2012, No.897
16
LAMPIRAN I PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PERUBAHAN BEBERAPA JENIS FORMULIR PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. Lampiran 1 Model F-Parpol 2.
3. 4.
5.
6. 7.
: Tanda bukti penerimaan dokumen pendaftaran Lampiran 4 Model F1-Parpol : Daftar Susunan Pengurus dan Alamat Kantor Tetap Partai Politik Tingkat Pusat Lampiran Model F4-Parpol : Lembar Verifikasi Administrasi Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat Model F8-Parpol : Berita Acara Verifikasi Faktual/Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat kabupaten/kota Model F-11 Parpol : Surat keterangan Alamat Kantor Tetap Partai Politik Tingkat pusat/provinsi/ kabupaten/ kota dari Camat atau sebutan lain/ Lurah/ Kepala Desa atau sebutan lain. Model F-12 Parpol : Surat Pernyataan Bukan Anggota Partai Politik Model F-13 Parpol : Surat Pernyataan Keterwakilan Perempuan
www.djpp.depkumham.go.id
17
2012, No.897
Lampiran 1 Model FParpol
TANDA BUKTI PENERIMAAN DOKUMEN PENDAFTARAN Pada hari ini ………………… tanggal ………………… bulan ………………… Tahun 20……… Komisi Pemilihan Umum telah menerima dokumen persyaratan pendaftaran dari Partai ……………………………………………………sebagai calon peserta Pemilu 2014 sebanyak ……… (…………………) rangkap, meliputi : NO DOKUMEN pendaftaran (Formulir 1. Surat Model F-Parpol) 2. Salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum pernyataan memiliki 3. Surat pengurus, alamat dan kantor tetap tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta pengurus tingkat kecamatan (Formulir Model F1-Parpol) 4. Daftar susunan pengurus dan alamat kantor tetap partai politik tingkat provinsi (Formulir Lampiran 1 Model F1-Parpol) 5. Daftar susunan pengurus dan alamat kantor tetap partai politik tingkat kabupaten/kota (Formulir Lampiran 2 Model F1Parpol) 6. Daftar susunan pengurus partai politik tingkat kecamatan (Formulir Lampiran 3 Model F1Parpol) pengurus pusat 7. Keputusan partai politik tentang pengurus tingkat provinsi, pengurus tingkat kabupaten/kota dan
STATUS Ada
Tidak ada
Ada
Tidak ada
Ada
Tidak ada
Ada
Tidak ada
Ada
Tidak ada
Ada
Tidak ada
Ada
Tidak ada
KETERANGAN
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.897
NO 8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
18
DOKUMEN pengurus tingkat kecamatan Surat pernyataan dari pimpinan pusat partai politik mengenai jumlah anggota partai politik tingkat kabupaten/kota (Formulir Model F2-Parpol) Rekapitulasi daftar anggota partai politik dalam wilayah kabupaten/kota (Formulir Lampiran 1 Model F2-Parpol) Softcopy daftar nama anggota partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota (Formulir Lampiran 2 Model F2Parpol) Surat pernyataan dari pimpinan pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)pada kepengurusan tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota (Formulir Model F3-Parpol) Surat keterangan domisili kantor sekretariat tetap partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota dari Camat atau sebutan lain/Lurah atau Kepala Desa atau sebutan lain (Formulir Model F-11 Parpol) Salinan bukti kepemilikan atau sewa atau pinjam untuk kantor sekretariat tetap partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan
STATUS
Ada
Tidak ada
Ada
Tidak ada
Ada
Tidak ada
Ada
Tidak ada
Ada
Tidak ada
Ada
Tidak ada
Ada
Tidak ada
KETERANGAN
(harap ditulis jumlah total keanggotaan yang diserahkan)
www.djpp.depkumham.go.id
19
NO
DOKUMEN pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia kepemilikan nomor 15. Bukti rekening atas nama partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota 16. Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 17. Nama dan tanda gambar partai politik ukuran 10 x 10 cm berwarna sebanyak 5 (lima) lembar
PETUGAS PENERIMA
………………………………… (tanda tangan dan nama terang) nama terang)
2012, No.897
STATUS
Ada
Tidak ada
Ada
Tidak ada
Ada
Tidak ada
KETERANGAN
YANG MENYERAHKAN
………………………………… (tanda tangan dan
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.897
20
Lampiran 4 Model F1-Parpol
PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT PARTAI ………………………………….. DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN ALAMAT PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT
NO. 1.
SUSUNAN PENGURUS
NOMOR SURAT KEPUTUSAN
NAMA
NO. KARTU TANDA ANGGOTA
ALAMAT KANTOR
a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara Jakarta, ………………………..
PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT PARTAI ………………………………………….
KETUA UMUM,
SEKRETARIS JENDERAL
………………………………… (tanda tangan dan nama terang)
…………………………………….. (tanda tangan dan nama terang)
CAP BASAH
www.djpp.depkumham.go.id
21
2012, No.897
Lampiran Model F4-Parpol
LEMBAR VERIFIKASI ADMINISTRATIF PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT PARTAI :…………………………. NO 1.
2.
3.
DOKUMEN YANG DI VERIFIKASI Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal serta dibubuhi cap. (Model FParpol) Salinan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat tanda terdaftar Partai Politik menjadi Badan hukum yang telah dilegalisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. a. Surat Pernyataan yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berkenaan dengan jumlah kepengurusan ditingkat : 1) Provinsi diseluruh Indonesia; 2) Kabupaten/Kota sekurangkurangnya 75 % (tujuh puluh lima perseratus) kabupaten/kota di provinsi; 3) Kecamatan sekurangkurangnya 50% (lima puluh perseratus) kecamatan di kabupaten/kota; (Model F1-Parpol) b. Surat Keputusan Dewan
STATUS
KETERANGAN
Ada
/
Tidak Ada
MS/TMS
Ada
/
Tidak Ada
MS/TMS
Ada
/
Tidak Ada
MS/TMS
Ada
/
Tidak
MS/TMS
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.897
NO
4.
5.
22
DOKUMEN YANG DI VERIFIKASI Pimpinan Pusat mengenai pengesahan kepengurusan di tingkat provinsi. c. Daftar Susunan Pengurus dan alamat Partai Politik tingkat provinsi (Lampiran Model F1-Parpol). d. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat atau Keputusan Dewan Pimpinan Tingkat Provinsi mengenai pengesahan kepengurusan di tingkat kabupaten/kota. e. Daftar Susunan Pengurus dan alamat Partai Politik tingkat kabupaten/kota (Lampiran 2 Model F1-Parpol). f. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik Tingkat Provinsi atau Tingkat kabupaten/kota mengenai pengesahan kepengurusan di tingkat Kecamatan. g. Daftar Susunan Pengurus dan alamat Partai Politik tingkat kecamatan (Lampiran 3 Model F1-Parpol) a. Surat Pernyataan memiliki anggota ditiap kabupaten/kota (Model F2-Parpol) b. Rekapitulasi daftar Anggota Partai Politik dari tiap kabupaten/kota (Lampiran 1 Model F2-Parpol) c. Daftar nama Anggota Partai Politik dari tiap kabupaten/kota (Lampiran 2 Model F2-Parpol) Surat Keterangan dari Camat atau sebutan lain/Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain mengenai kepemilikan kantor tetap provinsi disertai salinan bukti kepemilikan atau sewa atau
STATUS
KETERANGAN
Ada
Ada
/
Tidak Ada
MS/TMS
Ada
/
Tidak Ada
MS/TMS
Ada
/
Tidak Ada
MS/TMS
Ada
/
Tidak Ada
MS/TMS
Ada
/
Tidak Ada
MS/TMS
Ada
/
Tidak Ada
MS/TMS
Ada
/
Tidak Ada
MS/TMS
Ada
/
Tidak Ada
MS/TMS
Ada
/
Tidak Ada
MS/TMS
www.djpp.depkumham.go.id
23
DOKUMEN YANG DI VERIFIKASI pinjam*) 6. Surat Keterangan dari Pengurus Pusat Partai Politik tentang Penyertaan Keterwakilan Perempuan setiap kepengurusan partai politik (Model F3-Parpol) 7. Surat Keterangan tentang Pendaftaran Nama, Lambang, dan Tanda Gambar Partai Politik dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 9. Nama dan Tanda Gambar Partai Politik yang akan digunakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 ukuran 10 x 10 cm berwarna sebanyak 5 (lima) lembar. 10. Nomor rekening atas nama partai Politik dan Rekening Dana Kampanye Pemilu atas nama Partai Politik 11. Salinan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.
2012, No.897
NO
STATUS
KETERANGAN
Ada
/
Tidak Ada
MS/TMS
Ada
/
Tidak Ada
MS/TMS
Ada
/
Tidak Ada
MS/TMS
Ada
/
Tidak Ada
MS/TMS
Ada
/
Tidak Ada
MS/TMS
Jakarta , ……………………… KOMISI PEMILIHAN UMUM 1.
……………………………………………..
(Ketua)
…………………………
2.
……………………………………………..
(Anggota)
…………………………
3.
……………………………………………..
(Anggota)
…………………………
4.
……………………………………………..
(Anggota)
…………………………
5.
……………………………………………..
(Anggota)
…………………………
6.
……………………………………………..
(Anggota)
…………………………
7.
……………………………………………..
(Anggota)
…………………………
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.897
24
Model F8-Parpol
BERITA ACARA VERIFIKASI FAKTUAL/VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN*) PENGURUS DAN ANGGOTA PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA NOMOR :…………………………. Pada hari ini ………………… tanggal ………………… bulan ………………… Tahun ……… Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) …………………. telah melakukan verifikasi secara faktual terhadap: 1. Pengurus Partai Politik …………………. 2. Keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota*); 3. Domisili kantor tetap DPC Partai …………………. beserta bukti kepemilikan kantor tetap. 4. Keanggotaan Partai …………………. tingkat kabupaten/kota*). Berdasarkan hasil verifikasi faktual, KPU Kabupaten/Kota*) …………………. memutuskan: 1. Nama-nama dalam susunan pengurus DPC Partai …………………. sesuai/tidak sesuai *) 2. Keterwakilan perempuan pada pengurus DPC Partai …………………. sesuai/tidak sesuai *) 3. Domisili kantor tetap DPC Partai ………………….sesuai/ tidak sesuai *) serta bukti kepemilikan kantor tetap sesuai/tidak sesuai *) dengan kedudukan/ alamat kantor tetap. 4. Hasil verifikasi faktual keanggotaan Partai …………………memenuhi/tidak memenuhi *) tingkat kabupaten/kota*). Demikian kepada: 1. Satu 2. Satu 3. Satu 4. Satu
Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap disampaikan rangkap rangkap rangkap rangkap
untuk untuk untuk untuk
partai politik calon Peserta Pemilu; KPU; KPU Provinsi; dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
www.djpp.depkumham.go.id
25
2012, No.897
Dibuat di …………………………. pada tanggal …………………….
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA …………… 1. 2. 3. 4. 5.
…………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………….. ……………………………………………..
(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota)
………………………… ………………………… ………………………… ………………………… …………………………
*) Coret yang tidak diperlukan.
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.897
26
Model F11-Parpol
CONTOH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *) ………………………………………… KECAMATAN …………………………. KELURAHAN/DESA ………………… SURAT KETERANGAN NOMOR : ………………………………………… Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : ………………………………………..……………. Jabatan : Camat/Lurah/Kepala Desa *) ………………............. Kecamatan ……………………………………................. Kabupaten/Kota*)………………Provinsi ……………… Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Partai ………………………………… Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota *) ……………………………………………………………………memiliki kantor tetap, dengan rincian : 1. Luas tanah dan bangunan : Luas tanah ……………….m2 Luas bangunan ………………… m2 2. Status kepemilikan : milik partai/milik pribadi pengurus/sewa *) 3. Keadaan bangunan : permanen/semi permanen *) 4. Alamat : ………………………………………………… ……………………………………............... Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya ……………, ……………… (Camat/Lurah/Kepala Desa *) ……………………………………. *) Coret yang tidak diperlukan.
www.djpp.depkumham.go.id
27
2012, No.897
Model F12-Parpol
SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Nama Nomor KTP/NIK *) Umur Jenis Kelamin Pekerjaan Alamat
: : : : : :
......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... .........................................................................
........................................................................... dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bukan anggota partai ................................................................................... *) Dibuat di …………………..…………… pada tanggal …………………………… Yang membuat pernyataan
(.................................................. ...........)
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.897
28
Model F13-Parpol
SURAT PERNYATAAN NOMOR :…………………………. Yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Nama : ………………………………………… Jabatan : Ketua Umum Partai……………….…………………… 2. Nama Jabatan
: :
………………………………………… Sekretaris Jenderal Partai……………………………
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Partai ……………………………… BELUM DAPAT MEMENUHI keterwakilan perempuan (sekurangkurangnya 30%) dalam kepengurusan di provinsi/kabupaten/kota dalam daftar dibawah ini:
NO. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
JUMLAH PEREMPUAN DALAM KEPENGURUSAN
PERSENTASE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ….
………..
www.djpp.depkumham.go.id
29
2012, No.897
Upaya memperhatikan keterwakilan perempuan (30 %) dalam kepengurusan yang telah kami lakukan adalah: 1. 2. …. Hambatan-hambatan yang kami hadapi dalam upaya memenuhi keterwakilan perempuan (30 %) dalam kepengurusan adalah: 1. 2. …. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya,sebagai pemenuhan persyaratan menjadi partai politik peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD. Jakarta, ………………… PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT PARTAI …………………………………………. KETUA UMUM,
SEKRETARIS JENDERAL
Materai
………………………………… …………………………………….. (tanda tangan dan nama terang) (tanda tangan dan nama terang) CAP BASAH
KETUA,
HUSNI KAMIL MANIK
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.897
30
LAMPIRAN II PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PENGAMBILAN/PENCUPLIKAN SAMPEL Pengambilan atau pencuplikan sampel dilakukan dengan menggunakan software Microsoft Excel. Langkah-langkah untuk mengeluarkan angka acak dari program tersebut adalah sebagai berikut: 1. Buka file Excel, dan letakkan kursor pada salah satu cell
www.djpp.depkumham.go.id
31
2012, No.897
2. Pada papan rumus/formula ketik rumus berikut: RUMUS =RAND()*angka populasi yang dikehendak Misalnya akan diambil sampel dari angka populasi 2.000, maka ditulis sebagai berikut: RUMUS =RAND()*2000
3. Dari angka yang terdapat dalam cell, tarik cell kedalam beberapa kolom dan baris untuk diketahui angka acak yang keluar. Dalam menarik cell yang sudah ada angkanya tersebut pastikan lebih dari 10% dari populasi yang akan diambil. Misalnya pada contoh di atas populasi adalah 2.000 dan yang akan diambil adalah 10% dari populasi, yaitu 200, maka angka yang akan dimunculkan didalam program harus lebih dari 200.
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.897
32
4. Sampel diambil berdasarkan urutan dari kolom pertama ke bawah, dan dilakukan dengan pola yang sama untuk berikutnya sampail terpenuhi sampel sejumlah 200. Apabila ada nomor yang sama padahal pada nomor sebelumnya sudah terambil maka angka tersebut dilewati untuk kemudian dilanjutkan pada urutan berikutnya. (Lihat anak panah dalam cara pengambilan sampel)
. KETUA,
HUSNI KAMIL MANIK
www.djpp.depkumham.go.id