pekerjaan tambah tersebut harus didasarkan pada justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional oleh Direksi Pekerjaan. 35.7.3. Dalam hal pekerjaan tambah melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam kontrak awal maka pekerjaan tambah tersebut harus didasarkan pada justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional oleh Direksi Pekerjaan dan wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Barang/Jasa sebelum pelaksanaannya. 35.7.4. Perintah perubahan pekerjaan harus dibuat secara tertulis oleh Pengguna Barang/Jasa kepada Penyedia Barang/Jasa, ditindak lanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak. 35.8. Denda Keterlambatan Besarnya denda kepada penyedia barang/jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1 ‰ (satu per seribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum 5 % dari kontrak.
117
35.9. Penyesuaian Harga 35.9.1. Penyesuaian harga adalah ketentuan mengenai perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan keadaan yang menimbulkan konsekuensi finansial yang sangat material dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Penyesuaian harga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak 2. Dalam hal penyesuaian harga belum dicantumkan dalam kontrak, maka dapat dilakukan kesepakatan penyesuaian harga yang hasilnya dituangkan dalam amandemen kontrak, yang pelaksanaannya didasarkan pada justifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. 3. Penyesuaian harga dapat diberlakukan bagi kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan; 4. Penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran kecuali komponen keuntungan dan overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran; 5. Penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadual pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak/addendum. Bagian kontrak atau pekerjaan yang terlambat dilaksanakan karena kesalahan Penyedia Barang/jasa, penyesuaian harga satuan dan nilai kontrak menggunakan indeks harga sesuai jadual pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan pada kontrak awal; 6. Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri dan dibayar dengan valuta asing menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut; 35.9.2. Rumusan penyesuaian harga satuan : Hn = Ho (a + b.Bn/Bo + c.Cn/Co + d.Dn/Do + ………) Keterangan : Hn = Harga satuan barang/jasa pada saat pekerjaan dilaksanakan; Ho = Harga satuan barang/jasa pada saat penyusunan harga Penawaran (28 hari sebelum pemasukan penawaran); a = Koefisien tetap yang terdiri keuntungan dan overhead. Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead, maka a adalah 0,15. b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja dsb. Penjumlahan a+b+c+d+…. dst. adalah 1,00. Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada saat penyusunan harga penawaran (28 hari sebelum pemasukan penawaran). Catatan : a. Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan Badan Pusat Statistik (BPS). Jika indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, maka digunakan indeks harga yang disiapkan oleh departemen teknis.
118
b.
Penetapan koefisien komponen kontrak pekerjaan dilakukan oleh Pengguna Barang/jasa.
35.9.3. Rumusan penyesuaian nilai kontrak : Pn = (Hn1 x V1) + (Hn2 x V2) + (Hn3 x V3) + ..... dst Keterangan : Pn = Nilai kontrak setelah dilakukan penyesuaian harga satuan barang/jasa; Hn = Harga satuan baru setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian satuan harga; V1 = Volume pekerjaan yang dilaksanakan bulan. 35.10. Addendum/Amandemen/Memorandum Kontrak 35.10.1. Addendum/Amandemen/Memorandum kontrak harus segera dibuat bila terjadi perubahan kontrak. 35.10.2. Perubahan kontrak dapat terjadi apabila: 1. Perubahan pekerjaan yang disebabkan oleh suatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan; 2. Perubahan jadual pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; 3. Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan. 35.10.3. Prosedur pembuatan Addendum/Amandemen/Memorandum kontrak dilakukan sebagai berikut: 1. Pengguna Barang/Jasa segera memberikan perintah tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan perubahan kontrak, atau penyedia jasa mengusulkan perubahan kontrak; 2. Penyedia Barang/Jasa harus memberikan tanggapan atas perintah perubahan dari Pengguna Barang/Jasa dan mengusulkan perubahan harga (bila ada) selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari. Pengguna Barang/Jasa harus memberikan tanggapan atas usulan perubahan kontrak dari Penyedia Barang/Jasa selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari; 3. Atas usulan perubahan kontrak, dilakukan negosiasi teknis dan harga dan dibuat berita acara hasil negosiasi; 4. Berdasarkan berita acara hasil negosiasi dibuat Addendum/Amandemen/ Memorandum kontrak. 35.11. Mobilisasi 35.11.1. Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Kontrak atau serah terima lokasi pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak. 35.11.2. Mobilisasi antara lain meliputi: 1. Mendatangkan peralatan-peralatan berat dan kendaraan-kendaraan;
119
2. Mempersiapkan fasilitas lapangan untuk Penyedia Barang/Jasa meliputi kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan fasilitas lainnya yang telah ditentukan dalam dokumen kontrak; 3. Mendatangkan alat-alat laboratorium, alat-alat ukur dan peralatan lainnya; 4. Mendatangkan personil pelaksana. 5. Mobilisasi peralatan dan personil pelaksana dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan di lapangan. 35.12. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan 35.12.1. Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh pengguna barang/jasa atas pertimbangan yang layak dan wajar; 35.12.2. Yang dimaksud hal-hal yang layak dan wajar untuk perpanjangan waktu pelaksanaan adalah sebagai berikut : 1. Pekerjaan tambah; 2. Perubahan disain; 3. Keterlambatan yang disebabkan oleh pihak pengguna barang/jasa; 4. Masalah yang timbul di luar kendali penyedia barang/jasa; 5. Keadaan kahar (force majeur). 35.12.3. Pengguna Barang/Jasa dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian dan evaluasi terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa; Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan di dalam amandemen/memorandum kontrak. 35.13. Kerjasama antara Penyedia Barang/Jasa dengan sub kontraktor 35.13.1. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh pengguna barang/jasa; 35.13.2. Penyedia barang/jasa tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut; 35.13.3. Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada kontrak serta menganut prinsip kesetaraan. 35.14. Serah Terima Pekerjaan 35.14.1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan; 35.14.2. Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa. Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia barang/jasa wajib memperbaiki/ menyelesaikannya; 35.14.3. Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak; 35.14.4. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa
120
pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dan penyedia barang/jasa harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; 35.14.5. Penyedia barang/jasa wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan; 35.14.6. Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan akhir pekerjaan; 35.14.7. Pengguna barang/jasa menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia barang/jasa melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik dan wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan jaminan pemeliharaan; 35.14.8. Apabila penyedia barang/jasa tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya maka pengguna barang/jasa berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/ pemeliharaan atau mencairkan jaminan pemeliharaan.
121
BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Pertama Pembinaan Pasal 36 Pengguna Barang/Jasa wajib mensosialisasikan secara intensif kepada semua unit di lingkungan BTDC agar Keputusan Direksi ini dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik dan benar.
Bagian Kedua Pengawasan Pasal 37 37.1. Pengguna Barang/Jasa wajib : 37.1.1. Melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan, kontrak dan hasil kerja pada setiap kegiatan, baik kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan tugasnya; 37.1.2. Menyimpan dan memelihara seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa termasuk berita acara proses Pelelangan/seleksi; dan 37.1.3. Memberikan tanggapan/informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa yang berada di dalam batas kewenangannya kepada pihak yang mengajukan pengaduan atau yang memerlukan penjelasan. 37.2. Semua laporan dalam bentuk hardcopy dan/atau soft copy harus disampaikan kepada Satuan Pengawasan Intern (SPI) setiap bulan. 37.3. Laporan pelaksanaan Kontrak sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) wajib dilaporkan kepada Satuan Pengawasan Intern (SPI) dalam bentuk daftar (list). 37.4. Laporan pelaksanaan Kontrak dengan nilai diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) wajib dilaporkan kepada Direksi dengan tembusan kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern (KaSPI) / Kepala Audit Internal (KAI). 37.5. Format laporan Pelaksanaan Kontrak adalah sebagai berikut : 37.5.1. Pencatatan dan Pelaporan Keuangan : 1. PRK (Program Rencana Kegiatan) termasuk Anggaran Operasi maupun Anggaran Investasi; 2. Progres Pembayaran;
122
3. Akuntansi. 37.5.2. Pelaporan Pengadaan dan Pelaksanaan Kontrak : 1. Kronologi Pengadaan; 2. Agenda Kontrak, antara lain : 1). Uraian Pekerjaan; 2). Jenis Pengadaan; 3). Nomor Kontrak dan Pelaksana; 4). Tanggal Kontrak dan Tanggal Akhir Kontrak; 5). Nilai Anggaran dan Nilai Kontrak; 6). Amandemen; 7). Tanggal Selesai Pekerjaan; 8). Nilai Denda; 9). Keterangan; 10). Rencana dan realisasi pekerjaan. 37.6. Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) / Audit Internal (AI) adalah: 37.6.1. Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan/proyek sesuai program atau penugasan lain dari Direktur Utama; 37.6.2. Menampung dan menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan masalah atau penyimpangan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; 37.6.3. Melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Direktur Utama. Lampiran-Lampiran Lampiran 1 Contoh PAKTA INTEGRITAS Lampiran 1.a. Contoh PAKTA INTEGRITAS untuk Panitia/Pejabat Pengadaan PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka pengadaan yang dilaksanakan untuk periode tahun …………………. (Mohon diisi sesuai periodenya) dengan ini menyatakan bahwa saya : 1. Akan mentaati peraturan tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero), dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan; 2. Dalam proses pengadaan ini (mulai dari pembuatan HPS sampai dengan usulan penetapan pemenang), berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik; 3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. …………………………………. , …………. 200… Panitia/Pejabat Pengadaan : a. ………… (nama jelas), ………… (tanda tangan) b. ………… (nama jelas), ………… (tanda tangan) c. ………… (nama jelas), ………… (tanda tangan) d. ………… (nama jelas), ………… (tanda tangan) e. ………… (nama jelas), ………… (tanda tangan) 122 SK DIR No.:305.K/DIR/2010, Tgl.03 Juli 2010
123
Lampiran 1.b. Contoh PAKTA INTEGRITAS untuk Penyedia Barang/Jasa PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka pengadaan ...........................(nama perkerjaan/kegiatan) pada proyek/satuan kerja........................, dengan ini menyatakan bahwa saya : 1. Akan mentaati peraturan tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero), dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan; 2. Tidak akan melakukan persekongkolan/pengaturan/kerjasama diantara para Calon Penyedia Barang/Jasa lain dan/atau Pengguna Barang/Jasa dan/atau Panitia Pengadaan yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat ; 3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. …………………………………. , …………. 200… Penyedia Barang/Jasa : …………… (Nama jelas ), ………… (tanda tangan) Lampiran 2 Contoh Dokumen Penilaian Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Lampiran 2 Contoh Formulir Penilaian Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi SURAT PERNYATAAN MINAT UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN ……. Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jabatan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi/ Perorangan/Persekutuan Usaha . . . . . . . . . . . . . . . dan atas nama Alamat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telepon/Fax : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Email : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Pusat/Unit …………… …………… , Tahun Anggaran ….., maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses Pengadaan paket pekerjaan/kegiatan ……………………….…. (nama pekerjaan/kegiatan) sampai selesai. Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. ……………………….. , ……………. ……..200… PT/CV/Firma/Koperasi/ Perorangan/Persekutuan Usaha …………………….. (Nama Jelas) Materai Rp. 6.000,- Tanggal dan Cap Perusahaan Jabatan Lampiran 3 Contoh Formulir Isian Penilaian Kualifikasi Lampiran 3 Contoh Formulir Isian Penilaian Kualifikasi Pengadaan ………………….……. Kantor Pusat /Unit ……………… Tahun Anggaran ………………… Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jabatan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/FIRMA/KOPERASI/Perorangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alamat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telepon/Fax : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Email : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat …………………… (sesuai Akta Pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas Nomor Akta Pendirian/perubahan/surat kuasa dan tanggalnya);
124
2. Saya/perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan; 3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional saya; 4. Data-data saya/perusahaan saya adalah terlampir ( lampiran 4). Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari, data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam Daftar Hitam (black list) PLN dan tidak diperkenankan ikut serta dalam Pengadaan Barang/Jasa di PLN dalam jangka waktu 2 (dua) tahun serta sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. …………… , ………………. 200… PT/CV/Firma/Koperasi ………….. Materai Rp. 6.000,- Tanggal dan Cap Perusahaan (Nama Jelas) Jabatan Lampiran 4
A. Data Administrasi Umum 1. 2. 3.
4.
Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan) Status (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan) Alamat PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan) No. Telepon No. Fax EMail Alamat Kantor : : : : Pusat No. Telepon No. Fax E-Mail
: : :::
(diisi, dalam hal yang menawar cabang perusahaan/kant or perwakilan, bukan kantor pusatnya)
125
Lampiran 4 Contoh Pakta Integritas Dalam Rangka Usulan Pemenang PAKTA INTEGRITAS (LETTER OF UNDERTAKING) Nomor : Kami, yang menyatakan dan bertandatangan di bawah ini, Panitia Pengadaan …………….melalui ………………(metoda pengadaan) yang dibentuk berdasarkan …………………….tentang ……………….., dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa sehubungan dengan pengajuan usulan penetapan calon penyedia jasa atau calon pemenang untuk ……………………: 1. Kami telah melaksanakan dan memeriksa bahwa proses pengadaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan ………………( Keputusan Direksi tentang Pengadaan Barang/Jasa) serta memperhatikan ketentuan yang berlaku, berdasarkan prinsip-prinsip itikad baik, dengan kecermatan yang tinggi, dan dalam keadaan bebas, mandiri atau tidak dibawah tekanan, maupun pengaruh dari pihak lain (independency). 2. Kami telah melaksanakan proses pengadaan sebagaimana tersebut di atas dengan penuh kehati-hatian (duty of care and of loyalty) demi untuk kepentingan yang terbaik bagi perusahaan, dengan mengindahkan berbagai sumber informasi, keterangan dan telah melakukan perbandingan yang cukup, sebagaimana layaknya seorang profesional dalam posisi yang sama melakukan hal serupa, atau sebagaimana kami mempertimbangkan keputusan bagi kepentingan diri kami sendiri (prudent person role). 3. Dalam melaksanakan proses pengadaan sebagaimana tersebut di atas kami tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun menguntungkan pihak-pihak yang terkait dengan diri kami, atau pihak yang terafiliasi dengan kami, dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (conflict of interest), termasuk dengan seluruh pihak yang terlibat dengan tindakan di atas. 4. Kami telah melaksanakan proses pengadaan tersebut dengan pemahaman yang cukup tentang berbagai peraturan dan kewajiban normatif lainnya yang terkait, dan mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mempertimbangkan best practice, yang dipandang perlu, penting dan kritikal dalam proses tersebut (duly abiding the laws). Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun, dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula akan bersedia bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Demikian pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya. ……………., 200 Panitia Pengadaan a. ………… (nama jelas), ………… (tanda tangan) b. ………… (nama jelas), ………… (tanda tangan) c. ………… (nama jelas), ………… (tanda tangan) d. ………… (nama jelas), ………… (tanda tangan) e. ………… (nama jelas), ………… (tanda tangan)
126
TIM PENYEMPURNAAN PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PT PLN (PERSERO) NARA SUMBER : Nasser Iskandar, Tri Setyo Nugroho, Budi Kristanto, Nurhaeni Setiawan, Fery Krisna, Tondojojo Sujono, Doddy Hertanto, Ulysses Simanjuntak KETUA : Sugiman WA, WAKIL KETUA : Dedeng Hidayat. SEKRETATIS 1 : Dwi Atmo Priyanto. SEKRETARIS 2 : Agha Mubarak Yusman. ANGGOTA : Dasnulmadi, Poster Simarmata, Abidin Marpaung, Christyono, Gunadi W Handaka, Ipung Purwomarwanto, Machdar, Raman Mohamad, Derina, Hairudin, Delima, Job Syam, Widya Ananta Prabawa, Risnandar Halid, Arrum Rizkiani Nugrahanti, Chorinus Eric Nerokou
Ditetapkan : di Nusa Dua Pada tanggal : September 2012 DIREKSI I.B. WIRAJAYA Direktur Utama
Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Para Direktur; 2. S P I; 2. Kepala Divisi Keuangan; 3. Kepala Divisi Umum; 4. Kepala Divisi Operasi; 5. Kepala Divisi Pengembangan;
127
