2011 TENTANG SISTEM KADERISASI IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

KEPUTUSAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL BIDANG KADERISASI NOMOR 02/RAKORNAS/XII/2011 TENTANG SISTEM KADERISASI IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

Bismillahirrohmanirrohim RAPAT KOORDINASI NASIONAL BIDANG KADERISASI IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA PADA TANGGAL 16-18 DESEMBER 2011,

Menimbang

: 1. bahwa Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) adalah instrumen kaderisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang mengemban mandat untuk melahirkan keder-kader pemimpin NU dan bangsa di masa depan untuk menjamin keberlanjutan organisasi NU dan keberlangsungan paham ahlussunnah wal jama’ah dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia; 2. bahwa untuk dapat menunaikan mandat NU secara optimal dan menjawab kebutuhan dan perkembangan masyarakat, maka kerja kaderisasi IPNU harus dilaksanakan secara efektif, berkualitas, terukur, berkelanjutan, dan relevan dengan perkembangan dan perubahan sosial; 3. bahwa untuk menjamin pelaksanaan kaderisasi yang efektif, berkualitas, berkelanjutan, terukur; dan relevan, diperlukan sistem kaderisasi yang menjadi panduan, tata cata, referensi, dan dasar hukum bagi pelaksanaan kaderisasi IPNU secara nasional; 4. bahwa Peraturan Pimpinan Pusat Nomor: 06/PPP/XV/7354/IV/08 tentang Sistem Kaderisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama masih terdapat kekurangan dan dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan kebutuhan sosial akan adanya aturan tentang kaderisasi yang baik sehingga perlu dilakukan perubahan dan mengingat pentingnya regulasi tentang sistem kaderisasi, maka status hukumnya perlu ditingkatkan; 5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka Rapat Koordinasi Nasional perlu membentuk kepututusan tentang Sistem Kaderisasi.

Mengingat

:

1. Keputusan PBNU tentang Kaderisasi 2. Pasal 49 Peraturan Rumah Tangga IPNU

3. Pasal 182 Peraturan Organisasi IPNU 4. Keputusan Kongres XVI IPNU Nomor: 03/Kongres XVI/IPNU/2009 tentang Garis-Garis Besar Program Perjuangan dan Pengembangan IPNU 5. Keputusan Rapat Kerja Nasional IPNU, tanggal 29 Juli – 02 Agustus 2010. Memperhatikan

: Hasil Sidang pada Rapat Koordinasi Nasional IPNU pada tanggal 17 Desember 2011

Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT, MEMUTUSKAN: Menetapkan

: SISTEM KADERISASI IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. Kepengurusan adalah kepengurusan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di semua tingkatan yang telah disahkan menurut ketentuan yang berlaku. 2. Pimpinan Pusat, selanjutnya disebut PP, adalah Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. 3. Pimpinan Wilayah, selanjutnya disebut PW, adalah Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia. 4. Pimpinan Cabang, selanjutnya disebut PC, adalah Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia. 5. Pimpinan Cabang Istimewa, selanjutnya disebut PCI, adalah Pimpinan Cabang Istimewa Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di semua negara di mana IPNU berada. 6. Pimpinan Anak Cabang, selanjutnya disebut PAC, adalah Pimpinan Anak Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia. 7. Pimpinan Ranting, selanjutnya disebut PR, adalah Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia. 8. Pimpinan Komisariat, selanjutnya disebut PK, adalah Pimpinan Komisariat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia. 9. Kaderisasi adalah proses pembentukan kader yang dimulai dari rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, pengembangan kader hingga promosi dan distribusi kader. 10. Pendidikan kader adalah usaha sadar dan kegiatan terencana untuk meningkatkan kualitas dan potensi kader dengan menanamkan ideologi, membentuk dan memperkuat karakter, membangun nilai dan akhlaqul karimah, meningkatkan kapasitas keorganisasian, serta menguatkan kepedulian dan daya kritis, serta memperkuat kapasitas kepemimpinan dan gerakan sosial untuk mewujudkan

11.

12. 13.

14.

15. 16. 17. 18. 19. 20.

21.

22.

23.

24.

25.

26. 27.

28.

kemaslahatan publik dan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik. Pelatihan kader adalah kegiatan terencana untuk meningkatkan kualitas dan potensi kader dengan memperkuat kapasitas, kompetensi, ketrampilan dan profesionalitas dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan diri, organisasi dan masyarakat. Sistem kaderisasi adalah satu kesatuan aturan dan tata cara pelaksanaan kaderisasi IPNU yang berlaku secara nasional. Paradigma transformatif adalah paradigma pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan perubahan individual di satu sisi dan penguatan daya kritis dan perubahan sosial di sisi yang lain. Kaderisasi formal adalah kaderisasi yang dilakukan melalui pendidikan kader berjenjang yang bersifat formal dan baku, serta pelatihan-pelatihan pengembangan kader lainnya. Kaderisasi non-formal adalah kaderisasi yang dilakukan di luar jalur-lajur pendidikan kader formal, baik melalui pendampingan ataupun praktek lapangan. Kaderisasi in-formal adalah kaderisasi yang dilakukan langsung melalui kepengurusan organisasi dan kehidupan nyata di tengah masyarakat. Tahapan kaderisasi adalah seluruh tahapan yang harus dilakukan dalam proses kaderisasi. Pelaksana adalah pelaksana keseluruhan tahapan kaderisasi, yaitu kepengurusan IPNU pada semua tingkatan. Tim fasilitator adalah tim yang mengorganisir dan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan kader pada setiap tingkat kepengurusan. Rekrutmen adalah kegiatan mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang sebagai calon anggota agar mendapatkan anggota yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat. Masa Kesetiaan Anggota, selanjutnya disebut MAKESTA, adalah pendidikan kader jenjang awal dalam sistem kaderisasi IPNU yang dimaksudkan untuk mencetak anggota dan menjadi satu-satunya pintu masuk menjadi anggota IPNU. Pendidikan Kader Muda, selanjutnya disebut LAKMUD, adalah pendidikan kader jenjang menengah dalam sistem kaderisasi IPNU yang dimaksudkan untuk mencetak kader. Pendidikan Kader Utama, selanjutnya disebut LAKUT, adalah pendidikan kader jenjang lanjut dalam sistem kaderisasi IPNU yang maksudkan untuk mencetak kader pemimpin. Latihan Fasilitator I, selanjutnya disebut LATFAS I, adalah pelatihan bagi fasilitator jenjang pertama untuk mencetak fasilitator yang bersertifikasi untuk memfasilitasi pendidikan dan pelatihan kader pada jenjang MAKESTA dan LAKMUD. Latihan Fasilitator II, selanjutnya LATFAS II, adalah pelatihan bagi fasilitator jenjang kedua untuk mencetak fasilitator yang bersertifikasi untuk memfasilitasi pendidikan dan pelatihan kader pada semua jenjang. Materi pokok adalah materi-materi pokok dan utama yang harus ada dalam pendidikan dan pelatihan kader sesuai jenjang yang ditentukan. Muatan lokal adalah materi pendidikan dan pelatihan di luar materi pokok yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah, serta kompetensi dan realitas lokal pada masing-masing daerah. Pendekatan paedagogi adalah pendekatan pendidikan yang menekankan pada indoktrinasi dan relasi satu arah.

29. Pendekatan andragogi adalah pendekatan pendidikan yang menekankan pada pengalaman sebagai sumber belajar. 30. Full-partisopatory training adalah pelatihan yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif penuh. 31. Metode adalah seperangkat cara pembelajaran yang digunakan dalam proses pendidikan dan pelatihan kader. 32. Media adalah sarana dan peralatan yang digunakan untuk mendukung proses pendidikan dan pelatihan kader. 33. Sertifikasi pendidikan kader adalah ukuran kualitatif berdasarkan standard kompetensi out-put pada suatu pendidikan kader atau pelatihan kader. 34. Pendampingan kader adalah aktivitas untuk merawat individu atau kelompok kader agar konsisten untuk terus terlibat secara sadar dalam organisasi. 35. Pengembangan kader adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kapasitas kekaderan untuk melanjutkan jenjang berikutnya dan mengembangkan potensi khusus yang dimiliki oleh anggota dan kader. 36. Promosi dan distribusi kader adalah proses penempatan dan penyebaran kader pada posisi-posisi tertentu baik di internal organisasi maupun pada berbagai posisi strategis di berbagai bidang dan institusi lain. 37. Modul Kaderisasi adalah serangkaian pedoman teknis dan tata cara dalam melaksanakan program kaderisasi dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan kader. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Sistem kaderisasi dimaksudkan sebagai seperangkat aturan yang menjadi pedoman dan rujukan untuk merencanakan, mengorganisir, mengelola dan melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh proses kaderisasi secara terukur, efektif dan berkualitas. Pasal 3 Sistem kaderisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 bertujuan untuk: a. menyediakan ketentuan umum penyelenggaraan program kaderisasi secara nasional; b. menjamin penyelenggaraan program kaderisasi yang efektif dan berkualitas di semua tingkat kepengurusan. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 (1) Sistem kaderisasi mencakup keseluruhan proses kaderisasi yang dimulai dari rekrutmen, pendidikan, pengembangan, serta promosi dan distribusi kader. (2) Sistem kaderisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. falsafah dan paradigma kaderisasi; b. bentuk-bentuk kaderisasi; c. pelaksana kaderisasi;

d. tahapan kaderisasi; dan e. monitoring dan evaluasi. BAB IV FALSAFAH DAN PARADIGMA KADERISASI Pasal 5 (1) Falsafah kaderisasi IPNU berpijak pada paham ideologis Ahlussunnah wal jamaah sebagaimana yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama (2) Paham Ahlussunnah wal jamaah sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) adalah yang berkaitan dengan konsep pendidikan, pengembangan sumberdaya manusia dan perubahan sosial. (3) Konsep-konsep ideologis sebagaimana ayat (2) dikembangkan dan dijabarkan sedemikian rupa menjadi basis ontologis kerja kaderisasi, Pasal 6 (1) Paradigma kaderisasi yang dikembangkan oleh IPNU adalah paradigma transformatif. (2) Paradigma sebagaimana ayat (1) berarti mengupayakan peningkatan profesionalisme dan kapasitas kader di satu sisi, dan pengembangan daya kritis dan militansi kader di sisi yang lain.

BAB V BENTUK-BENTUK KADERISASI Pasal 7 Bentuk-bentuk kaderisasi IPNU terdiri dari: a. kaderisasi formal; b. kaderisasi nonformal; dan c. kaderisasi informal. Pasal 8 Kaderisasi formal sebagaimana Pasal 7 huruf a dilakukan melalui pendidikan kader berjenjang yang bersifat formal dan baku, serta pendidikan dan pelatihan pengembangan kader lainnya. Pasal 9 Kaderisasi nonformal sebagaimana Pasal 7 huruf b dilakukan melalui pelatihanpelatihan khusus pendampingan dan praktek lapangan.

Pasal 10 Kaderisasi informal sebagaimana Pasal 7 huruf c dilakukan langsung melalui kepengurusan organisasi, kepanitiaan dan keterlibatan dalam kehidupan nyata di tengah masyarakat. BAB VI PELAKSANA Bagian Pertama Penyelenggara Pasal 11 (1) Semua tingkat kepengurusan wajib menyelenggarakan program kaderisasi dalam berbagai bentuk sebagaimana Pasal 7 sesuai dengan tugas dan kewenangannya. (2) Tugas dan kewenangan sebagaimana ayat (2) adalah sebagai berikut: a. PP bertugas dan berwenang menyelenggarakan LATFAS II dan program pengembangan kader; b. PW bertugas dan berwenang menyelenggarakan LAKUT, LATFAS II dan program pengembangan kader; c. PC bertugas dan berwenang menyelenggarakan LAKMUD, LAKUT, LATFAS I dan program pengembangan kader; d. PAC bertugas dan berwenang menyelenggarakan rekrutmen, MAKESTA, LAKMUD, dan program pengembangan kader; e. PR bertugas dan berwenang menyelenggarakan rekrutmen, MAKESTA, dan program pengembangan kader. (3) Dalam setiap periode kepengurusan, setiap tingkat kepengurus wajib menyelenggarakan program kaderisasi minimal dua (2) kali gelombang pendidikan kader formal beserta program pengembangannya. Pasal 12 (1) Program kaderisasi pada dasarnya dilaksanakan oleh Departemen Kaderisasi pada masing-masing tingkat kepengurusan di bawah koordinasi Ketua/Wakil Ketua Bidang Kaderisasi. (2) Departemen Kaderisasi bertugas: a. memetakan potensi kaderisasi di wilayah kerjanya; b. merumuskan strategi pelaksanaan program kaderisasi nasional; c. menyelenggarakan program kaderisasi pada wilayah kerjanya; d. mendinamisasi kerja kaderisasi di wilayah kerjanya; dan e. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kaderisasi di wilayah kerjanya. Pasal 13 (1) Dalam rangka optimalisasi kinerja kaderisasi, seluruh departemen, lembaga dan badan di lingkungan IPNU harus terlibat dalam program kaderisasi. (2) Keterlibatan departemen, lembaga dan badan sebagaimana ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dan bidang kerjanya masing-masing.

Bagian Kedua Fasilitator Kaderisasi Paragraf 1 Umum Pasal 14 Untuk mendukung penyelenggaraan program kaderisasi, PP, PW, PC dan PAC diharuskan membentukan Tim Fasilitator Kaderisasi. Pasal 15 (1) Tim fasilitator kaderisasi terdiri dari Tim Fasilitator Kaderisasi Nasional, Tim Fasilitator Kaderisasi Wilayah, Tim Fasilitator Kaderisasi Cabang, dan Tim Fasilitator Kaderisasi Anak Cabang. (2) Keanggotaan tim fasilitator disahkan dengan Surat Keputusan oleh masing-masing tingkat kepengurusan. (3) Masa kerja tim fasilitator mengikuti masa khidmat kepengurusan pada tingkat yang bersangkutan. (4) Tim fasilitator dapat dirombak dan/atau diperbarui sesuai dengan kebutuhan. Paragraf 2 Tim Fasilitator Kaderisasi Nasional Pasal 16 Tim Fasilitator Kaderisasi Nasional dibentuk oleh PP dan disahkan dengan Surat Keputusan PP. Pasal 17 (1) Tim Fasilitator Kaderisasi Nasional dipimpin oleh Ketua Bidang Kaderisasi. (2) Tim Fasilitator Kaderisasi Nasional beranggotakan sekurang-kurangnya 7 orang. (3) Anggota tim sebagaimana ayat (2) berasal dari pengurus PP, atau kader IPNU di luar kepengurusan struktural PP, dengan syarat: a. memiliki komitmen yang tinggi dalam kaderisasi; b. sudah bersertifikasi menjadi fasilitator; dan c. memiliki kapasitas yang memadai dan berpengalaman cukup dalam kegiatan fasilitasi. Pasal 18 Tim Fasilitator Kaderisasi Nasional bertugas: d. membantu Departemen Kaderisasi PP dalam memetakan potensi kaderisasi di seluruh Indonesia; e. membantu Departemen Kaderisasi PP dalam merumuskan strategi pelaksanaan program kaderisasi nasional;

f. memfasilitasi capacity building bagi tim fasilitator wilayah dan tim fasilitator cabang; g. mengorganisir tim fasilitator wilayah dalam melakukan tugas kefasilitatoran; h. memfasilitasi pendidikan kader, workshop, lokakarya kaderisasi atau kegiatankegiatan sejenis dan pelatihan-perlatihan lainnya di daerah kerja PP; dan i. membantu Departemen Kaderisasi PP dalam melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kaderisasi secara nasional. Pasal 19 Tim Fasilitator Kaderisasi Nasional bertanggung jawab kepada Ketua Umum PP. Paragraf 3 Tim Fasilitator Kaderisasi Wilayah Pasal 20 Tim Fasilitator Kaderisasi Wilayah dibentuk oleh PW dan disahkan dengan Surat Keputusan PW Pasal 21 (1) Tim Fasilitator Kaderisasi Wilayah dipimpin oleh Wakil Ketua yang membidangi kaderisasi. (2) Tim Fasilitator Kaderisasi Wilayah beranggotakan sekurang-kurangnya 6 orang. (3) Anggota tim sebagaimana ayat (2) berasal dari pengurus PW, atau kader IPNU di luar kepengurusan struktural PW, dengan syarat: a. memiliki komitmen yang tinggi dalam kaderisasi; b. sudah bersertifikasi menjadi fasilitator melalui LATFAS; dan c. memiliki kapasitas yang memadai dan berpengalaman cukup dalam kegiatan fasilitasi. Pasal 22 Tim Fasilitator Kaderisasi Wilayah bertugas: d. membantu Departemen Kaderisasi PW dalam memetakan potensi kaderisasi di daerah kerjanya; e. membantu Departemen Kaderisasi PW dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi pelaksanaan program kaderisasi pada daerah kerja yang bersangkutan; f. memfasilitasi capacity building bagi tim fasilitator cabang; g. mengorganisir tim fasilitator cabang dalam melakukan tugas kefasilitatoran; h. memfasilitasi pendidikan kader dan pelatihan-pelatihan lainnya di daerah kerja yang bersangkutan; dan i. membantu Departemen Kaderisasi PW dalam melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kaderisasi di daerah kerja yang bersangkutan.

Pasal 23 Tim Fasilitator Kaderisasi Wilayah bertanggung jawab kepada Ketua PW. Paragraf 4 Tim Fasilitator Kaderisasi Cabang Pasal 24 Tim Fasilitator Kaderisasi Cabang dibentuk oleh PC dan disahkan dengan Surat Keputusan PC. Pasal 25 (1) Tim Fasilitator Kaderisasi Cabang dipimpin oleh Wakil Ketua yang membidangi kaderisasi. (2) Tim Fasilitator Kaderisasi Cabang beranggotakan sekurang-kurangnya 5 orang. (3) Anggota tim sebagaimana ayat (2) berasal dari pengurus PC, atau kader IPNU di luar kepengurusan struktural PC, dengan syarat: a. memiliki komitmen yang tinggi dalam kaderisasi; b. sudah bersertifikasi menjadi fasilitator melalui LATFAS I; dan c. memiliki kapasitas yang memadai dan berpengalaman cukup dalam kegiatan fasilitasi. Pasal 26 Tim Fasilitator Kaderisasi Cabang bertugas: a. membantu Departemen Kaderisasi PC dalam memetakan potensi kaderisasi di daerah kerjanya; b. membantu Departemen Kaderisasi PC dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi pelaksanaan program kaderisasi pada daerah kerja yang bersangkutan; c. memfasilitasi capacity building bagi tim fasilitator anak cabang; d. mengorganisir tim fasilitator anak cabang dalam melakukan tugas kefasilitatoran; e. memfasilitasi pendidikan kader dan pelatihan-pelatihan lainnya di daerah kerja yang bersangkutan;dan f. membantu Departemen Kaderisasi PC dalam melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kaderisasi di daerah kerja yang bersangkutan. Pasal 27 Tim Fasilitator Kaderisasi Cabang bertanggung jawab kepada Ketua PC. Paragraf 5 Tim Fasilitator Kaderisasi Anak Cabang

Pasal 28 Tim Fasilitator Kaderisasi Anak Cabang dibentuk oleh PAC dan disahkan dengan Surat Keputusan PAC. Pasal 29 (1) Tim Fasilitator Kaderisasi Anak Cabang dipimpin oleh Wakil Ketua PAC yang membidangi kaderisasi. (2) Tim fasilitator anak cabang beranggotakan sekurang-kurangnya 4 orang. (3) Anggota tim sebagaimana ayat (2) berasal dari pengurus PAC, atau kader IPNU di luar kepengurusan struktural PAC, dengan syarat: a. memiliki komitmen yang tinggi dalam kaderisasi; b. sudah bersertifikasi menjadi fasilitator melalui LATFAS I; dan c. memiliki kapasitas yang memadai dan berpengalaman cukup dalam kegiatan fasilitasi. Pasal 30 Tim Fasilitator Kaderisasi Anak Cabang bertugas: a. membantu Departemen Kaderisasi PAC dalam memetakan potensi kaderisasi di daerah kerjanya; b. membantu Departemen Kaderisasi PAC dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi pelaksanaan program kaderisasi pada daerah kerja yang bersangkutan; c. memfasilitasi pendidikan kader dan pelatihan-pelatihan lainnya di daerah kerja yang bersangkutan; dan d. membantu Departemen Kaderisasi PAC dalam melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kaderisasi di daerah kerja yang bersangkutan. Pasal 31 Tim fasilitator anak cabang bertanggung jawab kepada Ketua PAC. Paragraf 6 Aturan Khusus

Pasal 32 (1) Jika Tim Fasilitator Kaderisasi pada suatu daerah belum terbentuk, maka tugastugasnya dilaksanakan oleh Tim Fasilitator Kaderisasi pada tingkat di atasnya atau Tim Fasilitator Kaderisasi dari daerah terdekat. (2) Bagi PW, PC dan PAC yang sudah membentuk Tim Fasilitator Kaderisasi diharapkan melakukan penyesuaian dengan aturan ini. (3) Dalam kondisi tertentu dapat dibentuk Tim Fasilitator Kaderisasi gabungan dari dua atau lebih kepengurusan setingkat pada zona tertentu.

BAB VII TAHAPAN KADERISASI Bagian Pertama Umum Pasal 33 Proses kaderisasi pada dasarnya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Rekrutmen calon anggota; b. Pendidikan dan pelatihan kader; c. Pengembangan kader; d. Promosi dan distribusi kader. Bagian Kedua Rekrutmen Calon Anggota Pasal 34 Rekrutmen sebagaimana Pasal 33 huruf a dilakukan dengan tahapan berikut: 1. Tahap pengenalan 2. Tahap pendekatan 3. Tahap pendataan 4. Tahap pendampingan 5. Tahap penyiapan penyertaan pada pendidikan kader Pasal 35 1. Rekrutmen sebagaimana Pasal 34 pada dasarnya dilaksanakan oleh PK dan PR 2. Dalam keadaan tertentu, rekrutmen dapat diilaksanakan oleh PAC atau PC. Pasal 36 Rekrutmen dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan konteks sosial dan kondisi lokal di setiap daerah. Pasal 37 Dalam proses rekrutmen, pimpinan IPNU wajib melibatkan Lembaga CBP, Lembaga Pers dan lembaga-lembaga lain di lingkungan IPNU, serta harus membangun sinergi dengan perangkat organisasi lain di lingkungan NU. Pasal 38 (1) Untuk mengenalkan IPNU kepada komunitas pelajar dan siswa-siswa baru dapat dilakukan dengan Masa Orientasi Siswa (MOP), atau nama lain yang disepakati. (2) MOP sebagaimana ayat (1) diselenggarakan di sekolah/madrasah baik tingkat SLTP maupun SLTA.

(3) MOP diselenggarakan oleh PK bekerjasama dengan sekolah/madrasah yang bersangkutan dan difasilitasi Tim Fasilitator Anak Cabang di daerah yang bersangkutan. (4) Apabila PK di sekolah/madrasah yang bersangkutan belum berdiri, maka MOP diselenggarakan oleh PAC bekerjasama dengah pihak sekolah/madrasah. (5) Apabila PAC di daerah yang bersangkutan belum berdiri, MOP dapat ditangani oleh PC bekerjasama dengan pihak lembaga pendidikan. Bagian Ketiga Pendidikan dan Pelatihan Kader Paragraf 1 Struktur Pendidikan dan Pelatihan Kader Pasal 39 Jenjang pendidikan dan pelatihan kader sebagaimana Pasal 33 huruf b terdiri dari: a. Masa Kesetiaan Anggota, selanjutnya disebut MAKESTA; b. Pendidikan Kader Muda, selanjutnya disebut LAKMUD; c. Pendidikan Kader Utama, selanjutnya disebut LAKUT; d. Latihan Fasilitator I, selanjutnya disebut LATFAS I; dan e. Latihan Fasilitator II, selanjutnya disebut LATFAS II. Pasal 40 (1) MAKESTA sebagaimana Pasal 39 huruf a diorientasikan untuk melakukan ideologisasi anggota, (2) MAKESTA, diselenggarakan oleh PR dan PK atau gabungan dua atau lebih PR dan PK. (3) Dalam hal ayat (2) tidak terpenuhi, karena PR dan PK tidak mampu dan/atau ada yang belum mampu menyelenggarakan, maka MAKESTA boleh diselenggarakan oleh PAC. (4) Peserta MAKESTA adalah calon-calon anggota yang telah direkrut oleh PR atau PK. (5) Peseta MAKESTA berumur setinggi-tingginya 16 tahun (6) Out-put MAKESTA adalah anggota. Pasal 41 (1) LAKMUD sebagaimana Pasal 39 huruf b diorientasikan untuk melakukan pengembangan kemampuan keorganisasian. (2) LAKMUD diselenggarakan oleh PAC atau gabungan dua atau lebih PAC. (3) Dalam hal ayat (2) tidak terpenuhi, karena PAC tidak mampu dan/atau ada yang belum mampu menyelenggarakan, maka LAKMUD boleh diselenggarakan oleh PC. (4) Peserta LAKMUD adalah anggota IPNU yang telah mengikuti MAKESTA. (5) Peseta LAKMUD berumur setinggi-tingginya 20 tahun (6) Out-put LAKMUD adalah kader.

Pasal 42 (1) LAKUT sebagaimana Pasal 39 huruf c diorientasikan untuk menguatkan kapasitas gerakan. (2) LAKUT diselenggarakan oleh PC atau gabungan dua atau lebih PC. (3) Dalam hal ayat (2) tidak terpenuhi, karena PC tidak mampu dan/atau ada yang belum mampu menyelenggarakan, maka LAKUT boleh diselenggarakan oleh PW. (4) Peserta LAKUT adalah kader IPNU yang telah mengikuti LAKMUD. (5) Peseta LAKUT berumur setinggi-tingginya 25 tahun (6) Out-put LAKUT adalah kader pemimpin. Pasal 43 (1) LATFAS I sebagaimana Pasal 39 huruf d diorientasikan untuk menguatkan kompetensi kefasilitatoran tingkat dasar. (2) LATFAS I diselenggarakan oleh PC atau gabungan dua atau lebih PC. (3) Dalam hal ayat (2) tidak terpenuhi, karena PC tidak mampu dan/atau ada yang belum mampu menyelenggarakan, maka LATFAS I boleh diselenggarakan oleh PW. (4) Peserta LATFAS I adalah kader IPNU yang telah mengikuti LAKMUD. (5) Out-put LATFAS I adalah fasilitator yang memiliki sertifikasi untuk memfasilitasi pendidikan kader pada jenjang MAKESTA dan LAKMUD. Pasal 44 (1) LATFAS II sebagaimana Pasal 39 huruf e diorientasikan untuk menguatkan kompetensi kefasilitatoran tingkat tinggi. (2) LATFAS II diselenggarakan oleh PW atau gabungan dua atau lebih PW. (3) Dalam hal ayat (2) tidak terpenuhi, karena PW tidak mampu dan/atau ada yang belum mampu menyelenggarakan, maka LATFAS II boleh diselenggarakan oleh PP. (4) Peserta LATFAS II adalah kader utama IPNU yang telah mengikuti LAKUT. (5) Out-put LATFAS II adalah fasilitator yang memiliki sertifikasi untuk memfasilitasi pendidikan pada semua jenjang. Paragraf 2 Pendekatan dan Metode Pendidikan dan Pelatihan Kader Pasal 45 Pendidikan kader dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan andragogi, atau gabungan antara pendekatan andragogi dan paedagogy. Pasal 46 (1) Pada jenjang MAKESTA, pendekatan pendidikan yang digunakan adalah gabungan antara pendekatan paedagogi dan andragogi, dengan pendekatan paedagogi lebih dominan.

(2) Pada jenjang LAKMUD pendekatan pendidikan yang digunakan adalah gabungan antara pendekatan paedagogi dan andragogi, dengan pendekatan andragogi lebih dominan. (3) Pada jenjang LAKUT, LATFAS I dan LATFAS II pendekatan pendidikan yang digunakan adalah pendekatan andragogi murni dengan model full-partisipatory training. (4) Pada jenjang pendidikan sebagaimana ayat (3), pendidikan dilakukan dengan model partisipatoris dengan menjadikan pengalaman sebagai sumber belajar. Pasal 47 Berdasarkan pendekatan sebagaimana Pasal 45 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) pendidikan kader diselenggarakan dengan metode-metode yang mendukung bagi pencapaian tujuan kaderisasi secara umum. Pasal 48 Metode sebagaimana Pasal 47 terdiri dari: a. ceramah; b. brainstorming; c. diskusi; d. focus group discussion (FGD); e. game dan dinamika kelompok; f. penugasan; g. studi kasus; h. praktek; i. pengamatan proses. Pasal 49 (1) Pilihan metode sebagaimana Pasal 48 disesuaikan dengan jenjang dan kebutuhan peserta. (2) Fasilitator diperkenankan menambah dan mengembangkan metode sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta serta perkembangan sosial setempat. Pasal 50 (3) Ketentuan selanjutnya mengenai metode dan penggunaannya dalam berbagai jenjang pendidikan diatur dalam Modul Kaderisasi. Paragraf 3 Materi Pendidikan dan Pelatihan Kader Pasal 51 (1) Materi pendidikan dan pelatihan kader pada dasarnya terdiri dari tiga kategori, yaitu: a. materi penguatan ideologi dan visi;

b. materi pengembangan kemampuan keorganisasian; c. materi penguatan kapasitas intelektual dan gerakan. d. materi kefasilitatoran.

(2) Materi-materi sebagaimana ayat (1) disusun sedemikian rupa dalam struktur materi untuk setiap jenjang. Pasal 52 Struktur materi sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) disusun berdasarkan orientasi pada setiap jenjang. Pasal 53 Materi pokok pada MAKESTA terdiri dari: a. Keislaman; b. Ahlussunnah wal jama’ah I; c. Ke-Nahdlatul Ulama-an I; d. Ke-IPNU-an I; e. Tradisi Keagamaan NU; f. Pengantar Dasar Keorganisasian; dan g. Motivasi belajar. Pasal 54 Materi pokok pada LAKMUD terdiri dari: a. Ahlussunnah wal jama’ah II; b. Ke-Nahdlatul Ulama-an II; c. Ke-IPNU-an II; d. Keorganisasian; e. Kepemimpinan I; f. Managemen Organisasi Nirlaba/Non-profit; g. Komunikasi; h. Kerjasama; i. Teknik Diskusi, Rapat dan Persidangan; j. Managemen Konflik; dan k. Networking dan Lobiyying. Pasal 55 Materi pokok pada LAKUT terdiri dari: a. Ahlussunnah wal jama’ah III; b. Ke-Nahdlatul Ulama-an III; c. Ke-IPNU-an III; d. Indonesia dalam Konstelasi Global; e. Peta Gerakan Islam di Indonesia; f. Demokrasi dan Civil Society; g. Analisis Sosial (Ekonomi, Politik, Budaya); h. Gerakan Sosial; i. Advokasi Kebijakan Publik; dan b. Metode Pengorganisasian Pelajar.

Pasal 56 Materi pokok pada LATFAS I terdiri dari: a. Sistem Kaderisasi IPNU; b. Falsafah dan Pendekatan Pendidikan Kader; c. Metodologi dan Media Pendidikan Kader; d. Kefasilitatoran; e. Psikologi Pendidikan Kader; f. Managemen dan Desain Pendidikan Kader; g. Bermain dan Belajar; h. Metodologi Evaluasi Pendidikan Kader; i. Review Materi MAKESTA; j. Reviem materi LAKMUD; dan k. Praktek Fasilitasi Pendidikan Kader. Pasal 57 Materi pokok pada LATFAS II terdiri dari: a. Sistem Kaderisasi IPNU; b. Falsafah dan Pendekatan Pendidikan Kader; c. Metodologi dan Media Pendidikan Kader; d. Kefasilitatoran; e. Psikologi Pendidikan Kader; f. Managemen dan Design Pendidikan Kader; g. Bermain dan Belajar; h. Pengembangan Kurikulum; i. Psikologi Perkembangan Remaja; j. Metodologi Evaluasi Pendidikan Kader; k. Review Materi MAKESTA; l. Reviem materi LAKMUD; m. Reviem materi LAKMUD; dan n. Praktek Fasilitasi Pendidikan Kader. Pasal 58 Isi setiap materi harus disampaikan secara tepat dan terfokus sesuai dengan pokok bahasan dan hand-out materi pendidikan dan pelatihan. Pasal 59 Ketentuan selanjutnya mengenai pokok-pokok bahasan materi pada setiap jenjang pendidikan diatur dalam Modul Kaderisasi. Pasal 60 (1) Selain materi-materi pokok sebagaimana Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57, dapat ditambahkan materi muatan lokal atau materi lainnya. (2) Muatan lokal sebagaimana ayat (1) meliputi materi-materi yang disesuaikan dengan

kebutuhan lokal, potensi daerah, dan kepentingan kaderisasi di daerah yang bersangkutan. (3) Muatan lokal harus mendukung pencapaian tujuan pendidikan dan tidak boleh bertentangan dengan misi kaderisasi. Paragraf 4 Sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Kader Pasal 61 (1) Pada setiap jenjang pendidikan kader dan pelatihan harus dilakukan sertifikasi. (2) Sertifikasi sebagaimana ayat (1) diberikan kepada peserta yang telah mengikuti suatu pendidikan kader secara penuh dan layak berdasarkan penilaian dari fasilitator. (3) Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh kepengurusan IPNU penyelenggara pendidikan. (4) Jika kegiatan pendidikan dilaksanakan bersama lembaga lain, sertifikat dapat ditandatangani bersama dengan pimpinan lembaga yang bersangkutan. Pasal 62 (1) Sertifikasi ditandai dengan penerbitan sertifikat pendidikan atau pelatihan kader. (2) Pada sertifikat sebagaimana ayat (1) dicantumkan: a. nama; b. tempat dan tanggal lahir; c. alamat; d. lembaga/kepengurusan pengutus; e. kualifikasi hasil. Bagian Keempat Pengembangan dan Pendampingan Kader Paragraf 1 Pendampingan Pasal 63 Pendampingan dilakukan untuk memberikan pengawasan, pengarahan dan bimbingan yang bersifat mempengaruhi, mengajak dan memberdayakan anggota dan kader. Pasal 64 Pendampingan sebagaimana Pasal 63 dilakukan oleh pengurus IPNU setempat terhadap kelompok kecil anggota dan kader secara berkesinambungan. Pasal 65 Pendampinan sebagaimana Pasal 63 dilakukan dengan menggunakan strategi dan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks daerah yang bersangkutan.

Paragraf 1 Pengembangan Pasal 66 Program pengembangan pada dasarnya dikelompokkan ke dalam dua orientasi berikut: a. Pengembangan kader yang diorientasikan untuk mempersiapkan pada jenjang pendidikan kader yang lebih tinggi; dan b. Pengembangan yang diorientasikan untuk mengembangkan kompetensi dan potensi khusus anggota pada bidang tertentu. Pasal 67 Program pengembangan yang diorientasikan untuk mempersiapkan calon jenjang pendidikan kader yang lebih tinggi sebagaimana Pasal 66 huruf a dilakukan dalam bentuk: a. Diskusi atau kajian tematik b. Madrasah Ahlussunnah wal jamaah c. Pelatihan kepemimpinan d. Pendidikan Politik dan Kewarganegaraan Pasal 68 Program pengembangan yang diorientasikan untuk mengembangkan kompetensi dan potensi khusus anggota sebagaimana Pasal 66 huruf b dilakukan dalam bentuk: a. Perekrutan pada lembaga tertentu, seperti Lembaga CBP atau Lembaga Pers. b. Pengikutsertaan dalam pelatihan-pelatihan khusus sebagaimana Pasal 30, Pasal 69 Setiap tingkat kepengurusan dapat merumuskan program, strategi, pendekatan, dan metode pendampingan dan pengembangan kader yang relevan, kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi geososial setempat. Bagian Kelima Promosi dan Distribusi Kader Pasal 70 (1) Promosi kader dilakukan dengan menempatkan kader pada struktur kepengurusan. (2) Setiap tingkat kepengurusan wajib melakukan promosi sebagaimana ayat (1) terhadap kader-kader berdasarkan kapasitas kekaderan. (3) Kader yang telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan kader berhak dipromosikan dalam karir kepengurusan pada tingkat yang bersangkutan. Pasal 71 (1) Distribusi kader dilakukan dengan menempatkan kader pada lembaga, instansi,

maupun profesi-profesi tertentu sesuai dengan kapasitanya. (2) Proses distribusi kader sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi bersama Majelis Alumni IPNU pada tingkat yang bersangkutan. (3) Strategi distribusi kader ditentukan dan dikelola secara mandiri sesuai dengan kondisi dan kebutuan di setiap daerah. BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI Pasal 72 (1) Setiap tingkat kepengurusan wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kaderisasi setiap tiga (3) bulan secara rutin. (2) PP, PW, PC, dan PAC wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kaderisasi yang dilakukan oleh tingkat di bawahnya secara rutin. (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap semua tahapan kaderisasi. Pasal 73 (1) Kegiatan monitoring dan evaluasi pada dasarnya dilakukan oleh departemen kaderisasi pada tingkat yang bersangkutan (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana ayat (1) dapat dibantu oleh tim fasilitator pada setiap tingkat kepengurusan. Pasal 74 (1) Hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Umum/Ketua melalui rapat pleno atau rapat harian pada tingkat yang bersangkutan. (2) Hasil monitoring evaluasi sebagaimana ayat (1) selanjutnya dijadikan sebagai dasar dan rujukan untuk mengambil langkah-langkah perbaikan. Pasal 75 (1) Untuk menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana Pasal 74 kepengurusan yang setingkat lebih tinggi wajib menyampaikan teguran secara lisan dan tertulis kepada kepengurusan setingkat di bawahnya. (2) Jika teguran sebagaimana ayat (1) tidak diindahkan, maka kepengurusan yang setingkat lebih tinggi dapat memberikan sanksi kepada kepengurusan setingkat di bawahnya. (3) Bentuk sanksi sebagaimana ayat (2) diputuskan melalui rapat pleno atau rapat harian kepengurusan pada tingkat yang bersangkutan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 76 (1) Program dan kegiatan kaderisasi yang sedang berjalan tetap merupakan kaderisasi yang sah. (2) Pelaksanaan kaderisasi di semua tingkat kepengurusan harus menyesuaikan dengan keputusan ini selambat-lambatnya dalam waktu 6 bulan. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 77 Pada saat keputusan ini berlaku, Peraturan Pimpinan Pusat Nomor: 06/PPP/XV/7354/IV/08 tentang Sistem Kaderisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Pasal 78 (1) Pedoman teknis pelaksanaan keputusan ini diatur dalam Modul Kaderisasi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Sistem Kaderisasi IPNU; (2) Modul Kaderisasi sebagaimana ayat (1) disusun dan diputuskan oleh PP dan diterbitkan selambat-lambat 3 (tiga) bulan setelah keputusan ini ditetapkan. Pasal 79 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Pasal 80 Agar setiap pengurus, fasilitator kaderisasi dan seluruh anggota IPNU mengetahui dan memahami Sistem Kaderisasi ini, maka setiap tingkat kepengurusan diwajibkan menyosialisasikan keputusan ini. Ditetapkan di Cianjur Pada tanggal 17 Desember 2011 RAPAT KOORDINASI NASIONAL PIMPINAN SIDANG Ketua

(SAIFUL ANAS)

Sekretaris

(ZAENAL LUTHFI)