BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah propinsi/kab/kota. Untuk mengurus dan mengajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat
melalui
peningkatan
pelayanan,
dan
pemberdayaan peran serta masyarakat. Dalam pelayanan di bidang Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan peraturan perundangan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan. Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik.Maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang.Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukung dan hambatan yang akan timbul. B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut : 1.
Peraturan
Presiden
Nomor
29
tahun
2014
tentang
Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3.
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
1
C. Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2015 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah : 1.
Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam renstra
2.
Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang
3.
Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.
D. Gambaran Umum Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tugas Pokok : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Fungsi : a.
Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu dan pelayanan pengaduan;
b.
Pengoordinasian
penyusunan
program
penanaman
modal
dan
pelayanan perizinan terpadu dan pelayanan pengaduan; c.
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
d.
Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan administrasi perizinan satu pintu;
2
e.
Pelaksanaan koordinasi penanaman modal dan proses pelayanan perizinan satu pintu;
f.
Pelaksanaan administrasi penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu;
g.
Pemantauan dan evaluasi proses penanaman modal dan pemberian pelayanan perizinan satu pintu;
h.
Pelaksanaan fasilitasi promosi dan kerjasama penanaman modal;
i.
Pelaksanaan pengendalian dan fasilitasi pengembangan penanaman modal;
j.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.
E. Susunan Kepegawaian dan Sarpras a)
Susunan Kepegawaian : Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 sebagai berikut : 1. Kepala Badan; 2. Sekretaris, terdiri dari : - Subbagian Program; - Subbagian Keuangan; - Subbagian Umum dan Kepegawaian. 3. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari : - Subbidang Pengendalian; - Subbidang Promosi dan Kerjasama. 4. Bidang Pelayanan, terdiri dari : - Subbidang Pelayanan Perizinan; - Subbidang Pelayanan Non Perizinan. 5. Bidang Pelayanan dan Informasi, terdiri dari : - Subbidang Pelayanan, Pengelolaan Sistem dan Data. - Subbidang Informasi dan Pengaduan; 6. UPT 7. Jabatan Fungsional
3
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KEPALA BADAN
SEKRETARIS
Kelompok Jabatan Fungsional
SUBBAGIAN PROGAM
BIDANG PENANAMAN MODAL
SUBBAGIAN KEUANGAN
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PELAYANAN INFORMASI
BIDANG PELAYANAN
SUBBIDANG PENGENDALIAN
SUBBIDANG PELAYANAN PERIZINAN
SUBBIDANG PELAYANAN, PENGELOLAAN SISTEM DAN DATA
SUBBIDANG PROMOSI DAN KERJASAMA
SUBBIDANG PELAYANAN NON PERIZINAN
SUBBIDANG INFORMASI DAN PENGADUAN
UPT
a. Jumlah PNS / CPNS : 1.
PNS
:
31 (tiga puluh satu) Orang
b. Berdasar Eselon 1.
Eselon I
:
-
-
Orang
2.
Eselon II
:
1
(satu)
Orang
3.
Eselon III
:
4
(empat)
Orang
4.
Eselon IV
:
9
(sembilan)
Orang
(lima)
Orang
c. Status pendidikan 1.
Pasca Sarjana
:
5
2.
Sarjana
:
16 (enam belas)
Orang
3.
Sarjana muda
:
4
(empat)
Orang
4.
SLTA
:
5
(lima)
Orang
4
d.
5.
SLTP
:
-
-
Orang
6.
SD
:
1
(satu)
Orang
Pangkat dan Golongan 1.
Golongan IV c
:
1
(satu)
orang
2.
Golongan IV b
:
1
(satu)
orang
3.
Golongan IV a
:
4
(empat)
orang
4.
Golongan III d
:
6
(enam)
orang
5.
Golongan III c
:
1
(satu)
orang
6.
Golongan III b
:
7
(tujuh)
orang
7.
Golongan III a
:
4
(empat)
orang
8.
Golongan II d
:
3
(tiga)
orang
9.
Golongan II c
:
-
(-)
orang
10. Golongan II b
:
3
(tiga )
orang
11. Golongan II a
:
1
(satu)
orang
b. Sarana dan Prasarana 1)
Meja Kerja Eselon III
:
5
Eselon IV
:
10 buah
Staf
:
23 buah
Meja Rapat
:
4
buah
Eselon III
:
5
buah
Eselon IV
:
7
buah
Staf
:
17 buah
Kursi Tamu
:
2
unit
3)
Kendaraan Roda Dua
:
3
unit
4)
Kendaraan Roda Empat
:
2
unit
5)
Komputer
:
16 unit
6)
Laptop
:
4
7)
Printer
:
26 buah
8)
Telepon
:
2
unit
9)
Mesin Ketik
:
2
buah
10)
Brangkas
:
1
buah
11)
Camera digital
:
2
buah
2)
buah
Kursi
5
buah
12)
Filling Kabinet
:
9
buah
13)
AC
:
12 unit
14)
Bangku tunggu
:
11 buah
15)
Meja Panjang
:
7
buah
16)
Gambar Bupati,
:
5
buah
Wakil Bupati dan Garuda 17)
Komputer server
:
1
buah
18)
HUB
:
1
buah
19)
Lain-Lain Perangkat Jaringan
:
1
buah
20)
Proyektor
:
1
unit
21)
Jaringan Telpon diatas tanah
:
2
unit
Kapasitas kecil 22)
Monitor
:
1
buah
23)
Hardisk Eksternal
:
2
unit
24)
Scanner
:
1
unit
25)
Alat pemadan kebakaran
:
2
buah
26)
LAN
:
1
buah
27)
Lain lain Rumah Tangga
:
3
buah
28)
Unit Power Supply
:
5
buah
29)
Dispenser
:
1
buah
30)
Handy Cam
:
1
buah
31)
Kipas angin
:
1
buah
32)
Televisi
:
2
buah
33)
Sound sistem
:
1
buah
34)
Kursi lipat
:
31 buah
35)
Lemari es
:
1
unit
36)
Papan nama Instansi
:
1
buah
37)
Papan pengumuman
:
1
buah
38)
Mesin stensil stell
:
1
buah
39)
Lemari
:
2
buah
:
2
buah
40) Rak Arsip Kayu
6
BAB II PERENCANAAN KINERJA Sesuai tugas dan fungsinya, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan telah menyusun rencana strategi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun ini dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategik Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan yang mencakup visi, misi tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Pada tahun 2015 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan bermaksud memfokuskan pencapaian sasaran utama yaitu : Meningkatnya realisasi investasi baik investasi PMA, PMDN termasuk non fasilitas dan lokal. Sasaran – sasaran di maksud perlu diprioritaskan dalam rangka mendukung tercapainya visi Kabupaten Pekalongan tahun 2011 – 2016 “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis pada Kearifan Lokal” Guna mencapai sasaran dimaksud maka pada tahun 2015 telah menetapkan 6 program utama 27 kegiatan.
A. RENCANA STRATEGIK Rencana strategik adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang inggin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana Strategik Kabupaten Pekalongan tahun 2011 s/d 2016 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Jawa Tengah dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima )tahun yaitu tahun 2011 s/d 2016. Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan visi dan misi yang rasional.Untuk itu dapat dipertahankan Visi dan Misi yaitu :
7
a. Visi Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang diwujudkan pada masa
yang
akan
datang.Seperti
diketahui bersama
bahwa
Visi
Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 s/d 2016
yaitu “Terwujudnya
Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis pada Kearifan Lokal”. Dengan mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Pekalongan, maka Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan memiliki Visi sebagai berikut : “ Terwujudnya Iklim Investasi dan Pelayanan Prima” Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut : “
Masuk
dan
berkembangnya
penanaman modal
di
Kabupaten
Pekalongan dengan nilai investasi yang ditanamkan dengan proses pemberian layanan yang terbaik kepada seseorang atau institusi dengan menggunakan standar yang berlaku sehingga mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat dengan menggunakan pelayanan terpadu satu pintu yang mencerminkan bentuk pelayanan yang memenuhi prinsip pelayanan yang sederhana, efisien, tepat waktu dan transparan”. b. Misi Guna
mewujudkan
visi
tersebut
terdapat
Misi
yang
harus
dilaksanakan, yaitu : Misi Pemerintah Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut : 1.
Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik
2.
Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan.
3.
Memantapkan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan lokal
4.
Fasilitasi pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, Pertanian,Peternakan dan Perikanan.
5.
Mendorong Iklim investasi yang berbasis potensi dan budaya daerah
6.
Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat
7.
Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
8
Sedangkan Misi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan adalah : 1.
Memperkuat Kelembagaan BPMPPT
2.
Mendorong Terciptanya Iklim Penanaman Modal yang Kondusif
3.
Meningkatkan Efektifitas Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
4.
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan
5.
Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah
c. Tujuan Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat tujuan yang akan dicapai oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yaitu : 1.
Mewujudkan Pelayanan perizinan dan non perizinan dan pelayanan perizinan penanaman modal serta pelayanan pengaduan dengan menggunakan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, mudah, murah, cepat dan partisipatif.
2.
Meningkatkan sumber daya manusia dengan pelatihan Spipise.
3.
Mengembangkan pelayanan perizinan dan pelayanan perizinan penanaman modal untuk izin prinsip dan izin usaha 13 sektor usaha (PERKA BPKM NO.14 & 15 TAHUN 2015).
d. Sasaran Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu (lima) tahun adalah sebagai berikut : •
Meningkatkan realisasi investasi baik investasi PMA, PMDN dan termasuk non fasilitas dan lokal Dengan indikator sebagai berikut : 1. Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA) 2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (juta Rp.) 3. Rasio daya serap tenaga kerja (orang) 4. Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (%)
9
B. Rencana Kinerja Tahun ( RKT ) Dalam rencana kinerja Tahun 2015 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, sasaran , Indikator dan target yang hendak dicapai adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :
Sasaran
Indikator Jumlah
Meningkatkan realisasi investasi baik investasi PMA, PMDN dan termasuk non fasilitas dan lokal
Target investor
berskala nasional Jumlah
nilai
investasi
berskala nasional Rasio
daya
serap
tenaga kerja Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN(%)
Terciptanya
Lamanya
penyelenggaraan
perizinan (hari)
pemerintahan mapan
proses
yang
berkelanjutan,
yang mencakup system, kelembagaan, dan
aparatur
pengelolaan
keuangan
10
700
1.038.316
4.138
0,241
C. Perjanjian Kinerja ( PK ) Tahun 2015 Setelah melalui berbagai tahapan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, ternyata rencana kinerja tahunan 2015 mengalami perubahan. Adapun perubahan dimaksud sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati antara Kepala Daerah dan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan. Sasaran Strategis Meningkatkan realisasi investasi baik investasi PMA, PMDN dan termasuk non fasilitas dan lokal
Indikator Kinerja
Jumlah Investor berskala nasional
Target
700
Program / Kegiatan
A.
Anggaran
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1. Monitoring / Pemantauan Rp. 35.000.000 2. Pelaksanaan Pelayanan Publik Rp. 127.551.000 dalam Bidang Perizinan 3. Penyusunan standar pelayanan Rp. 50.000.000 dan standar operasional prosedur di bidang perizinan dan non perizinan 4. Penyediaan Sarana Pendukung Pelayanan Perizinan
Rp. 25.000.000
B.
Jumlah nilai Investasi berskala nasional
Program Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat 1. Survey IKM Rp. 60.000.000 2. Fasilitasi dan koordinasi Rp. 30.000.000 penanganan permasalahan penanaman modal dan pelayanan perizinan 1.037.316 C. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1. Penyelenggaraan pameran Investasi 2. Peningkatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 3. Penyusunan profil potensi dan peluang investasi
Rasio daya serap tenaga kerja Kenaikan/penurunan nilai realisasi (PMDN)
3.938 0,193
11
Rp. 270.000.000 Rp. 35.000.000
Rp. 90.000.000
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan adalah perwujudan kewajiban Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi
organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang
menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran
kinerja
digunakan
sebagai
dasar
untuk
penelitian
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam visi dan misi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran dan hasil. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Pada pembahasan akuntabilitas kinerja tahun 2015 ada 2 aspek yang akan dibahas yaitu : A.
Capaian Kinerja Organisasi
B.
Realisasi Anggaran Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran
dipergunakan interval sebagai berikut : -
> 101
= Amat baik
-
80 – 100
= Baik
-
50 – 79
= Cukup
-
< 49
= Kurang
Sebagaimana telah ditetapkan di dalam rencana strategis 2011 2016, untuk tahun 2015 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan kegiatan strategis. Kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari rencana kinerja tahun 2015 untuk mencapai 1 (Satu) sasaran. Hasil pengukuran 12
Kinerja menunjukan capaian kinerja 1 (Satu) sasaran adalah 209,22 %. Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut : No
Sasaran
Nilai Capaian Kinerja
1
Meningkatkan
Realisasi
Investasi
Baik
209,22 %
Investasi PMA, PMDN dan termasuk non fasilitas dan lokal A.
Capaian Kinerja Organisasi
Kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan tahun 2015 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2015 adalah sebagai berikut Sasaran 1 : Meningkatkan Realisasi Investasi Baik Investasi PMA, PMDN dan termasuk non fasilitas dan lokal Kinerja sasaran ini mencapai 209,22 % dalam usaha mencapai sasaran, Badan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan mempunyai 4 (empat) indikator kinerja pencapaian sasaran seperti nampak dalam table berikut ini :
No
Indikator Sasaran
1
2
1
Jumlah Investor berskala nasional Jumlah nilai Investasi berskala nasional (juta)
2
Tahun 2013 % Pencapai an Target 3
Tahun 2014 % Pencapai an Target 4
91
161
Tahun 2015
% Pencap aian Target
Target
Realisasi
5
6
7
95,62
700
907
129,6
196,935
1.038.316
3.949.670,92
380,4
13
Rasio penyerapan Tenaga kerja Kenaikan/penu 4 runan realisasi Investasi PMDN Rata - Rata 3
76
109,536
81,64
4.138
4.871
0,241
9,927
124,732
Penghitungan rata – rata
117,7
209,226
diambil dari 3 indikator kinerja
dikarenakan indikator ke 4 (kenaikan / penurunan realisasi Investasi PMDN) persentase capaiannya tidak dapat dihitung. Dari 4 indikator kinerja tersebut, nampak bahwa semua indikator berhasil mencapai nilai > 101% (amat baik). Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun 2014 kinerja sasaran ini mengalami peningkatan sebesar 84,494 %. Sedangkan Capaian kinerja tahun 2014 jika dibandingan dengan tahun 2013 menunjukan peningkatan sebesar 15,196 %. Sedangkan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2015, bila dibandingkan dengan target jangka menengah capaian kinerja menunjukan keberhasilan capaian. Analasis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan : Analisa penyebab keberhasilan dan kinerja BPM PPT Kabupaten Pekalongan pada tahun 2015 didukung oleh faktor sebagai berikut : -
Semakin membaiknya regulasi perizinan dan penanaman modal
-
Bertambahnya sarana dan prasarana yang mendukung penanaman modal.
-
Tersedianya Tenaga Kerja yang cukup kompetitif.
-
Promosi potensi dan peluang investasi yang dilakukan secara intensif
-
Kondusifnya iklim penanaman modal dikabupaten pekalongan Analisa kegagalan pencapaian kinerja antara lain :
-
Pada tahun 2013 jumlah investor mengalami penurunan dikarenakan melemahnya nilai rupiah terhadap dolar , adanya demo buruh serta kenaikan UMR dan BBM.
-
Keterbatasan kawasan industri diKabupaten Pekalongan
-
Ketidaksesuaian lokasi yang diminati investor dengan RTRW
14
Adapun alternatif solusi yang dilaksanakan untuk memperbaiki penurunan capaian kinerja antara lain sebagai berikut : -
Pemberian pelayanan terpadu satu pintu (one stop service)
-
Mengusulkan revisi Perda RT RW terkait kawasan industri
Dalam rangka mencapai sasaran Meningkatkan Realisasi Investasi Baik Investasi PMA, PMDN dan termasuk non fasilitas dan lokal, Tahun 2015 menyerap anggaran sebesar Rp. 722.551.000,00. dan terealisasi sebesar Rp. 671.062.140,00 (92,87%). Dalam rangka mencapai sasaran tersebut diatas BPM PPT Kab. Pekalongan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1) Peningkatan
Pemantauan,Pembinaan
dan
Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal 2) Penyelenggaraan Pameran Investasi 3) Penyusunan Profil Potensi dan Peluang Investasi b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1) Monitoring / Pemantauan Perizinan 2) Pelaksanaan Pelayanan Publik Dalam Bidang Perizinan 3) Penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur di Bidang Perizinan dan non Perizinan 4) Penyediaan Sarana Pendukung Pelayanan Perizinan c. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1) Survey IKM Tahun 2015 2) Fasilitasi
dan
Koordinasi
Penanganan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
15
Permasalahan
B.
Realisasi Anggaran Pada realisasi anggaran diuraikan tentang Realisasi Pendapatan , Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung. Pendapatan Asli Daerah BPM PPT Kabupaten Pekalongan : Uraian
Realisasi
Anggaran
1. Pendapatan Asli
Nilai
%
671.750.000,-
593.273.000,-
88,31
550.000.000,-
437.208.000,-
79,49
120.000.000,-
148.840.000,-
124,03
1.750.000,-
7.225.000,-
412,85
Daerah 2
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
3. Retribusi Izin Gangguan 4. Retribusi Izin Usaha Perikanan
Anggaran Belanja Tidak Langsung BPM PPT Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 : Anggaran
Uraian Belanja
Realisasi
Nilai (Rp.)
Nilai
2.002.299.000,-
%
1.964.579.063,-
98,11
Pegawai
Anggaran Belanja Langsung BPM PPT Kabupaten Pekalongan
Tahun
2015 Sasaran / Program / Kegiatan
Anggaran
Realisasi
%
( Rp.)
(Rp.)
Surat 3.000.000
3.000.000
100
86.026.023
86,02
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran 1
Penyediaan
Jasa
Menyurat 2.
Penyediaan Jasa Komunikasi 100.000.000 sumber daya air dan listrik
16
Sasaran /Program / Kegiatan
3.
Anggaran
Realisasi
( Rp.)
(Rp.)
Jasa 1.800.000
1.611.000
89,50
Jasa 22.243.000
22.243.000
100
Jasa 35.000.000
34.998.800
99,99
Tulis 65.000.000
64.986.000
99,97
Barang 65.000.000
65.000.000
100
9.828.000
100
peralatan 20.000.000
20.000.000
100
Penyediaan makanan dan 40.000.000
38.320.000
95,80
75.537.800
88,86
38.965.500
97,41
21.244.650
67,44
24.775.000
100
Penyediaan
%
Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.
Penyediaan administasi keuangan
5.
Penyediaan Kebersihan Kantor
6.
Penyediaan
Alat
Kantor 7.
Penyediaan
Cetakan dan Penggandaan 8.
Penyediaan
Komponen 9.828.000
Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor 9.
Penyediaan Rumah Tangga
10.
minuman 11.
Rapat-rapat Koordinasi dan 85.000.000 Konsultasi Keluar Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.
Pemeliharaan Rutin/berkala 40.000.000 gedung kantor
2.
Pemeliharaan
rutin/berkala 31.500.000
kendaraan dinas/operasional
3.
Pemeliharaan
rutin/berkala 24.775.000
peralatan gedung kantor
17
Sasaran/Kegiatan/Program
4.
Pemeliharaan
Anggaran
Realisasi
%
(Rp)
(Rp.)
rutin/berkala 5.000.000
5.000.000
100
rutin/berkala 28.830.000
22.206.100
77,02
85.597.700
99,62
29.166.800
97,22
34.730.000
99,22
242.125.980
89,67
81.355.000
90,39
30.690.000
87,68
120.571.000
94,52
47.812.660
95,62
mebeleur 5.
Pemeliharaan
kendaraan dinas Jabatan 6.
Pengadaan
peralatan 85.922.700
kantor, RT dan Mebelair Program Kapasitas
Peningkatan Sumber
Daya
Aparatur 1.
Pendidikan dan Pelatihan 30.000.000 formal
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1.
Peningkatan
Pemantauan, 35.000.000
Pembinaan
dan
Pengawasan
Pelaksanaan
Penanaman Modal 2
Penyelenggaraan Pameran 270.000.000 Investasi
3.
0
Penyusunan Profil Potensi 90.000.000 dan Peluang Investasi
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1.
Monitoring/Pemantauan
2.
Pelaksanaan Publik
35.000.000
Pelayanan 127.551.000
dalam
Bidang
Perizinan 3.
Penyusunan pelayanan operasional
Standar 50.000.000 dan
standar
prosedur
di
bidang perizinan dan non perizinan
18
Sasaran/Kegiatan/Program
4.
Penyediaan
Anggaran
Realisasi
(Rp)
(Rp.)
Sarana 25.000.000
Pendukung
%
24.475.000
97,90
60.000.000
59.917.500
99,86
Koordinasi 30.000.000
29.385.000
97,95
Pelayanan
Perizinan Mengintensifkan
Penanganan
Pengaduan Masyarakat 1.
Survey IKM
2.
Fasilitasi
dan
Penanganan Permasalahan Penanaman
Modal
dan
Pelayanan Perizinan
Ada 1 kegiatan yang tidak mencapai sasaran yaitu :
1. Kegiatan
Pemeliharaan
kendaraan
dinas
operasional,
tidak
memenuhi target karena penggunaan bahan bakar menyesuaikan kebutuhan dan penggantian bahan bakar dari pertamax ke premium (bulan juni 2015); ,
19
BAB IV PENUTUP Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sasaran yang telah dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan sebagaimana tersirat dalam Bab III, maka dapat diketahui sebagai berikut : A. Kesimpulan Sasaran yang ingin diwujudkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan terdiri 27 (dua puluh tujuh) sasaran. Nilai pencapaian sasaran tertinggi dengan nilai capaian sebesar 80 - 100 % ada 25 (dua puluh lima ) sasaran. Pencapaian rata – rata sasaran yang telah diwujudkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan sebesar 93,22 % dalam kategori berhasil. B. Tinjauan umum tentang keberhasilan dan permasalahan serta strategi pemecahan masalah 1. Keberhasilan Keberhasilan pelaksanaan tupoksi di lingkungan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan dipengaruhi oleh faktor – faktor sebagai berikut : (1) Sudah disusun dengan jelas dan tegas uraian tugas dan fungsi di lingkungan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, sehingga ada kejelasan tentang wewenang dan tanggung jawab. (2) Pimpinan telah melaksanakan peranannya dalam melaksanakan tugas kontrol dengan obyektif (3) Iklim
kerja
dilingkungan
Badan
Penanaman
Modal
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan
dan
sangat
mendukung pelaksanaan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) (4) Interaksi sosial dan sistem kerja yang baik di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan mendukung terwujudnya efektifitas, efisiensi dan kreatifitas dalam menyelesaikan tugas.
20
2.
Permasalahan :
1. Belum antusiasnya masyarakat untuk mengurus perizinan IMB (hanya untuk memenuhi persyaratan pihak ketiga / pinjaman perbankan bukan sebuah kewajiban) 2. Belum semuanya perizinan yang ada dalam pendelegasian wewenang ditandatangani oleh BPM PPT Kabupaten Pekalongan dikarenakan personil, tempat dan peralatan khusus
belum
menyerahkan
ada
serta
pelimpahan
ada
SKPD
yang
kewenangan
belum
perijinan
ke
BPMPPT contoh SIUJK. 3. Kurangnya kesadaran perusahaan untuk mengurus ijin prinsip penanaman modal (masih menggangap bahwa ijin penanaman modal hanya untuk memperoleh kemudahan ekspor impor sedangkan sesuai dengan PERKA BKPM No. 15 Tahun 2015, setiap perusahaan wajib memiliki ijin penanaman modal yang meliputi ijin prinsip dan ijin usaha penanaman modal) 4. Kurangnya
kesadaran
perusahaan
untuk
melaporkan
perkembangan kegiatan Penanaman modal. 5. Terkendalanya
pelaksanaan
perizinan
karena
belum
ditetapkannya Peraturan pendukung terkait perizinan. 6. Iklim investasi masih kurang kondusif dikarenakan masih terjadinya
konflik
sosial
dibeberapa
wilayah
yang
mengakibatkan kurang terciptanya lapangan usaha. 3. Pemecahan Masalah : 1.
Fasilitasi
/
sosialisasi
pelayanan
ke
kecamatan
–
kecamatan, mengfungsikan dinas terkait (UPTD DPU dan satpol PP) untuk melakukan pendataan bangunan yang belum berIMB serta membuat peraturan pengenaan sanksi bagi bangunan yang belum berizin.
21
2.
Personil yang menangani perizinan yang bersifat teknis ditempatkan di BPM PPT Kabupaten Pekalongan serta perlu adanya dukungan kebijakan dari atasan, pimpinan dan antar SKPD agar pendelegasian bisa dilaksanakan sepenuhnya di BPM PPT Kabupaten Pekalongan.
3.
Sosialisasi tentang ijin penanaman modal dan pelaporan LKPM di BPM PPT Kabupaten Pekalongan dengan mengundang pelaku usaha menengah dan besar yang ada dikabupaten pekalongan
4.
Pembinaan langsung dan jemput bola ke perusahaan tentang ijin penanaman modal dan pelaporan LKPM.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat sebagai acuan selanjutnya.
Kajen,
Januari 2016
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PEKALONGAN
M JANU HARYANTO, SH.MH Pembina Utama Muda NIP. 19570126 198007 1 001
22
