KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 04-KWK/Kpts/KPU-Kab-012.329254/2011 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN2011
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,
Menimbang
:
a.
bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011 berdasarkan peraturan perundang-undangan;
Mengingat
:
b.
bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan komisi pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, untuk keperluan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak menetapkan pedoman teknis tata cara kampanye
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011.
1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara
Republik
Tambahan
Lembaran
Indonesia
Negara
Republik
Tahun
2004
Indonesia
Nomor Nomor
125, 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, lerakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
-2-
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); 6.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan komisi pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum Nomor 69 tahun 2009 tentang pedoman teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; ll.Keputusan Bupati Demak Nomor : 272/40/2011 tentang Penenluan Tempat Kampanye dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011.
Memperhatikan
:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor : 03-
KWK/Kpts/KPU-Kab-012.329254/2010
tentang
Perubahan
atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor : 01-
KWK/Kpts/KPU-Kab-012.329254/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tanggal 2 Februari 2011.
-3-
MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
KESATU
DemakTahun 2011:
Pedoman Teknis dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
KEDUA
Keputusan ini:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan
KETIGA
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di
Demak
pada tanggal
2 Februari 2011 KETUA
ttd
MACHMUD SUWAND1, S.Ag, MH
Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM , KABUPATEN DEMAK
'
Kasutxjpag Hukum,
612 198103 1 003
UMPIRAN I
:
SALINAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DEMAK
NOMOR
TANGGAL
: 04-KWK/KptS/KPU-Kab-012.329254/2011
: 2 FEBRUARI 2011
PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2011
A.
PENDAHULUAN
1. Tahap kampanye pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011 merupakan bagian dari tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011; 2. Pedoman teknis ini disusun sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak, Pimpinan Paitai Politik yang akan mengajukan pasangan calon dan Pasangan Calon Perseorangan serta Tim Kampanye Pasangan Calon dalam tahapan kampanye pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011 agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar. B.
TUJUAN
Agar pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011 dapat berjalan lancar sesuai tahapan serta bagi Partai Politik dan Tim Kampanye dapat memenuhi
persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
C.
KETENTUAN UMUM
1.
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011, selanjutnya disebut Pemilu
Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011 adalah Pemilihan Umum untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Demak secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Kabupaten adalah Kabupaten Demak;
3.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut DPRD Kabupaten;
4.
Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten;
5.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak, selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
6.
Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun
2011 di tingkat kecamatan dan bersifat sementara;
7.
Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011 di
tingkat desa/kelurahan dan bersifat sementara;
8.
9.
Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Gabungan Partai Politik adalah Gabungan dua Partai politik aiau lebih peserta Pemilu 2009 yang bersama-sama bersepakat secara tertulis untuk mengusulkan dan/alau mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011:
10. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011 yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Paitai Politik yang telah memenuhi persyaratan;
2
11. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada saat hari dan tanggal
pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan/atau tidak sedang dicabul link pilihnya:
12. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Demak, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan yang selanjutnya disebul Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan dan PPL adalah panitia/lembaga yang melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011;
13. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahim 2011, selanjutnya disebut Pemantau adalah Pelaksana pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011 yang telah
terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten;
14. Tim pelaksana kampanye. selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai poiitik yang bertugas melaksanakan kampanye dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan kampanye;
15. Juru kampanye adalah orang yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh tim kampanye untuk menyampaikan visi, misi dan program pasangan calon;
16. Hari adalah hari kalender;
17. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011. selanjutnya disebut Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam
rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya. dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon secara iisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:
18. Visi, misi dan program pasangan calon adalah :
a.
Visi yaitu uraian tentang substansi kualitas kehidupan bangsa, negara dan masyarakat yang hendak diwujudkan di Kabupaten;
b.
Misi yaitu uraian tentang kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan atau mewujudkan visi;
c.
Program yaitu uraian tentang langkah-langkah dan/atau strategi/taktis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik.
19. Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, harus memenuhi unsur-unsur bersifat kumulatif, yaitu:
a.
dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye:
b.
terdapat unsur meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesarbesarnya dalam bentuk penawaran visi, misi dan program pasangan calon baik secara Iisan dan/atau tertulis: dan
c.
terdapat alat peraga atau atribut pasangan calon.
20. Pemberitaan. penyiaran. dan iklan kampanye adalah penyampaian pesan-pesan kampanye oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye kepada masutrakat melaiui media cetak dan elektronik secara .berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi. promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang bcrisi ajakan, himbauan untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon;
21. A!at peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi. misi, dan program pasangan calon. simboksimbol. atau umda gambar pasangan calon yang dipasang
untuk keperluan kampanye yang bertujuan uniuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu;
22. Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon. simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu:
23. Materi kampanye berisi \isi. misi. dan program pasangan calon meliputi agenda kebijakan yang diperjuangkan dan strategi untuk mewujudkannya, yang disampaikan dengan cara sopan. tertib, mendidik dan tidak bersifat provokasi;
24. Dalam kampanye :
a. Pemilih di wilayah Kabupaten mempunyai kebebasan untuk berpartisipasi dalam menghadiri setiap kampanye;
b. Pasangan calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye serta hak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 25. Penyelenggaraan kampanye dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten;
26. Pemerintah Kabupaten wajib memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menggunakan fasilitas umum yang bersifat terbuka dan/atau tertutup dalam penyelenggaraan kampanye sesuai dengan peraturan yang berlaku.
D.
PEDOMAN KAMPANYE, MATERI KAMPANYE DAN BENTUK KAMPANYE 1.
Pedoman Kampanye
a.
Dalam melaksanakan kampanye, pasangan calon membentuk tim kampanye yang bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye dan dalam membentuk tim kampanye, pasangan calon berkoordinasi dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusul;
b.
Tim kampanye dapat dibentuk di tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan;
c.
Nama-nama dan identitas anggota tim kampanye harus didaftarkan pada KPU Kabupaten dengan menggunakan formulir Model AB-KWK.KPU dalam 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan:
1). 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten; 2). 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten.
d.
Nama-nama dan identitas tim kampanye dan Juru Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf c didaftarkan kepada KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) Hari sebelum dimulainya pelaksanaan Kampanye;
e.
KPU Kabupaten menyampaikan daftar nama anggota tim kampanye kepada Panwaslu Kabupaten;
f.
Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Demak dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh Pasangan Calon dan/atau oleh Tim Kampanye;
g.
Peserta kampanye terdiri
atas
anggota
masyarakat
yaitu
Warga Negara
Republik
Indonesia yang berdomisili di daerah tempat pelaksanaan kampanye dan yang telah
berusia 17 (tujuh belas) tahun clan atau sudah/pernah kawin serta tcrcanturn dalam daftar pemilih 2.
Materi Kampanye
a.
Materi kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon meliputi visi, misi dan program pasangan calon;
b.
Materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi, dan program pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuat secara tertulis dan wajib disampaikan kepada masyarakat pemilih;
c.
Visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi dokumen resmi daerah apabila pasangan calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Demak;
d.
Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan dengan cara :
1). sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum; 2). tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum; 3). mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan pemilih;
4). bijak dan
beradab, yaitu tidak menyerang
pasangan calon lain; dan 5). tidak bersifat provokatif.
pribadi,
kelompok,
golongan
atau
e. Materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf d, hams :
1). menjunjungtinggipelaksanaanPancasiladanUUD 1945; 2). menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa; 3). menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; 4). meningkatkan kesadaran hukum;
5). memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
6). menjalin komunikasi politik yang sehat antara pasangan calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
f. Dalam rangka pendidikan politik, KPU Kabupaten dapat memfasilitasi penyebarluasan
materi kampanye dan sosialisasi kampanye yang meliputi visi, misi dan program pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
3.
Bentuk-Bentuk Kampanye
a.
Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011 dapat dilaksanakan dalam
bentuk :
1)
Pertemuan terbatas;
2) Tatap muka dan dialog;
3) 4) 5) 6)
Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik; Penyiaran melalui radio dan/atau televisi; Penyebaran bahan kampanye kepada umum; Pemasangan alat peraga di lempat umum;
7)
Rapat umum;
8) Debat publik/debat terbuka antar calon; dan/atau
9) Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, antara lain kegiatan deklarasi atau konvensi pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik, acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olah raga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazar: b.
Kampanye yang dilaksanakan dalam bentuk Pertemuan Terbatas, diatur sebagai berikut: 1) dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung yang bersifat tertutup; 2) jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan sebagaimana ditetapkan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang; 3) menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab;
4) pemberitahuan secara tertulis kepada Kepolisian Resort Demak dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten dan Panwaslu Kabupaten berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang;
5) hanya dibenarkan membawa atau menggunakan nomor unit dan foto pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik pengusul, simbol-simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan terbatas; 6) atribut pasangan calon hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas dengan ketentuan paling jauh 200 (dua ratus) meter di luar halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas.
c.
Kampanye yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dan dialog, diatur sebagai berikut: 1) dilaksanakan di dalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung; 2) diadakan dialog yang sifatnya interaktif; 3) jumlah peserta paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang; 4) menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab;
5) pemberitahuan secara tertulis kepada Kepolisian Resort Demak dengan tembusan disampaikan KPU Kabupaten dan Panwaslu Kabupaten berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang:
5
6)
hanya dibenarkan membawa atau menggunakan fbto pasangan calon atau atribut, simbol- simbol, pataka dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pcrtcmuan tatap muka dan dialog;
7)
atribut pasangan calon hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat tatap muka dan dialog, atau paling jauh 200 (dua ratus) meter di luar halaman
gedung atau tempat pertemuan tatap muka dan dialog. d.
Kampanye yang dilaksanakan dalam bentuk pcnycbaran melalui media cetak dan media elektronik. diatur sebagai berikut : 1)
dilaksanakan
melalui
media cetak dan/atau
media
elektronik dengan
memberikan
kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi. misi, dan program pasangan calon dengan menentukan durasi, fVekucnsi. bentuk, dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional: 2)
materi
dan
substansi
pelipulan
berita
hams
sesuai
dengan
ketentuan
peraluran
perundang- undangan dan kodc etik jurnalistik; 3)
Media cetak dan media elektronik dapat menyediakan rublik khusus bagi para pasangan calon sehingga penyelenggaraan dan penyampaian visi, misi, dan program kampanye
oleh dan/atau melalui media massa pada masa kampanye dapat dilakukan sepanjang disertai penjelasan kelebihan dan kekurangan metodologi yang digunakan;
e.
Kampanye yang dilaksanakan dalam bentuk penyiaran melalui radio dan/atau televisi, diatur sebagai berikut :
1) Dilaksanakan dalam bentuk promosi yang disesuaikan dengan pengaturan jadwal
promosi dengan ketentuan kesempatan yang tidak digunakan oleh pasangan calon tidak dapat dimanfaatkan oleh pasangan calon lainnya;
2) Apabila dilaksanakan dalam program yang berbentuk perbincangan (dialog interaklif), apabila yang dibicarakan masalah-masalah kontroversial perlu melibatkan pihak-pihak yang dianggap mewakili berbagai pendapat (para pakar sesuai dengan bidangnya); 3)
penyampaian materi kampanye dalam bentuk promosi sebagaimana dimaksud pada
huruf a melalui media cetak atau media elektronik kepada stasiun televisi, radio atau surat kabar dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum mulai kampanye. f.
Kampanye yang dilaksanakan dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum, diatur sebagai berikut :
1)
Penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas. tatap muka dan dialog, dan atau di tempat umum:
2)
Penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a) yaitu antara lain berupa selebaran, stiker, topi, barang-barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek api. gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan atau slogan pasangan calon, dan/atau partai politik dan/atau gabungan partai politik pengusul dan bentuk lainnya yang menggambarkan visi, misi dan program pasangan calon.
g.
Kampanye yang dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat pcraga di tempat kampanye
dan di tempat lain yang ditentukan oleh KPU Kabupaten, diatur sebagai berikut: 1) KPU Kabupaten. PPK, dan PPS, berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten. Kecamatan, dan Desa/Kelurahan, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye;
2) alat peraga tidak dibenarkan ditempatkan pada tempat ibadah antara lain rnasjid, gereja, vihara, pura, klenteng, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung
milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolahan), jalan-jalan protokol, dan tempat-tempat fasilitas umum (misalnya tiang telepon, tiang listrik, dan pohon perindang jalan);
3)
alat peraga dapat ditempatkan puda tempal milik perseorangan atau badan swasta,
dengan izin tertulis pemilik tempal yang bersangkutan: 4) pemasangan alat peraga kampanye oleh pelaksana kampanye, hams mempenimbangkan etika, estetika kebersihan, kelcstarian tanaman, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan Peraturan Dae rah setempat; 5) pemasangan alat peraga kampanye berjarak paling sedikit 1 (satu) meter dari alat peraga pasangan calon kiinnya:
6) KPU Kabupaten berwenang memerintahkan pasangan calon dan/atau tim kampanye yang tidak memenuhi keienluan jarak lersebul unluk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut;
7)
Pemerintah Kabupaten dan/atau Panwaslu sesuai tingkatan bersama aparat keamanan berwenang
mencabut
atau
memindahkan
tanpa
harus
memberitahukan
kepada
pasangan calon dan/atau tim kampanye jika melanggar ketentuan pemasangan alat peraga.
h.
Kampanye yang dilaksanakan dalam bentuk rapat umum, diatur sebagai berikut : 1)
dilaksanakan di ruang terbuka (lapangan, stadion, atau alun-alun) dengan peserta
tidak melebihi kapasitas tempat terbuka tersebut; 2)
dapat dihadiri masa pendukung dan warga masyarakat lain;
3)
Pemberitahuan
secara
tembusan kepada
tertulis
kepada
Kepolisian
Resort
Deraak
dengan
KPU Kabupaten dan Panwaslu Kabupaten berkenaan dengan
hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara/juru kampanye, dan penanggungjawab sertajumlah orang yang akan hadir; 4)
hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol- simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye.
i.
Kampanye yang dilaksanakan dalam bentuk debat publik/debat terbuka antar pasangan calon, diatur sebagai berikut:
1)
pelaksanaan debat pasangan calon diselenggarakan oleh KPU Kabupaten dan dapat disiarkan oleh media elektronik:
2)
dilaksanakan paling banyak 5 (lima) kali, dengan ketentuan jadwal waktu pelaksanaan debat
untuk
calon
Bupati
dan
Wakil
Bupati
diserahkan
kepada
masing-masing
pasangan calon; 3)
panelis debat pasangan calon dipilih oleh KPU Kabupaten dari kalangan profesional
dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, sirnpatik, dan tidak mcmihak kepada salah satu pasangan calon:
4)
/
KPU Kabupaten dapat menghadirkan audiens dalam jumlah terbatas, dengan disertai undangan resmi;
5)
format dan materi debat pasangan caion dan moderator yang dipilih KPU Kabupaten harus mendapat kesepakatan/persetujuan dari pasangan calon peserta debat.
j.
Kampanye
peraturan
yang
dilaksanakan
perundang-undangan.
dalam
bentuk
kegiatan
antara lain berupa
lain
hiburan
yang
yang
tidak
melanggar
mengandung
unsur
budaya. acara ulang tahun/milad. kegiatan sosial. perlombaan olah raga. Istighosah, jalan santai, tabligh akbar, Kesenian, Bazar, kegiatan deklarasi atau konvensi pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa pada satu tempat tertentu.
k.
Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas. tatap muka dan dialog, rapat umum, debat
publik/debat lerbuka antar pasangan calon. dan
yang tidak
melanggar
peraturan perundang-undangan wajib diberitahukan secara tertulis kepada
kegiatan
lain
Kepolisian
Resort Demak dengan tembusan KPU Kabupaten dan Panwaslu Kabupaten selambatlambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye yang berkenaan dengan maksud
dan
tujuan.
waktu. jumlah
peserta.
contoh
alat
peraga,
rute.
pembicara
utama/juru
kampanye. nama tim kampanye. nama penanggung jawab. jenis dan jumlah kendaraan yang1 digunakan. conioh undangan. dan Iain-Iain yang berhubungan dengan pelaksanaan kampanye tersebut.
I.
Apabila pasangan calon terpilih, maka visi. misi, dan program pasangan calon menjadi dokumen resmi daerah.
m.
Massa yang menghadiri
kampanye dengan
menggunakan
kendaraan
bermotor secara
rombongan. dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang : 1). melakukan pawai kendaraan bermotor di luar rute perjalanan yang telah ditentukan; 2). memasuki wilayah kampanye pasangan calon lain;
3). melanggar peraturan lalu lintas.
n.
Keikutsertaan personil satuan tugas (Saigas) partai politik atau gabungan partai poiitik yang
mencalonkan pasangan calon dalam setiap kegiatan kampanye tidak dibenarkan menggunakan seragam yang menyerupai Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia, menyimpan dan atau membawa senjata api dan senjata tajam, serta wajib membantu Kepolisian Resort Demak dalam menjaga ketertiban dan keamanan kampanye.
0.
Pembentukan posko Satgas atau sebutan lainnya dari partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon serta pembentukan kelompok-kelompok pendukung pasangan calon yang tidak terdaftar dalam tim kampanye tidak dibenarkan dan dapat dibubarkan oleh Kepolisian Resort Demak apabila nyata-nyata telah mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat
4.
Jadwal, Waktu dan Lokasi Kampanye
a.
Kampanye dilaksanakan daiam jangka waktu 14 (empat belas) hari, dimulai tanggal 17
b.
Hari pertama kampanye dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten dengan agenda penyampaian visL misi dan program dari pasangan calon secara berurutan;
c.
Kampanye dalam Bentuk Pertemuan Terbatas. Tatap Muka dan Dialog, dilaksanakan pada jam 07.00 - 23.00 WIB dengan pemberitahuan pada Polres dan tembusan pada KPU
Februari sampai dengan 2 Maret 2011;
Kabupaten dan Panwaslu Kabupaten;
d.
Pasangan ca!on dan/atau tim kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lamb,at tanggal 2 Maret 2011 pukul 24.00 WIB;
e.
Masatenang mulai tanggal 3 Maret 201 ! sampai dengan 5 Maret 201 1;
f.
KPU Kabupaten menyusun jadwal kampanye rapat iiinum dan/atau pertemuan terbatas dan/atau tatap muka dan dialog untuk setiap pasangan calon, dengan memperhatikan usul dari pasangan calon dan/atau lim kampanye dengan ketentuan : 1). hari pertama kampanye dilakuknn dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten dfengan acara penyampaian visi. misi. dan program pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog; 2).jadwal kampanye berlaku diseluruh wilayah Kabupaten;
3).jadwal dan waktu kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a untuk tiap pasangan calon ditentukan secara musyawarah mufakat dengan tim kampanye pasangan calon:
4). tim kampanye pasangan calon mencrima susunan dan jadwal kampanye yang telah disepakati paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada Pemerintah Kabupaten, Panwaslu Kabupaten dan Kepolisian Resort Demak. g.
Tim kampanye yang tidak menggunakan kesempatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf f. baik sebagian atau seluruhnya tidak boleh dipakai oleh pasangan calon lain;
h.
Apabila situasi keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye, Kepolisian Resort Demak dapat mengusulkan kepada KPU Kabupaten untuk mcmbatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye. dengan tembusan kepada pasangan calon dan/atau tim kampanye yang bersangkutan dan Panwaslu Kabupaten:
1.
Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf g dapat diterima, KPU Kabupaten memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye, dan keputusan tersebut diberjtahukan kepada pasangan calon dan/atau tim kampanye yang bersangkutan, Kepolisian Resort Demak dan Panwaslu Kabupaten;
j.
Petugas kampanye dari
setiap Pasangan calon wajib menunjuk seorang atau lebih
anggotanya sebagai koordinator lapangan, yang bertanggung jawab terhadap kelancaran,
keamanan dan ketertiban peserta kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dariiempat kampanye;
k.
Apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas. petugas Kepolisian Resort Demak dapat mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan:
1.
Perubahan rute perjalanan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf k, tidak diperlukan
persetujuan dan Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang bersangkutan;
m. Pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye dilakukan di wilayah Kabupaten sesuai dengan jadwal waktu kampanye vane telah disepakati;
n. 5.
'
fo
Dalam menetapkan tempat/lokasi kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye. KPU
Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten;
Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan
a. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan kampanye oleh pasangan calon kepada masyarakat.
c. Pesan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, gratis^ karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
d. Media massa cetak dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a harus mematuhi ketentuan mengenai larangan dalam Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008.
e. Media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak pasangan calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.
f.
Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia (TVRI), lembaga penyiaran publik
Radio Republik Indonesia (RRI), lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang kepada pasangan calon untuk menyampaikan materi Kampanye.
g. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011 sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye bagi pasangan calon.
h. Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia menetapkan standar biaya dan persyaratan iklan kampanye yang sama kepada pasangan calon.
i.
Pemberitaan Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dengan cara siaran langsung
j.
Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh pasangan calon.
atau siaran tunda dan oleh media massa cetak.
k. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, serta jajak pendapat.
1.
Narasumber penyiaran monolog dan dialog harus mematuhi larangan dalam Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
m. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik (e-mail), jejaring sosial (facebook, twitter, koprol dan lainnya) dan/atau faksimili. n. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog dapat diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah.
o. Iklan Kampanye dapat dilakukan oleh pasangan calon pada media massa cetak dan/atau
lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat.
p.
Iklan Kampanye dilarang berisikan hal yang dapat mengganggu kenyamanan pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa, antara lain bersifal fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, atau mempertentangkan suku,
agama, ras, dan antar golongan, memperolok-olokan, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia, atau merusak hubungan internasional. q.
Media massa cetak dan lembaga penyiaran vvajib memberikan kesempalan yang sama
kepada
pasangan calon dalam
memberikan
pemuatan dan penayangan
iklan
Kampanye,
yaitu
peluang yang sama untuk menggunakan kolom pada media cetak dan jam
tayang pada lembaga penyiaran bagi semua peserta kampanye. r.
Pengaturan dan penjadwalan pemuatan dan penayangan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf q dilaksanakan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.
s.
Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual blocking segment dan/atau blocking time untuk Kampanye.
t.
Blocking segment sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf s, adalah kolom pada media cetak dan sub-acara pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
u.
Blocking time sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf s, adalah hari/tanggal penerbitan media cetak dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
v.
Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye.
w. Media massa cetak, lembaga penyiaran, dan pasangan calon dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu pasangan calon kepada pasangan calon yang lain. x.
Batas maksimum pemasangan iklan kampanye di televisi untuk setiap pasangan calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa kampanye.
y.
Batas maksimum pemasangan iklan kampanye di radio untuk setiap pasangan calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa Kampanye.
z.
Batas maksimum pemasangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf x dan huruf y berlaku untuk semua jenis iklan.
aa. Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan kampanye untuk setiap pasangan calon diatur sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pasangan calon.
bb. Media massa cetak dan lembaga penyiaran melakukan iklan kampanye dalam bentuk iklan kampanye komersial atau iklan kampanye layanan masyarakat dengan mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
cc. Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap pasangan calon.
dd. Tarif iklan kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif iklan kampanye komersial.
ee. Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan kampanye layanan masyarakat non-partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
ff. Iklan kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf ce dapat
diproduksi sendiri oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
gg. Penetapan dan penyiaran iklan kampanye layanan masyarakat yang diproduksi oleh pihak lain dilakukan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.
10
hh. Jumlah waktu tayang iklan Kampanye layanan masyarakat tidak termasuk jumlah kumulatif.
ii. Media massa cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan Kampanye bagi pasangan calon
E.
KAMPANYE OLEH PEJABAT NEGARA
1. Pejabat negara yang menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011 dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan :
a. b.
c.
tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya; menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2.
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berlaku bagi pejabat negara yang tidak menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011, tetapi ikut melaksanakan kampanye bagi salah satu pasangan calon;
3. Dalam kampanye pasangan calon mempunyai hak untuk mendapatkan informasi atau data dari penyelenggara di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4.
Pemerintah Kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan memberikan kesempatan yang sama kepada tim Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye;
5.
F.
Pemerintah Kabupaten, kecamatan, desa/ kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu tim Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye.
LARANGAN DALAM KAMPANYE
1.
Pasangan
calon
dan
tim
kampanye
serta
setiap
orang
dilarang
melakukan
kegiatan
kampanye, pada masa : a.
sebelum tanggal dimulai masa kampanye;
b.
dalam masa kampanye, yaitu apabila di luar jadwal yang telah ditentukan untuk pasangan calon;
c.
2.
3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara.
Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan pelaksana kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa di suatu tempat dapat dikategorikan kampanye apabila memenuhi unsur-unsur bersifat kumulatif, yaitu: a.
dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye;
b.
terdapat unsur meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesarbesarnya dalam bentuk penawaran visi, misi, dan program pasangan calon baik secara lisan dan/atau tertulis;
c. 3.
terdapat alat peraga atau atribut pasangan calon.
Tim, peserta, dan petugas kampanye, dilarang :
a. b. c. d. e.
f. g. h.
i.
mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau pasangan calon yang lain; menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat; mengganggu ketertiban umum;
mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau pasangan calon yang lain; merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon; menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut pasangan calon lain selain dari gambar dan/atau atribut pasangan calon yang bersangkutan; dan
11
j. 4.
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye
Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5.
Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf g, huruf h, huruf i, dikenai sanksi dengan tahapan: a.
Peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
b.
Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain.
6.
Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5, ditentukan : a.
KPU
Kabupaten
menyampaikan
peringatan
tertulis
dan/atau
penghentian
kegiatan
kampanye paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis berkenaan dengan pelanggaran larangan kampanye tersebut;
b.
Peringatan tertulis dan/atau penghenlian kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, menggunakan formulir Model AB1 - KWK.KPU dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan: 1) 1 (satu) rangkap untuk pelaksana kampanye; 2) 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya; 3) 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten;
4) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten. 7.
Dalam kegiatan kampanye dilarang melibatkan : a.
Hakim pada semua peradilan;
b.
PejabatBUMN/BUMD;
c.
Pejabat
struktural
eksekutif
yang
dalamnya jabatan
dan
fungsional
ditetapkan dalam
dalam jabatan negeri,
berdasarkan
kesekretariatan
peraturan lembaga
yaitu jabatan
perundang-undangan, tertinggi
atau
tinggi
dalam
bidang
lermasuk negara,
di dan
kepaniteraan pengadilan; d.
8.
Kepala Desa atau sebutan lain.
Larangan
sebagaimana
dimaksud
pada
angka 7, tidak
berlaku apabila
pejabat
tersebut
menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati; 9.
Pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai
peserta kampanye dan juru
kampanye dalam pemilihan;
10. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta pegawai negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye;
11. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 10 meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada pegawai negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
12. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
13. Pelanggaran atas ketentuan pelaksanaan kampenye sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 huruf g, huruf h, dan huruf i, dikenakan sanksi dengan tahapan :
a.
peringatan tertulis apabila dilaksanakan Kampanye melanggara larangan walaupun belum terjadi gangguan;
b.
penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah
12
pemilihan lain. dimaksud pada
a. KPU Kabupaten menyampaikan peringatan tertulis dan/atau penghentian kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf b paling lambat 2 (dua hari se c ah menenma laporan tertulis berkenaan dengan pelanggaran larangan kampanye tersebut
b. Peringatan tertulis dan/atau penghentian pgn kampanye kampanye sebagaimana sebagaimana dimaksud pada huruf a
S
AB ! " KWK"KPU KWKKPU dibuat dibt dalam dl 4 (
rangkap, dengan
1) 1 (satu) rangkap untuk pelaksana kampanye; 2) 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya;
3) 1 (satu) rangkap untuk Pengavvas Pemilu sesuai tingkatannya; dan
4) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.
G. PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN KAMPANYE
1. Panwaslu kabupaten Demak, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapanean melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye.
2. 3.
'
Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye di tinRkat
desa/kelurahan.
J
h
Pengawas Pemilu Lapangan menerima laporan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan yang dilakukan tim kampanye, peserta kampanye dan
petugas kampanye.
4.
J
Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau Ialai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan, Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan
kepada Panwaslu kecamatan.
5.
Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana Kampanye, tim Kampanye
peserta Kampanye, atau petugas Kampanye dengan sengaja melakukan atau Ialai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan, Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada PPS.
6.
PPS wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam aneka
4 dengan melakukan :
a.
b.
7. 8.
B
penghentian pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan yang teriadwal
pada nan ltu;
J
pelaporan kepada PPK dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya
tmdak pidana Pemilu terkait dengan pelaksanaan Kampanye;
c
pelarangan kepada pelaksana Kampanye atau tim Kampanye untuk melaksanakan
d.
pelarangan kepada peserta Kampanye untuk mengikuti Kampanye berikutnya.
Kampanye berikutnya; dan
PPK menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b dengan melakukan
tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
Dalam hal ditemukan dugaan bahwa pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye dan petugas Kampanye dengan sengaja atau Ialai yang mengakibatkan terganggunya pe aksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan dikenai tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008.
9.
Panwaslu kecamatan wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam ancka 4
dengan melaporkannya kepada PPK.
10. PPK wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dengan meneruskannya kepada KPU Kabupaten.
13
11. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada angka 10 dengan memberikan sanksi administratif kepada PPS.
12. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye, lim kampanye, peserta kampanye,
atau petugas kampanye dengan sengaja melakukan atau
lalai
dalam
pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan,
Pengawas
Kecamatan untuk
Pemilu
melakukan
Lapangan
menyampaikan
laporan
tindakan sebagaimana diatur dalam
kepada
Panwaslu
peraturan perundang-
undangan.
13. Panwaslu
Kecamatan
melakukan
pengawasan
atas
pelaksanaan
kampanye
di
tingkat
kecamatan. 14. Panwaslu Kecamatan menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan kampanye di tingkat
kecamatan yang dilakukan oleh PPK, pelaksana kampanye, tim kampanye, peserta kampanye dan petugas kampanye. 15. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye di
tingkat
kecamatan,
Panwaslu
Kecamatan
menyampaikan
laporan
kepada
Panwaslu
Kabupaten. 16. PPK wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan Kampanye di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam angka 15 dengan melakukan : a.
penghentian pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu;
b.
pelaporan kepada KPU Kabupaten dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana Pemilu terkait dengan pelaksanaan Kampanye;
c.
pelarangan
kepada pelaksana Kampanye
atau tim
Kampanye
untuk
melaksanakan
Kampanye berikutnya; dan/atau d.
pelarangan kepada peserta Kampanye untuk mengikuti Kampanye berikutnya.
17. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
18. Panwaslu Kabupaten wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Huruf G angka 14 dengan melaporkan kepada KPU Kabupaten Demak. 19. KPU Kabupaten Demak wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada Huruf G angka 15 dengan memberikan sanksi administratif kepada PPK.
20. Panwaslu Kabupaten Demak melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye di tingkat kabupaten, terhadap kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, tim kampanye, peserta kampanye dan petugas kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung.
21. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Huruf G angka 18, Panwaslu Kabupaten Demak:
a.
Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye;
b.
Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran kampanye yang tidak mengandung unsur
c.
pidana; Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten Demak tentang pelanggaran administratif kampanye untuk ditindaklanjuti;
d.
Meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Polres Demak;
e.
menyampaikan
laporan dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye oleh anggota KPU kabupaten, sekretaris dan pegawai sekretariat
f.
KPU kabupaten kepada Bawaslu; dan/atau mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota
KPU kabupaten, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung.
14
22. Panwaslu
Kabupaten
Demak menyelesaikan
laporan
dugaan
pelanggaran
administratif
terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Huruf G angka 19, pada hari yang sama dengan diterimanya laporan. 23. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye, Panwaslu Kabupaten Demak menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten Demak. 24. KPU Kabupaten Demak menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung
bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye dan peserta kampanye setelah diterimanya laporan. 25. Dalam hal Panwaslu kabupaten menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan
Kampanye Pemilu oleh anggota KPU
kabupaten,
sekretaris
dan
pegawai sekretariat KPU kabupaten, Panwaslu kabupaten meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu. H. DANA KAMPANYE
1.
Dana kampanye digunakan pasangan calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye.
2.
Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 bersumber dari : a.
Pasangan Calon yang bersangkutan;
b.
Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon; dan
c.
Sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perorangan dan/atau badan hukum swasta.
3.
Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat berupa uang, barang, dan/atau
jasa. 4.
Dana kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c berupa sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari
perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta non pemerintah. 5.
Dana kampanye yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 tidak boleh melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
6.
Dana
Kampanye
yang
berasal
dari
kelompok, perusahaan, atau badan hukum swasta
sebagaimana dimaksud dalam angka 4 tidak boleh melebihi Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
7.
Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6 dan lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) harus mencantumkan identitas yang jelas.
8.
Dana kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud dalam angka 3, wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana Kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye pasangan calon pada Bank.
9.
Dana kampanye berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saal sumbangan ttu diterima.
10. Dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 2 wajib dicatat dalam pembukuan
penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan pasangan calon masing-masing.
11. Pembukuan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 10 dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Demak dan ditutup 7 (tujuh) hari
sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana
kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU Kabupaten.
12. Pasangan Calon dan tim kampanye melaporkan penerimaan dana kampanye kepada KPU Kabupaten 1 (satu) hari sebelum dimulai Kampanye dan 1 (satu) hari setelah berakhirnya kampanye.
13. Laporan penerimaan dana kampanye ke KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 12 mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
15
14. KPU Kabupaten mengumumkan laporan penerimaan dana kampanye setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 12 kepada masyarakat melalui media massa 1 (satu) hari setelah menerima laporan dana kampanye dari pasangan calon.
15. Pasangan Calon melalui tim kampanye di tingkat Kabupaten melaporkan penggunaan dana kampanye kepada KPU Kabupaten paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pemungutan suara.
16. KPU Kabupaten menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye yang diterima dari pasangan calon dan tim kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 15 kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya laporan. 17. Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU Kabupaten paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada angka 16. 18. KPU Kabupaten mengumumkan hasil audit dana Kampanye kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan hasil audit dari kantor akuntan publik, dan dokumen tersebut wajib dipelihara serta terbuka untuk umum.
19. KPU Kabupaten menetapkan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam angka 16 yang memenuhi persyaratan.
20. Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada angka 19 paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.
membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermetcrai cukup bahwa rekan yang bcrtanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan pasangan calon dan/atau tim kampanye; dan
b. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bcrtanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon.
21.Biaya jasa akuntan publik sebagaimana dimaksud pada angka 19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
22. Dalam hal kantor akuntan publik yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam angka 19 dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 20, KPU Kabupaten membatalkan penetapan kantor akuntan publik yang bersangkutan.
23. Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada angka 22 tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
24. KPU Kabupaten menetapkan kantor akuntan publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana kampanye pasangan calon yang bersangkutan.
25. Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari :
a.
Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing;
b. c.
penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya; Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
26. Tim kampanye yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 25 tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada'KPU Kabupaten dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.
27. Pelaksana kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 26 dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten. I.
KETENTUAN LAIN-LAIN
1.
Dalam pemungutan suara putaran kedua, berkenaan dengan kampanye putaran kedua ditentukan sebagai berikut:
a. jangka waktu kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebclum hari dan tanggal pemungutan suara putaran kedua;
16
b. materi kampanye adalah penyampaian penajaman visi, misi. dan program pasangan calon pada kampanye putaran pertama;
c. peserta kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011 yang memperoleh suara sah terbanyak pertama dan kedua, dengan ketentuan nomor unit pasangan calon tidak berubah;
d. pelaksanaan kampanye putaran kedua dapat dilaksanakan pada gedung tertutup atau melalui media televisi dan/atau radio yang dilaksanakan oleh pasangan calon dengan pengaturan jadwal oleh KPU Kabupaten, dengan ketentuan apabila tidak terdapat media televisi dan/atau radio, dapat dilaksanakan pada kabupaten/kota terdekat yang memiliki fasilitas media televisi dan/atau radio;
2. KPU Kabupaten berkewajiban menyampaikan laporan tahapan kampanye kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
3. Dalam pelaksanaan tahapan kampanye, KPU Kabupaten dapat membenluk kelompok kerja bersama dengan dinas/instansi terkait;
4. Debat publik/debat terbuka antar pasangan calon dapat diselcnggarakan oleh masyarakat atau lembaga-lembaga lain yang bersifat independen, dan dikoordinasikan dengan KPU Kabupaten dalam jangka waktu sebelum dimulainya jadwal kampanye. Penyelenggara debat publik/debat terbuka wajib memperlakukan semua pasangan calon secara adil dan setara. serta wajib terlebih dahulu berkoordinasi dengan KPU Kabupaten selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum acara dilaksanakan.
J.
PENUTUP
Pedoman teknis ini menjadi pegangan bagi KPU Kabupaten, PPK, PPS, Panwaslu Kabupaten,
Panwaslu Kecamatan, PPL, Pemantau, Pemerintah Kabupaten, Kepolisian Resort Demak!
pasangan calon/tim kampanye, dan masyarakat, dalam pelaksanaan kampanye.
Ditetapkan di
Demak
pada tanggal
2 Februari 2011 KETUA
ttd
MACHMUD SUWANDI, S.Ag, MH Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM :KA.RUPATEN DEMAK f? :
;>■**" ^-Kasufobag Hukum,
610612 198103 1 003
U\MPIRAN II :
SALINAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DEMAK NOMOR : 04-KWK/Kpts/KPU-Kab-012.329254/2011 TANGGAL : 2 FEBRUARI 2011
BENTUK-BENTUK FORMULIR :
1. Nama Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011 (Model AB-KWK.KPU).
2. Peringatan Tertulis/Penghentian Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011 (Model AB1-KWK.KPU).
Ditetapkan di
Demak
pada tanggal
2Februari2011 KETUA
ttd
MACHMUD SUWANDI, S.Ag, MH
Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
/ _
/
KABUPATEN DEMAK Kasubbag Hukum,
NIP.19610612 198103 1 003
CONTOH
M0DELAB4CWK.KPU
NAMA TIM KAMPANYE DAN PELAKSANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN2011
Nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011
. i '2
Nomor Urut Penetapan KPU
Nomor rekening khusus dana Kampanye
pasangan calon dan tim kampanye
Bersama ini mengajukan nan, tim kampanye dan JUru kampanye pasangan calon tersebut, yaitu 1. Nama lengkap Alamat
"
Pekerjaan/jabatan 2.
.
Nama lengkap Alamat
'
Pekerjaan/jabatan
.
3. Nama lengkap Alamat
■
Pekerjaan/jabatan
.
Demikian untuk menjadi maklum. Demak,
Yang mengajukan,
Catatan :
'■
CONTOH MODEL AB1-KWV
PERINGATAN TERTULIS/PENGHENTIAN KEGIATAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKIL DEMAK TAHUN 2011
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK 1.
Dasar:
c.
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nom.it- 69 n
r 69 Tahun 2009
cP'ila Oacrah dan Wakil Kcpaia.
e. 2.
Bupati Demak I'ahun^ofI Pedt>nian '^'^ Kampanye lv'milihan I'mum Bupaii dan Waki
Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tanggal
Memutuskan :
kcpada :
Nomor dan Nama Pasangan Calon
:
Nama Anggota Tim Kampanye
;
Nama Anggota Peiaksana Kampanye
:
kegiaian kampanye Pemilihan
.,,._,
BuwSKtT ^u dmrtakan ^^^^ ket6ntUan kamPan>'e Pemilu B^ati dan Wakil oupan uemaK laftun 2011, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011" 3.
Demikian untuk dilaksanakan. Demak,
2013
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Ketua
CAP
Tembusan diMmn,,L.n >.^ ■ 1. 2. 3. 4.
1 1 1 1
MACHMUD SUWANDI. S.Ag. MM
(satu) rangkap untuk pasangan calon; (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Demak; (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Demak; (satu) rangkap untuk Kepolisian Resort Demak.
