KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA NOMOR : 01/Kpts/KPU-KAB.009.436477/2012 TENTANG TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA TAHUN 2013 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat 3 huruf a, Undang undang nomor 15 tahun 2011 tentang Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Bangka dalam Penyelenggaraan Rancangan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan merencanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2013 b. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2013.
Mengingat
: 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
1
Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); 5. Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 37 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008; 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka dengan Berita Acara nomor 01/ BA/XI/2012 tanggal 28 November 2012. MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN
PERTAMA
: Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Meliputi : 1. Persiapan; 2. Pelaksanaan; 3. Penyelesaian; 4. Putaran Kedua.
KEDUA
: I. Persiapan meliputi:
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA TAHUN 2013.
1. 2.
Penyusunan program dan Anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2013. Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Bangka yang mempedomani Peraturan KPU meliputi : a. Non Tahapan : 1) Tahapan Program dan jadwal Penyelenggaraan;
2
2) Tata kerja KPU Kabupaten Bangka, PPK, PPS dan KPPS; 3) Pemantau dan Tata Cara Pemantauan ; 4) Sosialisasi (Penyampaian Informasi); 5) Norma, standar, prosedur dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara; 6) Pelaporan Dana Kampanye; 7) Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu; b. Tahapan Pelaksanaan Peraturan : 1) Penetapan Daftar Pemilih (Pemutakhiran data dan Daftar Pemilih); 2) Pendaftaran dan penetapan pasangan calon; 3) Kampanye; 4) Pemungutan Suara; 5) Penghitungan Suara; 6) Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Pengesahan, dan Pelantikan; c. Penyiapan dan Pelaksanaan Regulasi dalam bentuk Keputusan KPU Kab. Bangka, antara lain: 1) Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara dalam berita acara hasil rapat pleno; 2) Tahapan, program dan jadwal; 3) Jumlah dukungan dan jumlah sebaran paling rendah 5%, tersebar di lebih dari 50% jumlah kecamatan untuk calon perseorangan; 4) Jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan / dicalonkan partai politik atau gabungan partai politik; 5) Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS ; 6) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar, terinci untuk tiap PPK, PPS, PPDP dan KPPS; 7) Penetapan rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani, sesuai dengan nota kesepakatan dengan pihak RS, atas rekomendasi dari pengurus IDI Kab. Bangka; 8) Penetapan pasangan calon yang memenuhi persyaratan; 9) Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan dana kampanye setiap pasangan calon; 10) Penetapan jadwal, bentuk, tempat dan waktu kampanye; 11) Nota kesepakatan para tim kampanye, untuk menentukan jalan protokol, sebagai jalan bebas hambatan dan jalan bebas atribut kampanye; 12) Penetapan kebutuhan surat suara, serta kelengkapan administrasi ( formulir-formulir) untuk pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, dan untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK dan KPU Kabupaten, berdasarkan norma, standar, prosedur dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara ; 13) Penetapan waktu rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara oleh PPK, PPS dan KPU Kab. Bangka;
3
14) Penetapan dan pengumuman nama dan nomor urut pasangan calon ; 15) Penetapan pemantau; 16) Penetapan tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS; 17) Sosialisasi (informasi/pendidikan pemilih); 18) Nota kesepakatan kerjasama dengan pihak Kejaksaan Negeri Sungailiat sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menangani masalah Hukum Pemilukada. d. Proses pembentukan, pengangkatan, pengucapan sumpah, pelantikan dan Pelatihan PPK, PPS dan PPDP; e. Pemberitahuan / pengumuman dan pendaftaran pemantau; f. Menerima Pemberitahuan DPRD Kabupaten Bangka kepada KPU Kabupaten Bangka tentang berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bangka ; g. Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Bangka dengan pelaksana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, di Tingkat PPK, PPS.. KETIGA
: II. Pelaksanaan meliputi : 1.
Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih a. Pemberitahuan kepada pemerintah daerah tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Pemerintah Daerah; b. Penerimaan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Daerah; c. Proses penyusunan Data/Daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kabupaten Bangka yang dibuat sebanyak PPS desa / kel., dengan basis RT/RW untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk Bimtek dan Sosialisasi Penyusunan data/Daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Bangka kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang; d. Proses pemutakhiran Data / Daftar Pemilih berbasis TPS oleh PPS dengan dibantu PPDP; e. Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara; f. Perbaikan dan Daftar Pemilih Sementara; g. Penerimaan dan Pencatatan terhadap pemilih tambahan; h. Penetapan daftar pemilih tambahan; i. Pengumuman daftar pemilih tambahan; j. Pengesahan dan pengumuman daftar pemilih tetap (DPT) oleh PPS; k. Penyampaian daftar pemilih sementara, daftar pemilih perbaikan/tambahan dan daftar pemilih tetap kepada KPU Kabupaten Bangka melalui PPK dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU Pusat oleh PPS desa / kelurahan; l. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan, dan kelurahan/desa dalam wilayah Kabupaten Bangka;
4
m. Pembuatan / pencetakan kartu pemilih oleh KPU Kab. Bangka; n. Penyampaian salinan daftar pemilih tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada pengawas pemilu lapangan dan saksi pasangan calon oleh KPPS; o. Penyampaian kartu pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS, serta surat pemberitahuan / undangan (model C6 KWK KPU). 2.
Pencalonan a. Pengumuman masa pendaftaran dan/atau penyerahan dokumen dukungan dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2013 ; b. Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kabupaten Bangka selama masa pendaftaran penyerahan dokumen dukungan sebagaimanA dimaksud poin a. kepada KPU Kab. Bangka ; c. Pasangan calon menyerahkan kepada KPU Kab. Bangka nama-nama tim Kampanye dari tingkat PPS, PPK, tingkat KPU Kabupaten selama masa penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud poin a; d. KPU Kabupaten Bangka melaksanakan bimbingan teknis kepada PPK / PPS selama masa penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud poin a; e. Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan/atau sebaran dukungan dalam masa penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud poin a ; f. Pemberitahuan KPU Kab. Bangka kepada PPK/PPS tentang penyerahan dokumen dukungan oleh pasangan calon; g. Penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS oleh pasangan calon/tim pasangan calon; h. Verfikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan; i. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan calon persorangan oleh PPK; j. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan untuk calon perseorangan oleh KPU Kabupaten Bangka; k. Pengumuman Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan, serta penyerahan nama tim kampanye oleh pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik; l. Penelitian persyaratan administrasi pemenuhan syarat calon, dari partai politik atau gabungan partai politik dan calon perseorangan a. calon parpol / gabungan parpol - melakukan penelitian persyaratan administrasi verifikasi / klarifikasi kepada lembaga swasta / instansi pemerintah yang berwenang; - pemberitahuan hasil penelitian syarat pasangan calon Bupati / Wakil Bupati secara tertulis
5
kepada pasangan calon dengan tembusan pimpinan partai politik; b. calon perseorangan - melakukan penelitian persyaratan administrasi /verifikasi/klarifikasi kepada lembaga swasta/ instansi pemerintah yang berwenang; - pemberitahuan hasil penelitian syarat pasangan calon Bupati/Wakil Bupati secara tertulis; m. pasangan calon dari dukungan partai politik dan calon perseorangan melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan administrasi; a. calon parpol / gabungan parpol - melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon dan/atau mengajukan calun baru; b. calon perseorangan - melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon, vide pasal 59 ayat (5a) huruf b sampai dengan huruf b sampai UU No. 32/2004 Jis UU No. 12/2008; - melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon (perseorangan) yaitu surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan, seperti yang dimaksud point (j); - melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan tambahan; n. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan calon dan pemberitahuan hasil penelitian; o. Pelaksanaan tes kesehatan jasmani dan rohani pasangan calon oleh rumah sakit (Tim Dokter) yang direkomendasikan IDI; p. Penyampaian hasil tes kesehatan oleh Tim dokter kepada KPU Kabupaten Bangka; q. Penetapan dan pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan; r. Penentuan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan; s. Pengumuman nomor urut dan pasangan calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013. 3.
Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2013 a. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara; b. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara; c. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
6
d.
4.
Penerimaan surat suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara 1. pendistribusian perlengkapan di TPS; 2. pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
Kampanye a. Pertemuan antar peserta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2013 ; 1. berkoordinasi dengan Pemda dalam menentukan titik lokasi kampanye; 2. membuat kesepakatan jalan protocol dan jalan bebas hambatan yang tidak boleh dipasang alat peraga kampanye; b. Penyampaian visi dan misi serta program dari pasangan calon dalam rapat paripurna DPRD Kab. Bangka; c. Pelaksanaan kampanye 1. monitoring / mengawasi jalannya kampanye; 2. penertiban atribut dan alat peraga kampanye menghadapi masa tenang; 3. masa tenang;
5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara. a. Persiapan: 1. Rapat koordinasi antara KPU Kab, PPK dan PPS; 2. Proses pembentukan KPPS sampai dengan pemanduan pengucapan sumpah Ketua KPPS; 3. Bimbingan teknis (BIMTEK) KPPS, dapat diikuti oleh saksi untuk di TPS dari pasangan calon; 4. Penyampaian formulir surat pemberitahuan/ undangan (Model C6 KWK KPU), salinan daftar pemilih tetap serta kartu pemilih dari PPS ke KPPS untuk diproses lebih lanjut; 5. Penyampaian/pengantaran surat pemberitahuan /undangan, beserta kartu pemilih kepada pemilih yang terdaftar sebagai pemilih; 6. Pengumuman hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya untuk memberikan suaranya di TPS oleh KPPS; 7. Penyampaian salinan daftar pemilih tetap untuk TPS, kepada pengawas pemilu lapangan dan saksi pasangan calon; 8. Penyiapan TPS, ditempat terbuka maupun TPS ditempat tertutup. b. Pelaksanaan 1. Hari pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta pengisian, penyusunan sertifikat hasil penghitungan dan seluruh form. Model C oleh KPPS dan saksi pasangan calon. dan penyampaian laporannya dari KPPS kepada PPS; 2. Pengumuman dari sertifikat hasil penghitungan di TPS, dengan menempelkan sertifikat hasil di TPS oleh KPPS;
7
3. Penyampaian / pengantaran dengan pengawalan oleh pihak yang berwenang / dan yang berwajib, kotak suara yang berisi semua dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara (Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, dll) di TPS oleh KPPS kepada PPS; 4. Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat desa . kelurahan oleh PPS, dalam rapat pleno PPS yang dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas pemilu lapangan, dan para ketua dan anggota KPPS (pasal 45 huruf 1.) UU RI No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu ; 5. Pengumuman hasil dengan cara menempelkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di sekretariat PPS oleh PPS ; 6. Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, dan wajib menyerahkannya kepada saksi pasangan calon dan pengawas pemilu lapangan; 7. Mengantarkan / meneruskan seluruh kotak suara dari setiap TPS berikut berita acara dan seritfikat penghitungan suara di tingkat PPS desa / kelurahan dalam kotak suara tersendiri kepada PPK pada hari yang sama, kotak suara dari setiap TPS dan kotak suara dari PPS diserahkan kepada PPK dalam keadaan dikunci dan disegel; 8. Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan oleh PPK, serta pengisian dan penyusunan semua formulir yang ada, terutama berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dihadiri oleh saksi pasangan calon, panwaslu kecamatan dan pihak yang terkait dan wajib menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada saksi pasangan calon dan panwaslu kecamatan dan segera menyampaikan / melaporkan hasilnya ke KPU Kab. Bangka; 9. Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten oleh KPU Kab. Bangka, yang dihadiri oleh para saksi pasangan calon, panwaslu kabupaten dan undangan lainnya, membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada para saksi pasangan calon, panwaslu kabupaten dan KPU Provinsi (berita acara) ; 10. Penerbitan keputusan KPU Kab. Bangka untuk mengesahkan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 (hasil pemililhan adalah jumlah suara yang diperoleh setiap pasangan calon) dan penetapan pasangan calon terpilih dalam rapat pelno ; 11. Mengumumkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan dibuatkan berita acara (setelah ada putusan dari MK bila terjadi gugatan);
8
12. Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih ; KEEMPAT
: III. Penyelesaian meliputi : 1. Penyampaian perselisihan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2013 Pasangan calon (pemohon) dengan KPU Kabupaten (Termohon) kepada Mahkamah Konstitusi; 2. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2013 oleh Mahkamah Konstitusi; 3. Menyampaikan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2013 : a. Tidak ada gugatan PHPU Bupati dan wakil Bupati di MK, Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bangka kepada: Menteri Dalam Negeri, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, DPRD Kabupaten Bangka, dan Bupati Bangka, b. Terdapat gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati di MK, hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka disampaikan kepada : Menteri Dalam Negeri, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka- Belitung,DPRD Kabupaten Bangka, dan Bupati; c. Terdapat gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi (MK), hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati disampaikan kepada : Bupati Bangka dan DPRD Kab. Bangka 4. Laporan KPU Kab. Bangka kepada KPU, melalui KPU Propinsi, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 ; 5. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2013 serta mengelola barang-barang inventaris; 6. Pembubaran PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan tingkatannya; 7. Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 ; 8. Pembuatan/penyelesaian laporan kegiatan seluruh tahapan penyelenggaraan dan laporan pertanggungjawaban keuangan/dana hibah, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2013;
KELIMA
: IV. Putaran Kedua meliputi: 1.
a. Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2013 ; b. Penerimaan Surat Suara, serta alat dan kelengkapan administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara; 2. Kampanye penajaman Visi dan Misi pasangan Calon 3. Masa Tenang; 4. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara :
9
a. penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS; b. Pengumuman Hasil Penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan masih disegel yang berisi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara oleh KPPS kepada PPK melalui PPS; 5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPS ; 6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK ; 7. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kab. Bangka: a. Dalam hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2013 KPU Kabupaten Bangka melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Bangka, paling lambat 3 hari setelah menerima Rekapitulasi Hasil dari PPK Kecamatan yang ada; b. KPU Kabupaten menetapkan dalam Rapat Pleno tentang pasangan calon terpilih; c. Penyampaian penetapan pasangan calon terpilihpada DPRD Kabupaten; d. Apabila terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2013 oleh pasangan calon lainnya kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten memberitahukan kepada DPRD Kabupaten yang bersangkutan. e. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten menyampaikan hal tersebut dan penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kabupaten Bangka. KEENAM
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Sungailiat pada tanggal : 28 November 2012 __________________________________ K E T U A, Ttd. H.MATZEN MATYASIN
Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Kasubag Hukum,
Yulia Rita, SH
10
